Alamat Redaksi :Jl. Raya Cicalengka

Bandung No. 568 Kabupaten BandungProvinsi Jawa BaratTelp. (022)7949844

085222166807081394144456

EDISI XXXVIMei 2014 Tahun Ke II

Terbit 16 Halaman

Pemerintah Lemah Jalan Desa “Dicaplok” PT Ispat Indo Sidoarjo

Hal. 9

Kejari Bandung Perlu Telusuri Anggaran Rp

1,3 miliar

Hal. 3 Polres Tulungagung Disinyalir Lindungi

Mafia MigasHal. 5

Pilpres 2014 Jadi Ajang Pembuktian Jokowi dan Prabowo

Sumbat Saluran Air, Dirut Kahatex Terancam 9 Tahun Penjara

Hal. 2

Operasi di RSUD Merauke, Tak Ada Uang… Nyawa melayang

Hal. 7

Jakarta Platmerah- Rivali-tas antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dalam Pemilu 2014 ini cukup santer. Sama-sama menjadi partai politik yang mengajukan bakal calon presiden (capres), per-saingan pun kian sengit.

Bisa jadi pemilu presiden (pilpres) yang tinggal hitungan hari, menjadi pembuktian anta-ra keduanya, siapa partai yang pantas berkuasa. Apakah PDIP dengan fenomena Jokowi-nya ataukah Gerindra ber-sama Prabowo Subianto?

Berkutat dari hasil hitung cepat atau quick count (QC) yang dilaku-kan beberapa lembaga, menempatkan PDIP di urutan pertama, berhasil mengumpulkan 19,23% suara pemilih. Hasil ini jauh dari target PDIP, sebesar 27% suara.

Dari hasil survei ele-ktabilitas yang dilaku-kan lembaga survei, sosok Jokowi selalu be-rada di urutan pertama. Hasil 'menggembirakan' ini yang kerap diprediksi PDIP mampu meraup hasil maksimal dalam pileg dan memenuhi target 27% suara.

Jika dibandingkan 2009, perole-han suara PDIP naik 35%. Dimana pada Pemilu 2009, perolehan su-ara PDIP mencapai 14% suara.

Sementara tanpa diduga per-olehan suara Gerindra mencapai hampir 12% suara. Artinya, per-olehan suara Gerindra dalam Pi-leg 2014 ini naik hingga 170% bila dibandingkan dengan hasil Pemi-lu 2009, yang hanya memperoleh 4,4%.

"Artinya "Prabowo Effect" lebih berpengaruh dibanding

"Jokowi Effect"," kata Direktur Eksekutif

Survey & Polling Indonesia (SPIN),

Igor.Riva l i -

tas dua partai yang sukses men-gantar Jokowi-Ahok melenggang di DKI 1 dalam Pemilukada DKI 2012 tak sebatas pada hasil per-olehan suara. Mulai dari masalah perjanjian Batu Tulis, munculnya kata "Capres Boneka" atau saling serang pantun yang dilakukan elite dari kedua partai.

Sementara itu, pakar komuni-kasi politik dari FISIP Universitas Airlangga Henry Subiakto menga-takan, Prabowo satu-satunya to-koh yang mampu menyaingi pop-ularitas dan elektabilitas Jokowi.

"Satu-satunya capres yang mampu menjadi rivalitas kuat Jokowi adalah Prabowo Subianto

yang dalam sejumlah survei be-rada di posisi kedua," kata Henry.

Ia pun menilai sebagai partai yang meraih banyak suara dalam pileg, PDIP lebih banyak diun-tungkan. PDIP dan Jokowi ban-yak dilirik partai lain, termasuk Golkar. Begitu juga bakal capres-cawapres lainnya lebih memilih Jokowi ketimbang Prabowo.

Sampai saat ini, Jokowi sendiri telah bertemu dengan tiga pet-inggi partai politik seperti Golkar, NasDem dan PKB. Sedangkan Gerindra masih belum menentu-kan langkahnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas

Nasional, Robi Nurhadi menilai Prabowo berpeluang dapat men-galahkan Jokowi jika Gerindra mampu menggandeng 5 parpol Islam yakni PPP, PKS, PAN, PKB ditambah PBB berkoalisi dengan Prabowo tidak tertutup kemung-kinan meraih single majority.

Namun pernyataan Prabowo Subianto yang berkeinginan agar Gerindra berkoalisi dengan PDIP, menjadi signal mulai melunaknya sikap capres Gerindra tersebut. Apakah Prabowo mulai ciut ?

"Saya kira (koalisi) iya. Termasuk dengan PDIP

yang memiliki banyak tokoh bagus dan kalau memungkinkan kenapa tidak," tutur Prabowo beberapa waktu lalu.

Prabowo menegas-kan jika Gerindra akan bekerja sama den-gan siapa saja demi kepentingan bangsa. Soal rivalitas, Prabowo

tak berkomentar. "Ya kita berdoa yang

baik saja. Karena ini kepentingan rakyat

Indonesia," ung-kapnya (Tim)

"Prabowo Effect" lebih berpengaruh

dibanding "Jokowi Effect"

2

WartawanPLATMERAH

Dalam tugasnya dibekali ID Card, Surat Tugas dan

Namanya Tercantum Dalam

Box Redaksi

DITERBITKAN BERDASARKAN UU NO. 40 TH 1999 Tentang PERS OLEH PT. PLAT MERAH NPWP: 03.311.6-444.000 Notaris: Marisa, S.H.M.Kn SK M.Kn SK Menteri Hukum dan HAM AHU - 45196 PIMPINAN UMUM/PIMPINAN PERUSAHAAN : Agus Nainggolan, SH. DEWAN PENASEHAT : Aluan Pasaribu, SH, MH, Patar MH Situmorang, SH PENASEHAT HUKUM: Lukman Sinambela, SH PEMIMPIN REDAKSI: Agus Nainggolan, SH REDAK-TUR PELAKSANA : Luky Iskandar LAY OUT : Global Media LITBANG : Joe F KOTA BANDUNG: Dalmer Pakpahan, Agus Purwadi, Tamrin Hutapea KAB. BANDUNG: Jackson S, R Suryanto, Bontor Haloho LIPUTAN JABAR : Ependi BP, Melda T, Hendri Gultom, Santi Sopianti (Kontributor) KORLIP JABAR : Gultom WARTAWAN GARUT: Hilman, Alex, Itang Hidayat WARTAWAN SUMEDANG : Rusmana, Jefri Istiawan, Suryana B.F WARTAWAN CIREBON : Purwanto TASIKMALAYA: Yos Muhyar JAWA TENGAH: Sugeng Triono TEGAL: Ahmad Wakhidin (Wartawan) YOGYAKARTA: Herru Murti Broto (Kontribu-tor) LAMPUNG: Budi Widayat Marsudi (Kontributor) JAMBI: Rifaiduri, Gajali Rahman, Teuku Azhari Gisa (koresponden) SAROLANGUN: Mardinal BENG-KULU: Yok Suryadi, Asrin, Yaniwar (Koresponden) SUMATERA SELATAN: Harno Sapardi WIL. III OKU: Adril Fatah WIL. OKU TIMUR: Zemiah, Cahya N

MUARA ENIM: Hendro Aldo Irawan JAWA TIMUR (BANYUWANGI): Imam Thohari TULUNGAGUNG: Ady Bachtiar SURABAYA: D Firmansyah SE, Abdul Gofur SIDOARJO: Sambudiono PASURUAN: Mokhamad Said, Ali Muchdor PROBOLINGGO: Agung Budhi C RIAU (INDRAGIRI): Budi Darma ( Kabiro ), Hamdan siregar, Marlan Efendi Samosir, F Edi Tayu, Samsul Bahri RIAU (ROKAN HULU): Sabarudin Sihotang (Kabiro), Hendron Sihombing, Rahmad Mulya Siregar SE RIAU (PEKANBARU): Rion Satya NIAS: Iwari Harefa, Yulianus Harefa KALTIM: Budi Ekstrem (Koresponden) KENDARI: Iskandar Rapi SULAWESI TENGAH: Iskandar (Kontributor) MAKASSAR (LUWU RAYA): Syarifudin SULSEL & SULTRA: M. YUSUF, SH, MH (Dewan Pembina), Ismail L (Korlip) BANTAENG & BULUKUMBA: Ismail L (Kabiro), Riswan SELAYAR: Muh. Jupri LUWU UTARA: M. Darwis NS (Kontributor) MERAUKE: Antonius Diri (Ka.Biro), Daniel Ndimar Penanggungjawab online: Suarman Waruwu, A.Md, Luky Iskandar: BNI a/n: Imelda Tamba KCP Rancaekek 0247324945 Alamat redaksi :Jln. Raya Cicalengka – Bandung No. 568, Kab. Bandung. Provinsi Jawa – Barat, Tlp. (022)7949844, 085222166807, 081394144456. email : platmerahonline@yahoo.com, PIN BB : 2209FFE0 web : www.platmerahonline.com, www.platmerah.co.id

EDITORIAL

Nasib Prabowo Ada Di Tangan SBYKalau mau ditanya secara jujur siapa

capres yang paling galau, saat jawabannya pasti Prabowo Subianto. Hal tersebut san-gat beralasan, dimana sampai saat ini keje-lasan pencalonnan dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia masih ‘ngam-bang’ karena suara pileg yang diperoleh Gerindra hanya 12 % tidak cukup untuk mengusungnya sebagai Capres, sementa-ra partai–partai papan tengah yang tidak berhasrat untuk mengusung RI-1 disebab-kan tidak punya figur yg punya elektabili-tas tinggi cenderung menunggu pinangan dan mebuat manuver-manufer yang me-nambah galau calon yang meminangnya.

PPP yang tadinya diharpkan sudah bulat mendukung pencalaonnanya me-laui ketua umumnya, Surya Dharma Ali, kembali ke titik nol. Manuver yang di-lakukan ketua umum PPP secra terang-terangan mendukungnya pada kampa-nye Gerindara tanpa melalui Rapimnas menimbulkan kekacauan di tubuh partai beralambang kabah itu, walaupun pada akhirya PPP melakukan islah bukan be-rarti akan kembali mendukung Prabowo. Wacana yang muncul malah cenderung akan merapat ke Demokrat seperti yang disampaikan sekjen PPP, M. Romihur-mujiy, dengan alasan figur SBY masih diperhitungakan. Dengan demikian bisa diartikan SBY memainkan perannya un-tuk mempengaruhi partai-partai papan tengah seperti PPP.

Sulitnya Prabowo menggaet partai-partai papan tengah tersebut kalau boleh kita analisa disebabkan belum adanya kes-epakatan antara dirinya dengan SBY yang menjadi incumben saat ini, mungkin saja SBY mengusulkan orang-orang jagoan-nya untuk mendampingi Prabowo. Di lain

pihak Prabowo mengiginkan pendamp-ingnya dari luar partai supaya dia lebih leluasa dalam menjalankan program-pro-gram yang sudah dicanangkan selama ini.

Berkembang rumor akan menggaet ke-tua KPK Abraham Samad yang dianggap bisa mengimbangi dan meredupkan pop-oluratas Jokowi sebagai pesaing utama, Prabowo seperti yang pernah digadang-gandang oleh tim sukses Prabowo. Dan langkah tersebut patut diapresiasi kalau duet itu bisa terkabul, karena prestasi Abraham Samad selama memimpin KPK tidak perlu diragukan lagi keberaniannya. Hal inilah yang membuat SBY merasa perlu memainkan perannya agar Prabowo tetap butuh dengannya dan tidak bisa mendapat dukungan partai papan tengah tanpa restunya.

Tidak terlalu berlebihan kalau kita ber-pendapat bahwa pengaruh SBY saat ini masih sangat kuat termasuk terhadap be-

berapa partai papan tengah seperti PAN, PPP, PKB, PKS yang menjadi kata kun-

ci. Alasan SBY melakukan sekenario ini terhdap pencapresan

Prabowo karena SBY sa-dar betul dimana yang punya kans besar un-tuk memenangkan

p e r -

Wacana pembentukan poros tengah yang berbasiskan partai Islam dan poros Indonesia Raya yang digagas Amin Rais hanya sekedar manuver politik Amin Rais dan SBY untuk

menambah galau Prabowo,

tarungan pilpres 2014 hanya ada dua nama yaitu Jokowi dan Prabowo subianto. Sementara Jokowi yang diusung PDIP dan NasDem sudah memliki tiket masuk un-tuk mendaftar ke KPU.

PDI perjuangan yang selama sepuluh tahun terakhir, dibawah kepemimpinan SBY yang memeposisikan dirinya sebagai oposisi diyakini tidak mungkin mengajak demokrat untuk menjadi mitra koalisi 5 tahun kedepan apabila kelak Jokowi yang memenangkan pertaraungan. Sangat ber-beda dengan Golkar dan partai-partai

lain yang sudah secara terbuka mengatakan akan mendukung Jokowi kalau nanti menang, hal inilah menjadi alasan kuat buat SBY agar Prabowo bisa sejalan dengannya dan kemungkinan

besar akan mendunkung pencalonan Prabowo

habis-habisan asal prabowo siap mel-

akukan deal-

dealan dengannya.Wacana pembentukan poros tengah

yang berbasiskan partai Islam dan poros Indonesia Raya yang digagas Amin Rais hanya sekedar manuver politik Amin Rais dan SBY untuk menambah galau Prabowo, dan pada akhirnya Prabowo akan menurunkan nilai tawarnya dan bsa dipastikan akan ada transaksi politik ting-kat tinggi untuk kontrak 5 tahun kedepan yang tidak menguntungkan buat Prabowo dan bisa mengganjal efektifitas pemerin-tahan dibawah kepemimpinannya kelak. Kondisi inilah yang membuat Prabowo dan Gerindra galau dan terkesan sulit mencari patner untuk memastiakn pen-capresan Jokowi, sementara waktu terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan posisi Prabowo akan terpojok.

Ada dua kemungkinan terpahahit, mungkin bisa gagal mencalonkan karna kurangnya qouta atau terpaksa akan me-nerima dengan berat hati deal-dealan yang ditawarkan oleh SBY terhadapnya yang kemungkinan menyulitkannya un-tuk menjalankan program-programnya 5 tahun kedepan yang jauh-jauh hari di canangkannya apabila nanti terpilih.

* Penulis adalah Peminpin Redaksi Platmerah

Oleh: Agus Nainggolan, SH

Sumbat Saluran Air, Dirut Kahatex Terancam 9 Tahun Penjara

Akibatnya, banjir parah setinggi ham-pir satu meter terjadi di kawasan Ran-caekek, Kabupaten Bandung.

"Ancaman hukuman tiga sampai sem-bilan tahun penjara. Tersangka dijerat den-gan UU Nomor 7 Tahun 2004 pasal 94 ayat 1 b tentang sumber daya air," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Mar-tinus Sitompul.

Martinus menuturkan HH sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal

26 Maret 2014 lalu. "Penetapan sejak tanggal 26 Maret ke-

marin. Diperiksa sebagai saksi dulu. Ter-lapor sebagai saksi, terus diperiksa seba-gai tersangka, lalu kami kirim berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," katanya.

Menurut dia, saat ini Polda Jawa Barat sedang melengkapi berkas perkara dari kasus PT Kahatex tersebut.

"Berkas perkara sudah dikembalikan lagi untuk dilengkapi," ujarnya.

Sementara itu, hari ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat akan memanggil manajemen pabrik PT Kahatek, Kabupaten Bandung.

BANDUNG - Direktur Umum PT Kahatex, HH, ditetapkan sebagai tersangka karena tindakan perusahaan tersebut yang menutup saluran air untuk dijadikan jembatan.

Pemanggilan manajemen PT Kahatex itu terkait dengan perizinan pembangunan jalan diatas saluran air atau sungai yang melintasi area pabrik tersebut. (Ant/PM)

3 HUKUM & KRIMINAL

Kejari Bandung Perlu Telusuri Anggaran Rp 1,3 miliarPlat Merah | Bandung, Jawa Barat –

Waraga masyarakyat desa Babakan Peu-teuy kecamatan Cicalengka Kab. Bandung merasakan kepemimpinan Kepala Desa Abdul Rohim kurang transparan. Banyak penyelewengan dalam penggunaan ang-garan pada ADD ataupun dana-dana yang lain, dimana menurut mereka anggaran tahun 2013 saja nilainya mencapai mili-aran rupiah, belum termasuk anggaran tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut di-ungkapakan beberapa warga masyarakat Babakan Peuteuy yang tidak mau disebut namanya.

Kepada Platmerah, mereka mengata-kan anggaran-anggaran yang diduga san-gat fantastis jumlahnya, sekitar Rp 1,3 mil-iar kurang dirasakan secara langsung oleh masyarakyat.

“Kami merasa perlu Kejaksaan atau Tipikor Polda Jabar dan bila perlu KPK tel-usuri penggunanaanya,” ungkap mereka.

Setelah mendapat informasi tersebut, tim investigasi Platmerah mencoba mel-akukan penelusuran dan menggali ber-bagai informasi tentang anggaran apa saja dan besarannya, akhirnya tim mendapat

rincian anggaran diantaranya sebagai berikut; Dana ADD Rp 284.000.000 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), Bantuan Gubernur Rp 100.000.000 (sera-tus juta rupiah), Dana PPIP Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), Dana P4D Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), PNPM Rp 37.000.000 (tiga puluh juta ru-piah), dana Aspirasi Rp 100.000.000 (sera-tus juta rupiah). Total sekitar Rp 1,3 miliar (satu koma tiga miliar rupiah).

Untuk mengklarifikasi kebenaran jum-lah anggaran tersebut tim Platmerah men-coba menghubungi Kepala desa Abdul

Rohim, akan tetapi tidak bersedia ditemui dan pada akhirnya konfirmasi dilakukan melalui telepon selularnya.

