BAB I PENDAHULUAN - dishub.cirebonkota.go.id filedengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda, agar Perencanaan pembangunan suatu daerah terarah dan terencana sehingga

Rencana Strategis 2017-2018

Dinas Perhubungan Kota Cirebon . - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian

Urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Konsekuensi perubahan

peraturan tersebut diatas, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013 – 2018 harus disesuaikan dengan

perubahan diatas, khusus untuk tahun 2017 – 2018.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tahun 2013 – 2018 tahun pelaksanaan 2017 - 2018, merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kota Cirebon Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah Kota Cirebon serta Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota

Cirebon. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk

periode 5 (lima) tahun dan adanya Penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2013 – 2018 tahun

pelaksanaan 2017 - 2018 sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur

kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan

Daerah; Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra

SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan



penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun

dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda,

agar Perencanaan pembangunan suatu daerah terarah dan terencana

sehingga apa yang daerah inginkan dapat tercapai.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat saat ini

merupakan tuntutan dari masyarakat yang menuntut ketransparansian

birokrasi, demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada masyarakat. Sejalan dengan itu tentunya penyelenggaraan

perhubungan, informatika dan Komunikasi harus dapat memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat.

Terwujudnya transportasi yang aman, lancar, tertib,nyaman dan

selamat diharapkan mampu menekan angka kecelakaan dan pelanggaran

lalu lintas di Kota Cirebon.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tahun 2017 - 2018 didasarkan pada :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen

dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu

Lintas;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan

Jalan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);



16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Cirebon Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;


Penyelenggaraan Perhubungan;


Retribusi Penyelenggara Perhubungan;


Retribusi Jasa Umum;


Retribusi Jasa Usaha;

23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa

Perijinan Tertentu;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan

Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor

6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota

Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Cirebon Nomor 69).



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon

2013 - 2018 tahun pelaksanaan 2017 – 2018 dimaksudkan sebagai bahan

acuan dalam melaksanakan program kerja selama 2 (tahun) kedepan

sehingga terfokus, selain itu juga sebagai bahan penyusunan Renja, KUA,

PPAS dan mempermudah laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota

Cirebon.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan Kota Cirebon adalah menyediakan acuan resmi dalam

menentukan program dan kegiatan tahunan sekaligus sebagai tolak ukur

keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas,

selain itu penyusunan Renstra ini memiliki berbagai tujuan penting lainnya

yaitu :

a. Mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang

bersinergis dengan visi dan misi Kota Cirebon demi meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

b. Pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan Bidang

perhubungan

c. sebagai acuan pembuatan program dan kegiatan sehingga

pengukuran kinerja dinas terukur, akuntabel, terpadu, dan terarah

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. sebagai acuan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Kota

Cirebon dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program

serta kegiatan operasional dalam rentang waktu dua tahunan.



1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2013 – 2018 tahun

pelaksanaan 2017 - 2018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas

Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, mengulas ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Restra SKPD periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD

ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program

kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L

dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

pekerjaan Bidang di Dinas Perhubungan Kota Cirebon.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan visi dan misi yang akan dicapai oleh Dinas

Perhubungan Kota Cirebon selama periode 2017 - 2018, serta

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi serta

menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas

Perhubungan, Informatika dan Komunikasi selama periode

2017 - 2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas

Perhubungan Kota Cirebon.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota

Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rincian Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Kota Cirebon, untuk urusan Bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

No Sub Urusan Rincian Urusan

1. Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ)

a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ

Daerah;

b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan

Daerah;

c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;

d. Penertiban izin penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir;

e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;

f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa

lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;

g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu

lintas untuk jalan daerah;

h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ

dijalan Daerah;

i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa

angkutan orang dan / atau barang dalam

Daerah;

j. Penetapan kawasan perkotaan untuk

pelayanan angkutan perkotaan dalam 1

(satu) Daerah;

k. Penetapan rencana umum jaringan

trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

l. Penetapan rencana umum jaringan

trayek pedesaan yang menghubungkan 1

(satu) Daerah;




m. Penetapan wilayah operasi angkutan

orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah

operasinya berada dalam Daerah;

n. Penertiban izin penyelenggaraan

angkutan orang dalam trayek perdesaan

dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

o. Penertiban izin penyelenggaraan taksi

dan angkutan kawasan tertentu yang

wilayah operasinya berada dalam

Daerah;

p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk

angkutan orang yang melayani trayek

antar kota dalam kabupaten serta

angkutan perkotaan dan perdesaan yang

wilayah pelayanannya dalam Daerah.

2. Pelayaran a. Penertiban izin usaha angkutan laut bagi

badan usaha yang berdomisili dalam

Daerah dan beroperasi pada lintas

pelabuhan di Daerah;

b. Penertiban izin usaha angkutan laut

pelayaran rakyat bagi orang perorangan

atau badan usaha yang berdomisili dan

yang beroperasi pada lintas pelabuhan

dalam Daerah;

c. Penertiban izin usaha penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau sesuai

dengan domisili orang perseorangan

warga negara Indonesia atau badan

usaha;

d. Penertiban izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal

yang melayani trayek dalam Daerah yang

bersangkutan;




e. Penertiban izin usaha penyelenggaraan

angkutan penyeberangan sesuai dengan

domisili badan usaha;

f. Penetapan lintas penyeberangan dan

persetujuan pengoperasian kapal dalam

Daerah yang terletak pada jaringan jalan

Daerah dan / atau jaringan jalur kereta

api Daerah;

g. Penetapan lintas penyeberangan dan

persetujuan pengoperasian untuk kapal

yang melayani penyeberangan dalam

Daerah;

h. Penertiban izin usaha jasa terkait dengan

perawatan dan perbaikan kapal;

i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan

penumpang kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya pada

lintas penyeberangan dalam Daerah;

