BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakangbkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Evalap/LAKIN 2017 PDCP_FINAL.pdf · BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan pembangunan pertanian

LAPORAN KINERJA PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN 2017 1

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi dasar pelaksanaan program dankegiatan pada periode tahun 2015-2019 adalah Rencana PembangunanPertanian Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RencanaStrategik (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Badan KetahananPangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pertanianmelaksanakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Renstra Badan KetahananPangan Tahun 2015-2019 sebagai tindak lanjut dari RPJMN dan RenstraKementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan khususnyaterkait dengan aspek distribusi, harga, dan cadangan pangan yang dilaksanakanoleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, dijabarkan dalam RenstraPusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019. Jangka waktupelaksanaan Renstra selama 5 tahun diimplementasikan melalui Rencana KinerjaTahunan (RKT), Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Daftar PelaksanaanAnggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja (PK) sebagai pedoman pelaksanaankinerja selama satu tahun.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan negara, setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenanganpengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkanperencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud harus disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yangberkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.Selain itu, pertanggungjawaban harus dilakukan melalui sistem akuntabilitassecara periodik dan melembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salahsatu unit Eselon II lingkup BKP, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan perlumenyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan,serta lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yangberkewenangan.


2

Salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang PedomanEvaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam menyusun laporan kinerja sebagaibentuk pertanggungjawaban dari capaian kinerja selama tahun 2015 mengacupada peraturan tersebut.

Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan diwujudkandalam sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan strategis,perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja.Untuk itu, laporan kinerja ini didasarkan pada Renstra Pusat Distribusi danCadangan Pangan Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017, Rencana Kerja dan AnggaranKelembagaan Lembaga (RKAKL) Tahun 2017, Penetapan Kinerja (PK) BadanKetahanan Pangan Tahun 2017, serta Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusidan Cadangan Pangan Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2017 disusunsebagai pertanggungjawaban kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangankepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja PusatDistribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaselama tahun 2017.

C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Distribusi danCadangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusankebijakan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. Dalam melaksanakantugas tersebut Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:


3

a. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasidistribusi pangan;

b. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasiharga pangan; dan

c. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasicadangan pangan.

2. Struktur Organisasi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Pusat Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan sebagia unit kerja Eselon II terdiridari 3 Bidang (Eselon III) dan 6 Sub Bidang (Eselon IV), yaitu:

a. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:

a) Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan, dan

b) Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

b. Bidang Harga Pangan, terdiri dari:

a) Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen; dan

b) Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen.

c. Bidang Cadangan Pangan, terdiri dari:

a) Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat; dan

b) Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah.

d. Kelompok Jabatan Fungsional


4

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

1. Visi

Mengacu kepada tugas pokok, fungsi, dan mandat yang diberikan kepada PusatDistribusi dan Cadangan Pangan, serta mengacu kepada arah kebijakanpembangunan pertanian dan ketahanan pangan, Pusat Distribusi dan CadanganPangan pada tahun 2015-2019 mempunyai visi: “Menjadi institusi yang handaldan aspiratif dalam memantapkan sistem distribusi, cadangan pangan danstabilisasi harga.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Pusat

Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan

sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

b. Peningkatan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi,

cadangan pangan dan stabilisasi harga;

c. Peningkatan kualitas pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem distribusi,


d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan sistem distribusi, cadangan pangan dan

stabilisasi harga;

e. Peningkatan kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam pemantapansistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

3. Tujuan

Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode tahun 2015-2019

adalah memantapkan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga,

dengan:


5

a. Memperkuat kelembagaan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga

dan penyediaan pangan;

b. Meningkatkan model pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem distribusi,


c. Menyediakan data dan informasi hasil pemantauan, pengkajian, dan evaluasi

untuk bahan perumusan kebijakan distribusi, harga, dan cadangan pangan;

dan;

d. Meningkatkan kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam pemantapan

sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga.

4. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan padatahun 2017 adalah meningkatnya pemantapan distribusi, stabilisasi harga, dancadangan pangan, yaitu melalui:

a. Penumbuhan, pengembangan dan kemandirian Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (LDPM), Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/Toko Tani

Indonesia (TTI) dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

b. Penyediaan instrument pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem

distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

c. Tersedianya data dan informasi sistem distribusi, cadangan pangan dan harga

pangan yang akurat dan terkini.

d. Meningkatnya kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam melakukan

pemantapan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga.

5. Indikator Tujuan

a. Meningkatnya peran kelembagaan distribusi pangan untuk menjaga

stabilitas harga dan penyediaan pangan;

b. Tersedianya model pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem

distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

c. Tersedianya data dan informasi hasil pemantauan, pengkajian, dan

evaluasi untuk bahan perumusan kebijakan distribusi, harga, dan cadangan

pangan; dan;


6

d. Meningkatnya kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam pemantapan

sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga

6. Indikator Sasaran

Untuk mencapai indikator sasaran Pusat Distribusi dan Cadangan Panganpada tahun 2017 melalui:

a. Pengembangan 898 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat melalui 2.000Toko Tani Indonesia;

b. Penguatan 98 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM),c. Data dan informasi pasokan dan harga pangan strategis tingkat produsen

dan konsumen sebanyak 35 lokasi;d. Penyediaan data dan informasi tentang distribusi, harga, dan cadangan

pangan strategis sebanyak 3 laporan.e. Penyediaan Kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan sebanyak 3

laporan;

7. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan,maka program yang akan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan CadanganPangan pada tahun 2015-2019 adalah Program Peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan utamanya adalahPengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankankepada Pusat distribusi dan Cadangan Pangan, maka akan ditempuh melaluipelaksanaan 7 kegiatan prioritas, serta kegiatan pendukung program internalmaupun ekternal Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Rincian kebijakan,program, kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan olehPusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015-2019 seperti padaTabel 1.


7

Tabel 1. Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pusat Distribusi dan CadanganPangan Tahun 2015-2019

Kebijakan/Program

KegiatanUtama Kegiatan

Kebijakan:PembangunanKetahananPangan.

Program:PeningkatanDiversifikasi danKetahananPanganMasyarakat.

PengembanganSistemDistribusi danStabilitas HargaPangan

1. Pengembangan Usaha PanganMasyarakat (PUPM)/TTI

2. Penguatan Lembaga DistribusiPangan Masyarakat (LDPM)

3. Data dan informasi pasokan danharga pangan

4. Penyediaan data dan informasitentang distribusi, harga, dancadangan pangan strategis

5. Kajian Responsif dan AntisipatifDistribusi Pangan

B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017

Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2017merupakan bagian dari pernyataan kinerja/perjanjian antara Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Menteri Pertanian. Berdasarkan Indikator KinerjaUtama (IKU) Badan Ketahanan Pangan, penetapan kinerja kegiatan PusatDistribusi dan Cadangan Pangan yang menjadi acuan atau tolak ukur evaluasiakuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 seperti disajikan padaTabel 2.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2017

SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnyapemantapandistribusi danhargapangan.

1. Pengembangan Usaha PanganMasyarakat/Toko Tani Indonesia

2. Jumlah kelembagaan distribusipangan masyarakat dan CadanganPangan yang diberdayakan.

3. Stabilisasi harga pangan pokok danstrategis

898 Gapoktan/2.000 TTI

98 Unit

35 Lokasi

Jumlah Anggaran: Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan StabilitasHarga Pangan Tahun 2017 sebesar Rp 21.159.080.000,-

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017


8

Implementasi dari Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, yaitu

sebagai berikut:

1. Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebanyak 898

Gapoktan melalui 2.000 Toko Tani Indonesia.

2. Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan

sebanyak 98 gapoktan.

3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan sebanyak 35 lokasi.

4. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan 3 laporan.

5. Kajian responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan sebanyak 3 laporan.

Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga

(RKA-KL) tahun 2017, pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Distribusi dan

Cadangan Pangan terangkum dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.


9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2017

Penilaian capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bergantung

kepada kriteria capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut

dilakukan dengan maksud: (1) membantu memperbaiki capaian kinerja Pusat

Distribusi dan Cadangan pangan yang terfokus kepada program unit kerja; (2)

ukuran kinerja berguna untuk pengalokasian sumberdaya dan perumusan

kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan; dan (3) mempertanggungjawabkan

kepada publik khususnya dalam perbaikan pelaksanaan kinerja. Hal tersebut

dapat membantu pimpinan dalam menilai suatu pelaksanaan strategi untuk

pencapaian tujuan/sasaran.

Kriteria keberhasilan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja lebih besar dari 100 persen;

2. Berhasil : jika capaian kinerja antara 80 -100 persen;

3. Cukup berhasil : jika capaian kinerja antara 60 – 79 persen; dan

4. Tidak berhasil : jika capaian kinerja di bawah 60 persen.

Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun Anggaran

2017, diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan yaitu meningkatnya pemantapan distribusi, stabilitas harga, dan cadangan

pangan. Sasaran kegiatan diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:

1. Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang diberdayakan dan

Toko Tani Indonesia sebagai mitra;

2. Jumlah Lembaga Distribustri Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan;

3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi;

4. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan

5. Laporan kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan

Capaian Kinerja dimaksud tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai

dengan pernyataan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dengan Kepala Badan Ketahanan


10

Pangan. Hasil capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2017

disajikan pada Tabel 3.

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2017 untuk 5

(lima) indikator kinerja utama dikategorikan sangat berhasil (rata-rata 101,39

persen), dengan rincian:

1. Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang diberdayakan

mencapai 98,37 persen dengan kategori “berhasil” dan Toko Tani Indonesia

sebagai mitra mencapai 121,65 persen dengan kategori “sangat berhasil”;

2. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang diberdayakan mencapai

96,94 persen, dengan kategori berhasil”;

3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi mencapai 100 persen

dengan kategori “berhasil”;

4. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan mencapai 100 persen

dengan kategori “berhasil”

5. Laporan kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan mencapai 100

persen dengan kategori “berhasil”.


11

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2017

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % CapaianKinerja

Meningkatnyapemantapandistribusi danharga pangan

1. Jumlah Lembaga UsahaPangan Masyarakat(LUPM) yang diberdayakandan Toko Tani Indonesiasebagai mitra

898Gapoktan/2.000 TTI

890Gapoktan/2.433 TTI

98,37/121,69

2. Jumlah LembagaDistribustri PanganMasyarakat (LDPM) yangdiberdayakan

248Gapoktan

248Gapoktan 96,94

3. Data dan informasipasokan dan harga panganprovinsi.

35Lokasi

35Lokasi 100,00

4. Informasi kondisi distribusi,harga dan cadanganpangan.

3Laporan

3Laporan 100,00

5. Laporan kajian responsifdan antisipatif distribusipangan

1Judul

1Judul 100,00

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2017 apabiladibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2016)dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan apabila dibandingkan dengan targetkinerja dalam Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan PanganTahun 2017, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang diberdayakanmencapai 98,37 persen dengan kategori “berhasil” dan Toko Tani Indonesiasebagai mitra mencapai 121,65 persen dengan kategori “sangat berhasil”;dibandingkan dengan tahun 2016 adalah 111,3 persen.

pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun 2017 adalah 96,94persen dengan kategori ”berhasil” lebih tinggi daipada tahun 2016, realisasipemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun 2016 adalah 94,72persen dengan kategori ”berhasil”. Untuk Tahun 2015 realisasinya sebesar 99,42persen.

Capaian kinerja kegiatan data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsipada tahun 2017 mencapai 100 persen dengan kategori ”berhasil”, sama dengan


12

capaian tahun 2016. Namun apabila dilihat output capaian kinerja, pada tahun2017 mencapai 35 laporan, sama dengan tahun 2016.

Kegiatan data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan padatahun 2017 terealisasi 100 persen dengan kategori ”berhasil”, sama dengancapaian tahun 2014-2016. Apabila dilihat volume output kegiatan, capaian padatahun 2017 sebanyak 3 laporan sama degan volume tahun 2014 - 2016. Hasilevaluasi dan analisis capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangantahun 2017 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia

Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam

mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah

Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun2010 – 2017

Indikator KinerjaUtama

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

RealisasiCapaianKinerja

(%)Realisa

siCapaianKinerja

(%)Realisasi Capaian

Kinerja (%) RealisasiCapaianKinerja

(%)

1. Lembaga UsahaPanganMasyarakat/TokoTani Indonesia

- - - -492 unit/1.320 TTI

98,40/132

898 unit/1.113 TTI

89,37/111,3

2. Jumlahkelembagaandistribusi panganmasyarakat yangdiberdayakan.

359unit

95,99343unit

95,81323unit

94,72unit

98unit

96,94

3. Data daninformasipasokan danharga panganprovinsi.

33Laporan

100 35laporan 100

35laporan

10035

laporan100

4. Data daninformasi kondisidistribusi, harga,dan cadanganpangan.

7Laporan

1007

Laporan100

3Laporan

1003

Laporan100

5. Jumlah kajianresponsif danantisipatifdistribusi pangan

1Judul

1001

Judul100

1Judul

1003

Laporan100


13

untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai

distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat

ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar

antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client

(pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku

usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan marketpower oleh pelaku usaha

tertentu. Kegiatan PUPM telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 di 32 (tiga

puluh dua) provinsi. Pada Tahun 2017 dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi Provinsi

Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan

Nusa Tenggara Barat sesuai dengan karakteristik sentra pangan yang dimiliki,

berkewajiban memasok bahan pangan pokok dan strategis ke TTI di wilayah

Jabodetabek dan TTI lokal di wilayah Gapoktan.

Gapoktan PUPM Tahap Penumbuhan untuk komoditas beras volume pembelian

gabah dari petani sebanyak 12.495,74 ton dan jumlah volume penyaluran beras

ke TTI sebesar 7.817,65 ton. Tertinggi pembelian gabah dilakasankan oleh

Provinsi Banten sebanyak 5.593,37 ton sedangkan yang terendah yaitu Provinsi

Jawa Timur hanya membeli gabah dari petani sebanyak 274,19 ton. Begitu juga

dengan penyaluran beras ke TTI volume tertinggi yaitu Provinsi Banten sebanyak

3.467,86 ton sedangkan terendah Provinsi Jawa Timur sebanyak 170 ton.

Tabel 5. Perkembangan Pembelian dan Penyaluran Komoditas Beras GapoktanTahap Penumbuhan Tahun 2017

(Satuan kg)

No ProvinsiTotal Volume Beli Gabah

Dari PetaniVolume PenyaluranBeras keTingkat TTI

1 Jabar 4,246,625 2,697,6432 Jateng 790,323 490,0003 Jatim 274,194 170,0004 Sumsel 764,038 479,2605 Lampung 827,202 512,8656 Banten 5,593,363 3,467,885

12,495,744 7,817,653 Jumlah


14

Komoditas cabai merah untuk Gapoktan tahap penumbuhan, total volume

pembelian cabai merah di 3 (tiga) provinsi sebanyak 508,89 ton dan volume cabai

merah yang disalurkan kepada TTI sebanyak 507,99 ton. Provinsi Jawa Barat

merupakan provinsi tertinggi yang membeli cabai dari petani yaitu sebanyak

351,35 ton disusul oleh provinsi Jawa Timur sebanyak 92,58 ton kemudian

terendah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 64,97 ton. Secara rinci dapat dilihat

pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Perkembangan Pembelian dan Penyaluran Komoditas Cabai MerahGapoktan Tahap Penumbuhan Tahun 2017

(Satuan kg)

No Provinsi Total Volume Beli darPetani

Volume Penyaluranketingkat TTI

1 Jawa Barat 351,352 351,3522 Jawa Timur 92,577 91,9903 Jawa Tengah 64,964 64,645

Jumlah 508,893 507,987

Gapoktan yang melakukan pembelian bawang merah di 4 (empat) provinsi

sebanyak 49 Gapoktan yang tersebar di 4 (empat) Provinsi yaitu 13 Gapoktan di

Provinsi Jawa Barat, 49 Gapoktan di Provinsi Jawa Tengah, 27 Gapoktan di

Provinsi Jawa Timur, dan 10 Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Tabel 5. perkembangan pembelian komoditas bawang merah tahap

penumbuhan, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang melakukan

pembelian bawang merah tertinggi yaitu sebanyak 297,10 ton sedangkan

terendah dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 11,91 ton.

Tabel 7. Perkembangan Pembelian dan Penyaluran Komoditas Bawang MerahGapoktan Tahap Penumbuhan Tahun 2017

(Satuan kg)

No Provinsi Total Volume Beli darPetani

Volume Penyaluranketingkat TTI

1 Jawa Barat 297,103 297,1032 Jawa Timur 11,910 1,1653 Jawa Tengah 121,272 102,7524 NTB 212,466 191,433

Jumlah 642,751 592,453


15

Berdasarkan Tabel 8. laporan perkembangan pembelian dan penyaluran

komoditas beras gapoktan tahap pengembangan Tahun 2017,Gapoktan yang

memasuki tahap pengembangan tersebar di 31 provinsi dengan jumlah Gapoktan

493 (empat ratus Sembilan puluh tiga). Total volume pembelian gabah dari petani

yang dilaksanakan oleh Gapoktan tahap pengembangan sebanyak 26.505 ton

sedangkan penjualan beras kepada TTI sebanyak 15.835 ton.

Volume pembelian gabah terbesar di wilayah Jawa dicapai oleh Provinsi Jawa

Barat yaitu 4.354 ton sedangkan yang terendah Provinsi Jawa Timur hanya 229

ton. Untuk wilayah Sumatera tertinggi volume pembelian gabah dicapai oleh

Provinsi Lampung sebesar 2.150 ton sedangkan terendah Provinsi Bengkulu

sebesar 26 ton. Wilayah Sulawesi tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan

sebesar 2.303 ton sedangkan terendah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat

sebesar 187 ton. Untuk wilayah Papua dan Maluku tertinggi dicapai oleh Provinsi

Papua Barat sebesar 18 ton sedangkan terendah dicapai oleh Provinsi Maluku

Utara sebesar 5 ton.