Kesimpulannya, kepala desa yang juga merangkap ketua Apdesi dan anggota FKDM Kabupaten Bandung itu mengakui bahwa jumlah anggaran tersebut sesuai dengan rincian yang dimiliki wartawan Platmerah. Akan tetapi tidak bersedia menjelaskan secara rinci tentang penga-lokasian anggaran tersebut dan menyaran-kan untuk menanyakannya ke Sekertaris Desa (Sekdes).

“Silahkan tanya ke Sekdes saja, karena dia yang mengetahuinya,” pungkasnya.

Keesokan harinya tim Platmerah men-coba menemui Sekdes di kantornya. Pada pertemuan tersebut Sekdes hanya mem-berikan rincian berupa tulisan-tulisan yang tidak mudah dibaca, hampir me-nyerupai tulisan dokter. Namun demikian Sekdes pun tidak bersedia menjelaskan secara rinci perihal tulisan tersebut, dan hanya mengeluarkan stetemen-stetemen ringan.

Saat tim Platmerah ingin bergegas pu-lang, tiba-tiba Kades Abdul Rohim datang ke kantor desa, sehingga berpapasan den-gan tim Platmerah. Dari gerak-geriknya, seakan ia tidak menginkan kehadiran wartawan dan terkesan aragon. Bahkan, wartawan yang mencoba menyapa den-gan bersalam, malah kades menunjukkan sikap sinis. Melihat kejadian tersebut, sam-pai–samapi Sekdes meminta maaf kepada tim Platmerah atas sikap dan perlakuan kepala desa Babakan Peuteuy tersebut. (TIM)

Iskandar Zulkarnain Dicopot Dari Jabatan

Manager Security PT BA

Pencopotan dan pergan-tian posisi manager security PTBA itu, baru di ketahui rekan-rekan wartawan mela-lui mulut ke mulut, yang awalnya bersumber dari interen karyawan PTBA itu sendiri. Atas dasar itu lah salah satu awak me-dia mencoba menghubungi langsung Dirut PTBA Mila-warma, melalui ponselnya, dengan mengirim pesan singkat Short Message Ser-vice (SMS), untuk menanya-kan perihal kebenaran kabar

tersebut. Selanjutnya selang beberapa menit setelah sms itu terkirim, awak media on line platmerah.co.id lang-sung mendapatkan jawaban dari Dirut PTBA Milawarma, yang mengatakan bahwa be-nar pihaknya sudah melantik manager security yang baru.

” Kita sudah melantik manager security yang baru. Silahkan ke sekper (sekre-taris perusahaan) untuk lebih jelasnya,maaf saya lagi rapat terimakasih,” bunyi sms itu.

Setelah mendapatkan ara-

han dari Dirut PTBA Mila-warma, lalu wartawan media on line ini, langsung men-ghubungi sekretaris peru-sahaan (sekper) PTBA Joko Pramono,melalui sambungan telepon ke handphone nya dan langsung di respon oleh Joko dengan mengatakan, bahwa terkait dengan po-sisi jabatan manager security PTBA, saat ini sudah dilaku-kan perubahan (pergantian) langsung oleh Dirut PTBA Milawarma pada hari selasa lalu (15/4) di Rec Hall Base-camp PTBA Tanjung Enim. Joko menjelaskan, Pergan-tian dan pelantikan beberapa pejabat di interen PTBA itu sendiri yaitu salah satunya jabatan posisi manager secu-rity PTBA yang baru.

“Ya mas aldo sebelumn-ya terimakasih atas perha-tiannya, dan terkait dengan manager security dapat kita sampaikan bahwa posisi manager security sudah kami

lakukan perubahan (pergan-tian). Saat ini manager secu-rity yang baru di jabat oleh saudara Muhammad Husni Thamrin,menggantikan man-ager security yang lama Is-kandar Zulkarnain. Inssallah kerjasama dan sinergi yang saat ini sudah berjalan den-gan baik,antara masyarakat di lingkungan ring 1 perusa-haan dan rekan-rekan warta-wan di Kabupaten Muara Enim, akan terus berkem-bang, Aamin,”tutupnya.

Seperti yang telah diberi-takan sebelumnya, (Baca ; Aksi Koboy Sang Manager Sekuriti PTBA, Main Tembak di Depan Kades di www.plat-merah.co.id)

Kasus yang sempat men-jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas terse-but berawal dari Kepala Desa (Kades) Tanjung Raja,Kec.Kota Muara Enim Kab.Muara Enim, A Halik (60) bersama salah seorang warganya yang bernama Siswanto (32),Pen-

gurus dari Ikatan Pemuda/i Tanjung Raja (IpeTara), yang juga sehari-hari sebagai wartawan di salah satu har-ian surat kabar terbitan Sum-Sel, yang bermaksud ingin bersilaturahmi dan mengan-tarkan surat untuk permo-honan dapat bekerja sebagai sekuriti dari warganya, ke-pada Manajer Security Peru-sahaan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Persero Tbk Tanjung Enim,Sumatera Selatan. Diduga menerima perlakuan yang tidak me-nyenangkan, bahkan nyaris menjadi sasaran tembak oleh ulah oknum manajer sekuriti PTBA yang bernama leng-kap Kolonel (purn) Iskandar Zulkarnain, Senin (3/3/2014) lalu sekitar pukul 16.45 sore WIB di Kantor Pos Sekuriti Induk (pos 58) Tambang Air Laya (TAL) PTBA di Tan-jungenim. Padahal awalnya kedua orang tersebut ingin bersilaturahmi secara baik-baik. (Aldo-PM)

“M.Husni Thamrin Jabat Posisi Manager Security Yang baru”

Plat Merah | Tanjung Enim, SUMSEL – Diam-diam management PT.Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim,mengambil langkah tegas dan tepat terhadap permasalahan yang menimpa sang manager security nya yang lama, yaitu Kolonel (Purn) Iskandar Zulkar-nain.

4 HUKUM & KRIMINAL

Pemerintah Lemah Jalan Desa “Dicaplok” PT Ispat Indo SidoarjoPlat Merah | Sidoarjo,

Jawa Timur – Keseriu-san Pemerintahan Desa Kedungturi, Kecamatan Taman untuk mengaman-kan aset-asetnya kembali dipertanyakan. Setelah ke-colongan tanah irigasi di-kuasai PT Pertagas, giliran jalan desa mereka yang diserobot perusahaan rak-sasa, PT Ispat Indo. Hingga 30 tahun berselang, janji PT Ispat untuk mengganti jalan mereka tak kunjung klar. Yang ada hanya peng-ganti jalan, tetapi kabarn-ya, jalan itu juga masih atas nama PT Ispat Indo.

“Memang ada indikasi seperti itu,” kata H Adhy Samsetyo, Politisi PAN yang juga Sekretaris Komi-si A DPRD Sidoarjo, ketika dikonfirmasi.

Berdasarkan penelu-suran data di lapangan, PT Ispat Indo diduga telah menyerobot sebuah jalan yang memisahkan areal pabrik. Jalan itu adalah jalan tembus dari Desa Wage Kecamatan Taman menuju jalan provinsi di jalur Surabaya-Mojokerto, sejauh 1 kilometer. Dulu, jalan itu berkelok hanya beberapa puluh meter dari makam Desa Kedung Turi, atau lebih dikenal dengan nama Kuburan Kembar. Tapi sekarang belokannya berada sekitar 500 meter dari makam itu.

Itu terjadi, lantaran

sekitar tahun 1980 silam, jalan tersebut ditukargul-ing (ruislag) pihak desa setempat kepada PT Ispat Indo. Jalan menuju makam yang awalnya relatif lurus, akhirnya berbelok ke Barat, lantaran sisi Timurnya su-dah didirikan bangunan pabrik.

“Saya tidak tahu jelas ruislag kapan. Berapa uang yang diterima desa, dan berapa kompensasinya. Itu dilakukan oleh pemerintah desa pada saat itu,” papar M Rouf, salah satu ang-gota BPD desa Kedungturi kepada Platmerah, Jumat (21/02/2014).

Menurut Rouf, pihak desa sekarang memang sedang mempertanyakan-nya. Itu karena banyak jan-ji dari PT Ispat Indo yang tidak dipenuhi. Kompen-sasi juga tidak sepadan dengan penderitaan warga akibat polusi yang diaki-batkannya. Proses yang seharusnya sudah terpen-dam lama itu pun muncul menjadi persoalan serius.

Pasalnya ditemukan fakta, peta di Buku Kretek masih bergambar jalan lama. Atau, jalan yang lu-rus dari jalan raya arah Surabaya-Mojokerto ke-mudian berbelok di sekitar Kuburan Kembar.Bukan gambar jalan seperti yang ada sekarang ini.

“Di Buku Kretek desa memang masih bergambar

jalan lama,” ungkap Rouf.Persoalan makin serius

ketika jalan pengganti itu ternyata masih menjadi bagian lahan yang berser-tifikat atas nama PT Ispat Indo. Diduga kuat, usai proses ruislag kala itu, ja-lan tersebut tak dipisah oleh PT Ispat Indo dari sertifikatnya. Padahal, ris-lah sudah terjadi lebih 30 tahun silam.

“Mengapa selama itu PT Ispat Indo tidak me-mecah status jalan itu dari

sertifikatnya? Kalau lupa, mengapa sampai selama itu?,” tukasnya.

Ia pun menegaskan, sebelum diruislag, jalan pengganti yang luasnya ratusan meter itu berstatus aset desa atau aset negara. Usai dipindah, statusnya juga harus tetap sebagai aset negara. Kalau seka-rang berada di areal yang masih bersertifikat atas nama PT Ispat Indo, berarti aset negara itu sudah hi-lang atau raib.

Pihak PT Ispat Indo ternyata sudah meny-iapkan jawaban atas per-soalan itu. Kepada Platme-rah, Nur Saidah, petinggi perusahaan tersebut justru balik menuding pihak desa yang tidak serius menyele-saikan persoalan tersebut.

“Kami ini harus men-jalankan prosedural. Status jalan tersebut seperti apa. Jadi, kalau kami mem-beri kompensasi, itu jelas arahnya,” kata Nur, pang-gilan akrabnya.

Pihak Ispat Indo, kata Nur, akan tunduk jika per-soalannya memang benar-benar klir. Ada proses huk-umnya, ada penjelasannya.

“Saya tidak mengata-kan pihak desa yang tidak sigap, tetapi kami dalam posisi menunggu,” kata Bu Nur yang didampingi Hari, staf bagian pengola-han limbah, dan Agus, ba-gian keamanan. (sbd)

Jalan pengganti

yang luasnya ratusan meter itu berstatus

aset desa atau aset negara.

Usut Penyimpangan Seleksi CPNS, DPRD Sumedang Bentuk Pansus K2

SUMEDANG, Jawa Barat – Dengan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) K2 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kab.Sumedang, diduga telah membuat beberapa kepala satuan perangkat daerah (SKPD), setempat menjadi “panas tiris” (Panas dingin, red).

Dugaan itu, kian menguat setelah se-cara tegas Pansus K2 akan membongkar dan memproses pelanggaran yang terjadi pada proses seleksi calon pegawai neg-eri sipil (CPNS) K2 2013/2014 di lingkup Pemerintah Kab.Sumedang.

“Wajar kalau ada perasaan kesana (pa-nas tiris-red). Sebab yang mengeluarkan surat pengangkatan tenaga sukwan ada-lan para kepala SKPD. Sehingga, jika ada dari mereka yang melakukan kecurangan, seperti membuat keterangan palsu, untuk meloloskan persayaratan K2, maka akan merasa gerah setelah Pansus terbentuk,” kata dr.Rahmat Juliadi M.Si, Ketua Komisi C, kepada “GM”, melalui telepon selulern-ya, Minggu (23/2/2014).

Menurut Juliadi, setiap pelanggaran

yang terungkap, akan diproses sesuai me-kanisme yang ada. Dan proses itu akan melibatkan kedua belah pihak, yakni anta-ra Sukwan K2 bermasalah dengan kepala SKPD yang bersangkutan atau yang me-nerbitkan SK Sukwan.

“Tentunya, pengungkapan dugaan pel-anggaran terkait seleksi CPNS, akan meli-batkan sejumlah pihak. Dan itu, akan kita urai untuk membuktikan kebenarannya,” tandasnya. (Rus)

Oknum Kades Diduga Cabuli 14 Wanita

Plat Merah | KUALA TUNGKAL, Jambi – Dugaan tindak asusila yang dilakukan oknum kepala desa terhadap 14 wanita baik pelajar SMA maupun kaum iburu-mah tangga di Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat, mendapat respon dari ban-yak pihak, tak terkecuali DPRD setempat.

Azas praduga tak bersalah menurut Sekretaris Komisi I, H Fadli, tetap harus ditegakan, dan masyarakat diminta untuk mencari bukti-bukti.

“Kalau dianggap cukup bukti, karena ini delik aduan, maka dipersilakan masyarakat melaporkannya ke penegak hukum,” ung-kapnya.

Ia menilai apa yang dilakukan oknum kades ini jika terbukti, jelas sudah men-yalahi etika dan tak lagi dapat dijadikan panutan. Dalam hal ini pemerintah daerah menurutnya mesti membuat tim terpadu khusus untuk mengungkap kasus tersebut,

entah dipimpin langsung oleh Inpek-torat atau Kabag Pemerintahan.

Jika ternyata dalam penelusuran nanti tim mampu membuktikan, maka menurut Fadli sanksi hukum harus dilakukan, termasuk sanksi ad-ministrasi.

Kalau terbukti, tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sampai berita ini diturunkan menurut sumber yang da-pat dipercaya, kasus ini Damai, Dike-tahui BKTM Kuala betara.(TJ/gazali)

Plat Merah | Sidoarjo, Jatim – Hu-kum rasanya memang sulit berpihak pada warga miskin, seperti yang dialami oleh Ivana (14 tahun), ada-lah buktinya. Ketika gadis belia ini melapor ke Polsek Taman setelah mengalami penderitaan lahir batin akibat dianiaya berandal Pasar Ta-man, terasa ada keengganan dari petugas. Padahal, dia datang dalam keadaan menyedihkan, mukanya lebam, bibirnya pecah, pahanya me-mar, bahunya patah, dan beberapa bagaian tubuhnya terluka. Bahkan,

ada dugaan dia mengalami tindakan tak seronok.“Petugas jaga saat itu hanya nanyai saja, malah cend-

erung menyalahkan Wawan, ayahnya Ivana”. Kata Wahid, kakek Ivana, yang ikut mendampingi melapor ke Polsek,

“Kenapa anak gadis segitu kok dilepas keluar malam?” kata Wahid, menirukan perkataan anggota polisi.

Kisah tragis itu sendiri berawal dari ketika malam Minggu lalu, sekitar pukul 20.00 wib Ivana dijemput dua pemuda yang sudah dikenalnya, yaitu unyil dan Imam. Semalaman dia tidak pulang, tiba-tiba pagi hari ada dua orang memberi kabar ke rumah orang tua Ivana mengabar-kan bahwa Ivana mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Khadijah. Ivana sempat difoto ronzen serta diberitahu bahwa biayanya sekitar Rp 20 juta.

“Karena gak ada biaya, maka ivana diajak pulang. Hari Selasa, pihak keluarga melaporkan kejadian ini di Polsek Taman,” katanya.

Kapolsek Taman, Edy S, membenarkan adanya laporan penganiayaan tersebut. Sayangnya, dia tidak bisa memberi keterangan lebih dengan alasan sibuk.

Sementara itu Direktur Posbakumadin, Diyan Moelyadi SH, kepada Platmerah, Sabtu (15/14) menyebut kalangan Polri lebih memilih cepat menyelesaikan kasus yang men-yangkut kepentingan orang kaya. Sedangkan perkara yang menyangkut orang yang tak punya uang cenderung dike-sampingkan.

“Sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat se-harusnya tidak seperti itu. Apa tradisi Polri lebih memb-ela orang kaya dari pada orang miskin dalam penyelesa-ian kasus? praktik seperti itulah yang merusak Polri di masyarakat,” pungkasnya. (sbd)

Polsek Taman Tutup Mata? Korban Penganiayaan

Ditelantarkan

5 HUKUM & KRIMINAL

Polres Tulungagung Disinyalir Lindungi Mafia Migas

Plat Merah | Tulungagung, Jatim – Penyelewengan minyak solar bersubsidi di Tulungagung kian menjamur, namun pihak Polres terkesan tutup mata. Sedan-gkan pihak dari Pertamina sendiri tidak dapat melakukan pemblokiran maupun pemutusan hubungan kerja sama dengan pelaku pengelola SPBU sebelum pihak penegak hukum menyatakan dan mem-berikan bukti pelanggarannya.

Hasil penelusuran Platmerah, diduga banyak SPBU di wilayah Tulungagung khususnya di desa Ngantru kecamatan Ngantru yang kerap bermain dengan mobil siluman atau kata lain Dracula. Menurut keterangan salah satu penimbun

solar bersudsidi sebut saja “P”. Modusnya, kerja sama dan keuntungan yang dilaku-kan pengawas SPBU dari harga BBM solar bersubsidi Rp 5500/liter pihak SPBU men-jual rata-rata pada pemain minyak dengan harga Rp 5600 /liter sehingga pihak pengelola SPBU lebih diuntungkan men-jual ke pemain daripada ke masyarakat pengguna BBM solar tersebut.

Ironinya, pengelola SPBU menuai ke-untungan berlipat ganda. Dari hasil pen-jualan perhari berapa ton yang raib? Jika memang hal ini memang benar-benar disi-kapi dan diberantas, maka di setiap SPBU diwajibkan memasang kamera CCTV. lalu seperti apa fungsinya dan pihak mana yang berhak melakukan pengawasan dan melihat rekaman CCTV tersebut selama

aktifitas berlanjut?Dalam hal ini, sudah sepatutnya pen-

egak hukum Polres Tulungagung maupun Pertamina sendiri mewajibkan setiap SPBU di Jawa Timur segera memasang CCTV dan pengawasan rutinitas yang dilakukan oleh Disperindag kabupaten Tulungagung. Lalu sampai kapan BBM bersubsidi bisa diselamatkan karena itu adalah hak masyarakat miskin atau ter-golong “masyarakat tidak mampu”…?