j. Penetapan rencana induk DLKR/DLKP

pelabuhan pengumpan lokal;

k. Penetapan rencana induk dan DLKR /

DLKP untuk pelabuhan sungai dan

danau;

l. Pembangunan dan penertiban izin

pembangunan dan pengoperasian

pelabuhan pengumpan lokal;

m. Pembangunan dan penertiban izin

pembangunan dan pengoperasian

pelabuhan sungai dan danau;

n. Penertiban izin usaha badan usaha

pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;

o. Penertiban izin pengembangan

pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul

lokal;




p. Penertiban izin pengoperasian pelabuhan

selama 24 jam untuk pelabuhan

pengumpan lokal;

q. Penertiban izin pekerjaan pengerukan

diwilayah perairan pelabuhan

pengumpan lokal;

r. Penertiban izin reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan lokal;

s. Penertiban izin pengelolaan Terminal

Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di

dalam DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan lokal.

3. Penerbangan Penertiban izin mendirikan bangunan tempat

pendaratan dan lepas landas helikopter.

4. Perkeretaapian a. Penetapan rencana induk perkeretaapian

Daerah;

b. Penertiban izin usaha, izin pembangunan

dan izin operasi prasarana

perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;

c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang

jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;

d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun

pada jaringan jalur kereta api Daerah;

e. Penertiban izin operasi sarana

perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu)

Daerah;

f. Penetapan jaringan pelayanan

perkeretaapian pada jaringan jalur

perkeretaapian Daerah;

g. Penertiban izin pengadaan atau

pembangunan perkeretaapian khusus,

izin operasi, dan penetapan jalur kereta

api khusus yang jaringannya dalam

Daerah.


Dinas Perhubungan Kota Cirebon

- 12 -

DINAS PERHUBUNGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAA

DAN KEUANGAN

BIDANG LALU LINTAS

SEKSI REKAYASA

LALU LINTAS

SEKSI PRASARANA

LALU LINTAS

KELOMPOK JABATAN

FUNSIONAL

UPTD PARKIR

KA SUBAG TU

UPTD PKB

KA SUBAG TU

UPTD PJU

KA SUBAG TU

DRAFT STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

SEKSI MANAJEMEN

LALU LINTAS

BIDANG ANGKUTAN DAN

MULTIMODA

SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DAN

ANGKUTAN BARANG

SEKSI TERMINAL DAN

MULTIMODA

SEKSI ANGKUTAN ORANG

DALAM TRAYEK

BIDANG KESELAMATAN DAN

TEHNIK SARANA

SEKSI PENYULUHAN

KESELAMATAN

SEKSI PENGENDALIAN DAN

KESELAMATAN

SEKSI AUDIT DAN INVESTIGASI KESELAMATAN


Dinas Perhubungan Kota Cirebon 13

2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Usulan Dinas Perhubungan, Informatika dan

Komunikasi sampai dengan bulan Desember 2016, dikarenakan adanya

pemecahan 2 dinas yaitu dari Dinas Perhubungan, Informatika dan

Komunikasi Kota Cirebon menjadi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

dengan jumlah pegawai di Dinas Perhubungan Kota Cirebon berjumlah

149 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 149 orang berstatus PNS

(Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS di

Dinas Perhubungan Kota Cirebon menunjukkan 59 orang atau 39,59 %

PNS telah menamatkan pendidikan kesarjanaan (D.III hingga S2),

sedangkan 80 orang atau 60,41 % PNS lainnya masih memiliki tingkat

pendidikan non kesarjaanaan (D.II hingga SD). Pegawai PNS dengan

tingkat pendidikan non kesarjanaan pada dasarnya memiliki tingkat

kesiapan individu yang masih belum / kurang memadai terhadap

kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan, khususnya di

luar urusan administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti

perencanaan, pengendalian, evaluasi. Kondisi tersebut mencerminkan

bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi SDM di lingkungan

Dinas Perhubungan Kota Cirebon masih sangat diperlukan, baik

kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional.



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Sarana dan prasarana kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon

yang tersedia adalah sebagai berikut :

SARANA DAN PRASARANA DISHUB INKOM KOTA CIREBON

No Sarana dan Prasarana Volume Satuan

1 Tanah untuk Bangunan Gedung (gedung dishub)

1.619 M²

2 Tanah untuk Bangunan Gedung (gedung inkom)

1.619 M²

3 Terminal Elf Dukuh Semar 10.140 M²

4 Shelter 20 Halte

5 Traffic Light 38 Buah

6 Rambu Lalu Lintas 2434 Buah

7 Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ)

65 Buah

8 Kendaraan Roda 4 12 Unit

9 Kendaraan Roda 2 42 Unit

10 Meja Kerja 51 Buah

11 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II

9 Buah

12 Sofa dan Kursi Tamu 5 Buah

13 Kursi Kerja Eselon II 3 Buah

14 Kursi Lipat Stainless 105 Buah

15 PC Unit 27 Unit

16 Laptop 28 Unit

17 Monitor Komputer 30 Unit

18 Printer 39 Buah

19 Filling cabinet 30 Buah

20 Mesin Tik 12 Buah

21 Air Counditioner (AC) 23 Unit

22 Handy Talk 40 Set

23 PABX (10 Line) 1 Buah

24 Titik PJU se Kota Cirebon 609 Titik



No Sarana dan Prasarana Volume Satuan

25 Mega Phone 1 Set

26 Alat Pemadam Portable 16 Buah

27 White Board 19 Buah

28 Pesawat Telepon 12 Buah

29 Jam Mekanis 18 Buah

30 Mesin Potong Rumput 3 Buah

31 Mesin Penghancur Kertas 4 Buah

32 Kompor Gas 1 Buah

33 Tabung Gas 1 Buah

34 Scanner 2 Buah

35 Generator Set 5 Set

36 Sound System 2 Set

37 Teralis Pintu Jendela 1 M²

Data Jaringan:

