Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Pengertian Rencana Strategis
Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk pendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/SKPD. Dalam
rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi
pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu
visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif
terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan
termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan
kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.
Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk
memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau
organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan
mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya.
Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang
berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-
kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan
yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk
perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah,
kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk
mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan,
nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien.
Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan
yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau
tanggap terhadap perubahan lingkungan.
Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada
lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus
selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.
2
Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu
strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau
taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk
pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi
merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai,
filosofi dan prioritas.
2. Fungsi Renstra
Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :
a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai
pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;
b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.
3. Proses Penyusunan Renstra
a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda
kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra SKPD
bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan
Renstra SKPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD
oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. Tim penyusun
tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di
masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung
jawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan.
b. Tahap Perumusan / Penyusunan
Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
c. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri
1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi
potensi dan permasalahan pelayanan SKPD
2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek
pendanaan pelayanan SKPD
3
d. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, mencakup:
1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L
2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program
prioritas
3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
4) Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi
program prioritas.
e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;
2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
f. Perumusan Isu-Isu Strategis
g. Perumusan visi dan misi
h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
j. Tahap Verifikasi
k. Tahapan Penetapan
4. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya
a. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan
berwawasan 5 (lima) tahunan :
1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah;
2) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana
program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas
pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh
SKPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;
4
b. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen
Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja
bidang teknis setiap tahun anggaran.
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
B. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
5
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-dinas
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2011
– 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011 – 2015;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
6
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul adalah :
a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam
melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder)
dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program
kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang
diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala
Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentul Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Tujuan
a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja
tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi
pada masa depan;
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
D. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Tahun 2011 – 2015 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
A. Sekretariat
B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
C. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
D. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
E. Bidang Transmigrasi
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011- 2015
C. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI serta Renstra Provinsi DIY dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DIY
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
E. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
BANTUL
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan dan Sasaran
D. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan INdikator
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Peran Dinas dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan unsur
penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian berupaya melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai Visi
dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka membantu
Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja
Pelayanan yang terdiri dari :
1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
2. Pelayanan Pelatihan Kerja
3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
4. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Sumberdaya Dinas dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Tansmigrasi
Kepala Dinas
Susanto, SH., MM. NIP. 19580917198603.1.006
Bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kerja
Rumanta Paskah Martana, S.Sos.
NIP. 19640502198602.1.003
Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Kerja
Umaryati Purwaningsih, SH
NIP. 19610827199003.2.001
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris
Danu Suswaryanto, SH. NIP. 19610506198603.1.015
Sub Bagian Umum
Krisgiyanta, SE. NIP. 19650808198603.1.015
Sub Bagian Program
Dra. Irna Hermawati S, MM. NIP. 19670124199503.2.001
Sub Bagian Keuangan & Aset
Fitri Hiniarti, SH. NIP. 19691223199803.2.008
Seksi Informasi dan
Penempatan Tenaga Kerja
Rina Dwi K.
NIP. 19790131200604.2.012
UPTD BLK BANTUL
Siti Astuti, SE.
NIP. 19
Seksi Pengendalian
Lembaga Latihan
Sumarito, SH
NIP. 19641112199203.1.013
Seksi Produktivitas dan
Standarisasi
Sih Panuti, SE
NIP. 19650302198603.2.018
Bidang Transmigrasi
VC. Yuliastiningsih, SH., MM.
NIP. 19620719199203.2.001
Seksi Penyuluhan dan
Motivasi Masyarakat
Endang Sri Wahyuni, SP
NIP. 19560306198303.2.001
Seksi Pendaftaran, Seleksi dan
Pemindahan
Hitanuk Susilaningrum, SE., MM.
NIP. 19
Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan
Dra. Catur Retno Wigati
NIP. 19600103198703.2.002
Seksi Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja
An Nursina Karti, SH
NIP. 19700908199603.2.004
Seksi Pengawasan
Ketenagakerjaan
Srining Wismi, SH
NIP. 19581010199103.2.002
Seksi Pendataan dan Perluasan
Kerja
Istirul Widilastuti, SIP, MPA
NIP. 19750325199603.2.003
9
2. 1. Sumberdaya Manusia
Jumlah Pegawai
Jenis Kelamin
Pangkat / Golongan
Jabatan
Ket
L P I II III IV Struktural
Fungsional SD SLTP SLTA D III S1 S2 II III IV
76 4 6 58 8 1 5 13 30 1 3 33 4 31 4 -
2. 2. Sumberdaya Sarana Prasarana
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1
2
3
4
5
Gedung
Mobil
Sepeda Motor
Komputer (PC)
Laptop
3 unit
5 unit
21 unit
22 unit
3 unit
3. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
2. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas.
3. Pelaksanaan perluasan kerja, optimalisasi penempatan kerja serta
penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan yang valid dan
berkualitas.
4. Pelaksanaan penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
5. Pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja.
6. Pengawasan bidang ketenagakerjaan
10
Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan
baik program wajib maupun program pilihan.
Penyusunan Rencana Strategik dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari
sistem penganggaran dari Dinas. Anggaran perlu dipertimbangkan dalam
rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di
dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan
anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja
tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis. Tidak
menutup kemungkinan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian
yang terjadi dalam sistem penganggaran.
A. Sekretariat
Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani
administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan
urusan umum kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Pelayanan administrasi pada semua unit kerja.
b. Penyusunan rencana, program dan laporan.
c. Pengelolaan Keuangan.
d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga.
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan serta
inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan kehumasan.
b. Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
dan program, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik,
informasi serta menyusun laporan.
11
c. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas penyusunan
anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan laporan
pertanggungjawaban keuangan.
B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas
menyusun rencana kebijakan ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi
pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitasi perijinan
pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),
Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus
(BKK), mengupayakan perluasan dan kesempatan kerja, mengumpulkan data
ketenagakerjaan, melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan
terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, tenaga kerja asing, serta memfasilitasi
dan mengawasi penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam
dan di luar negeri.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan
b. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja
c. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi dan rekomendasi perijinan
pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),
Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus
(BKK)
d. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK,
tenaga kerja asing.
e. Pengawasan penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di
dalam dan di luar negeri.
f. Pelaksanaan upaya perluasan dan kesempatan kerja
g. Pengumpulan data angkatan kerja
h. Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi CTKI yang telah
dinyatakan lulus seleksi.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
a. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan program penempatan tenaga kerja
12
- Mempersiapkan bahan fasilitasi dan perijinan operasional penempatan
tenaga kerja meliputi penempatan AKL, AKAD, AKAN.
- Melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap
PPTKIS, LPPS, dan BKK, dan tenaga kerja asing.
- informasi pasar kerja dan bursa kerja
b. Seksi Pendataan dan Perluasan kerja mempunyai tugas :
- Memfasilitasi usaha bantuan modal tenaga kerja
- Memfasilitasi penugasan belajar Tenaga Kerja Mandiri Terdidik
- Melaksanakan perluasan kerja sistem padat karya dan terapan
teknologi tepat guna
- Melaksanakan Pengumpulan data ketenagakerjaan
C. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas menyusun
rencana, melaksanakan kebijakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
yang meliputi pengawasan, pemberian ijin, melaksanakan pelatihan tenaga
kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan
produktivitas kerja.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :
a. Koordinator pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal,
usaha kecil dan menengah
b. pemberian ijin, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan operasional
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
c. Koordinator uji ketrampilan, penyiapan standar pelatihan dan tes
kualifikasi tenaga kerja
d. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja
e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan pelatihan.
f. Pelaksanaan informasi mekanisme program pemagangan ke luar negeri.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian Lembaga Pelatihan mempunyai tugas :
- Meneliti, memproses pemberian ijin operasional, monitoring dan
evaluasi LPK Swasta, Lembaga Pelatihan Asing dan Perusahaan.
13
- Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan LPK Swasta, Lembaga
Pelatihan Asing dan Perusahaan.
b. Seksi Produktivitas dan Standarisasi mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
- Menyiapkan standar pelatihan dan tes kualifikasi tenaga kerja dan uji
ketrampilan
- Melaksanakan program pemagangan ke luar negeri.
D. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Bidang Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
memfasilitasi hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industri,
meningkatkan tugas dan peran lembaga kerjasama bipartit dan tripartit,
memonitor pelaksanaan syarat-syarat kerja, kesejahteraan pekerja,
merumuskan rencana dan melaksanakan kebijakan operasional pengawasan
ketenagakerjaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja,
b. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industri
c. Pelaksanaan fasilitasi lembaga kerjasama bipartit dan tripartit
d. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja
e. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan syarat-syarat kerja dan jaminan sosial
tenaga kerja
f. Pengawasan pelaksanaan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku
g. Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan santunan
kecelakaan, perhitungan upah lembur, dan perselisihan hak.
h. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin lembur dan kerja
malam wanita.
i. Pelaksanaan operasional dan Law inforcement terhadap pelaksanaan
perundang undangan ketenagakerjaan sesuai kewenangan kabupaten.
j. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan penetapan santunan kecelakaan,
perhitungan upah lembur dan perselisihan hak.
k. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan penerbitan ijin lembur dan kerja
malam wanita.
