Bagian ini berisikan arahan RTRW Nasional RTRW Pulau, RTRW ...sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR… · geostrategi nasional, 2) diperuntukkan bagi

Bagian ini berisikan arahan RTRW Nasional RTRW Pulau,

RTRW Provinsi, serta RTRW Kawasan Strategis Nasional.

Indikasi program Bidang Cipta Karya pada RTRW Nasional,

RTRW Pulau, RTRW Provinsi, maupun RTRW KSN yang

terkait dengan kabupaten/kota setempat dipaparkan pada

bagian ini.

DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH 2015-2019 KABUPATEN LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT

KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 3-2

Pada bab ini ini berisikan arahan RTRW Nasional (PP No. 26 Tahun 2008), RTRW Pulau, RTRW

Provinsi, serta RTRW Kawasan Strategis Nasional (KSN). Indikasi program Bidang Cipta Karya pada

RTRW Nasional, RTRW Pulau, RTRW Provinsi, maupun RTRW KSN yang terkait dengan

kabupaten/kota setempat dipaparkan pada bagian ini. Tidak hanya memaparkan arahan kebijakan

spasial, bagian ini juga memaparkan kedudukan kota pada rencana pengembangan kawasan

khusus, antara lain dalam rangka pengembangan MP3EI dan KEK (jika kabupaten/kota tersebut

termasuk dalam KPI MP3EI dan/atau kawasan pengembangan KEK).

3.1 Arahan RTRW Nasional Arahan yang harus diperhatikan dari RTRWN untuk ditindaklanjuti ke dalam RPI2-JM

kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kriteria:

A. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan

ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional,

B. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri

dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan/atau

C. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama

transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

2. Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kriteria:

A. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan

ekspor-impor yang mendukung PKN,

B. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri

dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau

C. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang

melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

3. Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kriteria:

A. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan

negara tetangga,

B. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang

menghubungkan dengan negara tetangga,

C. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan

wilayah sekitarnya, dan/atau

D. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat

mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

4. Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

A. Pertahanan dan keamanan,

1) diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara

berdasarkan



geostrategi nasional,

2) diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan

amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem

persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan, atau

3) merupakan wilayah kedaulatan Negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang

berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh,

2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

nasional,

3) memiliki potensi ekspor,

4) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi,

5) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi,

6) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan nasional,

7) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka

mewujudkan ketahanan energi nasional, atau

8) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

C. Sosial Budaya

1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya

nasional,

2) merupakan prioritas peningkatan kualitas social dan budaya serta jati diri bangsa,

3) merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan,

4) merupakan tempat perlindungan peninggalanbudaya nasional,

5) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, atau

6) memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

D. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

1) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu

2) pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi, sumber daya alam strategis

nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir

3) memiliki sumber daya alam strategis nasional

4) berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa

5) berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir, atau

6) berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

E. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati,

2) merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi

perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan

akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan,



3) memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun

berpeluang menimbulkan kerugian negara,

4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro

5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualita lingkungan hidup

6) rawan bencana alam nasional

7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas

terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan Penetapan Lokasi Pusat kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Provinsi NTB memiliki Kota

Mataram yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) Praya, Raya, Sumbawa Besar.

3.2 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Provinsi, dan beberapa arahan yang harus diperhatikan dari RTRW Provinsi untuk

penyusunan RPI2-JM Kabupaten/Kota adalah rencana struktur dan rencana pola ruang.

Berikut akan dipaparkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Provinsi NTB

3.2.1 Arahan Struktur Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Rencana Struktur ruang yang ditetapkan pada RTRW Provinsi NTb terbagi menjadi 2 (dua),

yaitu: a. Rencana sistem perkotaan dan Rencana sistem jaringan:

- Rencana Sistem Perkotaan:

Sistem perkotaan terdiri dari sistem perkotaan nasional yang ada di wilayah provinsi

terdiri dari PKN dan PKW, dan sistem perkotaan wilayah provinsi yaitu PKL.Sistem

perkotaan nasional yang ada di provinsi NTB terdiri dari PKN berada di Mataram dan

PKW berada di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba. Ibukota kabupaten lainnya

dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung,

Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. Sistem perkotaan provinsi PKL

berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik,

Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar,

Labangka, Calabai, Kempo, Hu’u, Kilo, Kore, O’o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan

Sape.



Sistem perkotaan kabupaten/kota yaitu Pusat Pelayanan Lokal (PPL). PPL

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pemerintah kecamatan dan memperhatikan

potensi wilayah. PPL memiliki kriteria

1. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan

industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan;

dan/atau

2. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi

yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/ kelurahan.

- Rencana Sistem Jaringan:

Rencana system jaringan yang diatur di Provinsi NTB meliputi sistem jaringan

transportasi;, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi,

sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan persampahan dan sistem jaringan

sanitasi. Berikut akan dipaparkan rencana system jaringan.