38 Wireless 52 Set

39 Jaringan WAN 5 BTS

40 Jaringan WAN 48 Client

41 Server 13 Unit

42 Aplikasi 13 Sistem

43 Website 6 Web

Perlengkapan alat uji :

44 Alat Uji Axle Play 2 Unit

45 Alat Uji Rem (Brake Tester) + Bogiee Roll

2 Unit

46 Axle Load Tester (Berat Sumbu)

2 Unit

47 Smoke Tester (Ketebalan Asap)

1 Unit

48 CO/HC Tester (Emisi Gas Buang)

2 unit

49 Speedometer Tester 1 Unit

50 Side Slip Tester 1 Unit

51 Head Light Tester 1 Unit

52 Noise Tester 1 Unit

53 Tint Tester 1 Unit

54 Tire Air Measuring Equipment

1 Unit



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama lima

tahun mendatang. Berdasarkan faktor – faktor eksternal sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Dinas Perhubungan Informatika

dan Komunikasi Kota Cirebon sangat di pengaruhi oleh faktor-

faktor yang menjadi tantangan baik yang berkait dengan

kondisi/letak geografis kota Cirebon, administrasi maupun

infrastruktur maupun sarana lain yang ada di kota Cirebon serta

kejadian yang sangat berpengaruh dalam pengembangan

pelayanan Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kota

Cirebon

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Cirebon, meliputi:

1. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang

mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum

mengacu kepada dokumen perencanaan;

2. Belum dimanfaatkannya jaringan bahan bakar ramah

lingkungan CNG sebagai bahan bakar alternatif untuk

kendaraan bermotor di Kota Cirebon;

3. Belum terlaksananya angkutan massal perkotaan;

4. Belum optimalnya fungsi terminal tipe C;

5. Adanya double track di perlintasan kereta api yang

mengakibatkan kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas;

6. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran tugas;

7. Adanya daerah rawan kemacetan dan daerah rawan

kecelakaan;



8. Terpusatnya CBD sehingga semakin komplek permasalahan

lalu lintas;

9. Belum memadai sarana dan prasarana Fasilitas LLAJ;

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk

pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon,

meliputi:

1. Adanya penyerahan kewenangan di bidang perhubungan dari

pemerintah pusat kepada Kabupaten / Kota secara luas, nyata dan

bertanggung jawab;

2. Adanya dukungan masyarakat dan stakeholder untuk ikut

berpartisipasi dalam penyelenggaraan perhubungan;

3. Adanya potensi ekspor (industry dan jasa) Kota Cirebon dan

wilayah hinterland;

4. Perhubungan merupakan urat nadi pendorong pertumbuhan

ekonomi;

5. Adanya rencana Pemerintah untuk memberlakukan wajib uji bagi

kendaraan pribadi dan sepeda motor;



Tabel II.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No Indikator Kinerja sesuai tugas

dan Fungsi SKPD Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(Renstra)

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Menurunnya angka kecalakaan dan daerah rawan kemacetan

- - 100% 60% 70% 80% 60% 70% 80% 100% 100% 100%

2

Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang

- - 100% 60% 70% 80% 60% 70% 80% 100% 100% 100%



Tabel II.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata - Rata Pertumbuhan

2014 2015 2016

(s.d Triwulan III) 2014 2015

2016 (s.d Triwulan

III) 2014 2015

2016 (s.d

Triwulan III) Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (17) (18)

Pendapatan Asli Daerah

Rp 4.537.000.000 Rp 4.537.000.000 Rp 5.537.000.000 Rp 4.114.115.354 Rp 4.265.998.176 Rp 3.073.702.091 90,68% 94,03% 55,51%

333.333.333,33 (346.804.421,00)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 992.350.500 Rp 1.185.588.500 Rp 1.028.743.000 99,24% 118,56% 51,44%

333.333.333,33

12.130.833,33

Retribusi Pengujian Kendara an Bermotor

Rp 1.755.000.000 Rp 1.755.000.000 Rp 1.755.000.000 Rp 1.709.590.209 Rp 1.620.500.468 Rp 1.166.364.091 97,41% 9234% 66,46% - (181.075.372,67)

Retribusi Terminal Rp 1.550.000.000 Rp 1.550.000.000 Rp 1.550.000.000 Rp 1.232.443.000 Rp 1.287.517.000 Rp 852.845.000 79,51% 83,07% 55,02% - (126.532.666,67)

Retribusi Ijin Trayek Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 52.250.000 Rp 59.250.000 Rp 25.750.000 52,25% 59,25% 25,75% - (8.833.333,33)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Rp 132.000.000 Rp 132.000.000 Rp 132.000.000 Rp 127.481.645 Rp 113.142.208 Rp - 96,58% 85,71% 0,00% - (42.493.881,67)



Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata - Rata Pertumbuhan

2014 2015 2016

(s.d Triwulan III)

2014 2015 2016

(s.d Triwulan III) 2014 2015

2016 (s.d Triwulan

III) Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (17) (18)

Belanja Tidak Langsung Rp 11.939.119.000 Rp 12.347.560.000 Rp 13.888.417.000 Rp 11.347.582.237 Rp 12.159.244.050 Rp 10.505.420.869 95,05% 98,47% 75,64%

649.766.000,00

(280.720.456,00)

Belanja Pegawai Rp 11.939.119.000 Rp 12.347.560.000 Rp 13.888.417.000 Rp 11.347.582.237 Rp 12.159.244.050 Rp 10.505.420.869 95,05% 98,47% 75,64%

649.766.000,00

(280.720.456,00)

Belanja Langsung Rp 24.534.336.750 Rp 21.886.571.700,0 Rp 28.110.709.200 Rp 23.140.168.781 Rp 21.289.125.671,0 Rp 18.510.638.481 94,32% 97,27% 65,85%