Volume penjualan beras ke TTI terbesar di wilayah Jawa dicapai oleh Provinsi

Jawa Barat yaitu 2.684 ton sedangkan yang terendah Provinsi Jawa Timur hanya

142 ton. Untuk wilayah Sumatera tertinggi volume pembelian gabah dicapai oleh

Provinsi Lampung sebesar 1.333 ton sedangkan terendah Provinsi Bengkulu

sebesar 16 ton. Wilayah Sulawesi tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan

sebesar 1.428 ton sedangkan terendah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat

sebesar 116 ton. Untuk wilayah Papua dan Maluku tertinggi dicapai oleh Provinsi

Papua Barat sebesar 11 ton sedangkan terendah dicapai oleh Provinsi Maluku

Utara sebesar 3 ton.


16

Tabel 8. Perkembangan Pembelian dan Penyaluran Komoditas Beras GapoktanTahap Pengembangan Tahun 2017

(Satuan kg)

No ProvinsiTotal Volume Beli Gabah

Dari Petani (Kg)Penjualan Beras ke TTI

(Kg)1 Aceh 276,137 171,2052 Sumatera Utara 2,091,619 1,296,8043 Riau 452,195 280,3614 Sumatera Barat 336,768 208,7965 Jambi 492,113 305,1106 Bengkulu 26,532 16,4507 Bangka Belitung 163,713 101,5028 Sumatera Selatan 1,687,056 1,045,9759 Lampung 2,150,411 1,333,255

10 Banten 3,306,855 1,815,00011 Jawa Barat 4,353,778 2,683,87812 Jawa Tengah 3,881,647 2,058,66613 DIY 810,487 502,50214 Jawa Timur 228,731 14181315 Bali 276,366 171,34716 NTB 835,668 518,11417 NTT 93,152 57,75418 Kalimantan Barat 258,398 160,20719 Kalimantan Selatan 99,898 61,93720 Kalimantan Tengah 308,016 190,97021 Kalimantan Timur 219,161 135,88022 Sulawesi Selatan 2,302,695 1,427,67123 Sulawesi Barat 187,023 115,95424 Sulawesi Tengah 364,950 226,26925 Sulawesi Tenggara 539,989 334,79326 Gorontalo 560,431 347,46727 Sulawesi Utara 151,415 93,87728 Maluku 9,677 6,00029 Maluku Utara 5,089 3,15530 Papua 17,439 10,81231 Papua Barat 18,029 11,178

26,505,439 15,834,702Jumlah

Dalam rangka memfasilitasi kegiatan PUPM melalui TTI dengan memudahkan

konsumen menjangkau komoditas pangan yang langsung berasal dari

Gapoktan/LUPM dan memberikan kesempatan Gapoktan/supplier pangan untuk


17

memasarkan langsung komoditasnya serta upaya pengendalian harga agar

sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, maka sejak tahun 2016 dibentuk

Toko Tani Indonesia Center (TTIC). TTIC dapat memberikan kontribusi dalam

kelancaran distribusi pangan, pemasaran komoditas pangan ke masyarakat

dengan harga yang terjangkau, ketersediaan pasokan, kemudahan akses dalam

mendapatkan pangan murah. TTIC merupakan sarana atau wadah

Gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan komoditas

pangan hasil produksi pertanian khususnya beras, cabai merah keriting, dan

bawang merah yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan

lainnya. Keberadaan TTIC diharapkan mampu memangkas mata rantai distribusi

komoditas pangan yang dipasarkan langsung melalui TTI dan TTIC sehingga

harga dapat selalu dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada

umumnya.

TTIC mulai dirasakan keberadaannya, dikenal dan dibutuhkan masyarakat

khusunya di wilayah Jabodetabek saat TTIC memberikan pelayanan melalui gelar

pangan murah pada bulan Ramadhan 2017, menjelang Hari Raya Indul Fitri dan

Indul Adha, menjelang natal dan tahun baru, dengan menyaji ketersediaan

pangan pokok di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan tingkat

harga terjangkau dan relatif stabil terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional

(HKBN). Pengembangan dan upaya pengenalan TTIC terus dilaksanakan dengan

mengadakan gelar pangan murah yang rutin dilaksanakan di Jabodetabek, dan

dengan dibukanya outlet beras Toko Tani Indonesia di Pasar Induk Beras

Cipinang (PIBC) Jakarta Timur, hal ini untuk menunjukan eksistensi Toko Tani

Indonesia dalam upaya stabilisasi harga pangan.

Pasokan komoditas pangan di TTIC berasal dari LUPM/Gapoktan pelaksana

kegiatan PUPM yaitu dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Lampung, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Pengadaan komoditas

pangan Gapoktan/LUPM di TTIC ditangani oleh bidang pengadaan yang

mempunyai tugas antara lain mengatur jadwal pengiriman dari LUPM ke TTIC,

terutama komoditas beras, bawang merah, dan cabai merah. Pengaturan tersebut

sebagai upaya pengendalian stok agar disesuaikan dengan kebutuhan. Stok


18

komoditas ini pada tahapan selanjutnya akan dikirimkan oleh bidang distribusi

TTIC ke TTI di wilayah Jabodetabek. Sejak bulan April sampai dengan Desember

2017, TTIC telah menerima pasokan komoditas pangan yaitu : (a) beras 640.182

Kg, (b) bawang merah 48.981 Kg dan cabai merah 18.811 Kg seperti terlihat pada

Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah pengadaan per komoditas dari LUPM yang diterima TTIC(satuan/kg)

APRIL 88,150 200 1,755MEI 133,361 17,764 9,363JUNI 103,396 10,020 6,256JULI 30,279 510 861AGUSTUS 50,777 5,310 -SEPTEMBER 52,880 4,520 484OKTOBER 103,740 2,910 -NOVEMBER 51,540 5,679 93DESEMBER 26,060 2,068 -TOTAL 640,182 48,981 18,811

BAWANGMERAH

CABAI MERAHKERITING

BLN/KOMODITAS BERAS

Tabel 9 diatas menunjukan jumlah pasokan tertinggi terjadi pada bulan Mei danbulan Juni karena bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan.Sedangkan Lonjakan jumlah pengadaan pangan tertinggi terjadi pada bulan Meikarena pada bulan tersebut waktu pencairan dana pemerintah ke rekeningLUPM/Poktan/ Gapoktan. Data pengadaan komoditas TTIC ditunjukan dalamgrafik 1.

Grafik 1. Pengadaan Komoditas LUPM


19

Dari 406 LUPM/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah, tercatat 181 LUPM

yang sudah pernah menyalurkan komoditasnya ke TTIC sejak bulan April sampai

Bulan Desember 2017. LUPM dari Provinsi Banten merupakan pemasok terbesar

untuk komoditas beras yaitu sebanyak yaitu 65 Gapoktan/LUPM (36 %) seperti

terlihat pada tabel 10.

Tabel 10. Jumlah LUPM/Gapoktan yang sudah mengirimkan produk Ke TTICNO LUPM/GAPOKTAN/POKTAN JUMLAH LUPM AKTIF

1 NUSA TENGGARA BARAT 1

2 JAWA BARAT 61

3 BANTEN 65

4 LAMPUNG 115 SUMATERA SELATAN 156 JAWA TENGAH 227 JAWA TIMUR 6

TOTAL 181

Grafik 2 : Jumlah LUPM/Gapoktan aktif bulan April – desember 2017

TTIC mempunyai kewajiban menyalurkan bahan pangan pokok dan strategis

kepada (1) Toko Tani Indonesia, (2) Outlet TTIC, dan (3) Gelar Pangan

Murah. TTIC saat ini telah memasok 762 TTI di wilayah JABODETABEK.

Selangkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.


20

Tabel 11. Jumlah TTI yang dipasok oleh TTIC di wilayah JABODETABEK

DKI JAKARTA Jakarta Selatan 121Jakarta Pusat 33Jakarta Timur 137Jakarta Utara 55Jakarta Barat 49

JAWA BARAT Bogor 127Depok 60Bekasi 41

BANTEN Tangerang 139TOTAL 762

PROVINSIKABUPATEN/

KOTAJUMLAH

TTI

Tabel 12 menunjukkan jumlah pasokan bahan pangan per bulan ke TTI di

Jabodetabek, kenaikan tertinggi penyaluran ke TTI pada bulan Mei, hal ini

dikarenakan tingkat permintaan penyaluran dari TTI cukup tinggi yaitu

menjelang Ramadhan sehingga pasokan atau penyalurannya meningkat.

Tabel 12. Jumlah penyaluran atau distribusi per komoditas ke TTI

BERASBAWANG

MERAHCABAI MERAH

KERITINGGULA

BAWANGPUTIH

MINYAKGORENG

TEPUNGTERIGU

APRIL 41.623 837 680 4.578 6.152 - -MEI 70.223 3.172 1.385 5.839 2.365 9.033 296JUNI 44.120 1.930 487 3.190 2.782 5.035 1.072JULI 33.494 96 338 3.098 2.697 6.484 36AGUSTUS 18.292 2.272 - 2.267 2.702,5 3.731 -SEPTEMBER 15.360 982 - 1.580 833 3.696 -OKTOBER 56.357 1.168 - 1.447 1.913 5.281 -NOPEMBER 16.645 474 - 150 470 648 -DESEMBER 3.570 180 - 304 252 660 -TOTAL 299.684 11.110 2.889 22.453 20.166 34.568 1.404

Penyaluran produk Gapoktan tidak hanya melalui TTI, tetapi juga TTIC

sebagai outlet (etalase) yang dapat melayani pembelian dari masyarakat di

sekitar gedung TTIC. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.


21

Tabel 13. Jumlah Penyaluran Bahan Pangan Melalui Outlet TTIC (Kg)

BERASBAWANG

MERAHCABAI MERAH

KERITINGGULA

BAWANGPUTIH

MINYAKGORENG

TEPUNGTERIGU

APRIL 16.750 834 1.489 6.892 3 - -MEI 27.416 1.783 1.729 5.731 1.588 3.719 178JUNI 25.822 2.053 1.618 4.812 2.557 4.976 1.063JULI 23.762 402 688 2.448 1.989 3.458 183AGUSTUS 26.933 984 35 2.704 1.996,5 4.298 -SEPTEMBER 23.429 1.881 - 3.121 1.094 4.229 -OKTOBER 46.970 1.160 - 5.425 1.528,5 4.013 -NOPEMBER 37.405 1.495 93 1.771 1.352 2.291 -DESEMBER 26.673 2.362 - 3.286 1.861 2.281 -TOTAL 255.160 12.953 5.652 36.190 13.968 29.265 1.424

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa penyaluran melalui outlet TTIC pada

bulan Mei dan bulan Juni menunjukan angka yang cukup tinggi. Hal ini

terjadi dikarenakan tingkat konsumsi dari masyarakat yang tinggi dalam

menghadapi bulan puasa dan lebaran. Pada bulan Oktober terjadi kenaikan

yang signifikan sehubungan dengan ada peningkatan harga di beberapa

pasar Jakarta dan masyarakat yang terdekat memilih membeli bahan

pangan di TTIC.

Gelar Pangan Murah atau Bazar juga merupakan salah satu cara

pendistribusian bahan pangan ke masyarakat sebagai upaya menjaga

stabilisasi harga dan pasokan bahan pangan. Gelar Pangan Murah

dilakukan pada saat-saat tertentu seperti saat terjadi kenaikan harga

pangan, partisipasi dalam event Bazar/Pasar Murah yang dilaksanakan oleh

instansi lain atau permintaan khusus lainnya sebagai bentuk kerjasama

dengan pihak lain.

Jumlah bahan pangan dari Gapoktan/LUPM untuk Gelar Pangan Murah dari

bulan April sampai dengan Desember 2017 adalah : (a) beras 86.265 Kg, (b)

bawang merah 13.298 Kg, (c) cabai merah 5.818 Kg. Penyaluran per

komoditi per bulan dapat dilihat pada Tabel 14.


22

Tabel 14. Jumlah Penyaluran Bahan Pangan Melalui Gelar Pangan Murah(Kg)

BERASBAWANG

MERAHCABAI MERAH

KERITINGGULA

BAWANGPUTIH

MINYAKGORENG

TEPUNGTERIGU

APRIL 3.005 288 162 148 288 - -MEI 12.153 3.039 2.891 3.753 3.039 1.628 546JUNI 40.636 5.803 2.192 4.869 5.803 4.608 1.776JULI - 100 - - - 3.555 30AGUSTUS 5.615 625 20 797 925 1.096 -SEPTEMBER 4.744 1.249 553 1.700 1.249 288 -OKTOBER 10.967 918 - 1.094 858 144 -NOPEMBER 6.435 885 - 412 1.029 857 -DESEMBER 2.710 393 - 520 456 324 -TOTAL 86.265 13.298 5.818 13.293 13.646 12.500 2.352

Terjadi peningkatan penyaluran untuk gelar pangan murah di bulan Mei dan

bulan Juni, hal tersebut disebabkan oleh melonjaknya permintaan di wilayah

Jabodetabek disaat menghadapi bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya

Idul Fitri. Antusias masyarakat akan pangan dengan harga terjangkau serta

adanya banyaknya permintaan gelar pangan murah dari beberapa instansi

untuk bekerjasama melalui kegiatan gelar pangan murah.

Untuk meningkatkan pelayanan TTIC agar dapat melayani masyarakat secara

lebih luas, mudah dan murah serta merespon perkembangan ekonomi digital,

telah di launching “Toko Tani Indonesia Online” yang dikembangkan bersama

dengan PT Bumi Pangan Digdaya (BPD). Sistem ini merancang platform B2B

e-commerce yang melibatkan Gapoktan, TTI, dan Perbankan.

Manfaat dari platform ini adalah: (1) ketersediaan informasi stock baik di sisiGapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI), (2) kepastian pengiriman danmonitoring proses pengiriman, (3) jaminan kontinuitas supply, (4) minimisasicost distribusi, (5) adanya kepastian harga dan stock yang bisa dibelimasyarakat, dan (6) informasi akses lokasi TTI terdekat bagi masyarakat.

2. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)Pelaksanaan Kegiatan Penguatan LDPM tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan

dengan PMK No.168/PMK.05.2016 yang diubah dengan PMK

No.173/PMK.05.2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, yang dilaksanakan dari Tahap

Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca

Kemandirian. Dukungan dana Bantuan Pemerintah diberikan kepada Gapoktan


23

Tahap Pengembangan sebesar Rp. 50 juta. Untuk tahun ketiga Tahap

Kemandirian, tidak diberikan dana pendampingan, tetapi tetap dilaksanakan

pembinaan, pengawalan dan pendamping dari Tim Teknis Propinsi dan

Kabupaten/Kota.

Mengacu kepada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Distribusi dan

Cadangan Pangan Tahun 2017, target kelembagaan distribusi pangan

masyarakat yang diberdayakan (tahap pengembangan) pada Tahun 2017 adalah

sebanyak 98 Gapoktan).

Penetapan target kegiatan Penguatan-LDPM berbeda dengan tahun sebelumnya.

Jika pada tahun sebelumnya, target/sasaran kegiatan meliputi Gapoktan Tahap

Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian, pada Tahun 2017 target hanya

meliputi Gapoktan Tahap Pengembangan sejumlah 98 Gapoktan. Pada Tahun

2017 tidak lagi dialokasikan dana bantuan pemerintah untuk penumbuhan serta

pendampingan dan pembinaan untuk tahap kemandirian.

Realisasi pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan pada tahun

2017 adalah 95 atau mencapai 96,94 persen dari target 98 Gapoktan, sudah

mencairkan dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan senilai Rp.50 juta.

Sesuai pedoman teknis kegiatan, dana bantuan pemerintah tersebut digunakan

untuk modal pembelian gabah/jagung bagi kegiatan distribusi pangan. Provinsi

yang tidak mencapai 100 persen dalam pencairan dana bantuan pemerintah

Tahap Pengembangan adalah Provinsi Jawa Timur 2 Gapoktan dan Kalimantan

Tengah 1 Gapoktan.

Berdasarkan Pedoman Teknis Kegiatan Penguatan LDPM 2017, setiap Gapoktan

pelaksana kegiatan Penguatan LDPM pada tahun kedua akan dinilai kelayakan

dan kesiapannya oleh Tim Pembina Provinsi untuk melaksanakan Tahap

Pengembangan dan menerima dana Bantuan Pemerintah tahap pengembangan.

Gapoktan tahap pengembangan yang tidak terealisasi pencairan dana Bantuan

Pemerintahnya karena dinilai belum memenuhi seluruh kriteria yang

dipersyaratkan, sebagai berikut:

a. Gapoktan belum memenuhi 2 kali putaran modal hingga verifikasi

dilaksanakan. Perputaran modal ini antara lain sebagai tolak ukur kinerja

Gapoktan dalam menyerap gabah dan beras yang diproduksi anggotanya.


24

b. Kinerja Gapoktan tidak maksimal dalam menjalankan pengembangan usaha

dan dalam mencari peluang kemitraan pemasaran sehingga menghadapi

hambatan untuk meningkatkan volume pemasaran berasnya.

Sebaran Gapoktan dan jumlah Bantuan Pemerintah yang dialokasikan dan

pencairan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Penguatan-LDPM Tahun

2017 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penguatan-LDPMTahap Pengembangan Tahun 2017

No ProvinsiTahap Pengembangan

Alokasi Realisasi %1 Aceh 3 3 1002 Sumut 4 4 1003 Sumbar 5 5 1004 Riau 3 3 1005 Kepri 0 0 1006 Jambi 2 2 1007 Bengkulu 2 1 508 Sumsel 5 5 1009 Lampung 7 7 100

10 Banten 5 5 10011 DIY 3 3 10012 Jabar 6 6 10013 Jateng 6 6 10014 Jatim 6 4 66,6715 Bali 2 2 10016 NTB 2 2 10017 NTT 2 2 10018 Kalbar 4 4 10019 Kalsel 3 3 10020 Kalteng 2 2 10021 Sulsel 7 7 10022 Sulbar 2 2 10023 Sulteng 4 4 10024 Sultra 4 4 10025 Sulut 3 3 10026 Gorontalo 2 2 10027 Maluku 4 4 100

Jumlah 98 95 96,94


25

Realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM Tahap Pengembangan

Tahun 2017 sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Realisasi

pencairan dana bantuan pemerintah Penguatan LDPM Tahun 2017 mencapai

96,94%, sementara Tahun 2016 sebesar 94,72 %.