14
l. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta pengesahan kepengurusan
panitia Pembinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), rekomendasi
poliklinik dan jasa boga di perusahaan, penerbitan rekomendasi pektisida,
penerbitan / penunjukan perusahaan perusahaan jasa Keselamatan dan
Kesehatan Kerja ( PK3), penerbitan Keputusan Penunjukan Ahli K3 bidang
kimia, pengesahan instalasi listrik.
m. Pengesahan instalasi listrik, pengesahan instalasi penyalur petir,
pengesahan instalasi proteksi kebakaran, perijinan pesawat lift listrik.
n. Pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan bejana tekan botol
baja, perijinan pemakaian pesawat angkat dan angkut, pengesahan
pemakaian motor diesel pembangkit listrik, pelayanan bidang hyperkes dan
K3.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan dalam rangka memfasilitasi
hubungan dan syarat-syarat kerja, menyiapkan bahan dan melakukan
fasilitas kegiatan koperasi karyawan, jaminan sosial tenaga kerja dan
kesejahteraan tenaga kerja serta penetapan kebijakan pengupahan
tenaga kerja, menyiapkan bahan dan melakukan fasilitas mekanisme
penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja
serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan fasilitasi / penyuluhan dan koordinasi serta melakukan pengawasan
/ pengendalian terhadap norma ketenagakerjaan yang meliputi norma
pelatihan, norma penempatan, norma hubungan kerja, norma kerja,
norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma jaminan sosial
tenaga kerja.
E. Bidang Transmigrasi, mempunyai tugas menyusun rencana dan
melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi
yang meliputi transmigrasi umum, swakarya berbantuan dan swakarya
mandiri.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Transmigrasi
mempunyai fungsi :
15
a. Perencanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi sesuai dengan
kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan.
b. Penyampaian informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada
masyarakat.
c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan legitimasi calon
transmigran.
d. Pendidikan dan Pelatihan calon transmigran.
e. Pelayanan penampungan calon transmigran.
f. Pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke
penampungan sementara.
g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah.
h. Pelaksanaan koordinasi dengan tujuan transmigran.
Bidang Transmigrasi terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan dan Motivasi masyarakat mempunyai tugas menyusun
rencana, menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan, motivasi
masyarakat melalui kelompok, keluarga maupun perorangan dan
menyebarluaskan informasi ketransmigrasian serta menyelenggarakan
pendidikan dan latihan calon transmigran.
b. Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pemindahan mempuyai tugas melakukan
pelayanan pendaftaran dan seleksi transmigran meliputi pelayanan
administrasi, fisik kesehatan, mental dan ketrampilan, legitimasi calon
transmigran yang kembali dan bermasalah, melakukan pelayanan
penampungan sementara meliputi pelayanan administrasi, akomodasi,
konsumsi, kesehatan, bimbingan mental dan pembekalan, pelayanan
pengangkutan dari desa asal ke penampungan sementara, melakukan
penampungan sementara, serta pengawalan dalam perjalanan dan
penyerahan transmigran di lokasi tujuan termasuk koordinasi dengan
daerah tujuan transmigran.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan
baik program wajib maupun program pilihan.
1. Penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari
sistem penganggaran dari Dinas dan Pemerintah Daerah. Anggaran dalam
suatu kegiatan dan program dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan
16
sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di dalam penyusunan
rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik
kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun
beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis dengan kemungkinan
perubahan dalam penyesuaian penganggarannya
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai Struktur Organisasi yang
terdiri dari 1 Bagian Tata Usaha dan 5 Sub. Dinas serta 1 UPTD.
1. Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan,
melayani administrasi kepada seluruh Unit Kerja, mengelola
keuangan, melaksanakan urusan umum, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pelayanan administrasi kepada semua Unit Kerja;
b. Penyusun rencana, program dan laporan;
c. Pengolahan keuangan;
d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian,
perlengkapan dan kerumahtanggaan.
2. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja
Mempunyai tugas menyusun rencana kebijakan
ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa
kerja, melakukan operasional dan fasilitasi perijinan Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau
Cabang, Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), RPTKA (
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ), perluasan lapangan
kerja dan kesempatan kerja, mengumpulkan data ketenagakerjaan,
melaksanakan pemberian ijin BKK dan Perpanjangan Ijin
mempekerjakan Tenaga Asing, pembinaan dan pengawasan
terhadap PPTKIS, LPPS dan BKK, Tenaga Kerja Asing, serta
memfasilitasi penempatan tenaga kerja.
17
Mengawasi penempatan dan pemberangkatan Tenaga Kerja
Indonesia di dalam dan ke Luar Negeri.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub
Dinas Penempatann Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kerja.
b. Pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan
pekerjaan, dan permintaan tenaga kerja;
c. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi perijinan PPTKIS/
Cabang PPTKIS dan LPPS.
e. Pelaksanaan dan fasilitasi pengawasan penempatan serta
pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia;
f. Pelaksanaan upaya perluasan lapangan kerja dan
kesempatan kerja melalui penugasan Belajar Usaha
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT), Terapan
Tehnologi Tepat Guna ( TTG ), Perluasan Kerja Sistim
Padatkarya (PKSPK) serta perluasan kerja melalui
pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), WUB dan
Gramen Bank
g. Pemberian Rekomendasi Perpanjangan kerja dan
pembinaan bagi tenaga kerja asing dalam jangka waktu
tertentu/ Rekomendasi IKTA dan RPTKA, Ijin Tinggal
( TA.02 )
h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap lembaga bursa
tenaga kerja khusus;
i. Pengumpul data angkatan kerja, Penganggur dan
setengah penganggur.
j. Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah dinyatakan
lulus seleksi.
k. Persetujuan pendirian LPPS,PTKIS/Cabang, Persetujuan
rekrut, Persetujuan penempatan dan Persetujuan
pemberangkatan.