1.192.124.150,00

(1.543.176.766,67)

Belanja Pegawai Rp 2.420.308.500 Rp 2.431.855.400 Rp 2.753.801.700 Rp 2.322.584.525 Rp 2.341.206.000 Rp 1.695.402.500 95,96% 96,27% 61,57%

111.164.400,00

(209.060.675,00)

Belanja Barang dan Jasa Rp 16.641.108.250 Rp 17.003.952.700 Rp 22.573.112.500 Rp 15.990.722.405 Rp 16.374.018.577,0 Rp 15.744.037.981 96,09% 96,30% 69,75%

1.977.334.750,00

(82.228.141,33)

Belanja Modal Rp 5.472.920.000 Rp 2.450.763.600 Rp 2.783.795.000 Rp 4.826.861.851 Rp 2.573.901.094 Rp 1.071.198.000 88,20% 105,02% 38,48%

(896.375.000,00)

(1.251.887.950,33)



- 21 -

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengemukakan beberapa isu

strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon

berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program

Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, serta telaahan Renstra DInas

Perhubungan Provinsi Jawa Barat .

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Adalah Sebagai Berikut :

a. Kewenangan pembinaan untuk angkutan tidak dalam trayek,

khususnya angkutan sewa dan angkutan khusus msih

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Depatemen

Perhubungan). Mengingat Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di

Kabupaten Kota sudah tidak ada, maka pembinaan terhadap

angkutan tersebut kurang dilaksanakan maksimal, sehingga

angkutan tersebut banyak di daerah yang penyelenggaraannya

menjadi illegal;

b. Masih terjadinya Pelanggaran trayek angkutan kota;

c. Masih terjadi overlapping kewenangan dibidang lalu lintas jalan

antara Perhubungan dan Kepolisian, baik dibidang manajemen

dan rekayasa lalu lintas, pengaturan lalu lintas, kecelakaan lalu

lintas, PPNS, pemeriksaan.

d. Belum adanya aturan / acuan tentang kecelakaan Lalu Lintas baik

penanganan kejadian, Sytem pelaporan, analisis kecelakaan serta

penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun

manusia.

e. Terjadinya Kesemrawatuan lalu lintas terutama pada ruas – ruas

jalan disekitar CBD;

f. Pemberlakuan daerah bebas becak masih belum optimal;



- 22 -

g. Pengujian Kendaraan bermotor masih terbatas pada kendaraan

barang, Angkutan umum, angkutan bus, sesuai UU. No. 22 tahun

2009 kemungkinan seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan

ada kewajiban uji untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik

jalan;

h. Belum diberlakukannya wajib uji bagi kendaraan pribadi;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan

daerah Kota Cirebon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam

Renstra Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon

Tahun 2013 - 2018.

Visi Walikota terpilih tahun 2013 - 2018 adalah:

“Terwujudnya Kota Cirebon Yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif

dan Hijau (RAMAH) padaTahun 2018”

Misi Walikota terpilih tahun 2013 - 2018 adalah:

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon

yang religius;

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi

kelembagaan pemerintah kota yang efektif dan efisien menuju tata

pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN;

3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon pada

sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berbasis pada

budaya dan kearifan local;



- 23 -

5. Meningkatkan peran serta unsur masyarakat dalam pembangunan;

6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan

hidup.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan

langsung Dinas Perhubungan. Hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan misi ke 3:

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan, Informatika

dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan berupa pengoptimalisasi

sistem rekayasa perparkiran dan manajemen rekayasa lalu lintas serta

pembinaan becak dan angkutan umum.

b. Pernyataan misi ke 6:

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan dalam

menyediakan sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai

untuk melayani pergerakan orang dan barang.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil

Walikota yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon 2013-

2018, Dinas Perhubungan, secara langsung mendukung keberhasilan

Walikota dan Wakil Walikota pada misi 3 yaitu Meningkatkan ketertiban,

kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta perpakiran di Kota Cirebon dan

misi 6 yaitu menyediakan sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan

memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang di Kota Cirebon.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor

transportasi dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan memperhatikan

permasalahan dan capaian pembangunan Tahun 2010 – 2014, maka

sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis

Kementrian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 dijabarkan dalam 3

aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan



- 24 -

transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi

Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang

handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang

aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi

kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh

pelosok tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi

yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh

penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional,

profesional, mandii, dan produktif;

Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan

yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan

ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala

bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan

berkelanjutan (sustainable development).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun

2015 – 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam

penyelenggaraan transportasi.

B. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana

transportasi;

2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi

sesuai dengan kebutuhan;

3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai kebutuhan;

4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan

dalam mewujudkan good governance;

5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi

kebijakan bidang perhubungan;



- 25 -

6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor

transportasi;

7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan

clean governance.

C. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;

2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;

3. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana,

perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;

4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem

manajemen transportasi perkotaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (RTRW kota Cirebon) Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2012

Kebijakan penataan ruang wilayan dan kajian lingkungan hidup

strategis (RTRW Kota Cirebon) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012

pasal (5), sebagai berikut :

a. Pemantapan sebagai Pusat Kegiatan Nasional;

b. Pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional

(Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning);

c. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota;

d. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi;

e. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan telekomunikasi;

f. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan energi;

g. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan sumber daya air;



- 26 -

h. Pengembangan prasarana perkotaan yang terpadu dan merata di

seluruh wilayah kota;

i. Pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi

lingkungan hidup dan pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan

hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;

j. Pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan

pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi

masyarakat kota;

k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang

terpadu dan terstruktur; dan

l. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kota

Mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Kota Cirebon, maka

rencana pengembangan transportasi di Kota Cirebon meliputi, yaitu:

1. Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas

serta perpakiran, melalui :

1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

3. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat uji kendaraan bermotor.

4. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

5. Meningkatkan pelayanan dalam prasarana dan fasilitas perhubungan,

Kegiatan Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan.

6. Kampanye Keselamatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.



- 27 -

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Perhubungan

Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen keselamatan jalan;

2. Peningkatan jalan yang berkeselamatan;

3. Peningkatan jumlah kendaraan yang berkeselamatan;

4. Peningkatan perilaku pengguna jalan;

5. Penguatan sistem pelayanan gawat darurat yang terpadu;

6. Keselamatan transportasi dan lalu lintas;

7. Peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan yang handal dan

professional;

8. Pemanfaatan bahan bakar ramah lingkunan CNG sebagai bahan

bakar alternative untuk kendaraan bermotor;

9. Angkutan massal perkotaan;

10. Kesemerawutan lalu lintas pada ruas – ruas jalan CBD;

11. Menurunkan angka kecelakaan transportasi;

12. Minimnya sarana prasarana fasilitas LLAJ;



- 28 -

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan

agar pemerintah dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam

masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali

masyarakat. Hal tersebut memerlukan suatu kerangka pemikiran

upaya yang terstruktur untuk memberdayakan fungsi publik agar lebih

sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya kepemerintahan

yang baik (good governance) dan memperbaiki kinerja sektor publik

dan mengobati praktek administrasi yang tidak sehat (mal-

administration).

Penetapan visi dan misi merupakan suatu langkah penting

dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi sangat

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Sehingga visi dan misi organisasi harus menyesuaikan dengan

perubahan dan harus mengacu serta mendukung Visi dan Misi Kota

Cirebon.

”Visi Kota Cirebon Terwujudnya Kota Cirebon Yang

Religius, Aman, Maju, Aspiratif Dan Hijau (RAMAH) Tahun 2018 ”

yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon

yang religius;

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi

kelembagaan pemerintah yang baik, amanah, bersih dan bebas

dari KKN;

3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon pada

sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berbasis pada

budaya dan kearifan lokal;



- 29 -

5. Meningkatkan peran serta unsur masyarakat dalam

pembangunan;

6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan

hidup.

Nilai masyarakat Kota Cirebon yang religius dan bersifat sosial

atau yang dikenal sebagai masyarakat agamis dan perilaku sosial

yang berlandaskan nilai peninggalan Wali Songo “Ingsun Titip Tajug

lan Fakir Miskin”. Ini menunjukan bahwa Visi Kota Cirebon lebih

mengedepankan kepada peningkatan ekonomi guna mensejahterakan

masyarakat Cirebon dengan landasan falsafah religius yang dianut

masyarakat Cirebon sehingga Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota

Cirebon harus memperhatikan Visi dan Misi Kota Cirebon.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan pandangan kedepan

menyangkut ke arah mana Dinas Perhubungan Kota Cirebon harus

dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap

eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, gambaran mendatang

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan yang pada gilirannya menjadi Visi bersama (shared vision)

yang mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya

yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Visi yang akan

kita tetapkan adalah merupakan penjabaran dari Misi kedua, ketiga

dan ke enam Pemerintah Kota Cirebon.

Maka Visi Dinas Perhubungan Kota Cirebon dirumuskan

sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG

SANTUN MENUJU KOTA CIREBON RAMAH TAHUN 2018 ”.



- 30 -

Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang SANTUN

merupakan kepanjangan dari Selamat, Aman, Nyaman, Tertib dan

Unggul di bidang Perhubungan serta pelayananan administrasi.

Selamat diindikasikan oleh menurunnya angka kecelakaan

transportasi;

Aman diindikasikan oleh menurunnya jumlah gangguan

keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

Nyaman diindikasikan oleh tersedianya sarana dan prasarana

transportasi yang nyaman bagi pengguna jasa transportasi;

Tertib diindikasikan oleh terselenggaranya kesadaran masyarakat

atau pengguna jasa transportasi dalam menggunakan moda

transportasi yang tertib sebagai bentuk pelayanan transportasi

yang tertib berlalu lintas;

Unggul diindikasikan oleh meningkatnya aplikasi teknologi

informasi dan skema sistem manajemen trasportasi perkotaan.

Pelayanan Perhubungan yang Selamat (safety), Aman

(security), Nyaman (comfortable), Tertib dan Unggul untuk mencukupi

kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kota Cirebon serta mampu

mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat melalui iklim usaha

yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha

kecil dan menengah melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi

barang kewilayah Kota Cirebon, sehingga mampu memberikan

kontribusi bagi percepatan pertumbuhan daya beli masyarakat

tertutama sektor – sektor yang mendapat manfaat dari kelancaraan

pelayanan transportasi Kota Cirebon.

Pelayanan Perhubungan yang maju diindikasikan oleh

pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang efektif dan

efisien untuk menunjang unjuk kerja Sarana dan prasarana Dinas

Perhubungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang

ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh Pegawai di

Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan



- 31 -

peran Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kota

Cirebon.

Dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki sesuai

peraturan perundangan dan kemampuan penguasaan teknologi

sesuai dengan stratejik yang telah dipilih serta memperhatikan

masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), dan

memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian sesuai tuntutan

perkembangan lingkungan stratejik.

Perumusan Misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peningkatkan ketertiban berlalu lintas dititik beratkan pada penurunan

daerah rawan kemacetan, daerah rawan kecelakaan, menurunkan angka

kecelakaan lalulintas dan bertambahnya daerah bebas/tertib becak dalam

menyukseskan penyelengaraan perhubungan yang Selamat, Aman,

Nyaman, Tertib dan Unggul

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu sesuatu (apa)

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan

Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yaitu hasil yang akan dicapai secara

nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan

dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



- 32 -

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas

Perhubungan Kota Cirebon berdasarkan rumusan misi sebagaimana

tertuang di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan Misi 1

1. Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu

lintas serta perpakiran

2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat

dan perhubungan

3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan aparatur

4. Terwujudnya Restrukturisasi ( Peraturan Perundang – undangan

/ Regulatory Reform ) di bidang Perhubungan.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran perlu

ditetapkan yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yang

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan, maka sasaran dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran Misi 1

1. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan;

2. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan

memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.