Tabel 16. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2014-2017

Tahapan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Target Real. % Target Real. % Target Real. % Target Real. %Penumbuh

an 38 38 100 203 203 100 100 98 98,00 0 0 0

Pengembangan 117 102 87,12 38 36 94,7 203 189 93,10 98 95 96,94

Total 155 140 90,32 241 239 99,17 303 287 94,72 98 95 96,94Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dan keberhasilan yangtelah dicapai pada periode tahun 2010-2017 pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM seperti disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Perkembangan Sasaran Penguatan-LDPM Periode 2010-2017

TahapanTahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Penumbuhan 204 235 281 75 38 203 100 0 1.136

Pengembangan 545 237 235 281 117 38 203 98 1.754

Kemandirian 0 512 220 224 210 102 38 0 1.306

Jumlah 749 984 736 580 365 343 341 98 4.196

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan PanganKeterangan: Badan Ketahanan Pangan tidak lagi mendukung pendanaan APBNuntuk pembinaan tahap Pasca Kemandirian, selanjutnya dibina oleh provinsidan kabupatan/kota melalui APBD

Tahap pengembangan merupakan tahapan tahun kedua dalam pelaksanaan

kegiatan Penguatan LDPM yang telah memenuhi persayaratan tahap

pengembangan, maka dapat dicairkan banper LDPM tahap pengembangan

sebesar Rp. 50 juta, dan telah terealisasi sebesar 96,94 persen. Hal ini

dikarenakan masih ada gapoktan pengembangan yang belum memenuh

persyaratan sehingga masih ada gapoktan pengembangan yang belum dapat

mencairkan dana LDPM tahap pengembangan, dan masih dilakukan pembinaan,


26

pengawalan, dan pendampingan dari aparat kabupaten, provinsi, dan

pendamping.

Perkembangan target dan realisasi Bantuan Pemerintah LDPM tahap

penumbuhan, pengembangan dan kemandirian selama tahun 2010-2017 terlihat

pada Tabel 18.

Tabel 18 Perkembangan Bantuan Pemerintah LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangandan Kemandirian Tahun 2010-2017

.

TahunTarget (Gapoktan) Realisasi (Gapoktan) Persentase (%)

TahapPenumbuhan

TahapPengem-bangan

TahapKeman-dirian

TahapPenum-buhan

TahapPengem-bangan

TahapKeman-dirian

TahapPenum-buhan

TahapPengem-bangan

TahapKeman-dirian

2009 546 0 0 545 0 0 99,82 0 02010 204 545 0 204 512 0 100,00 93,94 02011 235 237 512 235 220 512 100,00 92,83 100,002012 281 235 220 281 224 220 100,00 95,32 100,002013 75 281 224 74 210 224 98,67 74,73 100,002014 38 117 210 38 102 210 100,00 87,18 95,892015 203 38 102 203 36 102 100,00 94,74 100,002016 100 203 38 98 189 36 98,00 92,61 94,732017 0 98 0 0 95 0 0 96,94 0Total 1.682 1.754 1.306 1.678 1.751 1.491 99,76 99,83 99,87

Keterangan:Th. 2009 : 1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara (546-1=545).Th. 2010 : 33 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara.Th. 2011 : 33 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2010

(204+33=237).Th. 2012 : 17 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara.Th. 2013 : 1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara, 56 Gapoktan

Tahap Pengembangan ada penghematan dan 15 gapoktan tidak lulustahap pengembangan dan kembali ke kas negara

Th. 2014 : 43 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2012(74+43)=117), dan 15 gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kasnegara.

Th.2015 : 2 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas Negara.Th.2016 : 2 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke Kas Negara dan 14

Gapoktan tidak lulus Tahap PengembanganTh.2017 : 3 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas Negara.

3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan strategis tingkatprodusen dan konsumen

Dalam rangka analisis harga dan pasokan pangan strategis, Pusat Distribusi danCadangan Pangan pada tahun 2017 melakukan kegiatan pengumpulan danpemantauan harga dan pasokan pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kotamelalui metode Panel Harga Pangan. Kegiatan Panel Harga Pangan


27

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi harga dan pasokan pangan secaracepat, tepat dan akurat sebagai bahan deteksi dini terjadinya gangguan harga danpasokan pangan. Selain itu, melalui kegiatan Panel Harga Pangan, data daninformasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbanganpimpinan dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan terkait pangan.

Kegiatan panel harga pangan tahun 2017 merupakan kelanjutan dari kegiatanpanel tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Pada tahun2017 selain jumlah lokasi kegiatan sebanyak 514 kabupaten/kota di 34 provinsidengan enumerator sebanyak 979 orang juga ditambahkan enumerator harian diwilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang dan Purwakartasebanyak 50 enumerator.


28

No Nama PasarA. Jakarta

1 Isnaini Pasar Minggu2 Warsito Hs Pasar Cipete3 Haris Pasar Mampang Prapatan4 Wasroni Pasar Lenteng Agung5 Nurman Pasar Pondok Labu6 Kusnadi Pasar Tebet Barat7 Sutrisno Pasar Gondangdia8 Ari Siswoyo Pasar Johar Baru9 Leonardo Pasar Paseban

10 Hambali Pasar Baru Metro Atom11 Ayu Faradita Pasar UPB Senen Blok III12 Muzakki Pasar Cempaka Putih13 Andry Fadilla Pasar Tomang Barat14 Hamzah Pasar Pluit15 Parno Pasar Sunter Podomoro16 Samin Mamat Pasar Rawa Badak17 Wawan Suhardi Pasar Sukapura18 Suyitno Pasar Koja Baru19 Soewarman Pasar Kalibaru20 Samino Pasar Ujung Menteng21 Rudy Hendriawan Pasar Cijantung22 Subari Pasar Perumnas Klender23 Djoko Lemboto Pasar Kramat Jati24 Suhanda Pasar UPB Jatinegara

B. Tangerang dan Tangerang Selatan1 Ardani, SE UPT. Pasar Ciputat2 Yuli Fitriadi Pasar Anyar3 Hasrul Pasar Malabar4 Cucu Iskandar Pasar Jatiuwung5 Hizbulloh Pasar Bandeng6 Zubairi Pasar Ramadhani

C.Depok1 Budi Selamet Pasar Agung2 Januario Do Carmo Pinto,SE,MM Pasar Kemiri Muka3 M Asri Pasar Cisalak4 Siti Jenar Pasar Depok Jaya

D.Kota/Kabupaten Bekasi1 Rusmiati Pasar Tambun dan Setu2 Galuh Syaipurrohim Pasar Cikarang3 Minarni Pasar Kranji Baru4 Agus Karyadi Pasar Baru Bekasi5 Rais Suryana Pasar Bantargebang

E. Kota/Kabupaten Bogor1 Gina Febiari Tafzani Pasar Pakuan Jaya2 Vera Damayanti Pasar Baru Bogor3 Sandi Himawan Pasar Gunung Batu4 Rendy Novansyah Pasar Jambu Dua5 Defitri Mayatifasari Pasar Sukasari6 Eti Rustiati Pasar Parung7 Reza Yanwar Pasar Ciawi

F. Karawang dan Purwakarta1 Aulia Rahman Pasar Baru Karawang2 Elia Ririn Pasar Telaga Sari3 Eka Adiyanto Pasar Kosambi4 Romli Pasar Cikopo


29

Pentingnya kegiatan Panel Harga Pangan yang memonitor perkembangan hargadan pasokan pangan strategis, baik di tingkat produsen (petani) maupunkonsumen (masyarakat) sehingga dengan dukungan pendanaan dapatdialokasikan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Pada Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan ditargetkan di 34provinsi. Dari target tersebut, terealisasi 100 % sehingga dapat dikatakanpencapaian kinerja Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi tersebutdikategorikan berhasil. Pencapaian tersebut selaras dengan tahun 2016,terealisasi 100 % baik jumlah kabupaten/kota maupun jumlah enumerator. Rincianpelaksanaan kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga PanganProvinsi Tahun 2010-2016 seperti terlihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan HargaPangan Provinsi Tahun 2010-2016

TahunJumlah Provinsi Pelaksana Jumlah Kab/Kota Pelaksana

Target Realisasi % Target Realisasi %2010 12 11 91,67 60 60 100,002011 16 16 100,00 78 78 100,002012 16 16 100,00 140 140 100,002013 33 32 96,97 258 262 101,552014 33 33 100,00 267 308 115,362015 34 34 100,00 270 514 190,372016 34 34 100,00 514 514 100,002017 34 34 100,00 514 514 100,00

Pertb/th (%) 23,77 25,27 48,13 46,85

Secara rinci, perkembangan lokasi dan jumlah petugas enumerator kegiatan

Panel Harga Pangan pada Tahun 2014-2017 seperti terlihat pada Tabel 20.

Output dari pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2017 yaitu:

a. Laporan Panel Harga Pangan Tahun 2017 di pusat sebanyak 1 laporan.

b. Panduan Teknis Panel Harga Pangan Tahun 2017 sebanyak 1 paket.

c. Modul Panel Harga Pangan Tahun 2017 sebanyak 1 paket.

d. Database harga dan pasokan pangan strategis online yang bisa diakses

masyarakat melalui website http://panelhargabkp.pertanian.go.id, dan aplikasi

android Panel Harga Pangan BKP yang bisa di unduh di play store yang

menampilkan data dan informasi harga dan pasokan dari 34 provinsi

sebanyak 1 paket.


30

Tabel 20. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga PanganTahun 2014 - 2017

Kab/Kota Enumerator Kab/Kota Enumerator Kab/Kota Enumerator Kab/Kota Enumerator1 Banten 6 15 8 19 8 19 8 192 Jawa Barat 20 47 27 61 27 61 27 613 Jawa Tengah 15 35 35 75 35 75 35 754 DI Yogyakarta 5 14 5 14 5 14 5 145 Jawa Timur 17 45 38 87 38 87 38 876 Sumatera Utara 14 31 33 69 33 69 33 697 Sumatera Barat 10 25 19 43 19 43 19 438 Riau 10 11 12 15 12 15 12 159 Lampung 11 25 15 33 15 33 15 33

10 Kalimantan Barat 6 13 14 29 14 29 14 2911 Kalimantan Selatan 11 28 13 32 13 32 13 3212 Sulawesi Utara 7 14 15 30 15 30 15 3013 Sulawesi Selatan 16 39 24 55 24 55 24 5514 Nusa Tenggara Barat 10 24 10 24 10 24 10 2415 Nusa Tenggara Timur 10 11 22 23 22 23 22 2316 Maluku 9 10 11 12 11 12 11 1217 Aceh 9 20 23 48 23 48 23 4818 Kepulauan Riau 4 5 7 5 7 5 7 519 Bengkulu 6 11 10 19 10 19 10 1920 Jambi 6 13 11 23 11 23 11 2321 Sumatera Selatan 7 18 17 38 17 38 17 3822 Bangka Belitung 4 5 7 11 7 11 7 1123 DKI Jakarta 5 6 6 8 6 8 6 824 Kalimantan Tengah 6 13 14 29 14 29 14 2925 Kalimantan Timur 6 7 10 11 10 11 10 1126 Sulawesi Tenggara 5 10 17 34 17 34 17 3427 Sulawesi Barat 5 6 6 8 6 8 6 828 Sulawesi Tengah 6 11 13 25 13 25 13 2529 Gorontalo 5 15 6 17 6 17 6 1730 Bali 4 9 9 19 9 19 9 1931 Maluku Utara 6 7 10 11 10 11 10 1132 Papua Barat 3 4 13 14 13 14 13 1433 Papua 3 6 29 32 29 32 29 3234 Kalimantan Utara 0 0 5 6 5 6 5 6

267 553 514 979 514 979 514 97992,51 77,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

TotalPertbh/th (%)

Tahun 2014ProvinsiNO

Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2018

4. Data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan

Laporan kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan merupakan salah satu

indikator kinerja utama tahun 2017 yang berjumlah 3 (tiga) laporan. Laporan ini

merupakan laporan akhir tahun dari 3 (tiga) Bidang (Eselon III) yang ada di Pusat

Distribusi dan Cadangan Pangan.

4.1. Laporan Analisis Distribusi Pangan

Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh petani hingga saat ini adalah harga

gabah/beras dan jagung berfluktuasi yang disebabkan pola produksi yang


31

mengikuti musim. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra,

produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi sehingga harga cenderung

turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat

pasokan berkurang harga cenderung meningkat sehingga dapat memberatkan

konsumen.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompoktani, dan/atau

gabungan kelompok tani (Gapoktan) terhadap jatuhnya harga gabah, beras

dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan,

pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan

melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(Penguatan-LDPM).

Pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan dalam 3 tahap yaitu Tahap

Penumbuhan (tahun pertama), Tahap Pengembangan (tahun kedua), dan Tahap

Kemandirian (tahun ketiga). Setelah memasuki Tahap Kemandirian, Gapoktan

diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi di pedesaan dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan petani sehingga ketahanan pangan di tingkat rumah

tangga petani dapat terwujud. Selain dapat memberikan jaminan pemasaran bagi

petani, keberadaan Gapoktan diharapkan juga dapat berperan lebih luas dalam

upaya stabilisasi harga pangan masyarakat antara lain melalui kegiatan

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.

Penilaian terhadap tingkat keberhasilan Gapoktan perlu dilakukan untuk

memperoleh gambaran kondisi Gapoktan pada tahap kemandirian dan pasca

kemandirian serta kesiapan Gapoktan untuk berperan lebih luas dalam upaya

stabilisasi harga pangan dan pasokan baik di tingkat produsen maupun

konsumen. Pengklasifikasian tingkat keberhasilan Gapoktan dilaksanakan

berdasarkan indikator kelembagaan, manajerial Gapoktan secara keseluruhan

serta pelaksanaan kegiatan pada unit usaha distribusi, dan/atau pemasaran,

dan/atau pengolahan hasil serta unit cadangan pangan.

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan secara bertahap mulai dari Tahap

Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca

Kemandirian. Pada tahun 2017 dukungan dana Bantuan Pemerintah diberikan


32

kepada Gapoktan Tahap Pengembangan, sebesar Rp 50 juta. Untuk tahun ketiga

Tahap Kemandirian, dukungan yang diberikan berupa pendampingan dan

pembinaan dari pendamping, Tim Teknis dan Tim Pembina.

Pada tahun 2017, target kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang

diberdayakan (tahap pengembangan) adalah sebanyak 98 Gapoktan Tahap

Pengembangan. Meskipun untuk Gapoktan Tahap Kemandirian sudah tidak

menerima bantuan dana bantuan pemerintah, tetapi masih dilakukan pembinaan

yang didanai APBN maupun APBD.

Realisasi pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan pada tahun

2017 adalah 95 Gapoktan atau mencapai 96,94 persen dari target 98 Gapoktan.

Realisasi kegiatan Penguatan-LDPM tidak mencapai 100 persen Terdapat

3 Gapoktan yang tidak mencairkan dana bantuan pemerintah yaitu: (1) 1 (satu)

Gapoktan di Provinsi Bengkulu yaitu Gapoktan Seroja I Kabupaten Bengkulu

karena terjadinya permasalahan pengurus Gapoktan; (2) 2 (dua) Gapoktan di

Jawa Timur, yaitu Gapoktan Harapan Makmur Kab. Sumenep dan Gapoktan

Genu Watu Kab. Jombang. Kedua Gapoktan ini sampai batas waktu yang

ditentukan belum berhasil memenuhi persyaratan, yaitu putaran modal dari dana

yang telah diterima sebelumnya belum mencapai 1x putaran.

Perkembangan target dan realisasi Bantuan Pemerintah LDPM tahap

penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian, selama tahun 2012-2016 terlihat

pada Tabel 21 dibawah ini.

Tabel 21. Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan KemandirianTahun 2013 - 2017

TahunTahap Penumbuhan Tahap Pengembangan

Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %2013 75 74 98.67 281 210 74.732014 38 38 100.00 117 102 87.182015 203 203 100.00 38 36 94.742016 100 98 98 203 189 93.102017 - - 98 95 96.94Total 416 413 99.28 737 632 85.75

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan


33

Seperti dalam penjelasan stabilisasi harga di tingkat produsen, apabila dilihat dari

rata-rata harga gabah di tingkat gapoktan LDPM periode bulan April sebesar Rp.

3.483 per kg dan hamper mendekati harga HPP atau 94 persen karena pada

bulan tersebut terjadi panen raya, hingga bulan Agustus sebesar Rp. 3.788 per kg

atau diatas HPP atau 102 persen karena pada bulan-bulan berikutnya mengalami

musim tanam dan produksi menurun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa harga

gabah di tingkat LDPM mengalami tetap stabil, tidak terjadi fluktuasi harga secara

signifikan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan-

LDPM, secara nasional, Gapoktan P-LDPM Tahun 2017 telah melakukan

pembelian gabah/beras/jagung sebanyak 221.215 kg GKP, 263.285 GKG,

176.219 kg beras, 22.000 kg jagung tongkol dan 11.000 kg jagung pipil. Rincian

pembelian gabah/beras/jagung oleh unit distribusi/pengolahan/ pemasaran di

masing-masing provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Kinerja Distribusi Gapoktan P-LDPM 2017

Komoditas N VolumeBeli (Rp)

Harga beli(Rp/Kg)

Volume Jual(Rp)

HargaJual

(Rp/Kg)GKP 37 221,215 4,115 62,200 4,289GKG 42 263,285 4,748 198,188 9,360Beras 61 176,219 8,283 292,716 8,596Jagung Tongkol 24 22,000 2,900 - -jagung Pipil 23 11,000 3,428 385,025.1 4,194

Dari Tabel 22 diatas dapat diketahui untuk komoditas beras jika aktifitas

pembelian oleh Gapoktan P-LDPM paling banyak dalam bentuk GKG

dibandingkan GKP dan beras. Aktifitas membeli GKG, mengolah dan menjual

dalam bentuk beras dapat memberikan keuntungan yang relatif lebih besar

dibandingkan beli beras kemudian menjual beras. Namun demikian di beberapa

wilayah, petani mempunyai kebiasaan tidak akan menjual hasil produksi dalam

bentuk gabah tetapi beras. Di wilayah-wilayah dengan karakteristik seperti ini,

Gapoktan dapat meningkatkan nilai tambah melalui sortasi, grading dan

pengemasan.


