BAB I

PROFIL SDK TAHUN 2009 BAB I PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

1

1. PENDAHULUAN

1.1 Geografi and Demografi

Provinsi Kepulauan Riau dengan Moto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah,

Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu

pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai

Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak

mulia.

Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau

berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan good

governance dan clean government dengan memberikan kemudahan berinvestasi

sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk

menanamkan modalnya.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun

2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota

Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten

Lingga. Provinsi Kepulauan Riau secara administratif, pada tahun 2008 mengalami

pemekaran wilayah, dimana berdasarkan UU No. 33/2008 Kabupaten Natuna dibagi

menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan

beberapa Negara ASEAN dan beberapa provinsi. Batas-batas wilayah tersebut meliputi

Batas Utara : Negara Vietnam dan Kamboja

Batas Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi

Batas Barat : Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Batas Timur : Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil identifikasi Bakosurtanal, tercatat 394 pulau sudah berpenghuni

sedangkan 1401 lainnya belum berpenghuni. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi

kepulauan Riau sekitar 95,79 persen atau seluas 241.215,30 km2 adalah lautan yang

memisahkan gugusan pulau-pulau yang ada di wilayah provinsi ini. Sedangkan sisanya

sebesar 4,21 persen atau seluas 10.595,41 km2 adalah daratan. Total luas wilayah

Provinsi Kepulauan Riau adalah 251.810,71 km2.



2

Kabupaten Karimun memiliki luas daratan terbesar dengan persentase sebesar

27,12 persen dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau atau seluas 2.873,20

km2, diikuti Lingga 19,99 persen (2.117,72 km2) dan Bintan sebesar 18,36 persen

(1.946,13 km2). Kota Batam serta Tanjungpinang hanya memiliki persentase luas

masing-masing sebesar 7,27 persen (770,27 km2) dan 2.26 persen (239,20 km2 ),

namun merupakan sentral kegiatan hampir seluruh perekonomian di Kepulauan Riau.

Khususnya Batam yang merupakan pusat perindustrian yang berskala internasional.

Kabupaten Natuna yang telah dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, masing-

masing luasnya 19,43 persen (2.058,45 km2) Kabupaten Natuna dan 5,57 persen

(590,14 km2) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peta wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat pada gambar 1.1

berikut ini



3

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



4

Penduduk adalah aset pembangunan yang paling utama untuk menggerakkan

roda pembangunan suatu wilayah. Demikian juga di Provinsi Kepulauan Riau, dengan

kepadatan tingkat Provinsi sebesar 137 penduduk per km persegi sangat membutuhkan

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Apalagi setelah ditetapkannya wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebagai wilayah

perdagangan bebas (FTZ).

Secara umum di tahun 2008 jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau

meningkat. Hal ini berkaitan dengan migrasi penduduk luar daerah yang mencoba

keberuntungan di Provinsi ini, apalagi setelah penetapan FTZ dan adanya perjanjian

kerjasama antar negara yang membuka peluang besar untuk membuka tenaga kerja

yang tidak bisa dipenuhi oleh putra daerah sendiri, sehingga membuka peluang bagi

para pendatang.

Jumlah penduduk tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 4,31% atau dari

1.392.918 orang di tahun 2007 meningkat menjadi 1.453.073 orang di tahun 2008.

Penyebaran penduduk menurut Kabupaten/Kota sebesar 78,74% terkosentrasi di tiga

(3) Kabupaten/Kota besar yaitu : Kota Batam sebanyak 737.533 jiwa (50,76%),

Kabupaten Karimun 223.878 jiwa (15,41%) dan Kota Tanjungpinang sebanyak 182.741

jiwa (12,58%).

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Batam sebanyak 957 jiwa per km2

dan Kota Tanjungpinang sebanyak 763 jiwa per km2. Jika dibandingkan dengan kondisi

kepadatan penduduk pada tahun sebelumnya, maka baik Kota Batam maupun Kota

Tanjungpinang terjadi peningkatan masing-masing 6,04% di Kota Batam dan 2,69% di

Kota Tanjungpinang. Bagi 4 Kabupaten lain di Kepulauan Riau, kepadatan penduduknya

antara 36 jiwa per km2 di Kebupaten Natuna hingga 78 jiwa per km2 di Kabupaten

Karimun.



