Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

dalam Perencanaan dandalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Drs H Dadang Solihin MADrs. H. Dadang Solihin, MA

Semiloka DPRD Kabupaten BekasiKedaton Hotel-Bandung, 24 Mei 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profile

g g ( ) yColorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his


You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Materi Semiloka

1. Pendahuluan2. Tujuan3. Hirarki Perencanaan dan Penganggaran44. Proses Perencanaan5. Ruang Lingkup Perencanaan6 Penyusunan dan Penetapan RPJPD6. Penyusunan dan Penetapan RPJPD7. Penyusunan dan Penetapan RPJMD8. Penyusunan dan Penetapan RKPDy p9. Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah10. Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD11 A Ki j11. Anggaran Kinerja12. Pengukuran Kinerja


Pendahuluan

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang did k ki j di i d ididasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitasindikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).


Tujuan

Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerjaDengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada:

terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan– terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, – dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi

yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,

– tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatandi dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasionalnasional.

– mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.


Hirarki Perencanaan dan Penganggaran

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Renstra KL

Renja -KL RKA-KL Rincian

APBN

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerin

Pusa

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional RAPBN APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

ntah at

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah RAPBD APBD

Diacu

PedomanPedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Diserasikan melalui Musrenbang

P

Renstra Renja RKA Rincian Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerintah

Daerah

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RKA -SKPD

Rincian APBD

UU SPPN

h


UU SPPN UU KN

Proses Perencanaan

Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: M k t d d k k b iki il i hMenggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbangantara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan


Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

R P b UU R P b P d Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

(RPJM Nasional) ( )

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(P 19 A t 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (P 19 A t 4)(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)( y ) ( y )

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)


(Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Sumber: UU25/2004

Penyusunan dan Penetapan RPJPDdilaksanakan paling lambat

satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJP

PenetapanPenetapan

berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Rancangan RPJPD

Rancangan RPJPD

Musrenbang RPJPD

Musrenbang RPJPD

Penyusunan Rancangan

Akhir

Penyusunan Rancangan

Akhir

Penetapan Rancangan

RPJPD menjadi P d

Penetapan Rancangan

RPJPD menjadi P dPerdaPerda

Proses Teknokratik

Proses Teknokratik

Bahan Rancangan RPJP

Bahan Rancangan RPJP oleh oleh oleh oleh Teknokratik

oleh BappedaTeknokratik

oleh BappedaRPJP

Melibatkan Masyarakat

RPJP Melibatkan

Masyarakat

BappedaBappeda DPRDDPRD


Penyusunan dan Penetapan RPJMD

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

(1)

Bappeda menyusunRancangan Awal

RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

(2)

(3)

Bappeda menyelenggarakan

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4)

dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik

pp y ggMUSRENBANG RPJMD

) ge) Program SKPD

Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah

(5)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)( )


) g

Penyusunan dan Penetapan RKPD(8)

Bappeda menyusunRancangan Awal RKPD

a) Prioritas Pembangunan Daerah

SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD

(8)(9)(10)

b) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

Pagu Indikatifd) Program SKPD

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatand) Program SKPD

MUSRENBANG Kab/Kota

a Sinkronisasi Program SKPD

Maret(11.a)

(11.b)

Rancangan Akhir RKPD

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg April

(12)

c) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD

gWakil Pemerintah Pusat

a. Harmonisasi Dekon dan TP

Mei(13)

(15)

Penetapan RKPD

Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD

(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a. Sinkronisasi Program KL/SKPD

AprilMei

(14)


b. Harmonisasi Dekon dan TP

Perencanaan & Penganggaran Tahunan DaerahPerencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah

R P b J k

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5

EVALUASI TAHUNAN1. Analisis Kebijakan Nasional2. Analisis Ekonomi Daerah3. Proyeksi Estimasi Pendapatan4. Survey Kepuasan Masyarakat5. Survey Penjaringan Aspirasi

MUSRENBANG

MUSRENBANGDES /MUSRENBANGKEL

MUSRENBANG APBD (TAHUN BERJALAN)

RKA-SKPD

RENSTRA SKPD / RENSTRA DINASRENJASKPD-1

RENJASKPD-2

RENJASKPD-3

RENJASKPD-4

RENJASKPD-5

Rancangan Awal RKPD

MONITORING& EVALUASI

(MONEV)

y j g pMUSRENBANGKECAMATAN

MUSRENBANGKABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM

(TAHUN BERJALAN)

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

( U J )

RANCANGANAWAL RENJA

SKPD

KEBIJAKAN UMUM

Rancangan Akhir RKPD

RANCANGANAKHIR RENJA

SKPD

PEMDA(EKSEKUTIF)

APBD

PRIORITAS DANPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

DPRD(LEGISLATIF)

RKA SKPD(TAHUN BERIKUTNYA)


R / APBDTahun Anggaran

yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004)

RPJMD

Renstra5 tahun

RPJM

RenstraSKPD

Renja

Dibahas bersama

DPRD5 tahun

1 tahunRenjaSKPD RKPD

1 tahun

RKP

KUA PPAS

Pedoman PRKA-SKPD

Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD Dengan KDH

PenyusunanRKA-SKPD

TimAnggaran Pemda

RKA-SKPD

dadang-solihin.blogspot.com 14RAPERDAAPBD

gg

Anggaran Kinerjagg j

AnggaranAnggaran dalam R i h

PenyediaanPelayanan

Setara

Rupiah Pelayanan


Apa itu Anggaran Kinerja

Identifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan p y goleh suatu program dan pelayanan

Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan di idicapai

Nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis (Value for money)money)


Apa yang Dimaksud dengan Kinerja?Apa yang Dimaksud dengan Kinerja?PP 58/2005, Ps 1 (35)

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitaspenggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.


Perubahan SubstansialSi ti A I d iSistim Anggaran Indonesia

UU 17/2003 tentangSistem Tradisional UU 17/2003 tentangKeuangan Negara

Kinerja diukur atas jumlah Kerangka Penganggaran uang yang dikeluarkan Kinerja tidak diukur atas

keluaran suatu kegiatan

Jangka Menengah; Sistem Anggaran

Terpadu (unifiedkeluaran suatu kegiatan Tidak ada indikasi bahwa

output telah tercapai

Terpadu (unifiedbudget);

Sistem Klasifikasi A U i Anggaran secara

incremental tidak pernah di-reevaluasi

Anggaran menurut Unit Organisasi, Fungsi, Sub-Fungsi, Program, dan di reevaluasi Kegiatan; dan

Anggaran Berbasis Kinerja


Kinerja.

ElemenElemen--elemen Anggaran Kinerjaelemen Anggaran Kinerja

VisiVisi Misi TujuanTujuan SasaranSasaran Program KegiatanKegiatangg


HirarkiPerencanaan

Strategis Unit Kerja

HirarkiPerencanaan

Strategis Unit Kerja VISI

MISIMISI

TUJUAN 2TUJUAN 1 TUJUAN 2TUJUAN 1

Sasaran 1bSasaran 1a Sasaran 2a Sasaran 2bSasaran 1bSasaran 1a Sasaran 2a Sasaran 2b

Program 2b.1 Program 2b.2Program 1a.2Program 1a.1 Program 1a.2Program 1a.1

Kegiatan 2b.1.1 Kegiatan 2b.2.1Kegiatan 1a.1.1 Kegiatan 1a.2.1

Kegiatan 2b.1.3Kegiatan 2b.1.2eg b. . eg b. .

Kegiatan 1a.1.2

Kegiatan 1a 1 3

Kegiatan 1a.2.2


Kegiatan 1a.1.3

VisiVisi Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam

j k jjangka panjang

Memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi d t k i ti i tif d i tifdapat eksis, antisipatif dan inovatif

Mudah diingat, ringkas dan sederhanab ik h di i k b / Sebaiknya hanya di tingkat Kabupaten/Kota


Misi

Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akanMenetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai

Vi i k di i l l i b b i i Visi akan dicapai melalui beberapa misi

Mendukung pernyataan visi

Menjelaskan tujuan organisasi

Idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan


TujuanTujuan Tujuan Mendukung Pencapaian Misi Tujuan Mendukung Pencapaian Misi Menggambarkan arah yang jelas Menantang serta Realistik Menantang serta Realistik

SasaranSasaran Bagaimana mencapai tujuan

Program Sekumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran

KegiatanKegiatangg Tindakan/langkah-langkah yang dilaksanakan untuk

mencapai program


Indikator Penilaian Kinerja

MASUKAN (Input) PROSES (process)PROSES (process) KELUARAN (Output) HASIL (Outcome) HASIL (Outcome) MANFAAT (Benefit)

A A ( ) DAMPAK (Impact)


Jenis-jenis Indikator Kinerja

1. Indikator masukan (inputs)1. Indikator masukan (inputs) Indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang

dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam sumber daya manusia maupun yang berupaalam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatandapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator proses (process) Indikator yang menggambarkan upaya yang

dilakukan di dalam mengolah masukan menjadidilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran.

Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders termasuk penerima manfaatstakeholders, termasuk penerima manfaat(beneficiaries); serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar nit organisasi


kerja antar unit organisasi.


3. Indikator keluaran (outputs) Indikator yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.

4 Indikator hasil (outcomes)4. Indikator hasil (outcomes) Indikator yang menunjukkan telah dicapainya

maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang j g g y gtelah selesai dilaksanakan atau indikator yangmencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengahpada jangka menengah.



5. Indikator manfaat (benefits) Indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari

l k k ipelaksanaan kegiatan.6. Indikator dampak (impacts)

Indikator yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatansetiap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan.


Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

Specific (spesifik dan jelas) Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak

ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

Measureable (dapat diukur secara objektif) Indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan

sesuatu yang jelas ukurannyasesuatu yang jelas ukurannya. Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan tempat dan

cara untuk mendapatkan data pencapaian indikator btersebut.


Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

Attributable (bermakna) Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk j y g p

kepentingan pengambilan keputusan.Relevant (sesuai) Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup

program/kegiatan dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikatorsebab akibat antar indikator.

Timely (tepat waktu) Indikator kinerja yang disusun harus didukung olehIndikator kinerja yang disusun harus didukung oleh

ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu yang tepat dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan


pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan.

Pengukuran KinerjaPengukuran Kinerja

Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran.– Manajemen yang baik– Menitikberatkan hasil– “Yang diukur adalah yang dilakukan”


d kPendekatan Empat KuadranEmpat Kuadran


Pengukuran Kinerjag jKuantitas Kualitas

InpEf put/

ffort

Seberapa banyak Seberapa baikSeberapa banyak (biasanya #)

Seberapa baik (biasanya %)O

uEf utput/ ffect



InEf nput/ ffort Effort (Apa yang digunakan)

OuE utput/

Effect Effect (Apa yang akan dihasilkan)



InpuEffo Berapa banyak Berapa baik pelayanan ut/

fort pelayanan disediakan? disediakan?

Outp

Effe

Berapa banyak efek/perubahan

Apa kualitas efek/perubahan yangput/

ect efek/perubahan dihasilkan?

efek/perubahan yang dihasilkan?


Tidak Semua Pengukuran Kinerja Sebanding!

Kuantitas KualitasInput/ Sederhana Ke 2Effort

Sederhana Ke 2

tO

uEf Lengkap/utput/ ffect Ke 3

Lengkap/Paling tepat


Contoh: Sepak BolapKuantitas Kualitas

Input/ # Pertandingan yang

• Gol, • Tembakan ke / Effor

# Pertandingan yang dimainkan gawang per gol,

• Tangkapan per t di

rt pertandingan

OE

# P di Persentase

Output/

Effect

# Pertandingan yang dimenangkan

Persentase pertandingan yang

dimenangkan


dimenangkan

Sektor Pemerintah

Kuantitas Kualitas

Yang dikerjakan Sebaik apa dikerjakan

Inp

# klien/konsumen yang dilayani

# kegiatan (berdasarkan

% ukuran umumMis: rasio klien staf, rasio beban kerja, tingkat pergantian staf kepuasan kerja % staf terlatih %

put/ Effor

# kegiatan (berdasarkan jenis kegiatan)

pergantian staf, kepuasan kerja, % staf terlatih, % kepuasan konsumen, % klien dilayani dalam bahasa daerah, keamanan kerja, dll.% ukuran kegiatanrt % ukuran kegiatanMis: % tindakan tepat waktu, % klien menerima seluruh pelayanan, % tindakan benar dan lengkap, % tindakan memenuhi standar dlltindakan memenuhi standar, dll.

Outp

Apakah kondisi membaik?

# ketrampilan/pengetahuan % ketrampilan/pengetahuanput/ Effec

p p g# sikap# perilaku

p p g% sikap% perilaku


ct # Kondisi % Kondisi

Pengukuran Input # tenaga # orang yang berhak atas pelayanan# orang yang berhak atas pelayanan # ton aspal yang diterima # kartu perpustakaan yang dikeluarkanp p y g # permohonan ijin yang diterima # permintaan brosur # presentasi yang dilakukan # jam kerja Rasio tenaga ahli Rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk yang

dilayani


dilayani

Pengukuran OutputPengukuran Output Panjang jalan yang dihotmix # keluhan yang diterima # permohonan yang diijinkan # pe o o a ya g d j a # perijinan yang dikeluarkan # ton material yang didistribusikan # ton material yang didistribusikan # inspeksi yang dilakukan

# h di # orang yang hadir


Pengukuran OutcomePengukuran Outcome Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintasPersentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas Persen kenaikan badan usaha baru Jumlah usaha yang mematuhi peraturanJumlah usaha yang mematuhi peraturan Persen pengurangan siswa yang putus sekolah Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat


Pengukuran ManfaatPengukuran Manfaat % kenaikan lapangan kerja % penurunan tingkat penyakit TBC Penurunan tingkat kriminalitasg Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas


Pengukuran DampakPengukuran Dampak % k ik d t k it k t % kenaikan pendapatan perkapita masyarakat Peningkatan cadangan pangan daerah Penurunan tingkat kemiskinan Penurunan tingkat kematian


Jenis PengukuranJenis Pengukuran

Efisiensi atau Produktivitas Hubungan antara output dan input Jumlah kegiatan yang diselesaikan dalam waktu

tertentu


Pengukuran EfisiensiO t t/I tOutput/Input # klien yang dilayani terhadap # petugas # permohonan yang diijinkan terhadap # permohonan

yang diterima # b di hi t h d j l h i t # brosur yang dipenuhi terhadap jumlah permintaan

Output/Waktu Waktu yang dibutuhan utk memproses permohonan Waktu yang dibutuhkan utk memenuhi permintaan

i f iinformasi Waktu yang dibutuhkan utk menanggapi keluhan


Pengukuran EfisiensiOutput/Biaya Biaya per inspeksiy p p Biaya per peserta atau konsumen Biaya proses per order pembelianBiaya proses per order pembelianOutcome/Biaya Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian

barang Biaya per penurunan tingkat kesalahan laporanBiaya per penurunan tingkat kesalahan laporan Biaya per kenaikan perijinan sesuai dengan peraturan


Kriteria Pengukuran yang Baikg y g Manfaat Ketersediaan data Validitas Kejelasan ReliabilitasReliabilitas Dapat dikendalikan Biaya Biaya Dapat dibandingkan


PentingPenting……!!PentingPenting……!! Outcome dikaitkan dengan sasaran Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan misi Kembangkan indikator yang berkaitan, bersama dengan g y g , g

Kepala Dinas/Bagian dan Staf Perbarui indikator jika ada perbaikan data dan

b hperubahan sasaran


Terima Kasih
