7

Bab 2 Tinjauan Pustaka

2.1 Akreditasi Di dalam dunia pendidikan akreditasi telah

menjadi sebuah alat pengukuran kualitas pada lembaga pendidikan. Akreditasi adalah sebuah evaluasi

yang didasarkan kepada standard-standar formal yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya akreditasi adalah sebuah evaluasi pada lembaga publik yang memiliki

tujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan standard yang telah ditentukan (Wirawan, 2012). Proses akreditasi sendiri dilakukan

oleh sebuah tim evaluator yang ditunjuk oleh lembaga akreditasi, dalam dunia perguruan tinggi adalah BAN-

PT. Akreditasi pada sebuah lembaga atau program

didasarkan kepada kriteria akreditasi dan juga evaluasi

diri dari lembaga tersebut (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Proses akreditasi di program studi perguruan tinggi sendiri dilakukan oleh tim evaluator yang telah

ditunjuk oleh lembaga akreditasi yang akan melihat laporan yang ada. Proses selanjutnya adalah dengan

melakukan kunjungan pada lembaga tersebut dan melakukan pembandingan antara dokumen dan kenyataan yang ada di prodi. Setelah kunjungan dan

evaluasi mandiri tersebut dilakukan, maka tim evaluator akan memberikan laporan dan penilaian

terhadap lembaga/prodi tersebut. Laporan inilah yang akan menjadi dasar pemberian nilai akreditasi pada prodi, apakah prodi itu layak untuk mendapat status

akreditasi tinggi atau rendah ataupun tidak ter-akreditasi. Akreditasi memiliki kaitan erat dengan status

kualitas, mutu dan kepuasan pelanggan pada lembaga perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan ketika sebuah

perguruan tinggi menyandang sebuah status akreditasi, maka hal itu menandakan bahwa institusi tersebut telah memenuhi standard kualitas yang ditetapkan oleh

8

lembaga akreditasi yang ada (Shinha & Subramanian, 2013). Khoury, dkk (2014) menemukan bahwa status akreditasi pada universitas akan mempengaruhi minat

mahasiswa untuk memilih universitas tersebut. Mahasiswa sebagai pelanggan akan lebih mempercayai lembaga perguruan tinggi yang memiliki hasil

akreditasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi dapat mempengaruhi seluruh aspek

pendidikan yang ada di sebuah universitas maupun program studi. Mulai dari aspek input, proses hingga

outputnya. Sistem akreditasi pada perguruan tinggi di

Indonesia menekankan pada mutu dan akuntabilitas

publik dari institusi perguruan tinggi di Indonesia. Instrumen penilaian akreditasi yang digunakan

disusun berdasarkan pada praktek-praktek proses akreditasi internasional yang terbaik. Ada tujuh standar penilaian dalam sebuah akreditasi program

studi untuk jenjang sarjana. Ketujuh elemen ini meliputi, visi dan misi; sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; mahasiswa dan lulusan; SDM;

kurikulum dan pembelajaran; pembiayaan serta penelitian. Ketujuh elemen ini merupakan standar

penilaian akreditasi bagi sebuah prodi yang mencakup komitmen kepada institusi dan juga efektivitas pelaksanaan program pendidikan yang ada (BAN-PT,

2008). Standar pertama dalam penilaian akreditasi adalah mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta

strategi pencapaian dari program studi yang ada. Standar ini merupakan acuan untuk melihat kualitas

dari proyeksi akan cita-cita sebuah prodi di masa depan beserta strategi penyelenggaraannya. Perumusan standar satu ini hendaknya dilakukan dengan melihat

kepada analisis kondisi prodi yang komprehensif dan berdasarkan pada kemampuan prodi untuk

mewujudkannya. Hal ini disebabkan karena standar satu pada akreditasi merupakan cerminan integritas dari kondisi prodi yang terintegrasi satu dengan lainnya

(BAN-PT, 2008).