18
3. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Kerja
Mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan
kebijakan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang meliputi
pengawasan, pemberian perijinan, memfasilitasi, melaksanakan
pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi
kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub
Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :
a. Pemberian ijin dan pengawasan Lembaga Pelatihan
Swasta dan Perusahaan;
b. Pelaksanaan uji ketrampilan
c. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi
kegiatan Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan dan
Pmerintah, untuk mengetahui keberhasilannya.
d. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja
sektor informal, usaha kecil dan menengah;
e. Pemberian perijinan terhadap Lembaga Pelatihan Swasta,
Perusahaan dan Asing
f. Pelaksanaan operasional menakisme program
pemagangan ke luar negeri;
g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga
kerja;
h. Penyiapan standardisasi pelatihan test kualifiikasi tenaga
kerja;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan yang
dilaksanakan oleh BLK Bantul , Institusional maupun
Mobile Trainning Unit (MTU) dalam hal pendaftaran,
seleksi dan pemanggilan peserta;
j. Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan
pelatihan.
4. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Mempunyai tugas memfasilitasi hubungan kerja antara
Organisasi Pekerja/Pekerja dengan Pengusaha, memfasilitasi dan
membantu penyelesaian perselisihan hubungan industri/pemutusan
19
hubungan kerja melaksanakan peningkatan tugas dan peran
lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, memfasilitasi dan monitoring
pelaksanaan syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub
Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan fasilitasi sarana hubungan industrial;
b. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja;
c. Pelaksanaan fasilitasi organisasi pekerja dan pengusaha;
d. Pelaksanaan fasilitasi lembaga kerjasama bipartit dan
peningkatan fungsi/peran lembaga tripartit;
e. Pelaksanaan fasilitasi monitoring syarat-syarat kerjja dan
jaminan sosial tenaga kerja;
f. Pelaksanaan fasilitasi mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan
kerja;
g. Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengupahan;
h. Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja sektor informal;
i. Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja tani nelayan.
j. Fasilitasi terbentuknya Koperasi Karyawan dan KB
Perusahaan.
5. Sub Dinas Transimigrasi
Mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan
kebijakan dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi yang
meliputi Transmigrasi Umum, Swakarsa Berbantuan dan Swakarsa
Mandiri.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub
Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. Perencanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi
sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
b. Penyampaian informasi dan penyuluhan tentang
ketransmigrasian kepada masyarakat
20
c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan
legitimasi calon transmigran
d. Pendidikan dan pelatihan calon transmigran
e. Pelayanan penampungan calon transmigran
f. Pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal
ke penampungan sementara.
g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah
h. Pelaksanaan koordinasi dengan daerah tujuan transmigran
6. Sub Dinas Pengawasan
Mempunyai tugas merumuskan rencana dan melaksanakan
kebijakan operasional pengawasan ketenaga kerjaan dan
transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub
Dinas Pengawasan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan operasional dan law Inforcement terhadap
pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan
sesuai kewenangan Kabupaten;
b. Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan
penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur
c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin
penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, dan ijin
kerja malam wanita.
d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta pengesahan
kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3), rekomendari poliklinik dan jasa
boga di perusahaan, penerbitan rekomendasi pestisida,
penerbitan/penunjukkan Perusahaan Jasa Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (PJK3), penerbitan Keputusan
Penunjukan Ahli K3 Bidang Kimia, penunjukkan Petugas
K3 Bidang Kimia, pengesahan instalasi listrik;
21
e. Pengesahan instalasi listrik, pengesahan instalasi penyalur
petir, pengesahan instalasi proteksi kebakaran, perijinan
pesawat lif listrik ;
f. Pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan
bejana tekan, botol baja, perijinan pemakaian pesawat
angkat dan angkut, pengesahan pemakaian motor diesel
pembangkit listrik, pelayanan bidang hyperkes dan K3,
pemeriksaan dan pelatihan hyperkes;
g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
transmigrasi.
7. UPTD BLK
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan
teknis meliputi teknis latihan kerja dan teknis pemasaran serta
melaksanakan urusan tata usaha.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
UPTD BLK mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaaraan latihan
kerja;
b. Pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran
c. Pelaksanan pelayanan informasi lapangan kerja dan atau
pasar kerja;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator
lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit
diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-
indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul menetapkan indicator kinerja periode 2011-
2015 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang
dilaksanakan.
22
Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan
tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan
lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan
member gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai
kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD disusun dengan format
seperti dalam Tabel 2.1 (lampiran)
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini
menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi
kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan
ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial
dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan
sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, pembangunan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian
pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan
lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah
penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut
kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan
keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.
Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya
iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para
investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan
kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak
negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat
memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang
cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri.
Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari
kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga
23
kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis - jenis pekerjaan yang
tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus ternyata juga menimbulkan
berbagai kasus mulai dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi oleh
majikan / pengguna jasa, sampai pemulangan paksa / deportasi karena
statusnya yang ilegal.
Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya
informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah
satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan
disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai
dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan
pekerja sesuai dengan job / jabatan yang dibutuhkan.
Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya
penanganan pengangguran terbuka (open unployment) merupakan masalah
nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara
pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal
ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai
penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan
kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai
kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada kenyataannya
memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.
Namun demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan
sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk
mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan
kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi
24
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas dan
tantangan beat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu
menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran perannya diharapkan
menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus
dipenuhi.
Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang terdiri atas pejabat struktural dan
fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan
pengawas ketenagakerjaan) serta non struktural non fungsional merupakan
salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus
sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Namun disadari,
bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih
perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan
dan program pembangunan secara optimal.
Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap
unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara
optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
Peran dan fungsi Balai Latihan Kerja ( BLK ) diharapkan lebih optimal
lagi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Para pencari kerja
yang tidak memiliki ketrampilan dan kurang berkompetensi di dunia kerja
masih cukup tinggi.
25
Ke depan BLK diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pelatihan tetapi juga
sebagai lembaga sertifikasi dan penempatan ( Three in one ).
Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan
program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif
dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat
Desa menjadi persoalan tersendiri.
Pada akhirnya pengangguran masih relatif tinggi, apalagi kalau yang
dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur. Di sini dapat diartikan
bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja tetapi tetap miskin karena
produktivitasnya rendah atau penghasilannya kecil dan tidak mencukupi
kebutuhan hidup keluarganya.
Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi
permasalahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai
berikut :
1. Tidak adanya institusi (petugas lapangan/fungsional) yang
melaksanakan fungsi pendampingan kelompok pasca kegiatan,
sehingga mempengaruhi pelestarian program;
2. Update data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua
pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data
yang akurat.
3. Kurangnya sarana prasarana, peralatan praktek pada bidang-bidang
juga di BLK, sebagai lembaga yang diharapkan menjadi fungsi
pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
4. Kualifikasi Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat yang
dibutuhkan pasar kerja;
5. Produktivitas tenaga kerja kurang diperlukan program pelatihan secara
berkelanjutan;
6. Jumlah Personil Pengawas Ketenagakerjaan, mediator, pengantar kerja,
instruktur yang masih kurang memadai dan dukungan sarana dan
prasarana berupa alat operasional dan pendanaan yang tidak memadai;
26
B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015
1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “Bantul
Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”.Visi ini dirasakan sebagai
masih tetap relevan untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu di dalam RPJMD
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, visi pembangunan Kabupaten Bantul masih
tetap sama yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan
Agamis”.
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul
yangingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang
produktifprofesional,ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera,
dandemokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.
Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya
alammaupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga
mampumemberikan andil terhadap pembangunan daerah.
Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai
profesi, agar mereka betul betulmatang dan ahli di bidangnya masing-masing.
Tolok ukur profesionalismeini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan
kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang
diperlukan.
Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang
diterlantarkansehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di
manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan
kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh
terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka
mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa
mendatang.
Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak
dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud
kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib berpedoman pada
sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yangesensial untuk terciptanya
disiplin nasional.
Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib
kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan
27
danketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi
terpeliharanya stabilitas daerah.
Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin
kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.
Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat
serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang
menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak
mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang
bersandar pada kreativitas manusiawi.
Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul
telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa
kecukupan dan mutu pangan,sandang,papan,kesehatan,pendidikan,lapangan
pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman
dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya
masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda
pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah
menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa
tanggung jawab.
Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai
oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.Pentingnya aspek agama
tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi
harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua
agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.
2. MISI
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015 adalah:
MISI 1 :
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan
yang empatik
MISI 2 :
Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat,
cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
28
MISI 3 :
Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitapertumbuhan
ekonomi, pemerataan pendapatan berbasispengembangan ekonomi lokal, dan
pemberdayaan masyarakatyang responsif gender
MISI 4 :
Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan
penataan ruang dan pelestarian lingkungan
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis
strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin
dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur,dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator
sasaran.
3.1. Tujuan MISI 3 : Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan
peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan
tenaga kerja
Dengan sasaran :
a. Meningkatnya lapangan pekerjaan;
b. Meningkatnya keterampilan pencari kerja;
c. Meningkatnya perlindungan pekerja;
e. Terciptanya penempatan transmigran.
4. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ketiga :
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
4.1 . Strategi :
a. Peningkatan SDM
b. Memperluas lapangan pekerjaan
c. Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin
meningkatkan kesejahteraan pekerja
29
d. Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan pemerataan
kesejahteraan rakyat.