5

TABEL 1

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT GOLONGAN

UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2009

GOLONGAN UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

0 - 4 90836 88786 179622

5 - 9 75381 76382 151763

10 - 14 70316 72590 142906

15 - 19 63782 70063 133845

20 - 24 68489 83932 152421

25 -29 72914 93562 166476

30 - 34 74219 84709 158928

35 -39 64323 62301 126624

40 -44 50743 43414 94157

45 -49 37378 33723 71101

50 - 54 27867 24240 52107

55 - 59 18643 16970 35613

60 - 64 12117 11385 23502

65 - 69 8186 7380 15566

70 - 74 5073 5166 10239

75 + 4282 5122 9404

JUMLAH

2009 744549 779725 1524274

2008 709791 743282 709791

2007 682875 710043 682875

2006 658448 679415 658448

2005 628782 644229 628782

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

1.2 Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 adalah

sebesar 6,57%. Tinjauan perekonomian meliputi Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), yang merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang di

timbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, disuatu wilayah tertentu (Provinsi dan

Kabupaten / Kota),dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan

ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan ,

sampai dengan jasa – jasa.



6

Sektor-sektor yang tumbuh dengan baik (lebih cepat dari pertumbuhan total

PDRB) pada tahun 2005 antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi (8,51%),

sektor industri pengolahan (7,41%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

(6,89%), sektor jasa (6,77%), serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (6,69%).

PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir (2001-2005)

cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 PDRB Perkapita (Atas Harga

Berlaku – Tanpa Migas) sebesar Rp.22,808 juta, dan pada tahun 2005 meningkat

sehingga menjadi sebesar Rp.29,348 juta. Namun secara riil (tanpa memperhitungkan

inflasi) PDRB Perkapita (tanpa gas) pada tahun 2001 hanya sebesar Rp.20,397 juta dan

pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar Rp.22,418 juta.

PDRB dengan Migas Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku pada

tahun 2008 adalah Rp.58,69 Triliun. Bila dilihat perkembangannya selalu mengalami

peningkatan, dimana pada tahun 2006 hanya sebesar Rp 46,22 triliun dan tahun 2007

sebesar Rp 51,83 triliun. Sehingga laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan

Riau yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000,

dalam jangka waktu 2006-2008 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Tiga sektor utama yang mengalami laju pertumbuhan positif yang cukup besar

adalah sektor bangunan dan konstruksi (34,26 persen), sektor jasa-jasa (15,59 persen),

dan sektor pengangkutan dan komunikasi (14,44 persen). Jika ditinjau luasnya wilayah

kelautan di Provinsi Kepulauan Riau, dimana proporsi daratan hanya 4 persen dan

lautan sebesar 96 persen, subsektor perikanan yang merupakan bagian dari sektor

pertanian, walaupun dominan tetapi secara sektor pertanian tidak menunjukkan laju

pertumbuhan yang cukup menggembirakan, yaitu hanya sebesar 3,80 persen.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor industri tanpa

migas (49,44 persen) dilanjutkan dengan sektor perdagangan hotel dan restauran

(22,39 persen).

Sementara itu, berdasarkan PDRB tanpa Migas Provinsi Kepulauan Riau atas

dasar harga berlaku pada tahun 2008 adalah Rp 58,82 trilliun, meningkat dibandingkan

dengan tahun 2006 yang besarnya hanya Rp 41,95 triliiun dan tahun 2007 mencapai Rp

47,42 trilliun. Sedangkan besarnya PDRB tanpa Migas Provinsi Kepulauan Riau atas

dasar harga konstan 2000 pada tahun 2008 adalah Rp 35,31 trilliun, meningkat

dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebesar Rp 32,94 trilliun, dan tahun 2006 sebesar

Rp 30,60 trilliun. Laju pertumbuhan PDRB tanpa Migas Provinsi Kepulauan Riau adalah



7

7,22 persen atau menurun 0,33 persen dibandingkan dengan tahun 2007, begitu juga

dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2006 yang mencapai 7,23 persen.