3. Tersedianya sarana penunjang administrasi Perkantoran serta

sarana dan prasarana aparatur yang memadai;

4. Meningkatnya kualitas SDM Dinas Perhubungan yang

profesional dan berwibawa;

5. Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah;

6. Restrukturisasi ( peraturan perundang - undangan / regulatory

reform ) bidang perhubungan



- 33 -

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.3.1. Analisis Lingkungan Internal :

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah

mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi

modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Cirebon di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan

sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi

kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang perlu

diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan

dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan

dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

4.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan

pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Perhubungan Kota Cirebon Kondisi eksternal tersebut dapat

merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung

maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa

mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan

Kota Cirebon.



- 34 -

Tabel IV.I

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Renstra


No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta perpakiran

Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan 11 titik dan 5 titik rawan kecelakaan

Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan

Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan 11 titik dan 5 titik rawan kecelakaan

60% 70% 80% 90% 100%

2 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan

Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum


Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum 60% 70% 80% 90% 100%



- 35 -

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran

tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Lampiran

5.1.xls



- 36 -

Tabel V.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018

Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan tertib lalu lintas dan perpakiran

Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan

Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan (11 menjadi 5) dan daerah rawan kecelakaan (5 menjadi 2)

2 09 1 18 Program Pengedalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terwujudnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran ber-Lalu Lintas

75% 90% 4.050 100% 4.250 100% 4.250 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 18 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

tersedianya pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas

40 unit 1 unit 150 2 unit 250 2 unit 250 Bidang Lalu

Lintas Kota

Cirebon

2 09 1 18 02 Pengadaan marka jalan

tersedianya pengadaan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas

1000 M2 100 M2 200 100 M2 200 100 M2 200 Bidang Lalu

Lintas Kota

Cirebon



- 37 -


Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 18 03 Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (traffic light)

berfungsinya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas

20 titik simpang

28 titik simpang

350 28 titik simpan

g 350

28 titik simpan

g 350

Bidang Lalu Lintas

Kota Cirebon

2 09 1 18 04 Penataan dan Pembangunan PJU

Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan

4000 Titik 58 titik

PJU 1.000

58 titik PJU

1.000 58 titik

PJU 1.000

UPTD Penerangan Jalan Umum

Kota Cirebon

2 09 1 18 05 Pemeliharaan PJU

Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan

4000 Titik 4650 Titik 1.200 4650 Titik

1.200 4650 Titik

1.200 UPTD

Penerangan Jalan Umum

Kota Cirebon

2 09 1 18 06 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

berfungsinya rambu lalu lintas dan marka jalana untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas

1 Tahun 1 tahun 500 1

tahun 600 1 tahun 600

Bidang Lalu Lintas

Kota Cirebon

2 09 1 18 07 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)

1000 kend 500 becak

1000 kend 500

becak

350

1000 kend 500

becak

400

1000 kend 500

becak

400 Bidang

Keselamatan Kota

Cirebon



- 38 -


Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 18 08 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN) 1 dok 1 dok 200 1 dok 150 1 dok 150

Bidang Lalu Lintas

Kota Cirebon

2 09 1 18 09 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dalam meningkatkan pengetahuan berlalu lintas di jalan terhadap pelajar

- 1 dok / 3 orang

100 1 dok /

3 orang

100 1 dok / 3 orang

100 Bidang

Keselamatan Kota

Cirebon

2 09 1 18 10 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan

40 unit 15 unit 200 15 unit 200 15 unit 200 Bidang Lalu

Lintas Kota

Cirebon

2 09 1 18 11 Penyediaan jasa pelayanan Automatic Traffic Control System (ATCS) dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN)

Terfasilitasinya pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon

- 6 orang 200 6

orang 200 6 orang 200

Bidang Lalu Lintas

Kota Cirebon



- 39 -


Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 19 Program kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Menurunnya tingkat kecelakaan karena kondisi teknis dan laik jalan kendaraan

60% 90% 75 100% 75 100% 75 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 19 01 Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor

Meningkatkan tingkat keselamatan lalu lintas melalui pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

100% 90% 75 100% 75 100% 75

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kota Cirebon

2 09 1 20 Program Peningkatan Pelayanan UPTD

Tersedianya sarana dan prasarana UPTD

60% 90% 950 100% 1.125 100% 1.125 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 20 02 Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum

Tercapainya pelayanan Penerangan jalan umum yang optimal

1 tahun 1 tahun 250 1

tahun 250 1 tahun 250

UPTD Penerangan Jalan Umum

Kota Cirebon

2 09 1 20 03 Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM 1 tahun 1 tahun 700

1 tahun

875 1 tahun 875


Kota Cirebon



- 40 -


Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 21 Program Peningkatan Pelayanan Parkir

Terwujudnya sistem perparkiran yang teratur

60% 90% 470 100% 735 100% 735 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 21 01 Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran

Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal

1 tahun 1 Tahun 250 1

Tahun 275

1 Tahun

275 UPTD Parkir Kota

Cirebon

2 09 1 21 02 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Perparkiran

Dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran

1 dok - 0 1 Dok 200 1 Dok 200 UPTD Parkir Kota

Cirebon

2 09 1 21 03 Penertiban dan Pembinaan Perparkiran

Penertiban dan pembinaan parkir on street dan off street

10 kali 2 kali 220 2 kali 260 2 kali 260 UPTD Parkir Kota

Cirebon



- 41 -

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Rekening Program dan

Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan



2 09 1 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan


60% 90% 1.790 100% 1.690 100% 1.690 Dishub Inkom kota

Cirebon

2 09 1 17 01 Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas dijalan

- 1 dok

50 orang 100

1 dok 50

orang 100

1 dok 50

orang 100

Bidang Keselamatan

Kota Cirebon

2 09 1 17 02 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

terselenggaranya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas

- 1 dok 100 1 dok 100 1 dok 100 Bidang

Angkutan dan Multimoda

Kota Cirebon

2 09 1 17 03 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

tersedianya dokumen uji kelayakan terhadap sarana transportasi guna meningkatkan keselamatan penumpang