1. Sistem Jaringan Transportasi

A. Sistem jaringan transportasi nasional yang ada di wilayah provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara,

meliputi:

1) sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan

jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

2) jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan

prasarana lalu lintas angkutan jalan;

3) jaringan jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;

4) jaringan prasarana terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A berada di

Mataram, Gerung, Sumbawa Besar dan Raba;

5) pelabuhan pengumpul berada di Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima;

6) pelabuhan penyeberangan lintas provinsi berada di Lembar, Bima dan Sape;

7) pelabuhan perikanan nusantara (PPN) berada di Teluk Awang;

8) bandar udara pusat pengumpul skala sekunder berada di Selaparang/Praya;

dan

9) bandar udara pusat pengumpul skala tersier berada di Muhammad

Salahuddin Bima.



B. Sistem jaringan transportasi provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari sistem

transportasi darat, laut dan udara, meliputi:

1) sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan

jaringan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);

2) jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan

prasarana lalu lintas angkutan jalan;

3) jaringan jalan provinsi, meliputi: jalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas

utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara Pulau Lombok, jalan lintas selatan

Pulau Lombok, jalan lintas utara Pulau Sumbawa dan jalan lintas selatan

Pulau Sumbawa;

4) jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meliputi: terminal penumpang

Kelas B berada di Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha;

5) pelabuhan pengumpan berada di Bangsal Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung

Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi, dan Sape;

6) pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota berada di Labuhan Lombok,

Telong-elong, Pototano, Benete, Pulau Moyo, Lua Air;

7) pelabuhan khusus penumpang berada di pesisir pantai Kota Mataram; dan

8) bandar udara pusat pengumpan berada di Brang Biji dan Sekongkang.

C. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II (Alur

Laut Kepulauan Indonesia) yang melintasi Selat Lombok.

2. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pembangkit tenaga listrik yang saat ini terdapat di Provinsi Nusa Tenggra Barat

(NTB) terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP),

Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga

Arus Laut (PLTAL), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE).

Berikut adalah arahan lokasi pusat pembangkit listrik di Provinsi NTB.

Tabel 3.1 Arahan Sistem Pembangkit Listrik di Provinsi NTB

NO Jenis Pembangkit Keterangan Lokasi

1 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

- PLTD Ampenan (Kota Mataram), - PLTD Taman (Kota Mataram), - PLTD Paok Motong (Kab. Lombok Timur), - PLTD Gili Trawangan (Kab. Lombok Utara),




- PLTD Gili Air (Kab. Lombok Utara), - PLTD Gili Meno (Kab. Lombok Utara), - PLTD Maringkik (Kab. Lombok Timur), - PLTD Taliwang (Kab. Sumbawa Barat), - PLTD Klawis (Kab. Sumbawa Barat), - PLTD Sekongkang (Kab. Sumbawa Barat), - PLTD Labuhan I (Kab. Sumbawa), - PLTD Alas I (Kab. Sumbawa), - PLTD Sebotok (Kab. Sumbawa), - PLTD Labuhan Haji (Kab. Lombok Timur), - PLTD Lebin (Kab. Sumbawa), - PLTD Bugis Medang (Kab. Sumbawa), - PLTD Lunyuk (Kab. Sumbawa), - PLTD Empang (Kab. Sumbawa), - PLTD Lantung (Kab. Sumbawa), - PLTD Mamak (Kab. Sumbawa), - PLTD Dompu (Kab. Dompu), - PLTD Kempo (Kab. Dompu), - PLTD Kwangko (Kab. Dompu), - PLTD Pekat (Kab. Dompu), - PLTD Raba (Kota Bima), - PLTD Ni’u (Kota Bima), - PLTD Bajo Pulau (Kab. Bima), - PLTD Nggelu (Kab. Bima), - PLTD Pa’i (Kab. Bima), - PLTD Sa’i (Kab. Bima), - PLTD Sampungu (Kab. Bima), - PLTD Sape (Kab. Bima), - PLTD Monta (Kab. Bima), - PLTD Kore (Kab. Bima),

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

- PLTU Jeranjang (Kabupaten Lombok Barat) - PLTU IPP Tahap I (Kab. Lombok Timur ) - PLTU IPP Tahap II (Kab. Lombok Barat) - PLTU Loan (Kab. Lombok Timur) - PLTU IPP Alas (Kab. Sumbawa) - PLTU APLN (Kab. Bima) - PLTU Bonto (Kota Bima)

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, dan Bima

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

- PLTA Kokoq Putih (Kabupaten Lombok Utara) - PLTA Muntur (Kabupaten Lombok Utara) - PLTA Pekatan (Kabupaten Lombok Utara) - PLTA Brangbeh (Kabupaten Sumbawa) - PLTA Batulanteh (Kabupaten Sumbawa)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima.