34

Berdasarkan data selama Bulan April-Desember 2017, perkembangan harga beli

komoditas gabah, beras dan jagung adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Perkembangan Harga Beli Komoditas

Dari Gambar 1 diatas terlihat pada periode Bulan April-Desember 2017, harga

beli gabah dan beras mempunyai kecenderungan meningkat pada akhir tahun,

sementara harga beli jagung telihat mempunyai kecenderungan menurun.

Harga pembelian GKP dan GKG terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu

sebesar Rp 3.849/kg untuk GKP dan Rp 4.539/kg untuk GKG. Penurunan harga

beras pada bulan Oktober antara lain dipengaruhi oleh pemberlakuan

Permendang 57 Tahun 2017 tentang HET Beras yang mulai efektif diberlakukan

pada akhir Bulan September. Namun demikian penurunan harga beras ini tidak

diikuti penurunan harga GKP dan GKG, hal ini mengindikasikan jika harga beli

gabah di tingkat petani tetap terjaga.


35

Gambar 2. Perkembangan Harga Jual Komoditas

Analisis terhadap perkembangan harga jual gabah, beras dan jagung yang

dilaksanakan oleh Gapoktan memperlihatkan jika selisih harga GKP dan GKG

berfluktuasi sepanjang Bulan April- Desember. Pada Bulan Juli, September dan

November terjadi selisih harga yang relatif tinggi antara GKP dengan GKG.

Harga jual beras relatif lebih stabil jika dibandingkan harga jual gabah, kecuali

harga jual beras pada bulan Desember sebesar Rp. 9.500/Kg. Gapoktan harus

terus didorong untuk mampu meningkatkan kemampuan dalan pengolahan dan

pemasaran, sehingga tidak lagi terbatas membeli gabah dan menjual dalam

bentuk gabah.

Adanya aktifitas Gapoktan yang menjual gabah dalam bentuk GKP

memperlihatkan masih adanya Gapoktan yang mempunyai aktifitas distribusi

terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan sarana

pengolahan yang dimiliki Gapoktan, maupun keterbatasan pengembangan

jejaring pemasaran yang harus dilakukan Gapoktan. Tindak lanjut dari

permasalahan ini adalah agar pembinaan lanjutan dapat lebih mengarahkan

kepada pengembangan usaha Gapoktan, serta bagi Gapoktan yang mempunyai

kelembagaan yang telah terbangun dengan baik dapat difasilitasi dan

disinergikan dengan bantuan mesin pengolah padi dari instansi terkait.

Peningkatan peran Gapoktan dalam Distribusi Pangan menuntut pengembangan

kemampuan Gapoktan dalam Agribisnis pangan terutama pada subsistem


36

pemasaran hasil sehingga nilai tambah dapat juga dinikmati oleh petani melalui

Gapoktan. Dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan

peran Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan

kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi

kelangkaan pangan.

Cadangan pangan LDPM diperuntukkan bagi anggota Gapoktan, dengan tujuan

untuk meningkatkan akses pangan terutama pada saat terjadi paceklik atau di

luar musim panen. Pengelolaan cadangan pangan pada Gapoktan P-LDPM

diharapkan juga dapat memperkuat cadangan pangan masyarakat.

Gambar 3. Perkembangan Stok Cadangan Pangan Gapoktan

Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat jika stok cadangan pangan tertinggi terjadi

pada Bulan September dan cenderung menurun pada bulan-bulan

selanjutnya. Tingginya stok cadangan pada bulan Juli-September antara lain

dipengaruhi oleh tingginya panen pada periode tersebut. Sebaliknya

memasuki trismester keempat (Oktober-Desember), stok cadangan

mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang dipengaruhi rendahnya

panen pada bulan tersebut serta terjadinya gagal panen di beberapa wilayah.

Tingginya pemanfaatan cadangan pangan oleh anggota memperlihatkan

bahwa manfaat dari pengadaan cadangan pangan dapat dirasakan anggota.

Pengelolaan cadangan pangan juga harus dapat meminimalkan kehilangan

dan susut penyimpanan, antara lain melalui peremajaan cadangan pangan


37

jika dalam periode yang cukup lama gabah atau beras Gapoktan tidak

dipinjam oleh anggota.

4.1.1 Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen

Stabilnya Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan

kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi

beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran

arus distribusi pangan, dan pengaturan impor pangan. Ketidakstabilan harga

pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga

aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang

pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen, yaitu besaran harga

gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen/petani lebih besar atau sama

dengan harga pembelian pemerintah (HPP). HPP gabah kering panen di tingkat

produsen sebesar Rp. 3.700/Kg. Harga gabah kering panen di tingkat produsen

secara nasional merupakan rata-rata harga harga gabah kering panen di tingkat

produsen pada 22 provinsi.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran Harga Gabah Kering Panen (GKP) di

Tingkat Produsen sebesar Rp. 4.615 /kg atau sebesar 24,74 persen di atas HPP.

Dengan harga jual GKP di atas HPP akan menyebabkan peningkatan pendapatan

petani, sehingga capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan semakin baik.

Perkembangan Harga GKP, GKG dan Beras Tingkat Petani Berdasarkan data

Panel Harga Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2017 relatif sama dengan

pantauan BPS Tahun 2017. Data harga gabah kering panen (GKP) berdasarkan

panel harga pangan Badan Ketahanan Pangan diambil dari data harga di 22

provinsi sentra produksi padi. Selama Tahun 2017 sebagian besar petani di lokasi

panel menjual gabah dalam bentuk GKP dan GKG.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani berkisar antara Rp 4.111/kg

s.d Rp 4.499/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Desember 2017 senilai Rp.

4.499/kg, sedangkan harga terendah terjadi pada Bulan Maret 2017 senilai Rp.

4.111/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani relatif kecil, yaitu naik 0,19


38

persen/bulan dan harga GKP di tingkat petani cenderung stabil dengan koefisien

varian (CV) sebesar 3,20 persen.

Harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan berkisar antara Rp

4.999/kg s.d Rp 5.428/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 senilai

Rp. 5.428/kg dan harga terendah pada bulan Agustus 2017 senilai Rp. 4.994/kg.

Sama halnya dengan perubahan harga GKP, perubahan harga GKG di tingkat

penggilingan relatif kecil, yaitu naik 0,01 persen/bulan dan harga GKG tahun 2017

relatif stabil yang diindikasian dengan nilai koefisien varian (CV) sebesar 3,22

persen.

Harga beras medium di tingkat penggilingan berkisar antara Rp 8.539/kg s.d Rp

9.223/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 senilai Rp. 9.223/kg dan

harga terendah pada bulan September 2017 senilai Rp. 8.539/kg. Perubahan

harga beras medium di tingkat penggilingan relatif kecil, yaitu turun 0,18

persen/bulan dan harga beras medium tahun 2017 relatif stabil dengan koefisien

varian (CV) sebesar 2,54 persen. Perkembangan harga gabah (GKP dan GKG)

dan beras medium di tingkat petani pada tahun 2017 seperti pada tabel berikut:

Tabel 23. Perkembangan Harga Gabah di Tingkat Petani/Produsen Tahun 2017

No BulanHarga (Rp/Kg)

GKP Tk.Petani

GKG TkPenggilingan

Beras Medium TkPenggilingan

1 Jan 4.420 5.428 9.223

2 Feb 4.292 5.115 8.811

3 Mar 4.111 4.996 8.576

4 Apr 4.210 5.088 8.581

5 Mei 4.147 5.052 8.559

6 Jun 4.161 5.124 8.574

7 Jul 4.122 5.125 8.583

8 Agust 4.129 4.994 8.564

9 Sep 4.272 5.272 8.539

10 Okt 4.361 5.372 8.715

11 Nov 4.421 5.422 8.850

12 Des 4.499 5.411 9.028

Rerata 4.244 5.166 8.682


39

HPP 3.700 4.600 7.300Maksimum 4.499 5.428 9.223Minimum 4.111 4.994 8.539Pert/Bln (%) 0,19 0,01 -0,18CV (%) 3,20 3,22 2,54

Sumber : Panel Harga, Badan Ketahanan Pangan

Harga gabah dan beras dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 10

persen dalam periode tertentu. Dari hasil data panel dan BPS, diketahui bahwa

harga gabah gabah kering panen maupun gabah kering giling relatif stabil, dimana

koefisien variasi di bawah 10 persen.

Perkembangan harga gabah di tingkat produsen tahun 2014 – 2017, dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel 24. Harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG)di Tingkat Produsen Tahun 2014 – 2017

No BulanGKP Tk. Petani GKP Tk. Penggilingan

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 20171 Jan 4.338 4.713 4.420 5.331 5.630 5.391

2 Feb 4.537 4.620 4.339 5.379 5.500 5.291

3 Mar 3.837 4.168 4.247 4.111 5.061 5.016 5.289 5.023

4 Apr 3.710 3.972 4.080 4.210 4.989 4.764 5.158 5.079

5 Mei 3.725 3.969 4.094 4.147 4.976 4.682 5.106 5.036

6 Jun 3.738 4.091 4.110 4.161 5.074 4.941 5.151 5.122

7 Jul 3.800 4.098 4.116 4.122 4.989 4.889 5.190 5.111

8 Agust 3.794 4.184 4.205 4.129 4.964 5.001 5.149 5.098

9 Sep 3.791 4.361 4.293 4.272 4.901 5.283 5.290 5.274

10 Okt 3.851 4.413 4.319 4.361 4.804 5.354 5.302 5.322

11 Nov 3.978 4.529 4.346 4.421 4.988 5.537 5.245 5.422

12 Des 4.061 4.461 4.328 4.499 5.185 5.571 5.196 5.411

Rerata 3.828 4.260 4.289 4.266 4.993 5.146 5.267 5.215HPP 3.300 3.700 3.700 3.700 4.150 4.600 4.600 4.600Maksimum 4.061 4.537 4.713 4.499 5.185 5.571 5.630 5.422Minimum 3.710 3.969 4.080 4.441 4.804 4.682 5.106 5.023Pert/Bln (%) 0,01 0,45 -0,25 -0,07 -0,11 0,03 -0,42 0,06CV (%) 2,93 4,83 4,70 3,22 2,04 5,84 2,95 2,91


40

Memperhatikan perkembangan harga GKP tingkat petani pada tahun 2014 – 2017

terlihat bahwa peningkatan harga terjadi pada bulan Desember – Januari kecuali

pada tahun 2015 lonjakan harga terjadi pada bulan Februari. Sementara harga

mengalami penurunan pada bulan April, ini mengindikasikan pada bulan Maret –

April terjadi panen raya.

Perkembangan harga GKG di tingkat pengilingan pada periode 2014 – 2017

terlihat pola yang hampir sama dengan harga GKP di tingkat petani, dimana

peningkatan harga terjadi pada bulan Desember – Januari kecuali pada tahun

2017 peningkatan harga sudah terjadi pada bulan November. Harga GKG tingkat

penggilingan terendah terjadi pada bulan Mei kecuali pada tahun 2015 dan 2017

pada bulan Agustus dan Maret.

Harga gabah kering panen maupun kering giling di tingkat penggilingan relatif

stabil, dimana kofisien varian di bawah 10 persen. Stabilnya harga GKP dan GKG

dapat juga terlihat dari laju perubahan harga setipa tahun yang di bawah 1

persen.

Perkembangan harga GKP di tingkat provisi tahun 2017 terlihat harga GKP

tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 5.433 per kg atau lebih

tinggi sebesar 27,29 persen dari harga rata-rata nasional. Gabah Kering Panen

(GKP) terendah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 3.319 per kg atau lebih

rendah sebesar 21,85 persen dari harga rata-rata nasional. Apabila dibandingkan

terhadap target Stabilnya Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

tahun 2019 (akhir tahun RPJMN tahun 2015 – 2019) di atas HPP (Rp 3.700 per

kg), maka capaian tahun 2017 secara umum telah mencapai diatas target kecuali

Provinsi Sulawesi Tengah.

Perkembangan harga gabah di tingkat produsen per provinsi pada tahun 2017,

dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 25. Perkembangan Harga GKP dan GKG per Provinsi Tahun 2017

No Provinsi Rata-Rata GKP Rata-Rata GKG

1 Sumatera Utara 4.405 5.451

2 Jambi 4.042 4.987

3 Jawa Barat 4.422 5.273


41

4 DI Yogyakarta 3.860 4.980

5 Kalimantan Tengah 5.433 6.921

6 Aceh 4.431 4.966

7 Lampung 4.087 4.997

8 Jawa Tengah 4.134 5.050

9 Jawa Timur 4.269 5.087

10 Banten 4.201 5.029

11 Kalimantan Barat 4.246 5.193

12 Kalimantan Selatan 4.698 5.588

13 Sumatera Selatan 4.000 4.891

14 Sulawesi Tenggara 4.140 4.848

15 Gorontalo 3.972 4.390

16 Bengkulu 4.378 4.863

17 Sumatera Barat 5.070 5.990

18 Nusa Tenggara Barat 3.908 4.657

19 Sulawesi Utara 4.112 5.750

20 Sulawesi Tengah 3.319 4.814

21 Sulawesi Selatan 3.964 4.624

22 Bali 4.332 5.296

Rata-Rata 4.247 5.166

Sumber : Panel 2107, Badan Ketahanan Pangan

Harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan berdasarkan pantauan

BPS berkisar antara Rp 5.313/kg s.d Rp 5.688/kg. Harga tertinggi terjadi pada

bulan Nopember 2017 senilai Rp. 5.688/kg dan harga terendah pada bulan April

2017 senilai Rp. 5.313/kg. Perubahan harga GKG di tingkat penggilingan relatif

kecil, yaitu turun 0,03 persen/bulan dan harga GKG tahun 2017 relatif stabil yang

diindikasikan dengan nilai koefisien varian (CV) hanya 1,83 persen.

Harga beras medium di tingkat penggilingan berdasarkan pantauan BPS berkisar

antara Rp 8.654/kg s.d Rp 9.526/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Desember

2017 senilai Rp. 9.526/kg dan harga terendah pada bulan April 2017 senilai Rp.

8.654/kg. Perubahan harga beras medium di tingkat penggilingan relatif kecil,

yaitu naik 0,43 persen/bulan dan harga beras medium tahun 2017 relatif stabil

dengan koefisien varian (CV) sebesar 2,93 persen. Harga gabah dan beras


42

dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 10 persen dalam periode

tertentu. Secara lebih rinci perkembangan harga gabah pada tahun 2017 seperti

tabel berikut:Tabel 26. Perkembangan Harga GKP, GKG dan Beras Tingkat Petani Berdasarkan

Pantauan BPS Tahun 2017

No BulanHarga (Rp/Kg)

GKP Tk.Petani

GKG TkPenggilingan

Beras Medium TkPenggilingan

1 Jan 4.754 5.636 9.1002 Feb 4.639 5.621 9.0483 Mar 4.373 5.564 8.7054 Apr 4.308 5.313 8.6545 Mei 4.485 5.622 8.7906 Jun 4.528 5.677 8.7947 Jul 4.483 5.549 8.7448 Agust 4.509 5.471 8.8239 Sep 4.655 5.590 8.935

10 Okt 4.791 5.532 9.11711 Nov 4.864 5.688 9.28012 Des 4.995 5.596 9.526

Rerata 4.615 5.572 8.960HPP 3.700 4.600 7.300Maksimum 4.995 5.688 9.526Minimum 4.308 5.313 8.654Pert/Bln (%) 0,490 -0,030 0,430CV (%) 4,450 1,830 2,920

Sumber : BPS yang diolah BKP

Pola perkembangan harga GKP di petani selama tahun 2014 – 2017 memiliki pola

yang hampir sama setiap tahunnya. Harga GKP pada bulan April cenderung

mengalami penurunan dan cenderung mengalami peningkatan pada Bulan

Nopember. Secara rinci perkembangan harga gabah di tingkat produsen tahun

2014 – 2017, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


43

Grafik 3. Harga Gabah di Tingkat Produsen Tahun 2014 – 2017 BerdasarkanPantauan BPS

4.1.2 Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen

Koefisien variasi (CV) adalah perbandingan antara simpangan standar harga

(STD) dengan harga rata-rata (average) di tingkat konsumen yang dinyatakan

dengan %tase (%). Koefisien variasi (CV) harga pangan (beras, cabe merah,

bawang merah) digunakan untuk melihat sebaran harga di tingkat konsumen pada

suatu wilayah dari rata-rata harga. Harga beras di tingkat konsumen dikatakan

stabil apabila CV < 10 %, harga cabe merah di tingkat konsumen dikatakan stabil

apabila CV < 27 %, dan harga bawang merah stabil di tingkat konsumen

dikatakan stabil apabila CV < 17 %. Koefisien variasi (CV) di tingkat konsumen

dihitung dengan cara rata-rata harga pangan di tingkat konsumen/ pedagang di

34 provinsi.

a. Koefisien Variasi Harga Beras

Berdasarkan data panel harga pangan, Badan Ketahanan Pangan di 34 Provinsi,

rata-rata harga beras medium sebesar Rp10.935/Kg. Sementara Koefisien Variasi

harga beras medium ditingkat konsumen (eceran) 2,85%. Kondisi ini, secara

nasional relatif stabil karena masih dibawah 10% atau dengan kata lain beras di

tingkat konsumen stabil atau capaian kinerja semakin baik. Apabila dibandingkan

terhadap target koefisien variasi harga beras pada tahun 2019 (akhir RPJMN


44

tahun 2015 – 2019) sebesar < 10%, maka capaian tahun 2017 telah mencapai

target, artinya harga beras di tingkat konsumen stabil.