Menurut keterangan Ketua LSM Laskar Anti Korupsi kabupaten Tulungagung, Bambang Wilogo, pihaknya membenarkan adanya kegiatan penyalahgunaan solar sudsidi yang dilakukan bos mafia dianta-ranya nerinisial SPR, LGG, dan RB.

“Parahnya lagi Polres Tulungagung

tidak tegas dan melanjutkan proses hukum salah satu tersangka penimbun solar yang satu unit mobil tangki pernah di tangkap di bebaskan tanpa ala an yang jelas,” kata Bambang Wilogo.

Saat Kasi Propam Polres Tulungagung IPDA Hariyono dikonfirmasi via HP me-mang membenarkan adanya penangkapan mobil tangki milik SPR, “Tapi itu bukan wewenang saya. Kalau rekan wartawan mau menanyakan bagaimana perkem-bangan kasus hukumnya silahkan ke Kasat Reskrim, AKP Lahari,” paparnya.

Sedangkan saat dikonfirmasi, pihak satreskrim menghindar serta tidak mau ditemui dengan alasan masih ada kegiatan dan rapat. (Ady/PM)

Tanah Irigasi Disetifikatkan oleh PT Pertagas, Ada Benalu di Desa

Kedungturi?Plat Merah | Sidoarjo, Jatim – Ini benar-

benar fakta unik, di tengah iklim keterbu-kaan di saat desa-desa lain berlomba mem-beri pelayanan terbaik untuk rakyatnya, markas desa Kedung Turi kecamatan Ta-man justru seperti ‘gudang es’ yang siap menampung kasus-kasus yang membelit warganya.

Kasus “pencaplokan” tanah irigasi mi-lik warga RW 05 adalah contoh nyata. Ter-bukti, langkah warga yang mencoba men-gais kebenaran terkait status tanah irigasi mereka yang dicaplok PT Pertagas justru terhalang oleh birokrasi desa setempat. Ri-wayat tanah yang dibutuhkan warga untuk mengecek info seputar status kepemilikan lahan tersebut benar-benar menjadi barang sulit.

Ironisnya, meski di buku kretek desa je-las-jelas menyebutkan lahan tersebut ada-lah tanah warga, sekretaris desa, Hasan, malah menyebut irigasi tersebut bukan merupakan cuwilan gogolan. Pertanyaan-ya, kalau bukan cicilan, mengapa bisa ber-status sertifikat? Nampaknya, memang ada “benalu” yang bermain di dalam pender-itaan rakyat, ada nama yang masih disem-bunyikan berada dalam pusaran kasus ini, mengapa? siapakah dia?

Inilah, yang sedang dalam penelusuran petugas investigatif. Diharapkan, hasilnya benar-benar fair mengingat pihak warga telah lama menunggu kepastian hukum dan hak-hak mereka.

Berdasarkan hasil penelusuran Plat-merah, tanah yang diklaim warga RW 5

sebagai tanah warisnya itu diduga sudah benar-benar menjadi milik PT Pertagas. Data yang berhasil dihimpun, lahan beru-pa saluran irigasi plus sempadan seluas sekitar 8 x 20 meter itu kabarnya masuk dalam peta bidang sertifikat hak milik atas nama PT Pertagas. Pernyataanya, kalau fakta ini benar, siapa yang bermain? siapa yang menjual aset warga tanpa sepengeta-huan pemilik sahnya?

Kepala desa Kedung Turi, H Mukarni, tidak yakin dengan informasi ini. “Ya ndak mungkinlah, kalau ada pengurusan mesti lewat desa. Dan pak carik (sekertaris desa, red) mesti tahu,” kata Mukarni.

Informasi ini juga membuat Cak usuf sebagai ahli waris bengong. “Tahu begini, dulu kita jual langsung. Dulu waktu pen-gukuran saya malah sempat guyoni, diukur saja sekalian biar luas. tapi kan gak boleh,” kata Cak Usup, yang sekarang dipercaya sebagai sekretaris RW 5 Kedungturi.

Benar tidaknya kasus pencaplokan yang pernah masuk hearing DPRD 2 Sidoarjo itu, sejauh ini pihak BPN yang berwenang mengeluarkan sertifikat belum bisa dikon-firmasi. “Besok Senen aja mas,” kata BU Anis, orang yang selama ini melayani kepentingan wartawan.

Semetara dari pihak PT Pertagas, sejauh ini tidak ada info apapun yang diperoleh, tetapi informasi tentang penyertifikatan itu sesungguhnya juga dari intern PT perta-gas. (sbd)

Surat CPNS 2013 di Nias Utara Diduga Dipalsukan Plat Merah | Nias, Sumatera Utara –

Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan serta diduga kuat terjadi pemalsuan surat-surat atau rekayasa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 melang-gar KUHPidana, dimana tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada pelamaran formasi CPNS 2013 yakni : Berusia serendah-rendahnnya 18 (de-lapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pe-lamaran, dan bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun harus mempunyai masa pengabdian sampai saat pelamaran pada instansi Pemerintah/Lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan Nasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, Syarat-syarat pelamaran pada No 12 huruf (a) menya-takan: Foto copy Ijazah/ STTB yang telah disahkan oleh penjabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar.

Pantauan Platmerah di lapangan, bahwa di Instansi Pemerintah dan swasta atas nama HERNIWATI LAHAGU Nomor Peserta 5225-2-01145-8 Tanggal Lahir 29 – 08 – 1977 diduga kuat tidak memenuhi persyaratan formasi CPNS 2013 penuh dengan rekayasa. Beberapa kejanggalan yakni ; Umur melebihi 35 tahun pada saat pendaftaran formasi CPNS 2013, Tahun kelahiran pada Fotocopy Ijazah bersang-kutan berbeda dengan Stambuk Sekolah asal SDN 071149 Lahewa (Tahun kelahiran pada stambuk Sekolah dan Ijazah SD 29 – 08 – 1977 tetapi karena menang jadi CPNS 2013 maka Ijazah SD tersebut ditukar menjadi 1979 sebagai persyaratan), Tidak memenuhi masa pengabdian 5 (lima) tahun pada saat pendaftaran formasi CPNS 2013 dan ditetapkan sebagai CPNS 2013. Belum melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang sebagai pemenang CPNS formasi 2013 dikarenakan Ijazah be-lum dilegis oleh pejabat yang berwenang.

Namun pada tanggal 15 Januari 2014, Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara mengeluarkan Surat Keterangan Peng-ganti Ijazah berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang dan surat penting dari Kepolisian Sektor Lahewa, sementara Ijazah bersangkutan sudah ada.

DipaksakanSeteleh yang bersangkutan telah ada

namanya di papan pengumuman kelulu-san CPNS 2013 yang notabene ada sau-daranya di BKD Nias Utara maka tanggal lahirnya 29 – 08 – 1977 di ijazah tersebut disulap menjadi Tanggal lahir 29 – 08 – 1979, sehingga pada saat melegis Ijazah SD nya itu kepada Samania Nazara Kepala Sekolah maka Kepala Sekolah tidak berani melakukannya sampai sekarang.

Tak putus akal maka meminta surat keterangan laporan kehilangan barang dan surat penting dari Kepolisian Sektor Lahewa.

Edwar Zega, Bupati Nias Utara ketika dikonfirmasi di kediamannya di Gu-nungsitoli mengatakan bahwa itu salah penulisan. “saya sudah tau, itu salah pe-nulisan, lagian kan dia orang Nias Utara”, ujarnya, Selasa (18 Februari 2014). Setelah ditelusuri bahwa yang bersangkutan adalah termasuk family dari Bupati Nias Utara.

Melihat dari kebrobrokan tim seleksi penerimaan calon CPNS 2013, maka DPC LSM-LIPAN Kabupaten Nias Utara telah melaporkan kepada Polres Nias supaya di-lakukan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait yang menghalalkan segala cara. Ditembuskan kepada Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Menteri dalam Negeri di Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, KAPOLRI di Jakarta, Gubernur Sumatra Utara di Medan, Ka-polda Sumatra Utara di Medan. (yh/iwari)

6 HUKUM & KRIMINAL

Jessanta Telaumbanua Diduga Korban Markus

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Jessanta Kristin Telaum-banua (Jes) kepada Platmerah mengatakan bahwa dirinya tel-ah diombang-ambingkan oleh Oknum penanganan kasus ke-celakaan lalu lintas di Polres Nias. Dimana, ia yang ditabrak, malah dijadikan tersangka.

Ia menyesalkan kinerja Ok-num Lantas Polres Nias Briptu AHR Nasution yang sengaja menghancurkan karirnya sebagai Staf Perawat RSUD Gunungsitoli hanya demi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang sepi-hak.

Karena merasa dirugikan dalam penanganan kasus itu, maka Jes melaporkan kepada Ka-polres Nias melalui surat tertang-gal 2 September 2013. Tetapi say-ang belum ada tanggapan.

Namun pada tanggal 19 Sep-tember 2013 melaporkan kasus tersebut kepada Ombudsman RI di Jakarta perihal memohon kead-ilan hukum atas kasus yang men-impanya. Hasilnya, pada tanggal 12 November 2013, mendapatkan tanggapan dari Ombudsman Re-publik Indonesia dengan nomor surat : 0494/KLA/0851.2013/PD-20/TIM.III/XI/2013, yang ditu-

jukan kepada Kepolisian Dae-rah Sumatera Utara u.p Irwasda Provinsi Sumatera Utara, perihal : Permintaan klarifikasi I tentang kinerja Kapolres Nias, Kasat Lan-tas Polres Nias dan jajaran dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas atas korban Jessanta Kristin Telaumbanua.

Ombudsman RI dalam su-ratnya meminta kepada kepala Kepolisian Resor Nias penjela-san tertulis bukti permulaan seh-ingga Jessanta ditetapkan sebagai tersangka, hasil gelar perkara, Sket TKP kecelakaan dan dugaan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Jess oleh ok-num anggota Polres Nias MZ yai-tu mengeluarkan kata-kata kasar serta menggertak.

Jessanta menjelaskan bahwa dipersimpangan 4 (empat) antara jalan Sukarno dengan Jalan Mo-hamad Hatta Kabupaten Nias pada tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WIB mengendarai Se-peda motor Supra X 125 dengan Nomor Pol BB 3791 TC berangkat dari RSUD menuju arah BNKP 1 dengan keperluan untuk melaku-kan pembayaran rekening listrik. Tiba-tiba dari arah belakang mel-aju cepat kendaraan sepeda mo-

tor yang dikendarai oleh Nofrida Hulu anak siswi SMA N3 dan seketika itu juga menabrak Jes dari belakang serta menyebabkan tidak sadarkan diri dan mengala-mi luka parah selama seminggu tidak dapat berdiri, duduk dan gemetaran dan mengalami sakit kepala dan muntah-muntah seh-ingga disarankan untuk CT-Scan di Medan.

Setelah berobat dari Medan, keluarga Nofrida mendatangi ke-luarga Jes yang menawarkan per-damaian. Tetapi karena melihat rincian biaya pengobatan maka pihak Nofrida menolak dengan alasan tidak sanggup memba-yarnya.

Pada tanggal 15 Agustus 2013 Kasat Lantas Polres Nias memanggil Jessanta Kristin Te-laumbanua sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan I No. SP-GIL/167/VIII/2013/LL tanggal 13 Agustus 2013. Dan kedua kalinya pada tanggal 24 Agustus 2013.

Ketika Platmerah konfimasi kepada E. Harefa bagian penga-wasan penyidikan Lantas polres Nias mengatakan bahwa berkas dimaksud telah sampai di kejak-saan Negeri Gunungsitoli (P21). (yh/iwari)

Pengurukan Lahan di Desa Sadang Tak BerijinPlat Merah | Sidoarjo, JATIM – Lagi-lagi, Perda yang dibuat dengan

menggunakan uang rakyat diinjak-injak. Aktivitas pengurukan lahan yang terletak di desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, persisnya sebelah utara balai desa Sadang berpotensi merusak jalan ka-bupaten tersebut.

Aktivitas tersebut diduga mengabaikan perizinan, baik izin peman-faatan jalan maupun pemanfaatan saluran air (sungai) sebagai akses masuknya kendaraan yang mengangkut material sumber di PU BINA MARGA. PU Pengairan kabupaten Sidoarjo, membenarkan adanya pelecehan terhadap aturan daerah tersebut.

Menurut keterangan sumber dari Dinas PU Bina Marga, aktivitas pengurukan itu sudah berlangsung sekitar 5 hari, namun sampai saat sekarang kabarnya belum ada permohonan ijin masuk ke Bina marga.

“Dengan kejadian tersebut akhirnya kami melakukan sidak ke lapa-ngan dengan berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten Sidoarjo,” kata sumber.

Ia mengherankan bahwa yang mengerjakan pengurukan terse-but adalah seorang oknum PNS dinas pasar kabupaten Sidoarjo yang bernama Nawari yang sehari-harinya menjabat sebagai Kasi Pengem-bangan.

Ketika dikonfirmasi, dengan lantang menjawab ijin diurus setelah aktivitas pengurukan selesai.

Masih kata sumber PU Bina Marga, “seharusnya dia sebagai PNS (nota bene aparatur negara) harusnya memberi contoh kepada masyarakat”.

Di tempat terpisah, Kades Sadang membenarkan tentang aktivitas pengurukan tersebut dilaksanakan saudara Nawari, dan lahan terse-but adalah tanah TKD yang sudah melalui proses BOT dengan investor yang akan digunakan untuk pertokoan.

“Terkait masalah perizinan adalah tanggung jawab investor, pihak desa tidak tahu menahu, yang intinya hanya menyiapkan lahan saja,” tandasnya. (sbd)

Kasus DPPID PU Nias Utara Hilang di Kejari Gunungsitoli?

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Edy Sumarno, Kajari Gunungsitoli dan Onahia Te-laumbanua ST, Kadis PU Nias Utara tidak berkomentar ke-tika dikonfirmasi perkembangan penanganan kasus DPPID 2011 via sms. Berbagai dilematis ter-hadap kasus DPPID PU Nias Utara tersebut yang sudah lama dilaporkan ke Kejaksaan Neg-eri Gunungsitoli oleh Ferdinand Ndaha Ketua LSM Perlahan Kepulauan Nias. Tetapi dicurigai menjadikan mesin ATM untuk mendapatkan proyek di Dinas PU Nias Utara.

“Kenapa tidak, selagi dikab-ulkan keinginannya Dinas PU, maka kasus tersebut diam ditem-pat. Tetapi sebaliknya jika tidak mendapat proyek dari Dinas PU Nias Utara maka, berbagai me-tode dilakukan, beraudensi, me-laporkan kesana-sini, unjuk rasa bahkan melengketkan spanduk.” paparnya.

Seperti halnya yang dilaku-kan pada bulan lalu bahwa LSM tersebut melakukan tudingan dengan cara melengketkan span-duk didepan Kantor Kejaksaan dengan tulisan “DEMI UANG KASUS DPPID PU NIAS UTARA HILANG DI KEJAKSAAN NEG-ERI GUNUNGSITOLI”. Sehing-ga asumsi masyarakat Nias Utara berpikir jelek terhadap kinerja

Edy Sumarno (Kajari). Benarkah pernyataan LSM Perlahan…??? Atau sebaliknya…??? Kita tung-gu bersama.

Pantauan Platmerah di lapa-ngan bahwa kasus tersebut membasi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan metode diobok-obok dan diremas-remas sehingga hilang dipermukaan publik.

Mengundang perhatian para Aktifis Nias Utara, Yulianus Harefa, Sekertaris DPC LSM-LIPAN Kabupaten Nias Utara kepada PlatMerah mengatakan, “sangat disayangkan penanga-nan kasus seperti itu, para pe-mangku kepentingan mengambil kesempatan dalam kesempitan dan mengambil keuntungan dia-tas penderitaan masyarakat Nias Utara. Kenapa tidak, demi proyeknya maka sorotan kasus DPPID melemah,” katanya.

Lanjutnya, pihak LSM Perla-han, Kajari dan Pemerintah Nias Utara berusaha menutupi kasus ini kepada publik. “Kalau kasus ini ditutup di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli hanya demi uang maka diminta kepada pihak KPK di Jakarta supaya turun tangan untuk pengambilan alih penanganan kasus tersebut ka-rena ada unsur pidana dan kuat dugaan telah terjadi unsur ko-rupsi,” tandasnya. (YH/IH/PM)

Bantuan APBN Rp 900 Juta Mengalir ke Koperasi Wisata Bromo Nusantara Indonesia (Kopwis BNI)

Kasus tersebut membasi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan metode diobok-obok dan

diremas-remas sehingga hilang dipermukaan publik.

Plat Merah | Probolinggo, Jawa Timur – Menepis isu mir-ing tentang aliran dana APBN Rp 900 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang lambat dalam perealisasiannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Sidik Widjanarko, menjelaskan bahwa memang dana bantuan APBN itu sudah lama turun di Probolinggo. Na-mun pelaksanaannya membu-tuhkan banyak syarat-syarat ke-lengkapan baik itu administrasi maupun denah lokasi pemban-gunan pasar traditional di Ke-camatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Dijelaskan pula tentang latar belakang penerimaan dana APBN tersebut, bah-wasannya pada saat Pres-iden RI, Susilo Bambang Yudoyono ber-anjang sana dengan masyarakat gunung tengger (gunung bromo) pada tahun 2013 silam, pihak Ketua Kope-rasi Wisata Bromo Nu-santara Indonesia, Supoyo, mengajukan proposal per-mohonan bantuan dana

sosial kepada pihak Presiden RI. Hadir juga dalam acara tersebut menteri koperasi dan ukm, seh-ingga beberapa waktu kemudian proposal tersebut terwujudkan dengan paket program pemban-gunan pasar tradisional yang di salurkan melalui kementerian koperasi dan ukm melalui dinas koperasi dan ukm kabupaten probolinggo sebesar 900 juta un-tuk pembangunan pasar tradis-ional.

Karena proposal yg di aju-kan pertama kali tidak begitu konkret, maka kemudian den-gan adanya bantuan tersebut semuanya perlu pengkajian pelaksanaan yang sangat konk-

ret. Seperti letak lokasi pemban-gunan pasar tradisional tersebut yang kemudian di lokasikan di pasar sayur yang notabene masih aset kabupaten probolinggo. Dan bukan menopang di pasar tradisional Sukapura. Berlanjut pada sistem bagi hasil antara pe-milik kios/bedak dengan pihak pemerintah dalam artian bahwa dalam waktu 10 tahun nantinya kios/bedak itu akan menjadi mi-lik pemerintah. Sementara kios/bedak tetap di sewakan dan tidak biusa menjadi hak milik perorangan masyarakat sebagai bentuk hasil PAD kabupaten Probolinggo.

Kepala dinas koperasi dan ukm berharap bahwa bantuan tersebut bukan untuk kepentin-gan kampanye dari partai terten-tu mengingat ketua kopwis BNI sedang men-caleg-kan dirinya dari suatu partai tertentu. Sekali lagi di tegaskan bahwa realisasi bantuan APBN tersebut sangat kompleks danbukan untuk tu-juan membesarkan suatu bagian dari kampanye mengingat saat kini merupakan bualnnya pileg seluruh Indonesia. (ag)

7 PENDIDIKAN

DAK 2013 Tidak Turun, Murid SDN Sukasono 3 Garut Belajar di Lantai

Plat Merah | Garut, Jawa Barat – Sesuai dengan draf Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 Kabupaten Garut, SDN Sukasono 3 seharusnya mendapat bantuan rehab untuk dua lokal. Namun, setelah di kroscek ke lokasi, ternyata tidak ada satu lokal pun yang digarap. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan sekolah tersebut ?

SDN Sukasono 3 yang berada di desa Sukasono Kecamatan Sukawening, Kab. Garut yang memiliki jumlah murid seban-yak 183 orang, dengan tenaga pengajar 5 orang guru PNS dan 8 orang honorer, kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan jumlah murid sebnyak itu, sekolah tersebut hanya memiliki 4 ruangan belajar. Itu pun dalam kondisi fisik bangunan yang sudah lapuk dimakan usia (tembonya sudah retak-retak, red).

Terkait dengan draf DAK yang mencantumkan SDN Su-kasono menerima bantuan di tahun 2013, namun anggarannya tidak diturunkan, Pipih S S.Pd, selaku kepala sekolah mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya malah baru tau dari wartawan kalau sekolah kami terdaftar di DAK 2013 ini. Tapi kenapa anggarannya koq be-lum turun?” kata Kepala Sekolah.

Saat disinggung, kenapa tidak ditanyakan langsung ke UPTD maupun ke Dinas Pendidikan, Pipih mengatakan kalau dirinya akan segera menanyakan langsung ke Dinas Pendidi-kan Kabupaten Garut.

“Ya, saya akan secepatnya ke dinas untuk menanyakan-nya,” tegas Pipih.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah belum mem-berikan keterangan maupun jawaban dari dinas pedidikan Kabupaten Garut. Sementara, saat awak media mencoba men-emui Kepala UPTD pendidikan setempat di Kec. Sukawening, ternyata pihak yang berkompeten belum bisa ditemui.

Pantauan Platmerah, kondisi SDN Sukasono 3 memang sangat mengenaskan, dimana para murid belajar di lantai den-gan ruang belajar yang sudah sangat rapuh tanpa dilengkapi alat peraga yang memadai.(Hilan. Alex, Itang/PM)

Diduga Korup, Ketua Yayasan Al Muawanah Tanjung Jaya Diamuk Siswa

Plat Merah | Tasik-malaya, Jabar – Pulu-han siswa SMK dan Madrasah Aliah (MA) ALMUAWANAH Su-kanagara Kec. Tanjun-gjaya Kab. Tasikmalaya mengamuk melempari gedung sekolah juga ru-ang kerja kepala sekolah tersebut.

Kemarahan mereka dipicu oleh sikap kepala sekolah yang sekaligus ketua yayasan AL-MUAWANAH berinisial ‘’DY”. Awalnya para siswa beniat baik-baik menemui DY namun niat baik mereka disambut dengan sikap langkah seribu dari DY, hal inilah yang membuat mereka marah. Mereka secara spontan melempari kaca dan pintu tempat DY bek-erja sewhingga rusak.

Menurut salah seorang murid, mereka memper-tanyakan tentang uang bantuan dari pemerintah juga uang atau dana yang ditarik dari siswa, dike-manakan peruntukannya? “Jangankan labotorium,

untuk kami praktek baik kaos maupun yang lainya kami belum pernah di-kasih,” tandasnya.

Lebih jauh para siswa mempertanyakan, “Kemana dana BSM dan BOS? kami minta kejela-san,” ungkapnya.

Dari aksi para siswa tersebut berbuntut adanya tuntutan agar DY selaku kepala yayasan mundur serta mepertang-gungjawabkan financial

bantuan yang tidak jelas perun-tukanya. Tuntutan tersebut tertuang dalam sebuah rapat yayasan dan orang tua siswa juga pra guru.

Di lain pihak, DY selaku ketua yayasan yang nota bene kepala sekolah juga ketua komite menegas-kan bahwa apa yang mereka tun-tut akan ia turuti. “Tapi menunggu sampai ahir tahun ajaran, juga men-unggu hasil rapat

yayasan,” ungkapnyaDisinggung tentang

dana BOS dan BSM, DY hanya bisa mesem-mesem saja (senyum-senyum, red). Salah seorang warga, kepada Platmerah menuturkan, mereka meminta kepada pihak terkait untuk segera me-nyelesaikan konflik yang terjadi serta mengungkap segala kebrokbrokan di yayasan ALMUAWAN-

AH. Yang lebih mengher-ankan, bendahara sekolah tidak pernah diajak bicara atau diberi tahu tentang anggaran yang masuk dari pemerintah ke se-kolah tersebut, semuanya dikerjaakan oleh DY.

Pantauan Platmerah, saat proses rapat antara orang tua murid dan pihak yayasan, para siswa sudah tidak me-mandang lagi DY selaku ketua yayasan. DY dimata mereka sudah dianggap sebagai biang korup di sekolahnya. Hal itu terli-hat dari sikap dan cacian mereka terhadap DY.

Lalu, sejauh mana dinas terkait mengetahui keadaan atau kondisi sekolah ini apakah hanya karena kedekatan atau laporan ABS (Asal Bapak Senang, red), sehingga dinas tidak pernah mengoreksi DY. Con-toh konkrit, pengerjaan bangunan bantuan tahun 2012 sampai saat ini masih molor. lalu di mana pungsi pengawasan dinas pendidikan? (yos)

Operasi di RSUD Merauke, Tak Ada Uang… Nyawa melayang

Plat Merah | Merauke, Papua – Sungguh sial nasib yang dialami oleh Muhtag-firin (58), warga Kampung Asiki Distrik Jaer Kabupaten Buven Digul. Nyawanya tidak bisa tertolong gara-gara belum bisa menuruti permintaan dari Dokter Willy yang menangani operasi rahangnya karena kecelakaan yang jatuh dari kendaraan sepeda motornya.

Muhtagfirin dibawa oleh anaknya ke rumah sakit umum Merauke tersebut karena ada surat rujukan dari Puskesmas yang pertama

menolong korban kecelakaan tersebut dengan jaminan Askes. Dengan dugaan, karena selama satu minggu tidak bisa makan dan minum karena lidahnya putus dan giginya juga hancur sehingga setiap kali dilakukan operasi, pihak RSUD menunda-nun-da dengan alasan karena masih pelaksanaan Pemili-han calon legislative (pileg).

Dengan kondisi badan sangat sehat atau fit akhirnya Muhtagfirin dilakukan ope-rasi yang didampingi oleh anaknya, dengan bentakan tekanan untuk meminta uang

sebanyak Rp 15 juta dari dokter Willy akhirnya nyawa Muhtagfirin melayang. Tentu saja pihak keluarga merasa terkejut dan shok saat mendapatkan keterangan bila nyawa Muhtgfirin sudah tidak bisa tertolong lagi.

Tangis sedih mewarnai seisi ruangan kamar Belanak yang ber-AC tersebut dengan duka, rasa kecewa dan sakit hati mengarah ditujukan pada oknum dokter yang terkesan seperti ‘jagal nyawa’ tersebut, namun tidak bisa berbuat apa-apa.

Rumor mengenai profil dokter Willy memang sifat serta kelakuanya tidak bisa berubah, padahal sering kali dikomplin dari pihak keluarga pasien, bahkan juga pernah digeruduk dari Polres Merauke terkait kasus yang sama hingga yang bersang-kutan pernah hengkang dari RSUD Merauke, tapi kenyataanya sekarang masih praktek dan mal-praktek di RSUD yang sangat terkenal jorok tersebut.

Indra (26) selaku anak menantu dari almarhum Muhtagfirin saat dikonfir-masi Plat Merah merasa sangat kecewa terhadap yang namanya Dokter Willy itu.

“Kami atas nama ke-luarga setiap kali meminta petunjuk mengenai orang tua kami selalu jawabanya dengan nada tak mengenal kompromi, seperti preman. Ada tekanan-tekanan soal uang. Bahkan kita sudah siapkan asal orang tua kami bisa sukses atas operasinya, tapi saya sebagai orang kecil yang tidak mengetahui bahasa medis ya mau tidak mau dengan terpaksa harus menerima atas kematian bapak saya ini dengan ikhlas. Akan tetapi terkait soal mal praktek biar ada yang lebih tahu untuk mengurusnya,” terang Indra.

Keterangan berbeda dari aparat yang namanya tidak mau disebutkan, terkait soal kasus kematian yang ditangani oleh dokter Willy di Merauke sudah bukan

rahasia umum lagi. Artinya yang bersangkutan tidak layak menjadi seorang dok-ter, namun yang cocok harus menjadi preman karena nada bicaranya pada setiap kelu-arga pasien selalu menekan soal uang. Bila tidak ada uangnya pastinya nyawa pasien tersebut meninggal dunia.

“Kami atas nama banyak warga yang pernah menjadi korban tekanan walau nyawa melayang, sangat-sangat berharap supaya Willy dipecat saja jadi dokter dan dipindahkan dari RSUD Merauke. Karena bila tida,k pastinya masih banyak lagi korban-korban nyawa yang akan hilang direnggut den-gan tangan keras dari oknom dokter itu,” tegasnya.

Sedangkan Nevil Mustika Derektur RSUD Merauke yang diwakili oleh Pri, kasu-bid pelayanan saat dikonfir-masi Plat Meraah di ruangan kerjanya pihaknya selama ini sudah bekerja sangat maksimal.

“Tentu yang terbaik setiap pasien yang akan ditanganinya. Adapun bila terjadi hal-perihal yang tidak diinginkan, itu tak luput dari kekhilafan karena dokter juga manusia biasa kok. Soal meninggal dunia terkait bapak Muhtagfirin itu karena sudah menjadi kehendak tuhan YME,” Paparnya.

Warga masyarakat yang sempat ditemui Platmerah sudah lama merasa kecewa terhadap Dokter Willy supaya dipindah tugaskan di daerah lain, karena banyak yang ketakutan atas ulahnya yang membuat pasien beru-jung meninggal dunia gara mal prakteknya tersebut.

Mereka berharap Dinas kesehatan kabupaten Mer-auke segera turun tangan terkait kasus pada oknum dokter Willy, karena bila perkara ini tidak segera ditangani dikhawatirkan banyak korban-korban yang lainya akan berjatuhan. (Imam/Anton)

8 NUSANTARA

MI Tegal Panjang Tanjung Jaya Mencetak Generasi

Islami Yang Siap Bersaing Dan Berdaya Guna

Plat Merah | Tasikma-laya, Jabar – Pendidikan merupakan pondasi atau dasar dari lahirnya ahlak dan moral yang positif bagi seluruh insan di muka

bumi. Dari adanya pendidi-kan, akan tercipta dan terc-

etak manusia manusia yang siap untuk hadir di tengah ke-

hidupan masyarakat. MI tegal panjang adalah sebuah contoh konkrit akan lahirnya generasi islami penerus bangsa. Dari sekolah inilah kelak akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang handal.

Hal tersebut sangat beralasan karena proses belajar men-gajar di sekolah tersebut sanggat sesuai dengan kurikulum dan aturan-aturan yang diterapkan dari pemerintah, dalam hal ini Kemenag. Sekolah yang berbasis islam ini berdiri hampir setengah abad yang lalu. Saat ini dikepalai oleh sosok kartini yang benama Hj Maemunah, S.Pdi, yang dengan keg-igihanya berhasil mencetak siswanya meraih prestasi baik di tingkat lokal maupun Kabupaten.

Salah satu prestasi adalah di mana anak didiknya berhasil meraih tropi tingkat kecamatan dalam bidang da’wah, juga lomba kaligrafi. Selain itu, tingkat kedisiplinan yang ditera-pkan terhadap para guru disambut baik dan direspons oleh siswa-siswinya.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Mumun, panggilan akrab sang kepala sekolah tersebut menegaskan bahwa keberhasi-lan sekolah ini tidak terlepas dari para guru dan komite dis-ekolah ini. Tanpa mereka, kata Mumun, mungkin sekolah ini tidak akan seperti ini.

“Dari sepuluh guru yang ada, cuma satu yang PNS yaitu kepala sekolah, yang lainnya honorer,” kata Mumun, saat di-tanya tentang jumlah tenaga pengajar.

Dikatakannya, sekolah yang memiliki jumlah 200 murid lebih ini mengharapkan adanya perhatian dari dinas terkait akan nasib para honorer yang perjuangan dan pengorbanan-ya sudah tidak tak tewrhitung lagi. (yos)

Hj Maemunah, S.Pdi,Dengan kegigihanya ber-

hasil mencetak siswanya me-raih prestasi baik di tingkat

lokal maupun Kabupaten.

UPTD Pertanian Se Kabupaten Garut Tak Miliki Kantor

Platmerah.co.id | Garut, Jawa Barat – Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pertani-an sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pertanian memiliki peran penting dalam menjalan-kan program di setiap daerah/wilayah kerja. Untuk itu, perlu faktor penunjang bagi UPTD itu sendiri termasuk perleng-kapan dan komponen lainnya. Namun di Kabupaten Garut ternyata tak satupun UPTD memiliki kantor sendiri. Pada-hal, di kabupaten Garut yang daerahanya mayoritas petani dengan luas wilayah pertanian yang lebih dominan dari sektor lainnya, sangat membutuhkan peranan dari UPTD pertanian.

Keterangan tersebut disam-paikan oleh Hj. Ety Suharyati SPd, Ketua UPTD Kecamatan Wanaraja Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat.

“Kami tidak memiliki kan-

tor UPTD. Bahkan di kabupaten Garut, semua UPTD pertanian belum mempunyai kantor sendi-ri,” kata Hj. Ety di ruang ker-janya kepada Platmerah, Jumat (17/01/2014).

Dikatakannya, UPTD perta-nian yang ada di setiap kecama-tan se-Kabupaten Garut masih

menyewa tempat (ngontrak, red). Bahkan, kata dia, ada kantor UPTD pertanian yang numpang di kantor Kecamatan, di BPP, atau di tempat lainnya.

“Kontor-kantor UPTD perta-nian masih nyewa tempat (men-gontrak, red). Malah ada yang sewa tempat di rumah-rumah warga dan kontrakan-kontrakan. Kami sudah pernah mengajukan ke pihak terkait, tetapi sampai saat ini belum terealisasi” ka-tanya.

Dengan dimuatnya berita ini, pihak UPTD pertanian sangat berharap kepada instansi terkait untuk memperhatikan kondisi kantor agar tidak menyewa lagi.

“Kami sangat, sangat berharap kepada bapak bupati Garut yang baru agar memperhatikan na-sib kami. Mohon diupayakan kantor bagi UPTD pertanian di Garut,” pungkas Hj. Ety. (Alex, Hilman,Itang/PM)

Hj. Ety Suharyati SPd, Ketua UPTD Kecamatan Wanaraja

Kapolres Bandung AKBP

Jamaludin Gowes SepedaPlat Merah | Bandung, Jawa

Barat – Bersepeda sangatlah in-dah dan tentu akan sehat bagi se-tiap yang melakukannya, begitu juga yang dilakukan oleh AKBP Jamaludin SIK, Kapolres Band-ung bersama jajarannya, Sabtu (09/02/2014).

Kapolres melakukan star gow-es sepeda dari Polsek Selokan Jeruk mengikuti jalur jalan baru Majalaya – Cikancung – Finish di Cijapati. Sebagian Kapolsek di wilayah hukum Polres Band-ung turut serta menghadiri acara gowes sepeda tersebut,

Pada kesempatan tersebut Jamaludin juga menyebutkan, acara gowes sepeda ini bukanlah hanya hari ini tetapi tetapi secara

rutin diadakan setiap hari Sabtu.“Kita mengadakan setiap sab-

tu, supaya sehat fisik dan sema-gat menjalankan tugas kepoli-sian,” katanya.

Dengan menggowes sepeda, kata dia, juga mengurangi polusi udara. Apalagi kalau sebagian masyarakat mengadakan gowes sepeda sekali seminggu saja di-lakukan sudah sangat mengu-rangi polusi udara dan otomatis masyarakat akan menghirup udara segar.

Kasus Korupsi GuruDisela-sela acara gowes ber-

sama tersebut, Platmerah meng-konfirmasi terkait masalah kasus korupsi pajak sertifikasi guru di dinas Pendidikan yang.ditangani

pihak kepolisian Resot Bandung ada kabupaten Bandung.

Jamaludin menjelaskan bahwa kasus tersebut sudan dilimpah-kan ke kejaksaan Bale Bandung. Terkait kasus pajak sertipikasi guru tersebut, kata Jamaludin, pihak kepolisian dan kejaksaan menyita empat bidang tanah se-nilai Rp 1 milliar yang diduga pencucian uang.

Ia menegaskan, pihak kepoli-sian yaitu Polres Bandung akan terus mengembangkan kasus tersebut, siapa-siapa saja oknum yang terlibat di dalamnya.

“Kepolisian akan menuntas-kan kasus tersebut,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai pro-gram jempol telematika, Jamalu-din mejelaskan bahwa program jempol mengajarlkan kepada anak-anak (murid sekolah, red) ajaran menghitung. “Sedang-kan program telematika supaya lebih mencerdaskan anak-anak bangsa,”tandasnya. (Ependi BP/PUR)

9 NUSANTARA

BPMPD Jawa Barat Menyelenggarakan Bintek Desa

Plat Merah | Bandung, Jabar – Kepala Desa se Kabupaten Bandung mengikuti bimbingan teknis (Bintek) pelaksanaan ringkasan insfraktuktur yang diselenggara-kan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat, Senin (10/02/2014).

Drs Dede Rusdia M. AP, Kepala BPMPD Jawa Barat saat ditemui wartawan di Hotel Sukajadi, jalan Sukajadi No. 174-176 Bandung men-gatakan, Bintek kali ini diselengga-rakan terkait mekanisme pencairan dana bantuan gubernur dan pengelo- laannya.

Dede menambahkan, pertemuan yang dihadiri oleh peserta kepala desa sekitar 127 orang tersebut untuk me-nerima pelatihan teknis supaya lebih memahami dasar pengajuan proposal terkait Dana pembiayaan insfrak-tuktur desa.

“Dalam hal ini bukanlah berdiri sendiri, mekan-isme pengajuan proposal harus diperiksa kepala biro keuangan serta bendahara keuangan insfraktuktur, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Penerintahab Desa (BPMPD), dan sebaginya,” katanya.

Dede juga menjelaskan, pencairan dana tidak akan sulit bila sudah benar mekanisme pengajuan proposal. “Kalau sudah lengkap adminisrtasi pasti akan cair. Maka itulah kita mengadakan Bintek (Bimbingan tehnik, red) untuk menambah pengetahuan kepala desa dalam

mengelola wilayahnya masing-masing hurus terkait insfraktuktur jalan supaya mempermudah akses jalan, meningkat-kan ekonomi kerakyatan. Itulah tujuan program pemerintah propinsi Jawa Barat,” tandasnya.

Di tempat terpisah, kepala desa Cikoneng

kecamatan Ciparay yang sekaligus menjabat ketua AP-DESI kabupaten Bandung, Dedi Bram, mengatakan bahwa seminar Bintek yang dis-elenggarakan oleh Badan Pember-dayaan Masyarakat

pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat sangat baik dan positif terhadap perangkat desa.

“Dan yang lebih penting adalah kaitan pengajuan anggaran pembangunan desa melalui sistem penga juan proposal yang selama ini ada kekurangan bisa disempurnakan untuk pengajuan anggaran bantuan pemerintah propinsi Jawa Barat tahun 2014 ini ke setiap desa di kabupaten Bandung,” ungkapnya. (Ependi BP/PUR)

Musrenbang Desa Cikole 2014

Plat Merah | Sumedang, Jawa Barat – Musya-warah Perencanaan Pembangunan (Musren-bang) Desa Cikole Kec. Cimalaka, Kab. Sumed-ang berlangsung pada hari Sabtu 25 Januari 2014, membahas tentang perencanaan pembangunan-pembangunan di tahun anggaran 2014 berdasar-kan penyerapan aspirasi masyarakat desa.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Cimalaka Wawan Kuswandi S.Sos, UPTD Pertanian Tatang H, UPTD PU Syaeful Rahman, Kasie Sosial Utun Darajatun, Kasie Umum H Imas Rodiah SE Msi, Pelaksana PMD Ace Sumarta, Pelaksana Yanum Lilis Sumiati, Pelaksana Pemerintahan Suhena, Sekertaris Karang Taruna Kec Cimalaka Gustaf Rahman, Peserta KKN UNSAP Sumedang 10 orang, RT dan RW se-desa Cikole, Kepala Du-sun 1 Akoy dan Kadus 2 Ani, Ketua PNPM, Ketu LPM Rahmat, Ketua BPD dan anggota, Kaur Kesra merangkap Plt.Sekdes Ajid, serta tokoh masyarakat Desa Cikole. Kepala Desa Cikole Oce Sukmana beserta staf desa lainnya.

Kegiatan yang mengambil tema ”Penguatan infrastruktur dalam rangka pemerataan pem-bangunan dan mewujudkan pembangunan ekonomi” berlangsung sangat khidmat dan an-tusias dari seluruh peserta.

Selain unsur Muspida Kecamatan Cimalaka dan perwakilan dari kabupaten Sumendang, pada Musrenbang kali ini turut hadir juga to-koh pembangunan Desa Cikole Asep Riyadi SE (Ketua BPD) Desa Cikole, juga tokoh-tokah masyarakat lainnya seperti: Suherman SH, Olot Akoy, dan Entis Sutisna.

Dalam sambutannya, Kuswandi S.Sos, Camat Cimalaka meminta agar pelaksanaan Musren-bang tersebut bisa menyerap aspirasi masyarakat secara luas. “Kami mohon agar Musrembang ini benar-benar membawa aspirasi masyarakat desa Cikole,” ucapnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat desa Cikole Suherman SH saat ditemui wartawan, dengan semangat menyatakan bahwa dirinya akan membantu aparat desa untuk memcapai ke-majuan. “Kami siap membantu aparat desa terkait untuk memajukan pembangunan di desa Cikole,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua BPD Desa Cikole, Asep Riyadi SE yang akan menindaklan-juti hasil Musrenbang secara maksimal, “Demi aspirasi dari masyarakat desa Cikole, saya siap untuk menindaklanjuti keinginan pembangu-nan yang akan diperjuangkan di musrenbang,” tandasnya. (Rusmana/Jefri)

Roti “Jie Seng” Jadi Tumpuan Hidup Kang Ajay

Plat Merah | Sumedang – Dadan atau sering dipanggil kang Ajay, pedagang roti “Jie Seng” asal desa Cikole, Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Sumedang, Jawa Barat memilih cara hidup dengan memulai jualan tahun 1992, awalnya memakai sepeda gowes sampai tahun 2000. Dengan menjadi pedagang roti keliling, terbukti ia bisa menghidupi keluarganya .

Saat ditemui wartawan, Dadan yang telah menikahi Rokayah dan dikarunia-kan seorang anak bernama Anisa Al Mabpira mengaku baru bisa memakai sepeda m o t o r mulai tahun 2000 ber-merek Yamaha Vega R, itupun hasil kredit, “sambil ngredit motor saya bisa beli tanah seluas 16 tumbak, waktu itu nominalnya Rp 5.500.00. Itu hasil dari jualan roti jie seng,” paparnya.

Tidak hanya itu, dari hasil jualannya Dadan mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk membeli bahan bangunan (material, red) sehingga sampai terwujud membangun rumah yang cukup megah untuk ukuran di kam-pungnya, beda dengan rumah-rumah yang lain.

“Saya jualannya setiap pagi jam 5 sampai dengan jam 10 siang. Kalau pagi di Cimahi – Leuwi Gajah, 2 hari sekali selang sekar (bergiliran waktu, red). Sedangkan jualan sore hari mulai jam 14.30-18.00 WIB ke daerah Padalarang, tepatnya di Perumahan Permata Cimahi,” jelasnya.

Menurutnya omset dari penjualan pada pagi dengan sore hari hampir sama, hanya beda tipis. Jika berjualan pagi hari, kata Dadan mencapai Rp 100 ribu (seratus ribu rupiah), maka sore harinya kadang memperoleh Rp 125 ribu (seratus atau seratus dua lima ribu rupiah).

“Penghasilan bersihnya diperkirakan per hari buat dikumpulkan lalu dibawa pulang ke kampung setiap satu minggu sekali rata-ratanya Rp 200 ribu,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, cara berjualannya sistem jalur masing-masing dan tidak saling serobot dengan pedagang lainnya. Jualan roti Jie Sie ini, kata dia, meneruskan orang tuanya secara turun-temurun dari Bapak sudarya sebagai perintis penjual roti Jie Seng yang sudah terkenal di kota Bandung. “Yang ikut meneruskan jejak berjualan ini, selain saya (Dadan alias Ajay, red) adalah adik saya Agus dan Cimeng,” .

Kepada tim Platmerah, Dadan alias Kang Ajay mengatakan aktifitas jualan roti Jie Seng akan tetap eksis di Kota Bandung sampai kapan pun, tidak akan terbesit kerja yang lain.

Perusahaan Roti Jie Seng yang beralamatkan di Jalan Madesa, Babakan Ciparay, Bandung dan telah memiliki peda-gang roti keliling sekitar 45 orang yang berasal dari Sumedang 40 orang, Cilacap 2 orang, dan Banyumas 2 orang, serta Garut 1 orang.

Demikian kisah pejalanan hidup Dadan alias Kang Ajay yang semenjak keluar/lulus dari sekolah STM Pemuda memulai usahannya dengan berjualan roti keliling, tidak pernah melamar pekerjaan yang lain. Demi kelancaran usahanya, ia juga mengaku suka minta petunjuk ke Ustadz Agus atau ke Ibu Agus sebagai DKM Masjid Da’Arul Muhsinin yang beralamat di Bukit Permata Cimahi, Cilame Ngaprah, Kabupaten Bandung Barat. (Rusmana)

10 NUSANTARA

Anggaran Program Berbasis Lingkungan (PBL) Kabupaten Bantaeng Diduga Disunat

Plat Merah | Bantaeng, Sulsel – Proyek drainase (saluran) dalam kota Kabupaten Bantaeng pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bantaeng senilai ratusan diduga sarat muatan korupsi, sehingga hal terse-but dilaporkan ke pihak berwajib.

Kabar dugaan Korupsi pada ling-kup BKM Lalang Embaya kelura-han Lamalaka kabupaten Bantaeng, Sulsel terus meluas ke masyarakat Bantaeng. Pasalnya keterangan yang disampaikan Ramli sekaligus ketua KSM kepada Platmerah mengatakan bahwa anggaran yang semestinya dikelola sebesar Rp 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupi-ah) namun kenyataannya dana yang terima hanya sebesar Rp 404.000.000 (Empat Ratus Empat Juta Rupiah ) sehingga proyek pekerjaan di lapa-ngan tidak bisa kami selesaikan,

“Sebelum pelaksanaan program tersebut memang sudah ada komit-

men 5% untuk dana perencanaan namun setelah program tersebut berjalan ternyata ketua ketua BKM Lalang Embayya potong 15%. Dari anggaran RP 550 juta dipotong sebe-sar Rp 82,500,000,” paparnya.

Saat ketua BKM Lalalng Em-bayya, Sukiman dikonfirmasi terkait adanya dugaan pemotongan angga-ran pada program pekerjaan drain-ase yang berlokasi di kampung

Jambua keluarahan Lamalaka, Rabu (29/01/14), membenarkan adanya pemotongan 15% dengan alasan kes-epakatan bersama ketua pengurus KSM terkait.

Namun yang jadi pertanyaan ket-ua KSM, Ramli, dari total anggaran Rp 550 juta, dikurangi 15% atau Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sisa sebesar Rp 467.500.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu ru-piah) sehingga yang diterima ketua KSM sebesar Rp 404.000.000 (em-pat ratus empat juta rupiah).

“Dana yang tidak bisa dipertang-gung jawabkan Sukiman sebagai ketua BKM yang bertanggung jawab atas pegelolaan anggaran di tingkat kelurahan sebesar Rp 63 500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),” kata Ramli.

Kejadian tersebut ditanggapi se-rius oleh Yusdanar H, ketua LSM Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (DPC LAKI 45). Menurut Yusda-nar, kejadian seperti ini tidak bisa dibiarkan karena dinilai merugikan keuangan Negara.

“Hari senin besok saya akan mel-aporkan kejadian tersebut ke Tipikor Polres Bantaeng. Karena menu-rut saya, hal seperti ini yang harus dilaporkan supaya tidak ada lagi ketua bahkan pengurus BKM yang seenaknya memotong anggaran yang masuk ke kelurahan secara nasional yang ada di Bantaeng,” kata Yusda-nar. (MAIL)

“Dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Sukiman sebagai ketua

BKM yang bertanggung jawab atas pegelolaan

anggaran di tingkat kelurahan sebesar

Rp 63. 500.000......."

Abaikan Instruksi KapoldaPlat Merah | Tulungagung, Jatim – Tin-

dakan yang dilakukan seorang oknum polisi berinisial MYT yang bertugas di Polsek Ponggok Tulungagung harus di-berikan sanksi keras oleh Propam Polda Jatim karena sudah bermain BBM illegal jenis solar. Aksi permainan bisnis haram yang dilakukan oleh oknum polisi ini lay-ak mendapatkan ‘acungan jempol’ karena sudah mencoreng nama baik korps Polri. Seharusnya tugas polisi memberantas se-gala kejahatan sesuai amanat dan intruksi pimpinan, bukan melenceng dari intruksi yang diberikan atasan. Tapi realitanya jus-tru terbalik, oknum polisi yang bernama MYT malah bermain BBM illegal.

Berdasarkan hasil investigasi Platmerah di lapangan, MYT dalam menjalankan ak-sinya dengan cara memborong BBM jenis solar secara illegal di SPBU Srengat Blitar. Ia menggunakan sebuah mobil box terbu-ka jenis carry berwarna biru dengan Nopol B 9307 MI. Aksi tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20:00 wib.

Menurut keterangan nara sumber, un-tuk sekali pembelian BBM jenis solar di SPBU Srengat Blitar, pelaku sekali borong mencapai 1 ton, dan itu dilakukan berka-li-kali hingga mencapai 10 ton dalam se-malam.

“Aksinya sudah berlangsung cukup lama yaitu sekitar 1 tahunan,” kata sum-ber.

Untuk melakukan aksi pembelian solar

di SPBU Srengat Blitar ia melibatkan orang SPBU karena ada kerjasama yang baik antara MYT dengan pihak pengawas SPBU karena diduga kuat ada selisih harga.

“Biasanya harga solar normal Rp 5500 tapi dari pihak pengawasan SBPU dijual ke pemborong solar illegal dengan harga Rp 5700 dan pihak pengawas mendapatkan keutungan Rp 200 untuk perliter. Kalau dalam semalam pihak pemborong solar hingga 10 ton, berapa keuntungan pihak pengawas SPBU? kalau dikalikan selama satu bulan, pihak pengawas SPBU menda-patkan Rp 60 juta sebulan nya,” paparnya.

Sumber menyesalkan, kalau kasus pem-borongan solar illegal dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang serius oleh aparat terkai, otomatis negara sangat dirugikan ratusan juta dalam sebulan. Sebab pem-belian solar bersubsidi, kata dia, dijadikan nonsubsidi.

“Para pelaku kejahatan BBM illegal seorang oknum polisi, jadi apa tindakan pihak penegak hukum yang pantas diberi-kan terhadap para mafia solar illegal itu?” tegasnya.

Dikatakannya, dari hasil pemborongan solar illegal di SPBU Srengat, solar illegal ditibun hingga puluhan ton di jalan desa Ponggok di belakang kandang ayam.

“Hal ini terjadi disebabkan lemahnya pengawasan pihak pertamina terhadap pengngusaha SPBU di srengat kabupaten blitar jawa timur seakan kurang kontrol ter-

hadap SPBU nakal. Dan pihak SPBU sudah se-layaknya mendapatkan sanksi keras oleh pihak pertamina karena ada persekongkolan antara pengngusaha SPBU na-kal dengan para mafia penimbun BBM illegal jenis solar. Apalagi Ka-polda Jatim yang baru memberikan intruksi terhadap jajarannya un-tuk membrantas BBM illegal, dan apabila ada anggota dari polri yang terlibat akan diberikan sanksi keras,” kata dia.

Ia menegaskan, men-urut Kapolda Jatim yang baru, Irjen Pol Unggung Cahyono, tapi intruksi tersebut ternyata tidak digubris oleh oknum polisi yang bernama MYT dan dipandang seb-elah mata. Sesuai pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi tanpa

ADD Di Kabupaten Nias Utara

Jadi Lahan Korupsi?Plat Merah | Nias, Sumatera Ut-

ara – Pemerintah Nias Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5,1 miliar yang berasal dari dana ADD, berdasarkan Peraturan Dae-rah Kabupaten Nias Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Nias Utara.

ADD tersebut dibagikan ke 112 Desa di 11 Kecamatan di Kabu-paten Nias Utara menurut variabel independen utama (variabel yang dinilai terpenting untuk menen-tukan bobot Desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pe-layanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di Desa).

Variabel independen tambahan dengan rumus asas merata (besarn-ya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya dis-ebut Alokasi Dana Desa Minimal/ADDM yakni 60% dari total ADD dibagi secara merata).

Sedangkan asas adil (bagian ADD yang dibagi secara propo-sional untuk setiap desa berdasar-kan nilai Bobot Desa/BDx yang di-hitung dengan rumus dan variabel

tertentu sebutan lain Alokasi Dana Desa Proposional /ADDP yakni 40% dengan pembagian proposion-al utama 70% dan tambahan 30%.