Pembangkit Listrik Tenaga - Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sembalun




Panas Bumi (PLTPB) diarahkan

(Kabupaten Lombok Timur) . - Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hu’u (Kabupaten Dompu) - Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Maronge (Kabupaten Sumbawa).

Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL)

Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Bima.

Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL

Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima

Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE)

Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat

Sumber: RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009 - 2029

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pada system jaringan telekomunikasi telah direncanakan lokasi dan lokasi yang ada

akan dipertahankan. Pada perencanaan lokasi mengenai system jatingan

telekomunikasi yang ditetapkan oleh RTRW Provinsi NTB dapat dilihat pada table di

bawah ini.

Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Telekomunikasi Provinsi NTB

NO Jenis Jariingan Lokasi

Jaringan Mikro Digital Perkotaan

Di wilayah Kota Mataram yaitu Selagalas-Mataram sepanjang 6 km.

Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Barat

Batulayar-Lembah Sari sepanjang 4 km dan Batulayar- Senteluk sepanjang 2 km.

Gerung-Kebon Ayu

Gunungsari-Dopang, Gunungsari-Guntur Macan (2km),

Gunungsari-Kekeri (5km), Gunungsari-Mambalan (3km), Gunungsari-Mekarsari (1,5 km), Gunungsari- Penimbung (3 km).

Kayangan ke masing-masing: Dangiang (2 km), Gumantar (4 km), Salut ( 3 km).

Kediri ke masing-masing: Dasan Baru ( 3 km) dan Montong Are (6 km).

Labuapi ke masing-masing : Kuranji (2 km), Labuapi (1 km), dan Telaga Waru (4 km).

Narmada ke masing-masing : Batu Kuta (10 km),

Kramajaya (3 km), dan Nyiur Lembang (3,5 km).

Pemenang- Desa Patin sepanjang 6 km.

Sekotong Tengah-Buwun Mas sepanjang 6 km.

Jaringan Mikro Tanjung-Sigar Penjalin sepanjang 6 km.




Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Utara

Bayan-Sambik Elen sepanjang 7 km.

Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah

Batukliang-Tampaksiring sepanjang 3 km.

Batukliang Utara ke masing-masing: Aik Berik (3 km), Aik Bukaq (2 km), Karang Sidemen (3 km), Lantan (2 km), Mas-mas (3 km) dan Setiling (3,5 km).

Janapria-Selebung Rembiga sepanjang 6 km.

Kopang-Lendang sepanjang 4 km.

Praya ke masing-masing: Mertak Tombok (6 km) dan Semayan (3 km)

Praya Barat-Banyu Urip sepanjang 3 km.

Praya Barat Daya ke masing-masing : Kabul (3 km) dan Montong Sapah (3,5 km).

Praya Tengah ke masing-masing: Beraim (6 km),

Gerantung (7 km), Lajut (3 km), Pejanggik (2 km), dan Sasake (2,5 km).

Peringgarata ke masing-masing: Murbaya (2 km), dan Sepakek (2,5 km).

Pujut ke masing-masing: Ketara (3 km), Pengembur (4 km), dan Prabu (2 km).

Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Timur

Jerowaru-Sepapan sepanjang 6 km.

Keruak-Mendana sepanjang 3 km.

Masbagik-Masbagik Utara sepanjang 2 km

Sembalun-Sambelia sepanjang 20 km.

Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Sumbawa

Alas ke masing-masing: Juru Mapin (4 km), Labuan Burung (7 km), Matemega (6 km) dan Tarusa (6 km).

Badas-Labuan Aji sepanjang 6 km.

Batu Lanteh ke masing-masing: Bao Desa ( 6 km) dan Batu Dulang (10 km).

Empang ke masing-masing: Batu Lanteh (5 km), Labuan Aji (8 km), Labuan Jambu (100 km), Mata (21 km) dan Tolo Oi (27 km).

Labuan Badas ke masing-masing: Moyo Medang (24 km) dan Labuan Aji (16 km).

Lape Lopok-Labuan Kuris/Labuan Terata sepanjang 8,5 km.

Lunyuk ke masing-masing: Jamu (4 km), Mungkin (4,5 km) dan Kelais (6 km).

Moyo Hilir ke masing-masing: Batu Bangka (3 km), Kukin (3,5 km), Olat Rawa (6 km), dan Sebewe (8 km).

Moyo Hulu ke masing-masing: Batu Bulan (25 km) dan Lito (31 km).

Plampang ke masing-masing : Pemasar (5 km), Prode (7 km), Simu (9 km), SP.I Prode (18 km), SP. II Prode (24 km), SP. III Prode (26 km) dan Teluk Santong (20 km).




Rhee-Rhee Loka sepanjang 1,5 km.

Sumbawa ke masing-masing: Jorok (1,5 km), Kerato (2 km), Kerekeh (3 km) dan Pelat (4,5 km).

Utan-Labuan Bajo sepanjang 1,5 km.

Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Sumbawa Barat

Sekongkang ke masing-masing: Ai Kangkung (13 km) dan Tatar (11 km)

Seteluk-UPT Tambak Sari sepanjang 7,5 km.

Taliwang-Sampir sepanjang 4 km.

Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Dompu

Dompu-Ambalawi sepanjang 40 km.

Kempo ke masing-masing: Kesi (24 km), So Nggaja (38 km) dan Tolokalo (29 km).

Kilo ke masing-masing Karama (21 km) dan Kiwu (28 km)

Manggalewa-Nangatumpu sepanjang 30 km

Pajo-UPT Woko sepanjang 20 km

Pekat ke masing-masing: Pancasila (15 km) dan Tambora (20 km).

Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Bima dan Kota Bima

Ambalawi ke masing-masing: Kole (2 km), Mawu (4 km), Rite (6 km) dan Talapati (9 km).

Asakota –Kolo sepanjang 24 km.

Belo ke masing-masing : Ledo (3 km), Ncera (6 km, Panda (4 km), Roka (12 km), Soki (17 km), Leu (21 km), Rada (24 km), Rasabou (19 km), dan Tumpu (29 km).

Donggo ke masing-masing: Bajo (2 km), Bumi Pajo (4 km), Doridungga (6 km), Kala (8 km), Kananta (11 km), Mbawi (13 km), Empili (8 km), Punti (11 km), Rora (13 km), dan Sai (18 km). Lambuwu ke masing-masing : Hidirasa (3 km), Kaleo (5 km), Lambo (3 km), Mangga (4 km) dan Nggelu (7 km).

Langgudu ke masing-masing : Doro O’o (3,5 km), Dumu (6 km, Kalodu (9 km), Kangga (4 km), Karampi (13 km), Kawuwu (16 km), Rumpe (19 km), UPT Doro O’o (23 km), UPT Laju (21 km), UPT Waworada (24 km), dan Waduroka (2 km).

Madapangga ke masing-masing: Mpuri (4 km), Ndano (11 km), Tonda (3 km) dan Woro (11 km).

Monta ke masing-masing : Pela (3 km) dan Tolo Oi (6 km).

Soromandi ke masing-masing: Sai (3 km) dan Sampungu (6 km).

RasanaE Barat ke masing-masing: SambinaE (3 k m), dan Santi (6 km).

RasanaE Timur ke masing-masing: Kendo (6 km), Lampe (8 km), Nitu (S15 km), Ntobo (16 km), Nungga (10 km) dan PananaE (13 km).

Sanggar-Oesaro sepanjang 7 km.

Sape ke masing-masing: Boke (4 km), Jia (8 km), Kowo (12 km), Sangiang (18 km) dan Tanah Putih




(21 km).

Tambora ke masing-masing: Kawinda NaE (9km), Kawinda Toi (12 km), Labuhan Kenanga (16 km) dan Oi Panihi (19 km).

Wawo ke masing-masing : Kaboro (4 km), Kawa (6 km), Kuta (7 km), Ntori (8 km), Raba (11 km), Sambori (13 km) dan Tarlawi (19 km).

Wera ke masing-masing: Bala (14 km) dan Oitui (17 km);

Woha ke masing-masing: Rabakodo (8 km) dan Waduwani (17 km).

Sumber: RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2010 – 2030

4. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Rencana pengelolaan sistem jaringan prasarana sumberdaya air wilayah provinsi terdiri dari

sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana

pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi.

Pada Sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Barat meliputi :

A. Wilayah Sungai (WS) strategis nasional adalah WS Pulau Lombok yang meliputi

Daerah Aliran sungai (DAS) Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih dan DAS Jelateng;

B. Sistem jaringan irigasi nasional meliputi: Bendungan Batujai, Bendungan Pengga,

Bendungan Mamak, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Tiu Kulit, Bendungan Gapit,

Bendungan Pelaparado, Bendungan Sumi, dan Bendungan Plara; dan

C. Daerah Irigasi (DI) nasional meliputi : DI nasional lintas kabupaten/kota dan DI

nasional utuh kabupaten/kota.

Sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi NTB terdiri dari :

A. WS Lintas kabupaten/kota meliputi WS Sumbawa dan WS Bima- Dompu;

B. sistem jaringan irigasi provinsi meliputi bendungan, bendung, jaringan saluran irigasi,

dan daerah irigasi; dan

C. sistem jaringan air bersih provinsi meliputi jaringan perpipaan air minum, saluran

perpipaan air baku, dan instalasi air minum.

WS Sumbawa meliputi: DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako,

DAS Ampang, dan DAS Moyo. WS Bima-Dompu meliputi: DAS Baka, DAS Hoddo, DAS

Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari.

5. Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan prasarana persampahan Provinsi NTB meliputi:

A. Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok (Kab. Lombok Barat) dengan sistem

sanitary landfi ll.



B. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir lintas kabupaten/kota lainnya.

