ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA

FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

(Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana

Oleh:

SYAHRIANI USMAN

NIM: 1113082000082

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2017

ii

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

(Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana

Oleh:

Syahriani Usman

NIM: 1113082000082

Dibawah Bimbingan

Pembimbing I

Yessi Fitri,SE.,M.Si.,Ak.,CA

NIP.19760924 200604 2 002

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2017

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIP

Hari ini Rabu, 07 Juni 2017 telah dilaksanakan Ujian Komprehensif atas

mahasiswa:

Nama : Syahriani Usman

NIM :1113082000082

Jurusan :Akuntansi/Audit

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud

Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten

Luwu Timur)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke

tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta,07 Juni 2017

1. Yusro Rahma, SE, M.Si

NIP. 19800506 200801 2 016

Penguji I

2. Fitri Damayanti, SE, M.Si

NIP. 19810731 200604 2 003

Penguji II

iv

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Kamis, 28 September 2017 telah dilaksanakan Ujian Skripsi atas

mahasiswa:

Nama : Syahriani Usman

NIM : 1113082000082

Jurusan : Akuntansi/Audit

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud

Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu

Timur)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di

atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 September 2017

1. Hepi Prayudiawan,SE.,MM.,Ak.,CA

NIP.19720516 200901 1 006

Ketua

2. Yessi Fitri,SE.,M.Si.,Ak.,CA

NIP.19760924 200604 2 002

Sekretaris

3. Zuwesty Eka Putri,SE.,M.AK.

NIP.19800416 200901 2 006

Penguji Ahli

v

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Syahriani Usman

2. Tempat Tanggal Lahir : Balambano, 28 Maret 1995

3. Alamat : Jalan Kertamukti gg H. Nipan

Rt001 Rw008 no.124, Desa Pisangan, Kec

Ciputat Timur, Kab Tangerang Selatan,

Banten.

4. Telepon : 081284690150

5. Email : Syahriani_usman@yahoo.com

II. PENDIDIKAN

1. SD (2001-2007) : SDN 225 Karebbe

2. SMP (2007-2010) : SMPN 1 Wasuponda

3. SMA (2010-2013) : SMAN 1 Wasuponda

4. S1 (2013-2017) : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

vii

ABSTRACT

ANALYSIS FACTORS AFFECTING THE FRAUD IN THE

GOVERNMENT SECTORS

(Study on Regional Work Unit of Luwu Timur Regency)

This study aimed to identify and analyze the factors that influence the

occurrence of fraud in the government sector. Respondents in this study were

Civil Servants (PNS) who worked on the Satuan Perangkat Kerja Daerah

(SKPD) in Luwu Timur Regency. Based on purposive sampling method, the total

sample in this study were 80 respondents from 20 Satuan Perangkat Kerja

Daerah (SKPD)in Luwu Timur Regency. The hypothesis in this study used

multiple linear regression analysis.

The results of this study indicated that the compensation suitability had no

significant effect on fraud in the government sector. Meanwhile, law enforcement

and organizational commitment significantly influence that fraud in the

government sector.

Keywords: Fraud, government sectors, compensation suitability, law

enforcement, organizational commitment.

viii

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA

FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

(Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor

yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Responden dalam

penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan metode

purposive sampling, total sampel dalam penelitian ini adalah 80 responden dari 20

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Luwu Timur. Hipotesis

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan. Sedangkan

penegakan hukum dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan

terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Kata Kunci: Fraud, Sektor Pemerintahan, Kesesuaian Kompensasi, Penegakan

Hukum, Komitmen Organisasi

ix

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya.

Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu

Timur)“ ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana

Ekonomi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang tela membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama

kepada:

1. Kedua orang tua yang paling saya cintai dan sayangi yaitu Bapak Usman

dan Mama Niah yang dengan ikhlas memberikan dukungan dengan penuh

kasih sayang yang tidak pernah putus, selalu mencurahkan perhatian,

cinta, bimbingan, nasihat, serta dukungan moril maupun materil serta doa

tiada henti kepada penulis. This is for you PAPA MAMA!

2. Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA Selaku dosen pembimbing saya, yang

telah meluangkan waktu, mencurahkan perhatian, membimbing dan

memberikan pengarahan kepada penulis. Terimakasih atas semua saran

yang telah Ibu berikan selama proses penulisan skripsi sampai

terlaksananya sidang skripsi.

4. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

x

5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak selaku Sekertaris Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

yangtelah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada penulis.

7. Seluruh staff Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang

telah memberikan bantuan kepada penulis.

8. Terimakasih untuk Rien Viara Sarsak selaku patner, teman, sahabat

terbaik penulis, selalu memberikan semangat, dukungan, canda tawanya

dan doa agar segera menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

9. Terimakasih Wulan, Puji dan Kawe yang telah menjadi sahabat

seperjuangan, membantu mengerjakan tugas-tugas kuliah, dari awal

perkuliahan sampai dengan saat ini, pahit manis masa kuliah telah kita

rasakan bersama-sama.

10. Untuk teman seperjuangan sedari semester 3 sampai sekarang yang selalu

membantu dan memberikan semangat untuk penulis dalam penulisan

skripsi ini, Terimakasih Agi.

11. Terimakasih Teman-Teman KKN OMIKRON 187 yang memberikan

semangat membantu menyelesaikan buku KKN sehingga penulis dapat

mengikuti sidang skripsi.

12. Terimakasih Teman-teman jurusan Akuntansi Angkatan 2013 khususnya

Akuntansi B.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang akuntansi.

Jakarta, 28 September 2017

Syahriani Usman

xi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF .................................. iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .................................................. iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ............................. v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................ vi

ABSTRACT ......................................................................................................... vii

ABSTRAK .......................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang Penelitian ............................................................................ 1

B. Perumusan Masalah ..................................................................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 10

A. Tinjauan Literatur....................................................................................... 10

1. Teori Atribusi ....................................................................................... 10

2. Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory) .......................... 12

a. Tekanan (Pressure) ........................................................................ 14

b. Kesempatan (Opportunity) ............................................................. 15

c. Rasionalisasi (Razionalization) ...................................................... 16

3. Kecurangan (Fraud) ............................................................................. 17

a. Kecurangan Pelaporan (Fraudulent Statement) ............................. 20

b. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) ............................ 21

c. Korupsi (Corruption) ..................................................................... 24

4. Kesesuaian Kompensasi ....................................................................... 27

5. Penegakan Hukum ............................................................................... 31

6. Komitmen Organisasi........................................................................... 32

xii

7. Fraud di Sektor Pemerintahan .............................................................. 34

B. Keterkaitan Antara Variabel dan Perumusan Hipotesis ............................. 37

1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Fraud di Sektor

Pemerintahan ........................................................................................ 37

2. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan ....

............................................................................................................... 38

3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud di Sektor

Pemerintahan ........................................................................................ 40

C. Hasil Penelitian Sebelumnya...................................................................... 41

D. Kerangka Pemikiran .................................................................................. 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................... 46

A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 46

B. Metode Penentuan Sampel ......................................................................... 46

C. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 47

D. Metode Analisis Data ................................................................................. 48

1. Analisis Statistik Deskriptif ................................................................. 48

2. Uji Kualitas Data .................................................................................. 49

a. Uji Validitas.................................................................................... 49

b. Uji Reabilitas .................................................................................. 49

3. Uji Asumsi Klasik ................................................................................ 50

a. Uji Multikolinearitas ...................................................................... 50

b. Uji Normalitas ................................................................................ 51

c. Uji Heteroskedatisitas ..................................................................... 52

4. Analisis Regresi Berganda ................................................................... 52

5. Pengujian Hipotesis .............................................................................. 53

a. Koofisien Determinasi (R2) ............................................................ 54

b. Uji Fisher (Uji Simultan) ............................................................... 54

c. Uji t (Uji Parsial) ............................................................................ 55

E. Operasional Variabel Penelitian ................................................................. 56

1. Kesesuaian Kompensasi (X1) ............................................................. 56

2. Penegakan Hukum (X2) ...................................................................... 57

xiii

3. Komitmen Organisasi (X3) ................................................................. 58

4. Fraud di Sektor Pemerintahan (Y) ...................................................... 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 62

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................... 62

1. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................. 62

2. Karakteristik Profil Responden ............................................................ 64

a. Deskripsi Responden berdasarkan jenis kelamin ........................... 65

b. Deskripsi Responden berdasarkan Usia ........................................ 65

c. Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir ................ 66

d. Deskripsi Responden berdasarkan Jabatan Terakhir ...................... 67

e. Karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja .......................... 67

B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ................................................................... 68

1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif .................................................. 68

2. Hasil Uji Kualitas Data ........................................................................ 69

a. Hasil Uji Validitas ......................................................................... .69

b. Hasil Uji Reabiltas ........................................................................ 72

3. Hasil Uji Asumsi klasik ....................................................................... 73

a. Hasil Multikolinearitas ..................................................................... 73

b. Hasil Uji Normalitas ........................................................................ 73

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas............................................................ 75

4. Hasil Uji Hipotesis ............................................................................... 76

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) ........................................................ 76

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ....................................... 77

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T) .......................................... 78

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 88

A. Kesimpulan ................................................................................................ 88

B. Saran ........................................................................................................... 89

Daftar Pustaka ...................................................................................................... 91

Lampiran .............................................................................................................. 95

xiv

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

2.1 Penelitian Terdahulu 41

3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 60

4.1 Data Sampel Penelitian 63

4.2 Data Distribusi Sampel Penelitian 63

4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Jenis Kelamin 65

4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 65

4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Pendidikan Terakhir 66

4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Jabatan Terakhir 67

4.7 Hasil Uji Deskripsi Responden Masa Kerja 67

4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif 68

4.9 Hasil Uji Validitas Kesesuaian Kompensasi 70

4.10 Hasil Uji Validitas Penegakan Hukum 70

4.11 Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 71

4.12 Hasil Uji Validitas Fraud di Sektor Pemerintahan 71

4.13 Hasil Uji Realibilitas 72

4.14 Hasil Uji Multikolonieritas 73

4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 76

4.16 Hasil Uji Statistik F 77

4.17 Hasil Uji Statistik t 78

xv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Keterangan Halaman

2.1 The Fraud Triangle 13

2.2 Fraud Tree 20

2.3 Skema Kerangka Pemikiran 45

4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Normal P-Plot 74

4.2 Hasil Uji Normalitas Dengan Histogram Normal 74

4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot 75

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan (fraud) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor

publik seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai

pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. Fraud lebih banyak terjadi di

instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang

cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan

kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Salah

satu jenis fraud yang terjadi di instansi pemerintah yaitu berkaitan dengan

praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk

dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat.

Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu

kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan,

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Menurut Transparency International berdasarkan Corruption

Perceptions Index (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang

dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-90 disebabkan

oleh peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD,

dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar

manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif,

pemasaran, mark up pengadaan barang hingga pengelakan pajak.

2

Penanganan perkara Kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dominan

dilakukan di daerah sepanjang 2016. berdasarakan sektor yang paling rentan

yaitu keuangan daerah dengan 34 kasus dan total kerugian sebesar Rp144,1

miliar, kasus korupsi berdasarakan lembaga yang paling rentan terjadinya

yaitu birokrasi daerah dari 210 kasus korupsi 69% terjadi di birokrasi daerah.

Urutan terbanyak tersangka korupsi berdasarkan jabatan yaitu birokrat

daerah, direktur, komisaris, pegawai swasta, anggota DPR/DPRD/DPD,

pegawai BUMN/BUMD. Modus yang paling sering terjadi selama semester I

2016 adalah penggelapan dengan kerugian negara sebesar 164 miliar

sebanyak 70 kasus korupsi, proyek fiktif menjadi mudus kedua dengan

kerugian negara sebesar 246,8 miliar sebanyak 34 kasus, dan modus ketiga

adalah penyalahgunaan anggaran dengan kerugian negara sebesar 96,5 miliar

sebanyak 25 kasus (Indonesia Corruption Watch, 2016).

Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang memiliki kasus

penyimpangan yang melibatkan pejabat daerah yang masih aktif. Berdasarkan

data infokorupsi.com terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di

Kabupaten Luwu Timur. Kasus tersebut antara lain kasus dugaan korupsi dan

penggelembungan anggaran pembangunan Stadion Malili Pejabat Dinas Tata

Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Pemkab Luwu Timur sebagai tersangka

periode 2011-2013. Anggaran yang digelembungkan itu mencapai 44 miliar

sehingga dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1,6 miliar.

Selain itu contoh kasus lain yang terjadi yakni Korupsi Dana DPRD Luwu

Timur dengan dugaan korupsi dana pembayaran gaji, tunjangan, biaya

3

perjalanan dinas, dan honor legislator DPRD yang dilakukan oleh Sekretaris

Dewan (Sekwan) DPRD Luwu Timur dan mantan anggota DPRD Luwu

Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebabkan

kerugian negara sebesar 125 juta, kasus Dana APBD yang melibatkan

Sekretaris Daerah (Sekda) yang menyebabkan kerugian negara sebesar 5

miliar, kasus dugaan Pertanggung Jawaban (PJ) Fiktif dana Pemilihan

Legislatif (Pileg) tahun 2014 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dan bendahara KPU Luwu Timur karena dianggap telah

terbukti melakukan pemotongan dana PPK di 11 kecamatan yang merugikan

negara sebesar 651 juta.

Dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki

motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang

motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori Fraud Triangle

yang pertama kali dikembangkan oleh Cressey (1953) mengatakan bahwa

fraud disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (pressure), kesempatan

(opportunity), dan pembenaran (rationalization).

Tekanan (pressure) adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang

yang disebabkan oleh adanya tekanan situasional yang merupakan suatu

kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan maupun non keuangan yang

dihadapi oleh pegawai yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis,

serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari

organisasi sehingga semakin tingginya keinginan pegawai untuk melakukan

tindak kecurangan (fraud). Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun

4

sektor pemerintah salah satu penyebab terjadi perilaku korupsi yang terjadi di

kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi diterimanya

tidak manusiawi, sehingga adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang

tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung

insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa

pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh

pekerja.

Kesempatan (opportunity) merupakan suatu kondisi yang dapat

membuka peluang terjadinya kecurangan (fraud), biasanya disebabkan karena

internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan

penyalahgunaan wewenang.

Selain dari sisi peluang, kecurangan (fraud) juga dipengaruhi oleh

pembenaran (Rationalization). Pembenaran (Rationalization) adalah

pemikiran yang menganggap bahwa tindakannya sebagai suatu perilaku yang

wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang

normal. Pelaku fraud selalu berusaha untuk membenarkan perbuatannya

dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk

menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak

menimbulkan ketakutan dalam dirinya.

Menurut Pramudita (2013) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih

etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan

peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa

diterima dengan adanya komitmen organisasi didalamnya.

5

Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan fraud di

sektor pemerintahan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya.

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Pramudita (2013) yang

meneliti analisis fraud di sektor pemerintahan Kota Salatiga. Variabel yang

digunakan adalah fraud di sektor pemerintah, gaya kepemimpinan,

keefektifan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian

kompensasi, budaya etis organisasi, penegakan hukum. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan

sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi,

gaya kepemimpinan terhadap fraud di sektor pemerintahan dan tidak terdapat

pengaruh antara komitman organisasi dan penegakan hukum terhadap fraud

di sektor pemerintahan.

Penelitian lainnya juga dilakukan Faisal (2013) mengenai analisis fraud

di sektor pemerintahan Kabupaten Kudus. Variabel yang digunakan adalah

fraud di sektor pemerintahan, sistem pengendalian internal, gaya

kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, kultur organisasi,

komitmen organisasi, penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara sistem pengendalian

internal, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, penegakan hukum

terhadap fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara

perilaku tidak etis terhadap fraud di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat

pengaruh antara kepuasan akan gaji dan kultur organisasi terhadap fraud di

sektor pemerintahan.

6

Penelitian Mustikasari (2013) mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Batang. Variabel

yang digunakan adalah fraud di sektor pemerintahan, penegakan hukum,

keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi,

keadilan prosedural, budaya etis manajemen, komitmen organisasi. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara

penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian

kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi terhadap fraud

di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi

terhadap fraud di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara

keadilan prosedural terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013) tidak konsisten

dengan hasil penelitian Faisal (2013) dan Mustikasari (2013). Sehingga

peneliti termotivasi untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan

variabel-variabel diantaranya yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan

hukum, dan komitmen organisasi. Variabel-variabel tersebut merupakan

dasar untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Untuk obyek penelitian dipilih

berdasarkan observasi awal dimana banyak ditemukan kasus korupsi yang

terjadi di instansi pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti teratrik

melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor Pemerintahan Kabupaten

7

Luwu Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya

Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi pada SKPD Kabupaten Luwu

Timur)”.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pramudita

(2013), yang menguji pengaruh antara gaya kepemimpinan, keefektifan

sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi,

budaya etis organisasi, penegakan hukum terhadap fraud di sektor

pemerintahan. Dengan sampel 150 pegawai dari masing-masing 10 dinas

yang ada di Kota Salatiga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai

berikut:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga variabel yang terkait

yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, dan komitmen

organisasi.

2. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian, maka secara spesifik

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap Fraud di sektor

pemerintahan?

8

2. Bagaimana pengaruh penegakan hukum terhadap Fraud di sektor

pemerintahan?

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap Fraud di sektor

pemerintahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap Fraud di sektor

pemerintahan.

2. Pengaruh penegakan hukum terhadap Fraud di sektor

pemerintahan.

3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap Fraud di sektor

pemerintahan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti penting dengan harapan

dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Disamping itu diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk

mengembangkan ilmu lebih lanjut maupun kegunaan praktis

menyangkut pemecahan-pemecahan permasalahan yang aktual.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:

9

1) Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Penelitian ini

memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan

ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan analisis

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor

pemerintahan.

2) Peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai

referensi untuk penelitian mendatang mengenai analisis

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor

pemerintahan.

b. Secara Praktis:

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur , hasil penelitian ini

menjadi masukan dalam usaha mencegah terjadinya fraud di

sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya

fraud di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis.

2) Bagi Pembaca, dapat memberi tambahan informasi dan mampu

menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang

terkait, dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak

terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang terkait dengan

kecurangan (fraud) yang terjadi di sektor pemerintahan.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur

1. Teori Atribusi

Menurut Robbins & Stephen P (2003) teori atribusi merupakan

penjelasan dari cara-cara menusia menilai orang secara berlainan,

tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu.

Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati

perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah

perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Hal yang sama

dikemukakan Ikhsan & Ishak (2005) bahwa teori atribusi mempelajari

proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan,

atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang

beragumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi

antara kekuatan intelektual, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam

diri seseorang, seperti faktor kemampuan usaha dan kekuatan eksternal

yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam

pekerjaan atau keberuntungan.

Teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana pemahaman seseorang

terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan atas

kejadian yang mereka alami. Dispositional attributions atau penyebab

internal mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri

seseorang seperti sifat, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan

situational attributions atau penyebab eksternal yang mengacu pada

11

lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi

sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain,

setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan seseorang akan dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal.

Menurut Robbins dan Stephen (2008), memaparkan penyebab

individu atau situasi akan dipengaruhi oleh 3 faktor yang akan

menyimpulkan atribusi seseorang:

a. Consensus yaitu perilaku yang ditunjukkan jika semua orang

menghadapi situasi yang serupa dan merespon dengan cara yang

sama dengan kata lain jika orang lain setuju bahwa perilakunya

diatur oleh beberapa karakteristik personal. Dari suatu perspektif

atribusi, jika perilaku itu bersifat unik bagi satu orang maka

dikatakan bahwa perilaku tersebut mempunyai konsensus yang

rendah. Jika konsensus itu tinggi, seseorang akan diharapkan untuk

memberikan suatu atribusi eksternal kepada suatu keadaan. Jika

konsensus rendah hal tersebut akan dinilai sebagai bersifat internal.

b. Distinctiveness yaitu perilaku yang ditunjukkan individu berlainan

dengan situasi yang berlainan dengan kata lain perilaku dapat

dibedakan dari perilaku orang lain saat menghadapi situasi yang

sama. Apa yang ingin kita ketahui adalah perilaku tersebut luar biasa

atau tidak. Jika luar biasa, kemungkinan besar pengamat akan

memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Jika

tindakan tersebut tidak luar biasa, hal tersebut akan dinilai sebagai

bersifat internal.

12

c. Consistency yaitu perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari

waktu ke waktu.

Berdasarkan teori atribusi secara spesifik, individu akan berusaha

menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan dari hasil analisis

tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang. Proses

atribusi juga dapat menjadi hal yang penting dalam memahami perilaku

dari orang lain. Perilaku orang lain dapat diperiksa atas dasar keunikan,

konsistensi dan konsensus. Keunikan merupakan tingkatan seseorang

berperilaku secara serupa dalam situasi yang berbeda. Konsistensi

merupakan tingkatan seseorang menunjukkan perilaku yang sama pada

waktu yang berbeda. Konsensus merupakan tingkatan orang lain

menunjukkan perilaku yang sama. Mengetahui sejauh mana perilaku

seseorang menunjukkan kualitas ini dapat sangat bermanfaat dalam

membantu memahami perilaku tersebut.

Menurut Adinda (2015) perilaku seseorang dalam organisasi seperti

perilaku pimpinan dan perilaku bawahan tidak terlepas dari teori ini.

Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang

yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab.

2. Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory)

Penelitian ini menggunakan Fraud Triangle Theory sebagai dasar

teori utama. Dalam teori segitiga kecurangan, terdapat model segitiga

kecurangan yang dibuat untuk menjawab pertanyaan, mengapa orang

melakukan kecurangan, atau mengapa kecurangan terjadi. Berikut ini

adalah tiga elemen yang terdapat dalam teori segitiga kecurangan yang

13

pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Ketiga faktor tersebut

digambarkan dalam segitiga kecurangan (Fraud Triangle) yang

ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 The Fraud Triangle

PERCEIVED

OPPORTUNITY

FRAUD

TRIANGLRE

PRESSURE RATIONALIZATION

Sumber: Fraud Triangle Theory Tuanakotta (2010)

Fraud Triangle Tuanakotta (2010) adalah model yang menjelaskan

alasan orang melakukan fraud termasuk korupsi. Konsep segitiga

kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey

(1953) dalam disertasinya. Cressey tertarik pada embezzlers yang

disebutnya sebagai “trust violators” atau pelanggar kepercayaan, yakni

mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepada

mereka. Cressey menyimpulkan bahwa :

“Trusted person become trust violator when they conceive of

themselves as having financial problem which is non-shareable, are

aware this problem can be secretly resolved by violation of the

position of financial trust, and are able to apply to their own conduct

in that situation verbalizations which enable them to adjust their

conceptions of themselves as trusted person with their conceptions of

themselves as users of the entrusted funds or property.”

14

Terjemahan :

Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia

melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah

keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar

bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan

menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di

bidang keuangan, dan memungkinkan menyesuaikan pandangan

mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam

menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.

Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010) menyimpulkan bahwa

kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu

“kesempatan (Opportunity), tekanan (Pressure), dan rasionalisasi

(Rationalization)”.

a. Tekanan (Pressure)

Tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan.

Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup,

tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non

keuangan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandangnya

sebagai kebutuhan keuangan kepada orang lain. Lister (2007)

mendefinisikan pressure sebagai “sumber panas untuk api” namun

tidak berarti karena ada tekanan dalam diri seseorang, lantas orang

tersebut akan melakukan fraud. Terdapat tiga jenis tekanan yang

memotivasi individu untuk melakukan fraud di perusahaan maupun

organisasi tempatnya bekerja, yaitu:

1) Employment pressure, dimana individu tertekan untuk

melakukan kecurangan karena tuntutan pekerjaan atau target

kerja, atau karena kepentingan keuangan yang dimiliki

manajemen perusahaan.

15

2) External pressure, misalnya ancaman terhadap stabilitas

keuangan perusahaan, ekspektasi pasar, dan sebagainya.

3) Personal pressure, yaitu kondisi dimana individu melakukan

kecurangan karena gaya hidup.

b. Kesempatan (Opportunity)

Kesempatan atau peluang adalah situasi yang membuka

kesempatan bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan

terjadinya kecurangan. Lister (2007) mendefinisikan kesempatan

sebagai “bahan bakar yang terus membuat api” atau dengan kata

lain, walaupun individu memiliki tekanan dalam dirinya untuk

melakukan fraud, itu tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada

kesempatan. Kesempatan atau opportunity yang didefenisikan

Tuanakotta (2010) sebagai peluang untuk melakukan kecurangan

seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Mengungkapkan dari

penelitian Cressey, pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan

dan kesempatan untuk melakukan tindakan agar tidak terdeteksi.

Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen peluang, yaitu :

1) General information, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang

mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi.

Pengetahuan ini diperoleh dari pelaku yang ia dengar atau lihat,

misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan fraud dan

tidak ketahuan atau terkena sanksi. Untuk melakukan fraud

seseorang tidak cukup hanya dengan dorongan tekanan

kebutuhan. Informasi yang dimiliki membentuk keyakinan

bahwa karena kedudukan dan kepercayaan institusi yang

16

melekat pada dirinya maka fraud yang dilakukannya tidak akan

diketahui.

2) Technical skill, yaitu keahlian yang dimiliki seseorang dan yang

menyebabkan seseorang tersebut mendapat kedudukan. Tanpa

kemampuan yang memadai menyembunyikan fraud atau

korupsi tentu tidak mungkin untuk dilakukan apalagi untuk

kasus-kasus korupsi yang bersifat sistemik.

c. Rasionalisasi (Razionalization)

Rasionalisasi merupakan bagian fraud triangle yang paling sulit

untuk diukur. Rasionalisasi yang dilakukan seseorang dengan

beragam alasan tetapi akan selalu ada pembenaran didalamnya.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan,

dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya.

“Rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai

etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan

tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang

cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan

yang tidak jujur” (Tunggal, 2011). Dengan kata lain suatu dorongan

mencari pembenaran atas tindakannya melakukan kecurangan

walaupun hal tersebut bertentangan dengan sikap maupun perilaku

seseorang tersebut.

Menurut Mustikasari (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi

seseorang mencari pembenaran (razionalization) atas tindakannya

melakukan fraud, antara lain sebagai berikut:

1. Mencontoh atasan atau rekan kerja.

17

2. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi

3. Menganggap bahwa yang diambil tidak disengaja.

4. Dianggap hanya sekedar meminjam dan pada waktunya akan

dikembalikan.

3. Kecurangan (Fraud)

Istilah fraud merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam

disiplin ilmu akuntansi, dan menjadi bagian penting dalam kosa kata

akuntansi forensik. Fraud jika diartikan secara harfiah, artinya adalah

kecurangan. Namun, pengertian ini telah berkembang dan sekarang

mempunyai cakupan yang luas. Black Law Dictionary mendefinisikan

fraud sebagai “Segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang

diupayakan oleh seseorang atau beberapa orang, untuk mendapatkan

keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan

kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat,

serta menggunakan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang

lain tertipu”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fraud adalah

perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

Sedangkan menurut Gbegi D & Adebisi, J.F (2015) Fraud dapat

diartikan sebagai istilah generik dan mencakup semua sarana dengan

berbagai kecerdikan manusia yang dirancang oleh satu individu untuk

mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan keterangan palsu.

Sementara itu, IIA (Institute Of Internal Auditors) dalam Standard

Glossary menjelaskan fraud dengan menyatakan bahwa:

18

“Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts

characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the

benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside

as well as inside organization”.

Artinya kecurangan adalah suatu tindakan penipuan yang ilegal dan

mencakup berbagai penyimpangan yang ditandai dengan tindak

penipuan yang disengaja. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang luar

maupun dalam suatu organisasi untuk kepentingan yang dapat

merugikan organisasi tersebut. Selain itu Ikatan Akuntansi Indonesia

(2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan

yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau

pengungkapan dalam pelaporan keuangan.

2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap

aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan)

yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat

laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Tuanakotta

(2010), menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud

seperti :

1. Pasal 362 Pencurian (definisi KUHP): mengambil barang sesuatu,

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

19

2. Pasal 372 Penggelapan (definisi KUHP): dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan.

3. Pasal 378 Perbuatan curang (definisi KUHP): dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

utang maupun menghapuskan piutang.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2008)

menggunakan istilah “occupational Fraud and abuse” dan

mendefenisikannya sebagai penggunaan kedudukan seseorang untuk

memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atau

penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Occupational tree ini

mempunyai tiga cabang utama, yakni Fraudulent Statements, Asset

Misappropriation dan Corruption. Fraud bukan sekedar korupsi saja

melainkan ada banyak turunan dari fraud. Berikut ini berbagai macam

turunan fraud dalam gambar 2.2 fraud tree.

20

Gambar 2.2 Fraud Tree

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners dalam Tuanakotta

(2010)

1) Kecurangan Pelaporan (Fraudulent Statements)

Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan

general audit. Fraud ini berupa salah saji baik itu overstatement

maupun understatement. Fraudulent statement meliputi tindakan

yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau

instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang

sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial

engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk

21

memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan

istilah window dressing (Tuanakotta, 2010).

Cabang dan ranting yang menggambarkan fraud yang diberi

label “Fraudulent Statements” dapat dilihat dari sisi kanan fraud

tree. Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan

general audit. Ranting pertama menggambarkan fraud dalam

menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji

(misstatements baik overstatements maupun understatements).

Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan asset atau

pendapatan lebih tinggi dari sebenarnya (Asset/Revenue

overstatements). Kedua, menyajikan asset atau pendapatan lebih

rendah dari yang sebenarnya ( Asset/ Revenue Understatements).

Ranting kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan

non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan non-keuangan

secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan

seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balik keadaan.

2) Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)

Asset Missappropriations atau “pengambilan aset” secara ilegal

dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri (Tuanakotta, 2010).

Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara ilegal (tidak

sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang

diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut,

22

disebut menggelapkan. Istilah pencurian, dalam fraud tree disebut

pencurian (larceny).

“Larceny atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling

kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia” (Tuanakotta,

2010). Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat

dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang

berkenaan dengan perlindungan keselamatan asset (safeguarding of

assets). Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah (fraudulent

disbursements) sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian.

Sebelum tahap pencurian, ada tahap perantara.

“Billing Schemes adalah skema permainan (schemes) dengan

menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sesuai

sarananya” (Tuanakotta, 2010). Pelaku fraud dapat mendirikan

perusahaan “bayangan” (shell company) yang seolah-oleh

merupakan pemasok atau rekanan atau kontraktor sungguhan.

Perusahaan bayangan ini merupakan sarana untuk mengalirkan dana

secara tidak sah ke luar perusahaan.

“Payroll schemes adalah skema permainan melalui pembayaran

gaji. Bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau

karyawan fiktif (ghost employee) atau dalam pemalsuan jumlah

gaji” (Tuanakotta, 2010). Jumlah gaji yang dilaporkan lebih besar

dari gaji yang dibayarkan.

23

“Expense Reimbursement schemes adalah skema permainan

melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya

perjalanan”. Seorang salesman mengambil uang muka perjalanan

dan kembalinya dari perjalanan, ia membuat peritungan biaya

perjalanan. Kalau biaya perjalanan melampaui uang mukanya, ia

meminta reimbursement atau penggantian. Ada beberapa skema

permainan melalui skema reimbursement ini. Rincian biaya

menyamarkan jenis pengeluaran yang sebenarnya (macharacterized

expenses). Contoh perusahaan tidak memberikan penggantian

konsumsi alkohol, pengeluaran ini disamarkan sebagai biaya makan

dan minum. atau biayanya dilaporkan lebih besar dari pengeluaran

yang sebenarnya ini lazimnya dilakukan dalam pengeluaran yang

tidak ada atau tidak memerlukan bukti pendukung atau biayanya

sama sekali fiktif (fictitious expense).

“Check Tampering adalah skema permainan melalui pemalsuan

cek”. Yang dipalsukan bisa tandatangan orang yang mempunyai

kuasa mengeluarkan cek, endorsemenya atau nama kepada siapa

cek dibayarkan, atau ceknya disembunyikan. Dalam contoh

terakhir, pegawai meminta dua buku cek dari bank yang diketahui

secara resmi hanya satu buku, sedangkan pengeluaran melalui buku

cek kedua dirahasiakan. Di Amerika Serikat, cek yang sudah

diuangkan, akan dikembalikan oleh bank kepada yang

mengeluarkan cek.

24

Register Disbursements adalah pengeluaran yang sudah masuk

dalam Cash register. Skema permainan melalui Register

Disbursements pada dasarnya ada dua, yakni false refunds

(pengembalian uang yang dibuat-buat) dan false voids (pembatalan

palsu).

3) Korupsi (Corruption)

Istilah korupsi (corruption) disini serupa tetapi tidak sama

dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang-undangan di

Indonesia. Jenis fraud ini paling sulit dideteksi karena menyangkut

kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Bentuk

corruption menurut Association of Certified Fraud Examiners

(ACFE) digambarkan dalam empat ranting, yakni conflicts of

interests, bribery, illegal gratitutes, dan economic extortion.

Cabang dan ranting yang menggambarkan fraud yang diberi label

“corruption” dapat dilihat di sisi kiri dari fraud tree.

Conflict of interest atau benturan kepentingan sering kita jumpai

dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis pelat merah atau bisnis

pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi

pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia

bisnis sekalipun.

“Kickback (secara harfiah berarti “tendangan balik”),

merupakan kondisi dimana si penjual meng-“ikhlaskan” sebagian

dari hasil penjualannya” yang diikhlaskannya itu bisa di atur di

25

muka atau diikhlaskan sepenuhnya kepada “keikhlasan” penjual.

Dalam hal terakhir, apabila penerima kickback menganggap

kickback yang diterimanya terlalu kecil maka ia akan mengalihkan

ke rekanan yang lebih “ikhlas” (memberi kickback yang lebih

tinggi).

Kickback berbeda dengan bribery. Dalam hal bribery

pemberinya tidak “mengorbankan” suatu penerimaan. Misalnya

apabila seseorang menyuap atau menyogok seorang penegak

hukum, ia mengharapkan keringanan hukuman. Dalam contoh

kickback tersebut, pemberinya menerima keuntungan materi. Dalam

hal kickback, si pembuat keputusan (atau yang dapat mempengaruhi

pembuat keputusan) dapat “mengancam” sang rekanan. Ancaman

ini bisa terselubung tetapi tidak jarang pula dilakukan secara

terbuka. Ancaman ini bisa merupakan pemerasan (economic

extortion).

“Illegal gratuities adalah pemberian atau hadiah yng merupakan

bentuk terselubung dari penyuapan”. Di Indonesia, illegal gratuities

dapat dilihat dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulangtahun,

hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan dan lain-

lain yang diberikan kepada pejabat.

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa fraud

dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang ilegal untuk

memperkaya diri sendiri terhadap penipuan yang disengaja,

26

pelanggaran terhadap kepercayaan, merekayasa, menggelapkan

yang merubah suatu asset perusahaan secara tidak wajar untuk

kepentingan sendiri dengan tindakan yang bertentangan atau

melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang di dalam ataupun

diluar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan baik

secara individu maupun kelompok yang merugikan orang lain

dengan cara yang ilegal.

Menurut Vona (2008) dalam Suprajadi (2009), pelaku

kecurangan (fraud) dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. First-time offenders

Merupakan tipe pelaku tanpa latar belakang kriminal.

Pelaku memiliki tekanan dalam kehidupannya melewati batas

kapasitas penghasilannya atau pelaku merasionalisasi

perilakunya bahwa hal biasa jika melakukan penggelapan. Jika

fakor tekanan dan rasionalisasi melampaui faktor takut untuk

terdeteksi, maka seseorang akan mencari kelemahan

pengendalian internal atau kesempatan untuk melakukan

kecurangan.

2. Repeat offenders

Hasil statistik menunjukkan bahwa seseorang yang

melakukan kecurangan internal memiliki kecenderungan tinggi

untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Dalam hal

ini, faktor tekanan dan rasionalisasi akan kurang dominan

27

dibandingkan dengan tipe first-time offenders. Faktor

kesempatan akan menjadi pemicu untuk melakukan

kecurangan.

3. Organized crime groups

Kelompok kecurangan tipe ini termasuk kelompok

profesional, bisa juga secara individu, yang biasanya

melakukan kecurangan dengan tipe khusus.

4. Intenally committed for the perceived benefit of the

corporation.

Pelaku kecurangan biasanya pegawai yang percaya bahwa

tindakan kecurangan yang dilakukan adalah untuk kebaikan

perusahaan. Secara khusus, dominasi faktor tekanan dan

rasionalisasi terhadap kesempatan kondisinya sama seperti tipe

firts-time offender maupun repeat.

4. Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi atau gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap

karyawan atau pegawai yang bekerja dalam suatau perusahaan, karena

dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya tersebut. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kontribusi

yang diberikan karyawan kepada organisasi. Salah satu tujuan utama

manusia bekerja adalah untuk mendapatkan gaji atau kompensasi yang

berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Gibson J.L

28

et al (1997) dalam Wilopo (2006) Pemberian kompensasi yang sesuai

kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada

karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan

yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut Mangkunegara (2009) bahwa gaji atau kompensasi

melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. Kompensasi

merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding.

Di dalam kepegawaian, hadiah yang berupa uang, merupakan kompensasi

yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka

terhadap pekerjaan. Selain itu, menurut Faisal (2013) mendefinisikan

kompensasi berdasarkan klasifikasinya, yang terdiri dari kompensasi tunai

(cash compensation), kompensasi kotor (gross compensation), dan

kompensasi bersih (net compensation). Kompensasi tunai adalah imbalan

dalam bentuk gaji, bonus tunai, dan insentif jangka pendek. Kompensasi

kotor adalah imbalan yang berbentuk biaya penggajian atas semua

keuntungan pegawai dan tunjangan baik total maupun kompensasi tunai.

Sementara kompensasi bersih adalah imbalan yang digunakan dengan

membandingkan imbalan yang dihitung setelah pajak.

Menurut Mangkunegara (2009) bahwa ada enam faktor yang

mempengaruhi kebijakan komopensasi, yaitu:

1) Faktor Pemerintah

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar

gaji minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya

29

transportasi/angkutan, inflasi maupun devaluasi yang sangat

mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi

pegawai.

2) Penawaran Bersama Antara Perusahaan dan Pegawai

Kebijakan dalam menetukan kompensasi dapat dipengaruhi pula

pada saat terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang

harus diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Hal ini

terutama dilakukan oleh perusahaan dalam merekrut pegawai yang

mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang sangat dibutuhkan

di perusahaan.

3) Standar dan Biaya Hidup Pegawai

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya

hidup minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar pegawai

harus terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai dan

keluarganya, maka pegawai akan merasa aman.

4) Ukuran Perbandingan Upah

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh

ukuran besar kecil perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, masa

kerja pegawai. Artinya, perbandingan tingkat upah pegawai perlu

memperhatikan tingkat pendidikan, masa kerja, dan ukuran

perusahaan.

5) Permintaan dan Persediaan

Menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu

mempertimbangkan tingkat persedian permintaan pasar. Artinya,

30

kondisi pasar pada saat itu perlu dijadikan bahan pertimbangan

dalam menentukan tingkat upah pegawai.

6) Kemampuan Membayar

Menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada

kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya,

jangan sampai menentukan kebijakan kompensasi diluar batas

kemampuan yang ada pada perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tindakan

kecurangan (fraud) dapat terjadi karena adanya tekanan bahwa pegawai

merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang

sudah dilakukan. Sehingga kesesuaian kompensasi sangat mempengaruhi

kinerja pegawai, dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan dapat memebuat

pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai

dan mengurangi tindakan kecurangan (fraud).Dari beberapa defenisi diatas

dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi merupakan hasil kerja

atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (uang) yang diterima para

pegawai sebagai balas jasa atas kerja yang diberikannya terhadap

perusahaan sebagai timbal balik dari pekerjaan mereka. Kompensasi dapat

berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih

efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi

berbagai kebutuhan karyawan, sehingga tinggi rendahnya kompensasi

yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan.

31

5. Penegakan Hukum

Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek

hukum dalam setiap hubungan hukum. Ditinjau dari sudut subjeknya,

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti

yang terbatas atau sempit. Menurut Asshiddiqie (2008) penegakan

hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya

hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemenrintahan Daerah (UU Pemda) Perda dibentuk dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas

daerah masing-masing.

32

Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spritual yang

memberi keteguhan komitmen. Penegakan hukum, dengan demikian

lebih dari sekadar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan

untuk mencari kebenaran materil yang diharapkan dapat mendekati

kebenaran yang bersifat hakiki. Tanggung jawab penegak hukum dengan

demikian bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual.

Dari beberapa defenisi dapat dikatakan bahwa penegakan hukum

melibatkan semua objek dalam setiap hubungan hukum untuk menjamin

dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

seharusnya dan untuk memastikan tegaknya sistem hukum tersebut

apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu, diperkenankan untuk

menggunakan daya paksa dalam menjalankan suatu proses upaya

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku.

6. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi kepercayaan

terhadap nilai-nilai organisasi dan loyalitas keinginan untuk tetap

menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang dinyatakan oleh

seseorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi

meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan

tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian

tujuan.

33

Hal lain dikemukakan oleh Najahningrum (2013) komitmen

organisasi adalah individu yang memiliki keinginan untuk berbuat etis

terhadap organisasinya dengan tujuan agar terciptanya tujuan yang

diinginkan tidak lain semata-mata untuk kepentingan organisasi tersebut.

Komitmen organisasi merupakan tingkat kepercayan dan penerimaan

tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk

tetap ada di dalam organisasi tersebut.

Ikhsan & Ishak (2005) mengemukakan tiga komponen mengenai

komitmen organisasi, yaitu:

1) Komitmen kontinu (continuance commitment) muncul apabila

karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan

gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut

tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut

tinggal di organisasi itu karena dia membutuhkan organisasi tersebut.

2) Komitmen efektif (affectiive commitment) terjadi apabila karyawan

ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional

(emotional attchment) atau psikologis terhadap organisasi.

3) Komitmen normatif (normative commitment) timbul dari nilai-nilai diri

karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi

karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi

merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen

organisasi merupakan suatu pembenaran sikap mental individu yang

34

berkaitan dengan tingkat loyalitasnya terhadap organisasi maupun

perusahaan tempat individu tersebut bekerja. Pegawai yang memiliki

komitmen organisasi yang tinggi akan menaati aturan aturan yang ada

dalam perusahaan sehingga akan dapat menurunkan tingkat terjadinya

kecurangan (fraud).

7. Fraud di Sektor Pemerintahan

Fraud yang sering terjadi disektor pemerintahan adalah korupsi.

Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang

diberikan pemilik untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada level

pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap,

pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk

kepentingan pribadi (Adinda, 2015).

Tuanakotta (2010) mendefinisikan “korupsi adalah penyalahgunaan

wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi”. Menurut Transparency

International dalam Sahetapy (2013) korupsi adalah perilaku pejabat

publik maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan

tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan

dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang

dipercayakan kepada mereka.

. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum,

35

memperkaya diri, yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal

2), menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat

merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3), termasuk juga

penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan,

gratifikasi

Menurut Sahetapy (2013) korupsi sudah mewabah di Indonesia,

merajalela di hampir seluruh instansi publik, seluruh tingkatan di

pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Hampir tanpa rasa malu

lagi apabila yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi. Bahkan pihak

swasta/non pemerintah turut andil dan bekerja sama dengan pegawai

pemerintah dalam tindak korupsi. Skandal korupsi di Indonesia bahkan

sudah dianggap hal yang biasa. Kasus korupsi di instansi pemerintah tidak

hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, tetapi

juga orang-orang yang berada di bawahnya, baik di pemerintah pusat

maupun daerah. Tindak korupsi yang sering dilakukan antara lain

penyuapan, manipulasi laporan keuangan, penghilangan/perusakan bukti

dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara. Tindakan fraud

ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan

penyelewengan.

Skema fraud yang terjadi di entitas pemerintah cukup banyak dan

beragam, dari sumber BPKP (2004) dalam Najahningrum (2013)

menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun

36

APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah

sebagai berikut:

Dari segi penerimaan:

1) Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai,

retribusi dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia.

2) Manipulasi restitusi pajak.

3) Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai

dengan potensi pajak yang sesungguhnya.

4) Kesalahan pengenaan tarip pajak maupun bea.

5) Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak

sesuai data sesungguhnya.

6) Perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat /daerah

memperkecil data volume produksi pertambangan atau hasil alam.

7) Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara.

8) Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga

pasar.

9) Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara,

namun masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan,

meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan,

namun cara ini berpotensi merugikan negara.

Dari segi pengeluaran:

1) Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas barang fiktif.

2) Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan.

37

3) Penggelembungan (mark-up) harga, atau harga patokan terlalu

mahal dibandingkan harga pasar.

4) Pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau

konsultan, persyaratan kualifikasi, dan lain-lain tidak sesuai

standar prosedur, atau sesuai prosedur tetapi hanya memenuhi

persyaratan formalitas.

5) Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi.

6) Program bantuan sosial atau penanggulangan bencana yang salah

sasaran.

7) Biaya yang terlalu tinggi pada penunjukan konsultan keuangan,

akuntan, underwriter, dan penggunaan tenaga profesional lainnya

terkait dengan program pemerintah atau BUMN.

B. Keterkaitan Antara Variabel dan Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Fraud di Sektor

Pemerintahan

Banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan

(fraud) di sektor pemerintahan, salah satu diantaranya adalah kesesuaian

kompensasi. Kesesuaian kompensasi adalah pendapat pegawai tentang

yang telah dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding dengan kata

lain bahwa kesesuaian kompensasi merupakan kecocokan dan kepuasan

karyawan/pegawai/pekerja atas apa yang diberikan instansi kepada

mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai

38

balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kecenderungan

kecurangan fraud yang terjadi di instansi atau organsisasi dimotivasi

karena adanya keinginan individu untuk memaksimalkan keuntungan

pribadi. Motivasi tindakan tersebut karena adanya ketidakpuasan

individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka

kerjakan. Dengan adanya kesesuaian kompensasi yang sesuai dengan

yang diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga

individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau

organisasi termasuk melakukan tindak kecurangan di sektor

pemerintahan.

Penelitian Adinda (2015) menunjukkan bahwa kesesuaian

kompensasi tidak berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Sedangkan menurut penelitian Mustikasari (2013) menyatakan bahwa

kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadapa fraud di sektor

pemerintahan. Dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan dapat memebuat

pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai

dan mengurangi tindakan kecurangan (fraud). Karena apabila seorang

pegawai merasa kompensasi yang diterimanya tidak sesuai dengan apa

yang telah dikerjakan untuk perusahaan/instansi maka akan

mendorong/menekan seorang pegawai untuk melakukan kecurangan

(fraud) demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Maka hipotesis yang

diajukan adalah sebagai berikut:

39

H1: Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap Fraud di sektor

pemerintahan.

2. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Fraud di Sektor

Pemerintahan

Dalam suatu instansi atau organisasi, apabila penegakan hukum

kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan

pelanggaran yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, salah

satunya dengan melakukan kecurangan. Kecurangan secara umum

merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-

orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk

mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara

langsung merugikan pihak lain. Penegakan hukum merupakan bentuk

tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu

dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat

mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhinya. Jadi dalam hal ini

dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul

bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya.

Penelitian Aditya (2013) menunjukkan bahwa penegakan hukum

tidak berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Sedangkan

menurut penelitian Faisal (2013) menyatakan bahwa penegakan hukum

berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegak penegakan hukum

dalam suatu instansi, maka kecenderungan kecurangan (fraud) yang

40

terjadi juga akan semakin rendah. Penegakan hukum yang baik

diharapkan dapat mengurangi fraud disektor pemerintahan. Maka

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Penegakan hukum berpengaruh terhadap Fraud di sektor

pemerintahan

3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud di Sektor

Pemerintahan

Komitmen organisasi merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas

pegawai terhadap instansi tempat bekerja. Komitmen tersebut dapat

terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan

kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

dalam organisasi. Selain itu, komitmen organisasi juga dapat

mengarahkan seorang pegawai dalam melakukan berbagai tindakan.

Penelitian Pristiyanti (2012) menunjukkan bahwa komitmen

organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Sedangkan menurut penelitian Chandra (2015) menyatakan bahwa

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap fraud di sektor

pemerintahan.

Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi

berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah

kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kecurangan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai

41

untuk kepentingan nya sendiri. Dengan demikian, komitmen organisasi

dapat menurunkan tingka terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

H3: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Fraud di sekor

pemerintahan.

42

C. Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti

(terdahulu)

Judul Penelitian Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

1. Mustika,

Hastuti,

Heriningsih

(2016)

Analisis Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi

Kecenderungan

Kecurangan (Fraud):

Persepsi Pegawai Dinas

Kabupaten Way Kanan

Lampung

Variabel

kesesuaian

kompensasi

menggunakan

metode purposive

sampling, pengukuran variabel

menggunakan skala

Likert.

Tidak terdapat

variabel komitmen

organisasi terhadap

fraud di sektor

pemerintahan

Asimetri informasi, keefektifan

pengendalian internal, kesesuaian

kompensasi tidak berpengaruh terhadap

kecenderungan kecurangan (fraud).

Terdapat pengaruh negatif penegakan

peraturan terhadap kecenderungan (fraud).

Terdapat pengaruh positif perilaku tidak

etis terhadap kecenderungan (fraud).

2 Adi,

Ardiyani,

Ardianingsih

(2016)

Analisis Faktor-Faktor

Penentu Kecurangan

(Fraud) Pada Sektor

Pemerintahan (Studi Kasus

Pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota

Pekalongan).

Variabel

kesesuaian

kompensasi dan

komitmen

organisasi,

menggunakan

metode purposive

sampling,

Menggunakan

variabel efektivitas

pengendalian

internal, asimetri

informasi, keadilan

prosedural, dan

budaya etis

organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh tidak signifikan antara

penegakan hukum, Efektifitas

pengendalian internal, Kesesuaian

kompensasi, keadilan

prosedural dan budaya etis organisasi

terhadap kecurangan(fraud) disektor

pemerintahan. Tetapi pada variabel

asimetri informasi dan Komitmen

organisasi berpengaruh signifikan terhadap

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.

Bersambung pada halaman berikutnya

43

Tabel 2.1(Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No Peneliti

(terdahulu)

Judul Penelitian Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

3 Adebisi,

Gbegi

(2015)

Analysis Of Fraud

Detection And Prevention

Strategies In The Nigerian

Public Sector

Menggunakan

analisis varians

(ANOVA) dalam

pengujian hipotesis

dengan bantuan

SPSS.

Tidak terdapat

variabel

kesesuaiann

kompensasi,

penegakan hukum,

dan komitmen

organisasi terhadap

fraud di sektor

pemerintahan

Terdapat pengaruh positif dan signifikan

hubungan antara kebijakan manajemen

terhadap fraud di sektor publik Nigeria

4 Adinda,

Ikhsan

(2015)

Faktor yang

mempengaruhi terjadinya

kecurangan (fraud) di

sektor pemerintahan

Kabupaten Klaten

Variabel Persepsi

kesesuaian

kompensasi,

penegkan hukum

dan komitmen

organisasi

Pengukuran

variabel

menggunakan

skala Likert.

Menggunakan

analisis data

dengan analisis full

model Structural

Equation Modeling

(SEM).

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh

negatif antara keefektifan pengendalian

internal, kultur organisasi, keadilan

prosedural, dan komitmen organisasi

dengan kecurangan (fraud) di sektor

pemerintahan, terdapat pengaruh positif

antara keadilan distributif dengan

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan,

tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian

kompensasi dan penegakan peraturan

dengan kecurangan (fraud) di sektor

pemerintahan.

Bersambung pada halaman berikutnya

44

Tabel 2.1(Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No Peneliti

(terdahulu)

Judul Penelitian Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

5 Sulastri &

Simanjuntak

Binsar

(2014)

Fraud pada sektor

pemerintah berdasarkan

Faktor keadilan

kompensasi, sistem

pengendalian internal, dan

etika organisasi

pemerintah

(studi empiris dinas

pemerintah provinsi DKI

Jakarta)

Pengujian hipotesis

menggunakan

SPSS. Data yang

digunakan dalam

penelitian ini

adalah data primer,

melalui penyebaran

kuesioner.

Tidak terdapat

variabel penegakan

hukum, dan

komitmen

organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel

keadilan kompensasi dan system

pengendalian internal memiliki pengaruh

negatif terhadap fraud di sektor

pemerintahan. Variabel etika organisasi

tidak memiliki pengaruh terhadap fraud di

sektor pemerintahan.

6 Pramudita

(2013)

Analisis Fraud di Sektor

Pemerintahan Kota

Salatiga

Variabel Persepsi

kesesuaian

kompensasi,

penegkan hukum

dan komitmen

organisasi

Pengukuran

variabel

menggunakan

skala Likert.

Menggunakan

analisis data

dengan analisis full

model Structural

Equation Modeling

(SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh negatif antara gaya

Kepemimpinan, keefektifan pengendalian

internal, kesesuaian kompensasi, budaya

etis organisasi dengan fraud di sektor

pemerintahan, tidak terdapat pengaruh

antara komitmen organisasi, penegakan

hukum dengan fraud di sektor

pemerintahan.

Bersambung pada halaman berikutnya

45

Tabel 2.1(Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No Peneliti

(terdahulu)

Judul Penelitian Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

7 Muhammad

Faisal

(2013)

Analisis fraud di sektor

pemerintahan

Kabupaten kudus

Variabel

kesesuaian

kompensasi dan

komitmen

organisasi.

Menggunakan

analisis data

dengan analisis full

model Structural

Equation Modeling

(SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh negatif antara

sistem pengendalian internal, gaya

kepemimpinan, komitmen organisasi,

penegakan hukum terhadap fraud di sektor

pemerintahan; terdapat pengaruh positif

antara perilaku tidak etis terhadap fraud di

sektor pemerintahan; dan tidak terdapat

pengaruh antara kepuasan akan gaji dan

kultur organisasi terhadap fraud di sektor

pemerintahan.

8 Mustikasari

(2013)

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Fraud di

Sektor Pemerintahan

Kabupaten Batang

Variabel

Komitmen

Organisasi

pengukuran

variabel dengan

menggunakan

skala likert.

Tahap penentuan

sampel dengan

menggunakan

teknik convenience

sampling

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh

negatif antara penegakan hukum/peraturan,

keefektifan pengendalian internal,

kesesuaian kompensasi, budaya etis

manajemen, dan komitmen organisasi

dengan kecurangan (fraud) di sektor

pemerintahan. Terdapat pengaruh positif

antara asimetri informasi dengan

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.

Tidak terdapat pengaruh antara keadilan

prosedural dengan kecurangan (fraud) di

sektor pemerintahan.

46

D. Kerangka Pemikiran

Gambaran menyeluruh penelitian ini mengenai Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur)

Gambar 2.3

Skema Kerangka Pemikiran

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor

Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur)

Maraknya Kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah

Daerah

Kesesuaian Kompensasi

(X1)

Penegakan Hukum (X2)

Komitmen Organisasi

(X3)

Fraud di Sektor

Pemerintahan (Y)

Model: Regresi Linear Berganda

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau

lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen, yaitu

kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap

variabel dependen yaitu fraud di sektor pemerintahan. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) yang

bekerja pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Luwu

Timur.

B. Metode Penentuan Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai tetap/pegawai negeri sipil

(PNS) yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten

Luwu Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik

pemilihan sampel dimana tidak dilakukan generalisasi terhadap sampel yang

diambil. Teknik purposive sampling lebih digunakan pada penelitian–

penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi

dalam menentukan sampel penelitian. Metode purposive sampling dengan

kriteria yaitu pegawai tetap / pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di

48

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintahan Kabupaten Luwu

Timur.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2) Memiliki Masa Kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan.

3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bagian keuangan dan/atau

pelaporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara,

yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berikut penjelasannya:

a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang

diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, website resmi, dan perangkat

lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan, penelitian

memperoleh data langsung dari pihak pertama (primer). Data primer

merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli, tidak melalui perantara. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan metode survey yaitu dengan cara mengirimkan kusioner

kepada kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di

49

Kabupaten Luwu Timur secara langsung, agar dapat diterima langsung

oleh subjek penelitian yaitu pegawai subbagian keuangan. Data primer

diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur

dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai yang bekerja

di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) subbagian keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai responden dalam

penelitian.

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini

menggunakan lebih dari dua variabel independen, dengan metode analisis

data yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple linear

regression). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah uji kualitas data

dengan menggunakan metode kuantitatif diharapkan akan didapatkan hasil

pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang diberikan responden,

sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan

menggunakan metode staistik.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan

cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi

sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan

generalisasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

50

maksimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan

distribusi). Disamping itu juga digunakan untuk menyimpulkan dan

mempresentasikan karakteristik dari data yang digunakan (Ghozali,

2016).

2. Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari kusioner yang

disebarkan, maka diperlukan uji realibilitas dan validitas. Terdapat dua

jenis uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian validitas

dalam penelitian ini menggunakan pearson correlation yaitu dengan

cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-

pertanyaan. Apabila pearson correlation yang didapat memilki nilai

dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh valid.

b. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner

dikatakan realiabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

51

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,

2016).

Ghozali (2016) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat

dilkukan dengan dua cara, yaitu:

a) Reapted Measure atau pengukuran ulang, disini seseorang akan

disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan

kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

b) One Shot atau pengukuran sekali, disini pengukuran hanya

dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan

pertanyaan lain, atau mengukur korelasi antar jawaban

pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan

pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan andal

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70.

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti

melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas, dan uji

heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas

(Independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi diantara variabel-variabel independent. . Apabila variabel

52

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara

untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas di dalam

model regresi, yaitu:

a) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika

antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas

0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolonieritas.

b) Multikoloniaritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance

Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas

adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

Regresi bebas dari masalah multikoloniaritas jila nilai Tolerance

> 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2016).

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya

memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid

untuk jumlah sampel kecil. Adapun dua cara untuk mendeteksi

53

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji

statistik dan analisis grafik. (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini menggunakan analisi grafik yang dilakukan

dengan melihat melihat jika data menyebar disekitar garis diagonal

dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi

asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari diagonal

dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram

tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke

pengamaan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

homoskedastisitas (Ghozali, 2016).

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot. Jika ada pola

tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

54

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai

ketergantungan variabel dependen (terikat) terhadap satu atau lebih

variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk

mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali,

2016). Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka

digunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression). Analisis

regresi linear berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel

prediktor atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada

atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X)

atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y), dalam penelitian ini

dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Keterangan :

Y = Fraud di Sektor Pemerintahan

α = Konstanta

β1, β2, β3 = Koefisien arah regresi

X1 = Kesesuaian Kompensasi

X2 = Penegakan Hukum

X3 = Komitmen Organisasi

e = Kesalahan Penganggu (error)

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

55

5. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis, digunakan uji statistik

terhadap output yang dihasilkan oleh model regresi berganda, uji statistik

ini meliputi:

a. Koefisian Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa

besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel

dependent dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada

table model summary dan tertulis Adjusted R Square.

Nilai Adjusted R2 sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependent

seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independent dan tidak ada

faktor lain yang dapat menyebabkan fluktuasi variabel dependent,

jika nilai Adjusted R2 berkisar antara 0 sampai 1 berarti semakin kuat

kemampuan variabel independent dapat menjelaskan fluktuasi

variabel dependent (Ghozali, 2016).

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel

independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel

dependen. Hasil uji F pada output SPSS dapat dilihat pada table

ANOVA. Untuk mengetahui hubungan variabel independent secara

bersamasama (simultan) terhadap variabel dependen, maka

digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05, jika nilai probability F

lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan

56

untuk memprediksi variabel dependent, dengan kata lain variabel

independent secara bersama berpengaruh terhadap variabel

dependent. Sebaliknya jika nilai probability F lebih kecil dari 0,05,

maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

independent atau dengan kata lain variabel independent secara

bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependent (Ghozali,

2016).

c. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel independent secara individual terhadap variabel

dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance

level 0,05 (α=5%). Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada

table coefficients.

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t

hitung > t tabel maka H0 ditolak atau Ha diterima. Hal ini ditandai

nilai kolom signifikansi akan lebih kecil dari alpha. Artinya suatu

variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap

variabel dependen. Dan sebaliknya, jika t hitung < t tabel maka H0

diterima atau Ha ditolak. Hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi

akan lebih besar dari nilai alpha. Artinya suatu variabel independen

tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen

(Ghozali, 2016).

57

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang

digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.

1. Kesesuaian kompensasi (X1)

Hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (uang)

yang diterima para pegawai sebagai balas jasa atas kerja yang

diberikannya terhadap perusahaan sebagai timbal balik dari pekerjaan

mereka. Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi

karyawan untuk bekerja lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi

adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan, sehingga

tinggi rendahnya kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja

dan kesetiaan karyawan.

Salah satu faktor yang mepengaruhi fraud di sektor pemerintahan

adalah kesesuaian kompensasi. Karena dengan adanya tekanan bahwa

pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan

yang sudah dilakukan. Sehingga kesesuaian kompensasi sangat

mempengaruhi kinerja pegawai, dengan pemberian kompensasi yang

sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan dapat

58

memebuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan

kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (fraud). Variabel

ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Gibson

(1997) dalam Wilopo (2006).

Variabel ini diukur berdasarkan skala interval (likert) yaitu, skala

pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat, dan jarak construct

yang diukur. Dan juga mengukur jarak antara yang satu dengan yang

lain. Dalam variabel ini terdapat 6 (enam) pertanyaan. Berdasarkan skala

interval 1 sampai 5, Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai

(5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju, dan (1) sangat

tidak setuju.

2. Penegakan hukum (X2)

Penegakan hukum melibatkan semua objek dalam setiap hubungan

hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk memastikan tegaknya sistem

hukum tersebut apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa dalam menjalankan suatu

proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

nyata sebagai pedoman perilaku.

Keuangan daerah menurut PP No. 58 tahun 2005 adalah semua hak

dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut. Untuk itu setiap instansi yang berkaitan dengan pengelolaan

59

keuangan daerah, dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi

peraturan daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi daerah tersebut.

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan

olehSulastri (1997) dalam Faisal (2013) . Variabel ini diukur berdasarkan

skala interval (likert) yaitu, skala pengukuran yang menyatakan kategori,

peringkat, dan jarak construct yang diukur. Dan juga mengukur jarak

antara yang satu dengan yang lain. Dalam variabel ini terdapat 5 (lima)

pertanyaan. Berdasarkan skala interval, 1 sampai 5, Jawaban yang

didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (5) sangat setuju, (4) setuju, (3)

netral, (2) tidak setuju, dan (1) sangat tidak setuju.

3. Komitmen Organisasi (X3)

Suatu pembenaran sikap mental individu yang berkaitan dengan

tingkat loyalitasnya terhadap organisasi maupun perusahaan tempat

individu tersebut bekerja. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi

yang tinggi akan menaati aturan aturan yang ada dalam perusahaan

sehingga akan dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan (fraud).

Variabel ini juga diukur dengan mengadopsi instrument dari Mowday

(1997) dalam Kartika (2010). Variabel ini diukur berdasarkan skala

interval (likert) yaitu, skala pengukuran yang menyatakan kategori,

peringkat, dan jarak construct yang diukur. Dan juga mengukur jarak

antara yang satu dengan yang lain. Dalam variabel ini terdapat 9

(sembilan) pertanyaan.Berdasarkan skala interval, 1 sampai 5, Jawaban

yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (5) sangat setuju, (4) setuju, (3)

netral, (2) tidak setuju, dan (1) sangat tidak setuju.

60

4. Fraud di sektor pemerintahan(Y)

Fraud di sektor pemerintahan adalah persepsi pegawai di instansi

pemerintahan mengenai kecurangan akuntansi yang sering terjadi di

sektor pemerintahan.Fraud yang sering terjadi disektor pemerintahan

adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan

kepercayaan yang diberikan pemilik untuk kepentingan pribadi. Korupsi

pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan

uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik

untuk kepentingan pribadi.

Variabel ini juga diukur dengan mengadopsi instrument dari Mustika,

et al, (2015)yang dikembangkan oleh peneliti dariACFE. Variabel ini

diukur berdasarkan skala interval (likert) yaitu, skala pengukuran yang

menyatakan kategori, peringkat, dan jarak construct yang diukur dan juga

mengukur jarak antara yang satu dengan yang lain. Dalam variabel ini

terdapat 9 (sembilan) pertanyaan. Berdasarkan skala interval, 1 sampai 5,

Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (5) sangat setuju, (4)

setuju, (3) netral, (2) tidak setuju, dan (1) sangat tidak setuju.

61

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

No Variabel Indikator Butir

Pertanyaan

Skala

Pengukuran

1 Kesesuaian

Kompensasi

(X1)

(Gibson ,

1997)dalam

(Wilopo ,

2006)

1. Kompensasi

keuangan

2. Pengakuan suatu

instansi atas

keberhasilan dalam

melaksanakan

pekerjaan

3. Promosi

4. Penyelesaian Tugas

5. Tugas yang

menantang

6. Memaksimalkan

kemampuan,

pengetahuan dan

keahlian di

bidangnya.

1

2

3

4

5

6

Interval

2 Penegakan

Hukum (X2)

(Sulastri 1997)

dalam (Faisal,

2013)

1. Proses penegakan

hukum

2. Proses penegakan

hukum selesai tepat

waktu

3. Putusan hukum

sesuai dengan

aturan yang berlaku

4. Aturan hukum

dalam instansi

5. Ketaatan terhadap

hukum

7

8

9

10

11

Interval

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

62

Tabel 3.1 (Lanjutan)

Operasionalisasi Variabel Penelitian

No Variabel Indikator Butir

Pertanyaan

Skala

Pengukuran

3 Komitmen

Organisasi

(X3)

(Moeday,

1997) dalam

(Kartika,

2010)

1. Bekerja melihat target

2. Membanggakan

organisasi kepada

orang lain

3. Menerima semua tugas

4. Kesamaan nilai

5. Bangga menjadi bagian

organisasi

6. Organisasi merupakan

inspirasi

7. Senang memilih

bekerja pada organisasi

8. Organisasi sebagai

tempat kerja terbaik

9. Peduli pada nasib

organisasi

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Interval

4 Fraud Di

Sektor

Pemerintahan

(Y)

ACFE dalam

(Mustika et

al, 2016)

1. Kecurangan laporan

keuangan

2. Penyalahgunaan aset

3. Korupsi

21, 22, 23

24, 25, 26

27, 28, 29

Interval

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

63

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang

bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah

Kabupaten Luwu Timur. Pegawai negeri sipil yang berpartisipasi dalam

penelitian ini meliputi kasubag keuangan, bendahara dan staf.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner

penelitian secara langsung seperti dengan cara mendatangi responden serta

secara tidak langsung mealalui perantara kepada responden yang bekerja

pada SKPD Kabupaten Luwu Timur. Penyebaran serta pengambilan

kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret 2017 hingga 11 April 2017.

Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 SKPD dari keseluruhan

SKPD yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Kuesioner yang di

sebarkan sebanyak 125 buah dan jumlah kuesioner yang kembali 102 atau

81,6%, Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 23 buah atau 18,4%, hal

ini mengkin dikarenakan waktu penyebaran kuesioner yang kurang tepat.

Kuesioner yang dapat di olah berjumlah 80 buah atau 64%, sedangkan

kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria sebagai

sampel dan tidak terisi secara lengkap oleh responden sebanyak 22 buah

atau 17,6%. Gambaran mengenai data sampel disajikan pada table 4.1.

64

Table 4.1

Data Sampel Penelitian

No Keterangan Jumlah Presentase

1. Jumlah kuesioner yang disebar 125 100%

2. Jumlah kuesioner yang kembali 102 81,6%

3. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 23 18,4%

4. Jumlah kuesioner yang tidak dapat

diolah

22 17,6%

5. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 80 64%

Sumber: Data primer yang diolah

Data distribusi penyebaran kuesioner penelitian ini dapat

dilihat dalam table 4.2.

Tabel 4.2

Data Distribusi Sampel Penelitian

No Nama Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD

Kuesioner

dikirim

Kuesioner

dikembalikan

1 Dinas Komunikasi dan

Informatika

6 6

2 Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, dan Masyarakat

6 5

3 Dinas Pekerjaan Umum Dan

Tata Ruang

10 9

4 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 5

5 Dinas Kesehatan 6 6

6 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

3 3

7 Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil,dan Menengah

5 5

8 Dinas Lingkungan Hidup 7 4

Sumber: Data primer yang diolah

65

Tabel 4.2 Lanjutan

No Nama Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD

Kuesioner

dikirim

Kuesioner

dikembalikan

9 Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga

6 6

10 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

3 3

11 Dinas Perhubungan 7 6

12 Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

5 4

13 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

6 6

14 Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

5 3

15 Dinas Pendidikan 6 6

16 Dinas Pertanian 9 0

17 Dinas Transmigrasi Tenaga

Kerja dan Perindustrian.

10 9

18 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

3 2

19 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

7 6

20 Badan Pengelolan Keuangan

Daerah

10 8

Sumber: Data primer yang diolah

2. Karakteristik Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

berwenang dan bertanggung jawab pada penggunaan dana yang

dianggarkan, pelaksanaan akuntansi, yang berkaitan dengan laporan

keuangan dan laporan pertanggumgjawaban, dan telah memiliki masa

kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada SKPD yang bersangkutan. Berikut

ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri

66

dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jabatan, dan masa kerja

responden.

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden

berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Laki-Laki

Perempuan

Total

42

38

80

18.6

16.8

35.4

52.5

47.5

100.0

52.5

100.0

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 42 orang atau 52,5%

responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar

38 orang atau 47,5% responden berjenis kelamin perempuan.

b. Deskripsi responden berdasarkan usia

Tabel 4.4 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden

berdasarkan usia.

Tabel 4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid 25 - 30 Tahun 10 4.4 12.5 12.5

31 - 40 Tahun 34 15.0 42.5 55.0

41- 50 Tahun 24 10.6 30.0 85.0

> 50 Tahun 12 5.3 15.0 100.0

Total 80 35.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah

67

Table 4.4 menunjukkan responden yang bekerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebesar 12,5% berusia 25-30 tahun, sebesar 15,0% di

atas 50 tahun, dan yang berusia 41-50 tahun sebesar 30,0%. Mayoritas

responden yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

berusia 31-40 tahun atau 42,5%.

c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.5 menyajikan hasil iji deskripsi responden berdasarkan

pendidikan terakhir.

Tabel 4.5

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid D3 14 6.2 17.5 17.5

S1 62 27.4 77.5 95.0

S2 4 1.8 5.0 100.0

Total 80 35.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 62

responden atau 77,5%. Sisanya sebesar 17,5% atau sebanyak 14 orang

berpendidikan terakhir Diploma III (D3) dan sebesar 5,0% atau

sebanyak 4 orang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2).

d. Karakteristik responden Berdasarkan Jabatan Terakhir

Tabel 4.6 berikut menyajikan hasil uji deskripsi responden

berdasarkan jabatan terakhir.

68

Tabel 4.6

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan Terakhir

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Kasubag

Keuangan

16 5.3 20.0 20.0

Bendahara 18 5.9 22.5 42.5

Staf Keuangan 46 15.2 57.5 100.0

Total 80 26.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas

responden sebanyak 46 orang atau sebesar 57,5% menduduki jabatan

sebagai staf keuangan, sebanyak 18 orang atau sebesar 22,5%

menduduki jabatan sebagai bendahara, sebanyak 16 orang atau sebesar

20,0% menduduki jabatan sebagai kasubag keuangan. Hal tersebut

mungkin dikarenakan semakin tinggi jabatan pegawai negeri sipil di

satuan kerja perangkat daerah, semakin tinggi pula tingkat

kesibukannya, sehingga responden dalam penelitian ini didominasi oleh

staf keuangan.

e. Karakteristik responden berdasakan masa kerja

Tabel 4.7 berikut ini adalah menyajikan hasil uji deskriptif

responden berdasarkan masa kerja.

Tabel 4.7

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 - 5 Thn 10 4.4 12.5 12.5

5 - 10 Thn 38 16.8 47.5 60.0

>10 Thn 32 14.2 40.0 100.0

Total 80 35.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah

69

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas

responden sebanyak 47,5% atau sekitar 38 pegawai negeri sipil

memiliki masa kerja 5-10 tahun, sisanya sebanyak 40,0% atau 32

pegawai negeri sipil memiliki masa kerja >10 tahun dan sebanyak

12,5% atau 10 pegawai negeri sipil memiliki pengalaman kerja 1-5

tahun.

B. Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Varaibel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi

kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, komitmen organisasi dan

fraud di sektor pemerintahan akan diuji secara statistik deskriptif seperti

yang terlihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

KK 80 17.00 29.00 24.0625 2.82101

PH 80 13.00 25.00 19.7875 2.28198

KO 80 18.00 45.00 34.4500 4.96035

FSP 80 9.00 36.00 17.2875 5.54428

Valid N

(listwise)

80

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa pada variabel kesesuaian kompensasi

jawaban minimum responden sebesar 17,00 dan maksimum sebesar 29,00

dengan rata-rata total jawaban 24.0625 dan standar deviasi sebesar

2.82101. Variabel penegakan hukum jawaban minimum responden sebesar

70

13,00 dan maksimum sebesar 25,00 dengan ratra-rata total jawaban

19.7875 dan standar deviasi sebesar 2.28198. Variabel komitmen

organisasi jawaban minimum responden sebesar 18,00 dan maksimum

sebesar 45,00 dengan rata-rata total jawaban 34.4500 dan standar deviasi

sebesar 4.96035 Sedangkan, pada variabel fraud di sektor pemerintahan

jawaban minimum responden sebesar 9,00 dan maksimum sebesar 36,00

dengan rata-rata total jawaban 17.2875 dan standar deviasi sebesar

5.54428. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa, semakin kecil standar deviasi maka data tersebut lebih

bagus dari pada yang memiliki standar deviasi yang besar, apabila standar

deviasi suatu data tersebut kecil maka hal tersebut menunjukkan data-data

tersebut berkumpul disekitar rata-rata hitungnya. Jika nilai standar deviasi

jauh lebih besar dibandingkan nilai mean, maka nilai mean merupakan

representasi yang buruk dari keseluruhan data. Sedangkan jika nilai

standar deviasi sangat kecil dibandingkan nilai mean, maka nilai mean

dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu

kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson

Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat

signifikansinya dibawah 0,05. Tabel berikut menunjukkan hasil uji

validitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini,

71

yaitu kesesuaian kompensasi (KK), penegakan hukum (PH),

komitmen organisasi (KO), dan fraud di sektor pemerintahan (FSP)

dengan 80 sampel responden.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas kesesuaian kompensasi

Nomor Butir

Pertanyaan

Person

Corelation

Sig (2-

Tailed)

Keterangan

1 (KK1) 0,748** 0,000 Valid

2 (KK2) 0,711** 0,000 Valid

3 (KK3) 0,686** 0,000 Valid

4 (KK4) 0,594** 0,000 Valid

5 (KK5) 0,509** 0,000 Valid

6 (KK6) 0,572** 0,000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.9 menunjukkan variabel kesesuaian kompensasi

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai

signifikan lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Penegakan Hukum

Nomor Butir

Pertanyaan

Person

Corelation

Sig (2-

Tailed)

Keterangan

1 (PH1) 0,738** 0,000 Valid

2 (PH2) 0,759** 0,000 Valid

3 (PH3) 0,685** 0,000 Valid

4 (PH4) 0,512** 0,000 Valid

5 (PH5) 0,709** 0,000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.10 menunjukkan variabel penegakan hukum mempunyai

kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan

lebih kecil dari 0,05.

72

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi

Nomor Butir

Pertanyaan

Person

Corelation

Sig (2-

Tailed)

Keterangan

1 (KO1) 0,423** 0,000 Valid

2 (KO2) 0,794** 0,000 Valid

3 (KO3) 0,641** 0,000 Valid

4 (KO4) 0,740** 0,000 Valid

5 (KO5) 0,762** 0,000 Valid

6 (KO6) 0,680** 0,000 Valid

7 (KO7) 0,753** 0,000 Valid

8 (KO8) 0,802** 0,000 Valid

9 (KO9) 0,621** 0,000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.11 menunjukkan variabel komitmen organisasi

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai

signifikan lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Fraud di Sektor Pemerintahan

Nomor Butir

Pertanyaan

Person

Corelation

Sig (2-

Tailed)

Keterangan

1 (FSP1) 0,622** 0,000 Valid

2 (FSP2) 0,790** 0,000 Valid

3 (FSP3) 0,816** 0,000 Valid

4 (FSP4) 0,839** 0,000 Valid

5 (FSP5) 0,805** 0,000 Valid

6 (FSP6) 0,800** 0,000 Valid

7 (FSP7) 0,713** 0,000 Valid

8 (FSP8) 0,824** 0,000 Valid

9 (FSP9) 0,601** 0,000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.12 menunjukkan variabel fraud di sektor pemerintahan

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai

signifikan lebih kecil dari 0,05.

73

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen

penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika

nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,70. Tabel 4.13 menunjukkan

hasil uji reliabilitas untuk empat (4) variabel penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel Cronbach’s

Alpha Keterangan

1 Kesesuaian Kompensasi 0,711 Reliabel

2 Penegakan Hukum 0,717 Reliabel

3 Komitmen Organisasi 0,864 Reliabel

4 Fraud di Sektor Pemerintahan 0,901 Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.13 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel

kesesuaian kompensasi sebesar 0,711, penegakan hukum sebesar

0,717, komitmen organisasi sebesar 0,864, dan fraud di sektor

pemerintahan sebesar 0,901. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan

bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu

memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu

diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relativ sama dengan

jawaban sebelumnya.

74

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Fcator (VIF)

dan tolerance serta besaran korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.14

Hasil Uji Multikolonieritas

Model Colinearity Statistics

Tolerance VIF

(Constant)

KK .653 1.532

PH .575 1.739

KO .744 1.345

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.14 diatas terlihat bahwa nilai tolerance

masing-masing variabel bebas yang lebih besar dari 0,1 dan hasil

penghitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-

masing variabel bebas kurang dari 10, yang ditunjukkan dengan

nilai tolerance untuk kesesuaian kompensasi 0,653, penegakan

hukum 0,575, dan komitmen organisasi 0,744 serta VIF 1.532,

1.739 dan 1.345. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat

digunakan dalam penelitian ini. Artinya tidak ditemukan adanya

korelasi antara variabel bebas yang di uji dalam penelitian ini.

b. Uji Normalitas

75

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji normalitas berdasarkan output histogram disajikan

pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram

Sumber: Data primer yang diolah

76

Pada gambar 4.1 dan 4.2 memperlihatkan penyebaran data

yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi

asumsi normalitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.

Gambar 4.3

Grafik Scatterplot

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan gambar 4.3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa

data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan

tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut.

77

Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model

persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk

memprediksi fraud di sektor pemerintahan berdasarkan variabel

yang mempengaruhinya, yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan

hukum, dan komitmen organisasi.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Pada penelitian ini pengujian koefisien determinasi (Adjusted

R2) dilakukan untuk mengukur variabel independen yaitu

kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, dan komitmen

organisasi dalam menerangkan variabel dependen. Adapun hasil

koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 .325a .106 .071 5.345

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi,

PenegakanHukum

b.Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 4.15 diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square

sebesar 7,1%. Hal ini berarti bahwa sebesar 7,1% variabel

dependen atau Fraud di sektor pemerintahan dipengaruhi oleh

variabel independen yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan

78

hukum, dan komitmen organisasi secara bersama terhadap fraud di

sektor pemerintahan sedangakn sisanya yaitu 92,9% dipengaruhi

oleh faktor lain di luar ketiga variabel independen dalam penelitian

ini yaitu asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal,

perilaku tidak etis.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.16, jika nilai

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat

digunakan untuk mempredeksi variabel independen atau dengan

kata lain variabel independen secara bersama tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih

besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk

mempredeksi variabel independen atau dengan kata lain variabel

independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel

dependen.

Tabel 4.16

Hasil Uji Statistik F Variabel Y dan X

ANOVAa

Model Sum of

Squares

df Mean

Square

F Sig.

Regression 257.140 3 85.713 3.000 .036b

Residual 2171.248 76 28.569

Total 2428.388 79

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

b. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Kesesuaian_Kompensasi,

Penegakan_Hukum

Sumber: Data primer yang diolah

79

Berdasarkan tabel 4.16 mengenai tabel uji signifikansi

simultan (uji statistik F) atau uji ANOVA dapat diketahui bahwa

didapat nilai F hitung sebesar 3,000 dengan probabilitas 0,036.

Karena probabilitas 0,036 lebih kecil dari 0,05 maka model

persamaan regresi ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel

independen yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan hukum,

komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap fraud

di sektor pemerintahan.

c. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi

variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji

t ditunjukkan dalam Tabel 4.17

Tabel 4.17

Hasil Uji Statistik t

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 21.119 6.045 3.493 .001

KK -.099 .264 -.050 -.375 .709

PH -.712 .347 -.293 -2.050 .044

KO .367 .141 .328 2.611 .011 a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa koefisien model

regresi memiliki nilai konstanta sebesar 21,119 dengan nilai thitung

80

positif sebesar 3,493 dan tingkat signifikansi sebesesar 0,001.

Konstanta sebesar 21,119 menandakan bahwa jika variabel

independen konstan maka rata-rata Fraud di Sektor Pemerintahan

adalah sebesar 21,119.

Berdasarkan tabel 4.17 maka dapat diperoleh model persamaan

regresi sebagai berikut:

Keterangan:

FSP = Fraud di Sektor Pemerintahan

KK = Kesesuaian Kompensasi

PH = Penegakan Hukum

KO = Komitmen Organisasi

e = Kesalahan Penganggu (error)

Hasil Uji H1: Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh

terhadap Fraud di sektor pemerintahan.

Tabel 4.17 menunjukkan hasil bahwa variabel kesesuaian

kompensasi memiliki thitung sebesar -0,375 dengan tingkat

signifikansi 0,709 dan juga dapat dilihat nilai unstandardized

coefficient beta sebesar -0,099. Hal tersebut menunjukkan bahwa

tingkat signifikansinya di atas 0,05. Dengan demikian hipotesis

pertama (H1) ditolak, artinya kesesuaian kompensasi tidak

FSP= 21.119-0,099KK-0,712PH 0,367KK+e

81

berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Penelitian ini

membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi tidak dapat menekan

terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

oleh Mustika et al (2016), Faisal (2013), Wilopo (2006). Hal ini

mencerminkan terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan

mengapa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan. Salah satu

penyebab fraud atau kecurangan adalah keserakahan (greed),

keserakahan di sini akan menuntut individu untuk memenuhi

kebutuhan melebihi apa yang dibutuhkan dan keserakahannya

sendiri yang ingin hidup melebihi gaya hidup yang seharusnya,

maka kenaikan kompensasi/gaji yang semakin tinggi tidak akan

bisa menekan tingkat kecurangan (fraud). Selain itu, tujuan utama

aparatur pemerintah bekerja adalah melayani masyarakat,

meskipun mereka mengakui bahwa mereka kurang puas dengan

gajinya dan para aparatur juga memahami bahwa aturan gaji pokok

sangat dipengaruhi oleh golongan dan lama masa kerja. Selain itu,

mereka juga menyadari sepenuhnya semua kewenangan yang

berkaitan dengan penentuan gaji pokok mutlak di tangan

Pemerintah Pusat, seperti yang diatur PP No. 9 Tahun 2007 yang

memperbaharui PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP

No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang

82

dalam lampirannya memuat daftar gaji pokok pegawai negeri sipil

berdasarkan golongan dan masa kerja.

Menurut Wilopo (2006), bahwa tidak adanya pengaruh secara

signifikan antara kesesuaian kompensasi dan fraud. Hal ini

disebabkan karena di Indonesia baik bagi perusahaan maupun

pemerintahan tidak ada sistem kompensasi yang mendeskripsikan

secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan,

dalam mengelolah organisasi serta ganjaran dan pinalti yang dapat

menghindarkan organisasi dari kecenderungan kecurangan

akuntansi. Pemberian suatu kompensasi belum tentu dapat

menekan kecurangan yang dapat terjadi dilingkungan organisasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam sebuah instansi atau

organisasi tingkat kesesuaian kompensasi masih rendah dengan

kebutuhan yang semakin meningkat sehingga pegawai merasa

pekerjaan yang ia lakukan tidak sesuai dengan kompensasi yang

dia dapatkan sehingga mendorong pegawai tersebut untuk

melakukan perilaku menyimpang yang mengarah pada tindak

kecurangan. Selain itu, dalam suatu instansi belum ada aturan yang

jelas mengenai kebijakan kompensasi yang diberikan oleh

pemerintah kepada pegawai yang berprestasi sehingga dalam hal

ini baik pegawai yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi

gajinya akan tetap sama, hal ini disebabkan aturan tinggi rendahnya

gaji pokok pegawai negeri sipil ditentukan oleh golongan dan lama

83

masa kerja. Sehingga pegawai yang berprestasi menganggap bahwa

walaupun memberikan suatu keuntungan dalam organisasi

kompensasi yang di dapatkan akan tetap sama, sehingga

mendorong pegawai tersebut melakukan kecurangan.

Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian

yang dilakukan oleh Simanjuntak (2014), Pramudita (2013) dan

Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa semakin sesuai

kompensasi yang diterima pegawai instansi pemerintahan maka

akan dapat menekan terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Bagi

Pegawai Negeri Sipil yang hanya menerima penghasilan tetap tidak

mampu hanya dengan mengandalkan kompensasi yang diterima,

pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan akan menimbulkan

rangsangan atau melakukan fraud untuk memenuhi kebutuhan

mereka. Sehingga pegawai yang mengalami ketidakpuasan dengan

gajinya cenderung mencari penghasilan lain dengan melakukan

tindak kecurangan seperti korupsi.

Hasil Uji H2: Penegakan hukum berpengaruh terhadap Fraud

di sektor pemerintahan.

Tabel 4.16 menunjukkan hasil bahwa variabel penegakan

hukum memiliki thitung sebesar -2,050 dengan tingkat signifikansi

0,044 dan juga dapat dilihat niali unstandardized coefficient beta

sebesar -0,293. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat

84

signifikansinya di bawah 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua

(H2) diterima, artinya penegakan hukum berpengaruh secara

signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Pramudita (2013) dan Zulkarnain (2013) yang

menyatakan bahwa semakin efektif penegakan hukum di

pemerintahan maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya

fraud di sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan para pejabat

instansi pemerintahan masih mengabaikan peraturan hukum yang

berlaku sehingga para pejabat instansi tersebut masih leluasa untuk

melakukan tindak kecurangan (fraud). Selain itu, pemberian sanksi

yang diberikan kepada para pelanggar masih kurang tegas sehingga

tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku kecurangan

(fraud). Keputusan kepala instansi mengenai putusan hukuman

pelanggaran peraturan juga belum sesuai dengan aturan yang

berlaku. Para pegawai juga masih banyak yang kurang menaati

peraturan yang ada di instansi tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Mustikasari (2013) dan Najahningrum et al (2013) yang

menyatakan bahwa semakin efektif penegakan hukum di suatu

pemerintahan, maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan

(fraud) di sektor pemerintahan. Teori fraud triangle menyatakan

faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud), salah satu

85

diantaranya adalah kesempatan (opportunity). Apabila penegakan

hukum/peraturan di instansi lemah maka akan membuka peluang

bagi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan, sebaliknya

apabila penegakan hukum/peraturan di instansi baik maka tidak ada

kesempatan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan

kecurangan (fraud). Hasil Penelitian ini mendukung teori Fraud

Triangle dimana semakin tinggi persepsi pegawai tentang

penegakan hukum/peraturan dalam suatu instansi maka akan

mengurangi adanya tindak kecurangan (fraud).

Dalam penelitian ini mencerminkan bahwa sebuah instansi

maupun organisasi perlu adanya suatu penegakan hukum yang

efektif sehingga tidak membuka peluang bagi pegawai untuk

melakukan pelanggaran yang bisa saja mengarah pada perilaku

menyimpang, salah satunya dengan melakukan kecurangan. Dalam

suatu instansi penegakan hukum/peraturan dibuat agar kegiatan

operasional berjalan lebih efektif dan efisien. Peraturan di sini

berkaitan dengan peraturan yang mengatur pegawai sebagai pihak

yang terlibat langsung dengan kegiatan operasional intstansi. Jika

pada suatu instansi, pejabat yang berwenang tidak bertindak secara

tegas, misalnya memberi sanksi kepada pegawai yang melanggar

suatu peraturan/penegakan hukum, maka pegawai akan melakukan

pelanggaran tersebut terus menerus bahkan meningkat dari

pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan

86

kerugian bagi pihak lain maupun instansi tempatnya bekerja seperti

melakukan kecurangan. Dengan demikian penegakan hukum harus

dilakukan dalam suatu instansi atau organisasi agara dapat

menguirangi tindakan kecurangan.

Hasil Uji H3: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap

fraud di sektor pemerintahan.

Tabel 4.17 menunjukkan hasil bahwa variabel komitmen

organisasi memiliki thitung sebesar 2,611 dengan tingkat signifikansi

0,011 dan juga dapat dilihat niali unstandardized coefficient beta

sebesar 0,328. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat

signifikansinya di bawah 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga

(H3) diterima, artinya komitmen organisasi berpengaruh secara

signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan. Penelitian ini

membuktikan bahwa komitmen organisasi dapat menekan

terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Mustikasari (2013) dan Pristiyanti (2012), yang

mengatakan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Fraud

Triangle dimana komitmen organisasi termasuk dalam bentuk

pembenaran (rasionalisasi). Komitmen organisasi secara umum

mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan

dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal.

87

Selain itu, lingkungan etis sangat berhubungan erat dengan

komitmen organisasi. Dalam suatu lingkungan yang lebih etis,

karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan

peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral.

Komitmen organisasi merupakan suatu pembenaran sikap dari

rasa loyalitasnya terhadap suatu perusahaan/instansi tempat mereka

bekerja. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi

akan menaati aturan-aturan yang ada dalam perusahaan/instansi

sehingga akan dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan

(fraud). Hal ini dikarenakan semakin tinggi komitmen para

pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja maka dapat

mengurangi tindakan kecurangan (fraud) karena mereka

mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi/instansi

tersebut.

Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian

yang dilakukan oleh Pramudita (2013), Chandra dan Ikhsan (2015)

yang mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi

pegawai instansi, maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya

fraud di sektor pemerintahan. Terdapat dua faktor yang dapat

mempengaruhi seorang individu dalam berperilaku, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari berupa

rangsangan atau pengaruh faktor lingkungan. Sedangkan pengaruh

terbesar dalam diri seorang individu berasal dari dalam diri

88

individu tersebut (internal). Hal tersebut yang dapat mempengaruhi

pegawai untuk melakukan tindak kecurangan, seperti keserakahan,

keinginan bergaya hidup mewah, dan pengakuan lebih atas hasil

kerja. Hal tersebut merupakan pengaruh terbesar untuk melakukan

tindakan kecurangan (fraud).

Dalam penelitian ini mencerminkan bahwa organisasi maupun

instansi perlu adanya komitmen organisasi. Komitmen organisasi

merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas pegawai terhadap instansi

tempat bekerja dan meliputi sikap menyukai organisasi dan

kesediaan untuk mengupayakan tingkat upaya yang tinggi bagi

kepentingan organisasi demi pencapaian suatu tujuan. Selain itu,

adanya keinginan untuk berbuat etis terhadap organisasinya dengan

tujuan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tidak lain semata-

mata untuk kepentingan organisasi tersebut. Sehingga pegawai

yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya telah

mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing dan telah memahami bahwa ketika

bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk

kepentingan dirinya sendiri. Pegawai yang mempunyai komitmen

organisasi juga akan menaati aturan-aturan yang berlaku dalam

instansi tempat ia bekerja. Sehingga pegawai yang mempunyai

komitmen yang tinggi terhadap organisasinya akan mengurangi

tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

89

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesesuaian

kompensasi, penegakan hukum, komitmen organisasi terhadap Fraud di

sektor pemerintahan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 80 Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan

pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan

terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap Fraud di sektor

pemerintahan. Hal ini dapat dijelaskan oleh besarnya tingkat signifikansi

sebesar 0,709. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mustika dan

Hastuti (2016), Adi Kurnia et al (2016), Faisal (2013), serta Wilopo (2006)

yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh

terhadap fraud. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi di

instansi pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tidak dapat menekan

terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Akan tetapi bertentangan dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Virmayani Crysma (2017),

Simanjuntak (2014), dan Pramudita (2013).

2. Penegakan hukum berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Hal

ini dapat dijelaskam oleh besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,044. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian Mustika dan Hastuti (2016),

90

Mustikasari (2013), dan Najahningrum et al (2013) yang menyatakan

bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap fraud di sektor

pemerintahan. Hal ini membuktikan bahwa semakin efektifnya penegakan

hukum di suatu instansi pemerintahan Kabupten Luwu Timur dapat

menekan terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Akan tetapi

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurnia et al

(2017), Adinda dan Ikhsan (2015), Zulkarnain (2013) dan Pramudita

(2013).

3. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Hal ini dapat dijelaskam oleh besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,011.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Virmayani Crysma (2017), dan

Mustikasari (2013), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi

berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Hal ini membuktikan

bahwa pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan

menaati aturan-aturan yang ada dalam instansi sehingga dapat menurunkan

tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Akan tetapi bertentangan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Ikhsan (2015),

dan Pramudita (2013).

B. Saran

Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil

penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan

mengenai beberapa hal diantaranya:

91

1. Penelitian ini masih terbatas pada kesesuaian kompensasi, penegakan

hukum dan komitmen organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan,

untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel

penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh

lebih kuat terhadap fraud di sektor pemerintahan.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel

penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya

SKPD di Kabupaten Luwu Timur tetapi juga pada SKPD Kabupaten-

Kabupaten lainnya. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan

tingkat generalisasi lebih tinggi, dan juga hasil penelitian lebih mungkin

disimpulkan secara umum.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori yang lebih baru

dari fraud triangle theory.

4. Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa

responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan

kondisi yang sesungguhnya sehingga data yang diperoleh belum tentu

mengambarkan keadaan yang sebenarnya, maka untuk penelitian

selanjutnya sebaiknya selain menggunakan kuesioner dilakukan

interview/bertanya langsung ke responden secara tegas dan jelas agar

bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari pertanyaan –

pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

92

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Ardiyani, dan Ardianingsih. “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan

(Fraud) Pada Sektor Pemerintaha”. Jurnal litbang kota pekalongan

vol.10, 2016.

Adinda Y, Ikhsan. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan

(fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten”. Accounting Analysis

Journal AAJ 4 (3), 2015.

Beritasatu.com. “Korupsi Stadion Malili Luwu Timur Terindikasi Rp1,1 Milia”.

www.beritasatu.com/nasional/297757-korupsi-stadion-malili-luwu-timur-

terindikasi-rp-11-miliar.htm. (diakses Maret 3, 2017).

Corruption Perceptions Index. Diakses pada tanggal 3 Maret 2017, dari

https://www.google.co.id/amp/s/wwww.voaindonesia.com/amp/3629750.h

tml.

Chandra D, Ikhsan. “Determinan Terjadinya Kecurangan Akuntansi (Fraud)

Pada Dinas Pemerintahan Se- Kabupaten Grombogan”. Accounting

Analysis Journal AAJ 4 (3), 2015.

Faisal, M. “Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus”.

Accounting Analysis Journal AAJ 2 (1), 2013.

Gbegi, D,O., Adebisi, J.F. “Analysis Of Fraud Detection And Prevention

Strategies In The Nigerian Public Sector”. Journal of Good Governance

and Sustainable Development in Africa (JGGSDA), Vol 2, No 4, 2015.

Ghozali, Imam. 2016. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS

23”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hatmoko, T. “Faktor-Faktor yang Mmempengaruhi Fraud Di Sektor Perbankan

Berdasarkan Persepsi Pegawai Bank”. Accounting Analysis Jurnall AAJ

2 (1), 2012.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). “Standar Profesional Akuntan Publik”. Jakarta:

Salemba Empat, 2001

Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. “Akuntansi Keperilakuan”.Terjemahan:

Krista. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Indonesia Corruption Watch. Diakses Tanggal 2 Agustus 2017, dari

http://www.antikorupsi.org/en/doc/laporan-tahunan-2016.

93

Infokorupsi.com. 2016. “Korupsi Dana APBD. Sekkab Luwu Timur”.

http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=222&l=kabupaten-luwu-

timur.(diakses Maret 3, 2017).

Infokorupsi.com. 2016. “Korupsi Perjalanan Dinas Sekde Luwu Timur”.

http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=222&l=kabupaten-luwu-

timur. (diakses Maret 3, 2017).

Infokorupsi.com. 2016. “Korupsi Dana DPRD Luwu Timur”.

http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=222&l=kabupaten-luwu-

timur. (diakses Maret 3, 2017).

Kartika Andi. “Pengaruh komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan

dalam hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran

(Studi Empirik Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Semarang)”. Kajian

Akuntansi, Hal: 39 - 60 Vol. 2 No. 1 39 ISSN: 1979-4886, Februari 2010.

Lister, L. A “Practical Approach to Fraud Risk: Comprehensive Risk Assessment

Can Enable Auditors to Focus Anti – Fraud Efforts on Areas Where Their

Organization is Most Vulnerable”. Internal Auditors Vol. 64 No. 6, 2007.

Mangkunegara, P. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Bandung: Remaja

Rosda Karya, 2009.

Mustika, Hastuti, dan Hariningsih Sucahyo. “Analisis Faktor-Faktor yang

Mmempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai

Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung”. Simposium Nasional Akuntansi

XIX, Lampung, 2016.

Mustikasari Putri. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor

Pemerintahan Kabupaten Batang”. Accounting Analysis Journal AAJ 2

(1), 2013.

Najahningrum. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan

(Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY”. Simposium Nasional

Akuntansi XVI Menado, 2013.

Pristiyanti, I. “Persepsi Pegawai Pemerintah Faktor-Faktor yang

Mmempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan”. Accounting

Analysis Journal AJJ 2 (1), 2012.

Pramudita, A. “Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga”.

Accounting Analysis Journal AAJ 2 (1), 2013.

Rae, & Subramaniam.”Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And

Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud”.

Managerial Auditing Journal, 2008.

94

Ramadhana, S. “Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kecurangan (Fraud)”. Accounting Analysis Journal AAJ 4 (3), 2015.

Rivai. “Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan”. Jakarta: Raja

Grafindo Parsada, 2010.

Robbins, & Stephen P. “Organization Behaviour, Tenth Edition (perilaku

organisasi edisi sepuluh)”. Jakarta: PT Macana Jaya Cemerlang, 2003.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak

Pidana Korupsi.

Suprajadi, Lusy.2009.”Teori Kecurangan, Fraud Awareness dan Metodologi

untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan”. Jurnal Bina

Ekonomi vol. 12, nomor 2, Agustus 2009

Sahetapy, J. E. 2013. “Korupsi di Indonesia”. Di akses pada tanggal 30 July 2017,

dari http://iaw.or.id/JE%20Sahetapy_Korupsi_di_Indonesia.html Oktober

(2016)

Tunggal, A. “Teori dan Kasus Internal Auditing”. Jakarta: Harvarindo, 2011.

Tuanakotta, Theodorus M. “Akuntansi Forensik & Audit Investigatif”. Jakarta.

Salemba Empat, 2010.

The Institute of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public

Accountangs (AICPA), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

2007 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide.

Virmayani Crysma, Slindawati Erni, dan Tungga Atmadja. “Pengaruh kesesuaian

kompensasi, asimetri informasi, budaya etis organisasi, dan komitmen

organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi pada

koperasi simpan pinjam se-kecamatan buleleng”. e-Journal S1 Ak

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Vol: 7

No: 1 Tahun 2017)

Widjaja, Amin Tunggal. “Pengantar Internal Auditing”. Jakarta. Harvarindo,

2011.

Wexley, & Yuki A. “Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia”. Jakarta: PT

Bhineka Cipta, 2003.

Wilopo. “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan

Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha

Milik Negara di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX

Padang, 2006.

95

Zulkarnain Ghazali, Syahrir Rahim, Azharudin Ali, Shamharir Abidin. “A

preliminary study on fraud prevention and detection at the state and local

government entities in Malaysia”. International Conference on Accounting

Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 Kuala Lumpur Malaysia August 2014.

Zulkarnain R. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor

Pemerintahan”. Accounting Analysis Journal AAJ 2 (1), 2013.

96

LAMPIRAN

97

LAMPIRAN 1

Surat Penelitian Skripsi

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

LAMPIRAN 2

Kuesioner Penelitian

122

KUESIONER

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017

123

Nomor:........(diisi oleh peneliti)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : .....................................................................(boleh

tidak diisi)

Nama Instansi : .....................................................................

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur : .............................tahun

Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2 S3

Jabatan :……………………………………………………

Masa Kerja : <5 tahun 5-10 tahun

>10tahun

1. Variabel Kesesuaian Kompensasi (X1)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian

anda, dimana:

1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Netral (N) 5=Sangat Setuju (SS)

2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)

No Pernyataan

STS TS N S SS

1 Di instansi tempat saya bekerja, kompensasi

keuangan yang diberikan diukur sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah

dilakukan oleh pegawai.

2 Instansi tempat saya bekerja, menciptakan

kondisi sehingga diakui bahwa semua

pegawainya memang menguasai pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya masing-

masing.

3 Promosi / kenaikan jabatan diberikan atas

dasar prestasi kerja yang telah dicapai para

pegawai instansi.

124

4 Di instansi tempat saya bekerja, dikelola

oleh manajemen yang baik sehingga para

pegawai memulai dan menyelesaikan tugas

pekerjaan dengan baik.

5 Di instansi tempat saya bekerja, pekerjaan

sebagai penanggung jawab penyusunan

laporan keuangan merupakan tugas yang

menantang yang harus dicapai dalam waktu

tertentu.

6 Di instansi tempat saya bekerja, penanggung

jawab penyusun laporan keuangan dapat

memaksimalkan kemampuan, pengetahuan

dan keahlian di bidangnya.

2. Variabel Penegakan Hukum (X2).

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan

penilaian anda, dimana:

1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Netral (N) 5=Sangat

Setuju (SS)

2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)

No Pernyataan

STS TS N S SS

7 Di instansi tempat saya bekerja, saya merasa

para pejabat tanggap dalam penanganan

pelanggaran peraturan instansi.

8 Di instansi tempat saya bekerja, proses

penanganan pelanggaran peraturan selesai

tepat waktu.

9 Di instansi tempat saya bekerja, keputusan

kepala instansi tentang putusan hukuman

pelanggaran sesuai dengan aturan yang

berlaku.

10 Di instansi tempat saya bekerja, ada aturan-

aturan hukum yang berlaku.

11 Di instansi tempat saya bekerja, aturan-

aturan hukum yang berlaku dijalankan

dengan baik.

125

3. Variabel Komitmen Organisasi (X3)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian

anda, dimana:

1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Netral (N) 5=Sangat Setuju (SS)

2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)

No Pernyataan

STS TS N S SS

12 Saya bersedia untuk bekerja lebih keras

daripada yang diharapkan agar instansi ini

berhasil sukses.

13 Saya merasa bangga saat memperkenalkan

kepada orang lain bahwa instansi tempat

saya bekerja merupakan tempat kerja yang

menyenangkan.

14 Saya bersedia menerima segala bentuk

penugasan agar tetap bisa bekerja di instansi

ini.

15 Saya menemukan bahwa sistem nilai saya

sama dengan sistem nilai instansi ini.

16 Saya merasa bangga mengatakan kepada

orang lain bahawa saya merupakan bagian

dari instansi ini.

17 Instansi ini memberi inspirasi terbaik

mengenai cara mencapai kinerja.

18 Saya lebih memilih untuk bergabung dengan

instansi ini sebagai tempat saya bekerja

daripada instansi lain.

19 Bagi saya instansi ini merupakan tempat

kerja terbaik.

20 Saya sangat peduli terhadap nasib instansi

ini.

126

4. Variabel Fraud di Sektor Pemerintahan(Y)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian

anda, dimana:

1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Netral (N) 5=Sangat Setuju (SS)

2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)

No Pernyataan

STS TS N S SS

21 Di instansi tempat saya bekerja, merupakan

suatu hal yang wajar apabila untuk suatu

tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari

semestinya.

22 Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu

masalah apabila pencatatan bukti transaksi

dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang

berwenang.

23 Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal

yang wajar apabila untuk tujuan tertentu

harga beli peralatan/perlengkapan kantor

dicatat lebih tinggi.

24 Di instansi tempat saya bekerja, merupakan

sesuatu yang wajar apabila pengguna

anggaran memasukkan kebutuhan lain yang

tidak sesuai kedalam belanja peralatan

gedung kantor.

25 Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal

yang wajar apabila para pengguna anggaran

menggunakan kuitansi kosong atas

pembelian bahan perlengkapan kantor.

26 Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu

masalah apabila perlengkapan dan peralatan

kantor yang dibeli tidak sesuai dengan

spesifikasi yang seharusnya dibeli.

27 Di instansi tempat saya bekerja, tidak

menjadi suatu masalah apabila suatu

transaksi memiliki bukti pendukung ganda.

28 Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal

yang wajar apabila ditemukan adanya

pengeluaran tanpa dokumen pendukung.

29 Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu

masalah bagi instansi saya, apabila sisa

anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai

bonus.

127

LAMPIRAN 3

Jawaban dan Identitas

Responden

128

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KESESUAIAN KOMPENSASI

No KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KESESUAIAN

KOMPENSASI

1 2 4 2 4 3 3 18

2 5 4 4 4 4 4 25

3 4 4 5 5 3 4 25

4 4 5 5 4 5 4 27

5 4 4 5 4 5 5 27

6 4 5 5 5 5 5 29

7 3 4 3 4 4 4 22

8 5 5 5 5 4 5 29

9 4 4 2 5 5 5 25

10 4 4 5 5 5 4 27

11 4 4 3 4 4 4 23

12 4 4 3 4 4 4 23

13 4 4 3 4 4 4 23

14 4 4 3 4 4 4 23

15 4 4 3 4 5 5 25

16 4 5 5 4 4 4 26

17 4 4 5 5 4 4 26

18 4 3 4 4 3 4 22

19 4 5 5 4 4 4 26

20 3 4 4 4 3 4 22

21 4 4 5 4 5 5 27

22 4 3 3 3 4 4 21

23 3 3 4 4 5 5 24

24 2 2 3 2 4 4 17

25 5 4 3 4 5 5 26

26 4 5 5 5 4 4 27

27 4 5 2 2 3 4 20

28 4 4 4 4 5 5 26

29 5 4 3 4 4 4 24

30 4 4 5 4 4 4 25

31 5 3 4 4 3 4 23

32 5 5 4 4 5 5 28

33 4 5 5 4 5 5 28

34 4 4 4 4 5 5 26

35 3 4 4 3 5 4 23

36 4 4 4 5 4 3 24

37 2 3 3 3 3 3 17

38 4 4 4 4 5 5 26

39 2 4 4 4 2 4 20

129

40 4 4 5 4 4 4 25

41 5 4 4 4 4 5 26

42 4 4 4 4 5 5 26

43 4 5 4 4 4 5 26

44 3 4 3 4 3 4 21

45 3 4 4 3 5 5 24

46 4 4 3 5 4 4 24

47 5 5 3 4 4 4 25

48 3 3 3 3 4 4 20

49 2 3 2 3 5 5 20

50 4 4 5 5 4 5 27

51 2 4 4 4 4 4 22

52 4 4 4 4 4 4 24

53 4 5 5 4 4 5 27

54 4 5 5 4 5 5 28

55 2 2 4 5 4 4 21

56 2 2 2 4 4 4 18

57 5 5 4 4 4 4 26

58 4 4 3 4 5 4 24

59 5 5 4 4 4 4 26

60 5 4 5 4 4 4 26

61 5 5 4 5 4 4 27

62 5 4 5 4 4 5 27

63 4 4 5 4 4 4 25

64 4 4 4 4 5 5 26

65 4 5 4 4 4 5 26

66 3 4 4 3 4 3 21

67 4 5 5 4 5 4 27

68 4 3 4 4 4 4 23

69 4 4 4 4 4 5 25

70 3 4 3 3 4 4 21

71 2 4 4 4 4 4 22

72 4 4 4 4 5 4 25

73 5 4 4 4 4 4 25

74 2 2 3 2 4 4 17

75 4 4 4 4 4 4 24

76 2 4 4 4 4 4 22

77 4 4 4 4 4 4 24

78 3 4 4 4 4 4 23

79 3 3 4 4 4 3 21

80 3 4 4 4 4 4 23

130

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PENEGAKAN HUKUM

No PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PENEGAKAN HUKUM

1 4 4 2 4 3 17

2 3 3 4 4 3 17

3 3 2 5 5 4 19

4 4 4 3 4 5 20

5 4 5 4 4 5 22

6 4 4 5 5 5 23

7 4 3 4 4 4 19

8 5 5 4 4 5 23

9 4 4 4 5 5 22

10 5 5 5 5 5 25

11 3 3 3 4 3 16

12 3 3 3 4 3 16

13 3 3 3 4 3 16

14 4 4 4 4 4 20

15 4 3 4 4 4 19

16 4 4 5 4 4 21

17 4 5 4 5 4 22

18 4 4 4 4 5 21

19 4 5 5 5 5 24

20 3 3 3 4 4 17

21 5 4 5 5 5 24

22 3 3 4 4 4 18

23 4 3 4 5 3 19

24 2 2 2 4 3 13

25 4 5 5 5 5 24

26 4 4 5 4 4 21

27 1 1 4 5 3 14

28 4 4 4 4 3 19

29 3 4 4 3 4 18

30 3 4 4 4 4 19

31 3 5 4 5 5 22

32 3 3 5 4 5 20

33 3 4 4 4 4 19

34 4 4 4 4 4 20

35 4 4 4 4 4 20

36 3 4 3 4 4 18

37 4 4 3 4 4 19

38 4 4 4 4 4 20

39 4 2 2 4 4 16

131

40 4 4 4 4 4 20

41 4 4 4 4 4 20

42 2 3 4 4 5 18

43 4 4 4 4 4 20

44 4 4 4 4 4 20

45 3 4 3 4 3 17

46 4 3 3 5 5 20

47 3 4 4 4 4 19

48 3 4 4 4 4 19

49 3 3 4 4 4 18

50 4 5 4 4 5 22

51 2 2 4 4 4 16

52 4 4 4 4 5 21

53 4 5 4 5 4 22

54 5 4 5 5 4 23

55 4 5 4 4 4 21

56 4 4 4 4 4 20

57 4 4 4 4 4 20

58 4 3 3 4 4 18

59 5 4 5 4 4 22

60 4 4 5 4 4 21

61 4 4 5 5 5 23

62 4 4 4 5 4 21

63 4 4 4 4 4 20

64 5 4 4 4 4 21

65 4 4 5 5 4 22

66 3 3 4 3 4 17

67 4 4 4 5 4 21

68 4 4 4 4 4 20

69 4 4 4 5 5 22

70 4 3 4 4 4 19

71 4 3 4 5 5 21

72 4 4 4 5 4 21

73 4 3 4 4 4 19

74 3 4 4 4 4 19

75 3 3 4 4 4 18

76 4 4 3 3 4 18

77 4 4 4 4 4 20

78 4 4 4 4 4 20

79 4 4 4 5 5 22

80 4 4 4 4 4 20

132

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI

No KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 KOMITMEN

ORGANISASI

1 2 3 4 3 4 4 2 2 3 27

2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25

3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 26

4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 41

5 2 3 2 4 4 2 3 4 4 28

6 4 5 3 4 4 5 4 4 5 38

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

8 5 5 3 4 4 5 5 5 4 40

9 4 5 4 4 5 4 4 5 5 40

10 4 5 3 4 5 4 4 5 5 39

11 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32

12 4 4 3 3 3 3 2 3 3 28

13 4 4 3 3 3 3 2 3 3 28

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

15 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38

16 5 4 3 3 4 4 3 3 5 34

17 5 5 4 5 5 5 4 4 4 41

18 4 5 4 5 5 4 4 4 4 39

19 4 5 3 4 4 4 5 5 5 39

20 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

22 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33

133

23 5 4 4 3 3 3 4 4 4 34

24 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33

25 4 5 5 5 4 4 5 4 5 41

26 5 4 5 5 5 4 5 5 5 43

27 4 2 3 1 1 1 1 1 4 18

28 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38

29 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38

30 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38

31 3 4 1 2 4 4 5 2 3 28

32 5 4 4 3 3 4 4 4 4 35

33 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

35 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34

36 5 4 4 3 4 4 3 3 5 35

37 5 4 3 3 4 3 4 4 4 34

38 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34

39 3 4 2 3 4 4 4 4 3 31

40 5 3 4 3 4 4 3 3 4 33

41 5 4 3 3 3 4 3 3 4 32

42 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36

43 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36

44 3 3 3 3 3 3 2 2 4 26

45 5 2 1 2 3 3 3 3 4 26

46 4 3 2 4 3 4 2 3 3 28

47 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33

134

48 4 3 2 3 3 4 3 3 3 28

49 5 4 5 3 4 4 4 4 5 38

50 4 5 3 4 4 5 5 4 5 39

51 4 4 4 4 4 4 2 4 4 34

52 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40

53 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42

54 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29

55 4 3 2 3 4 4 5 5 4 34

56 3 4 2 3 4 4 4 4 4 32

57 5 4 3 3 3 4 3 3 3 31

58 4 5 3 4 4 4 3 3 4 34

59 5 5 4 4 4 3 2 3 4 34

60 5 4 4 4 4 3 4 4 5 37

61 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34

62 5 5 5 4 4 4 4 4 5 40

63 5 5 4 4 4 5 3 4 4 38

64 5 5 3 3 5 4 4 4 4 37

65 5 5 4 3 5 4 4 4 4 38

66 4 5 5 4 4 5 5 5 5 42

67 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43

68 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33

69 4 3 2 2 2 4 3 3 5 28

70 4 4 4 2 3 3 3 3 5 31

71 4 5 4 3 4 4 4 5 4 37

72 4 4 4 3 5 4 3 3 4 34

135

73 4 3 2 3 3 4 3 3 4 29

74 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31

75 5 5 2 4 4 4 3 3 4 34

76 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33

77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

78 4 4 4 4 5 5 4 3 4 37

79 5 5 4 3 5 3 4 4 5 38

80 4 4 4 3 5 5 3 3 4 35

136

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

No FSP1 FSP2 FSP3 FSP4 FSP5 FSP6 FSP7 FSP8 FSP9 FRAUD DI SEKTOR

PEMERINTAHAN

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16

3 3 1 2 1 2 1 3 2 1 16

4 1 2 2 2 2 1 4 2 3 19

5 1 2 2 2 1 1 1 1 3 14

6 2 2 1 1 2 1 1 1 1 12

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

8 1 2 1 2 3 3 3 2 3 20

9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17

10 1 2 2 2 1 3 3 2 3 19

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

12 4 2 2 2 2 2 4 2 2 22

13 4 2 2 2 2 2 4 2 2 22

14 2 2 2 1 1 2 1 2 3 16

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

16 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16

17 1 2 2 2 3 1 2 2 3 18

18 3 4 2 2 4 4 4 4 4 31

19 3 4 4 4 3 2 2 2 3 27

20 3 4 4 3 2 2 2 2 1 23

21 1 1 1 1 1 1 2 1 3 12

22 2 2 2 1 1 1 2 2 1 14

137

23 1 1 2 2 1 1 4 1 1 14

24 3 3 3 3 2 2 3 2 1 22

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

26 1 2 2 2 2 1 4 2 3 19

27 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12

28 1 2 1 1 1 1 2 2 2 13

29 4 4 4 3 3 2 2 2 2 26

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

31 2 2 3 2 4 3 2 2 3 23

32 1 2 2 2 1 3 4 2 3 20

33 1 1 1 1 1 1 1 1 4 12

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

36 2 1 1 2 2 2 1 1 2 14

37 1 2 1 2 1 2 1 2 1 13

38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

42 3 3 3 2 2 2 4 1 3 23

43 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

45 1 2 1 1 3 1 1 1 1 12

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

47 1 1 1 2 1 1 1 1 3 12

138

48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

49 3 1 3 3 2 2 3 2 3 22

50 1 2 2 3 3 2 3 3 3 22

51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

52 1 2 1 2 2 2 2 2 3 17

53 1 2 2 1 2 2 4 2 3 19

54 2 2 2 2 2 1 1 1 2 15

55 2 1 1 1 2 2 1 2 3 15

56 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19

57 2 1 2 2 2 1 2 1 1 14

58 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

60 2 4 2 2 2 1 2 1 2 18

61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

62 2 4 2 2 2 2 2 1 2 19

63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

65 2 2 1 2 2 3 2 1 2 17

66 1 3 3 2 2 3 3 2 3 22

67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

68 2 2 2 1 2 2 1 1 1 14

69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

70 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19

71 2 2 1 1 1 2 1 2 2 14

72 2 2 1 1 1 2 1 1 2 13

139

73 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12

74 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19

75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

78 1 2 2 2 2 2 3 2 1 17

79 1 1 3 1 2 1 1 1 3 14

80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

140

IDENTITAS RESPONDEN

No Jenis

Kelamin

Umur Pendidikan

Terakhir

Jabatan Masa

Kerja

1 Laki-laki 41-50 tahun S1 Bendahara >10 tahun

2 Perempuan 41-50 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

3 Perempuan 25-30 tahun S1 Kasubag Keuangan 1-5 tahun

4 Laki-laki 41-50 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

5 Laki-laki 41-50 tahun S1 Bendahara >10 tahun

6 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

7 Laki-laki 41-50 tahun S2 Bendahara >10 tahun

8 Laki-laki >50tahun S1 Kasubag Keuangan >10 tahun

9 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

10 Laki-laki >50 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

11 Perempuan 31-40 tahun D3 Staf Keuangan 5-10 tahun

12 Perempuan 41-50 tahun D3 Staf Keuangan 5-10 tahun

13 Laki-laki 31-40 tahun S1 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

14 Laki-laki 41-50 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

15 Laki-laki 31-40 tahun S2 Staf Keuangan >10 tahun

16 Laki-laki 41-50 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

17 Laki-laki 31-40 tahun D3 Bendahara 5-10 tahun

18 Laki-laki 31-40 tahun S1 Bendahara 1-5 tahun

19 Perempuan 31-40 tahun D3 Staf Keuangan 5-10 tahun

20 Perempuan 25-30 tahun S1 Staf Keuangan 1-5 tahun

21 Perempuan 25-30 tahun S1 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

22 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

23 Perempuan 25-30 tahun S1 Staf Keuangan 1-5 tahun

24 Laki-laki 31-40 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

25 Laki-laki 41-50 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

26 Laki-laki 31-40 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

27 Laki-laki 31-40 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

28 Laki-laki 41-50 tahun D3 Staf Keuangan 1-5 tahun

29 Laki-laki 41-50 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

30 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

31 Perempuan 25-30 tahun S1 Staf Keuangan 1-5 tahun

32 Laki-laki 41-50 tahun S1 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

33 Perempuan 31-40 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

34 Perempuan 41-50 tahun D3 Bendahara 1-5 tahun

35 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

36 Laki-laki 31-40 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

37 Perempuan 41-50 tahun D3 Staf Keuangan >10 tahun

38 Perempuan 31-40 tahun S1 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

141

39 Laki-laki >50 tahun S1 Bendahara >10 tahun

40 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

41 Laki-laki 31-40 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

42 Laki-laki >50 tahun S1 Bendahara >10 tahun

43 Perempuan 41-50 tahun S1 Kasubag Keuangan >10 tahun

44 Perempuan 25-30 tahun D3 Staf Keuangan 5-10 tahun

45 Perempuan 31-40 tahun D3 Kasubag Keuangan >10 tahun

46 Laki-laki >50 tahun S1 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

47 Perempuan 31-40 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

48 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

49 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

50 Laki-laki >50 tahun S1 Kasubag Keuangan >10 tahun

51 Perempuan 31-40 tahun D3 Kasubag Keuangan >10 tahun

52 Laki-laki 41-50 tahun S1 Kasubag Keuangan >10 tahun

53 Perempuan 41-50 tahun S1 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

54 Perempuan 41-50 tahun D3 Staf Keuangan 5-10 tahun

55 Perempuan 41-50 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

56 Perempuan 41-50 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

57 Laki-laki 31-40 tahun S2 Staf Keuangan >10 tahun

58 Laki-laki 31-40 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

59 Perempuan 41-50 tahun S1 Bendahara >10 tahun

60 Laki-laki 41-50 tahun S1 Kasubag Keuangan >10 tahun

61 Laki-laki >50 tahun D3 Staf Keuangan >10 tahun

62 Laki-laki >50 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

63 Laki-laki >50 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

64 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

65 Laki-laki 25-30 tahun S1 Staf Keuangan 1-5 tahun

66 Perempuan 41-50 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

67 Laki-laki 31-40 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

68 Perempuan 25-30 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

69 Perempuan 31-40 tahun S2 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

70 Laki-laki 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

71 Perempuan 31-40 tahun S1 Staf Keuangan 5-10 tahun

72 Laki-laki 31-40 tahun S1 Staf Keuangan >10 tahun

73 Laki-laki >50 tahun S1 Bendahara 5-10 tahun

74 Perempuan 31-40 tahun D3 Staf Keuangan 5-10 tahun

75 Laki-laki >50 tahun S1 Bendahara >10 tahun

76 Perempuan >50 tahun S2 Staf Keuangan >10 tahun

77 Laki-laki 41-50 tahun S1 Kasubag Keuangan 5-10 tahun

78 Laki-laki 25-30 tahun S1 Staf Keuangan 1-5 tahun

79 Laki-laki 31-40 tahun D3 Staf Keuangan 5-10 tahun

80 Laki-laki 25-30 tahun S1 Staf Keuangan 1-5 tahun

142

LAMPIRAN 4

Output Hasil Pengujian Data

143

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KESESUAIAN KOMPENSASI

Correlations

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Kesesuaian_Kom

pensasi

KK1 Pearson Correlation 1 .534** .329** .362** .200 .298** .748**

Sig. (2-tailed) .000 .003 .001 .075 .007 .000

N 80 80 80 80 80 80 80

KK2 Pearson Correlation .534** 1 .401** .324** .155 .236* .711**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .169 .035 .000

N 80 80 80 80 80 80 80

KK3 Pearson Correlation .329** .401** 1 .413** .163 .203 .686**

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .149 .071 .000

N 80 80 80 80 80 80 80

KK4 Pearson Correlation .362** .324** .413** 1 .072 .124 .594**

Sig. (2-tailed) .001 .003 .000 .527 .274 .000

N 80 80 80 80 80 80 80

KK5 Pearson Correlation .200 .155 .163 .072 1 .549** .509**

Sig. (2-tailed) .075 .169 .149 .527 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80

KK6 Pearson Correlation .298** .236* .203 .124 .549** 1 .572**

Sig. (2-tailed) .007 .035 .071 .274 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80

Kesesuaian_Kompensasi Pearson Correlation .748** .711** .686** .594** .509** .572** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

144

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PENEGAKAN HUKUM

Correlations

PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 Penegakan

Hukum

PH1 Pearson Correlation 1 .590** .289** .190 .348** .738**

Sig. (2-tailed) .000 .009 .092 .002 .000

N 80 80 80 80 80 80

PH2 Pearson Correlation .590** 1 .312** .118 .413** .759**

Sig. (2-tailed) .000 .005 .296 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80

PH3 Pearson Correlation .289** .312** 1 .353** .411** .685**

Sig. (2-tailed) .009 .005 .001 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80

PH4 Pearson Correlation .190 .118 .353** 1 .314** .512**

Sig. (2-tailed) .092 .296 .001 .005 .000

N 80 80 80 80 80 80

PH5 Pearson Correlation .348** .413** .411** .314** 1 .709**

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .005 .000

N 80 80 80 80 80 80

Penegakan_Hukum Pearson Correlation .738** .759** .685** .512** .709** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

145

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI

Correlations

KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 Komitmen_

Organisasi

KO1 Pearson Correlation 1 .320** .280* .112 .147 .184 .209 .226* .315** .423**

Sig. (2-tailed) .004 .012 .323 .194 .103 .063 .044 .004 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO2 Pearson Correlation .320** 1 .468** .560** .617** .482** .508** .583** .423** .794**

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO3 Pearson Correlation .280* .468** 1 .472** .397** .268* .274* .337** .400** .641**

Sig. (2-tailed) .012 .000 .000 .000 .016 .014 .002 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO4 Pearson Correlation .112 .560** .472** 1 .579** .515** .426** .562** .315** .740**

Sig. (2-tailed) .323 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO5 Pearson Correlation .147 .617** .397** .579** 1 .526** .540** .563** .351** .762**

Sig. (2-tailed) .194 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO6 Pearson Correlation .184 .482** .268* .515** .526** 1 .537** .482** .234* .680**

Sig. (2-tailed) .103 .000 .016 .000 .000 .000 .000 .037 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO7 Pearson Correlation .209 .508** .274* .426** .540** .537** 1 .701** .439** .753**

Sig. (2-tailed) .063 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .000 .000

146

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO8 Pearson Correlation .226* .583** .337** .562** .563** .482** .701** 1 .511** .802**

Sig. (2-tailed) .044 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

KO9 Pearson Correlation .315** .423** .400** .315** .351** .234* .439** .511** 1 .621**

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .004 .001 .037 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Komitmen_

Organisasi

Pearson Correlation .423** .794** .641** .740** .762** .680** .753** .802** .621** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

147

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Correlations

FSP1 FSP2 FSP3 FSP4 FSP5 FSP6 FSP7 FSP8 FSP9 FSP

FSP1 Pearson Correlation 1 .503** .555** .486** .452** .411** .318** .402** .088 .622**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .439 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSP2 Pearson Correlation .503** 1 .692** .671** .611** .592** .430** .554** .329** .790**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSP3 Pearson Correlation .555** .692** 1 .789** .617** .500** .501** .543** .358** .816**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSP4 Pearson Correlation .486** .671** .789** 1 .656** .605** .513** .622** .410** .839**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSP5 Pearson Correlation .452** .611** .617** .656** 1 .634** .444** .667** .449** .805**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSP6 Pearson Correlation .411** .592** .500** .605** .634** 1 .499** .739** .517** .800**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSP7 Pearson Correlation .318** .430** .501** .513** .444** .499** 1 .617** .417** .713**

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSP8 Pearson Correlation .402** .554** .543** .622** .667** .739** .617** 1 .509** .824**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

148

FSP9 Pearson Correlation .088 .329** .358** .410** .449** .517** .417** .509** 1 .601**

Sig. (2-tailed) .439 .003 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Fraud_di_Sektor_Pe

merintahan

Pearson Correlation .622** .790** .816** .839** .805** .800** .713** .824** .601** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

149

HASIL UJI RELIABILITAS KESESUAIAN KOMPENSASI

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.711 6

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

KK1 3.750 .9071 80

KK2 4.013 .7377 80

KK3 3.913 .8597 80

KK4 3.975 .6359 80

KK5 4.163 .6452 80

KK6 4.250 .5625 80

Inter-Item Correlation Matrix

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6

KK1 1.000 .534 .329 .362 .200 .298

KK2 .534 1.000 .401 .324 .155 .236

KK3 .329 .401 1.000 .413 .163 .203

KK4 .362 .324 .413 1.000 .072 .124

KK5 .200 .155 .163 .072 1.000 .549

KK6 .298 .236 .203 .124 .549 1.000

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 80 35.4

Excludeda 146 64.6

Total 226 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

150

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

24.063 7.958 2.8210 6

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

KK1 20.313 4.952 .541 .639

KK2 20.050 5.542 .539 .641

KK3 20.150 5.370 .464 .667

KK4 20.088 6.233 .416 .681

KK5 19.900 6.522 .310 .708

KK6 19.813 6.458 .414 .684

151

HASIL UJI RELIABILITAS PENEGAKAN HUKUM

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 80 35.4

Excludeda 146 64.6

Total 226 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.717 5

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

PH1 3.713 .7150 80

PH2 3.750 .7876 80

PH3 3.963 .6833 80

PH4 4.238 .5092 80

PH5 4.125 .6033 80

Inter-Item Correlation Matrix

PH1 PH2 PH3 PH4 PH5

PH1 1.000 .590 .289 .190 .348

PH2 .590 1.000 .312 .118 .413

PH3 .289 .312 1.000 .353 .411

PH4 .190 .118 .353 1.000 .314

PH5 .348 .413 .411 .314 1.000

152

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

PH1 16.075 3.311 .532 .644

PH2 16.038 3.100 .536 .645

PH3 15.825 3.539 .468 .672

PH4 15.550 4.276 .319 .721

PH5 15.663 3.619 .534 .649

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

19.788 5.207 2.2820 5

153

HASIL UJI RELIABILITAS KOMITMEN ORGANISASI

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 80 35.4

Excludeda 146 64.6

Total 226 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.864 9

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

KO1 4.163 .6645 80

KO2 4.100 .7564 80

KO3 3.538 .9539 80

KO4 3.550 .8252 80

KO5 3.925 .7758 80

KO6 3.900 .7564 80

KO7 3.538 .9132 80

KO8 3.625 .8325 80

KO9 4.113 .6363 80

154

Inter-Item Correlation Matrix

KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9

KO1 1.000 .320 .280 .112 .147 .184 .209 .226 .315

KO2 .320 1.000 .468 .560 .617 .482 .508 .583 .423

KO3 .280 .468 1.000 .472 .397 .268 .274 .337 .400

KO4 .112 .560 .472 1.000 .579 .515 .426 .562 .315

KO5 .147 .617 .397 .579 1.000 .526 .540 .563 .351

KO6 .184 .482 .268 .515 .526 1.000 .537 .482 .234

KO7 .209 .508 .274 .426 .540 .537 1.000 .701 .439

KO8 .226 .583 .337 .562 .563 .482 .701 1.000 .511

KO9 .315 .423 .400 .315 .351 .234 .439 .511 1.000

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

KO1 30.288 22.258 .304 .872

KO2 30.350 19.218 .726 .837

KO3 30.913 19.448 .505 .861

KO4 30.900 19.230 .649 .844

KO5 30.525 19.341 .683 .841

KO6 30.550 20.073 .584 .850

KO7 30.913 18.613 .655 .843

KO8 30.825 18.678 .727 .836

KO9 30.338 21.087 .533 .855

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

34.450 24.605 4.9603 9

155

HASIL UJI RELIABILITAS FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 80 35.4

Excludeda 146 64.6

Total 226 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.901 9

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

FSP1 1.875 .8624 80

FSP2 2.013 .8493 80

FSP3 1.900 .8206 80

FSP4 1.838 .7368 80

FSP5 1.913 .7826 80

FSP6 1.825 .7593 80

FSP7 2.075 1.0035 80

FSP8 1.738 .7070 80

FSP9 2.113 .8567 80

Inter-Item Correlation Matrix

FSP1 FSP2 FSP3 FSP4 FSP5 FSP6 FSP7 FSP8 FSP9

FSP1 1.000 .503 .555 .486 .452 .411 .318 .402 .088

FSP2 .503 1.000 .692 .671 .611 .592 .430 .554 .329

FSP3 .555 .692 1.000 .789 .617 .500 .501 .543 .358

FSP4 .486 .671 .789 1.000 .656 .605 .513 .622 .410

FSP5 .452 .611 .617 .656 1.000 .634 .444 .667 .449

FSP6 .411 .592 .500 .605 .634 1.000 .499 .739 .517

FSP7 .318 .430 .501 .513 .444 .499 1.000 .617 .417

FSP8 .402 .554 .543 .622 .667 .739 .617 1.000 .509

FSP9 .088 .329 .358 .410 .449 .517 .417 .509 1.000

156

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

FSP1 15.413 25.537 .512 .903

FSP2 15.275 24.025 .720 .886

FSP3 15.388 23.987 .756 .884

FSP4 15.450 24.428 .792 .882

FSP5 15.375 24.364 .746 .885

FSP6 15.463 24.581 .741 .886

FSP7 15.213 23.815 .604 .898

FSP8 15.550 24.782 .775 .884

FSP9 15.175 25.766 .487 .904

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

17.288 30.739 5.5443 9

157

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. HASIL UJI MULTIKOLONIARITAS

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Toleranc

e

VIF

1

(Constant) 21.119 6.045 3.493 .001 Kesesuaian_Kompens

asi

-.099 .264 -.050 -.375 .709 .653 1.532

Penegakan_Hukum -.712 .347 -.293 -2.050 .044 .575 1.739

Komitmen_Organisasi .367 .141 .328 2.611 .011 .744 1.345

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

Coefficient Correlationsa

Model Komitmen_Org

anisasi

Kesesuaian_Ko

mpensasi

Penegakan_Huk

um

1

Correlations

Komitmen_Organisasi 1.000 -.128 -.365

Kesesuaian_Kompensasi -.128 1.000 -.489

Penegakan_Hukum -.365 -.489 1.000

Covariances

Komitmen_Organisasi .020 -.005 -.018

Kesesuaian_Kompensasi -.005 .070 -.045

Penegakan_Hukum -.018 -.045 .121

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

158

2. HASIL UJI NORMALITAS

159

3. HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .325a .106 .071 5.34500

a. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Kesesuaian_Kompensasi, Penegakan_Hukum

b. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 257.140 3 85.713 3.000 .036b

Residual 2171.248 76 28.569

Total 2428.388 79

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

b. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Kesesuaian_Kompensasi, Penegakan_Hukum

160

4. HASIL UJI REGRESI BERGANDA

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .325a .106 .071 5.34500 1.436

a. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Kesesuaian_Kompensasi, Penegakan_Hukum

b. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 257.140 3 85.713 3.000 .036b

Residual 2171.248 76 28.569

Total 2428.388 79

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

b. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Kesesuaian_Kompensasi, Penegakan_Hukum

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Toleranc

e

VIF

1

(Constant) 21.119 6.045 3.493 .001 Kesesuaian_Kompen

sasi

-.099 .264 -.050 -.375 .709 .653 1.532

Penegakan_Hukum -.712 .347 -.293 -2.050 .044 .575 1.739

Komitmen_Organisa

si

.367 .141 .328 2.611 .011 .744 1.345

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables Removed Method

1

Komitmen_Organi

sasi,

Kesesuaian_Komp

ensasi,

Penegakan_Hukumb

. Enter

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

b. All requested variables entered.