4.2. Kebijakan :
a. Perbaikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
b. Menciptakan wirausaha baru
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan
lapangan kerja
d. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
e. Mengoptimalkan pelayanan perpindahan transmigran
4.3. Program :
a. Peningkatan Kesempatan kerja
b. Perluasan Kerja
c. Penempatan Tenaga Kerja
d. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
e. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
f. Peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
g. Transmigrasi Umum.
C. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY
1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Visi dan Misi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun
2010 – 2014 sebagai berikut :
Visi :
Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, maka Visi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
lima tahun ke depan adalah : “TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN
MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING,
MANDIRI, DAN SEJAHTERA”
Misi :
Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi
sebagai berikut :
30
a. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan
masyarakat transmigrasi;
b. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan
penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar
negeri;
c. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja;
d. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
e. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan
penempatan transmigrasi;
f. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan
transmigrasi;
g. Menerapkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan
terpadu dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good
governance), meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja, dan
melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengelolaan data dan
informasi yang efektif.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian adalah :
a. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya
saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta
menciptakan wirausaha baru;
b. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan
penciptaan lapangan kerja;
c. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya
peran kelembagaan hubungan industrial;
d. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri
(independent),tidak memihak (fair treatment), profesional dan
seragam di seluruh Indonesia;
e. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan
usaha yang layak;
f. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan
kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru;
g. Mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, efektivitas pengawasan kinerja,
memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, serta
31
menyediakan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan
informasi publik.
Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2010 – 2014
adalah sebagai berikut :
a. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis
masyarakat sebanyak 700.000 orang;
b. Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja (bursa kerja) di 551
Kab/Kota, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak 8.000.000
orang;
c. Terbentuknya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit di 20.000
perusahaan serta LKS Tripartit di 33 provinsi dan 400 kab/kota;
d. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan dalam rangka
peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) di 300.000 perusahaan;
e. Terbangunnya 10 Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan
25 Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya
perpindahan dan penempatan 44.233 keluarga transmigran;
f. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas
sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi
untuk 86.200 keluarga (344.800 jiwa) di 478 permukiman transmigrasi
serta berkembangnya 18 kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat
pertumbuhan baru;
g. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel
dan bersih dari KKN serta meningkatnya pemanfaatan hasil
penelitian sebagai acuan perumusan kebijakan, serta meningkatnya
ketersediaan data dan informasi untuk kebijakan dan pelayanan
informasi.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY
Visi dan Misi Dinas
Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY 2012 –
2017 adalah sebagai berikut :
32
VISI :
“Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi, berkarakter,
berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungi dan produktif, serta mobilitas
penduduk yang sesuai kebutuhan potensi daerah”
MISI :
a. Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.
b. Menurunkan jumlah pengangguran.
c. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Dalam ruang wilayah Kabupaten Bantul, perkembangan dan
pertumbuhan Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan
tanah dan sebagainya;
2. Jumlah dan perkembangan penduduk;
3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia;
4. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur.
E. Penentuan Isu-isu Strategis
Analisis SWOT
Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi
dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di
dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut
dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program
penanganan kemiskinan dan pengangguran dalam strategi yang
dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi
semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah
Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk
membantu percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan
pengangguran adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan
33
memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
menangani pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Guna menurunkan jumlah penduduk miskin serta pengurangan
pengangguran, disusunlah strategi pembangunan bidang sosial,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dilakukan analis kekuatan,
kelemahan, ancaman maupun peluang (SWOT) dalam menjalankan strategi
tersebut, yaitu sebagai berikut :
34
Faktor Peluang : Tantangan :
Eksternal 1. Terbukanya peluang dan kesempatan bekerja dan berwirausaha;
2. Dana yang tersedia lewat APBN dan lembaga ekonomi yang lain;
3. Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
4. Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas terkait; 5. Adanya kerjasama antar daerah
6. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi
sosial).; 7. Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap
penyelenggaraan bidangketenagakerjaan dan
ketransmigrasian; 8. Adanya partisipasi aktif masyarakat;
10.Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi 11. Peluang kerja di luar Bantul
12.Kepercayaan dan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat
13. Keamanan yang kondusif 14.Pertumbuhan industry dan perkembangan sektor ekonomi
15.Prioritas Pertumbuhan pembangunan nasional bertumpu pada pertumbuhan ekonomi
16.Terbukanya Kabupaten dan Provinsi Luar Jawa untuk program Transmigrasi
17.Terbukanya hubungan industrial yang kondusif
1. Pengaruh globalisasi di semua sektor;
2. Teknologi yang belum mampu bersaing dengan negara lain
3. Perlindungan TKI luar negeri yang masih perlu disempurnakan;
4. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bantul;
5. Tingginya angka penduduk miskin;
6. Lapangan kerja formal semakin berkurang;
7. Permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian
8. Pertumbuhan ekonomi secara riil masih relative kecil
9. Kondisi keamanan dan proses rekonsiliasi yang belum selesai menyebabkan minat masyarakat untuk bertransmigrasi
berkurang
10. Masih adanya calo tenaga kerja yang beroperasi
35
Faktor
Internal
Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi : 1. Pembentukan Sruktur Organisasi
Disnakertrans
2. SDM yang mempunyai Kompetensi pada Dinas
3. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
4. Komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi
5. Banyak penduduk usia kerja produktif dan
berpendidikan tinggi
6. Banyak sumber daya alam yang bisa dikelola
7. Banyak usaha industry kecil dan menengah
8. Informasi dan komunikasi dengan dunia luar mudah diakses
9. Dukungan dan fasilitas yang tersedia untuk membuka peluang usaha
10. Komitmen Pemda tentang pengentasan kemiskinan
1. Memanfaatkan SDM yang tersedia untuk memantapkan kesempatan bekerja dan berwirausaha;
2. Peningkatan usaha meraih dana baik provinsi maupun pusat;
3. Peningkatan kerjasama dengan dinas/instansi terkait baik provinsi maupun pusat;
4. Peningkatan peran serta stakeholder dlm penanganan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
5. Peningkatan kualitas pelayanan UPT-BLK.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat dasar dan lanjutan untuk peningkatan kualitas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
7. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat dasar dan lanjutan untuk peningkatan kualitas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
8. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan dinas.