6. Sistem Jaringan Sanitasi

Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah Provinsi NTB meliputi :

A. sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian

wilayah Kabupaten Lombok Barat);

B. instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian

wilayah Kabupaten Lombok Barat); dan

C. pengembangan instalasi pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota

D. lainnya.

Pada subbab ini memiliki muatan rencana kawasan lindung dan budidaya yang direncanakan

pada Provinsi NTB. Berikut akan dijelaskan rencana yang ditetapkan.

- Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya nasional meliputi

Hutan Lindung, dan Kawasan resapan air;

2. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional meliputi: Cagar Alam

(CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya

(Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA); dan

3. kawasan lindung nasional lainnya adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru

(TB) Tambora Selatan.

Sedangkan Kawasan Lindung pada provinsi NTB dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 3.3 Penetapan Rencana Luasan Kawasan Lindung

NO JENIS JARINGAN LOKASI

1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya

a. Hutan Lindung (HL) Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara seluas ±

35.785,16 ha

Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 10.857,54 ha

Kabupaten Lombok Timur seluas ± 31.498,67 ha

Kabupaten Sumbawa seluas ± 168.667,68 ha

Kabupaten Sumbawa Barat seluas ± 66.230,71 ha

Kabupaten Dompu seluas ± 51.482,59 ha

Kabupaten Bima seluas ± 83.189,91 ha

b. Kawasan Resapan Air Diarahkan di Kawasan Gunung Rinjani, Kawasan Selatan Pulau Lombok; dan Kawasan Gunung Tambora

2 Kawasan Suaka Alam Cagar Alam (CA.) yang meliputi :




(KSA), Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Nasional

KSA Pulau Panjang seluas ± 1.641,25 ha. berada di

Kabupaten

Sumbawa.

CA. Pulau Sangiang seluas ± 7.492,75 ha. berada di

Kabupaten

Bima.

CA. Tambora Selatan seluas ± 23.840,81 ha. berada di

Kabupaten

Bima dan Kabupaten Dompu.

CA. Pedauh seluas ± 543,5 ha. berada di Kabupaten

Sumbawa

Barat.

CA. Tofo Kota Lambu seluas ± 3.338 ha. berada di

Kabupaten

Bima.

KSA Jereweh seluas ± 3.718,868

Suaka Margasatwa (SM.) yang meliputi :

SM. Lunyuk seluas ± 3.000 ha. berada di Kabupaten

Sumbawa.

SM. Tambora Selatan seluas ± 11.670 ha. berada di

Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani seluas ± 41.330 ha.

berada di

Kabupaten Lombok Utara seluas ±10.210 ha, di Kabupaten

Lombok Tengah seluas ± 3.675 ha dan Kabupaten Lombok

Timur seluas ± 27.445 ha.

Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa seluas ± 3.155 ha.

berada di Kabupaten

Lombok Barat.

Taman Wisata Alam (TWA.) yang meliputi :

TWA Bangko Bangko seluas ± 2.169 ha. berada di

Kabupaten

Lombok Barat.

TWA. Danau Rawa Taliwang seluas ± 1.406 ha. berada di

Kabupaten Sumbawa Barat.

TWA. Gunung Tunak seluas ± 624 ha. berada di Kabupaten

Lombok

Tengah.




TWA. Kerandangan seluas ± 320 ha. berada di Kabupaten

Lombok

Barat.

TW Perairan Laut Gili Meno- Air-Trawangan seluas ± 2.954

ha. berada di Kabupaten Lombok Utara.

TWA Laut Pulau Moyo seluas ± 6.000 ha. berada di

Kabupaten Sumbawa.

TWA Laut Pulau Satonda seluas ± 2.600 ha. berada di

Kabupaten Dompu.

TWA. Madapangga seluas ± 232 ha. berada di Kabupaten

Bima.

TWA. Pelangan seluas ± 500 ha. berada di Kabupaten

Lombok Barat.

TWA. Semongkat seluas ± 100 ha berada di Kabupaten

Sumbawa.

TWA. Suranadi seluas ± 52 ha berada di Kabupaten Lombok

Barat.

TWA Tanjung Tampa seluas ± 2000 ha berada di Kabupaten

Sumbawa.

TWA Laut Gili Banta seluas ± 7.896 ha berada di Kabupaten

Bima.

TWA Laut Gili Sulat seluas ± 999,003 ha dan Gili Lawang

seluas ± 669,174 ha berada di Kabupaten Lombok Timur.

Kawasan Lindung Lainnya Nasional adalah Taman Buru (TB.)

TB. Pulau Moyo seluas ± 22.250 ha berada di Kabupaten

Sumbawa.

TB. Tambora Selatan seluas ± 26.130,15 ha berada di

Kabupaten Bima dan di Kabupaten Dompu .

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan sempadan pantai, diarahkan pada kawasan

sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 - 250 meter dari

garis pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan

bentuk, letak dan kondisi fisik pantai;

Kawasan sempadan sungai, diarahkan pada sungai-sungai

besar antara 30-100 meter sesuai letak, bentuk dan kondisi

sungainya yaitu pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) :

Jelateng, Dodokan, Putih, Menanga, Jereweh, Rea, Rhee,

Moyo Hulu, Pulau Moyo, Ampang, Hoddo, Bango, Parado,

Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh;




Kawasan sekitar danau atau waduk diarahkan ke seluruh

kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar di Pulau

Lombok dan Pulau Sumbawa (Segara Anak, Batujai, Mujur,

Pandanduri Swangi, Pengga, Beringin Sila, Labangka,

Mamak, Lebok, Taliwang, Bintang Bano, Tiu Kulit, Batu

Bulan, Pelara, Gapit, Pelaparado, Campa, Rababaka, Sumi),

lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk

antara 50-100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat;

Kawasan Hutan Kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka

Hijau (RTH) dikembangkan pada seluruh ibukota Kabupaten

dan Kota.

Sumber: Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2009 - 2029

- Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pada rencana Kawasan Budidaya, Provinsi NTB memeiliki beberapa bagian yang direncanakan.

Pada rencana kawasan budidaya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kawasan budidaya yang ditetapkan

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi NTB dan

kawasan budidaya provinsi NTB.

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi NTB meliputi :

1. Kawasan Andalan terdiri dari:

A. Kawasan Andalan Lombok dan sekitarnya dengan sector unggulan : pertanian, perikanan

laut, pariwisata, industri, dan pertambangan;

B. Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya dengan sector unggulan: pertanian,

pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan

C. Kawasan Andalan Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, pariwisata,

perikanan, industri dan pertambangan.

2. Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok dengan sektor

unggulan : perikanan laut dan pariwisata.

Sedangkan, untuk Kawasan Budidaya yang direncanakan pada Provinsi NTB adalah:

1. kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas

2. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di kawasan

pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura.

3. kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan yang direncanakan berada di Kawasan Industri Masyarakat

Perkebunan (KIMBun): Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara,

Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa, Kayangan, dan Wera

dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan.



4. kawasan peruntukan peternakan

Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi

peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan

ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak.

5. kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan

logam dan batuan berada pada zona tertentu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

6. kawasan peruntukan pariwisata

A. Pulau Lombok, meliputi: Senggigi dan sekitarnya, Suranadi dan sekitarnya, Gili Gede dan

sekitarnya, Benang Stokel dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak

dan sekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; Gili Indah dan sekitarnya,

Gunung Rinjani dan sekitarnya; dan

B. Pulau Sumbawa, meliputi: Maluk dan sekitarnya; Pulau Moyo dan sekitarnya; Hu’u dan

sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya, Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan

sekitarnya.

7. kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil

A. Pulau Lombok, meliputi: Gili Indah dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan

sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta, Awang dan

sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok

dan sekitarnya; dan

B. Pulau Sumbawa, meliputi: Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ;

Teluk Saleh dan sekitarnya; dan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya; Teluk Sanggar

dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworada dan sekitarnya; Teluk Bima dan

sekitarnya; dan Sape dan sekitarnya.

8. kawasan peruntukan industry

A. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan,

Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat,

Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji,

Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu,

Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape,

dan RasanaE; dan

B. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung,

Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas,

Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu’u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan

RasanaE.

9. kawasan peruntukan permukiman; dan

A. kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan Ibukota Provinsi, Ibu Kota

Kabupaten dan Kota, Ibu Kota Kecamatan dan Desa yang sudah menampakkan gejala

perkotaan; dan



B. kawasan permukiman perdesaan berada diluar kawasan perkotaan yang didominasi oleh

penggunaan lahan sawah dan perkebunan.

10. kawasan peruntukan lainnya.

3.3 Kabupaten Lombok Tengah Pada dasarnya dalam Rencana tata ruang wilayah terbagi menjadi 2 (dua) aspek

perencanaan, yaitu: Perencanaan Struktur Ruang dan perencanaan Pola Ruang. Berikut

akan dibahas mengenai rencana struktur dan pola ruang yang direncanakan di Kabupaten

Lombok Tengah.

3.3.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Pemanfaatan ruang Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas dua jenis yaitu kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya baik untuk permukiman maupun

fungsi lainnya terbagi menjadi dua karakter yaitu daerah perkotaan dan perdesaan.

Wilayah perkotaan menjadi pusat aktivitas dengan fungsi primer dan sekunder.

Terdapat fasilitas pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan sosial

dan umum. Dominasi fungsi menonjol adalah permukiman penduduk kota.

Sebaliknya wilayah perdesaan lebih berkaitan dengan kegiatan fungsi lokal dan

biasanya berorientasi pada sektor pertanian.

Kedua karakter pemanfaatan lahan ini sangat berbeda. Namun demikian, dalam

konteks pembangunan bandar udara yang notabene merupakan fasilitas dengan

fungsi pelayanan primer justru lebih tepat pada situasi-kondisi yang masih

merupakan kawasan perdesaan. Bandar udara relatif membutuhkan kawasan yang

terbebas dari aktivitas perkotaan.

Aktivitas penduduk setempat akan dapat berlangsung seperti saat ini, tanpa perlu

melakukan alih pekerjaan dengan adanya bandar udara baru ini. Tumbuhnya fasilitas

baru yang akan mendukung keberadaan bandar udara dapat diarahkan pada pusat-

pusat kota baik Praya, yang berjarak tempuh 10 menit, maupun Mataram yang

berjarak tempuh sekitar 30 menit dari lokasi bandar udara tersebut.

Pemantapan tata ruang yang akan dipengaruhi oleh dampak dari pembangunan

bandar udara membutuhkan peraturan dalam sistem manajemen satu atap. Dilihat

dari perkembangan yang ada sekarang dan ditunjang dengan keberadaan Bandara

Internasional Lombok, kecenderungan untuk 20 tahun kedepan Kota Praya

memungkinkan untuk diusulkan menjadi PKNp (Pusat Kegiatan Nasional promosi)

mengingat peran pentingnya sebagai kawasan pusat perhubungan transportasi

regional di Provinsi NTB.

Adapun gambaran mengenai sistem perkotaan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai

berikut :



Tabel 3.4 Rencana Sistem Kawasan PerkotaanKabupaten Lombok Tengah

No Peran Nama Kota Cakupan wilayah Hinterland Fungsi

1 PKW Praya Kelurahan Praya

Kelurahan Panjisari

Kelurahan Leneng

Kelurahan Renteng

Kelurahan Prapen

Kelurahan Tiwugalih

Kelurahan Semayan

Kelurahan Gerunung

Kelurahan Gonjak

Kelurahan Sesake

Kelurahan Batunyala

Kelurahan Gerantung

Kelurahan Jontlak

Desa Pejanggik

Desa Sukarara

Desa Puyung

Desa Kawo

Desa Segala Anyar

Desa Ketara

Desa Batujai

Desa Penujak

Desa Tanak Awu

Desa Darek

Seluruh wilayah administrasi Kabupaten Lombok Tengah

- Pusat kegiatan transportasi regional wilayah kabupaten;

- Pusat pemerintahan kabupaten;

- Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan wilayah kabupaten;

- Pusat pendidikan dan budaya skala kabupaten;

- Pusat konservasi sejarah dan budaya/ cultural heritage

2 PKL Kopang Kopang Rembiga - - Pusat kegiatan transportasi kecamatan;

- Pusat pemerintahan kecamatan;

- Pusat kesehatan skala kecamatan;

- Pusat pendidikan skala




kecamatan; - Pusat

pengembangan permukiman;

- Pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga.

Sengkol 1. Sengkol 2. Kuta 3. Rembitan

- - Pusat pengembangan permukiman;

- Pusat pelayanan pendukung pariwisata;

- Pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga;

- Pusat kegiatan perikanan skala kabupaten;

- Pusat pengembangan kegiatan pertanian.

Mujur Desa Mujur Desa Sengkerang - Pusat kegiatan transportasi kecamatan;



- Pusat pendidikan skala kecamatan;

- Pusat pengembangan permukiman;

- Pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga

3 PKLp

Mantang 1. Kelurahan Mantang 2. Kelurahan Aik

Darek 3. Kelurahan Bujak 4. Kelurahan Peresak

Desa Beber - Pusat pengembangan permukiman;

- Pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga;

- Pusat pengembanga




n kegiatan pertanian.

Janapria Desa Janapria Desa Pendem - Pusat pengembangan permukiman;


Selong Blanak Desa Selong Blanak - - Pusat pengembangan permukiman;

- Pusat pelayanan fasilitas pendukung pariwisata.

4 PPK Teratak Teratak - - Pusat kegiatan transportasi kecamatan;





- Pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga

Pringgarata Pringgarata - - Pusat kegiatan transportasi kecamatan;





- Pusat kegiatan industri kecil




dan rumah tangga.

Ubung Ubung - - Pusat kegiatan transportasi kecamatan;