Keselamatan Kota Cirebon

2 09 1 17 04 Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan

40 halte 4 halte 100 12

halte 100

12 halte

100 Bidang Lalu

Lintas Kota Cirebon



- 42 -


Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 17 05 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang aman, nyaman dan ramah



Kota Cirebon

2 09 1 17 06 Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas dijalan


Keselamatan Kota

Cirebon

2 09 1 17 07 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terselenggaranya pemberian penghargaan terhadap sopir/juru mudi/awak kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT)

- 1 dok

10 orang 150

1 dok 10

orang 150

1 dok 10

orang 150

Bidang Angkutan dan

Multimoda

Kota Cirebon

2 09 1 17 08 Pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar

200 orang 200 orang 450 200

orang 450

200 orang

450 Bidang

Keselamatan Kota

Cirebon



- 43 -


Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 17 09 Identifikasi Pengemudi Angkutan Umum

meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada angkutan umum

50% 979 supir

angkot 300

979 supir

angkot 200

979 supir

angkot 200

Bidang Angkutan dan

Multimoda

Kota Cirebon

2 09 1 17 10 Kajian dan Evaluasi Trayek Angkutan Umum dan Barang

Terciptanya sistim angkutan masal yang handal sesuai dengan daya beli masyarakat

1 dok 1 dok 90 1 dok 90 1 dok 90 Bidang


Kota Cirebon

2 09 1 17 11 Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terinformasikan nya keselamatan prasarana dan fasilitas perhubungan kepada masyarakat



2 09 1 17 12 Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor

Terfasilitasinya penyuluhan keselamatan berlalu lintasyang tertib, santun, ramah dan aman bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor



2 09 1 17 13 pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang

tersedianya dokumen uji pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang





- 44 -


Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 17 14 Penyediaan sistem pelayanan terminal penumpang tipe C

Tersedianya sistem pelayanan terminal penumpang tipe C yang aman, nyaman dan ramah



Kota Cirebon

2 09 1 17 15 Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama pengguna kendaraan bermotorg

tersedianya dokumen pengawasan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama bagi pengguna kendaraan roda 4 dan angkutan barang



2 09 1 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan 60% 90% 350 100% 350 100% 350 Dishub

kota Cirebon

2 09 1 15 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas

- 1 dok 150 1 dok 150 1 dok 150 Bidang Lalu

Lintas Kota

Cirebon



- 45 -


Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 15 02 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dokumen Laporan Forum LLAJ dan Dokumen kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 dok 1 dok 200 1 dok 200 1 dok 200 Bidang Lalu

Lintas Kota

Cirebon

2 09 1 15 03 Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan aturan dalam penggunaan fasilitas lalu lintas

- - - - - - - Bidang Lalu

Lintas Kota

Cirebon

2 09 1 15 04 Perencanaan bahan analisis audit dan investigasi keselamatan lalu lintas

tersedianya dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas


Keselamatan Kota

Cirebon



- 46 -



Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor

60% - 100 - 100 - 100 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 16 01 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

100% 95% 100 100% 100 100% 100


Kota Cirebon



- 47 -


Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada tahun awal perencanaan

(2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan aparatur

Tersedianya sarana penunjang administrasi Perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

2 09 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya administrasi perkantoran

60% 90% 12.620 100% 12.625 100% 12.625 Dishub

kota Cirebon

2 09 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 tahun 3 kantor 225 3

kantor 225

3 kantor

225 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Terbayarnya tagihan koran

1 tagihan koran 1 tagihan

koran 40

1 tagihan koran

40 1

tagihan koran


2 09 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai

4 jenis 4 jenis 150 4 jenis 150 4 jenis 150 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

1 tahun 1 tahun 250 1

tahun 250

1 tahun


2 09 1 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor

1 dinas 8 orang 225 8 orang 225 8 orang 225 Sekretariat Kantor Dishub



- 48 -



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018

Target Rp.

(juta) Target

Rp.

(juta) Target Rp. (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 01 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya materai dan perangko, Alat Tulis Kantor, barang cetakan dan penggandaan serta peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran

850 buah 39 item 10 item 3 jenis

850 buah 39 item 10 item 3 jenis

200

850 buah

39 item 10 item 3 jenis

200

850 buah

39 item 10 item 3 jenis


2 09 1 01 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik

terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air, tv kabel dan rekening PJU se kota cirebon untuk menunjang kelancaran tugas

1 tahun 1 tahun 11.500 1 tahun 11.500 1 tahun 11.500 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 01 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah

biaya STNK dan pajak

60 kend 52 kend 30 56 kend 35 1 dinas 35 Sekretariat Kantor Dishub



- 49 -



Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada tahun

awal perencanaan

(2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp. (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersediaya gedung kantor yang layak

2 09 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur Dishub

60% 90% 1.910 100% 1.611 100% 1.611 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya penambahan ruangan administrasi gedung kantorTersedianya gedung baru untuk pembangunan terminal penumpang tipe C

1 gedung 1 gedung 500 1 gedung 500 1 gedung 500 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor

1 paket 1 paket 300 1 paket 125 1 paket 125 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 02 49 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

tersedianya 1 unit mobil jabatan

1 unit 1 unit 250 1 unit 250 1 unit 250 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 02 51 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan / peralatan gedung kantor