1.3 Politik dan Pemerintahan

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 dengan

tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di

bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau secara administratif, pada tahun 2008 mengalami

pemekaran wilayah. Berdasarkan UU No.33/2008 Kabupaten Natuna dibagi menjadi

Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pembagian wilayah

kabupaten Natuna mencakup 12 kecamatan dan 73 desa, sedangkan Kabupaten

Kepulauan Anambas memiliki 7 kecamatan dan 34 desa. Wilayah administrasi

Kabupaten Karimun yaitu 9 kecamatan dan 54 desa, Kabupaten Bintan terdiri dari 10

kecamatan dan 51 desa. Sedangkan kabupaten Lingga mengalami penambahan jumlah

desa dari 46 desa di tahun 2007 berkembang menjadi 57 desa di tahun 2008 dengan 5

kecamatan.Kota Batam dan Tanjungpinang tidak mengalami pemekaran wilayah

sehingga batam tetap memiliki 12 kecamatan dan 64 desa, serta Kota Tanjungpinang

terdiri 4 kecamatan dan 18 desa.

1.3.1 Visi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah Terwujudnya Kepulauan

Riau Sehat. Perumusan visi ini di dasarkan kepada Dasar-dasar pembangunan

kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju

Indonesia Sehat 2010 dan Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009 yaitu :

Perikemanusiaan, Pemberdayaan dan Kemandirian, Adil dan Merata, Pengutamaan dan

Manfaat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2005-2010. Dengan adanya visi ini diharapkan Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi penggerak pembangunan kesehatan

untuk terwujudnya Kepulauan Riau Sehat dan mampu membina, mengembangkan serta

melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.



8

Definisi dari Kepulauan Riau Sehat adalah suatu kondisi yang merupakan

gambaran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di masa depan, yang ditandai dengan

penduduknya yang dapat menjangkau dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang

bermutu, merata, dan berkeadilan, berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

1.3.2 Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, Provinsi Kepulauan Riau memiliki

misi yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan

melalui pengembangan kebijakan manajerial dan teknis serta pedoman dan

prosedur kerja yang dapat dijadikan landasan bertindak setempat. Di samping

itu dilakukan pula fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dan sumber

daya kesehatan baik tenaga, biaya, maupun obat dan perbekalan kesehatan

bagi para pelaku pembangunan kesehatan.

2. Memberdayakan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Dengan melakukan pemberdayaan diharapkan masyarakat

termasuk swasta dapat berpartisipasi aktif dalam menjalani (to serve),

melaksanakan advokasi (to advocate), serta mengkritisi (to watch)

pembangunan kesehatan baik secara individu, kelompok maupun bersama

masyarakat luas. Dinas Kesehatan Provinsi juga memfasilitasi kabupaten/kota

dalam rangka pengembangan kapasitas (capacity building), pengembangan

sistem kesehatan daerah dan dukungan sumber daya kesehatan.

3. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan Berskala Provinsi

Di samping berperan dalam pembinaan dan pengembangan

pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pula

pembangunan kesehatan berskala provinsi seperti : pelayanan kesehatan

penduduk miskin, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana,

penanggulangan penyakit menular dan gangguan gizi, promosi kesehatan,

kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal,

daerah perbatasan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.



9

4. Menyelenggarakan Manajeman Kesehatan yang Efektif

Dengan terciptanya manajemen yang dinamis dan akuntabel diharapkan

fungsi-fungsi administrasi kesehatan dapat terselenggara secara efektif dan

efisien yang didukung oleh sistem informasi serta hukum kesehatan.

1.4 Derajat Kesehatan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat

dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator utama Angka

Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup. Aspek penting lainnya yang turut

mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur

melalui Angka Kesakitan dan Status Gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang

kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari

penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang

dilakukan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan

kesehatan perlu mendapat perhatian utama. Upaya tersebut antara lain melalui

pemberdayaan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan dan pengadaan atau

peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang medis tertentu, termasuk ketersediaan

obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Gambaran tentang derajat kesehatan meliputi indikator mortalitas dan morbiditas.