5 PPL PPL Montong Terep

Desa Montong Terep 1. Desa Aik Mual 2. Desa Jago

3. Desa Mertak Tombok

PPL Barabali Desa Barabali Desa Pagutan

PPL Selebung Desa Selebung

Desa Tampak Siring

PPL Pengembur

Desa Pengembur

1. Desa Prabu 2. Desa Tumpak

PPL Pengegat Desa Pengengat -

PPL Selebung Rembiga dan Langko

Desa Selebung Rembiga

Desa Langko

1. Desa Loangmaka

2. Desa Kerembong

PPL Saba Desa Saba Desa Lekor

PPL Bakan Desa Bakan

Desa Durian

PPL Bonder Desa Bonder Desa Setanggor

PPL Mangkung

Desa Mangkung

1. Desa Kateng 2. Desa Banyu Urip

PPL Mekarsari Desa Mekarsari -

PPL Ganti Desa Ganti

1. Desa Semoyang 2. Desa Beleke

PPL Sukaraja Desa Sukaraja

1. Desa Marong 2. Desa Landah




PPL Kidang Desa Kidang

Desa Bililando

PPL Aik Bukak Desa Aik Bukak

1. Desa Seteling 2. Desa Masmas

PPL Lantan Desa Lantan -

PPL Desa Tanak Beak

Desa Tanak Beak

Desa Karang Sidemen

PPL Aik Berik Desa Aik Berik

PPL Dasan Baru

Desa Dasan Baru

Desa Darmaji

PPL Bebuak Desa Bebuak

1. Desa Lendangare 2. Desa Wajegeseng

PPL Muncan Desa Muncan

Desa Monggas

PPL Jurang Jaler

Desa Jurang Jaler

Desa Pengadang

PPL Ungga Desa Ungga

Desa Ranggagate

PPL Batu Jangkih

Desa Batujangkih

1. Desa Montong Sapah 2. Desa Montong Ajang

PPL Pelambik Desa Pelambik

1. Desa Serage 2. Desa Kabul 3.Desa Pandan Indah

PPL Bonjeruk Desa Bonjeruk

Desa Bunkate

PPL Pengenjek

Desa Pengenjek

1. Desa Barejulat 2. Desa Perina

PPL Jelantik Desa Jelantik

1. Desa Nyerot 2. Desa Batutulis

PPL Labulia Desa Labulia

PPL Sintung dan Bagu

Desa Sintung Desa Bagu

Desa Bilebante

PPL Pengadang

PPL Sepakek Desa Sepakek

1. Desa Pemepek 2. Desa Murbaya

Sumber: Review RTRW kabupaten Lombok Tengah, 2010

3.3.2 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Pada dasarnya perencanaan pola ruang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

Rencana pemantapan kawasan Lindun dan rencana Budidaya. Berikut akan dibahas

perencanaan pola ruang yan ditetapkan oleh Kabupatgen Lombok Tengah:

1. Pemantapan kawasan lindung meliputi :

Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara

termasuk ruang di dalam bumi;



Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan propinsi dalam kawasan

lindung kabupaten;

Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga

puluh) persen dari luas wilayah;

Menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling

sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS yang berada di wilayah Lombok

Tengah;

Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak

langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan

lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang

berkelanjutan;

Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan

untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara

dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi

bencana di kawasan rawan bencana;

Mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung

melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta

pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya

terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah

menurun;

Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya terbangun di

kawasan rawan bencana;

Mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan

bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan

budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;

Memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi

risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari

terjadinya bencana;

Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam

berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana,

pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, tanggap darurat,

pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana; dan



Menetapkan alokasi ruang kawasan rawan bencana dengan mengacu pada

peta rawan bencana.

2. Pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

Meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan

melibatkan peran serta masyarakat;

Mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktivitas

lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;

Mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan;

Meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik perikanan tangkap

maupun perikanan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan;

Meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan

permukiman perdesaan;

Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga

puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan

untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara

dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

3. Ekonomi Wilayah :

Menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama

yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, agropolitan dan minapolitan;

Memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;

Memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara

simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;

Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani

oleh pusat pertumbuhan;

Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif

dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

4. Pemantapan wilayah-wilayah berbasis utama pariwisata :

Mengembangkan kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Kuta dan

sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya, Selong Belanak dan sekitarnya serta

obyek-obyek wisata unggulan yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah;

Mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah/budaya;

Merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai

historis;

Mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan

lokal setempat, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui

pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, eko wisata,



wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan

kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan

ekonomi kerakyatan;

Mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset

utama kepariwisataan, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

5. Pengembangan wilayah-wilayah berbasis pertanian dan perikanan disertai

pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung

agrowisata/ekowisata :

Mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan

perikanan sebagai daerah produksi;

Mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan

pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan;

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

produksi;

Menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;

Menetapkan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan;

Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering;

Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap,

budidaya laut dan tawar, pengolahan hasil ikan dan pemasarannya.

6. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan

dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian,

perikanan dan pusat permukiman :

Mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat

pelayanan pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan;

Mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk

pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan

kawasan pertanian;

Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta

kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung

pengembangan pariwisata dan pertanian;

Meningkatkan jaringan energi dan kelistrikan dengan memanfaatkan energi

terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan

keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

Mengoptimalkan tingkat penanganan persampahan dan limbah guna

menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

7. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi

pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi

utama kawasan :



Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis

pertumbuhan ekonomi;

Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial

dan budaya; dan

Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis

perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.

Documents

Bagian ini berisikan arahan RTRW Nasional RTRW Pulau, RTRW ...sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR… · geostrategi nasional, 2) diperuntukkan bagi