Jika dibandingkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras yang diterapkan

oleh Pemerintah per 1 September 2017, maka ada beberapa daerah yang masih

sudah berada di bawah HET. Untuk Zona 1 dimana HET sebesar Rp9.450/kg,

hanya provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara

yang sudah berada di bawah HET sedangkan provinsi lainnya (Sumatera Selatan,

Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara) masih di atas

HET. Untuk Zona 2 dimana HET yang ditetapkan sebesar Rp9.950/kg hanya

harga di Provinsi Aceh dan Bengkulu yang sudah di bawah HET, sedangkan

provinsi lainnya (Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung,

Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Utara dan Sumatera

Barat) masih di atas HET. Sedangkan Zona 3 dimana HET yang ditetapkan

sebesar Rp10.250/kg semua provinsi (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua

Barat) masih di atas HET.

Harga beras medium di tingkat konsumen dikatakan stabil jika nilai CV harga

beras medium ditingkat konsumen (eceran) di bawah 10%. Dilihat dari

perkembangan harga beras medium di tingkat konsumen, maka harga beras

medium Provinsi Sulawesi Tenggara (CV=0,75%) dan Jambi (CV = 0,95%) dapat

dikatakan stabil, sedangkan harga beras yang fluktuatif terjadi di Provinsi Papua

(CV = 12,36%). Perkembangan harga beras medium di tingkat konsumen periode

Januari - Desember 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


45

Tabel 27. Perkembangan Harga Beras Medium Tingkat Konsumen per ProvinsiTahun 2017

1 Sumatera Selatan 9.926 3,722 Lampung 9.505 3,663 Banten 9.925 2,614 DKI Jakarta 11.279 2,755 Jawa Barat 10.024 3,126 DI Yogyakarta 9.721 1,527 Jawa Tengah 9.480 4,318 Jawa Timur 9.813 5,039 Bali 10.046 1,17

10 Nusa Tenggara Barat 9.192 2,6111 Sulawesi Barat 9.637 4,0712 Sulawesi Selatan 9.284 1,2013 Sulawesi Tengah 10.078 2,2114 Sulawesi Tenggara 9.321 0,7515 Sulawesi Utara 10.579 1,8316 Aceh 11.235 6,1317 Bengkulu 9.933 2,2618 Gorontalo 9.750 3,9119 Jambi 10.711 0,9520 Kalimantan Barat 12.290 1,0521 Kalimantan Selatan 12.306 2,8922 Kalimantan Tengah 13.748 1,8823 Kalimantan Timur 11.853 1,0524 Kalimantan Utara 12.218 1,4925 Kepulauan Bangka Belitung 11.644 3,2226 Kepulauan Riau 12.762 1,1727 Nusa Tenggara Timur 10.783 1,7428 Riau 12.262 1,0629 Sumatera Utara 10.860 1,3230 Sumatera Barat 11.658 1,5431 Maluku 12.615 5,1432 Maluku Utara 11.606 1,7633 Papua 12.147 12,3634 Papua Barat 13.607 5,50

10.935 2,85Rata-Rata

No. ProvinsiRerata(Rp/kg)

9.950

10.250

CV (%)

HargaEceran

Tertinggi*(Rp/Kg)

9.450

Sumber: Panel Harga Pangan (diolah), Badan Ketahanan Pangan, 2017.


46

b. Koefisien Variasi Harga Bawang Merah

Berdasarkan data panel harga BKP tahun 2017, koefisien variasi harga (CV)

bawang merah sebesar 15,60%. Hal ini menunjukan bahwa harga bawang merah

di tingkat konsumen stabil karena target CV harga bawang merah pada tahun

2017 dibawah 17%. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga

bawang merah pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar <

15%, maka capaian tahun 2017 sedikit lebih tinggi dari target, artinya harga

bawang merah di tingkat konsumen, relatif masih stabil.

Harga rata-rata nasional bawang merah di tingkat konsumen pada tahun 2017

sebesar Rp32.195/kg. Harga rata-rata nasional ini lebih tinggi 0,61% dari Harga

Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp32.000/kg. Harga tertinggi

terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar Rp53.344kg atau lebih tinggi 66,67% dari

HAP dan harga terendah di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp22.771/kg atau

lebih rendah 28,84% dari HAP.

Harga bawang merah yang berfluktuasi diindikasikan dengan nilai CV yang lebih

dari 15%. Kondisi ini menunjukan bahwa harga bawang merah di Nusa Tenggara

Barat, Bali dan Kalimantan Selatan cukup fluktuatif karena CV masing-masing

provinsi sebesar 26,64%, 24,29% dan 23,96%. Sementara harga bawang merah

yang relatif stabil terjadi di Kepulauan Riau (6,50%), Sumatera Utara (7,15%) dan

Jambi (8,89%). Perkembangan harga dan Koefisien Variasi bawang merah per

provinsi pada tahun 2017 seperti tabel berikut:

Tabel 28. Perkembangan Harga Bawang Merah Tingkat Konsumen per ProvinsiTahun 2017

No. Provinsi Harga(Rp/kg) CV

1 Aceh 25.803 11,672 Bali 26.174 24,293 Banten 29.731 17,704 Bengkulu 29.934 12,185 DI Yogyakarta 26.586 22,496 DKI Jakarta 35.703 13,257 Gorontalo 32.657 20,358 Jambi 24.167 8,899 Jawa Barat 28.587 17,23

10 Jawa Tengah 26.597 19,51


47

11 Jawa Timur 25.405 23,3512 Kalimantan Barat 35.778 11,7513 Kalimantan Selatan 29.860 23,9614 Kalimantan Tengah 34.136 16,2715 Kalimantan Timur 40.924 13,3516 Kalimantan Utara 38.780 12,2717 Kepulauan Bangka Belitung 35.971 13,4618 Kepulauan Riau 30.547 6,5019 Lampung 27.097 13,5720 Maluku 42.033 16,3021 Maluku Utara 42.932 14,4822 Nusa Tenggara Barat 24.298 26,6423 Nusa Tenggara Timur 32.254 14,5224 Papua 52.497 15,1825 Papua Barat 53.344 10,9226 Riau 25.625 11,2727 Sulawesi Barat 28.625 18,9128 Sulawesi Selatan 26.402 18,2629 Sulawesi Tengah 32.599 15,8830 Sulawesi Tenggara 33.141 16,2031 Sulawesi Utara 36.942 17,6232 Sumatera Barat 22.771 10,5733 Sumatera Selatan 29.853 14,3234 Sumatera Utara 26.881 7,15

Rata-Rata 32.195 15,60Harga Acuan Pemerintah (HAP) 32.000

Sumber: Panel Harga Pangan (diolah), Badan Ketahanan Pangan, 2017.

Laju rata-rata harga bawang merah pada tahun 2017 mengalami penurunan

sebesar 1,44%. Penurunan harga tertinggi terjadi pada Bulan September 2017

sebesar 12,65% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sementara peningkatan

harga bawang merah tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 12,36%. Laju

perubahan harga bawang merah per bulan seperti pada tabel berikut:

Tabel 29. Perkembangan Harga Bawang Merah per Bulan Pada Tahun 2017

No BulanHarga (Rp/kg)

% Laju

1 Januari 33.5412 Februari 33.865 0,963 Maret 38.050 12,364 April 34.288 (9,89)5 Mei 33.672 (1,80)6 Juni 33.621 (0,15)7 Juli 36.871 9,67


48

8 Agustus 32.868 (10,86)9 September 28.711 (12,65)10 Oktober 26.183 (8,80)11 November 26.881 2,6712 Desember 27.599 2,67

Rata-Rata 32.179 (1,44)Sumber: Panel Harga Pangan (diolah), Badan Ketahanan Pangan, 2017.

Harga bawang merah di tingkat konsumen melalui Toko Tani Indonesia Center

(TTI-C) rata-rata sebesar Rp17.000 per kg. Harga bawang merah tertinggi di

TTIC pada bulan Juli sebesar Rp26.000 per kg dan termurah pada bulan Oktober

sebesar Rp18.000 per kg. Harga bawang merah di TTIC yang jauh lebih murah

dibandingkan dengan rata-rata harga nasional mengindikasikan dengan adanya

kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani

Indonesia memberikan dampak terhadap stabilisasi harga bawang merah dan

akses pangan masyarakat lebih terjangkau

c. Koefisien Variasi Harga Cabai Merah

Pada tahun 2017, harga cabai merah di tingkat konsumen relatif stabil dengan

capaian koefisien variasi sebesar 23,18%, karena target CV harga cabai merah

tahun 2017 dibawah 27%. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi

harga cabai merah pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar

< 25 %, maka capaian tahun 2017 melampaui target atau harga cabai merah di

tingkat konsumen dapat dikatakan relatif stabil.

Harga rata-rata nasional cabai merah di tingkat konsumen pada tahun 2017

sebesar Rp36.256/kg, dimana harga tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan

Tengah sebesar Rp57.472/kg dan harga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan

sebesar Rp24.317/kg. Harga cabai merah yang cukup fluktatif diindikasikan

dengan nilai CV lebih dari 25%. Kondisi ini menunjukan bahwa harga bawang di

Bali (50,37%), Jawa Timur (39,51%) dan Jawa Tengah (38,51%) cukup fluktuatif.

Sementara harga bawang merah yang relatif stabil terjadi di Kalimantan Utara

(6,23%) dan Papua Barat (10,08%). Perkembangan harga dan Koefisien Variasi

harga cabai merah di tingkat konsumen per provinsi pada tahun 2017 seperti tabel

berikut.


49

Tabel 30. Perkembangan Harga Cabai Merah Tingkat Konsumen per ProvinsiTahun 2017

No. Provinsi Harga(Rp/kg) CV

1 Aceh 30.501 32,952 Bali 29.235 50,763 Banten 30.555 24,844 Bengkulu 28.798 19,785 DI Yogyakarta 25.989 38,686 DKI Jakarta 39.917 24,357 Gorontalo 29.149 22,618 Jambi 29.677 36,159 Jawa Barat 29.911 15,80

10 Jawa Tengah 26.156 38,5111 Jawa Timur 27.819 39,5112 Kalimantan Barat 49.644 10,8613 Kalimantan Selatan 37.334 21,6114 Kalimantan Tengah 57.472 21,9915 Kalimantan Timur 45.198 13,7716 Kalimantan Utara 47.686 6,2317 Kepulauan Bangka Belitung 37.518 17,5118 Kepulauan Riau 50.278 13,0919 Lampung 31.892 20,3120 Maluku 45.501 23,3721 Maluku Utara 39.137 15,8222 Nusa Tenggara Barat 27.261 34,2123 Nusa Tenggara Timur 45.658 22,8824 Papua 46.854 18,9425 Papua Barat 61.353 10,0826 Riau 36.517 28,8027 Sulawesi Barat 28.964 17,9928 Sulawesi Selatan 24.317 20,5729 Sulawesi Tengah 30.965 14,4430 Sulawesi Tenggara 33.792 11,2231 Sulawesi Utara 34.785 20,9532 Sumatera Barat 31.380 30,5833 Sumatera Selatan 31.860 14,5434 Sumatera Utara 29.616 34,44

Rata-Rata 36.256 23,18Sumber: Panel Harga Pangan (diolah), Badan Ketahanan Pangan, 2017.

Berdasarkan pantauan data harga BPS periode Januari – Desember 2017, rata-

rata harga cabai merah Rp33.355/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Januari

sebesar Rp46.828/kg dan harga terendah pada bulan September sebesar


50

Rp26.715/kg. Pertumbuhan harga cabai merah sebesar -2,14% per bulan dan

harga cabai merah tahun 2017 dapat dikatakan relatif stabil karena nilai koefisien

variasi harga (CV) sebesar 5,95%. Harga cabai merah dikatakan berfluktuasi

apabila koefisien varian diatas 27%.

Sedangkan harga cabai merah di tingkat konsumen melalui Toko Tani Indonesia

Center rata-rata sebesar Rp16.000/kg, dimana harga tertinggi terjadi pada Bulan

Oktober – Nopember sebesar Rp26.000/kg dan terendah pada bulan Juli -

Agustus sebesar Rp18.000/kg.

Dalam mendukung stabilisasi harga beras, cabai merah, dan bawang merah

tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Penguatan

LDPM, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani

Indonesia (TTI), dan Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan

Pasokan Pangan (HBKN).

4.2 Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan4.2.1 Monitoring dan Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan selama 3 (tiga) tahun

melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan

tahap kemandirian. Dengan proses tersebut, diharapkan masyarakat mampu

mengelola dan mengembangkan volume stok cadangan pangan yang dapat

memenuhi kebutuhan seluruh anggota dan masyarakat sekitar saat menghadapi

kelangkaan pangan dan/atau menghadapi kerawanan pangan transien.

Pada Tahap penumbuhan, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi kelompok

dan lokasi, penetapan kelompok sasaran dan pemanfaatan dana Dana Alokasi

Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik lumbung pangan. Pembangunan fisik

lumbung melalui difasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian yang

dibangun di atas lahan milik kelompok atau lahan yang sudah dihibahkan kepada

kelompok. Tahap pengembangan, mencakup pengadaan bahan pangan untuk

pengisian lumbung dan pengembangan kapasitas kelompok. Selanjutnya Tahap

kemandirian, mencakup penguatan kelembagaan kelompok dan pemantapan

cadangan pangan serta kelembagaan cadangan pangan masyarakat.


51

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 telah dibangun sebanyak 3.818 unit

lumbung pangan masyarakat dan telah difasilitasi pengisian cadangan pangan

sebanyak 3.299 kelompok, yang berhasil masuk tahap kemandirian sebanyak

1.622 kelompok, sedangkan sebanyak 1.635 kelompok masih dalam tahap

pengembangan dan 434 kelompok baru dalam tahap penumbuhan dan belum

mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan pangan.

Namun pada tahun 2017 tidak tersedia alokasi anggaran Dana Bantuan

Pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk

fasilitasi pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan karena

prioritas pembangunan pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi pangan.

Kegiatan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat dilaksanakan

dalam rangka pemantauan, monitoring, evaluasi cadangan pangan masyarakat

dan melakukan pembinaan lumbung pangan masyarakat. Sejak tahun 2009

sampai dengan tahun 2016 Kementerian Pertanian telah memfasilitasi

pembangunan lumbung pangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang

pertanian sebanyak 3.818 unit. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:


52

Tabel 31. Rekapitulasi Pembangunan Lumbung Pangan per ProvinsiTahun 2009 – 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

1 DKI Jakarta - - - - - -2 Banten 5 6 12 0 15 12 0 13 633 Jawa Barat 15 53 26 0 37 76 0 43 2504 Jawa Tengah 16 72 89 0 106 146 0 58 4875 DIY 6 12 10 0 5 15 0 3 516 Jawa Timur 17 50 117 0 106 171 0 55 5167 Aceh 13 12 25 0 15 12 0 12 898 Sumatera Utara 11 23 27 0 27 13 0 1 1029 Sumatera Barat 12 29 15 0 42 24 0 12 134

10 Riau 11 11 1 0 5 0 0 2811 Jambi 10 12 16 0 19 6 0 3 6612 Sumatera Selatan 10 32 48 0 73 34 0 18 21513 Bengkulu 8 13 13 0 2 10 0 7 5314 Lampung 12 47 38 0 54 85 0 19 25515 Bangka Belitung 9 5 0 0 6 3 0 2 2516 Kepulauan Riau 0 0 1 0 2 0 0 317 Kalimantan Barat 10 23 18 0 34 14 0 1 10018 Kalimantan Tengah 9 5 22 0 16 9 0 3 6419 Kalimantan Selatan 13 16 25 0 26 19 0 8 10720 Kalimantan Timur 3 1 3 0 1 3 0 1121 Sulawesi Utara 10 36 22 0 22 9 0 22 12122 Sulawei Tengah 14 43 21 0 38 33 0 30 17923 Sulawesi Selatan 14 22 29 0 31 28 0 33 15724 Sulawesi Tenggara 9 19 18 0 27 13 0 13 9925 Gorontalo 6 9 11 0 14 10 0 6 5626 Sulawesi Barat 0 7 0 0 0 0 0 727 Bali 2 9 11 0 17 18 0 0 5728 N T B 11 25 31 0 39 61 0 23 19029 N T T 11 63 16 0 30 40 0 39 19930 Maluku 0 12 6 0 7 4 0 3 3231 Maluku Utara 2 8 9 0 6 6 0 3132 Papua Barat 3 5 0 2 7 9 0 2633 Papua 7 10 1 7 7 3 0 7 4234 Kalimantan Utara 0 0 0 0 2 1 0 3

279 690 681 9 838 887 0 434 3818

NO PROVINSITAHAP PENUMBUHAN

Total

Kelompok lumbung pangan yang telah mendapatkan bantuan fasilitasi

pengisian cadangan pangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016

sebanyak 3.299 kelompok yang tersebar di 33 provinsi seperti tabel berikut ini:


53

Tabel 32. Rekapitulasi Lumbung Pangan yang sudah difasilitasi pengisiancadangan pangan (Tahap Pengembangan)

NO PROVINSITAHAP PENGEMBANGAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161 DKI Jakarta - - - - -2 Banten 5 5 12 1 263 Jawa Barat 15 27 25 1 1134 Jawa Tengah 16 30 71 40 2525 DIY 6 12 10 - 206 Jawa Timur 17 24 62 65 5 2537 Aceh 11 12 13 12 1 27 58 Sumatera Utara 11 23 14 13 13 27 89 Sumatera Barat 12 12 22 7 17 49

10 Riau 11 11 1 - 511 Jambi 10 12 8 6 1912 Sumatera Selatan 10 22 37 20 9813 Bengkulu 8 13 6 7 1214 Lampung 12 21 53 11 21 117 4015 Bangka Belitung 9 5 - - 4 516 Kepulauan Riau - - 1 - 217 Kalimantan Barat 9 16 15 9 2 4618 Kalimantan Tengah 9 5 22 - 2519 Kalimantan Selatan 13 16 25 - 4220 Kalimantan Timur 3 1 3 - 221 Sulawesi Utara 10 21 24 5 1 3122 Sulawei Tengah 14 18 20 14 16 4723 Sulawesi Selatan 14 22 25 4 5924 Sulawesi Tenggara 9 18 18 1 4025 Gorontalo 6 9 11 - 2426 Sulawesi Barat - 5 2 -27 Bali 2 9 13 - 3428 N T B 11 10 42 5 10029 N T T 11 18 52 8 7030 Maluku - 8 4 4 1331 Maluku Utara 2 8 5 5 5 732 Papua Barat 2 4 1 2 3 1133 Papua 7 8 3 7 1 10 134 Kalimantan Utara 3

Total 275 425 620 247 94 1584 54

Kelompok lumbung pangan yang telah difasilitasi pengisian cadangan pangan

melalui dana APBN sebanyak 3.299 kelompok, namun yang berhasil masuk

tahap kemandirian sebanyak 1.662 kelompok, sedangkan sebanyak 1.635

kelompok masih dalam tahap pengembangan belum mendapatkan fasilitasi

penguatan kelembagaan. Rincian kelompok yang telah masuk tahap

kemandirian per provinsi seperti tabel berikut ini:


54

Tabel 33. Rekapitulasi Lumbung Pangan yang telah mendapatkan difasilitasipenguatan kelembagaan (Tahap kemandirian)

NO PROVINSITAHAP KEMANDIRIAN

2011 2012 2013 2014 2015 20161 DKI Jakarta - - - - - -2 Banten 5 5 12 1 03 Jawa Barat 15 27 25 1 04 Jawa Tengah 16 29 71 40 05 DIY 6 12 10 06 Jawa Timur 17 24 62 60 5 07 Aceh 11 12 13 11 1 08 Sumatera Utara 11 23 14 13 13 09 Sumatera Barat 12 12 18 7 16 0

10 Riau 11 8 1 0 5 011 Jambi 10 12 8 6 012 Sumatera Selatan 10 22 37 20 013 Bengkulu 8 10 6 6 014 Lampung 12 21 53 11 21 015 Bangka Belitung 9 5 4 016 Kepulauan Riau - - 1 017 Kalimantan Barat 9 14 13 7 2 018 Kalimantan Tengah 9 5 22 019 Kalimantan Selatan 13 16 23 020 Kalimantan Timur 3 1 3 021 Sulawesi Utara 10 21 24 5 1 022 Sulawei Tengah 14 18 20 12 15 023 Sulawesi Selatan 14 22 25 4 024 Sulawesi Tenggara 9 16 18 1 025 Gorontalo 6 9 11 0 026 Sulawesi Barat - 5 2 027 Bali 2 9 11 028 N T B 11 10 39 5 029 N T T 11 18 52 8 030 Maluku - 8 5 3 031 Maluku Utara 2 8 4 4 5 032 Papua Barat 2 4 1 2 3 033 Papua 7 8 3 6 1 034 Kalimantan Utara 0

Total 275 414 607 233 92 0

Pembangunan lumbung pangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang

pertanian sebanyak 3.818 unit, yang telah difasilitasi pengisian cadangan

pangan melalui dana APBN sebanyak 3.299 kelompok, namun yang berhasil

masuk tahap kemandirian sebanyak 1.662 kelompok, sedangkan sebanyak

1.635 kelompok masih dalam tahap pengembangan belum mendapatkan

fasilitasi penguatan kelembagaan. Sementara itu 434 kelompok baru dalam


55

tahap penumbuhan dan belum mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan

pangan dan pengutan kelembagaan.

Gambar 4. Jumlah Lumbung Pangan yang belum terfasilitiasi pada kegiatanPengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.(LPM)

Sehubungan dengan adanya refocusing Tahun Anggaran 2016-2017 untuk

mendukung peningkatan produksi Padi, Jagung dan Kedelai, kegiatan lumbung

pangan masyarakat (LPM) tidak mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan

pangan dan penguatan kelembagaan. Sampai tahun 2017 masih terdapat 1.635

kelompok LPM (tahap pengembangan) yang belum mendapatkan fasilitasi

penguatan kelembagaan dan 434 kelompok LPM (tahap penumbuhan) yang

belum mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan pangan dan fasilitasi

penguatan kelembagaan. Mengingat LPM memiliki peranan strategis dalam

penyediaan cadangan pangan di masyarakat untuk itu, diharapkan pada tahun

berikutnya kegiatan ini dapat difasilitasi kembali.

4.2.2 Monitoring dan Pembinaan Cadangan Pangan Pemerintah

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah pada Tahun 2017ditingkat provinsi menunjukkan bahwa 28 provinsi sudah mengalokasikan danaAPBD untuk pengadaan cadangan beras pemerintah. Provinsi yang belummengalokasikan APBD provinsi untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah


56

provinsi sampai tahun 2017 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, SulawesiTenggara, Sulawesi Barat, Bali dan Maluku Utara.

Pelaksanaan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi melakukankontrak dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan penyaluran beras BadanKetahanan Pangan (BKP) Provinsi, yaitu BKP provinsi mengajukan suratpembelian beras kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan pembuatan KontrakJual Beli (KJB) antara Kepala BKP Provinsi dengan Kepala Divre/ Subdivre,Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras di gudang Perum BULOG, selanjutnyaDivre/Subdivre menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, dikeluarkan dari gudang yangditunjuk melalui SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak ditingkat Provinsidilakukan oleh Kepala BKP Provinsi dengan Kepala Divre Perum BULOG,sedangkan kontrak di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala BKPKabupaten/Kota dengan Kepala Subdivre Perum BULOG.

Kontrak BKP di tingkat daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 di 11 provinsi,dan sampai dengan tahun 2017 sudah terealisasi di 33 provinsi. Setiap terminkontrak tidak habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa kontrak di akhir tahun.Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat sisa stok beras sebesar 3,71 jutaTon cadangan beras pemerintah provinsi yang disimpan di Perum BULOG.Secara lengkap realisasi dan sisa stok cadangan pangan pemerintah dapat dilihatTabel 34.


57

Tabel. 34 Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah ProvinsiTahun 2016 - 2017

STOK(Ton)

REALIASI(Ton)

STOK(Ton)

REALIASI(Ton)

' (1) (2)1 Aceh 192,55 57,14 264,47 93,232 Sumatera Utara 8,70 4,20 - -3 Sumatera Barat 482,77 35,00 302,00 -4 Riau 457,78 27,79 347,84 40,005 Kepulauan Riau - - 51,92 14,736 Jambi 174,03 37,84 347,84 299,587 Bengkulu 47,08 36,61 6,108 Sumatera Selatan 262,31 128,71 11,50 2,509 Bangka Belitung - - 48,00 27,0010 Lampung 356,25 63,40 156,57 54,8611 Banten 130,49 54,14 450,40 346,1412 DKI Jakarta - - - -13 Jawa Barat 1.038,38 555,81 1.110,54 122,4014 Jawa Tengah 257,00 59,0615 DI Yogjakarta 283,50 - 219,48 31,3716 Jawa Timur 203,78 - 203,76 26,6517 Kalimantan Barat 285,85 109,65 269,16 150,0618 Kalimantan Tengah 146,03 1,00 69,30 4,0019 Kalimantan Selatan 127,32 - 135,00 46,0020 Kalimantan Timur 221,49 - 212,00 50,0021 Sulawesi Utara 116,80 8,00 125,92 1,0022 Gorontalo - - - -23 Sulawesi Tengah 124,43 120,71 164,96 99,1524 Sulawesi Tenggara - - - -25 Sulawesi Selatan 250,08 3,56 140,00 -26 Sulawesi Barat - - - -27 N T B 156,22 14,01 164,77 23,5128 N T T 80,44 - 184,44 100,0029 Bali - - - -30 Maluku Utara - - - -31 Maluku 8,93 6,00 39,00 4,0032 Papua Barat - - 79,00 23,0033 Papua 64,91 - 105,00 24,00

Jumlah 5.220,11 1.226,95 5.496,47 1.648,34

No Provinsi 2016 2017Tahun

Sumber: Laporan dari Provinsi 2017, diolah Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan


58

Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk BKP Provinsi adalah

pada realisasi penyaluran kontrak beras BKP di daerah umumnya melewati tahun

kontrak. Hal ini akan memberikan tambahan beban pemeliharaan beras kepada

Perum BULOG, kemudian terjadinya perubahan Harga Pembelian Pemerintah

Beras pada tahun berjalan, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan

kuantum. Solusi yang disarankan oleh Perum BULOG bahwa BKP sebaiknya

melakukan kontrak beras sesuai dengan perkiraan kebutuhan tahun berjalan, dan

perlu didukung dengan addendum terhadap harga melalui cadangan APBD

setempat atau dengan pemotongan kuantum yang dimiliki BKP Provinsi.

Selain kerjasama dengan BULOG, beberapa provinsi mengelola sendiri karena

sudah memiliki UPT Cadangan Pangan, misalnya: (1) Provinsi Jawa Tengah,

dikarenakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai UPT

Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang terletak di Magelang, UPT tersebut

mempunyai gudang untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah; (2)

Provinsi DI Yogyakarta, cadangan pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

sebagiam dititipkan pada Pusat KUD Mataram DIY yang lokasi penyimpanan

bertempat di Godean; (3) Provinsi Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan

pemeritan provinsi sebanyak 100 ton kepada pihak swasta (CV. Sama Bangun

Utama); (4) Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI

Jakarta-Banten dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga

melakukan penitipan beras kepada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM) dan Gapoktan sebanyak 10 kelompok melalui Nota Kesepakatan

bersama antara Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten dengan

Gapoktan dan LDPM.

Beberapa provinsi yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan

cadangan pangan pemerintah, karena sudah habis disalurkan untuk kondisi dan

kebutuhan penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga

pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial, dan pengembangan usaha seperti

pada Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi tahun 2017 berdasarkan data dari

provinsi sebesar 5.496,47 ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,2 persen

dari jumlah pengadaan tahun 2016. Penyaluran cadangan pangan pemerintah


59

provinsi tahun 2017 sebesar Rp 1.648,34 ton atau mengalami peningkatan

sebesar 34,05 persen dibandingkan tahun 2016 (1.229,65 ton).

Pelaksanaan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)Pertemuan ke-5 ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council

diadakan pada 3-4 Mei 2017 di Bali, Indonesia. Pertemuan tersebut

diselenggarakan oleh Sekretariat APTERR dengan dibantu penuh secara

penganggarannya oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan

Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pertemuan

dihadiri oleh anggota Dewan APTERR dan delegasi dari ASEAN Plus Three

countries kecuali Lao PDR dan Viet Nam karena keadaan yang tidak terduga.

Perwakilan Sekretariat ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) dan

Sekretariat APTERR juga hadir dalam Rapat tersebut.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dr. Gardjita Budi, Penasihat Khusus Menteri

Pertanian untuk Pengembangan Bio-Industri, Indonesia dan Ibu Mi-Sun Yoo,

Direktur Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan, Republik Korea .

Beberapa hasil dari pertemuan APTERR yang disepakti dari anggota sebagai

berikut:

1. Menegaskan kembali komitmen mereka untuk memenuhi kontribusi Dana

APTERR sebagaimana tercantum dalam Perjanjian APTERR.

2. Menghindari pengurangan transfer dana dengan mengisi aplikasi pengiriman

uang bank dengan 'menjaminkan' kami untuk memastikan bahwa semua

kontribusi akan ditransfer dengan jumlah uang penuh dan semua biaya Akan

dipikul oleh negara anggota

3. Sekretariat APTERR untuk mengirim surat resmi untuk meminta

penyelesaian kekurangan dana dari negara anggota terkait yang disebabkan

oleh pemotongan biaya transfer.

4. Perwakilan dari Brunei Darussalam, Indonesia, China, dan Jepang

menginformasikan kepada Rapat bahwa kontribusinya terhadap Dana

APTERR tahun 2017 akan segera ditransfer segera setelah persetujuan

pemerintah diberikan untuk mematuhi Persetujuan APTERR.


60

5. Sekretariat APTERR menginformasikan bahwa Viet Nam menyatakan

niatnya untuk berpartisipasi dalam Program Tier 1 sebagai negara pemasok.

6. Menyarankan Sekretariat APTERR untuk melihat kemungkinan pelaksanaan

Rapat Dewan APTERR sebelum tahun anggaran APTERR sehingga

rencana kerja dan anggaran operasional tahunan dapat disahkan sebelum

tahun dimulai.

7. Rapat menyetujui Sekretariat APTERR untuk mentransfer sisa biaya

operasional pada akhir setiap tahun anggaran ke rekening tetap untuk

mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi.

8. Pertemuan tersebut menyetujui opsi 1 dari Rencana Pengelolaan Keuangan

yang Remedi dari Sekretariat APTERR (2018-2022) untuk memberikan

kontribusi keuangan kepada OC tanpa tambahan untuk EF selama 5 tahun

seperti yang direkomendasikan oleh Rapat Kerja yang diadakan di Bangkok

pada 15-16 Maret 2017.

9. Rapat setuju untuk melanjutkan konsultasi hukum internal mereka untuk

menentukan perlunya amandemen terhadap Perjanjian APTERR dan

lampirannya terhadap opsi 1 dari Rencana Pengelolaan Keuangan yang

Terisi dari Sekretariat APTERR (2018 - 2022).

10. Pertemuan tersebut meminta Sekretariat APTERR untuk berkoordinasi

dengan Sekretariat ASEAN untuk berkonsultasi mengenai masalah hukum

mengenai masalah ini dan menginformasikan kepada Dewan APTERR pada

waktunya.

11. Pertemuan tersebut disepakati dengan usulan Sekretariat APTERR untuk

mentransfer mata uang OC yang disetorkan dari USD ke THB untuk

mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi dan mendapatkan perlindungan

berdasarkan undang-undang nasional Thailand.

12. Pertemuan tersebut mencatat kemajuan dalam program APTERR Tier 3 di

bawah Tahun Anggaran 2015-2016. Di bawah kontribusi Tahun Anggaran

Jepang 2015 yang mencakup program Tier 3, beras tersebut telah

dialokasikan untuk disimpan di Laos dan Filipina dengan masing-masing 225

metrik ton. Nasi yang disumbangkan tersebut diperkirakan akan sampai ke

negara-negara tersebut pada awal Mei 2017. Sementara itu, program


61

Tingkat Tiga di bawah kontribusi Tahun Anggaran 2016 Jepang, 500 metrik

ton akan disimpan di Myanmar untuk mempersiapkan situasi darurat. Juga,

ada program Tingkat Tiga yang diterapkan di Kamboja dan Myanmar

berdasarkan kontribusi Fiskal Tahun 2016 Korea masing-masing untuk 250

dan 500 metrik ton. Pertemuan tersebut diinformasikan bahwa Sekretariat

APTERR telah bekerja sama dengan negara-negara tuan rumah untuk

mempersiapkan dan menandatangani Memorandum of Agreement untuk

memastikan pelaksanaan yang lancar dan efektif sesuai dengan Aturan dan

Prosedur Pelepasan dan Pengisian Cadangan Padi.

13. Perwakilan dari Jepang menginformasikan pertemuan tersebut mengenai

keinginan Jepang untuk melanjutkan kontribusinya terhadap program

APTERR Tier 3. Dia juga meminta Sekretariat APTERR untuk kerja sama

yang erat dalam pelaksanaan program tersebut.

14. Perwakilan dari Myanmar mengucapkan terima kasih kepada Jepang dan

Korea atas kontribusinya terhadap program Tingkat Tiga. Saat ini, Myanmar

sedang mempersiapkan penyimpanan beras yang berasal dari Jepang dan

Korea. Filipina juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam

kepada Jepang dan menginformasikan kepada Dewan APTERR bahwa

kontribusi Jepang terhadap 225 metrik ton tiba di Manila pada tanggal 1 Mei

2017.

15. Perwakilan dari Korea memberi tahu Pertemuan tentang kesiapan mereka

untuk memulai program Tingkat Tiga di Kamboja dan Myanmar. Korea akan

berkoordinasi erat dengan negara-negara tersebut dan juga Sekretariat

APTERR mengenai pelaksanaan program. Pengiriman beras diperkirakan

akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei 2017. Sementara itu, Korea

menegaskan kembali kesediaan mereka untuk terus berpartisipasi dalam

program APTERR termasuk program Tingkat 1.

16. Sekretariat APTERR mempresentasikan hasil TA 8393-REG ADB:

Ketahanan Pangan dan Ketahanan Negara-negara Anggota ASEAN

terhadap Volatilitas Harga Pangan. Dokumen dan presentasi muncul di

Lampiran 18 dan Lampiran 19.


62

17. Rapat tersebut menyarankan Sekretariat APTERR untuk melakukan studi

lebih lanjut mengenai kelayakan pendirian gudang regional APTERR, dan

peningkatan jumlah mekanisme pemicu otomatis berdasarkan keluaran TA

7893 ADB.

Pertemuan tersebut diinformasikan oleh Sekretariat APTERR bahwa karena

keadaan yang tidak terduga, PDR Laos tidak dapat menghadiri Rapat tersebut.

Namun, Lao PDR mengkonfirmasi penyelenggaraan Pertemuan Dewan

APTERR ke-6 pada tahun 2018. Sekretariat APTERR akan bekerja sama

dengan Lao PDR untuk mengumumkan tanggal dan tempat pertemuan pada

waktunya.

4.3 Sosialisasi dan Pemantauan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Beras

Menindaklanjuti terbitnya Permendag No. 57 Tahun 2017 Tentang Harga Eceran

Tertinggi Beras dan Permentan No. 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras,

Badan Ketahanan Pangan melakukan Sosialisasai HET dan Pemantauan Harga

Beras di Tingkat Konsumen (Pasar Tradisional dan Ritel Modern) untuk

mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut.