9

Standar dua merupakan penilaian kualitas pada tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program

studi. Penilaian ini mengacu kepada sistem manajemen yang diterapkan oleh program studi. Pada standar dua

ini akan dinilai bagaimana sebuah program studi dapat melasanakan tata pamong dan juga kepemimpinan yang menjamin prinsip kredibilitas, transparansi,

akuntabilitas tanggung jawab serta keadilan dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan tata pamong dan

kepemimpinan ini didukung oleh sistem pengelolaan sumber daya yang ada dengan mengedepankan manajemen kualitas. Pelaksanaan dari sistem

pengelolaan ini dikawal oleh sistem penjaminan mutu yang berorientasi kepada continuous improvement dan

kepuasan pelanggan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Penilaian yang terdapat di

dalam buku akreditasi BAN-PT (2008) ini memiliki kemiripan dengan prinsip TQM yang mengedepankan manajemen kualitas dan continuous improvement yang

berorientasi kepada kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2003).

Salah satu produk daripada layanan pendidikan adalah mahasiswa dan juga lulusan (Sallis, 2002). Standar akreditasi ketiga juga mengacu kepada

kualitas mutu mahasiswa dan lulusan. Standar ini melihat bagaimana sebuah prodi mengelola mahasiswa

dan lulusannya sebagai pelanggan dan pemangku jabatan internal yang harus mendapatkan pelayanan dengan baik. Pada standar ini akan dilihat bagaimana

sebuah prodi mendapatkan mahasiswa sebagai input yang berkualitas. Proses pendidikan melihat pada

proses pengembangan kemampuan mahasiswa secara holistik dan menyiapkannya sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Kemampuan

yang di fasilitasi dan di bina tidak hanya pada bidang akademik saja, namun bagaimana sebuah prodi memperlengkapi mahasiswa mereka dengan

kemampuan-kemampuan serta pengembangan bakat

10

dan minatnya. Lulusan sebagai sebuah keluaran dari proses pendidikan diharapkan menjadi lulusan yang professional dan siap menghadapi dunia kerja dengan

memiliki hard skill dan soft skill. Lulusan yang baik ini juga akan menjadi human capital bagi lembaga prodi

tersebut. Lebih lanjut Sallis menyatakan bahwa kesuksesan pelajar merupakan kesuksesan institusinya, untuk itu sebuah institusi pendidikan dapat

melakukan investor in people juga pada mahasiswanya. Standar ini merupakan standar yang akan

menilai kualitas mutu dari SDM yang ada di sebuah prodi yang akan melaksanakan visi, misi dan mencapai tujuan prodi tersebut. SDM pada sebuah prodi adalah

dosen dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab atas tercapainya mutu di prodi tersebut. Sallis

(2002) menyatakan bahwa SDM yang ada di dalam lembaga pendidikan juga merupakan pelanggan internal yang melaksanakan tercapainya tujuan dari

lembaga tersebut dan menentukan mutu nya. Hal ini senada dengan pedoman akreditasi BAN-PT (2002) yang

menyatakan bahwa SDM dalam prodi; yaitu dosen dan tenaga pendidik akan menentukan kualifikasi mutu dari sebuah prodi dan juga tercapainya tujuan prodi

tersebut dalam memuaskan pelanggannya. Lebih lanjut pengelolaan SDM yang berupa perekrutan dan juga pemberian penghargaan maupun promosi menjadi

salah satu elemen vital di dalam sistem organisasi yang ada (Jones & Walters, 2005).

Standar 5 dari sistem akreditasi di Indonesia berbicara mengenai kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik. Pada standar ini akreditasi

menyentuh pada aras kualitas sistem pendidikan yang ada di sebuah prodi. Kurikulum yang ada merupakan

sebuah acuan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai visi, misi, sasaran dan

tujuan prodi yang ada (Gaspersz, 2011). Sedangkan pembelajaran yang ada merupakan proses tatap muka yang bertujuan membuat mahasiswa untuk berfikir

kritis, bereksplorasi akan materi belajar yang ada,

11

berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar.

Tjiptono (2003) menyatakan bahwa pembiayaan

merupakan salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan TQM di dalam sebuah lembaga. Di dalam lembaga pendidikan pun tidak terlepas dari adanya

peran pembiayaan yang menunjang pelaksanaan sistem pembelajaran serta tercapainya visi, misi, sasaran dan

tujuan dari lembaga tersebut. Permasalahan mengenai pembiayaan, pengelolaan sarpras beserta ICT terangkum dalam standar enam akreditasi BAN-PT.

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses

akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.

Standar terakhir pada akreditasi merupakan acuan penilaian pengembangan kualitas mutu prodi pada bidang penelitian, pelayanan pengabdian kepada

masyarakat, dan kerja sama. Penelitian dilakukan sebagai salah satu tugas prodi dalam melaksanakan

tridharma perguruan tinggi yang juga untuk mendukung proses pembelajaran, dan memberikan sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan.

Pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh prodi merupakan wujud nyata kontribusi kegiatan

pemanfaatan hasil penelitian dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa (Gaspersz, 2011). Sisi akuntabilitas dari standar ini diwujudkan dalam

bentuk pemanfaatan penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama yang efektif oleh prodi dan bertujuan untuk memberikan kepuasan pada

pelanggan terutama peserta didik (BAN-PT, 2002).

2.2 Akreditasi dengan TQM 2.2.1 Manajemen Mutu Terpadu Pada Lembaga

Pendidikan Tinggi

TQM diterapkan pada lembaga pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan

12

pelanggan dan mutu lembaga tersebut (Usman, 2010). TQM dalam dunia pendidikan disebut dengan Total Quality Education atau Total Quality School (Primiani &

Ariani, 2005). Selanjutnya dalam penelitiannya Primiani & Ariani (2005) menemukan bahwa, TQM di suatu

lembaga pendidikan tidaklah mahal dan memerlukan sistem yang baru melainkan diperlukan keterlibatan dan komitmen dari seluruh pihak demi perbaikan

proses secara berkesinambungan dan menyeluruh. Penemuan ini tentu menjadi berbanding terbalik

dengan hasil penemuan Khalid, dkk.(2011) yang menyatakan bahwa implementasi TQM bagi bisnis berskala kecil dan menengah memerlukan biaya.

Hasil penelitian implementasi TQM pada lembaga pendidikan sebagai tindakan untuk meningkatkan

mutu secara terpadu telah banyak dilakukan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Darmadji (2008) pada implementasi TQM di MAN model yang ada di

Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi TQM membutuhkan waktu dan proses untuk melaksanakannya dan tidak bisa

dilaksanakan secara instan. Hambatan dari implementasi TQM dapat diatasi melalui komitmen

seluruh pihak. Penemuan ini semakin mendukung hasil penemuan Primiani & Ariani (2005) yang menyatakan bahwa komitmen dari semua pihak perlu

sebagai tujuan TQM. Namun demikian implementasi TQM di dalam

lembaga pendidikan juga masih belum diterapkan

secara maksimal. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan penelitian Syahid (2012) pada penerapan TQM

pada program studi MPI di UIN Alaudin. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Syahid didapat bahwa 70,19% responden menjawab implementasi TQM yang

ada di MPI hanya bersifat biasa-biasa saja. Hal ini disebabkan karena kegiatan keseharian program studi

seperti, mengajar, membimbing, memeriksa skripsi dapat membuat kegiatan yang berhubungan dengan implementasi TQM sangat jarang dilakukan. Sedangkan

Marizka, dkk. (2013) menemukan bahwa implementasi

13

TQM oleh SPMI (Sistem Penjamin Mutu Internal) di Universitas Brawijaya, Malang dilakukan agar universitas tersebut mendapat pengakuan akan

kualitasnya. Namun demikian Universitas Brawijaya melalui PJM (Pusat Jaminan Mutu) masih mengalami kesulitan dalam menghidupi SPMI. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun TQM ingin dipakai sebagai landasan pengakuan kualitas, pada

kenyataannya implementasinya masihlah belum dapat dijalankan dengan maksimal atau penuh. Pada hakekatnya implementasi TQM di dalam lembaga

pendidikan menuntut adanya komitmen total dari seluruh elemen lembaga pendidikan yang ada (Arcaro,

2005). 2.2.2 Manajemen Mutu Terpadu (TQM)

Ada berbagai definisi mengenai Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu.

