Upload
nanang-anan-trader-gold
View
148
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 1/15
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu profesi yang menyandang predikat sebagai profesi terhormat dan
mulia (Officium Nobile) adalah Advokat. Predikat yang diberikan sesungguhnya
bukan suatu gelar kehormatan yang diberikan langsung oleh masyarakat ataupun
negara karena Advokat telah berjasa kepada masyarakat dan negara, akan tetapi
predikat tersebut muncul karena tanggung jawab yang dibebankan kepada Advokat
dengan segenap keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya tidak hanya digunakan
untuk kepentingan komersial saja, tetapi juga harus didarmabaktikan kepada
masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau para pencari keadilan namun
tidak mampu untuk mengaksesnya lantaran tidak punya uang/tidak mampu secara
ekonomi.1
Gelar Officium Nobile telah dikenal sejak zaman Romawi yang disebut dengan
nama “Officium nobilium” sedangkan yang mengerjakannya disebut dengan operae
liberals yang sekarang dikenal sebagai Advocate / Advokat / Lawyer .2 Tidak banyak
masyarakat yang mengetahui bahwasanya bantuan hukum adalah bagian dari profesi
Advokat yang merupakan kewajiban oleh tiap-tiap Advokat.
1 Ropuan Rambe, Teknik Praktek Advokat , Grasindo, Jakarta, 2001, halaman 5.2 Ibid, halaman 5.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 2/15
2
Kewajiban membela orang yang tidak mampu membayar honorarium yang
relatif besar bagi profesi Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan dihadapan
hukum (equality before the law) dan hak untuk didampingi oleh Advokat (acces to
legal counsel ) yang merupakan hak azasi bagi semua orang tanpa terkecuali,
termasuk fakir miskin.
Bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada terdakwa dalam hal
berhadapan dengan tuntutan hukum oleh negara yang memiliki perangkat yang
lengkap akan menghasilkan suatu keseimbangan proses peradilan (audit et alteram
parten), sehingga tercapainya keadilan bagi semua orang (Justice for all) dengan
catatan Advokat tersebut sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya
seperti yang diamanatkan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat yang akhirnya predikat gelar Officium Nobile dapat terjaga dari
profesi Advokat.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat
Undang-Undang Advokat), memberikan angin segar bagi Advokat, sehingga lembaga
Advokat mulai mendapat perhatian secara serius dari penegak hukum lainnya seperti
Polisi, Jaksa dan Hakim. Sebab sering ada ungkapan muncul dari tiga lembaga
penegak hukum ini. Advokat sebagai penegak hukum yang tidak disertai legalitas
formal seperti Undang-Undang Advokat. Advokat, bantuan hukum dan Hak Azasi
Manusia adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena
bantuan hukum yang dimaksud hanya dapat secara sah dan mempunyai legalitas bila
diberikan oleh Advokat.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 3/15
3
Kewajiban Advokat terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan Advokat menyatakan bahwa Advokat
wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya
karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat
wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat.
Advokat dalam memberikan bantuan hukum selalu mengacu pada HAM, sebab
pintu masuk untuk memberikan bantuan hukum yang paling mudah melalui
penegakan dan penghormatan. Hak azasi manusia, Advokat diharapkan dengan
kemandiriannya dapat menjunjung tinggi HAM, sehingga dalam memberikan bantuan
hukum selalu mengedepankan kepentingan HAM bukan berorientasi pada finansial
semata, tetapi bantuan hukum itu bersifat universal demi kepentingan semua orang
(warga masyarakat) yang membutuhkan terlepas dari latar belakang etnisitas, asal
usul, keturunan, warna kulit, ideologi, politik, kaya, miskin dan agama.
Bahwa menurut Pasal 56 Ayat (1) KUHAP berbunyi :“dalam hal tersangka atau
terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak
mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
Namun disisi lain dalam praktek penggunaan jasa penasehat hukum memerlukan
biaya besar yang untuk terdakwa yang tidak mampu tentu menjadi masalah. Untuk
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 4/15
4
permasalahan ini melalui kebijakan Pemerintah kemudian terakhir melalui Undang-
Undang tentang Advokat.
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk
mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban
Advokat Terhadap Klien Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”.
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana eksistensi dan fungsi organisasi advokat?
2. Bagaimana kode etik advokat Indonesia?
3. Bagaimana tanggung jawab advokat terhadap klien dalam perkara pidana?
C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui eksistensi dan fungsi organisasi advokat.
2. Untuk mengetahui kode etik advokat Indonesia.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab advokat terhadap klien dalam perkara pidana.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 5/15
5
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam
pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pemberian bantuan hukum yaitu
mengenai tanggung jawab Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada
kliennya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan
dan pembaharuan bagi penyempurnaan Undang-Undang Advokat yang menjadi
landasan bagi Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya
penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk
masyarakat sehubungan dengan peran, fungsi dan tanggung jawab profesi
Advokat.
