presentasi RTRW

8/17/2019 presentasi RTRW

1/39

RENCANA TATA RUANG WILAYAHRENCANA TATA RUANG WILAYAH

(RTRW)(RTRW) KOTA BANJARMASINKOTA BANJARMASIN

20132013 --20322032


2/39

P ITU RTRW...?P ITU RTRW...?

• Rencana Tata Ruang Wilayah kota

yang mengatur Rencana Struktur dan

Pola Ruan Wila ah Kota


3/39

DEFINISI :

• Ruang : wadah yg meliputi ruang daratan, lautan danudara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan

mahluk hidup lain berkegiatan dan hidup.

• Tata Ruang : wujud struktural dan pola pemanfaatan

ruang baik direncanakan maupun tidak.

• Penataan Ruang : Proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

• Penyelenggaraan Penataan ruang : kegiatan ygnmeliputi

Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan

penataan ruang


4/39

• Struktur Ruang : Susunan Pusat-pusat Permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

DEFINISI :

• Pola Ruang : Distribusi perunukan ruang dalam suatu

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi

lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya


5/39

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG PENYUSUNAN RTRWPENYUSUNAN RTRW

• Amanat Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang• Peningkatan Intensitas kegiatan

pemanfaatan ruang

• Munculnya isu-isu strategis perkotaan


6/39

ISU-ISU PERKOTAAN BANJARMASIN

. TATA RUANG KOTA

• Struktur ruang kota belum terbentuk dengan baik.

• Pertumbuhan kota dalam bentuksprawl

• Pemanfaatan ruang kota belum optimal.

• Terbatasnya ruang-ruang publik

2. LINGKUNGAN

• Degradasi sungai-sungai dan kanal

• Pencemaran air dan udara

• Kurangnya RTH

• Ketinggian air pasang cenderung meningkat

• Isu perubahan iklim (climate change)


7/39

ISU-ISU PERKOTAAN BANJARMASIN

3. EKONOMI EKONOMI

•• Menurunnya industri pengolahanenurunnya industri pengolahan

•• Sektor informal yang belum tertataektor informal yang belum tertata

•• Kepariwisataan belum berkembang secara optimalepariwisataan belum berkembang secara optimal

•• Dampakampak perpindahanerpindahan Pusatusat Pemerintahanemerintahan Kalselalsel

•• Isu globalisasi dan pasar terbukasu globalisasi dan pasar terbuka

•• Persaingan ekonomi regionalersaingan ekonomi regional

•• Relatif tingginya kemiskinan perkotaanelatif tingginya kemiskinan perkotaan

4. SOSIAL BUDAYA. SOSIAL BUDAYA

•• Kepadatan penduduk yang relatif tinggiepadatan penduduk yang relatif tinggi

•• Terjadinya proses urbanisasierjadinya proses urbanisasi

•• Banyaknya kawasananyaknya kawasan-kawasan kumuhawasan kumuh

•• Bangunan /kawasan cagar budaya danangunan /kawasan cagar budaya dan heri ageeri age belum terkelola dengan baikelum terkelola dengan baik

•• Belum termanfaatkannya potensi sosial budaya dan kearifan lokalelum termanfaatkannya potensi sosial budaya dan kearifan lokal


8/39

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Banjarmasin

adalah :

TUJUAN PENATAAN RUANGWILAYAH KOTA (PermenPU No.17 Tahun 2009)

.

kualitas kehidupan kota yang aman dan nyaman

b. Terwujudnya pelayanan prasarana dan sarana kota

yang berkualitas, dalam jumlah yang layak,berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh

warga kota.


9/39

UJUAN PENA AAN RUANG WILAYAH KO A

(LANJU AN)

UJUAN PENA AAN RUANG WILAYAH KO A

(LANJU AN)

c.c. TerwujudnyaTerwujudnya pemanfaatanpemanfaatan ruangruang wilayahwilayah kotakota yangyang

memperhatikanmemperhatikan nilainilai kearifankearifan lokallokal..

d. Terwujudnya Kota Banjarmasin yang memiliki

-

Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai.

e. Terwujudnya pemanfaatan kawasan budidaya Kota

Banjarmasin secara optimal dalam rangkameningkatkan produktivitas dan nilai tambah

ekonomi perkotaan


10/39

. Tujuan, kebijakan dan strategipenataan ruang wilayah

2. Rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem perkotaan di wilayah

terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah

3. Rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan

budidaya kabupaten/kota.

4. Penetapan kawasan strategis

MUATAN RTRWMUATAN RTRW Kota BanjarmasinKota Banjarmasin

4. Penetapan kawasan strategis

5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program jangka

menengah lima tahunan

6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota

yang berisi arahan peraturan zonasi (provinsi) ketentuan umum peraturan

zonasi (kabupaten/kota), ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan

disinsentif serta arahan sanksi.