- 50 -



Kegiatan




awal perencanaan

(2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp. (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 02 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional / jabatan

60 kend 50 kend 500 53 kend 500 53 kend 500 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 02 55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya anggaran perawatan dan perbaikan perlengkapan / peralatan gedung


Meningkatnya kualitas SDM Dinas Perhubungan yang profesional dan berwibawa

Aparatur yang memiliki spesifikasi pelatihan teknis perhubungan serta pegawai PKB yang dinilai

2 09 1 03 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur pegawai di lingkungan Dishub Kota Cirebon

60% 90% 350 100% 350 100% 350 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas untuk pegawai dan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya

200 orang pakaian dinas

/ 500 juru parkir

200 orang pakaian

dinas / 500 juru parkir

350

200 orang pakaian dinas /

500 juru parkir

350

200 orang

pakaian dinas /

500 juru parkir




- 51 -



Kegiatan



Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan (2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018

Target Rp. (juta) Target Rp.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dishub

60% 90% 19 100% 19 100% 19 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terinformasikannya peraturan perundang - undangan Dinas Perhubungan

- - 0 - 0 - 0 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya wawasan pegawai tentang peraturan perundang - undangan Dinas Perhubungan

- - - - - - - Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 05 19 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Sidang penilaian angka kredit (PAK) bagi 6 orang penguji kendaraan bermotor dan 8 orang tim penilai

14 orang 14 orang 19 14

orang 19 14 orang 19 Sekretariat

Kantor Dishub



- 52 -



Kegiatan




awal perencanaan

(2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah

Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mengambil kebijakan dinas

2 09 1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

meningkatnya capaian kinerja dan keuangan Dishub

60% 90% 280 100% 280 100% 280 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 06 01 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan LAKIP dan dokumen inventaris barang 2 dok 2 dok 40 2 dok 40 2 dok 40 Sekretariat

Kantor Dishub

2 09 1 06 08 Penyusunan RKA, DPA SKPD dan perubahannya

Tersedianya RKA/DPA dan perubahannya Dinas Perhubungan

3 dok 3 dok 40 3 dok 40 2 dok 40 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 06 09 Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

2 orang 2 orang 50 2

orang 50 2 orang 50 Sekretariat

Kantor Dishub

2 09 1 06 14 Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD terbayarkannya

tagihan iklan di media cetak pada dinas perhubungan kota cirebon

- 7 iklan 50 7 iklan 50 7 iklan 50 Sekretariat Kantor Dishub



- 53 -


Kegiatan




awal perencanaan

(2014)



SKPD UKER

PENANGGUNG JAWAB

LOKASI 2017 2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 09 1 06 15 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun


2 09 1 06 16 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersedianya Rencana Kerja (RENJA) dan Renstra Dishub


2 09 1 06 17 Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD

Tersedianya dokumen SOP dan SPM Dishub


Terwujudnya Restrukturisasi ( peraturan perundang - undangan / regulatory reform ) bidang perhubungan

Restrukturisasi ( peraturan perundang - undangan / regulatory reform ) bidang perhubungan

Tersedianya Peraturan tentang Penyelenggaraan Perhubungan

2 09 1 22 Program penataan peraturan perundang-undangan

Tersusunnya Peraturan Daerah Penyelenggara an Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

60% 90% 87 100% 0 100% 0 Dishub kota

Cirebon

2 09 1 22 01 Penyusunan Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Tersedianya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan

- 1 perda 50 - 0 - 0 Sekretariat Kantor Dishub

2 09 1 22 02 Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Terinformasikan nya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan

- 1 dok 37 - 0 - 0 Sekretariat Kantor Dishub



- 54 -

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Matriks 2 (dua) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam bab

V, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang mendukung

sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2017 - 2018 dapat dilihat sesuai tabel

6.1. dibawah ini.



- 55 -

Tabel VI.I

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja (Outcome)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2016 2017 2018 Terwujudnya keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas

85% 90% 100% 100%

Tersedianya sarana dan fasilitas LLAJ yang memadai 90% 95% 100% 100%

Menurunnya tingkat kecelakaan karena kondisi teknis dan laik jalan kendaraan

90% 95% 100% 100%

Terwujudnya perparkiran yang tertib dan aman 90% 95% 100% 100%

Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum 90% 95% 100% 100%

Ketersediaan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, pejalan kaki, dan fasilitas untuk penyandang disabikitas dan pemakai sepeda

90% 95% 100% 100%


i

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan

hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota

Cirebon Tahun 2013 – 2018 tahun pelaksanaan 2017 – 2018 dapat terselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 2

(dua) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis

2 (dua) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis

pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas

Perhubungan Kota Cirebon.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan

peran Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pengambil kebijakan di bidang

perhubungan serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program

Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 -

2018 yakni dengan visi Walikota terpilih adalah “Terwujudnya Kota Cirebon Yang

Religius, Aman, Maju, Aspiratif Dan Hijau Tahun 2018”.

Cirebon, 14 Oktober 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

KOTA CIREBON

Drs. H. ATANG HASAN DAHLAN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19631008 198402 1 001


ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN.................................................. 1

1.1 Latar Belakang........................................................ 1

1.2 Landasan Hukum..................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan............................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN..................... 8

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.......................................... 8

2.2 Sumber Daya Manusia............................................ 13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan................... 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 16

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI................................................................... 20

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi ............................................................. 20

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah...................................... 21

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra........................ 22

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis........................ 24

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis................................ 26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN.......................................................... 27

4.1 Visi dan Misi SKPD................................................. 27

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD....... 30

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD................................ 32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF.................................. 34

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..................... 45


iii

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

TAHUN 2017 - 2018

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

2016

Documents

BAB I PENDAHULUAN - dishub.cirebonkota.go.id filedengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda, agar Perencanaan pembangunan suatu daerah terarah dan terencana sehingga