Sosialisasai Permendag No. 57 Tahun 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi

Beras dan Permentan No. 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras

Sosialisasi Permendag No. 57 Tahun 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi

Beras dan Permentan No. 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dilakukan di

3 (tiga) wilayah, yaitu Karawang, Makassar dan Surabaya dengan mengundang

aparat tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten yang menangani Ketahanan

Pangan, anggota PERPADI Pusat dan Daerah, serta pelaku industri perberasan

diantaranya Gapoktan PUPM 2016 dan 2017.

Adapun poin penting yang dihasilkan pada pertemuan tersebut sebagai berikut:

1. Regulasi Permentan No 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras diterbitkan

sebagai tindaklanjut Permendag No. 57 Tahun 2017 dan memberikan

penjelasan kepada para pemangku kepentingan tentang jenis dan

pengaturan tata cara beras khusus. Beras khusus terdiri dari ketan, beras

merah, beras hitam, beras kesehatan, beras organik, Beras Indikasi


63

Geografis, beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh

Menteri Pertanian, dan Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam

negeri.

2. Implementasi pelaksanaan Permendag No. 57/2017 dan Permentan No.

31/2017 khususnya di pasar tradisional belum optimal, banyak yang belum

mematuhi tentang standart harga yang sesuai peraturan sehingga perlu

sosialisasi dan pembinaan. Namun di beberapa ritel modern sudah

mencantumkan informasi stiker HET pada kemasan/karung bahkan ada yang

sudah dicetak.

3. Berdasarkan hasil pengujian mutu beras yang diuji oleh Balai Besar Pasca

Panen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kementerian Pertanian, dari 18 sampel beras yang diambil dari ritel modern

di 5 wilayah DKI Jakarta dan di pedagang PIBC, menunjukkan bahwa

sebagian besar kualitas/mutu beras yang diklaim sebagai premium ternyata

hanya 1 merk beras yang memenuhi syarat. Terdapat 13 merk beras yang

derajat sosoh <95%, ada 6 jenis beras yang kandungan beras patah >15%,

sedang kadar air seluruhnya <14%.

4. Secara teknis, diharapkan dengan adanya penurunan atau stabilitas harga

beras di tingkat konsumen akan berbanding lurus dengan penurunan tingkat

kemiskinan, menekan inflasi, dan meningkatkan daya beli konsumen. Di sisi

petani sebagai produsen ada jaminan pasar dan perlindungan harga.

Konsekuensi dari hadirnya kebijakan ini perlu dilakukan kebijakan pendukung

seperti memangkas rantai pasok dan Perum BULOG wajib menyerap gabah

petani khususnya pada saat panen raya terutama di wilayah sentra dengan

harga gabah sesuai HPP.

5. Penggilingan Padi (terutama penggilingan padi lokal/setempat/kecil), dapat

sebagai salah satu instrumen penghela produksi dan ekonomi pedesaan

melalui kerjasama sinergi dengan kelompok tani/koperasi tani (pengelola

corporate kawasan/kluster padi/cooperative mixed farming) dan sebagai

pemasok stok beras nasional, oleh karena itu diperlukan

revitalisasi/moderenisasi Penggilingan Padi dan diharapkan pemerintah dapat

membantu kemudahan untuk mengakses permodalan dan pasar.


64

A. Pemantauan Harga Beras di Tingkat Konsumen (Pasar Tradisional dan Ritel

Modern).

Hasil pemantauan sebagai berikut :

a. Pasar retail modern sudah menjual beras kualitas premium sesuai HET,

sedangkan beras kualitas medium menghilang dari peredaran, tidak ada stok,

dengan alasan ditarik kembali oleh pemasok/distributor untuk diganti

kemasan, dan juga dengan alasan keuntungan semakin kecil.

b. Banyak juga ditemukan pasar retail modern yang tidak menjual beras kualitas

premium dan kualitas medium, dan hanya menjual beras kualitas khusus

yang harganya belum ditetapkan pemerintah.

c. Retail modern yang merupakan cabang dari Jakarta sudah menerapkan HET

untuk beras premium, karena pimpinannya sudah mendapatkan sosialisasi

oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan retail modern lokal belum semuanya

menerapkan HET.

d. Beras yang sebelumnya termasuk kualitas medium, karena keuntungannya

semakin kecil, maka diduga kelas mutunya dirubah menjadi premium.

e. Pasar tradisional belum menerapkan HET beras kualitas premium dan

kualitas medium.

f. Salah satu kendala pedagang di pasar tradisional adalah, pedagang membeli

beras dalam bentuk karungan, kalau mau diecer perlu dilakukan kemasan

dan labeling, dan ini akan menambah biaya operasional.

g. Belum semua pedagang di pasar tradisonal mengetahui tentang HET,

mereka lebih mengenal istilah beras super dan beras murah.

5 Kajian Responsif dan Antisipatif Kegiatan Distribusi, Harga, danCadangan Pangan

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan selain melaksanakan kegiatan utama

seperti tercantum dalam Renstra/PK/RKT, dalam upaya mendukung

kebijakan/program/kegiatan pembangunan pertanian, juga melaksanakan

kegiatan kajian yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Beberapa isu

kebijakan pembangunan pertanian yang dikaji pada tahun 2017 adalah: (a)

Badan Layanan Umum (BLU), (b) Analisis Sistem Distribution Center Pangan


65

Pokok dan Strategis, dan (c) Desain Model Sistem Distribution Center Pangan

Pokok dan Strategis. Secara rinci, hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. Badan Layanan Umum (BLU)

Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Utama

Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), satu

diantaranya adalah penguatan jaringan pasar 10 produk pertanian. Salah satu

strategi penguatan jaringan pasar produk pertanian adalah Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat, yang bertujuan: (1) stabilisasi harga pangan dan jaminan

pasar di tingkat produsen, (2) stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat

konsumen, dan (3) rantai distribusi bahan pangan pokok dan strategis yang

efisien.

Melalui kegiatan PUPM, produksi bahan pangan dari petani akan mendapatkan

alternatif saluran pemasaran melalui LUPM, dimana petani akan mendapatkan

jaminan harga beli sesuai acuan harga pembelian pemerintah atau harga

referensi yang berlaku dengan memperhatikan margin keuntungan yang layak

untuk petani. Bagi LUPM, pola ini juga akan memberikan kepastian ketersediaan

bahan pangan yang dikelola sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi dan

pasokannya ke TTI. Dari sisi kebijakan penyaluran distribusi pangan, Kementerian

Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan sebagai pelaksana kegiatan PUPM dapat

berkoordinasi dengan Perum BULOG, Kementerian Perdagangan dan instansi

terkait, untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang menjadi

tugas bersama Kementerian/Lembaga terkait

Pelaksanaan kegiatan PUPM dilaksanakan melalui dukungan dana APBN.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui alokasi dana Badan Ketahanan Pangan,

Kementerian Pertanian dalam bentuk dana dekonsentrasi yang diberikan kepada

Dinas/Badan/Kantor Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan

pangan. Dana yang dialokasikan tersebut disalurkan kepada LUPM yang bergerak

di bidang pangan dalam bentuk dana Bantuan Pemerintah untuk melakukan

pembelian pangan pokok dan strategis dari petani/mitra dan selanjutnya memasok

pangan pokok dan strategis tersebut kepada TTI untuk dijual kepada konsumen

dengan harga yang layak. Dalam hal ini TTI yang dimaksud adalah pedagang

yang bergerak di bidang pangan yang terikat melalui kerjasama.


66

Sebagai bagian dari upaya pembangunan ketahanan pangan, kegiatan PUPM

tetap menggunakan ruh kedaulatan pangan sehingga pada prinsipnya pangan

pokok dan strategis yang dipasok ke TTI semaksimal mungkin berasal dari

produksi dalam negeri. Untuk pangan strategis yang tidak dihasilkan oleh petani

dapat melibatkan industri pangan dan importir guna aksesbilitas pangan

konsumen dapat terjangkau, antara lain daging, gula pasir dan minyak goreng.

Beberapa alternatif rantai pasok dalam model kegiatan PUPM tahun 2017 adalah:

(1) Petani-LUPM-TTI-Konsumen; dalam alur rantai pasok model ini, petani

menjual produk pangan kepada LUPM untuk kemudian dipasok kepada TTI di

wilayah Jabodetabek dan selanjutnya TTI menjual kepada konsumen.

(2) Petani- LUPM-UPT BALAI PUP-TTI-Konsumen; dalam alur rantai pasok

model ini, petani menjual produk pangan kepada LUPM untuk kemudian

dipasok kepada UPT BALAI PUP Di Jakarta yang berfungsi sebagai

Depo/Gudang pangan kemudian dipasok ke TTI wilayah Jabodetabek untuk

selanjutnya dijual langsung ke konsumen.

(3) Petani- LUPM-UPT BALAI PUP-Konsumen; dalam alur rantai pasok model ini,

petani menjual produk pangan kepada LUPM untuk kemudian dipasok

kepada UPT BALAI PUP di Jakarta untuk selanjutnya dijual langsung ke

konsumen.

(4) Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan-UPT BALAI PUP Konsumen;

dalam alur rantai pasok model ini, Industri/Produsen/Distributor Bahan

Pangan memasok produk pangan strategis antara lain daging, gula pasir dan

minyak goreng melalui UPT BALAI PUP dan dijual langsung ke konsumen.

(5) Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan-TTI-Konsumen; dalam alur rantai

pasok model ini, Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan memasok

produk pangan strategis antara lain daging, gula pasir dan minyak goreng

dipasok kepada TTI di wilayah Jabodetabek untuk selanjutnya dijual langsung

ke konsumen.

Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2013 serta memiliki tugas pokok dan fungsi untuk

menjaga harga wajar di petani, efisiensi rantai pasok, mengendalikan harga jual di

konsumen, dan membangun struktur pasar yang berimbang sangat perlu


67

dibentuk. Mengingat persoalan yang dihadapi oleh unit pengelola PUPM yang ada

saat ini sudah tidak optimal. Oleh karena itu berdasarkan telaah melalui proses

induktif dan deduktif dapat dirancang kelembagaan yang memiliki struktur yang

jelas dengan dukungan sumber daya yang telah ada. Pada tahap awal pusat

pengelola PUPM yang sudah memiliki Toko Tani Indonesia – Center, bentuk dan

strukturnya dirancang sebagai Unit Pelayanan Teknis Penguatan Usaha Pangan.

Pengembangan kelembagaan pengelola PUPM menjadi UPT Penguatan Usaha

Pangan (UPT PUP) juga mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor

06/KPTS/RC.110/J/01/2017, tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha

Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia. Menurut keputusan tersebut Unit

Pelaksana Teknis diharapkan mampu mengoptimalkan tugas pengendalian harga

produsen. UPT juga diberikan kewenangan membangun kerjasama dengan

pusat-pusat distribusi yang ada saat ini. Oleh karena itu transisi UPT PUP sebagai

PUPM termasuk didalamnya operasionalisasi TTI-Center yang lebih profesional

dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM sesuai ketentuan yang

berlaku;

(2) Melakukan pengelolaan dan penyaluran bahan pangan pokok dan strategi ke

TTI Jabodetabek dan konsumen;

(3) Bekerjasama dengan LUPM untuk menjaga kontinuitas penyaluran dan

kualitas pangan dengan harga wajar;

(4) Membuat pembukuan dan bersedia memberikan informasi penyaluran dan

stok kepada Tim Pokja Pusat; dan

(5) Melakukan stock opname dan tutup buku pada akhir tahun

Guna efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi pengendalian harga di tingkat

produsen yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 25 yaitu Pemerintah

berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian

yang menguntungkan petani. Selain itu pada ayat (2) huruf (d) dan (e) juga

disebutkan bahwa Kewajiban pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan: struktur pasar

produk pertanian yang berimbang serta kewajiban stabilisasi harga pangan.


68

Implikasi Undang-Undang tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Badan

Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian perlu memiliki Satuan Kerja (Satker)

yang memiliki tugas dan fungsi khusus terkait pengendalian harga di tingkat

produsen (petani). Satker yang dirancang memiliki struktur organisasi seperti pada

Gambar 5.

Gambar 5 Rancangan struktur organisasi UPT-PUP

5.2. Analisi Sistem Distribution Center Pangan Pokok dan Strategis

Distribution Center (DC) merupakan pengembangan TTIC sebagai pusat distribusi

komoditas pangan pokok dan strategis untuk menjamin ketersediaan,

keterjangkauan, dan cadangan pangan pada wilayah perkotaan yang tidak

memiliki kemampuan dalam penyediaan pangan secara mandiri. Komoditas

pangan pokok dan strategis dalam ruang lingkup Distribution Center ini

diantaranya adalah beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, bawang, daging

(sapi, kerbau, ayam), dan telur. Analisis sistem pengembangan Distribution Center

dilakukan melalui tahapan yaitu (1) mengindentifikasi kondisi eksisting Distribution

Center di 5 (lima) lokasi yaitu Kota Jakarta Barat, Kota Bekasi, Kota Bandung,

Kota Surabaya dan Kota Makasar; (2) mengidentifikasi pihak-pihak terkait (para

pelaku bisnis, petani, pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen akhir); dan

Kepala UPT-PUP

Sekretaris

BidangPengadaan Pangan

BidangPenyaluran Pangan

BidangPemasaran

BidangUmum

SubbidPemberlian

SubbidKontrak Tani

SubbidTransportasi

SubbidPenggudangan

SubbidToko Tani

SubbidPasar Tani &Mitra Usaha

SubbidManajemenInformasi

SubbidKeuangan


69

(3) mengidentifikasi sistem dengan melihat hubungan keterkaitan sistem dalam

konteks input proses output, serta keterkaitan kebutuhan satu pelaku dengan

pelaku lainnya dalam satu causal loop.

Identifikasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara pernyataan dari

kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus

dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Marimin, 2004).

Masing-masing pelaku pada umumnya memiliki karakteristik dan tingkat

kebutuhan yang berbeda-beda satu sama lain. Para pelaku memiliki kepentingan

bisnis masing-masing yang cenderung berorientasi kepada pemerolehan

keuntungan sebesar-besarnya dan biaya sekecil-kecilnya. Oleh karenanya, perlu

dilakukan pengidentifikasian keterkaitan peran dan kebutuhan masing-masing

pelaku. Upaya mensinergikan masing-masing kebutuhan antar pelaku perlu

direncanakan dan dikelola dengan baik. Hubungan kebutuhan antar pelaku usaha

dalam suatu Distribution Center dapat digambarkan dalam suatu causal loop

seperti tersaji pada Gambar 6.

Causal loop menggambarkan hubungan keterkaitan kebutuhan antar satu pelaku

dengan pelaku lainnya. Kebutuhan satu pelaku akan mempengaruhi kebutuhan

dari setiap pelaku lainnya. Artinya, berjalannya fungsi-fungsi manajemen dalam

suatu Distribution Center sangat dipengaruhi oleh keharmonisan kebutuhan dari

setiap pihak terkait dalam pengembangan Distribution Center, mulai dari

kelompok pemasok yang ada di sisi hulu yang berperan dalam penyediaan

pasokan, pemerintah, lembaga keuangan, koperasi, BUMD pelaksana Distribution

Center, pelaku usaha di tingkat penyalur akhir hingga ke konsumen memiliki

hubungan keterkaitan kebutuhan antara satu dengan lainnya.


70

Gambar 6. Causal loop ketrekaitan hubungan kebutuhan antar pelaku

Agar lebih terarah, proses identifikasi sistem perlu dirancang dalam bentuk

diagram input – output, yang memisahkan antara kebutuhan-kebutuhan yang

menjadi elemen masukan dan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi elemen

keluaran. Dari penyusunan diagram input-output diharapkan dapat memberikan

kejelasan tentang permasalahan-permasalahan yang ada sehingga diharapkan

akan lebih mempermudah langkah pengendalian dalam upaya pengembangan

Distribution Center. Hubungan input-proses-output dari setiap kebutuhan pelaku

dalam suatu kerangka sistem tersaji pada Gambar 7.


71

Gambar 7. Diagram Input – Output Sistem Distribution Center Pangan Pokok danStrategis

Dilihat dari kondisi dari masing-masing elemen, pada elemen masukan beberapa

elemen memiliki sifat dapat diprediksi dan dikendalikan, dan beberapa elemen

lainnya sulit diprediksi dan dikendalikan. Sedangkan pada bagian keluaran, juga

dibedakan menjadi dua kelompok elemen keluaran, yakni elemen yang

diharapkan serta elemen yang tidak diharapkan. Melalui pengidentifikasian setiap

kondisi elemen ini diharapkan akan diperoleh kejalasan permasalahan secara

lebih spesifik sehingga dapat membantu mempermudah dalam penentuan strategi

pengembangan Distribution Center.

Dalam pengembangan DC diperlukan suatu strategi supaya program

pengembangan DC berjalan dengan baik. Dari hasil analiisis situasional yang

sudah dilakukan, maka didapatkan beberapa alternatitif strategi dalam

pengembangan DC antara lain:

1. Mambangun sinergi kemitraan rantai pasok DC (Gapoktan – DC – TTI)

2. Perbaikan saluran distribusi produk pangan

3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi

4. Peningkatan peran BUMD


72

5.3. Desain Model Distribution Center Pangan Pokok dan Strategis

Model Distribution Center pangan pokok dan strategis merupakan tiruan dari

rancangan Distribution Center yang disusun dalam bentuk gambaran konseptual

yang mengjelaskan hubungan keterkaitan peran dan fungsi masing-masing pihak

terkait yang memiliki elemen-elemen kebutuhan, tujuan dan kendala-kendala yang

berbeda satu sama lain. Model Distribution Center merupakan gabungan dari

berbagai aktivitas yang terjadi di sepanjang rantai pasok distribusi, mulai dari

penyediaan pasokan, pengendalian persediaan di gudang hingga pendistribusian

pangan sampai ke konsumen akhir. Setiap elemen yang terdapat dalam model

Distribution Center memberikan pengaruh dan keterkaitan satu dengan lainnya.