Mortalitas dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup,

Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu

Melahirkan (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup, dan Angka Harapan Hidup Waktu Lahir.

Morbiditas dilihat dari pola penyakit terbanyak di Rumah Sakit Umum. Derajat

kesehatan ini merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilakukan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat.

Menurut Angka Kematian Bayi dan meningkatnya Angka Harapan Hidup

mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk. Estimasi yang

dilakukan oleh BPS berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 dan Survei

Penduduk Antar Sensus (SUPAS tahun 2005 – 2015) menunjukkan bahwa Angka

Kematian Bayi di Indonesia pada tahun 1996 – 2000 adalah 47 per 1000 kelahiran

hidup, kemudian pada tahun 2000 – 2005 angkanya turun sebesar 31,91% atau menjadi

32 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (BPS, 2007). Sedangkan untuk Provinsi



10

Kepulauan Riau, Angka Kematian Bayinya jauh dibandingkan angka kematian nasional,

yaitu 19 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (SUPAS tahun 2005 – 2015) , dan pada

tahun 2008 sebesar 6,60% per 1000 kelahiran hidup (Profil Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2008).

Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup

mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk. Estimasi yang

dilakukan oleh BPD berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 dan Survei

Penduduk Antar Sensus (SUPAS tahun 2005 – 2015) menunjukkan bahwa angka

kematian bayi di Indonesia pada tahun 1996 – 2000 adalah 47 per 1000 kelahiran hidup,

kemudian pada tahin 2001 – 2005 angkanya turun sebesar 31,91 persen atau menjadi

32 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (BPS,2007). Sedangkan untuk Provinsi

Kepulauan Riau Angka kematian bayinya jauh dibawah angka nasional, yaitu 19

kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Indonesia dan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 1996 – 2000, 2001 – 2005 dan tahun 2008

Angka Kematian Bayi 1996 – 2000 2001 -2005 2008

(1) (2) (3) (4)

Indonesia 47 32 -

Provinsi Kepulauan Riau - 19 6,60%

Sumber : BPS, Hasil SP 2000, SUPAS 2005 - 2015, Profil Kesehatan Dinkes Prov. Kepri 2008

Angka Harapan Hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008

adalah 69,70 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2008 diperkirakan akan

dapat hidup selama 69,70 tahun dengan syarat besarnya kematian atau kondisi

kesehatan yang ada tidak berubah. Angka Harapan hidup ini jauh lebih tinggi

dibandingkan angka harapan hidup penduduk Indonesia secara keseluruhan dimana

Angka Harapan Hidup Nasional sebesar 68,7 pada tahun 2007 dan 69,0 pada tahun

2008. Selain itu, ternyata jika dibandingkan dengan tahun 2007, angka harapan hidup

penduduk Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami perubahan.

Indeks pembangunan manusia atau (IPM) Provinsi Kepulauan Riau, yang



11

memadukan usia harapan hidup tingkat pendidikan, dan pendapatan dalam suatu angka

tunggal, pada tahun 2008 adalah sebesar 74,18 yang menempatkan Provinsi kepulauan

Riau berada pada urutan ke-6 di antara 33 Provinsi di Indonesia. Dibandingkan tahun

2007, terjadi peningkatan IPM, dimana pada tahun itu, IPM Provinsi Kepulauan Riau

hanya sebesar 73,68.

Jika dilihat perkembangan angka IPM dari kabupaten/kota diseluruh Provinsi

kepulauan Riau, ternyata seluruh kabupaten/kota menunjukkan peningkatan angka IPM

nya, kota Tanjungpinang dan Kota Batam merupakan daerah yang mengalami yang

cukup besar. Tetapi dari segi rangking setiap kabupaten/kota seluruhnya mengalami

penurunan rangking yang dilihat secara nasional dari 477 kabupaten/kota.

Documents

BAB I