Tetapi kenyataannya di lapa-ngan bahwa ADD tidak terlaksana dengan baik di setiap desa baik fisik maupun secara administrasi.

Pantauan Platmerah di lapa-ngan bahwa terjadinya gejolak ADD di Kabupaten Nias Utara tidak terlaksana dengan baik be-berapa faktor yakni; kurangnya sosialisasi, kurang pengawasan se-hingga pelaksana kegiatan di desa melakukan sesuka hati dan tata cara penyaluran dana pertengahan bulan Desember 2013 dan diutamakan SPJ sebelum dilakukan kegiatan.

Hal ini bertentangan dengan Pe-mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pe-rubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pen-gelolaaan Keuangan Daerah dan UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Ber-sih dan Bebas dari KKN. (yh/pm)

Oknum Anggota Polsek Ponggok

Diduga Jadi Penimbun Solar Illegal

mempunyai kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Sementara itu, pada saat dikonfirmasi Platmerah melalui telephon selulernya berkali-kali, MYT tidak mau menerima. Bahkan, hingga berita ini diturunkan MYT sulit untuk dihubungi. (FIRMAN)

11 NUSANTARA

Jika Takut Tegur PimpinanGunakan Wadah ‘Ngresula’ PNS

Ketua PPK Mangunreja Berulah, Uang Pemasangan Baligo Dari KPU Diembat

Plat Merah | Tasikmalaya, Jawa Barat – Arogansi ketua panitia pemilihan kecama-tan (PPK) Mangunreja kembali menuai tanda tanya dari anggota Panitia Pemungu-tan Suara (PPS). Pasalnya mereka merasa heran terhadap sikap DE selaku ketua PPK tidak terus terang terhadap ketua maupun anggota PPS tentang adanya uang kontri-busi untuk pemasangan baligo pemilu dari KPU. Mereka mengetahui adanya anngga-ran untuk pemasangan baligo tersebut dari kecamatan lain.

Menurut salah seorang ketua PPS saat ditemui Platmerah mengatakan, seharusn-ya DE selaku ketua PPK berikap bijak dan transparan berapapun jumlah uang yang diterima dan jelas peruntukanya sece-

patnya dialokasikan.“Apakah tidak ada bendahara, sehingga

uang tersebut dipepesakan ku ketua (mas-uk kantong ketua, red),” ucapnya.

Lain halnya dengan bendahara, menu-rutnya memang uang kontribusi dari KPU sudah keterima namun sudah diambil oleh ketua PPK, “jadi kami di seretariat tidak tahu menahu kemana uang tersebut,” un-gkapnya.

Sementara itu, DE selaku ketua PPK mengakui bahwa uang tersebut sebesar Rp 5 juta untuk kontribusi PPK bukan untuk biaya pemasangan baligo. “Uang tersebut masih utuh di Bank dan d gunakan untuk represing bila nanti susah selesai pemilu, itupun sudah di ketahui oleh KPU,” ce-

tusnya.Seperti diketahui arogansi ketua PPK

bukan hal yang aneh bagi masyarakat ke-camatan Mangunreja, bahkan akibat dari ulahnya beberapa kepala desa yang diwak-ili oleh APDESI pernah menegur yang ber-sangkutan. Para kepala desa mengancam akan tidak membantu PPK bila DE masih bersikap arogan dan menganggap serta memandang kepala desa dengan sebelah mata. Menurutnya, DE sudah merendah-kan SDM para kepala desa.

Permasalahan uang bligo pun para kepala desa mengaku tidak tahu menahu, padahal yang memasang dan menempel-kan baligo tersebut adalah aparat desa.

“Asa aneh,” tandas para Kepala Desa. (YOS)

Platmera | Brebes, Jawa Tengah – Pemerintah Kabu-paten brebes menyediakan sebuah wadah untuk men-yalurkan aspirasi bagi staf dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Brebes, hal ini ditujukan kepada pemimpin diatasnya ketika dia berlaku tidak amanah dan dzalim kepada bawahan.

“ Ada wadah sekarang yang bernama wadah ngresula PNS, Jika takut menyampaikan ke pimpi-nan silahkan menulis di wadah ini. kami ingin ada komunikasi dua arah demi peningkatan kinerja PNS dan kemajuan Brebes, ” Kata Sekda Brebes H Emas-toni Ezam SH MH usai memimpin apel pagi PNS di Kantor Bupati Brebes,

Senin (17/2).Dikatakan, Penyediaan

wadah ngresula bukan ber-maksud untuk menyebar fitnah tetapi justru untuk saling koreksi. Sehingga ada antisipasi dini sebelum melebar ke mana-mana dan menjadi salah satu ba-rometer kinerja PNS. Wa-dah tersebut tidak hanya berisi masalah kekurangan pimpinannya tetapi juga bisa berisi saran, penda-pat, ide, dan berbagai hal demi peningkatan kinerja kepegawaian dan kema-juan Brebes.

Sekda menjamin, identi-tas pengirim akan diraha-siakan. Untuk sanksi dan penghargaan, menjadi hak sepenuhnya Sekda seba-gai pembina kepegawaian. Apalagi pemberlakukan Undang-undang Aparatur

Sipil Negara (ASN) akan segera diterapkan.

“Di dalamnya, Sekda memiliki hak penuh seba-gai pembina kepegawa-ian,” terangnya.

Dalam program Si-laturahmi Maring Sampeyan (SMS) Emas-thoni sering mendapat ke-luhan (ngresula) dari para pegawai dan masyarakat. Diantaranya mengeluhkan banyak pegawai yang ki-nerjanya jelek tetapi men-dapatkan promosi jabatan. Sementara yang kinerjanya bagus malah kurang diper-hatikan.

“Kami harus memper-hatikan evaluasi dari staf langsung tentang kepem-impinan yang telah dijalan-kannya,” kata Toni.

Program ini, kata Toni, juga akan diteruskan di

SKPD-SKPD dan institusi lainnya. Saya instruksikan untuk SKPD, kantor dan instansi di lingkungan Pemkab Brebes untuk me-nyediakan Wadah Ngresu-la PNS.

“Kita tidak bisa men-erapkan manajemen asal Bapak atau Ibu senang saja (ABISA), tetapi semua harus ditunjukan fakta dan datanya. Meskipun penila-ian tertinggi ada pada Al-lah SWT,” kata Toni.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Drs Atmo Tan Sidik menambahkan, penyediaan wadah ngresu-la PNS diperuntukan bagi PNS se Kabupaten Brebes. Isi ngresula, disampikan dalam bahasa sederhana baik bahasa Indonesia, Brebesan maupun Sunda. (Wahid/PM)

Sekda menjamin, identitas

pengirim akan dirahasiakan.

Plat Merah | Bandung, Jabar – Deputi 1 Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) Mayjen TNI Agus Surya Bakti silatuhrahmi ke markas Forum Kordinasi pencegahan Tero-ris-Forum Ormas (FKPT-FO), jalan Sumedang No 4 Bandung, Senin (17/2/2014).

Kedatangannya ke markas FKPT-PO, setelah selesai menghadiri acara rapat pimpinan (Rapin) dan apel Dansat tahun 2014 di Kodam III Siliwangi di jalan Manado, gedung Satata Sariksa Bandung, Jawa Barat.

Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Deputi BNPT sebagai nara sumber dalam rangka pencegahan teroris, terlihat sangat akrab dengan ketua FKPT-FO, R Hendra S beserta jaja-rannya. Kunjungannya kali ini membahas permasalahan yang ada di Jawa Barat, mengha-dapi pemilu 2014.

“Kita harus peka menyikapi situasi dan kondisi menjelang pesta demokrasi yang ting-gal beberapa bulan lagi. Maka sudah barang tentu pimpinan Ormas Jawa Barat berperan penting menjaga sitablitas kamtibmas dalam rangka kerja sama dengan pihak terkait ter-masuk membantu pihak kepolisian,” ujar Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Semantara itu, sebagai pemegang tongkat kamtibmas di Jawa Barat, ketua FKPT-FO, R Hendra Mulyana SH sangat serius mendengar arahan deputi BNPT di markas FKPT-FO terkait permasalahan pencegahan teroris, R Hendra Mulyana SH mengucapkan teri-makasih atas kunjungan Deputi 1 BNPT ke marka FKPT-FO. (Ependi BP/Pur)

Deputi BNPT Kunjungi Markas FKPT-FO

Dana Jamkesmas Rumah Sakit Dr. M. Saleh Rp 4,8 Miliar Belum Cair

Plat Merah | Probolinggo, Jawa Timur – Direktur rumah sakit umum Dr. M. Saleh, Dr. Bambang Agus Suwignyo M.kes meny-ampaikan jika dana tagihan jamkesmas rumah sakit yang di pimpinnya periode tahun lalu untuk bulan Agustus-Desember yang 4,8 miliar tersebut belum di cairkan oleh pemerintah pusat hingga kini. Belum ada kabar baik dari pihak pemerintah pu-sat namun dia berharap ada kejelasan di bulan april ini.

Jaminan Kesehatan Masyarakat atau yang di kenal dengan istilah Jamkesmas merupakan program nasional dari pemer-intah pusat untuk membantu meringankan beban biaya kesehatan masyarakat miskin yang harus di rawat inap di rumah sakit. Hanya berbekal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), penderita sakit tidak di tarik biaya selama pengobatan rawat inap di rumah sakit. Hal tersebut karena rumah sakit nantinya akan meminta ganti rugi melalui klaim kepada pemerintah pusat.

Awalnya program tersebut sangat mem-bantu masyarakat, namun dalam kenyat-

aannya hampir setiap rumah sakit daerah di seluruh Indonesia mengalami sulitnya proses pencairan klaim dana jamkesmas yang telah terpakai oleh penderita di ru-mah sakit daerah tersebut.

Per-Januari tahun 2014 kemarin, pen-gelolaan Jamkesmas di lakukan oleh BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial). (ag)

12 NUSANTARA

Pemuda Desak DPRD Inhu Bentuk Timsus Kasus Amoral Bupati Yopi AriantoPlat Merah | INHU,

Riau - Elemen pemuda di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), meminta DPRD Inhu membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengu-sutan kasus amoral yang menimpa Bupati Inhu H Yopi Arianto. Ini terkait pemberitaan di media online yang menyebut, bahwa Bupati tersebut telah melakukan kejahatan seksual terhadap orangtua atau Ibu mantan pacarnya di Jogyakarta, pada tahun 2013, lalu. Hal ini disam-paikan para pemuda dan mahasiswa yang terga-bung dalam Forum Lintas Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa Kabupaten Inhu (FLOKMI) dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD Inhu, Jum’at (24/1/14). Baca: Kisah Petualangan Seks Bupati Inhu ‘Yopi Ari-anto’

Koordinator lapangan aksi, Setiawan menga-takan, menyikapi mer-ebaknya pemberitaan yang menyangkut amoral Bu-pati Inhu Yopi Arianto di tengah masyarakat, maka FLOKMI meminta agar DPRD Inhu untuk segera menindaklanjuti temuan berita tersebut dan seka-

ligus memanggil Bupati Inhu Yopi Arianto untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya terkait ten-tang perbuatan amoral yang dilakukannya.

“Kami generasi muda tidak mau membiarkan berita skandal sex Bupati Inhu. Kita tidak ingin ada aib yang mengotori negeri melayu ini. Kami minta DPRD Inhu segera menyi-kapi kondisi yang darurat ini,” sebutnya.

Pantauan di lapangan, puluhan pemuda dan ma-hasiswa yang tergabung dari laki-laki dan perem-puan mendatangi kantor DPRD Inhu, mulai pukul 10.00 Wib. Kedarangan mereka membawa span-duk dan melakukan orasi di depan gedung. Aksi tersebut di kawal ratusan aparat kepolisian setem-pat. Saat ini, para pemuda bertemu dengan ketua DPRD Inhu Arif Ramli di ruang Banmus DPRD Inhu.

DPRD INHU Didesak Bentuk Pansus

Selain itu elemen pemu-da mendesak agar DPRD Inhu dalam waktu dekat segera membentuk Pani-tia Khusus (Pansus) un-tuk mengusut kebenaran

terkait pemberitaan yang menceritakan tentang keja-hatan seksual Bupati Inhu, terhadap wanitia berumur inisial “RA” sebagaimana di beritakan di media on-line dan membuat geger masyarakat seantero Inhu.

Rencana pembentukan Pansus itu disampaikan Ketua DPRD Inhu Ahmad Arif Ramli didampingi anggota DPRD Inhu Raja Irwantoni kepada puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Lintas Organisasi Kepemudaan dan Ma-hasiswa Kabupaten Inhu (FLOKMI), di ruang Ban-mus DPRD Inhu, Jum’at (24/1/2012).

“Tuntutan diterima. Kita akan proses untuk pembentukan Pansus,” ujar Ketua DPRD Inhu Arif Ramli.

Dijelaskannya, untuk membentuk pansus perlu proses mengumpulkan fraksi – fraksi dan meny-erahkan masalah tersebut ke Komisi A DPRD Inhu. “Selasa (28/1/14), mudah-mudahan sudah bisa di-lakukan pembahasan di tingkat komisi,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa para pemuda dan maha-

siswa Inhu tersebut, mere-ka mendesak DPRD Inhu untuk segera menindak-lanjuti temuan berita yang telah beredar dan sekaligus memanggil Bupati Inhu untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya terkait tentang perbuatan amoral yang dilakukannya. Kemu-dian, mereka juga mende-sak DPRD Inhu memben-tuk Pansus pengusutan kasus amoral yang menim-pa Bupati Inhu, maka jika terbukti mereka meminta

DPRD Inhu memberikan sanksi nyata sesuai dengan undang-undang terhadap perbuatan yang dianggap oleh masyarakat Inhu se-bagai perbuatan keji dan hina. Sementara itu, Bu-pati Inhu Haji Yopi Arianto menanggapi pemberitaan tersebut kepada sejumlah

wartawan mengaku tidak akan menanggapi pem-beritaan yang menghujat dirinya.

“Jangankan saya seba-gai Bupati, Gubernur bah-kan Presiden saja dihujat,” ujarnya. (Syamsul Bahri-Tim)

Disperindag Sarolangun Terima Proposal Pengajuan Usaha

Plat Merah. Sarolan-gun, Jambi – Mulai hari ini masyarakat telah da-tang secara berbondong untuk menyerahkan Proposal guna untuk menharapkan bantuan peralatan dalam men-unjang Usahanya. Ber-bagai dari jenis usaha yang diajukan dalam permohonan bantuan tersebut, namun sebagi-an dari masyarakat ada yang belum mengerti tentang mekanisme persyaratan pengajuan. Lantaran keterbatasan informasi, Dinas Per-indagkop melalui Kabid Industri menerangkan serta memaparkan per-syarakat untuk men-erima bantuan secara cuma-cuma yang diberi-kan oleh Pemerintah se-bagai program bantuan peningkatan bina usaha.

Kepada Platmerah (24/02), Disperindag-kop melalui Sudiono,

BBA Kabid industri saat sedang menerima sebagian masyarakat yang mengaju-kan permohonan bantuan fasilitas untuk pengem-bangan usaha.

“ Untuk mendapatkan bantuan dari Program Pemerintah harus melalui mekanisme yang ada dan itu tidak dipersulit. jadi saya harap proposal yang masuk dapat lolos, namun apabila tidak mungkin pada program yang akan datang akan terealisasi karena sesuai dengan ang-garan yang telah disahkan oleh Dewan, sekarang me-kanisme sedikit agak ber-beda harus diketahui oleh Bapak Bupati. Mengenai persyaratan tidak ada pe-rubahan “. Terang Sudio-no.

Selain itu, Edy Suher-man, Warga Aur Gading Kecamatan Sarolangun mengatakan dirinya sangat dilayani dengan baik oleh pegawai di Dinas Prindag-

kop, dari hal memper-tanyakan persyaratan sampai dengan men-dapat arahan dari Ka-bid Industri mengenai manfaat bantuan yang diberikan oleh Pemer-intah.

“ Ahamdulillah disini (Prindag) kami disambut serta dilayani dengan baik, kami juga mendapat arahan dari Pak Kabid tentang man-faat bantuan yang di-berikan, semua keluhan kami diterima. Kami mengajukan bantuan alat penunjang usaha kami ternyata prosesn-ya sangat mudah dan tidak bertele-tele. Cuma tinggal sekarang apakah permohonan kami itu akan terkabul, teruster-ang kami sangat meng-harap sekali bantuan dari pemerintah terse-but,“ harap Edy . (Nal)

Mutasi Guru di Sarolangun Ada Indikasi Kongkalikong

Plat Merah - Sarolan-gun – Pemerataan guru di daerah dianggap tidak efektif dan tidak fair, hal itu disampaikan oleh Bupati Sarolangun Drs.H.Cek Endra saat Coffe Morning ber-sama sejumlah warta-wan di rumah dinas. Indikasi ada kongka-likong sehingga terjadi menumpuknya tenaga pengajar di Kabupaten Kota. Bupati Sarolan-gun sekarang telah mengambil kebijakan yaitu akan dilakukannya pemindahan secara bergilir tentang pemerataan guru di daerah terpencil, rencananya pada tahun ini juga mulai dilaksanakan.

Pada saat menyampaikan pidato-nya Drs.H.Cek Endra menyampaikan tidak ada pengecualian bagi tenaga pengajar yang menumpuk di Kabu-paten Kota, secara bergiliran akan ditugaskan di desa terpencil menurut tenggang waktu sesuai dengan kebi-

jakan.“ Akibat menumpuk, kita

akan lakukan pemindahan secara bergilir untuk ditugas-kan di Daerah, sesuai dengan janji PNS bahwa bersedia serta sanggup ditugaskan di seluruh tanah air “. Kata Bupati.