11/39

KEBIJAKAN PENA AAN RUANG WILAYAHEBIJAKAN PENA AAN RUANG WILAYAH

KO A BANJARMASINO A BANJARMASIN

• Kebijakan dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan,

yang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku sehingga

terjadi rasa aman dan nyaman

• Penataan dan pengembangan sistem pengelolaan Sumber

Daya Air

• Penataan sistem transportasi• Pengembangan nilai budaya lokal perencanaan ruang

• Peningkatan kualitas nilai arsitektur dan seni bangunan


12/39

KEBIJAKAN PENA AAN RUANG WILAYAHEBIJAKAN PENA AAN RUANG WILAYAH

KO A BANJARMASINO A BANJARMASIN

• Pengendalian pembangunan permukiman yang diaesuaikan

dengan daya dukung kota

• Peningkatan ruang terbuka hijau

•

kepariwisataan

• Penataan sungai-sungai yang ada

• Pengembangan ekonomi melalui peningkatan sektorperdagangan dan jasa séta sektor lainnya

• Pengembangan industri rumah tangga, sebagai pemicu

ekonomi masyarakat


13/39

• Kota Banjarmasin sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

• Jalur Banjarmasin-Liang Anggang, Banjarmasin-Kapuas

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional

-

jalan bebas hambatan (TOL).

• Pelabuhan Trisakti sebagai Pelabuhan Internasional.

• Kawasan Bajarmasin Raya sebagai kawasan andalandengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan,

perikanan dan pariwisata.


14/39

PUSAT KEGIATAN NASIONAL

Kawasan perkotaan yang berfungsiuntuk melayani kegiatan skalaprovinsi atau beberapa kabupaten /kota.

- industri pengolahan

- perdagangan dan jasa (keuangan)

- simpul transportasi


15/39

RENCANA S RUK UR RUANG

WILAYAH KO A :

• Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota

- Pusat Pelayanan Kota (PPK)

- Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) - Pusat Lingkungan (PL)

• Sistem jaringan prasarana wilayah kota

- sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat, kereta apidan transportasi laut)

- sistem jaringan prasarana lainnya (energi/kelistrikan,telekomunikasi, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah,persampahan, drainase, jaringan jalan)


16/39

PETA STRUKTUR RUANG


17/39

• Peta Jaringan Jalan dan Sungai

(sistem Transportasi)


18/39


19/39


20/39


21/39

RENCANARENCANA POLAPOLA RUANGRUANG WILAYAH KOTAWILAYAH KOTA

KAWASAN LINDUNG

Yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakupsumber daya alam dan sumber daya buatan.

KAWASAN BUDIDAYA

Adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamauntuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensisumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.


22/39

KAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNG

Terdiri dari :

1. Kawasan hutan lindung

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya (kawasan bergambut dan kawasan resapan air)

3. Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai,

kawasan sekitar mata air)

4. Ruang terbuka hijau (taman RT, taman RW, taman kota dan

permakaman; kawasan suaka alam dan cagar budaya)

5. Kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan tanah longsor,kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan

banjir)

6. Kawasan lindung lainnya.


23/39

KAWASAN BUDIDAYAKAWASAN BUDIDAYA

Diantaranya Terdiri dari :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;

2. Kawasan peruntukan pertanian, (pertanian lahan basah,

pertanian lahan kering, dan hortikultura);

3. kawasan peruntukan perkebunan;

4. Kawasan peruntukan perikanan (perikanan tangkap, kawasanbudi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;)

5. kawasan peruntukan pariwisata, ( semua jenis wisata alam,

wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata

lainnya);

6. kawasan peruntukan permukiman, (permukiman perdesaan

dan permukiman perkotaan);

7. Peruntukan kawasan budi daya lainnya.


24/39

PETA POLA RUANG RTRW 2013PETA POLA RUANG RTRW 2013 --20322032


25/39

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

(KSK)

KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya

diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota

di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis kota berfungsi :

. , , ,keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam

mendukung penataan ruang wilayah kota;

b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan

budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang

dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota

bersangkutan;

c. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota;

dan

d. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.


26/39

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

(KSK)

KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

• Kawasan Pelabuhan Trisakti

• Kawasan Terminal B – KM.6

• Kawasan Perdagangan dan Jasa (Jalan Lambung Mangkurat,Sudimampir dan Sekitarnya, Pasar Baru, Pasar Lima dan

sekitarnya)

• Kawasan Perdagangan dan Jasa (Mitra Plasa, Sentra Antasari

dan Sekitarnya)• Kawasan Perdagangan dan Jasa (Duta Mall dan Sekitarnya)

• Kawasan Pelambuan


27/39

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

KOTA (KSK)

KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA

• Kawasan Kuin Utara (Masjid Sultan Suriansyah,

Makam Sultan Suriansyah, Pasar Terapung)

• Kawasan Sungai Jingah


28/39

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

KOTA (KSK)

KAWASAN STRATEGIS LINGKUNGAN

• Bantaran / Sungai Martapura, Alalak, Barito

• Daerah Resapan Air, Jalan Zafri Zamzam• Kawasan resistensi air, Kawasan Mantuil


29/39

• Peta Kawasan Strategis

Sumber : Citra Geo Eye One, Juli 2009.


30/39

ARAHANARAHAN PEMANFAATANPEMANFAATAN RUANGRUANG

• Perwujudan rencana struktur wilayah kota:

• perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota;

• perwujudan sistem jaringan prasarana kota,• Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota:

• perwujudan kawasan lindung;

• perwujudan kawasan budi daya.• Perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.


31/39

KE EN UAN PENGENDALIAN PEMANFAA AN

RUANG WILAYAH PROVINSI / KABUPA EN/KO A

Ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan

ruang , yang meliputi:

a) Arahan peraturan zonasi (sistem provinsi); ketentuan umumperaturan zonasi (RTRW kabupaten/kota),

b) ketentuan perizinan,

c) ketentuan pemberian insentif dan disinsentif,

d) serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.


32/39

CONTOH KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASIPADA WILAYAH KABUPATEN/KOTA


33/39

KETENTUANETENTUAN PERIZINANERIZINAN

1. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan

ruang;

2. Ketentuan perizinan berfungsi sebagai:• alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian

pemanfaatan ruang; dan

• rujukan dalam membangun.

3. Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:

• ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan

• ketentuan teknis berdasarkan eraturan erundan -undan an sektor terkaitlainnya.

4. Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang

pemerintah provinsi kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing

instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;

5. Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum

pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasarpengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan; dan

6. Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW

provinsi/kabupaten belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang

dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DISINSENTIF


34/39

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF - DISINSENTIF

BentukBentuk insentif insentif padapada

masyarakatmasyarakat ::

1. Pengenaan pajak yang tinggi

Bentuk disinsentifBentuk disinsentif PemerintahPemerintah kepadakepada

MasyMasyarakatarakat ::

1. Keringanan pajak

2. Pemberian kompensasi

2. Pembatasan penyediaan infrastruktur

3. Pengenaan Kompensasi

4. Penalti

.

4. Sewa ruang

5. Urun saham

6. Penyediaan

infrastruktur

7. Kemudahan prosedurperizinan, dan atau

8. Pemberian penghargaan


35/39

ARAHAN PENGENAAN SANKSI

Cakupan Arahan Sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang berdasarkan UUPR No 26/2007


36/39

UNDANG-UNDANG 26 TAHUN 2007

TENTANG PENATAAN RUANG

Pasal 29

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik danruang terbuka hijau privat.

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota palingsedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kotapaling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayahkota.

Ruang Terbuka Hijau Publik

(20%) K t B j i


37/39

(20%) Kota Banjarmasin

RTH Pertanian

•Pertanian BerkelanjutanSungai Lulut seluas 5 ha

•Pertanian Berkelanjutan

Basirih Selatan seluas 320

ha

RTH Pertamanan RTH Pemakaman & RTH

Lainnya

•RTH pemakaman seluas 62,64

ha

•RTH Sungai Lulut seluas 22

ha,

•Taman Kamboja seluas 2 ha,

RTH Taman

•RTH di kecamatan

Banjarmasin Timur seluas

0,65 ha

•RTH di kecamatan

44,47 ha, Kelayan Timur 111,89

ha, Tanjung Pagar 98,23 ha,

dan Pemurus Dalam seluas

15,33 ha,

•Rencana Hutan Kota; Basirih 3

ha, Banua Anyar 1 ha; TelukMendung 15 ha, Stadiun

Lambung Mangkurat 2 ha

•Kawasan Cagar Budaya :

Kawasan Sei Jingah dan

Kawasan Kuin 5,64

RTH Jalur Hijau

•RTH sempadan sungai

seluas 1,25 ha

Banjarmasin Barat seluas

0,09 ha

•RTH di kecamatan

Banjarmasin Tengah seluas

6,47 ha

•RTH di kecamatanBanjarmasin Utara seluas

691,79 ha

•RTH di kecamatan

Banjarmasin Selatan

seluas 914,22 ha


38/39


39/39

Documents

presentasi RTRW