9. Membuka peluang kerja seluas-luasnya
10.Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produktif
11.Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pusat dan daerah tujuan dalam upaya penempatan transmigrasi
12.Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.
1. Peningkatan Akses masy thd program-program dinas melalui jaringan kemitraan;
2. Peningkatan Profesionalisme SDM untuk peningkatan kualitas pelayanan;
3. Optimalisasi dan koordinasi informasi, sinkronisasi dengan masyarakat;
4. Penerapan sistem reward and punishment bagi karyawan;
5. Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media serta pengembangan Website;
6. Koordinasi rutin antar instansi/orsos/LSM dan stakeholders;
7. Sistem mutasi pegawai dan penempatan yg sesuai dgn latar belakang pendidikan dan kompetensi;
8. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat.
36
Kelemahan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :
1. Posisi personil yang mudah berubah
karena sering adanya mutasi pegawai;
2. Kualitas teknis pegawai kurang memadai;
3. SDM yang memiliki kompetensi masih kurang;
4. Keterbatasan jumlah SDM baik tenaga
fungsional maupun staf 5. Tidak adanya sistem reward and
punishment bagi karyawan;
6. Kesulitan merubah mind set pegawai
dikarenakan terbentur oleh rutinitas sehingga kreatifitas terbatas;
7. Gedung kantor yang belum memadai,
sebagian kondisinya sudah tua dan luasnya kurang mencukupi;
8. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
9. Adanya jumlah penduduk miskin yang
masih tinggi; 10. Kesempatan pengembangan kapasitas
SDM terbatas;
11. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan
oleh TAPD;
12. Jiwa kewirausahaan tenaga yang tersedia
belum optimal
13. Kesempatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja
1. Meningkatkan kinerja organisasi dengan membangun pola kerja
yang efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan pada
masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2. Optimalisasi SDM Dinas dan UPT-BLK dalam penanganan di
bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Peningkatan kompetensi karyawan dan stakeholder dalam
pekerjaan;
4. Meningkatkan SDM Tenaga Kerja melalui pelatihan
5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan tenaga kerja yang ada
6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja
7. Optimalisasi komitmen dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
1. Peningkatan kompetensi SDM untuk mewujudkan
profesionalisme;
2. Optimalisasi publikasi / sosialisasi program untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak;
3. Merangsang prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan Koordinasi antar unsur pemerintah dan masyarakat.
37
14. Belum terintegrasinya lulusan
penddidikan dengan keinginan dunia usaha
15. Budaya masyarakat yang cenderung instan
16. Mobilitas penduduk tinggi
17. Masih adanya sebagian perusahaan belum melaksanakan dan mentaati
peraturan perundang undangan ketenagakerjaan
18. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mendukung Undang undan
ketenagakerjaan
38
ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan Analisis SWOT di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pencari Kerja, terdiri dari pelatihan
berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
2. Produktivitas tenaga kerja dan tenaga kerja yang berdaya saing;
3. Penempatan Tenaga Kerja, dengan terciptanya pelayanan penempatan
tenaga kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja;
4. Terlaksananya hubungan industrial yang kondusif dan terbentuknya
Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit serta LKS Tripartit, Serikat Pekerja,
Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan;
5. Terlaksananya perlindungan, kesejahteraan dan hak-hak pekerja.
6. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan dalam rangka
peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3);
7. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya
manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi;
8. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan
bersih dari KKN;
39
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
A. VISI
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten
Bantul tahun 2011-2015, Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat
Transmigrasi yang Berkualitas dan Sejahtera “
B. MISI :
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan mengacu pada RPJMD
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, terutama Misi 3 “ Meningkatkan
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan
pemberdayaan masyarakat yang responsif gender”, Visi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :
1. Menciptakan Tenaga Kerja terampil, Berkualitas dan Produktif.
2. Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja.
3. Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan memfasilitasi
perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara merata
4. Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin
meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Untuk mencapai misi yang ditetapkan Disnakertrans berpedoman
pada asas kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil, demokratis dan dapat
dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good
Govermance ) dengan karakteristik sebagai berikut :
1. Transparansi
2. Dapat dipertanggungjawabkan ( Akuntabel )
3. Demokratis
4. Pelayanan prima
5. Efektivitas dan efisiensi
6. Partisipasi.
40
C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis
strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
C.1. TUJUAN MISI 1
Mewujudkan tersedianya Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas dan Produktif
dengan sasaran :
a. Meningkatnya ketrampilan pencaker sesuai yang dibutuhkan
Pasar Kerja
b. Meningkatnya ketrampilan masyarakat miskin yang mampu
berwirausaha.
C.2. TUJUAN MISI 2
Mewujudkan Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
serta Melaksanakan Pendataan dan Menciptakan Informasi
Ketenagakerjaan dengan sasaran :
c. Meningkatnya lapangan pekerjaan
d. Terciptanya Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kerja
e. Tersedianya Data dan Informasi Ketenagakerjaan yang valid dan
berkualitas
C.3. TUJUAN MISI 3
Menciptakan keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui penyebaran
penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
a. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat
Transmigrasi
b. Terciptanya Optimalisasi pelayanan perpindahan/penempatan
transmigran.
41
C.4. TUJUAN MISI 4
Menciptakan Hubungan Kerja yang Kondusif dengan sasaran Perlindungan
dan Kesejahteraan Pekerja dengan sasaran :
a. Meningkatnya hak-hak pekerja
b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan pekerja
D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula
dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja
diperlukan indikator kinerja. Strategi, arah kebijakan, program, dan indikator
dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi. Adapun prioritas
pembangunan ditetapkan sebagai berikut :
D.1. Misi Pertama : “ Menciptakan Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas, dan
Produktif “
Strategi : Peningkatan SDM
Kebijakan : Perbaikan Mutu Tenaga Kerja
Program : Pelatihan bagi Pencari Kerja
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Kinerja :
INDIKATOR SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
a. Pelatihan bagi
Pencari Kerja
Orang 720 800 960 1.120 1.400
D.2. Misi Kedua : “Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja”
Strategi :
1. Memperluas lapangan pekerjaan
2. Menfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan pasar kerja
42
Kebijakan :
1. Menciptakan Wira Usaha Baru
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam
Menciptakan Lapangan Kerja
Program :
1. Perluasan Kerja
2. Penempatan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja :
INDIKATOR SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
a.
b.
Perluasan Kerja
Penempatan Tenaga
Kerja
Orang
Orang
400
2.000
400
2.200
2300
2.500
2500
2.700
2700
3.000
D.3. Misi Ketiga “Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan
memfasilitasi perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
secara merata”
Strategi : Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan
kesejahteraan rakyat
Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan perpindahan
Program : Transmigrasi Umum
Indikator Kinerja :
INDIKATOR SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
a
.
Penempatan
Transmigrasi
KK 100 100 75 75 75
D.4. Misi Keempat
“Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin
meningkatkan kesejahteraan pekerja”
Strategi : Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang
semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja
Kebijakan : Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
43
Program :
1. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2. Peningkatan Norma Kerja serta Norma Keselamatan dan
Kesejahteraan Kerja
Indikator :
INDIKATOR SAT 2011 2012 2013 2014 2015
a.
b.
c.
d.
e
f.
Peningkatan Jumlah SP
Peningkatan Jumlah PP
Peningkatan Jumlah PKB
Peningkatan Jumlah LK
Bipartit
Penyelesaian sengketa
Peningkatan Kepesertaan
Jamsostek
Perush
Perush
Perush
Perush
.
%.
Orang
50
163
40
65
100
19000
50
165
40
65
100
20033
53
170
45
70
100
20673
55
175
50
75
100
20900
60
185
57
80
100
21000
Untuk melihat secara lengkap Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dapat dilihat
pada Tabel 4 (lampiran)
44
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).
Penyajian bagian ini ditampilkan dalam Tabel 5 (lampiran)
45
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gunungkidul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul 2011 – 2015.
Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam
Tabel 6 (lampiran)
46
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Review Satuan Kerja Pemerintah
Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2011
– 2015 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan
program serta kebijakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesuai Visi dan Misi dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 merupakan penjabaran dari visi misi tujuan dan
sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang
dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 dalam
mendukung agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian Rencana Strategis ini tetap harus dieavaluasi
setiap tahunnya demi penyempurnaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
kondisi yang dinamis dan perkembangan jaman.
Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja
Dinas yang mana setiap tahun akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan
ataupun penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sehingga kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin meningkat dan akhirnya
dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi/mengatasi masalah
di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 17 Maret 2014
Kepala,
SUSANTO, SH, MM NIP. 195809171986031006