Bupati sarolangun juga menyadari bahwa ketidaksang-

gupan ditunjukkan instansi terkait (Disdik Sarolangun, red ) dalam hal mutasi guru, diakui oleh Bupati ada kongkalikong dalam mutasi tenaga pengajar kedaerah.

“ Kinerja yang dianggap tidak profes-sional serta ketidakmampuan dilakukan staf saya, atau mungkin ada permainan dalam hal pemerataan guru di daerah. Sekarang kita sudah melantik pejabat yang baru untuk melaksanakan kebijakan pe-mindahan guru didaerah dilakukan secara bergilir “. Pungkasnya. ( Nal)

Tidak ada pengecualian bagi tenaga pengajar yang menumpuk di Kabupaten Kota,

13 NUSANTARA

Lebih 230 Hektar Lahan Masyarakat

Nias Utara Terbakar

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Sejak tang-gal 13 Pebruari 2014 hingga kini lebih 230 hektar lahan masyarakat sedang dilalap “si jago merah” yang terletak di Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitolu Ori, Nias Utara.

Sekitar 59 keluarga pemilik kebun yang mengalami kebakaran, kata Fo’arota Zega Kepala Desa Hilimbosi ke-pada Platmerah, masyarakat telah berupaya melakukan pemadaman namun tidak bisa diatasi, kebakaran kebun tersebut sampai sekarang sangat sulit untuk dipadamkan.

“Pemadaman api sangat sulit, Sumber terjadinya keba-karan belum diketahui,” ujarnya.

Senin (24/2/2014). Edward Zega, Bupati Nias Utara dan Haogosokhi Hulu, Sekda beserta para SKPD meninjau lokasi tersebut untuk mencari solusi pemadaman.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan berusaha dan mencari solusi agar api dapat dipad-amkan. Juga memberi tahu bahwa bencana kebakaran di Nias Utara sudah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan pusat.

Lanjutnya, upaya yang dilakukan agar api segera pad-am, Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan mendatang-kan alat berat berupa eskavator untuk menggali humus sehingga api dapat dibatasi dan tidak berkobar di seluruh kebun masyarakat.

Pantauan Platmerah di lokasi, akibat kebakaran kebun masyarakat tersebut, seluruh tanaman masyarakat yang menjadi sumber penghasilan setiap hari, berupa pohon karet, dan tanaman lainnya semua terbakar. Ama Milira (nama samaran) mengatakan sekitar 1000 batang pohon karet okulasi yang sudah mau menghasilkan getah karet miliknya ikut terbakar.

Hingga berita ini diturunkan api masih ada, selalu menjalar dan membakar humus yang ketebalannya men-capai 1 meter sehingga tidak terlihat ada kobaran api, tetapi hanya asap yang mengepul. Kebakaran baru-baru ini di Nias Utara terjadi di beberapa lokasi. (YH/PM)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Dilaporkan Ke KY Dianggap telah melakukan perbuatan tidak etis

Plat Merah | Banyumas, Jateng – Kuasa hukum CV Kanesia Purwokerto, Teddy Hartanto, SH dan Margono, SH dari Kantor Hukum Law-yer & Legal Consult¬ant, Teddy Hartono.SH & Part-ners yang beralamat di JI Jenderal Soedirman No. 781 Purwokerto – Jateng, men-gadukan Majelis Hakim Pen-gadilan Negeri Bekasi, yang menangani perkara Sidang Perdata wanprestasi antara pemilik CV Kanesia Purwok-erto (Penggugat) dengan PT Jangkar Delta Indonesia (Ter-gugat) dengan register perka-ra No.22/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang di Ketuai oleh Diah Siti Basariah, SH, M.Hum dan 2 (dua) orang Hakim ang-gota, masing-masing Tri Hadi Budisatrio, SH dan Bambang Budi Mursito, SH.

Surat Pengaduan Nomor 011/LO-TH/II/2014 tertang-gal 24 Februari 2014 perihal Pengaduan terhadap Perbua-tan Majelis Hakim Bekasi ditujukan langsung kepada Ketua Komisi Yudisial, DR.Suparman Marzuki,SH, Msi.Majelis Hakim tersebut diadukan karena menurut Kuasa Hukum CV Kanesia Purwokerto mereka (Majelis Hakim) dianggap telah mel-akukan perbuatan tidak etis dan cenderung melakukan perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana yang diamanat-kan oleh Undan-Undang.” Kami bermaksud mengadukan Majelis Hakim Bekasi yang

menangani perkara tersebut Majelis Hakim Bekasi terse-but yang di Ketuai oleh Diah Siti Basariah, SH, M.Hum dan 2 (dua) orang Hakim anggota, yaitu Tri Hadi Budisatrio, SH dan Bambang Budi Mursito, SH, yang kami karena anggap telah melakukan perbuatan tidak etis dan cenderung mel-akukan perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana yang dia-manatkan oleh Undang-Un-dang.Surat pengaduan sudah kami layangkan ke Ketua KY beberapa waktu lalu. ” kata Teddy, SH kepada Platmerah.

Lebih lanjut Teddy, SH memaparkan poin – poin per-masalahan dalam pengaduan itu.Selama Proses Pemerik-saan Perkara; kata Teddy, SH, bahwa Majelis Hakim aquo tidak konsisten. Hal ini terli-hat jelas selama persidangan, Majelis Hakim aquo mengi-jinkan seorang yang bukan seorang advokat mewakili Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia), yaitu pada saat persidangan pembuktian dari Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia). Pada saat persidangan pembuktian dari Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia) diwakili oleh Arif Nugroho, SH,MH.Padahal pada awal persidangan Arif Nugroho, SH, MH telah ditolak oleh Majelis Hakim aquo karena tidak bisa menunjukan Kartu Tanda Advokat (KTA) dan juga tidak bisa menunjukan

Surat Sumpah dari Pengadi-lan Tinggi, tetapi yang san-gat mengherankan pada saat persidangan pembuktian dari Terbanding semula Tergu-gat (baik pembuktian tertulis maupun saksi), tiba-tiba Ma-jelis Hakim aquo mengijin-kan Arif Nugroho, SH, MH untuk mewakili Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia).” Di dalam persidangan Arif Nugroho, SH,MH tidak dapat menun-jukan Kartu Tanda Advokat dan Surat Bukti Penyumpa-han dari Pengadilan Tinggi. Dengan perkataan lain, Arif Nugroho, SH, MH adalah bu-kan seorang Advokat, yang seharusnya tidak dapat me-wakili Terbanding semula Tergugat( PT Jangkar Delta Indonesia), ” jelas Teddy, SH.,

Kemudian masalah pengambilan putusan dan pe-rubahan putusan; Pengadilan Negeri Bekasi yang termasuk Pengadilan kelas 1 A Khusus, tetapi kenyataannya untuk mengambil salinan putusan yang merupakan hak dari para pihak yang berperkara, mem-butuhkan waktu berbulan-bu-lan, tepatnya 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari, meski-pun telah berkali-kali ditagih. Barangkali memecahkan rekor dalam membuat suatu salinan putusan untuk tingkat Pengadilan Negeri. Salinan Putusan baru diberikan pada Tanggal 10 Februari 2014, pa-dahal putusan dijatuhkan pada tangggal 23 Oktober 2013.

”Hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, singkat dan cepat. Juga sangat mengherankan putusan yang telah dibacakan dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan salah satu

anggota Majelis hakim se-cara tiba-tiba dirubah. Hal ini menjadi tanda tanya besar ??? apakah suatu putusan yang telah dibacakan dan ditanda-tangani diperbolehkan untuk dirubah???, kata Teddy penuh keheranan

Mengenai Isi Putusan, masih kata Teddy, SH; dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim aquo hanya melakukan “copy paste” dari alat bukti yang diajukan. Majelis Hakim aquo tidak mengkonstantir fakta, tetapi hanya mengulang dan men-ulisnya secara sambung menyambung, Bukti tertulis yang diajukan Penggugat/Pembanding (CV Kanesia) dipersidangan telah ditunju-kan aslinya dan bermeterai cukup sehingga merupakan alat bukti yang sah, tetapi tidak ada pertimbangannya sama sekali. Sedangkan ter-hadap semua alat bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding (PT Jangkar Delta Indonesia) yang tidak mempunyai nilai pembuktian langsung diteri-ma oleh Majelis Hakim aquo, Majelis Hakim aquo melaku-kan tindakan yang kurang terpuji dengan memihak ke-pada Tergugat/Terbanding (PT Jangkar Delta Indonesia). Atas hal-hal tersebut, Kuasa Hukum CV Kanesia memo-hon dan berharap kepada Ketua Komisi Yudisial untuk melakukan tindakan seperlu-nya, supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

” Kami mohon kepada Ketua Komisi Yudisial untuk melakukan tindakan seperlu-nya, supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tutur Teddy, SH kepada Plat-merah. (Tim Platmerah)

Oknum Anggota Dewan PKB Probolinggo Menyalahgunakan Wewenang?

Plat Merah |Pasuruan, Ja-tim – Warga desa Sukabumi Kec. Mayangan, Proboling-go yang memiliki hak pilih merasa tidak nyaman den-gan adanya pemilihan RT 09/RW 07, pasalnya banyak ditemukan penyelewengan-penyelewengan dalam hal persyaratan pelaksanaan pe-milihan dan persyaratan hak pilih suara. Salah satu con-tohnya, surat keterangan (SK) yang tidak ditanda-tangani dari pihak warga tidaklah sah untuk persyaratan pihak pani-tia melaksanakan pemilihan. Hak pilihpun pada dasarnya dalam pemilihan RT yang harus digunakan bukanlah KTP tapi yang benar dan su-dah disahkan dalam peraturan perda adalah Kartu Keluarga (KK). Bahkan banyak para

warga yang tidak berdomisili di desa tersebut mendapatkan surat suara, banyak ditemukan dari nara sumber di lapangan KTP yang dipakai sebagai persyaratan dalam pemilihan RT tersebut.

Menurut keterangan Su-hartinik (47), hal demikian sangatlah menyimpang dari peraturan perda Nomor 8 ta-hun 2005 dikuatkan peraturan dari wali kota No.13 tahun 2005. “Surat Keterangan (SK) memang sengaja tidak dis-elesaikan dikarenakan adanya kendala sehingga belum ada tanda-tangan dari pihak war-ga. Surat tersebut dibawa oleh salah satu calon RT Mustofa, sehingga intansi dari pihak kecamatan terhambat,” tu-tur Suhartinik pada 22 Maret 2014.

Sementara itu pemerintah kecamatan Mayangan bagian kabag saat dikonfirmasi di ruangan kantornya, menga-takan bahwa pihaknya masih tidak berani mengesahkan RT yang menang dalam pemili-han RT tersebut dikarenakan banyak pelanggaran. Padahal dari pihak kecamatan sudah menekankan kepada pihak panitia bahwasannya per-syaratan yang menyangkut Surat Keterangan (SK) segera dilengkapi. Kesanggupan dari pihak panitia pemilihan RT untuk menjalankan dan me-menuhi persyaratan tersebut, faktanya hanyalah bualan be-laka. Bahkan malah sampai berdalih bila ada apa-apa den-gan ketidak lengkapan per-syaratan ini ada yang bertang-gung jawab dari pihak oknum

DPRD dari PKB H.Syaifudin. Padahal H.Syaifudin tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun ada tugas dari pihak terkait.

Menurut keterangan nara sumber, Surat Keterangan (SK) tersebut secara tidak langsung diambil secara paksa atau dengan sembunyi-sembunyi oleh H.Syaifudin.

“Dengan demikian oknum Dewan dari PKB ini telah menyalahgunakan jabatan. Anggota Dewan adalah suri tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan malah men-contohi warga atau rakyatnya masuk ke jurang kebodohan,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, pihak kecamatan dan kelurahan mengadakan rapat intern un-tuk menemukan jalan keluar

namun yang ditemukan lagi-lagi jalan buntu. Acara terse-but diselenggarakan di balai RW 07 dengan mengumpul-kan 62 warga yang dihadiri Muspika setempat, kabag ke-camatan selaku wakil Camat Mayangan. Selain itu turut andil atas permintaan warga dari pihak LPK PASOPATI Pasuruan sebagai penegah dalam membantu mencari solusi yang terbaik untuk warga desa sukabumi kec. Mayangan. sedangkan Kepala desa (Lurah) dan seketaris kecamatan tidak hadir dika-renakan ada rapat penting di intansi pemerintahan. Ang-gota TNI dan anggota Polisi pun didatangkan demi menga-mankan jalannya musyawarah

tersebut. Dari pihak kepani-tiaan, Rokhim, selaku ketua panitia telah diundang beserta kelompoknya namun tidak ada satupun yang menghadiri acara tersebut.

Pada acara musyawarah tersebut pihak LPK PASOPA-TI Pasuruan melakukan klari-fikasi langsung kepada kabag kecamatan, Suhartinik, demi mendapatkan titik terang dari persoalan tersebut. Selang beberapa saat, Adi Purnomo, selaku Sekcam datang dan konfirmasi langsung dengan pimpinan LPK PASOPATI, Chusnur Rokhim dan didamp-ingi tim Platmerah, di situlah terjadi perdebatan sengit.

Pantauan Platmerah, Adi ( Bersambung ke hal 15 ....... )

14 NUSANTARA

Forum Aliansi LSM–Mahasiswa Anti KKN Bantaeng Menolak Hasil K2

Plat Merah | Bantaeng, Sulsel – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) minta kepala daerah untuk memastikan data honorer kategori 2 (K2)yang bo-dong sebelum sampai ke tahap pemberkasan.

Kalau K2 bodong ditemukan saat pemberkasan yang ditenggat April 2014, bisa berdampak ganda. Selain tidak dikeluarkan NIP atau dianulir, pejabat yang menandata-ngani persetujuan K2 akan dikenai sanksi pidana, karena melakukan pemalsuan data.

Karena itu, pemerintah dae-rah diminta segera melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah honorer K2 yang lulus itu sesuai dengan ketentuan dalam PP No.56/2012 mengenai perubahan kedua atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, atau honorer bodong.

“Tidak mungkin pusat lagi yang memverifikasi datanya di daerah-daerah. Apalagi jumlah honorer yang lulus sangat banyak. Jadi daerah yang harus memerik-sa apakah honorernya asli atau palsu,” kata Sekretaris Kemen-terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Data hasil verifikasi pemda ini akan menjadi acuan untuk pen-gurusan NIP di masing-masing Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Na-mun Kemenetrian PANRB juga akan mengawal, untuk memasti-

kan agar tidak ada honorer bo-dong mendapat NIP.

Dia menambahkan, honorer K2 yang lulus belum tentu men-jadi CPNS dan mendapatkan NIP. Jika BKN menemukan ada data yang dipalsukan (setelah verifikasi pemda), honorernya langsung dianulir. Sedangkan pejabat pembina kepegawaian dan pejabat terkait yang menan-datangani hasil verifikasi data tersebut akan diseret ke polisi karena melakukan tindakan pe-malsuan.

Pernyataan Tasdik ini bukan isapan jempol belaka. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menegaskan, berkas pengusulan pemberkasan NIP untuk honorer K2 yang lulus, harus disertai pernyataan sikap dari Pejabat Pembina Kepegawa-ian (PPK). “Surat pernyataan bermaterai itu berisi penegasan bahwa data tenaga honorer K2 yang diusulkan NIP-nya itu su-dah dipastikan kebenaran dan keabsahannya,” ujarnya.

Apabila tenyata di kemudian hari dokumen honorer tidak benar atau palsu, maka PPK bertanggung jawab penuh baik secara administrasi maupun pi-dana. Karenanya, Eko Sutrisno meminta kepada Gubernur, Bu-pati/Walikota selaku PPK un-tuk memeriksa dengan seksama berkas-berkas pengajuan nota usul penetapan NIP K2 yang lu-lus.

Setelah Badan Kepegawaian

Daerah mengumumkan hasil CPNS Honorer K2, kali penola-kan disampaikan dalam rapat konsulidasi gabungan beberapa Lsm/Mahasiswa yang dinamakan Forum Aliansi LSM-Mahasiswa Anti Korupsi KKN (FALMAK).

Menurut Yusdanar H, dari LSM Laki 45 Bantaeng, Rabu

(21/2/2014) mengatakan bahwa pihaknya dan beberapa Lemba-ga Swadaya Masyarakat (LSM) lain, beserta beberapa elemen Masyarakat di Kabupaten Ban-taeng sudah sepakat menyatakan sikap terhadap pengumuman hasil K2.

“Kami mengacu pada pengu-

muman MENPAN dan BAKN mengenai pengumuman kategori dua di Kabupaten Bantaeng yang kami duga adanyan pemalsuan dokumen sehingga ada aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penerimaan kat-egori dua, serta begitu besarnya desakan dari masyarakat men-untut kami mengambil suatu tindakan untuk perubahan dalam tatanan pemerintahan ber-demokrasi bersih dan bersahaja,” paparnya.

“Untuk itu kami deklarasikan Forum PALMAK yang tergabung diantaranya, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI 45), Lembaga Independen Pemantau Ang-garan Negara (LIPAN), LKIN, LP3HAM, Pemuda LIRA beserta beberapa organisasi Mahasiswa,” tandasnya.

Yusdanar menambahkan bahwa dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) men-untut diadakannya uji kelayakan/uji materi dan prosestin verifi-kasi memberi sanksi kepada ok-num pejabat yang terlibat berupa sanksi administrasi.