Tujuan kajian model pengembangan Distribution Center pangan pokok dan

strategis adalah :

1. Mendapatkan model Distribution Center Pangan Pokok dan Strategis adaptif di

5 wilayah kajian.

2. Mendapatkan alternatif strategi implementasi model Distribution Center.

Berdasarkan analisis situasional dan kondisi eksisiting dapat diketahui bahwa

terdapat dua wilayah yang telah memiliki format yang jelas terkait pengembangan

Distribution Center Pangan Pokok dan Strategis, yakni Kota DKI Jakarta dan Kota

Surabaya. Masing-masing Distribution Center pada kedua wilayah, memiliki

kelebihan dan kekurangan. Sistem Distribution Center Kota Surabaya dianggap

lebih representatif untuk dijadikan model bagi pengembangan Distribution Center

di beberapa wilayah lainnya.

Berdasarkan kajian analisis situasional sistem Distribution Center pada 5 Kota di

Indonesia, maka dapat disusun suatu GAP analisis terhadap sistem Distribution

Center, khususnya pada dua kota yang telah menerapkan Distribution Center

pangan pokok dan strategis, yakni di Kota Surabaya (untuk lingkup Kota) dan di

DKI Jakarta (untuk lingkup provinsi). Melalui Tabel 3 dan Tabel 4, dapat dilihat

kelebihan dan kelemahan Distribution Center pada 2 Kota, yakni Surabaya dan

DKI Jakarta.


73

Tabel 35. GAP Analisis Sistem Distribution Center di Kota Surabaya

Kelebihan Kelemahan

1. Keterlibatan satker cukup tinggi 1. Jaringan distribusi masih terbataspada 2 lokasi

2. Program DC sudah mulaiterbentuk

2. Ketersediaan gudang DC masihminim

3. Pelaksanaan manajemen DCtelah dipercayakan kepada PDPasar Surya

3. Ketersediaan armada masih minim

4. Adanya kemitraan dengankoperasi (KAKAPS) dan BRI

4. Pemanfaatan teknologi digital dalammanajemen informasi belumterealisasi

5. Sudah tersedia DC denganberbagai fasilitas dan armada

5. Kemitraan antara PD Pasar Suryadengan 5 Toko Tani Indonesia diSurabaya belum terjalin6. Jalinan kerjasama dengan 2030

unit toko kelontong

7. Sudah ada Perda terkait transportasi pangan

Tabel 36 GAP Analisis Sistem Distribution Center di Kota DKI Jakarta

Kelebihan Kelemahan

1. Telah terbentuk 3 BUMD pelaksanafungsi distribution center denganperkembangan bisnis yang telahmapan

1. Belum terwujudnya sinergi antara 3BUMD ke dalam satu pengelolaandistribution center

2. Pengelolaan terpusat di bawahkoordinasi dan pengelolaanProvinsi DKI Jakarta

2. Tingkat ketergantungan pasokan yangmasih tinggi dri luar daerah, rata-ratasebesar 97%

3. Telah terjalin kerjasama antarpemerintah daerah dalampenyediaan pasokan di DKI Jakarta(Jakarta Barat)

3. Belum diketahuinya secara pastitingkat kemampuan pemenuhankebutuhan pangan masyarakat kotaJakarta Barat sehingga sulitmendeteksi berapa kebutuhan stokyang harus disimpan digudang

4. Rantas pasok distribusi yang mulaistabil

4. Belum terwujudnya jalinan kerja samayang saling mengikat antara 3 BUMDdengan retail-retail bentukanpemerintah seperti TTI dan E-Warung


74

Sistem Distribution Center Kota Surabaya dianggap lebih representatif dan adaptif

untuk diterapkan pada beberapa kota lainnya dengan penyesuaian-penyesuain

sesuai dengan kondisi masing-masing kota. Agar kinerja dapat lebih maksimal,

beberapa upaya penguatan perlu diberikan kepada Sistem Distribution Center di

Kota Surabaya, diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas simpan melalui penyediaan gudang stok sesuai dengan

kebutuhan stok dan karakteristik produk pangan yang akan disimpan;

2. Perlu adanya pengendalian persediaan melalui analisis sederhana, misalnya

dengan pendekatan inventory control yang bermanfaat dalam menentukan

jumlah pemesanan ekonomis serta waktu pemesanan kembali untuk setiap

pasokan pangan yang akan di simpan dan didistribusikan ke penyalur;

3. Penambahan jumlah armada. Saat ini untuk melakukan distribusi

mengandalkan 2 sarana transportasi dengan kapasitas angkut total sebesar 20

ton dan hanya mampu melayani 2 lokasi distribusi;

4. Perluasan kerjasama kemitraan dengan daerah kawasan pangan yang ada di

sekitar Kota Surabaya, terutama untuk menjaga pasokan pangan ke

Distribution Center;

5. Perluasan saluran distribusi melalui kerjasama dengan berbagai retailer

bentukan pemerintan seperti TTI, RKP dan E-Warung. Hal ini perlu untuk

menjaga kelancaran saluran distribusi kepada konsumen.

Sistem Distribution Center Kota Surabaya dianggap lebih representatif dan adaptif

untuk diterapkan pada beberapa kota lainnya dengan penyesuaian-penyesuain

sesuai dengan kondisi masing-masing kota. Agar kinerja dapat lebih maksimal,

beberapa upaya penguatan perlu diberikan kepada Sistem Distribution Center di

Kota Surabaya, diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas simpan melalui penyediaan gudang stok sesuai dengan

kebutuhan stok dan karakteristik produk pangan yang akan disimpan

2. Perlu adanya pengendalian persediaan melalui analisis sederhana, misalnya

dengan pendekatan inventory control yang bermanfaat dalam menentukan

jumlah pemesanan ekonomis serta waktu pemesanan kembali untuk setiap

pasokan pangan yang akan di simpan dan didistribusikan ke penyalur.


75

3. Penambahan jumlah armada. Saat ini untuk melakukan distribusi

mengandalkan 2 sarana transportasi dengan kapasitas angkut total sebesar 20

ton dan hanya mampu melayani 2 lokasi distribusi

4. Perluasan kerjasama kemitraan dengan daerah kawasan pangan yang ada di

sekitar Kota Surabaya, terutama untuk menjaga pasokan pangan ke

Distribution Center



menjaga kelancaran saluran distribusi kepada konsumen

Adapun usulan pengembangan model yang mengacu kepada sistem Distribution

Center yang ada di Kota Surabaya dapat di deskripsikan seperti pada Gambar 8.

Gambar 8 Model Distribution Center Usulan - 1

Sementara itu, Distribution Center Kota DKI Jakarta lebih sesuai untuk diterapkan

pada wilayah-wilayah yang sudah berkembang dengan tingkat kebutuhan yang

sangat tinggi.Jika diperlukan, perlu adanya integrasi diantara ketiga Distribution

Center yang telah eksis di DKI Jakarta melalui pembentukan Holding Company

dibawah satu nauangan Badan Usaha Milik Daerah. Perlu adanya sinergi antara


76

DC di kedua wilayah dengan retailer bentukan pemerintah seperti TTI, RKP dan

E-Warung. Beberapa penguatan yang perlu diberikan pada sistem Distribution

Center DKI Jakarta, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sinergi ketiga BUMD ke dalam satu sistem Holding Company di bawah

naungan satu BUMD. Penentuan BUMD sebagai pelaksana DC dapat pula

dilakukan melalui peningkatan kapabilitas salah satu BUMD, misalnya PD.

Pasar Jaya.



menjaga kelancaran saluran distribusi kepada konsumen.

Gambaran umum usulan model Distribution Center berdasarkan sistem

Distribution Center DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 9 Model Distribution Center Usulan - 2

Sementara itu, Distribution Center Kota DKI Jakarta lebih sesuai untuk diterapkan

pada wilayah-wilayah yang sudah berkembang dengan tingkat kebutuhan yang

sangat tinggi.Jika diperlukan, perlu adanya integrasi diantara ketiga Distribution

Center yang telah eksis di DKI Jakarta melalui pembentukan Holding Company

dibawah satu nauangan Badan Usaha Milik Daerah. Perlu adanya sinergi antara

DC di kedua wilayah dengan retailer bentukan pemerintah seperti TTI, RKP dan


77

E-Warung. Beberapa penguatan yang perlu diberikan pada sistem Distribution

Center DKI Jakarta, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sinergi ketiga BUMD ke dalam satu sistem Holding Company di bawah

naungan satu BUMD. Penentuan BUMD sebagai pelaksana DC dapat pula

dilakukan melalui peningkatan kapabilitas salah satu BUMD, misalnya PD.

Pasar Jaya.


bentukan pemerintan seperti TTI, RKP dan E-Warung.

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun 2017, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan KetahananPangan, Kementerian Pertanian mendapatakan alokasi anggaran untukpelaksanaan kegiatan sebesar Rp 21,159,080,000.Alokasi anggaran tersebut perkegiatan sebagai berikut:

Tabel 37. Alokasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2017

No Kegiatan Pagu Awal (Rp)Realisasi

(Rp) %

A Bidang Harga 4,417,270,000 4,326,631,765 97.95

B Bidang Distribusi 1,504,940,000 1,492,299,452 99.16

C Bidang Cadangan 1,400,740,000 1,385,939,964 98.94

D PUPM/TTI 13,739,080,000 13,632,343,530 99.22

Jumlah 21,062,030,000 20,837,214,711 98.93

Sampai akhir tahun 2017, total realisasi anggaran di Pusat Distribusi danCadangan Pangan mencapai Rp. 20,837,214,711 atau sebesar 98,83 persen.Apabila dilihat realisasi per kegiatan, maka realisasi di: (1) cadangan pangansebesar Rp 1,385,939,964 atau 98.94 persen; (2) Harga Pangan sebesar Rp4,326,631,765 atau 97.95 persen; (3) Distribusi Pangan sebesar Rp1,492,299,452 atau 99.16 persen dan (4) PUPM/TTI sebesar 13,632,343,530 atau99.22 persen. Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran di Pusat Distribusi danCadangan Pangan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 38.


78

Tabel 38. Alokasi Anggaran Setelah Pemblokiran dan Realisasi Anggaran PusatDistribusi dan Cadangan Pangan TA.2017

No Tolak Ukur dan Uraian Alokasi Realisasi(Rp) (%)

Pengembangan Sistem Distribusi danStabilitas Harga Pangan 21,062,030,000 20,837,214,711 98.93

A Bidang Harga 4,417,270,000 4,326,631,765 97.951 Panel Harga Pangan 867,220,000 827,969,824 95.47

2 Monev Pasokan Dan Harga PanganStrategis 192,280,000 177,708,828 92.42

3Penyebaran Informasi PemantauanPanen, Harga dan Penyerapan GabahBeras

112,800,000 111,375,300 98.74

4 Apresiasi Panel Harga Pangan 219,100,000 217,171,600 99.125 Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen 165,300,000 152,068,050 92.006 Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen 245,820,000 236,926,240 96.387 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan 129,700,000 124,561,200 96.04

8 Sosialisasi dan Pemantauan PenetapanHarga Eceran Tertinggi (HET) Beras 1,362,950,000 1,361,937,856 99.93

9 Pembinaan Kelembagaan Distribusi,Harga dan Cadangan Pangan 837,400,000 833,056,101 99.48

10 Penyusunan Rencana Kegiatan Distribusi,Harga, dan Cadangan Pangan 284,700,000 283,856,766 99.70

B Bidang Distribusi 1,504,940,000 1,492,299,452 99.16

1Pemantauan, Pengumpulan Data,Koordinasi, Konsolidasi KelembagaanDistribusi Pangan dan Penguatan LDPM

684,025,000 681,631,952 99.65

2 Apresiasi Distribusi Pangan 223,125,000 218,212,000 97.80

3 Kajian Responsif dan Antisipatif HargaPangan (Distribusi, Cadangan dan Harga) 597,790,000 592,455,500 99.11

C Bidang Cadangan 1,400,740,000 1,385,939,964 98.94

1 Pembinaan dan Monitoring CadanganPangan Masyarakat 392,490,000 387,221,360 98.66

2 Pembinaan dan Monitoring CadanganPangan Pemerintah 293,000,000 289,657,634 98.86

3 Workshop Cadangan Pangan Pemerintah 215,250,000 214,315,500 99.57

4 Pertemuan ASEAN Plus ThreeEmergency Rice Reserve (APTERR) 500,000,000 494,745,470 98.95

D PUPM/TTI 13,739,080,000 13,632,343,530 99.22

1Pengembangan Toko TaniIndonesia/Pengembangan Usaha PanganMasyarakat

5,592,415,000 5,565,322,405 99.52

2 Kegiatan Operasioanal Toko TaniIndonesia 8,146,665,000 8,067,021,125 99.02


79

Capaian realiasi Bidang yang ada di Pusat Distribusi dan Cadangan Panganhampir rata-rata di atas 97 - 99 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaankegiatan di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2017 cukupefisien dan efektif. Apabila dilihat berdasarkan kegiatan yang ada di masing-masing Bidang pada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, rata-rata semuakegiatan telah selesai dilaksanakan, artinya pelaksanaan berjalan efisien danefektif. Berikut kegiatan masing-masing Bidang:

1. Bidang Cadangan Pangan

Bidang Cadangan Pangan dengan total kegiatan mencapai 4 (empat) kegiatandengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.400.740.000 hampir seluruhkegiatannya dapat terlaksana dan di selesaikan dengan efisien dan efektif.Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan mencapai sebesarRp.1.385.939.964 atau 98,94 persen.

2. Bidang Harga Pangan

Bidang Harga Pangan dengan total kegiatan di tahun 2017 mencapaimendapat anggaran sebesar Rp.4.417.270.000 dan seluruh kegiatan dapatdilaksanan dan di selesaikan dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasianggaran per sub kegiatan sebesar Rp.4.326.631.765 atau mencapai 97,95persen.

3. Bidang Distribusi Pangan

Bidang Distribusi Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.504.940.000 dan seluruh kegiatan dapat dilaksanan dan di selesaikandengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatansebesar Rp.1.492.299.452 atau mencapai 99,16 persen.

4. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko TaniIndonesia

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko TaniIndonesia mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13.739.080.000 danseluruh kegiatan dapat dilaksanan dan di selesaikan dengan efektif danefisien. Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan sebesarRp.13.632.343.530 atau mencapai 99,22 persen.


80

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian secara keseluruhanberhasil. Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran iniadalah :

1. Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2017dikategorikan sangat berhasil (rata-rata 101,39 persen), dengan capaian:Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang diberdayakanmencapai 98,37 persen dan Toko Tani Indonesia sebagai mitra mencapai121,65 persen, jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yangdiberdayakan mencapai 96,94 persen, data dan informasi pasokan dan hargapangan provinsi mencapai 100 persen, informasi kondisi distribusi, harga dancadangan pangan mencapai 100 persen dan laporan kajian responsif danantisipatif distribusi pangan mencapai 100 persen.

2. Pada tahun 2017 telah diberdayakan lembaga usaha pangan masyarakatsebanyak 890 gapoktan melalui 2.433 Toko Tani Indonesia untuk mendukungupaya stabilisasi harga gabah,cabe merah keriting dan bawang merah ditingkat petani dan konsumen.

3. Pada tahun 2017 telah diberdayakan lembaga distribusi pangan masyarakatsebanyak 95 gapoktan untuk mendukung upaya stabilisasi harga beli gabahdi tingkat petani. Peran ini ditumbuhkan dari stabilitas harga beli gabahminimal sesuai dengan HPP bagi anggota Gapoktan yang selanjutnya dapatmen-trigger para pelaku distribusi yang bergerak agribisnis padi untukmenetapkan harga beli dengan mengacu kepada HPP.

4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data dan informasipasokan dan harga pangan melalui panel harga pangan sampai tahun 2017telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, yaitu di 34 provinsi. Kegiatanpanel harga dengan terus meningkat dan dapat diperoleh data/informasipasokan dan harga pangan strategis baik tingkat produsen maupunkonsumen yang lebih up date, sehingga dapat digunakan sebagai salah satubahan pengambilan keputusan/ kebijakan terkait permasalahan pangan.


81

B. Upaya yang Dilakukan

Untuk mengelola dan menyalurkan bahan pangan ke TTI wilayah JabodetabekLUPM bekerjasama dengan instansi/lembaga distribusi dan logistik sertamengembangkan TTI di wilayah masing-masing LUPM.

Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan kegiatanPanel Harga Pangan antara lain: (a) Penyempurnaan/perbaikan software panelharga; (b) Penyebarluasan sosialisasi kegiatan panel harga pangan bagistakeholder terkait, baik di pusat maupun daerah; (c) Peningkatan volume laporandan ketepatan waktu laporan; (d) Validasi data panel yang akan dikirim olehpetugas enumerator; (e) Pemantauan harga komoditas spesifik tertentu sesuaikebutuhan/kepentingan daerah; dan (f) Meningkatkan koordinasi antara petugasenumerator dengan BKP daerah (provinsi) dan BKP Pusat.

Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintahdaerah dilakukan beberapa upaya seperti: (1) Sosialisasi cadangan pangan untukmenyamakan persepsi dalam pelaksanaan, cadangan pangan pemerintahprovinsi/kabupaten/kota dan masyarakat, (2) Melakukan apresiasi cadanganpangan terutama untuk mendorong aparat provinsi/kabupaten/kota dalampengembangan cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) Berkoodinasidengan pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahuiperkembangan pelaksanaan cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah.

C. Rekomendasi

1. Pengembangan TTIC ke depan perlu penyedia system informasi berbasis e-commerce untuk mendapatkan keakuratan informasi kebutuhan, pasokan danstok bahan pangan

2. Untuk mendukung kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat,perlu dialokasikan anggaran 1.635 kelompok LPM (tahap pengembangan)dan 434 kelompok LPM (tahap penumbuhan).

3. Perlu meningkatkan laporan panel harga pangan dari mingguan menjadiharian.

Documents

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakangbkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Evalap/LAKIN 2017 PDCP_FINAL.pdf · BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan pembangunan pertanian