Definisi pertama mengartikannya sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas,

teamwork, produktivitas dan pengertian serta kepuasan pelanggan (Marizka dkk, 2013). Hal ini senada dengan

yang dikatakan oleh Khalid, dkk. (2011) yang menyatakan bahwa TQM adalah sebuah manajemen

kualitas dimana fokus utamanya ada pada kepuasan atas kebutuhan pelanggan internal dan eksternal dengan menggunakan perencanaan strategis. Primiani

dan Ariani (2005) mengartikan TQM sebagai sebuah filosofi pada kualitas yang merupakan cita-cita oleh organisasi yang membutuhkan peran serta seluruh

pihak pada organisasi yang bahkan menuntut perubahan budaya organisasi. Hal ini dibuktikan oleh

penelitian dari Carolina (2012) yang menyatakan bahwa budaya organisasi dapat memberikan pengaruh yang besar di dalam penerapan TQM dan komitmen

organisasi. TQM dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pada kualitas pelayanan suatu organisasi. Sebuah penelitian pada kualitas pelayanan PLN di wilayah

14

Sulutenggo oleh Lempoy (2013) memperoleh hasil bahwa TQM sangat berkaitan dengan efisiensi biaya dan efektifitas kualitas pelayanan. Berdasarkan pada

temuan dan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan TQM pada sebuah lembaga atau organisasi maka efektifitas dan efisiensi layanan

organisasi tersebut akan semakin baik. Studi kasus implementasi TQM telah dilakukan

pada beberapa organisasi perusahaan. Khalid dkk. (2011) menemukan bahwa TQM merupakan konsep manajemen yang dilakukan demi peningkatan kualitas,

namun implementasinya pada bisnis skala kecil dan menengah masih sulit. Ada dua faktor yang biasanya

menghambat pada implementasi TQM untuk bisnis berskala kecil dan menengah, yang pertama adalah uang dan yang kedua adalah sumber daya umum

seperti waktu, SDM, peralatan dan juga manajer ahli. Sementara pada organisasi besar seperti penelitian Ingelson, dkk. (2012) mengenai implementasi TQM

pada perusahaan Walt Disney ditemukan bahwa TQM akan lebih maksimal digunakan sejak awal proses

perekrutan anggota perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi TQM akan memberikan perbaikan dan peningkatan kualitas mutu

pada organisasi yang melaksanakannya. 2.2.3 Analisis Akar Permasalahan dengan Tool TQM

(Fishbone)

Diagram tulang ikan (fishbone) atau diagram sebab akibat merupakan salah satu alat pemecahan

masalah dalam pendekatan TQM. Dalam tujuh alat statistik utama yang diajukan W. Edwards Deming

dalam pemecahan masalah di dalam sebuah system manajemen alat ini adalah satu-satunya yang tidak didasarkan pada statistika (Tjiptono & Diana, 2003).

Alat yang dikembangkan oleh Ishikawa ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi

penyebab suatu persoalan yang terjadi. Lebih lanjut Arcaro (2005) menyatakan bahwa diagram ini dapat dipakai sebagai alat identifikasi komponen pada proses

15

yang berperan dalam munculnya masalah yang ada. Diagram ini juga dapat digunakan untuk menentukan apakah program yang ada sejak awal berorientasi

kepada kepuasan pelanggan serta sebagai bentuk perencanaan baru yang lebih efektif dan efisien. Hal ini senada dengan temuan Li & Lee (2011) yang

menyatakan bahwa diagram fishbone dapat melihat prioritas dan hubungan dari sebuah masalah yang ada

serta mengidentifikasi faktor penting yang dapat mensukseskan sebuah program.

Penggunaan diagram fishbone di dalam mengatasi berbagai permasalahan kompleks dan sulit yang ada dalam sistem manajemen di dunia pendidikan

dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Desai & Johnson (2013). Penelitian ini menggunakan

diagram fishbone dalam mengembangkan strategi change management (perubahan manajemen) untuk mencapai ketekunan pada siswa tahun pertama.

Diagram tulang ikan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang

mempengaruhi ketekunan siswa tahun pertama. Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ditemukan melalui diagram tersebut dikembangkanlah

sebuah strategi pengembangan berupa model matriks kewajiban dan rencana kerja (action plan). Hasil

penelitian ini sesuai dengan pernyataan Arcaro mengenai fungsi fishbone sebagai alat untuk

mengindikasi komponen dan juga bentuk perencanaan baru yang efektif dan efisien.

2.3 Strategi Peningkatan Status Akreditasi Berbasis TQM Upaya peningkatan mutu layanan di dunia pendidikan dengan menggunakan pendekatan

manajemen mutu terpadu telah dilakukan pada beberapa organisasi pendidikan. Fauziah (2008) dalam

penelitiannya mengenai implementasi TQM di SMA Al-Kautzar, menyatakan bahwa implementasi TQM dalam

16

dunia pendidikan yang baik dapat meningkatan kepuasan pelanggan dan juga loyalitasnya. Berdasarkan pada hal ini maka pendekatan TQM dalam

dunia pendidikan memiliki peran yang besar dalam menjamin tingkat kepuasan pelanggan pendidikan tersebut.

Berdasarkan pada hakikat akreditasi maka pendekatan TQM dapat digunakan sebagai strategi

peningkatan akreditasi. Sallis (2002) menyatakan bahwa TQM adalah sebuah pendekatan strategis yang praktis untuk menjalankan sebuah organisasi yang

berfokus pada kebutuhan pelanggan dan memiliki filosofi perbaikan mutu secara terus menerus.

Akreditasi perguruan tinggi sendiri menuntut adanya sebuah pengelolaan organisasi yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan, yaitu mahasiswa dan

juga stakeholder. Perbaikan secara terus menerus juga dituntut dalam akreditasi, hal ini dapat dilihat pada

pelaksanaan akreditasi setiap 5 tahun sekali yang menuntut adanya peningkatan kualitas. Filosofi TQM yang mengedepankan fokus pada kepuasan pelanggan

dan komitmen organisasi atas perbaikan mutu secara terus menerus dapat menjangkau semua persyaratan pada aspek akreditasi.

Dua tujuan utama diadakannya akreditasi, yaitu sebagai standar mutu perguruan tinggi dan sebagai

pendorong diadakannya perbaikan yang terus menerus pada perguruan tinggi memiliki kesamaan dengan dimensi pendekatan TQM yang berorientasi kepada

mutu dan perbaikan terus menerus. Tujuh standar akreditasi yang ada juga mengedepankan mengenai

standar pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pendekatan TQM juga mengedepankan kepuasan pelanggan sebagai orientasi implementasinya.

Gasperz (2011) menyatakan bahwa penerapan TQM dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi yang dijalankan secara konsisten dan terus menerus akan

dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut. Standar penilaian akreditasi berdasarkan BAN-PT juga

merupakan penjabaran dari dimensi mutu yaitu

17

RAISE++, yang terdiri dari: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan

internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi

(efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong

(good governance). Dimensi mutu tersebut memiliki kesamaan dengan dimensi mutu yang ada dalam

pendekatan TQM. Dengan demikian maka pendekatan TQM dapat menjadi strategi alternatif manajemen mutu yang dapat dipakai guna menaikkan status akreditasi

sebuah prodi. Kepuasan pelanggan merupakan faktor utama

yang ada dalam pendekatan TQM, perguruan tinggi harus dapat memenuhi kepuasan pelanggannya (Tjiptono, 2003). Sebuah prodi sebagai penyedia jasa

pendidikan dalam perguruan tinggi juga sewajarnya memberikan pelayanan yang berorientasi kepada

kepuasan pelanggan. Komitmen terhadap kualitas juga memiliki rentang waktu yang panjang serta bersifat terus menerus agar dapat memenuhi kebutuhan dan

kepuasan pelanggan. Kesuksesan daripada implementasi TQM pada sebuah organisasi pendidikan juga tergantung pada sumber daya manusianya (SDM),

karena SDM inilah yang akan menentukan kualitas jasa pada prodi. Oleh sebab itu pengelolaan SDM dalam

sebuah organisasi pendidikan merupakan unsur yang vital (Indrajit, 2006). Dimensi-dimensi TQM tersebut memiliki kesamaan dengan filosofi akreditasi oleh BAN-

PT yang bertujuan untuk menjaga mutu kualitas layanan pada prodi secara berkesinambungan sehingga

pelanggan mendapatkan kepuasan dan pelayanan yang sama. Dimensi TQM dapat dikatakan memiliki kaitan yang erat dengan standard pada akreditasi BAN-PT

karena pada dasarnya tujuannya sama.

18