“Namun bagi oknum pejabat yang terbukti memalsukan Su-rat Keputusan (SK) Bupati/Dinas terkait maka kami minta supaya oknum pejabat tersebut diproses melalui jalur hukum yang ber-laku di NKRI,” kata Yusdanar. (MAIL)

Pemerintah daerah diminta segera melakukan verifikasi data untuk

memastikan apakah honorer K2 yang lulus itu sesuai dengan ketentuan

dalam PP No.56/2012

Penderita Gizi Buruk Anak-anak di Garut Masih Tinggi

Berdasarkan data resmi yang dimiliki Puskesmas Gadog, Kecamatan Pasirwangi, kasus gizi buruk yang dihimpun dalam ku-run waktu satu tahun terakhir tercatat se-banyak 11 kasus.

“Namun diperkirakan jumlahnya bisa lebih dari itu. Karena data ini kami peroleh bukan dari bidan, melainkan dengan data-ng langsung ke lapangan dan ada juga war-ga yang membawa anaknya ke puskesmas karena harus berobat,” kata Yudi Permana, Petugas Medis Puskesmas Gadog, Kamis (20/2/2014).

Selain Puskesmas Gadog, di Kecamatan

Pasirwangi juga terdapat satu puskes-mas lainnya, yaitu Puskesmas Padaawas. Masing-masing puskesmas melingkupi beberapa desa yang ada di kecamatan ini.

“Puskesmas Gadog membawahi enam desa. Meski demikian, jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan di

wilayah kerja puskesmas kami ini mencapai 11 kejadian. Belum lagi jika ada kasus yang tidak dilaporkan. Jika ditambah dengan data dari Puskesmas Padaawas, jumlah gizi buruk di Kecamatan Pasirwangi bisa lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, salah satu ciri anak pend-erita gizi buruk memiliki berat badan yang sangat kurang. Selain itu, lingkar lengan atas anak penderita pun berukuran kecil.

“Pada pertengahan 2013 lalu, kami men-erima laporan ada satu bayi berusia tiga bu-lan dengan berat hanya 3,5 kilogram, pan-jang 33,4 cm, dan lingkar lengan atas yang kecil meninggal dunia. Bayi ini berasal dari kalangan tidak mampu. Saking miskinnya, orang tuanya mengganti air susu ibu (ASI) dengan teh manis, karena tak mampu mem-beli susu,” ungkapnya.

Seperti diketahui, kasus gizi buruk di Kecamatan Pasirwangi terjadi di Kampung Sirnajaya RT02/06, Desa Sirnajaya. Anak berusia 12 tahun, Nengsih, telah menderita gizi buruk sejak dilahirkan.

Kondisi memprihatinkan ini diperparah dengan penyakit kanker hati yang diidap Nengsih sejak usianya tujuh tahun. Penyakit kanker tersebut, mengakibatkan perut putri pasangan Herman (55) dan Entin (45) ini se-makin membesar serta membuatnya tidak bisa tidur terlentang. (Alex/Itang/Hilman)

Garut, Jawa Barat – Kemiskinan di Kabupaten Garut menjadi penyebab jumlah anak penderita gizi buruk masih tinggi. Sebagian besar gizi buruk, dialami oleh bayi dan balita. Dari 42 kecamatan di Garut, contoh kasus gizi buruk dapat ditemukan di Kecamatan Pasirwangi.

15 NUSANTARA

Kapolri : Berbagai Potensi Kerawanan Pemilu

Perlu Perhatian SeriusPlatmerah – Apel Konsolidasi Gelar

Pasukan yang diselenggarakan di seluruh Kesatuan Kewilayahan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri be-serta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan demikian diharap-kan semua perencanaan yang telah diper-siapkan dapat berjalan dengan optimal, dalam rangka mensukseskan PENGA-MANAN PEMILU 2014 perlu kita cermati pada pelaksanaan Pemilu 2014 terdapat berbagai potensi kerawanan yang perlu memerlukan perhatian serius kita semua untuk diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu dan mengham-bat penyelenggaraan Pemilu 2014″

Demikian amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, JENDERAL POLISI Drs. SUTARMAN, yang disam-paikan oleh Kapolres Banyumas, AKBP Dwiyono. SIk, M.Si yang bertindak selaku pembina Apel,Konsolidasi Gelar Pasukan dalam rangka Operasi “MANTAP BRATA -2014” di Halaman GOR Satria Purwoker-to, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (04/2).

“Berbagai potensi kerawanan tersebut dapat terjadi dalam setiap tahapan Pemilu berupa Pelanggaran Tindak Pidana Pemi-lu; termasuk Tindak Pidana Umum. Yang harus dapat dikelola dan ditangani oleh Polri secara professional, transparandan akuntabel.” Papar Kapolres

Terkait dengan Tindak Pidana Pemilu, lanjut Dwiyono, Polri bekerjasama den-gan Kejaksaan dan Bawaslu diharapkan dapat mengoptimalkan peran sentra Gak-kumdu; sehingga dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran Pemilu yang terjadi.

“Oleh karena itu dalam rangka menja-min stabilitas Kamtibmas selama berlang-sungnya Pemilu 2014, Polri menggelar OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT DEN-

GAN SANDI “MANTAP BRATA – 2014”, yang dilaksanakan selama 224 hari di se-luruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan kegia-tan Preemtif dan Preventif yang didukung kegiatan Intelijen, penegakan hukum ku-ratif dan rehabilitasi dalam rangka menga-mankan setiap inti Pemilu 2014,” Harap Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman.

Gelar operasi Mantap Brata diikuti jaja-ran TNI, Polri, Panwaslu, Satpol PP, Din-hubkominfo, Satuan pengamanan, dan organisasi kemasyarakatan serta dihadiri Wakil Bupati Banyumas dr Budi Setiawan, Anggota Forkompinda, para Kepala SKPD, pimpinan Partai Politik, dan un-dangan lain.

Operasi Mantap Brata ditandai dengan penyematan tanda Kasatgas operasi man-tap Brata dan penyematan pita tanda ope-rasi oleh Kapolres Banyumas kepada per-wakilan dari Polri, TNI dan Polisi Pamong Praja. ( Sugeng Triono)

Kapolres Banyumas, AKBP Dwiyono. SIk, M.Si

Bupati Tegal : PAUD Salah Satu Program

Prioritas Pendidikan Nasional Platmerah | Slawi, Jawa Tengah – Usia

dini merupakan periode sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan ma-nusia. Pada umur 0–6 tahun itu, seluruh potensi anak berkembang sangat pesat, terutama kecerdasannya. Oleh karena itu, para pakar psikologi bersepakat menye-but periode usia dini sebagai golden age (usia emas). Begitu pentingnya periode usia emas ini, maka pemerintah, pendid-ik, orang tua, hingga masyarakat harus

memperhatikan betul pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.Menurut Bupati Tegal Enthus Susmono, Pemerintah melalui Kementerian Pen-

didikan dan Kebudayaan, telah mengambil langkah sangat tepat dengan men-etapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu program prioritas pendidikan nasional. Salah satu upaya penting untuk memacu mutu PAUD adalah meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya.

Dikatakan Bupati, dari sekian banyak program yang digulirkan untuk mendong-krak mutu PTK PAUD itu, salah satu yang termasuk program strategis adalah pen-didikan dan pelatihan (diklat) berjenjang bagi para pendidik PAUD, yang termasuk dalam program besar pembinaan karier melalui program peningkatan kompetensi.

“ Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD secara cepat dan simultan,” kata Enthus di hadapan peserta Diklat Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD di SMA/SMK PGRI Slawi, Kemarin (24/02).

Bupati juga memaparkan berbagai ketentuan, dimana dengan jelas bahwa bagi pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S-1 atau D-IV, yakni guru pendamping dan pengasuh, harus memiliki sertifikat diklat yang terstandar. Pihaknya menyebut Diklat Berjenjang PTK PAUD.

Sementara itu, Ketua PD Himpaudi Kabupaten Tegal Kartono ST, melaporkan bahwa perkembangan PAUD di Kabupaten Tegal sangat pesat. Karena sejak berdiri tahun 2006 telah banyak membantu pemerintah dalam usaha perluasan akses dan mutu PAUD, yaitu dari perkotaan sampai perdesaan untuk jumlah Kelompok Ber-main (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang se-belumnya hanya 38 lembaga sekarang mencapai 380 lembaga. Artinya pertambahan lembaga PAUD setiap tahunnya mencapai lebih dari 50 lembaga.(Wahid/PM)

Kapolda : Kapolres Tak Berani Tembak Geng Motor, Sebaiknya Pakai Rok SajaBANDUNG, Jawa Barat — Kapolda

Jawa Barat Irjen Pol M Iriawan memerin-tahkan bawahannya untuk memberantas anggota geng motor di Bandung dan Jawa Barat yang kedapatan melakukan tindak kriminalitas.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memberantas geng motor yang kerap mel-akukan tindak kriminal adalah dengan cara tembak di tempat. Kendati demikian, cara tersebut merupakan langkah terakhir ketika upaya preventif tidak bisa lagi di-lakukan.

“Yang terakhir kita upayakan represif, cepat, tegas, tuntas. Demi kepentingan masyarakat banyak, maka kita bisa laku-kan itu (tembak di tempat),” kata Iriawan saat ditemui di Gedung Indonesia Meng-gugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Rabu (19/2/2014).

Lebih lanjut Iriawan manambahkan, langkah tembak di tempat yang diper-intahkan kepada jajarannya sudah ada dalam standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan. Jadi, kata dia, tidak semua geng motor pelaku kriminal akan ditembak di tempat.

“Jadi bukan asal tembak. Kalau dia melawan dan membahayakan petugas

atau masyarakat banyak, baru boleh,” ka-tanya.

Imbauan untuk tembak di tempat, lan-jut Iriawan, sudah diinstruksikan ke se-mua polres di Jawa Barat. Namun, diakui Iriawan, masih banyak Kapolres yang ta-kut untuk melakukannya.

Menanggapi hal tersebut, Iriawan men-gancam akan “mendandani” kapolres

yang masih takut untuk melakukan tem-bak di tempat kepada geng motor pelaku tindak kriminalitas.

“Ukur celananya, ganti pakai rok. Kalau tidak berani (tembak di tempat) ya, sudah pakai rok saja,” ujarnya.

Iriawan mengatakan, langkah te-gas itu sengaja diambil untuk membuat

Purnomo selaku sekcam terkesan menutup-nutupi dengan adanya hal yang bergejolak di desa Sukabumi kec.Mayangan dan men-ganggap remeh persolan tersebut. Padahal kesejahteraan rakyatnya adalah bentuk ke-berhasilan dari pada pemimpin-pemimpin-nya serta suatu keberhasilan dalam mem-bina rakyatnya. Bahkan tanpa disadari, Adi Purnomo selaku sekcam melontarkan kata-kata yang bernada emosi dan raut wajah meremehkan.

Setelah klarifikasi langsung dengan Adi Purnomo selaku sekcam, dia berdalih akan melaksanakan rapat dengan para intansi terkait dan kedua calon RT tersebut, namun

masyarakat merasa aman dan nyaman. Se-bagai orang Bandung, Iriawan tidak ingin daerahnya dikacaukan oleh geng motor.

“Itu komitmen saya untuk menciptakan suasana yang kondusif,” ujarnya.

Malu kalau ada apa-apa saya diam saja. Percuma saya jadi Kapolda Jawa Barat,” tutupnya. (Hendri)

dari pihak warga sudah tidak mau lagi den-gan adanya pencalonan ulang. Namum yang diharapkan warga setempat adalah pemilihan ulang dan para calonnya adalah orang baru. Dengan adanya keputusan dari warga sep-erti itu LPK PASOPATI yang didampingi tim Platmerah mengusulkan kepada Kepala Desa sesuai amanat dari warga desa Sukabumi kec.Mayangan. Meskipun hanya interaksi lewat telpon seluler, Kepala Desa tersebut menerima permintaan warga dan siap dijalankan,

Menurut data yang dihimpun platmerah, masalah ini udah terkatung-katung sekitar lima bulan, tetapi tidak ada tindakan dari pihak-pihak setempat yang berwenang. Bisa disim-

pulkan, dengan adanya hal yang seperti ini berarti dari pihak intansi yang terkait ter-golong mandul dalam menangani persoalan yang bergejolak di desa Sukabumi kec.Ma-yangan. Hal seperti ini mungkin dianggap sepele bagi intansi-intansi pemerintahan, na-mun dari masalah yang sepele seperti yang terjadi di atas tersebut, adalah pembelajaran bagi para pemimpin-pemimpin negeri ini supaya sadar bahwa bangunan pemerinta-han bisa berdiri tegak jika kita peduli, teliti dan dengan detail menyelesaikan hal sekecil apapun.

(Said/Aminullah/Ajis)

Oknum Anggota Dewan .......... dari hal. 13

SERBA - SERBI 16

PemberitahuanKepada seluruh anggota PLATMERAH, di-

beritahukan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014, Kartu Tanda Anggota (KTA) berubah

fomat seperti contoh di samping, dan format KTA yang lama dinya-

takan tidak berlaku.Informasi selanjutnya hubungi Redaksi.

Wawan Triwibowo, S.Hut, MP

Administratur/KKPH Banyumas Timur

AGUS SUBALI, SE.,Ak.

Direktur Utama PDAM Kabupaten Banyumas

SELAMATHARI PERS NASIONAL

2014

Selamat Hari Jadi Kabupaten Banyumas

Dengan Hari Jadi Ke 432, Kita Wujudkan

Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berbudaya

(6 April 1582-6 April 2014)

Banyumas

Ir Achmad HuseinBupati Banyumas

Dr Budhi SetiawanWakil Bupati Banyumas

Plat Merah | Bandung – Mer-asa tidak terima pernyataan Asep Wawan yang melakukan tindakan sehinggga mengaki-batkan dipecatnya Erika dari perusahaannya, Erika lapor Propam Polda Jabar. Tak hanya itu, kepala BJB cabang Buah Batu Nence Ratna Wulan juga mengeluarkan statmen yang dinilai sepihak, yang seharusn-ya tidak perlu disampaikan oleh seorang kepala cabang.

Menurut informasi yang dihimpun plat merah online, bermula dari utang piutang antara Erika dengan Dar-mawan. Kemudian Darmawan minta jaminan atas uang yang dipinjam Erika, dan kemudian Erika menyerahkan satu unit mobil Avanza yang dia rental seharga Rp225.OOO perhari. Darmawan mengetahui bahwa mobil yang dijaminkan terse-but adalah milik rental.

Karena dinilai cicilan mobil

mengalami kemacetan, maka pemilik mobil mendesak agar mobil tersebut segera dikem-balikan. Maka dibuatlah suatu kesepakatan bahwa mobil akan dikembalikan dalam waktu 7 hari, namun yang disayang-kan saat itu Asep Wawan yang juga pemilik mobil telpon ke BJB mempertanyakan masalah SP3K. Akibat dari pernyataan Asep Wawan tersebut, pihak BJB menemui BJU yang meru-pakan vendor dari BJB untuk mempertanyakan masalah Erika, akhirnya BJU memecat Erika atas dengan dasar lapo-ran dari Polda Jabar.

“Masalah mobil kan baru akan diselesaikan minggu depan sesuai kesepakatan, tapi kenapa pa Asep telpon ke BJB padahal kan tidak ada hubun-gannya,” tutur Erika.

Sementara itu sesaat setelah Erika melaporkan masalah ini ke Propam Polda Jabar, Asep

mencoba menghubungi kepala cabang BJB Buah Batu Nence Ratna Wulan.

“Ibu Erika itu konditenya jelek, dia orangnya tidak jujur dan sebelum pa Asep telepon saya, sebenarnya Erika mau dikeluarin,” tutur Nince lewat handphone-nya yang kebetu-lan saat itu di-loudspeaker.

Erika mempertanyakan

Kepala BJB Buahbatu Keluarkan Statmen Sepihak

pernyataan nence yang meng-etakan bahwa Erika tidak jujur. Semestinya pernyataan Nence tidak perlu disampaikan ke pihak umum, Platmerah men-

coba konfirmasi lewat sms ke Nence, namun sampai saat ini tidak menjawab konfirmasi tersebut. ( Tim )

Tunjangan Sertifikasi Guru Swasta dan TK Nunggak 3 Bulan

Platmerahnews.co.id | Probolinggo, Jawa Timur – Kepala Diknas Kota Probolinggo, Drs. Endro Suroso Msi, ketika di kon-firmasi mengenai tunjangan sertifikasi untuk guru swasta dan TK periode tahun 2013 yang masih menunggak 3-4 bulan, mengatakan jika su-

dah waktunya keluar ya keluar.Berbeda dengan penjelasan Kemendikbud di salah satu

surat kabar nasional yang menyatakan memberikan toler-ansi pencairan tunjangan profesi guru (TPG) hingga 30 april 2014. Dalam surat edaran Mendikbud Mohammad Nuh kepada seluruh walikota dan bupati seluruh Indonesia me-minta melaporkan pembayaran atau penyaluran TPG terse-but kepada menteri keuangan maksimal pada tanggal 5 mei 2014. Jika terlambat mereka akan di beri sanksi penanggu-han pencairan anggaran TPG pada tahun depannya.

Sedangkan dari Inspektur Jenderal (irjen) kemendikbud, Haryanto Umar, menyebarkan tim untuk uji petik pen-cairan TPG. Agar kasus telatnya pencairan di tahun 2010-2013 tidak terulang lagi.

Sebanyak 195 ribu guru SMA/SMK di salurkan lewat Bank BNI 46. Kemudian SD, SMP, MTS dan Pengawas se-jumlah 1 juta guru. Terakhir 35 ribu guru TK dan play grup, TPG di salurkan melelui Bank BRI.

Keluhan di daerah menyatakan keluhannya karna harus berganti-ganti bank meski sudah menyisakan saldo di re-kening masing-masing. Serta alasan yang di sampaikan oleh pihak diknas adalah karna terlambatnya data masuk baik ke pihak pusat ataupun ke pihak bank. Kenapa harus ter-lambat klu hal tersebut sudah merupakan ketentuan baku nasional, bahkan rekening sudah siap dan online. (ag).