2. Manfaat praktis
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para advokat
(praktisi hukum) agar dapat konsisten mengemban tugas mulia (officium nobile),
agar selalu bersikap mandiri, jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan
profesinya baik terhadap klien/masyarakat yang mampu ataupun masyarakat
yang tidak mampu secara finansial, pengadilan, pemerintah maupun terhadap
dirinya sendiri selaku penegak hukum. Selain itu penelitian ini juga dapat
memberikan masukan bagi para dosen dan mahasiswa hukum khususnya yang
memfokuskan diri pada bidang advokasi maupun pemberian bantuan hukum
kepada klien.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 6/15
6
E. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Advokat
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat dinyatakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
Menurut Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa
Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-
undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum,
Pengacara Praktik ataupun sebagai Konsultan Hukum.
Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh
dari kliennya karena hubungan profesinya, termasuk perlindungan atas berkas
dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan
terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat, terkecuali ditentukan
lain oleh Undang-Undang.
2. Pengertian Pertanggungjawaban Advokat
Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, menyatakan bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas
profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan
tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 7/15
7
Adapun tanggungjawab Advokat yang harus dijalankan adalah :3
a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak-hak azasi manusia (HAM) ;
b. Memperjuangkan HAM dalam kerangka negara hukum Indonesia ;
c. Melaksanakan kode etik Advokat ;
d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum,
keadilan dan kebenaran ;
e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan
kebenaran) dan moralitas ;
f. Menjunjung tinggi citra profesi Advokat sebagai profesi terhormat
(officium nobile) ;
g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan
martabat Advokat ;
h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap
masyarakat ;
i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat ;
j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab ;
k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan
masyarakat ;
l. Memelihara kepribadian Advokat ;
3 Ropuan Rambe, Op.Cit , halaman 28-29.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 8/15
8
m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan
keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai ;
n. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan
wadah tunggal organisasi Advokat ;
o. Memberikan pelayanan umum (legal service) ;
p. Memberikan nasehat hukum (legal advice) ;
q. Memberikan konsultasi hukum (legal construction) ;
r. Memberikan pendapat hukum (legal opinion) ;
s. Menyusun kontrak-kontrak (legal drafting ) ;
t. Memberikan informasi hukum (legal information) ;
u. Membela kepentingan klien (ligitation) ;
v. Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation) ;
w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang
lemah dan tidak mampu (legal aid ).
Dengan demikian, seorang Advokat dalam membela, mendampingi,
mewakili, bertindak serta melaksanakan tanggungjawabnya harus selalu
memasukkan pertimbangannya terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara
dan terlebih kepad Tuhan Yang Maha Esa, dalam mencari kebenaran dan
menegakkan keadilan.
Profesi Advokat ini akan dipandang mulia dihadapan masyarakat apabila
Advokat itu sendiri bisa menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemberi jasa
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 9/15
9
hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, tentu dengan tetap berada
dalam jalur Kode Etik Advokat.
3. Pengertian Klien
Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat menyatakan bahwa klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain
yang menerima jasa hukum dari Advokat.
Menurut Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa
klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau
bantuan hukum dari Advokat.
Klien adalah orang/badan hukum yang menerima jasa pembelaan dari
Advokat dan memerlukan bantuan hukum untuk kepentingan di muka hukum.4
Klien adalah orang/badan yang menggunakan jasa bantuan hukum yang
berhubungan secara langsung maupun tidak langsung demi kepentingan kedua
belah pihak serta mendapatkan pembelaan dimuka persidangan.5
4. Pengertian Perkara Pidana
Perkara pidana adalah perselisihan/persengketaan antara 2 (dua) belah
pihak atau lebih, bisa terjadi antara badan hukum dengan individu (inperson)
atau sebaliknya. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili
4 Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, Jakarta, Djamban
2001, halaman 34.5 Ibid., halaman 57.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 10/15
10
dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam
suatu perselisihan/sengketa pidana ( Juridictio Contentiosa).6
Perkara pidana adalah suatu perselisihan yang terjadi antara orang/badan
hukum dengan orang/badan hukum lainnya, yang menyangkut dengan aparat
penegak hukum, seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.7
Perkara pidana terbagi atas 3 yaitu :8
a. Perkara Pidana Biasa (Pid. B)
Praktek Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa si penerima berkas-berkas
perkara dari pihak Jaksa, yang umumnya dikirim langsung ke Panitera,
kemudian dicatat dalam suatu daftar (Register) perkara-perkara pidana dan
seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan baru oleh Ketua berkas-
berkas perkara itu dibagikan kepada Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan.
b. Perkara Pidana Singkat (Pid. S)
Berdasarkan Pasal 203 Ayat (1) KUHAP, maka yang diartikan dengan
perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang
menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan
sifatnya sederhana.
Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum ke
persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dalam acara
6 Jimmy, Perkara Pidana, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia.7 Dian, Pengertian Perkara Pidana, http://pn-ungaran.go.id/perkara-pidana.html.8 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet.
II , Balai Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 16.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 11/15
11
singkat ini, maka setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan setelah
pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan maka Penuntut Umum
dipersilahkan menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara
lisan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan
(Pasal 203 Ayat (3) KUHAP).
c. Perkara Pidana Cepat
Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah
perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari
3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (Pasal 205 Ayat (1) KUHAP),
yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas (Pasal 211
KUHAP beserta penjelasannya) juga kejahatan “penghinaan ringan” yang
dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP dan diadili oleh Hakim Pengadilan
Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk
menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan
keinginannya untuk hadir pada sidang itu. Jadi pada pokoknya yang dimaksud
perkara-perkara semacam tersebut di atas ialah antara lain perkara-perkara
pelanggaran Lalu Lintas, Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP), Penggelapan
Ringan (Pasal 373 KUHP), Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
F. Metode Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan data
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 12/15
12
sekunder untuk selanjutnya dikembangkan dalam penelitian ini. Adapun data atau
bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan (data) sekunder yang
terdiri dari :
1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, seperti KUHP, KUHAP
dan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah atau jurnal-jurnal ilmiah
yang berkaitan dengan Advokat.
3. Bahan hukum tertentu berupa penjelasan dari kamus hukum Bahasa Indonesia,
internet dan lain-lain.
G. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Eksistensi dan Fungsi Organisasi Advokat, berisi kedudukan hukum
advokat, hubungan organisasi advokat dan anggota serta fungsi organisasi advokat di
indonesia.
Bab III Kode Etik Advokat Indonesia, berisi makna, fungsi dan peran kode etik
advokat, keperluan advokat terhadap kode etik dan penegakan kode etik advokat
Indonesia.
Bab IV Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Dalam Perkara Pidana, berisi
pengajuan perkara pidana oleh advokat, proses beracara di persidangan dalam perkara
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 13/15
13
pidana, pelayanan perkara pidana terhadap klien dan tanggung jawab Advokat
terhadap klien dalam perkara pidana.
Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 14/15
14
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Agustin Teras Narang, 2003, Proses Pembahasan Undang-undang Advokat di Parlemen, Cetakan Pertama, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
Agung, Mahkamah, 1997, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II , Balai Pustaka, Jakarta.
K. Danggur, 1997, Resolusi Roh Officium Nobile Profesi Advokat , CopyrightSinar Harapan, Jakarta.
Kadafi, Binziad, 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Study Tentang
Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, PSHR, Jakarta.
Lev. Daniel S., 1990, Hukum dan Politik di Indonesia, Keseimbangan dan
Perubahan, LP3ES, Jakarta.
Lubis, Todung Mulya, 1981, Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia, Sebuah
Studi Awal , Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah
Bantuan Hukum Struktural ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan MulyanaW. Kusumah, Alumni, Bandung.
Mansar, Andi, 2005, Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia, LBH, Medan.
Mansar, Adi dan Ikhwaluddin Simatupang, 2007, Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum, LBH, Medan.
Nasikun, 1995, Sistem Sosial Indonesia, Cet. IX, PT. Raja Grafindo Utama,
Jakarta.
Nasution, Adnan Buyung, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 1988, Politik Hukum Indonesia, YayasanLembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
5/11/2018 BAB I - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-55a2340dc8dc0 15/15
15
_______________________, 1981, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural
Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Ke Arah Hukum
Struktural , Alumni, Bandung.
Pandu Yudha, 2001, Klien dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini,
Djamban, Jakarta.
Rambe Ropuan, 2001, Teknik Praktek Advokat , Grasindo, Jakarta.
Soekanto Soerjono, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soemaryono, E., 1995, Etika Profesi Hukum, Cet. I, Kanisius, Yogyakarta.
Sugono, Bambang dan Hartono Aries, 2001, Bantuan Hukum dan Hak AzasiManusia, Mandar Maju, Bandung.
Surowidjoyo Arief T., 2008, Peran dan Fungsi Advokat, Modul Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Jakarta.
Tanjung Khaerul, H., 2007, Sejarah Hukum Advokat Indonesia, Blagster.
Winarta, Frans Hendra, 2003, Bantuan Hukum Bukan Belas Kasihan Suatu Hak
Azasi Manusia, Elexmedia Komputindo, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
C. Internet
Dian, Pengertian Perkara Pidana, http://pn-ungaran.go.id/perkara-pidana.html.
Jimmy, Perkara Pidana, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia.