Lakip kab pakpak bharat

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa berupaya menyelenggarakan

pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki. Salah satu prinsip dasar yang dikembangkan dalam

kerangka itu adalah perwujudan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

strategis melalui alat pertanggungjawaban yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyajikan

berbagai keberhasilan atau capaian strategis Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan

beberapa hal yang perlu mendapat pembenahan pada tahun berikutnya. Berbagai

capaian strategis, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Seluruh program kerja Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat pada dasarnya disusun dan dilaksanakan berdasarkan tujuan,

sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, Rencana Strategis Tahun

2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, Penetapan Kinerja Tahun

2013 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pada Tahun 2013, terdapat 34 sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang

tertuang dalam RPJMD. Sasaran tersebut diukur melalui 63 indikator kinerja sasaran

yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Beberapa kendala yang perlu mendapat pembenahan pada Tahun anggaran

berikutnya antara lain belum akuratnya perencanaan program dan kegiatan, masih

kurangnya kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang belum

memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun anggaran 2014 Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat akan mengefektifkan sistem perencanaan, meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia aparatur dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas

sarana dan prasarana.

Beberapa langkah penataan dan pembenahan yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat antara lain adalah :

1. Penataan keorganisasian dengan tetap mengacu kepada peraturan

perundang-undangan yang ada;

2. Penajaman sistem pelayanan yang lebih fasilitatif dengan melihat aspirasi

masyarakat yang berkembang;

3. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

pelayanan terdekat dengan masyarakat agar lebih mampu menyerap aspirasi

masyarakat;

4. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur;

5. Menata dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang

mendukung sektor pertanian;

6. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang masih terbuka

dan menjadi lahan olahan dengan kemudahan sertifikasi tanah dan

pemberian bantuan berupa bibit, kompos maupun obat-obatan pertanian;

7. Pemberdayaan masyarakat dengan memandirikan masyarakat melalui

penciptaan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi daya yang

dimilikinya.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 390.450.182.776,84 (tiga ratus sembilan

puluh milyar empat ratus lima puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus

tujuh puluh enam ribu koma delapan puluh empat rupiah) atau (98,84%) dari target

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 395.015.974.234,00 (tiga ratus

sembilan puluh lima milyar lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua

ratus tiga puluh empat rupiah).

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 1.2. Bidang Kewenangan .................................................................................................... 3 1.3. Gambaran Umum Kabupaten .................................................................................. 4 1.4. Struktur Organisasi ....................................................................................................... 6 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ...................................................................... 8 1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP ................................................................ 9 1.7. Sistematika Penyusunan LAKIP ................................................................................ 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 11

2.1. Rencana Strategis ......................................................................................................... 11 2.2. Visi dan Misi Kabupaten Pakpak Bharat ............................................................... 12 2.3. Tujuan dan Sasaran ...................................................................................................... 19 2.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2013 ...................................................................... 24 2.5. Perencanaan Perekonomian Daerah ...................................................................... 26 2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ................................................................................ 29 2.7. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) ................................................................................ 30

BAB III AKUNTABILITA SKINERJA ...................................................................... 31

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................................. 31 3.2. Capaian Indikator Makro ............................................................................................ 32 3.3. Pengukuran Kinerja ...................................................................................................... 40 3.4. Capaian Kinerja Pemerintah Kab. Pakpak Bharat Tahun 2013 ...................... 41 3.5. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .................................................................... 70 3.6. Evaluasi Pencapaian Sasaran .................................................................................... 103 3.7. Analisis Capaian

Keuangan……………………………………………………………………...106 3.5.1. Pendapatan Daerah ........................................................................................ 106 3.5.2. Belanja Daerah .................................................................................................. 107 3.5.3. Pembiayaan ........................................................................................................ 108

3.8. Capaian Prestasi dan Penghargaan ........................................................................ 111

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 112

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi

instansi yang bersangkutan.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas,

LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Perwujudan

akuntabilitas memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga

pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen

Perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi

mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran

disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi laporan

kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dari Kepala Daerah kepada Presiden,

telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan

pelaksanaan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeloaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrai

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012

dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013;

10. Peraturan daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2010 - 2015;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

2012.

1.2. Bidang Kewenangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang juga telah dijabarkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terdiri atas 26 (dua puluh

enam) Urusan wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan yaitu :

A. URUSAN WAJIB

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Lingkungan hidup;

4. Pekerjaan umum;

5. Penataan ruang;

6. Perencanaan pembangunan;

7. Perumahan;

8. Kepemudaan dan olahraga;

9. Penanaman modal;

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

11. Kependudukan dan catatan sipil;

12. Ketenagakerjaan;

13. Ketahanan pangan;

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

16. Perhubungan;

17. Komunikasi dan informatika;

18. Pertanahan;

19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

22. Sosial;

23. Kebudayaan;

24. Statistik;

25. Kearsipan;

26. Perpustakaan.

B. URUSAN PILIHAN :

1. Perikanan;

2. Pertanian;

3. Kehutanan;

4. Energi dan sumber daya mineral;

5. Pariwisata;

6. Industri;

7. Perdagangan;

8. Ketransmigrasian.

1.3. Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat

Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor

09 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten

Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Pakpak Bharat

terletak pada koordinat 2ᴼ - 3ᴼ Lintang Utara dan 96ᴼ - 98ᴼ Bujur Timur dengan

Luas Wilayah 121.830 ha atau 1.218,30 km2 dan jumlah penduduk pada saat ini

adalah 41.492 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan.

Batas wilayah administratif Kabupaten Pakpak Bharat adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Dairi;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Humbang

Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan

dan Kabupaten Dairi;

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Subulussalam dan

Kabupaten Aceh Singkil.

Secara Topografi dan kemiringan lereng, daerah ini umumnya berada

pada ketinggian rata – rata antara 250 m – 1400 m di atas permukaan laut.

Menurut keadaan lereng atau kemiringan tanah, wilayah yang memiliki

kemiringan datar (0 – 15 %) adalah sekitar 6.396 ha, berombak (8 – 15%) sekitar

3.348 ha, bergelombang (15 – 25%) sekitar 21.619 ha dan curam sampai terjal

(25% ke atas) sekitar 90.467 ha.

Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sangat cocok untuk usaha pertanian

tanaman pangan seperti padi, palawija, hortikultura demikian juga tanaman

perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, gambir, nilam, kemeyan dan jenis

komoditi lainnya. Wilayah ini juga cocok untuk pengembangan usaha – usaha

subsektor peternakan seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan subsektor

perikanan seperti pengembangan ikan air tawar.

Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya beriklim tropis dimana terdapat

2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara berkisar 18ᴼC -

28ᴼC dengan udara sejuk yang dipengaruhi oleh iklim pengunungan, dengan

rata – rata curah hujan sebesar 2270 mm/tahun dengan 159 hari hujan/tahun.

Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2013 tercatat

sebanyak 51.067 jiwa. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat

Menurut Kecamatan Tahun 2013

No Kecamatan Laki-Laki

(Jiwa) Perempuan

(Jiwa) Jumlah (Jiwa)

1 Salak 4598 4626 9224 2 Sitellu Tali Urang Jehe 5868 5858 11726 3 Pagindar 869 754 1623 4 Sitellu Tali Urang Julu 2168 2083 4251

5 Pergetteng-Getteng Sengkut

2273 2270 4543

6 Kerajaan 5071 5181 10252 7 Tinada 2452 2379 4831 8 Siempat Rube 2354 2263 4617

Total 25653 25414 51067 Sumber: Dinas Duk & Catpil Kab. Pakpak Bharat

1.4. Struktur Organisasi

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Peraturan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, terdiri

dari :

1). Sekretariat Daerah, terdiri atas 2 Asisten dan 8 (delapan) bagian yaitu :

1.1. Asisten Pemerintahan terdiri dari :

a. Bagian Tata Pemerintahan;

b. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;

c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

d. Bagian Kesbang dan Linmas;

1.2. Asisten Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Bagian Umum;

b. Bagian Hubungan Masyarakat;

c. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2). Sekretariat DPRD


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 05 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan;

2) Dinas Kesehatan;

3) Dinas Pekerjaan Umum;

4) Dinas Pertanian dan Perkebunan;

5) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

9) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan

Kebersihan;

10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.


Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak , terdiri dari :

1) Inspektorat;

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

4) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

5) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;

6) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

7) Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal;

8) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).


Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, yang terdiri dari, yaitu :

1) Kecamatan Salak;

2) Kecamatan Kerajaan;

3) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;

4) Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut;

5) Kecamatan Pagindar;

6) Kecamatan Tinada;

7) Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;

8) Kecamatan Siempat Rube.


Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat.

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) yang

merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pengaturan rincian tugas pokok dan fungsi masing – masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Masing – masing Jabatan pada Sekretariat DPRD dan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;


Pokok dan Fungsi Masing – masing Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat;


Pokok dan Fungsi Masing – masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat;


Pokok dan Fungsi Masing – masing Jabatan pada Kecamatan Kabupaten

Pakpak Bharat;

5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Staf Ahli Bupati di Kabupaten Pakpak Bharat;

6. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Masing – masing Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Adapun maksud penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini adalah untuk

memenuhi ketentuan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi pencapaian

sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja

dan dokumen perencanaan dengan menyajikan data sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;

c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;

d. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun yang

sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-

pihak yang memberi amanah/mandate sebagai media

pertanggungjawaban Kinerja kepada Publik;

b. Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang

telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya

c. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan periode yang akan datang;

1.7. Sistematika Penyusunan LAKIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini dibagi dalam

4 (empat) Bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mengutarakan tentang Latar Belakang, Bidang Kewenangan,

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat,

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP, dan Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini mengutarakan tentang Rencana Strategis, Visi dan Misi Kabupaten Pakpak

Bharat, Tujuan dan Sasaran, Prioritas Pembangunan Tahun 2013, Perencanaan

Perekonomian Daerah dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini mengutarakan tentang Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator

Makro, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat Tahun 2013, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja, Evaluasi Pencapaian

Sasaran, Analisis Capaian Keuangan, dan Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bab IV : Penutup

Bab ini mengutarakan tentang Tinjauan Umum Sekaligus Kesimpulan LAKIP

Tahun 2013.

Lampiran – Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 Tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu

rencana strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan

kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis dimaksud telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2010 - 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2010 - 2015 merupakan Dokumen perencanaan yang

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan Daerah

selama kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-

isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana

pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dijabarkan oleh

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahunan memuat sasaran

strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja sasaran strategis yang

menjadi alat ukur kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 -

2015. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat

pada lampiran I.

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Pakpak Bharat

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi

Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten

dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi

dalam kurun waktu 5 Tahun dengan mempertimbangkan modal dasar yang

dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 - 2015

sesuai RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 - 2015 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG

SEJAHTERA SERTA KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL YANG BERFOKUS

KEPADA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA

KESEHATAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN

AGAMA”.

Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Mewujudkan percepatan peningkatan pendapatan perkapita

masyarakat melalui pengembangan pertanian tanaman pangan/holtikultura,

perkebunan, perikanan dan peternakan yang berbasis pengelolaan sumber

daya alam yang dimiliki melalui penyediaan sarana dan prasarana atau

infrastruktur serta dukungan permodalan sehingga mampu menunjang

kegiatan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang

layak dan merata. Sektor-sektor pendukung lainnya khususnya dalam bidang

perdagangan dan industri menjadi penyokong utama, sehingga hasil-hasil

produksi dari sektor utama dapat dipasarkan, diolah dan diproduksi di

daerah ini. Menumbuhkan kekuatan ekonomi kerakyatan dengan dukungan

penuh dari pemerintah baik berupa bimbingan, penguatan etos kerja bahkan

bantuan permodalan dalam berbagai bentuk merupakan tanggung jawab

yang mutlak dipenuhi. Dengan demikian keinginan mewujudkan masyarakat

yang sejahtera dapat segera dicapai secara signifikan.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kreatif dan Fasilitatif

Sumber daya manusia dilingkungan pemerintahan merupakan

penentu utama terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efesien.

Pemerintahan yang bersih dan efisien akan menciptakan lingkungan yang

memungkinkan usaha masyarakat tumbuh dan berkembang serta

mendorong investor menanamkan investasinya. Untuk itu, aparatur yang

tersedia akan dididik dan dikembangkan agar memiliki wawasan

kewirausahaan dan mampu menjaga profesionalitasnya dalam bekerja sesuai

dengan bidang dan jabatannya. Mendorong dan meningkatkan kualitas serta

system pembinaan aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak saja

bersih dan bebas dari KKN, melainkan juga semakin professional dan

fasilitatif. Rasio aparatur dengan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat

yang mungkin belum terpenuhi secara ideal akan diatasi dengan

peningkatan kwalitasnya dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan

untuk menduduki jabatan yang ada dalam struktur organisasi pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat. Distribusi PNS akan lebih besar pada sector

pelayanan public yang mendukung terpenuhinya persyarakatan bagi tujuan

pembangunan yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Menanamkan kesadaran terhadap aparat pemerintahan akan

perannya sebagai abdi masyarakat dengan menjalankan fungsi sebagai

“Sikadang Njandi” sehingga dapat memenuhi pelayanan yang prima

terhadap masyarakat khususnya di sector yang bersentuhan langsung

dengan publik menjadi salah satu perhatian utama.

Mewujudkan perilaku aparat agar lebih bersifat melayani dan bukan

dilayani. Dengan demikian maka roda perekonomian masyarakat dan

aktivitas pembangunan lainnya dapat lebih bergairah dan terdorong kearah

peningkatan dan kemajuan warganya.

3. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkwalitas baik melalui

peningkatan kwalitas pendidikan formal maupun pengembangan pendidikan

non formal sehingga diperoleh generasi yang berpendidikan yang lebih

tinggi serta masyarakat yang semakin terampil, kreatif, inovatif dan produktif

serta terbangunnya etos kerja yang tinggi dan professional.

Peningkatan kemampuan tenaga pendidik menjadi strategis karena

akan dapat menghasilkan anak didik yang berkwalitas. Selain itu, anggaran

beasiswa akan diperbesar dengan proporsional yang bertujuan agar dapat

memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat yang

kemampuan keuangannya sangat terbatas agar dapat melanjutkan dan

mengecap pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Program ini

diharapkan dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang nantinya akan dengan

semangat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan keluarga. Eskalasi

tingkat partisipasi pendidikan yang terus meningkat akan berpengaruh

terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

4. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada

umumnya, merupakan salah satu faktor yang menjadi akselator perwujudan

masyarakat yang sejahtera. Pemberian pelayanan kesehatan gratis dengan

memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali

adalah wujud nyata pelayanan kepada masyarakat secara utuh. Pelayanan

masyarakat dibidang kesehatan ini juga harus ditunjang dengan ketersediaan

tenaga medis dan prasarana pendukung yang berkualitas yang berorientasi

kepada peningkatan kesehatan masyarakat.

5. Memantapkan Tata Hubungan yang Dinamis dengan Pemerintah Atasan dan Kerjasama Saling Menguntungkan dalam Peningkatan Aksesibilitas dengan Daerah Lain Khususnya yang Berbatasan Langsung

Memantapkan hubungan yang dinamis dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan dalam rangka pengembangan kerja

sama saling menguntungkan dan komplementer antara Kabupaten Pakpak

Bharat dengan Kabupaten/kota lain dalam pemanfaatan dan pengembangan

sumber daya pembangunan. Memanfaatkan seluas-luasnya posisi strategis

dengan membuka seluruh akses yang potensial ke seluruh daerah

kabupaten/kota yang berbatasan secara langsung dengan kabupaten Pakpak

Bharat. Beragam efek yang dapat diperoleh dengan kebijakan ini. Seperti

lancarnya arus barang dan jasa yang keluar dan masuk ke/dari kabupaten

Pakpak Bharat. Beragam efek yang dapat diperoleh dengan kebijakan ini,

seperti lancarnya arus barang dan jasa yang keluar masuk ke/dari Kabupaten

Pakpak Bharat yang secara langsung maupun tidak langsung akan membuka

semua cakrawala bagi masyarakat. Interaksi masyarakat dengan dunia luar

akan memberikan unsur pendidikan yang sangat tinggi maknanya sehingga

secara alami akan membentuk jiwa dan karakter masyarakat yang kuat dan

berdaya saing tinggi.

6. Meningkatkan Iklim Keterbukaan dan Partisipatif dalam Sistem Sosial dan Birokrasi

Kebijakan dan program pemerintah akan diupayakan lebih

transparan, mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang dan

memberikan ruang partisipasi yang semakin luas. Dengan kondisi demikian

program yang dijalankan pemerintah akan diterima dan didukung

sepenuhnya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintahnya menjadi faktor vital dalam berjalannya roda pemerintahan

dengan segala program kerjanya sehingga akan tercipta iklim yang kondusif,

hubungan sinergitas yang harmonis pemerintah dan masyarakat, serta antar

kelompok dalam masyarakat. Dengan itu maka pembangkitan partisipasi

diharapkan dapat tercipta.

7. Meningkatkan Sinergitas Para Pihak dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kesadaran bersama akan ketertinggalan masyarakat Pakpak Bharat

diberbagai sector, membutuhkan komitmen bersama untuk dientaskan.

Sinergitas antar pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama sehingga

setiap program pemberdayaan masyarakat menjadi semakin aplikatif dan

akomodatif mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kelompok,

perorangan maupun organisasi local khususnya yang berpijak pada budaya

dan kearifan local Pakpak ikut bersinergi dan dikuatkan sehingga mampu

memposisikan diri sebagai modal pembangunan. Menempatkan masyarakat

sebagai subjek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan,

selain menjadi objek dalam proses pembangunan daerah.

8. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Menguatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Pembangunan yang adil dan merata diwujudkan dengan

pemberdayaan perempuan dan kelembagaan perempuan sebagai salah satu

tulang punggung perekonomian dan moralitas keluarga dalam masyarakat.

Kelembagaan perempuan mendapat perhatian yang cukup secara

proporsional dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,

menumbuhkembangkan peranan perempuan, penguatan permodalan dan

melibatkan perempuan serta lembaga perempuan dalam proses perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan.

9. Mewujudkan Komitmen Bersama dalam Penegakan Hukum Secara Konsisten dan Konsekuen

Mendorong penegakan hokum yang konsisten baik dari pemimpin,

pemerintah maupun masyarakat guna mewujudkan rasa aman termasuk

upaya pemberantasan KKN. Keamanan dan kenyamanan dalam interaksi

social, iklim berusaha dan partisipasi social lainnya merupakan landasan

utama dalam gerak roda pembangunan masyarakat. Setiap program

khususnya yang terkait langsung dengan publik memerlukan Pakta

Intergritas dari masing-masing pengelola program pemerintah. Hal ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya praktek KKN yang merugikan dalam

setiap langkah kepemerintahan. Perwujudan good government dan good

governance harus diaplikasikan oleh aparat pemerintah dan masyarakat

setiap saat pada setiap program pembangunan.

10. Mengembangkan Hubungan yang Dinamis dengan Masyarakat Perantau

Masyarakat perantau yang berasal dari Pakpak Bharat adalah bagian

atau komponen yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan program

pembangunan menuju masyarakat yang Nduma. Akomodasi partisipasi

perantau baik dalam upaya membangun mentalitas pembangunan yang baik

ditengah masyarakat maupun sebagai salah satu donator dalam mendukung

kegiatan pembangunan akan dibangun melalui hubungan yang dinamis baik

antar pemerintah dengan perantau maupun masyarakat Pakpak Bharat

dengan perantau.

Hubungan yang dinamis semacam ini belum pernah tercapai,

diakibatkan oleh stagnasi komunikasi yang terjadi selama ini. Sebagai bagian

integral dari masyarakat Pakpak Bharat, masyarakat perantau harus

ditempatkan pada posisi strategis, sehingga setiap permasalahan yang

timbul ditengah masyarakat dapat dikomunikasikan secara terintegrasi baik

pemerintah, masyarakat kabupaten maupun yang ada diperantauan.

Hubungan yang saling mendukung dengan masukan dan kritik konstruktif

dari masyarakat perantau juga diharapkan menjadi media pengontrol yang

efektif terhadap pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu, modal

wawasan yang lebih luas akan dimanfaatkan sebagai alat penting dalam

membangun etos kerja yang baik. Media cetak yang diterbitkan oleh

komunitas Pakpak di perantauan diharapkan juga mampu menjadi alat

perekat dengan membangun komunikasi yang dinamis melalui tulisan.

11. Menjadikan Budaya Pakpak sebagai Landasan dalam Kebijakan Publik

Budaya, adat istiadat dan kearifan local yang memiliki nilai-nilai luhur

perlu terus dikembangkan, dilestarikan dan diaktualisasikan sebagai salah

satu modal pembangunan. Program dan kebijakan pemerintah sekuat daya

perlu dilandaskan pada akar budaya yang berkembang di tengah-tengah

masyarakat. Selain itu sasaran pembangunan yakni terwujudnya masyarakat

yang sejahtera haruslah tetap beradab dan berbudaya. Pluralisme lokal kita

selama ini belum terakomodasi dengan baik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, oleh karena itu dituntut kemampuan untuk memanfaatkan

kearifan local, inisiatif dan kretifitas lokal dalam penyusunan kebijakan local

terutama untuk pemanfaatan daerah. Kelembagaan budaya dan adat perlu

diperkuat agar mampu memiliki kontribusi dalam kebijakan pemerintah.

Menjadi mahkamah adat, sebagai mitra komunikasi dan “Zikarah” dari

pemerintah sebelum ada dan sesudah dikeluarkannya kebijakan yang

berhubungan dengan publik, sehingga dapat terwujud satu kerangka

kebijakan yang mengakar pada kultur masyarakat. Kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta derasnya arus informasi yang mengglobal

akan dapat disaring sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Pakpak.

Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat modern yang

berbudaya.

12. Melakukan tindakan nyata yang kreatif dan inovatif didalam menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan serta memperluas pajak dan retribusi sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi salah satu sasaran pokok dalam

pemerintahan. Kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan yang

dananya berasal dari PAD menjadi penilaian utama pemerintah pusat

terhadap kapasitas pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan yang

lebih luas bagi pemerintah daerah dengan spirit kewirausahaan melakukan

berbagai upaya kreatif di berbagai sektor yang menghasilkan peningkatan

penerimaan daerah, sehingga ketergantungan yang tinggi terhadap dana

yang berasal dari pemerintah pusat semakin berkurang.

Peninjauan tarif pajak dan retribusi agar lebih menarik bagi

masyarakat akan dilakukan dengan filosofi sederhana yaitu murah dan

banyak jauh lebih baik dari pada mahal tetapi sedikit, serta melakukan

terobosan baru dalam mengawasi pungutan pajak dan retribusi pada

masyarakat serta menggali potensi sumber PAD lainnya yang selama ini

masih belum disentuh oleh pemerintah.

Seluruh misi diatas dapat diringkas menjadi tiga misi utama yakni :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan fasilitatif;

2. Peningkatan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberdayaaan

ekonomi rakyat;

3. Mewujudkan masyarakat sejahtera didukung oleh komitmen bersama

dalam penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD maka

dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2010-2015

sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan fasilitatif, tujuan yang

akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. Penataan keorganisasian dengan tetap mengacu kepada peraturan

perudang-undangan yang ada;

b. Peningkatan kualitas aparatur melalui tugas belajar, pendidikan dan

latihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) berjenjang dan

berkesinambungan baik dengan mengirimkan aparat keluar daerah

maupun penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pakpak Bharat;

c. Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penambahan penghasilan

berupa tunjangan kerja berdasarkan volume dan prestasi kerja;

d. Penajaman sistem pelayanan yang lebih fasilitatif dengan melihat aspirasi

masyarakat yang berkembang;

e. Pembangunan mentalitas selaku abdi masyarakat yang lebih bersifat

melayani baik melalui peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan

tugas maupun apresiasi terhadap prestasi kerjanya dengan pemberian

penghargaan;

f. Menciptakan kenyamanan dalam bekerja baik lewat penataan kantor dan

sarana fisik lainnya maupun garansi penghargaan terhadap aparat yang

berprestasi serta menghindari sejauh mungkin mutasi dan rotasi jabatan

dalam rangka pendek dan tidak proporsional;

g. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

pelayanan terdekat dengan masyarakat agar lebih mampu menyerap

aspirasi masyarakat;

h. Menyusun penilaian yang lebih rasional dalam penerapan pendekatan

reward dan punishment serta menjaga sistem mobilitas (mutasi) baik

secara horizontal maupun vertikal.

2. Dalam rangka peningkatan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberdayaan

ekonomi rakyat, maka tujuan yang akan dicapai adalah :

a. Mengadakan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi maupun

lembaga representatif lainnya yang menumbuhkembangkan etos kerja,

profesionalitas kerja masyarakat dan menggali sumber pendapatan yang

sesuai dengan kondisi lokal guna mempercepat pertumbuhan

perekonomian masyarakat;

b. Menumbuhkembangkan kegiatan pertanian yang berbasis budaya semisal,

kemenyan, gambir, kopi, nilam dan lain-lain dengan upaya menjadikannya

sebagai produk unggulan daerah yang mampu bersaing dipasaran lokal,

nasional maupun internasional;

c. Menata dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang

mendukung sektor pertanian agar lebih kreatif dan dapat memutuskan

mata rantai perdagangan yang seringkali mengakibatkan high cost

economic;

d. Mengupayakan perluasan lahan pertanian khususnya persawahan dalam

rangka menindaklanjuti pembangunan irigasi yang telah menelan milyaran

rupiah, juga meningkatkan produksi padi guna mewujudkan Pakpak Bharat

sebagai swasembada beras;

e. Meneruskan pembangunan sarana infrasuktur yang mendukung usaha

pertanian khususnya ke lokasi-lokasi yang potensial;

f. Mengupayakan tersedianya permodalan masyarakat dengan

menindaklanjuti kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) yang sudah

berlangsung untuk mendukung permodalan masyarakat baik disektor

pertanian maupun dibidang ekonomi kerakyatan lainnya;

g. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang masih

terbuka dan menjadi lahan olahan dengan kemudahan sertifikasi tanah

dan pemberian bantuan berupa bibit, kompos maupun obat-obatan

pertanian;

h. Pemberdayaan masyarakat dengan semakin memandirikan masyarakat

memalui penciptaan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi

daya yang dimilikinya, memperkuat potensi yang dimiliki melalui

pemberian bantuan dana, pembangunan sarana, penelusuran pemasaran

hasil produksi masyarakat dan pembukaan akses kepada berbagai peluang

yang ada.

3. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera didukung oleh

komitmen bersama dalam penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen,

maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan terciptanya aturan hukum yang mengatur pelaksanaan

program pemerintah baik itu peraturan daerah tentang trasnparansi dan

akuntabel, kemudahan mengakses informasi pembangunan dan kebijakan

pemerintah maupun peraturan yang lebih efektif terhadap kegiatan

pelayanan publik semisal pelayanan perijinan;

b. Pembuatan pakta integritas dalam setiap gerak dan laju pembangunan dari

aparat pengelola perijinan;

c. Mengefektifkan reward dan punishment terhadap aparat pemerintah dan

melakukan tindakan yang merugikan dan pelanggaran hukum administratif;

d. Mendukung aparat hukum dalam melakukan penyelidikan dan penegak

hukum lainnya terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan

oleh aparat pemerintah disemua level tingkatan.

Sesuai dengan tujuan pada pelaksanaan misi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2013 maka diuraikan sasaran strategis yang akan dicapai

pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui pengembangan

pertanian tanaman pangan/hortikultura, perkebunan, perikanan dan

peternakan;

2. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam

pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing;

3. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;

4. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi

informasi;

5. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;

6. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;

7. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;

8. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

ditujukan pada APK dan APM;

9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan nonformal;

10. Meningkatnya lulusan yang dapat terserap pasar kerja;

11. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik;

12. Menurunkan angka putus sekolah;

13. Meningkatkan ketersediaan obat esensial dan generik di Puskesmas;

14. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;

15. Meningkatkan pelayanan Rumah Sakit (RSUD);

16. Meningkatkan status gizi masyarakat dan penanganan penyakit menular;

17. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;

18. Memanfaatkan seluas-luasnya posisi strategis dengan membuka seluruh

akses yang potensial ke seluruh kabupaten/kota yang berbatasan secara

langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat;

19. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan

cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

20. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara;

21. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik;

22. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

23. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;

24. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan

pembangunan;

25. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;

26. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan;

27. Meningkatnya peran serta lembaga perempuan dalam proses perencanaan

dan pembangunan;

28. Meningkatnya Pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;

29. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur serta

masyarakat;

30. Tertatanya produk perundang-undangan daerah yang efektif dan taat azas;

31. Meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;

32. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian budaya daerah;

33. Meningkatkan daya tarik seni dan budaya daerah;

34. Meningkatkan serta memperluas pajak dan retribusi sebagai pendapatan

asli daerah (PAD).

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat berupaya menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik –

baiknya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mengacu

pada motto daerah yang sangat luhur yakni “Bage Ate Rejeki, Bage Tennah

Sodip” yang bermakna bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan (pembangunan)

masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat berupaya mengembangkan keselarasan

antara hati dan jiwa. Sejalan dengan itu ditetapkan pula Tema Pembangunan

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 yaitu “Bekerja Keras, Cerdas serta Ikhlas

Bersama Rakyat dalam Pembangunan Perekonomian dan Peningkatan

Prestasi Menuju Kininduma”. Tema pembangunan ini menjadi rujukan stake

holder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada semua tingkatan

untuk mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

2.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2013

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak

Bharat tahun 2010-2015, berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus

dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2013, sehingga prioritas dan sasaran

pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013 ditetapkan sebagai

berikut:

1. Peningkatan Mutu dan aksesibilitas Pendidikan bagi masyarakat

Difokuskan pada meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan

kualitas tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan

penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun (Wajar Dikdas 12

Tahun). Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi

3 RPJMD (Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Pendidikan Masyarakat).

2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan.

Difokuskan pada peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan

sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat. Disamping itu,

prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD

(Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat)

3. Peningkatan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah.

Difokuskan pada Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan

berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

penurunan angka kemiskinan melalui prinsip masyarakat bekerja. Disamping

itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD

(Mewujudkan Percepatan Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan

Masyarakat) dan misi 8 RPJMD (Meningkatkan Kualitas Hidup Dan

Menguatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan)

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

Difokuskan pada pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan,

sumberdaya air dan irigasi serta permukiman. Disamping itu, prioritas ini

juga untuk mendukung keberhasilan misi 5 (Memantapkan Tata Hubungan

Yang Dinamis Dengan Pemerintah Atasan Dan Kerjasama Saling

Menguntungkan Dalam Peningkatan Aksesibilitas Dengan Daerah Lain

Khususnya Yang Berbatasan Langsung)

5. Pengembangan Budaya Daerah dan Destinasi Wisata

Difokuskan pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai

tradisional, sejarah, kepurbakalaan termasuk memelihara bahasa, aksara dan

sastra daerah dan melestarikan seni serta pemanfaatan teknologi informasi

untuk mengenalkan budaya daerah secara global. Disamping itu, prioritas ini

juga untuk mendukung keberhasilan misi 11 RPJMD (Menjadikan Budaya

Pakpak sebagai Landasan Dalam Kebijakan Publik) dan misi 10

(Meningkatkan Hubungan yang Dinamis dengan Masyarakat Pakpak

Perantau).

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik;

Difokuskan pada mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan

akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD

yang lebih baik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2

RPJMD (Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Kreatif Dan Fasilitatif)

dan misi 9 (Mewujudkan Komitmen Bersama Dalam Penegakan Hukum

Secara Konsisten Dan Konsekuen), misi 6 (Meningkatan Iklim Keterbukaan

Dan Partisipatif Dalam Sistem Sosial Dan Birokrasi)

2.5. Perencanaan Perekonomian Daerah

Berdasarkan RJPMD Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2013 merupakan

tahap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandai

oleh meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, menurunnya

prosentase penduduk miskin, dan naiknya pendapatan per kapita masyarakat.

Dari momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah daerah

berharap dapat memanfaatkan momentum percepatan perekonomian ini dengan

memusatkan pada upaya perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkeadilan.

Selain itu, pemerintah daerah berpegang pada strategi pertumbuhan

ekonomi yang mendorong pertumbuhan (Pro Growth), memperluas kesempatan

kerja (Pro Job), menanggulangi kemiskinan (Pro Poor), dan merespon persoalan-

persoalan lingkungan (Pro Environtment). Hasil analisis indikator makro ekonomi

daerah dan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional serta Global, maka

langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan

melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil. Dilihat dari sisi

pengeluaran, dan investasi yang merupakan penggerak perekonomian perlu

didukung oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dari sisi

produksi, industri pengolahan perlu didorong melalui perbaikan manajemen,

peningkatan teknologi produksi, fasilitasi akses pasar dan permodalan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi

tahun 2013 diarahkan untuk meningkatkan income perkapita melalui

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan,

mengurangi pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam

rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan tersebut

pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif

masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013

berdasarkan target RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015 yaitu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui

pemantapan potensi dasar perekonomian rakyat. Kebijakan yang terkait dengan

pemantapan potensi dasar perekonomian rakyat adalah:

1. Mendorong berkembangnya investasi swasta yang mampu

memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya

mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang

ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif

bagi dunia usaha. Beberapa langkah yang ditempuh dalam

menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui

penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan

pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana

penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja

di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada

sumberdaya produktif.

2. Percepatan pembangunan prasarana dilakukan untuk mendukung

percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut

diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang

kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum,

perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga

ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran

investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar

wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

3. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah

Daerah berupaya mendorong peningkatan kemampuan perekonomian

daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatkan

keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin

terhadap pelayanan dasar melalui penerapan Jaminan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana PNPM.

Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya

peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa

untuk mewujudkan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan dan

bantuan bagi transportasi distribusi Raskin.

4. Dalam rangka pemerataan distribusi pendapatan maka didorong

percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan

keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pengembangan,

pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan

kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan

pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian

melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan

pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan,

peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi

usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas

cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat,

pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang

meliputi: agribisnis, dan pariwisata.

5. Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah

daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui penyediaan

bantuan untuk permodalan bergulir, fasilitasi dan pembinaan

manajemen usaha-usaha UMKM, dan mendorong perkembangan

sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang

tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

6. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana

yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan

melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan

serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah

dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil.

Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah

merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing wilayah.

Terkendalanya pengembangan daya saing wilayah yang berbasis potensi

unggulan lokal merupakan resultan dari lemahnya keterpaduan kebijakan.

Terkait dengan pengembangan wilayah, Kabupaten Pakpak Bharat

memiliki potensi yang relatif besar di sektor pertanian yaitu Tanaman Pangan

(Padi, Jagung, Ubi), Hortikultura (Jeruk, Nenas, dan Lebah madu) dan Tanaman

Perkebunan/keras (Gambir, Nilam, Kopi, Kelapa Sawi, Karet, Kemenyan dan

Bambu); dan peternakan (babi, kerbau, ambing, ayam, ikan). Selain itu di sektor

sekunder terdapat industri pengolahan yang ditandai dengan semakin

berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari

Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) pertanian, IKRT Kayu, IKRT Anyaman, dan

IKRT Kain/Tenun. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan konsep Pembangunan

Tahun 2013, telah kebijakan untuk pengurangan kemiskinan melalui

pengembangan kawasan ekonomi terpadu berbasis agribisnis dan potensi lokal

dengan konsep keterkaitan hulu hilir, sehingga dapat mengkaitkan antar sektor

antar wilayah. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk

unggulan wilayah serta mendorong terwujudnya koordinasi sinkronisasi

keterpaduan dan kerjasama antar sektor.

Pengembangan kawasan ekonomi terpadu berbasis potensi lokal dengan konsep

keterkaitan hulu hilir bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan berusaha,

memaksimalkan nilai tambah, tercapainya skala ekonomi, sinergitas program,

efisiensi dan efektivitas anggaran, meningkatkan ketahanan dan kemandirian

ekonomi serta menggerakkan perekonomian daerah.

2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan

dan punishment atau sanksi.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2013

adalah dapat dilihat pada Lampiran II.

2.7. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Salah satu variable penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tiap

tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

perkembangan atau pertumbuhan riil ekonomi, atau dapat menggambarkan

kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.

Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur

perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan

kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas

pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan

mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian.

Manfaat lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan

kekuatan ekonomi antar sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat dalam kurun waktu

sepuluh tahun terakhir relatif cukup fluktuatif dan mengalami pasang surut

meskipun pada tiga tahun terakhir ini relatif cukup terjaga pertumbuhannya. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat periode tahun 2010 adalah

6,77; Tahun 2011 5,98; Tahun 2012 6,02; dan untuk Tahun 2013 adalah 6,80

(angka sementara).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau

pimpinan kolektif suatu organisasi untuk menjawab secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak

yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas maupun pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya mewujudkan kewajiban

akuntabilitas dimaksud melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang dibuat sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2010 - 2015 maupun RKPD Tahun

2013. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah maka Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan

tergambar dari Tingkat Pencapaian Sasaran serta Tingkat Capaian pada Program

dan Kegiatan.

Gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tingkat pencapaian program

dan kegiatan dapat diketahui dengan membandingkan rencana kinerja dengan

realisasinya berdasarkan indikator yang ditetapkan. Kemudian atas hasil

pengukuran Pencapaian sasaran dan Tingkat Capaian Kinerja Program dan

Kegiatan tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah tertuang dalam dokumen

perencanaan.

Interprestasi atas pencapaian sasaran adalah dengan menggunakan skala

nilai sebagai berikut :

85 s.d <100 = Baik Sekali

70 s.d <85 = Baik

55 s.d <70 = Cukup

<55 = Kurang

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Capaian Indikator Makro

Tujuan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat telah ditetapkan dan

dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa

arah pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat telah disusun dalam suatu

kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya,

kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah

harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam

mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut

dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah yang akhirnya

bermuara terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2004-2012

Dari grafik diatas dapat diidentifikasi bahwa perubahan nilai IPM

Kabupaten Pakpak Bharat setiap tahunnya dari mulai Tahun 2008 hingga tahun

2012 mempunyai kecenderungan meningkat dan semakin membaik yang

ditunjukkan dengan trend positif, yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat

diharapkan juga lebih baik. Pada Tahun 2009 capaian IPM Kabupaten Pakpak

Bharat sebesar 70,36% dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 1,64 poin

menjadi sebesar 72% dengan peningkatan rata-rata tiap tahunnya sebesar 0,60

poin. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan seluruh indikator.

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja

pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian

dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang

perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian dari setiap indikator makro

tersebut merupakan akumulasi dan peran serta dari seluruh stakeholder

pembangunan yang meliputi : Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena

itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian

indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka piker kontribusi

kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga

gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh

pelaku pembangunan.

Gambaran singkat mengenai indikator makro Kabupaten Pakpak Bharat

dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Gambaran Singkat Indikator Makro Kabupaten Pakpak Bharat

No Indikator 2011 2012 2013

1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Jumlah penduduk (jiwa) b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP/ %) c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/ %) d. PDRB Per Kapita (Rp./Tahun) (Juta)

40.884 0,94 5,98 9,12

41.492 1,49 6,02

10,14

51.067

1,5* 6,80* 9,22*

2 Kesejahteraan Sosial a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1) Angka Harapan Hidup (AHH) 2) Angka Melek Huruf (AMH) 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

b. Kemiskinan 1) Jumlah penduduk miskin 2) Persentase penduduk miskin

c. Ratio Ketergantungan Penduduk

71,15 67,81 96,52 8,20

5.380 13,16 76,15

72

68,03 97,51 8,49

5.145 12,40 74,67

71,18*

- 99,31

12

4.676* 11,27* 73,19*

3 Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni (APM/Tahun)(%)

1) SD/MI 2) SMP/MTs 3) SMA/SMK

b. Angka Putus Sekolah (APS/Tahun)(%) 1) SD/MI 2) SMP/MTs 3) SMU/SMK

c. Angka Partisipasi Kasar (APK/Tahun)(%) 1) SD/MI 2) SMP/MTs 3) SMA/SMK

d. Angka Kelulusan (AL/Tahun)(%) 1) SD/MI 2) SMP/MTs 3) SMA/SMK

e. Angka Melanjutkan (AM/Tahun)

99,24 89,05 73,57

0,12 0,17 0,40

99,99 92,57 77,65

109,32 128,30 115,54

99,08 98,06 98,47

0,10

0 0

112 109 100

98,54 100 100

99,09 98,15 98,50

0 0

0,2

112 109 100

100 100 100

1) SD/MI ke SMP/MTs 2) SMP/MTs ke SMA/SMK

f. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

167,72 100

79,34

99,26 100

23,98

115,61 95.52 56,84

4 Kesehatan a. Angka Kematian Bayi / 1000 Kelahiran hidup b. Angka Kematian Ibu c. jumlah gizi buruk pada balita

36 20 8

20 0 6

- - -

5 Ketenagakerjaan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)

48,82 - -

6 Keuangan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Milyar) b. Dana Perimbangan (Milyar) c. Lain-lain Pendapatan yang Sah (Milyar) d. APBD (Milyar)

6,32

250,663 66,223

323,213

6,35

281,187 22,816

311,051

9,096

350,858 16,323 381,852

Sumber : BAPPEDA Kab. Pakpak Bharat

Berdasarkan tabel diatas tingkat rata-rata kesejahteraan penduduk

Kabupaten Pakpak Bharat masih rendah, dengan PDRB per kapita sebesar

844.582,49 rupiah per bulan pada tahun 2012.

Secara umum, komposisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Pakpak Bharat dapat dilihat pada Angka Harapan Hidup dimana pada tahun 2012

telah mencapai usia 68,03 tahun yang artinya masyarakat Pakpak Bharat memiliki

usia untuk hidup sampai 68,03 tahun, meningkat dari tahun 2010 sebesar 67,60

tahun. Angka Melek Huruf di tahun 2012 mencapai 97,51 persen atau meningkat

dibandingkan dari tahun 2010 sebesar 96,52 persen dan angka rata-rata lamanya

sekolah adalah 8,49 tahun di tahun 2012 meningkat dari tahun 2010 sebesar 8,20

tahun.

Begitu juga dalam kaitannya dengan Persentase Pertumbuhan Penduduk,

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mencapai rata-rata 1,80 %. kondisi

ini menciptakan dinamika pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan

meningkatnya usia kerja maupun angkatan kerja dan ke depan bermuara pada

timbulnya situasi tenaga kerja yang berlimpah dan bila tidak disertai dengan

pertumbuhan yang seimbang antara pertumbuhan yang non ekonomi (external

economy) akan menimbulkan kesenjangan kemiskinan (poverty gap).

Secara umum kondisi ekonomi Makro Kabupaten Pakpak Bharat dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Pakpak Bharat

Tahun 2010-2012

No Indikator Satuan Tahun

2010 2011 2012 Target 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PDRB ADHB Milyar 331,84 373,19 420,52 486,03

2 PDRB ADHK 2000 Milyar 164,87 174,74 185,26 197,43

3 PDRB Perkapita ADHB Juta 8,19 9,12 10,14 11,60

4 PDRB Perkapita ADHK 2000

Juta 4,07 4,27 4,46 4,48

5 Pertumbuhan Ekonomi

% 6,77 5,98 6,02 6,4

6 Penduduk Miskin % 13,81 13,16 12,40 11,80

7 IPM Point 70,80 71,15 72 72,38

Sumber : BAPPEDA Kab. Pakpak Bharat

Sesuai dengan Tabel 3.2, Besaran PDRB Kabupaten Pakpak Bharat atas

dasar harga berlaku tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan hal

terlihat pada tahun 2010 mencapai Rp. 331,84 miliar, dan pada tahun 2012

meningkat menjadi Rp. 420,52 miliar. PDRB Perkapita Pakpak Bharat selama tiga

tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tahun 2010 sebesar

Rp. 8,19 juta, dan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 10.14 juta rupiah.

Peningkatan pendapatan perkapita menggambarkan meningkatnya kemampuan

daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total produksi

barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam

kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan produksi barang dan jasa tersebut

terjadi, apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah

tersebut atau luar daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2004-2012

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat dalam kurun waktu 5

tahun terakhir ini relative cukup fluktuatif dan mengalami pasang surut meskipun

pada empat tahun terakhir ini cukup terjaga pertumbuhannya. Hal ini diduga

sebagai dampak kontraksi perekonomian nasional dan adanya krisis keuangan

internasioanl sehingga ikut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah.

Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat periode tahun

2008-2012 mencapai 6,09%. Untuk 2013 target pertumbuhan ekonomi adalah

sebesar 6,80 (angka sementara). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

diharapkan maka perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan kembali

gairah percepatan pertumbuhan ekonomi, guna mencapai keberhasilan

pembangunan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Dengan

kondisi tersebut, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan

pada sektor ekonomi yang mampu mengoptimalkan lahan dengan penyerapan

tenaga kerja yang besar dan produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan

komparatif dan kompetitif.

Laju PDRB Kabupaten Pakpak Bharat untuk setiap sektornya dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Laju PDRB Kabupaten Pakpak Bharat

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2013

NO. SEKTOR

PDRB (Persen)

HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN

2011* 2012** 2011* 2012**

1 Pertanian 12.58 12,92 5.06 5,16 2 Pertambangan &

Penggalian 10.90 8,03 3.96 5,29

3 Industri Pengolahan 7.66 7,52 2.59 2,27 4 Listrik, Gas & Air 12.69 14,25 4.85 6,59 5 Bangunan 9.66 9,10 7.13 6,57 6 Perdagangan, Hotel &

Restoran 10.02 10,54 5.60 6,01

7 Pengangkutan & Komunikasi

15.99 15,71 8.06 8,98

8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

12.63 13,02 8.22 6,38

9 Jasa-Jasa 17.72 17,23 10.43 10,21

Total 12,46 12,68 5,98 6,02 *) Angka sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber: Pakpak Bharat dalam Angka 2013

Dari Tabel diatas dapat dilihat Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pakpak

Bharat. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 10,21%

diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 8,98% dan sektor

listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,59%. Sedangkan pertumbuhan terendah

terjadi pada sektor Industri pengolahan yaitu sebesar 2,27%.

Kesembilan sektor yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 sektor

utama, yaitu : (1) Sektor Primer, (2) Sektor Sekunder, dan (3) Sektor Tersier.

Tabel 3.5 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

di Kabupaten Pakpak Bharat

LAPANGAN USAHA 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sektor Primer 65,95 65,66 65,21 64,53 64,64 64,78 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian

65,89 0,06

65,60 0,06

65,21 0,05

64,53 0,05

64,59 0,05

64,73 0,05

Sektor Sekunder 11,13 11,33 11,48 11,08 10,80 10,43 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan

0,27 0,33 10,53

0,25 0,32

10,76

0,23 0,32

10,92

0,23 0,32

10,53

0,22 0,32

10,26

0,21 0,33 9,94

Sektor Tersier 22,93 23 23,25 24,34 24,54 24,75 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 8. Jasa-jasa

12,59 1,76 1,52 7,06

12.43 1,92 1,54 7,11

12,22 1,99 1,58 7,46

12,10 2,12 1,60 8,52

11,84 2,18 1,60 8,92

11,62 2,24 1,61 9,28

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2012 terjadi penurunan

kontribusi beberapa sektor sehingga mengakibatkan berkurangnya peranan

sektor-sektor lainnya. Pergeseran peran yang mengalami peningkatan adalah

sektor-sektor jasa. Sementara penurunan peran paling rendah adalah sektor

perdagangan (0,21%) dan yang terbesar pada sektor bangunan (9,94%). Dari

tabel tersebut juga terlihat bahwa peningkatan peran hanya terjadi pada sektor

jasa-jasa sebesar 0,36% poin, sektor pertanian meningkat sebesar 0,14 poin dan

sektor pengangkutan sebesar 0,08 poin, sementara sektor-sektor lainnya

mengalami penurunan peran berkisar antara 0,05-0,12 poin.

Sektor pertanian mendominasi struktur PDRB di Kabupaten Pakpak Bharat

yaitu sebesar 64,73%. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertanian masih sangat

layak untuk dikembangkan menjadi core business di Kabupaten Pakpak Bharat.

Di samping itu sektor pertanian merupakan sektor strategis yang harus didukung

keberlangsungannya sebagai faktor pendorong percepatan pembangunan

wilayah perdesaan. Sedangkan sektor yang menjadi penyumbang terkecil untuk

PDRB Kabupaten Pakpak Bharat adalah sektor pertambangan dan penggalian,

yaitu 0,05%. Besarnya sumbangan masing-masing sektor perekonomian dalam

menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Pakpak Bharat pada tahun 2012 sebesar

6,02%.

Perkembangan PDRB atas Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2004-2012

Sesuai dengan grafik diatas, Besaran Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas harga berlaku berfungsi untuk melihat pergeseran dan struktur

ekonomi, sedangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk

melihat laju pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2012

PDRB Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar harga berlaku mencapai 420,52 miliar,

sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2000 tercapai sebesar 185,26

miliar.

3.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan

yang tertuang dalam rencana kinerja tahunan. Pengukuran capaian kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan

yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya akan dilakukan

analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja yang terjadi beserta

tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang.

Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur

keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai. Pengukuran Kinerja

Kegiatan diukur dengan menggunakan Pengukuran Kinerja yang dituangkan

pada lampiran III yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan

penetapan kinerja.

3.4. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013

Pada Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan

37 (tiga puluh tujuh) sasaran yang akan dicapai dalam Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Ke 37 (tiga puluh tujuh) sasaran tersebut selanjutnya diukur

dengan 345 indikator kinerja. Berikut diuraikan rincian tingkat capaian kinerja

terhadap 37 (tiga puluh tujuh) sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat melalui

pengembangan pertanian tanaman pangan/hortikultura, perkebunan,

perikanan dan peternakan” dengan target dan realisasi indikator kinerja

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Pendapatan Perkapita (juta) b. Pengeluaran Perkapita (Rp.) c. Jumlah penduduk miskin d. Persentase penduduk miskin

10,13 Rp. 621.390,-

5145 jiwa 12,40%

(9,22)* (621.390)*

(4.676 jiwa)* (11,27%)*

91,02 100

90,88 90,89

2 PENINGKATAN HASIL PRODUKSI TERNAK Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Kerbau b. Sapi c. Ayam d. Babi

1300 ekor 213 ekor

93680 ekor 5265 ekor

1300 ekor 213 ekor

93680 ekor 5265 ekor

100 100 100 100

3 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Padi sawah b. Padi gogo c. Jagung d. Jeruk e. Cabe merah f. Nenas g. Gambir h. Kopi arabika i. Kopi robusta j. Kelapa sawit

43,81 (Kw/Ha) 30,92 (Kw/Ha) 43,68 (Kw/Ha) 1413,98 ton

478 Ton 478 Ton

1685,12 Ton 994,25 Ton

1685,13 Ton 1031,08 Ton

43,81 (Kw/Ha) 30,92 (Kw/Ha) 43,68 (Kw/Ha) 1413,98 ton

478 Ton 478 Ton

1685,12 Ton 994,25 Ton 1685,13 Ton 1031,08 Ton

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 PANJANG JALAN ARUS LALU LINTAS MENUJU SENTRA PRODUKSI PERTANIAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jalan Usaha Tani (JUT) b. Infrastruktur jalan pertanian c. Akses Menuju Kantong pertanian

3.000 Meter 1.050 Meter

18.700 Meter

7.820 Meter 1.050 Meter 18.700 Meter

260,67 100 100

5 PANJANG JARINGAN IRIGASI Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Tersier b. Primer c. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

690 Meter 1.130 Meter

49.840 Meter

2088 Meter 1.130 Meter 49.840 Meter

302,61 100 100

Berdasarkan tabel diatas, pada indikator peningkatan pendapatan perkapita

masyarakat masih menggunakan angka sementara dan target mengacu

kepada pencapaian tahun 2012. Hal ini disebabkan karena data tersebut

masih dalam proses pengembangan oleh Badan Pusat Statistik Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat. Pencapaian terhadap 4 indikator lainnya dapat

dilihat bahwa capaian indikator kinerja tersebut dapat memenuhi target yang

telah diinginkan.

2. Sasaran “Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM

dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing” dengan target

dan realisasi indikator kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah industri kecil dan

menengah b. Penerima (UMKM) Kredit Nduma

Pakpak Bharat (KNPB) c. Jumlah kios yang dibangun d. Jumlah balerong yang dibangun

348 unit

147 orang

93 unit 77 unit

348 unit

147 orang

93 unit 77 unit

100

100

100 100

2 JUMLAH KOPERASI AKTIF 44 unit 44 unit 100 3 JUMLAH PROMOSI PRODUK

UMKM MELALUI PAMERAN/TAHUN

1 kali 1 kali 100

4 JUMLAH KELOMPOK-KELOMPOK USAHA YANG TERBINA Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah kelompok usaha

peternakan di kawasan Transmigrasi Sibagindar

b. Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) yang dimonitoring

40 KK

50 KUBE

40 KK

50 KUBE

100

100

5 JUMLAH PENGUSAHA PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN ADMINISTRASI Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah pengusaha produksi

industry rumah tangga b. Jumlah peserta jambore kehutanan

dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan (UMKM)

50 orang

11 orang

50 orang

11 orang

100

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja kelima

indikator pada sasaran ini seluruhnya telah tercapai 100 % sehingga dapat

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini adalah dikategorikan baik sekali.

Sasaran ini dicapai melalui Program pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan program peningkatan

kapasitas IPTEK sistem produksi. Diversifikasi usaha ekonomi dan

peningkatan pendapatan masyarakat kecil dan menengah tentunya perlu

ditingkatkan melalui pengembangan industri lokal berbasis pertanian

maupun industri rumah tangga khususnya melalui skema penyediaan modal

tanpa bunga yang telah terlaksana melalui program Kredit Nduma Pakpak

Bharat.

3. Sasaran “Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis

kompetensi” dengan target dan realisasi sebagai berikut :


1 JUMLAH APARATUR YANG MEMPEROLEH TUGAS BELAJAR

11 orang 7 orang 63,64

2 JUMLAH APARATUR YANG DIPROSES PELANGGARAN DISIPLIN PNS Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah aparatur yang diproses b. Jumlah aparatur yang memahami

sistem penilaian kinerja PNS

5 orang 60 orang

5 orang 60 orang

100 100

3 JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah peserta magang

(penyuluh) b. Jumlah penyuluh terlatih c. Jumlah penyuluh dan petani

berprestasi d. Jumlah penyuluh yang mengikuti

pemanfaatan potensi pertanian e. Jumlah pegawai RSUD yang

mengikuti diklat f. Jumlah pegawai yang mengikuti

Bimbingan teknis, workshop dan diklat pamong praja

g. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis PPK

h. Jumlah aparatur yang memahami teknis pengurusan barang

i. Jumlah aparatur yang memahami teknis bendahara penerimaan

j. Jumlah aparatur yang mampu

56 orang

30 orang 20 orang

30 orang

15 orang

9 orang

30 orang

40 orang

20 orang

30 orang

56 orang

30 orang 20 orang

30 orang

15 orang

9 orang

30 orang

40 orang

20 orang

30 orang

100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

menyusun AKIP k. Jumlah aparatur yang memahami

teknis pengadaan barang/jasa pemerintah

l. Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme

m. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

60 orang

100 orang

18 orang

60 orang

100 orang

18 orang

100

100

100

4 PENINGKATAN KARIR DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah PNS yang dilantik dalam

jabatan b. Jumlah PNS yang diambil

sumpah/janji PNS c. Jumlah PNS yang menerima

penghargaan tanda kehormatan satyalencana dan purnabakti PNS

d. Jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS

e. Jumlah PNS yang mengikuti kenaikan pangkat otomatis PNS

100 orang

249 orang

27 orang

13 orang

300 orang

30 orang

249 orang

27 orang

57 orang

406 orang

30

100

100

438,46

135,33

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja dari 4

indikator pada sasaran ini belum mencapai target 100%, namun secara

keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

yang berbasis kompetensi dapat dicapai dengan kategori baik sekali.

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai kegiatan yang telah

dilakukan pada Tahun 2013 yaitu antara lain :

a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Pendidikan dan pelatihan teknis;

c. Pendidikan perjenjangan struktural;

d. Penataan Sistem Informasi Manajemen Pegawai;

e. System Administrasi Kenaikan Pangkat Secara Otomatis.

4. Sasaran “Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah

daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis

teknologi informasi” dengan Target dan realisasi indikator kinerja sebagai

berikut :


1 JUMLAH DOKUMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Dokumen LPPD b. Dokumen EPPD c. Nota Pengantar dan Nota

Jawaban Bupati terhadap LKPJ, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, P APBD, dan R APBD

d. Dokumen TAPKIN Tahun 2013 e. Dokumen LAKIP Tahun 2013 f. Persentase Laporan Keuangan g. Dokumen LKPJ

1 dokumen 1 dokumen

8 nota

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

8 nota

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100 100 100

100 100 100 100

2 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Dokumen Standar Satuan Harga

(SSH) b. Jumlah pengadaan barang dan

jasa dengan sistem elektronik c. Dokumen KUA-PPAS dan

Perubahan KUA-PPAS d. Dokumen DPA-SKPD dan DPPA

SKPD e. Dokumen rencana program

investasi jangka menengah (RPIJM) Cipta karya

f. Feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah

1 dokumen

28 SKPD

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

28 SKPD

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

100

100

100

100

100

3 JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMERINTAH DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Laporan pelaksanaan dana tugas

pembantuan b. Laporan monitoring evaluasi dan

hasil kinerja SKPD c. Laporan keuangan semesteran d. Laporan keuangan akhir tahun e. Jumlah SKPD yang didata dan

dinilai barang milik daerahnya

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

29 SKPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

0

100

100

100 100 0

Berdasarkan tabel diatas dapat capaian kinerja terhadap 3 indikator sasaran

belum mencapai target yang diharapkan. Pada indikator jumlah laporan

monitoring belum tercapai (100%) dikarenakan proses pendataan dan

penilaian barang milik daerah yang ada di seluruh SKPD belum terealisasi

(dalam proses pengumpulan data). Namun, secara keseluhan sasaran ini

termasuk dalam kategori baik sekali. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

telah melaksanakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

berbasis teknologi informasi.

5. Sasaran “Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan

perdesaan” dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH APARATUR PEMERINTAHAN DESA YANG TERLATIH

90 orang 90 orang 100

2 PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PNPM-MP Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Persentase partisipasi

masyarakat dalam pembangunan melalui PNPM –MP

b. Persentase penyusunan perdes tentang BUMDesa

c. Jumlah Proposal yang memenuhi ketentuan dalam bantuan keuangan pemerintah provinsi

d. Jumlah utusan kelompok desa yang berpartisipasi mewakili tiap desa

100%

100%

34 set

6orang

83,31%

96,05%

34 set

6orang

83,31

96,05

100

100

3 JUMLAH DESA YANG BERPERAN SERTA DALAM PENINGKATAN LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah pelaksanaan gotong

royong di desa b. Jumlah desa yang berperan serta

dalam lingkungan sehat dan bersih

52 desa

52 desa

52 desa

52 desa

100

100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja terhadap 3 indikator sasaran

terdapat 1 indikator sasaran yang belum mencapai target yang diharapkan.

Pada Indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

melalui PNPM-MP belum tercapai, hal ini menjadi koreksi kedepan dalam

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui PNPM-

MP. Sedangkan pada indikator persentase penyusunan Perdes tentang

BUMDesa juga belum tercapai (96,50%) dikarenakan masih rendahnya SDM

sebagian aparatur pemerintahan desa. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat telah melakukan pembinaan melalui Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

6. Sasaran “Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan” dengan

target dan indikator kinerja sebagai berikut :


1 KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Koordinasi program

pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten / kota

b. koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) dan penanggulangan masalah kemiskinan

8 Kab/Kota

2 Kementerian/ provinsi

8 Kab/Kota


100

100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sudah sesuai dengan target seperti

yang diharapkan (100%) yang dikategorikan baik sekali. Hal ini dapat dilihat

dari masuknya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai salah satu pengembangan

kawasan Agropilitan di Sumatera Utara dan juga program pemerintah dalam

pembangunan daerah tertinggal dan penanggulangan masalah kemiskinan di


7. Sasaran “Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan” dengan target

dan realisasi indikator kinerja sebagai berikut :


1 PEMBANGUNAN DAN REHAB GEDUNG SEKOLAH

Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMP b. Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMA c. Rehab Ruang kelas SD d. Rehab ruang kelas SMP

11 ruang

3 ruang

7 sekolah 15 ruang

11 ruang

3 ruang

7 sekolah 15 ruang

100

100

100 100

2 PENYEDIAAN FASILITAS PENUNJANG SEKOLAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah sekolah yang memenuhi

standar buku perpustakaan

b. Jumlah sekolah yang memenuhi standar peralatan pembelajaran

c. Peralatan Kursus yang memadai

29 SD / 26 SMP

29 SD / 26 SMP

1 paket

29 SD / 26 SMP

29 SD / 26 SMP

1 paket

100

100

100

Berdasarkan tabel diatas dari 2 indikator kinerja dalam mencapai target

sasaran sudah sesuai dengan target seperti yang diharapkan 100% yang

dikategorikan baik sekali. Hal ini dapat terlihat jumlah sarana dan prasarana

pendidikan yang cukup memadai. Diharapkan kedepannya jumlah sarana dan

prasarana pendidikan dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan perkembangan

mutu pendidikan dan kemajuan teknologi dan informasi bidang pendidikan.

8. Sasaran “Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang ditujukan pada APK dan APM” dengan target dan

realisasi indikator kinerja sebagai berikut :


1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. APK PAUD b. APK SD/MI c. APK SMP/MTs d. APK SMA/SMK

80% 112% 109% 100%

80% 112% 109% 100%

100 100 100 100

2 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A APK SD/MI b. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B c. Angka Partisipasi Murni (APM))

139,93%

99,31%

99,08%

139,93%

99,31%

99,08%

100

100

100

SMA/SMK/MA/Paket C 3 ANGKA MELANJUTKAN (AM)

Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Angka Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs b. Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

100%

100%

100%

100%

100

100

4 ANGKA KELULUSAN (AL) Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs c. Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100 100 100

Berdasarkan tabel diatas dalam mencapai sasaran Meningkatnya pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan yang ditujukan pada Angka Putus

Sekolah (APK) dan Angka Partisivasi Murni (APM) telah tercapai (100%)

dengan ketegori baik sekali. Gambaran tentang jumlah murid kelompok usia

pendidikan yang masih menempuh pendidikan baik dasar maupun menengah

yang disebut dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) telah dicapai sesuai

dengan target yang ditetapkan yaitu untuk jenjang PAUD sebesar 80%,

SD/sederajat sebesar 112%, jenjang SMP/sederajat sebesar 109%, dan jenjang

SMA/sederajat sebesar 100 %. Angka Partisipasi Murni (APM) yang

menggambarkan perbandingan penduduk usia 7 hingga 18 tahun yang

terdaftar sekolah pada tingkat SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah

penduduk berusia 7 hingga 18 tahun juga telah mecapai target yang

ditetapkan, yaitu jenjang SD/Sederajat tercapai APM 139,93%, jenjang

SLTP/Sederajat terpenuhi APM 99,31 %, dan jenjang SMA/Sederajat APM

dapat dicapai 99,08 %.

9. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan nonformal“

dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagai berikut :


1 ANGKA MELANJUTKAN 60% 60% `100 2 ANGKA PENDAFTARAN WAJIB

BELAJAR 55 orang 55 orang 100

3 JUMLAH TENAGA PENDIDIK NON 40 orang 40 orang 100

FORMAL YANG DIBERIKAN INSENTIF

Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pendidikan nonformal melalui 3 indikator sasaran telah tercapai

sesuai dengan yang diharapkan (100%) dengan kategori sangat baik.

Gambaran tentang Angka Pendaftaran Wajib Belajar untuk pendidikan

nonformal adalah sebanyak 55 orang, Angka melanjutkan pendidikan sebesar

60% serta peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan

hidup pada usia dini adalah 45 siswa. Hal ini juga didukung dengan

pemberian insentif kepada tenaga pendidik non formal.

10. Sasaran “Meningkatkan lulusan yang dapat terserap pasar kerja” dengan

target dan indikator kinerja sebagai berikut :


1 RENCANA DAN IDENTIFIKASI TENAGA KERJA DAERAH

1 1 100

2 DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH

1 1 100

Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran Meningkatnya lulusan yang

dapat terserap pasar kerja melalui 2 indikator sasaran telah tercapai (100%)

dengan kategori baik sekali. Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari

tersedianya dokumen Indikator sasaran Penyusunan data base tenaga kerja

daerah dan dokumen penyusunan rencana dan identifikasi tenaga kerja

daerah.

11. Sasaran “Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik”

dengan target dan indikator kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETENSI Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Persentase Pelatihan Tenaga

Pendidik/Guru b. Persentase Kualitas Pembelajaran c. Jumlah Tenaga Pendidik yang

memiliki Sertifikat Pendidik

100%

100% 90 orang

1106 orang

100%

100% 90 orang

1106 orang

100

100 100

100

d. Jumlah tenaga pendidik/guru yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan

Berdasarkan Tabel di atas dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas

dan kompetensi tenaga pendidik telah sesuai dengan target yang diharapkan

(100%) dengan kategori baik sekali. Dari sisi sumber daya manusia bidang

pendidikan pada tahun 2013 jumlah tenaga guru secara keseluruhan

berjumlah 980 orang baik yang berstatus PNS maupun non PNS dari berbagai

jenjang pendidikan. Jumlah guru yang telah berstatus sebagai PNS dari

seluruh jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai SMA/SMK

sampai dengan tahun 2013 sebanyak 980 orang. Jumlah guru yang belum

berstatus PNS sebanyak 37 atau sekitar 3,29 %. Guna mengatasi hal tersebut

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tengah berupaya meningkatkan status

guru honorer/bantu agar menjadi PNS melalui rekrutmen CPNS dengan

prioritas tenaga kependidikan disamping mengusulkan kepada pemerintah

pusat untuk mengangkat guru honorer/guru bantu menjadi PNS. Untuk

mencapai target sasaran tersebut juga telah dilakukan melalui pelatihan bagi

para tenagan pendidik, peningkatan kualitas pembelajaran, Peningkatan

motivasi Guru dan dan indeks kepuasan terhadap pelayanan kesejahteraan

tenaga pendidikan sebanyak 1.106 orang.

12. Sasaran “Menurunkan angka putus sekolah” dengan target dan Indikator

kinerja sebagai berikut :


1 ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS) Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah siswa PAUD b. Menurunnya Angka Putus

Sekolah (APS) SD/MI c. Menurunnya Angka Putus

Sekolah (APS) SMP/MTs d. Menurunnya Angka Putus

Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1223 orang 0%

0%

0%

1223 orang 0%

0%

0%

100 100

100

100

Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran Menurunkan angka Putus

Sekolah telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (100%) dengan

kategori baik sekali. Gambaran tentang Angka Putus Sekolah PAUD (APS

PAUD) sebanyak 1223 orang, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0%,

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0% dan Angka Putus Sekolah

(APS) SMA/SMK/MA sebesar 0%.

13. Sasaran “Meningkatkan ketersediaan obat esensial dan generik di

Puskesmas” dengan target dan indikator kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH PERSEDIAAN OBAT-OBATAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Persentase Perbekalan

kefarmasian/ obat-obatan b. Jumlah pengadaan vaksin verorab

100%

30 kuur

100%

30 kuur

100

100

Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran dalam meningkatkan

ketersediaan obat esensial dan generik di Puskesmas melalui 2 indikator

sasaran telah mencapai target (100) dengan kategori baik sekali.. Tersedianya

perbekalan kefarmasian/obat-obatan dan jumlah pengadaan vaksin verorab

sudah sesuai target (100%).

14. Sasaran “Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas”

dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Persentase pelayanan askes sosial

tingkat pertama di puskesmas dan jaringannya

b. Persentase Kapitasi rawat jalan tingkat pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), persalinan puskesmas dan jaringannya

c. Insentif kader posyandu

100%

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100

100

100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata tingkat capaian sasaran adalah 100%, dari

tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan kesehatan dasar di

Puskesmas pada Tahun Anggaran 2013 masuk dalam kategori baik sekali.

Sasaran ini terrcapai melalui Tersedianya askes sosial untuk pelayanan

tingkat pertama di Puskesmas, Pembangunan Puskesmas Sukaramai, rehab

poskesdes Boangmanalu, Tersedianya rawat jalan tingkat pertama (RPTJ),

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), persalinan di Puskesmas, dan insentif

kader posyandu.

15. Sasaran “Meningkatkan pelayanan Rumah Sakit (RSUD)” dengan target

dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN RSUD Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah Pasien Jamkesmas RSUD

yang terlayani b. Jumlah Pasien Jamkesda RSUD

yang terlayani c. Jumlah Pasien ASKES RSUD yang

terlayani

1254 orang

446 orang

1503 orang

1254 orang

446 orang

1503 orang

100

100

100

2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah Gedung yang dibangun b. Persentase persediaan obat-

obatan RSUD c. persediaan alkes Rumah Sakit

yang memadai d. Persentase Persediaan farmasi

dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat

2 unit 100%

3 jenis

100%

2 unit 100%

3 jenis

100%

100 100

100

100

Berdasarkan 2 indikator kinerja di atas, dapat diketahui bahwa kinerja

pelayanan Rumah Sakit (RSUD) pada Tahun Anggaran 2013 masuk dalam

kategori baik sekali. Namun beberapa indikator belum tercapai secara

optimal sehingga perlu adanya perhatian dan peningkatan pada tahun yang

mendatang yaitu Tingkat pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit yang

dapat diperbaiki dan tingkat kalibrasi alat-alat kesehatan yang dapat

dilaksanakan. Sasaran ini tercapai melalui tersedianya fasilitas kesehatan

Rumah Sakit, fasilitas kesehatan Jamkesmas, Jamkesda, Askes, Ketersediaan

farmasi/obat-obatan, alat kesehatan yang memadai, SDM aparatur kesehatan

Rumah Sakit yang memadai serta pemeliharaan gedung dan alat-alat

kesehatan.

16. Sasaran “Meningkatkan status gizi masyarakat dan penanganan penyakit

menular” dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH PELAYANAN IMUNISASI DAN ASUPAN GIZI Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah anak sekolah yang

diimunisasi b. Jumlah bayi yang mendapat

imunisasi lengkap c. Jumlah penderita TB-paru yang

mendapat makanan tambahan d. Makanan tambahan balita di

posyandu e. Persentase Asupan gizi bagi

penderita gizi buruk

4300 anak

100 bayi

72 orang

89 posyandu

100%

4300 anak

100 bayi

72 orang

89 posyandu

100%

100

100

100

100

100

Berdasarkan tabel di atas dari indikator kinerja di atas rata-rata tingkat

capaian sasaran adalah 100%, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa

indikator kinerja dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan

penanganan penyakit menular masuk dalam kategori baik sekali. Sasaran ini

terrcapai melalui pelaksanaan imunisasi pada anak sekolah, pemberian

makanan tambahan bagi balita dan Ibu hamil, pemberian asupan gizi bagi

penderita gizi buruk, dan pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-

paru dan lansia.

17. Sasaran “Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat” dengan Target



1 JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Terlaksananya pelayanan

kesehatan THT b. Jumlah peserta pertemuan klinik

sanitasi c. Tersedianya jamban keluarga

1 kegiatan

20 orang

75 unit 8000 orang

1 kegiatan

20 orang

75 unit 8000 orang

100

100

100 100

d. Penduduk yang memiliki kartu jamkesda

e. Terlaksananya pembuatan taman toga

f. Persentase Terlayaninya penduduk miskin dengan jamkesmas dan jampersal

g. Cakupan Kunjungan Bumil (K4) h. cakupan neonatal dengan

komplikasi yang ditangani i. Promosi Kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat j. Persentase Kepala Keluarga yang

memakai alat KB k. Jumlah SDM kesehatan sesuai

dengan Standar Pelayanan Kesehatan

3 desa

1 kegiatan

50 orang 15 orang

1 tahun

100%

316 orang

3 desa

1 kegiatan

50 orang 15 orang

1 tahun

99,61%

82 orang

100

100

100 100

100

99,61

25,95

Berdasarkan indikator kinerja di atas, rata-rata tingkat capaian sasaran

adalah 95.23%. Pencapaian sasaran dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun Anggaran

2013 masuk dalam kategori baik sekali. Namun beberapa indikator belum

tercapai secara optimal sehingga perlu ada perhatian dan peningkatan pada

tahun mendatang yaitu jumlah keluarga yang memakai alat KB, Mutu sumber

daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan

pelaksanaan KIE.

18. Sasaran “Memanfaatkan seluas-luasnya posisi strategis dengan membuka

seluruh akses yang potensial ke seluruh kabupaten/kota yang berbatasan

secara langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat” dengan target dan

indikator kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH REALISASI TAPAL BATAS ANTAR KABUPATEN DAN DESA Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Pematokan Tapal Batas antara

Pemkab Pakpak Bharat dengan Pemkab Dairi

b. Pematokan Tapal Batas antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Pemkab Samosir

c. Pematokan Tapal Batas antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Pemkab Tapanuli Tengah

8 pilar

5 pilar

4 pilar

8 pilar

0 pilar

0 pilar

100 0 0

100

d. Jumlah batas tapal desa yang disurvey

40 desa 40 desa

2 KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Koordinasi dan fasilitasi Rencana

Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan pusat oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat

b. Rehabilitas Hutan dan Lahan

1 tahun

12,5 Ha

1 tahun

12,5 Ha

100

100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran dalam

Memanfaatkan seluas-luasnya posisi strategis dengan membuka seluruh

akses yang potensial ke seluruh kabupaten/kota yang berbatasan secara

langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun Anggaran 2013

masuk dalam kategori baik. Namun dari tabel di atas terdapat 2 indikator

kinerja yang belum tercapai, adapun yang menjadi kendala dalam

pencapaian target indikator kinerja tersebut adalah belum adanya

kesepakatan tapal batas antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Pemkab

Samosir dan Pemkab Tapanuli Tengah. Hal ini menjadi perhatian pada tahun

mendatang.

19. Sasaran “Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan

mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat” dengan Target dan

Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Sosialisasi Penerapan PATEN di 8

Kecamatan b. Pemilihan Kecamatan terbaik

dalam pelayanan pemerintahan c. Pembuatan dan penayangan film

pemberdayaan

8 kecamatan

1 kecamatan

8 kecamatan

8 kecamatan

1 kecamatan

8 kecamatan

100

100

100

2 PUBLIKASI DAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Penerbitan media komunikasi

dan publikasi khususnya tentang penyelenggaraan pemerintah daerah

12 edisi/tahun

Spanduk 80

12 edisi/tahun

Spanduk 80

100

100

b. Publikasi informasi pemerintah bagi masyarakat melalui pemasangan baliho di tempat-tempat strategis di Kecamatan

c. Informasi status lingkungan hidup

d. Plank Informasi pada daerah rawan bencana

buah, baliho 64 buah

2 buku

5 buah

buah, baliho 64 buah

2 buku

5 buah

100

100

3 JUMLAH PELAYANAN PUBLIK Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. jumlah penduduk yang terlayani

KTP b. jumlah penduduk yang terlayani

kartu keluarga c. jumlah penduduk yang terlayani

pindah-datang antar Kab-Prov d. jumlah penduduk yang terlayani

pindah-keluar antar Kab-Prov e. jumlah penduduk yang terlayani

KTP akta kelahiran f. jumlah penduduk yang terlayani

akta perkawinan g. jumlah penduduk yang terlayani

akta perceraian h. jumlah penduduk yang terlayani

akta kematian i. Persentase analisis data secara

kuantitas dan kualitas j. Administrasi sistem

kependudukan SAK dan SIAK k. jumlah Nomor Induk

Kependudukan l. Mempersingkat jarak tempuh

(jembatan) m. meningkatnya arus lalu lintas

(pemeliharaan jalan) n. Meningkatnya arus lalu lintas

(peningkatan jalan) o. Pelayanan alat berat p. Terpenuhinya kebutuhan air

bersih q. Tersedianya fasilitas kebersihan

(MCK)

31499 jiwa

11583 KK

100%

100%

2500 jiwa

54 jiwa

1 jiwa

3 jiwa

50954 jiwa

8 unit

51000 jiwa

9 unit

20580 meter

13410 meter

11 unit 500 KK

2 unit

23999 jiwa

3580 KK

100%

100%

5481 jiwa

705 jiwa

7 jiwa

30 jiwa

50954 jiwa

7 unit

50954 jiwa

9 unit

20580 meter

13410 meter

11 unit 500 KK

2 unit

76,19

86,90

100

100

219,24

1305

700

1000

100

87,50

99,91

100

100

100

100 100

100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran dalam

Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan

cepat oleh seluruh lapisan masyarakat pada Tahun Anggaran 2013 masuk

dalam kategori baik sekali. Namun terdapat indikator kinerja target

pencapaiannya belum optimal sehingga perlu adanya perhatian dan

peningkatan pada tahun mendatang yaitu pembangunan jaringan listrik di

Desa Kuta Tinggi Dsn Napatumbuk, Desa Sumbul Uruk Dusun Silimakuta dan

Desa Lae Ncilum Salak I, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi

masyarakat desa, jumlah KTP dan KK yang terlayani, dan jumlah nomor induk

kependudukan. Namun juga dari beberapa target capaian indikator kinerja

telah melebihi target capaian yaitu jumlah penduduk yang terlayani akta

kelahiran, jumlah penduduk yang terlayani akta pernikahan, jumlah

penduduk yang terlayani akta kematian.

20. Sasaran “Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara” dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai

berikut :


1 SOSIALISASI PEMBANGUNAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Sosialisasi penguatan 4 (empat)

pilar kebangsaan b. Seminar wawasan nilai-nilai

perjuangan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah bagi para pelajar

c. Perlombaan kegiatan yang bertemakan semangat kebangsaan dan kepahlawanan

1 kegiatan

37 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

37 orang

1 kegiatan

100

100

100

2 PERINGATAN HARI NASIONAL Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Upacara Hari Otonomi Daerah b. Peringatan HUT RI c. Peringatan Hari Kebangkitan

Nasional d. Peringatan Hari Kesaktian

Pancasila e. Peringatan Hari Pahlawan f. Peringatan Hari Lansia

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan


100 100 100

100

100 100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran Tumbuhnya

pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan pada Tahun

Anggaran 2013 masuk dalam kategori baik sekali.

21. Sasaran “Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan

politik” dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 PEMBINAAN KEHIDUPAN POLITIK DALAM MASYARAKAT Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Rapat Koordinasi Pra Pemilu

Calon Legislatif b. Verifikasi Proposal Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian sasaran Menguatnya peran

masyarakat madani dalam kehidupan politik pada tahun anggaran 2013

dapat dikategorikan baik sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan

melaksanakan berbagai bentuk pembinaan di bidang politik kepada

masyarakat maupun organisasi politk.

22. Sasaran “Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat” dengan

Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 KOORDINASI DALAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Rapat koordinasi camat b. Koordinasi dengan seluruh

Muspida terkait Kemanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat

c. Persentase Deteksi Dini dan Analisa Konflik yang Terjadi di Masyarakat

4 kali 1 tahun

100%

40 orang

4 kali 1 tahun

100%

40 orang

100 100

100

100

d. Jumlah Taruna Siaga Bencana dan TKSK

e. Terselenggaranya rapat koordinasi penanggulangan bencana

f. Tersedianya Personil sebagai tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

g. Terlaksananya PAM hari Besar h. Tersedianya PAM Kedatangan

Pejabat i. Terlaksananya Patroli pegawasan

dan pengendalian PERDA

40 orang

12 bulan

12 bulan 12 bulan

2 kali

40 orang

12 bulan

12 bulan 12 bulan

2 kali

100

100

100 100

100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya

peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat pada Tahun Anggaran 2013 masuk dalam kategori

baik sekali. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program pemerintah

dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sangat

menggembirakan, dan perlu tetap dipertahankan dan ditinkatkan melalui

pembinaan dan koordinasi dengan seluruh stake holder dan masyarakat.

Sasaran ini dapat dicapai melalui program pemeliharaan kantrantibnas dan

pencegahan criminal serta program peningkatkan keamanan dan

kenyamanan lingkungan.

23. Sasaran “Meningkatkan kualitas kehidupan beragama” dengan Target



1 JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI KECAMATAN DAN KABUPATEN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah pelaksanaan kegiatan

keagamaan di kecamatan b. Terselenggaranya pelaksanaan

MTQ di Kecamatan c. Terselenggaranya pelaksanaan

MTQ di Kabupaten d. Terselenggaranya pelaksanaan

acara Natal e. Terselenggaranya pelaksanaan

acara halal bihalal f. Terselenggaranya PESPARAWI

tingkat kecamatan

8 kecamatan

8 kecamatan

1 kabupaten

8 kecamatan

8 kecamatan

8 kecamatan

8 kecamatan

8 kecamatan

1 kabupaten

8 kecamatan

8 kecamatan

8 kecamatan

100

100

100

100

100

100

100

g. Terselenggaranya PESPARAWI tingkat kabupaten

1 kabupaten

1 kabupaten

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya

kualitas kehidupan beragama pada Tahun Anggaran 2013 masuk dalam

kategori baik sekali. Hal ini dilihat dari dilaksanakannya program dan

kegiatan keagamaan di Kabupaten Pakpak Bharat, untuk itu perlu tetap

dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya melalui program pembinaan

kerukunan umat beragama dan penyelenggaraan acara keagamaan untuk

meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama.

24. Sasaran “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses

perencanaan dan pembangunan” dengan Target dan Indikator Kinerja

sebagai berikut :


1 JUMLAH PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Mengundang masyarakat untuk

berdialog dengan Kepala Daerah dalam pelaksanaan program pemerintah di masyarakat

b. Terselenggaranya rapat MUSRENBANG di Tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional

c. Terselenggaranya Musrenbang Forum SKPD

d. Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah pembangunan desa

e. Jumlah dokumen musrenbang desa di kecamatan

f. Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

100%

5 kali

1 kali

52 desa

52 dokumen

8 dokumen

0%

5 kali

1 kali

52 desa

52 dokumen

8 dokumen

0

100

100

100

100

100


Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan

pembangunan pada Tahun Anggaran 2013 masuk dalam kategori baik.

Namun dari tabel tersebut terdapat 1 indikator kinerja yang targetnya belum

terrcapai, hal ini menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan pada tahun

mendatang.

25. Sasaran “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

daerah” dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut:


1 JUMLAH PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Terjalinnya keakraban dan

kerjasama antara DPRD dan masyarakat

b. Informasi bagi DPRD tentang

kondisi sebenarnya dari masyarakat

c. Meningkatnya rumah layak huni di Kabupaten Pakpak Bharat

d. Meningkatnya kegiatan dan aktifitas para penyandang cacat

e. Terselenggaranya pelatihan penanggulangan bencana antara pemerintah dan masyarakat

f. Terlaksananya keterampilan berusaha bagi korban bencana alam

g. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat

100%

100%

80 KK

35 orang

40 orang

160 orang

1 kali

100%

100%

80 KK

35 orang

40 orang

160 orang 0

100

100

100

100

100

100 0


Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah pada

Tahun Anggaran 2013 masuk dalam kategori baik sekali. Namun dari tabel

tersebut terdapat 1 indikator kinerja yang targetnya belum tercapai yaitu

jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat, hal ini perlu

dijadikan perhatian dan ditingkatkan pada tahun mendatang dengan

melibatkan masyarakat lebih luas lagi.

26. Sasaran “Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan” dengan



1 JUMLAH PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Terfasilitasinya Rencana

anggaran responsif gender b. Jumlah desa yang memenuhi

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS)

c. Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang kesehatan perempuan

d. Jumlah pelaksanaan perayaan HUT Dharma Wanita Persatuan Kab. Pakpak Bharat

e. Jumlah sosialisasi pemenuhan

pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

f. Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran perempuan dalam mencintai produk dalam negeri

1 tahun

1 desa

1 kali

1 kali

8 kecamatan

1 kali

1 tahun

1 desa 0 0

8 kecamatan

1 kali

100

100 0 0

100

100


Meningkatkan peran perempunan dalam pembangunan pada Tahun

Anggaran 2013 masuk dalam kategori kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat

dari tabel di atas bahwa terdapat 2 indikator kinerja yang targetnya belum

terrcapai, yaitu jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang kesehatan perempuan

dan jumlah pelaksanaan perayaan HUT Dharma Wanita Persatuan Kab.

Pakpak Bharat. Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah dan perlu

dilakukan peningkatan

27. Sasaran “Meningkatnya peran serta lembaga perempuan dalam proses

perencanaan dan pembangunan” dengan Target dan Indikator Kinerja

sebagai berikut :


1 JUMLAH PERAN SERTA LEMBAGA PEREMPUAN DALAM PROSES PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Persentase peningkatan kapasitas

dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

b. Persentase pelaksanaan peringatan hari anak

c. Terselenggaranya fasilitasi peran serta tim penggerak PKK kabupaten

d. Jumlah upacara peringatan Hari Ibu

e. Jumlah pelaksanaan bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-Kes

f. Jumlah lembaga PKK desa yang mengikuti kegiatan pembinaan desa percontohan

100%

100%

8 kecamatan

1 kali

1 kali

52 lembaga

98,95%

98,,82%

8 kecamatan

1 kali

1 kali

52 lembaga

98,95

98,82

100

100

100

100


Meningkatnya peran lembaga perempunan dalam proses perencanaan dan

pembangunan pada Tahun Anggaran 2013 masuk dalam kategori baik sekali.

Namun dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat 2 indikator kinerja

yang targetnya pencapaiannya belum 100%, yaitu Persentase peningkatan

kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

dan Persentase pelaksanaan peringatan hari anak. Oleh karena itu perlu

dilakukan pembinaan dan peningkatan peran lembaga perempuan pada

tahun mendatang.

28. Sasaran “Meningkatnya Pembangunan dan pembinaan hukum di

daerah” dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Sosialisasi Peraturan Daerah

tentang Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum

b. Sosialisasi Undang-Undang Politik

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100

100

2 PEMBINAAN HUKUM DI DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Menciptakan koordinasi yang

1 tahun

1 tahun

100

baik antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Kejari dan Tenaga Ahli (penasehat hukum)

b. Terlaksananya pengawasan regular sesuai dengan PKPT

c. Temuan pemeriksaan selesai di tindak lanjuti oleh obrik pemeriksaan

d. Evaluasi hasil kinerja sesuai dengan standar audit

29 SKPD

100%

29 SKPD

29 SKPD

100%

29 SKPD

100

100

100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian sasaran dalam

Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah pada Tahun

Anggaran 2013 masuk dalam kategori baik sekali. Hal ini dapat dilihat dari

tabel di atas bahwa 2 indikator kinerja target pencapaiannya sudah 100%

maka dapat disimpulkan capaian kinerja cukup menggembirakan dalam

pembinaan hokum dan kesadaran serta ketaatan terhadap hukum bagi

aparatur dalam pembangunan.

29. Sasaran “Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur

serta masyarakat” dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 PENERAPAN KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Pengadaan marka jalan b. pengadaan pagar pengaman

jalan c. Menurunnya Pelanggaran

Disiplin PNS dan terdatanya jumlah kenderaan Layak Pakai

50% 175 meter

100%

30% 175 meter

100%

60 100

100

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian sasaran peningkatan kesadaran hukum

bagi aparatur serta masyarakat pada Tahun Anggaran 2013 masuk dalam

kategori baik sekali. Hal ini merupakan indikasi yang menggembirakan

bahwa dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum

masyarakat telah semakin baik. Sasaran ini dicapai melalui pembinaan

aparatur dan masyarakat untuk taat dan sadar hukum.

30. Sasaran “Tertatanya produk perundang-undangan daerah yang efektif

dan taat azas” dengan Target dan Indikator Kinerja sebagai berikut :


1 JUMLAH PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Melaksanakan pembahasan

perda tingkat eksekutif dan legislative

b. Melaksanakan pembahasan Perbup

c. Penyusunan Naskah Akademik

d. Tersahkannya rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah

e. Jumlah anggota DPRD yang memiliki kemampuan dalam pembahasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

f. Terfasilitasinya perda RTRW Kabupaten Pakpak Bharat

g. Jumlah rancangan peraturan Daerah (pengelolaan APBD)

h. Jumlah rancangan peraturan kepala daerah (Pengelolaan APBD)

10 buah

16 buah

3 buah

3 ranperda

20 orang

1 kali

4 dokumen

3 dokumen

8 buah

16 buah

3 buah

3 ranperda

20 orang

1 kali

3 dokumen

3 dokumen

80

100

100

100

100

100

100

100

31. Sasaran “Meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat”



1 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah masyarakat dan

aparatur pemerintah yang antusias terhadap pentingnya olahraga dengan pelaksanaan senam bersama

b. Sosialisasi penanggulangan bencana untuk meningkatkan budaya sadar bencana

2500 orang

320 orang

2500 orang

320 orang

100

100

Rata-rata pencapaian dari indikator kinerja mencapai 100% sehingga dapat

disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran ini dikategorikan baik

sekali, akan tetapi perlu ditingkatkan pencapaiannya pada tahun-tahun

berikutnya dengan melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan

yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.

32. Sasaran “Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian budaya daerah”



1 PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Pengelolaan budaya lokal

daerah b. Jumlah benda-benda cagar

budaya dan kekayaan budaya daerah

c. Penyelenggaraan festival budaya daerah

d. Promosi pariwisata melalui leaflet profil pariwisata

e. Pengembangan sarana dan prasarana

12 bulan

3 mejan

1 kali

1000 lembar

100%

12 bulan

3 mejan

1 kali

1000 lembar

100%

100

100

100

100

100

Rata-rata pencapaian dari indikator kinerja di atas mencapai 100% sehingga

dapat disimpulkan bahwa capaian indikcator kinerja sasaran ini

dikategorikan baik sekali, akan tetapi perlu dilakukan perhatian dalam

meningkatkan pencapaiannya pada tahun-tahun berikutnya dengan

melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang berkaitan

dengan pengelolaan dan pelastarian budaya daerah. Sasaran ini dapat

dicapai melalui program kerjasama pengelolaan kekayaan budaya daerah

dan pelestarian budaya daerah termasuk didalammnya benda sejarah dan

peninggalan purba kala yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat..

33. Sasaran “Meningkatkan daya tarik seni dan budaya daerah” dengan



1 JUMLAH GURU MUATAN LOKAL TINGKAT SD DAN SMP YANG TERLATIH TARI PAKPAK DAN AKSARA PAKPAK

81 orang 81 orang 100

Indikator kinerja di atas mencapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator kinerja sasaran ini dikategorikan baik sekali, akan tetapi

perlu dilakukan perhatian dan penelitian lebih dalam lagi terhadap seni dan

budaya daerah. Dalam meningkatkan target pencapaiannya pada tahun-

tahun berikutnya SKPD terkait harus melaksanakan berbagai bentuk

program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai

budaya dan daya tarik seni budaya daerah. Sasaran ini dicapai melalui

program pembangunan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan

program pengembangan nilai budaya daerah.

34. Sasaran “Meningkatkan serta memperluas pajak dan retribusi sebagai

pendapatan asli daerah (PAD)” dengan Target dan Indikator Kinerja

sebagai berikut :


1 JUMLAH PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. Jumlah PAD b. Hasil pajak daerah c. Hasil retribusi daerah d. Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan

e. Lain-lain PAD yang sah

Rp.10.174.087.894,00 Rp. 1.134.706.165,00 Rp. 5.130.139.990,00 Rp. 1.260.766.739,00 Rp. 2.648.475.000,00

Rp. 9.096.220.706,84 Rp. 1.392.982.010 Rp. 2.686.280.941 Rp. 1.260.766.739 Rp. 3.756.191.016,84

89,41 122,76 52,36 100

141,82

2 MONITORING DAN EVALUASI PAD Capaian indikator ini dapat dilihat dari indikator kinerja lain, yakni : a. laporan monitoring dan

evaluasi PAD b. Jumlah pasar yang

dipantau c. Jumlah pekerjaan

barang dan konstruksi yang dipantau

d. Jumlah Data Subjek dan

1 laporan

5 pasar

400 proyek

431 WP

1 laporan

5 pasar

400 proyek

431 WP

100

100

100

100

Objek Pajak e. Intensifikasi Pajak Bumi

dan bangunan f. Aplikasi SISMIOP

11623 unit

1 unit

0

0

0 0

Rata-rata pencapaian dari indikator kinerja di atas dapat disimpulkan

bahwa capaian indikator kinerja sasaran ini dikategorikan baik, namun hal ini

menjadi perhatian khusus terutama oleh SKPD terkait pada tahun-tahun

berikutnya. Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Asli Daerah belum

terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan, akan tetapi PAD pada

tahun 2013 meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yakni sebesar Rp.

6.353.111.715,00. Intensifikasi pajak bumi dan bangunan belum dapat

terealisasi dikarenakan masih dalam proses pengumpulan data. Dan tentu

saja hal ini harus segera ditindaklanjuti.

3.5. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 :

MENINGKATNYA PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN

PERTANIAN TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator

kinerja, dengan capaian ...,00% ATAU DENGAN PREDIKAT ”SANGAT BAIK”,.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat

digambarkan sebagai berikut:

Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat

”Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat” merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut di atas. Capaian kinerja ini

merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun

capaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai

berikut :

No. Data Statistik Ket

2011 2012 2013 1 Pendapatan Perkapita (juta) 9,12 10,13 (9,22)* 2 Pengeluaran Perkapita (Rp.) 617.580,- 621.390,- (621.390)* 3 Jumlah penduduk miskin 5.600 jiwa 5.145 jiwa (4.676 jiwa)* 4 Persentase penduduk miskin 13,16% 12,40% (11,27%)*

Peningkatan Hasil Produksi Ternak

”Peningkatan hasil produksi ternak” merupakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dari sasaran tersebut di atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil

dari berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No. Jenis Ternak Jumlah (ekor) Ket

2012 2013 1 Kerbau 1540 ekor 1300 ekor 2 Sapi 241 ekor 213 ekor 3 Ayam 15701 ekor 93680 ekor 4 Babi 4724 ekor 5265 ekor

Peningkatan hasil produksi pertanian

”Peningkatan hasil produksi pertanian” merupakan Indikator Kinerja




No. Jenis Produktivitas Ket

2012 2013

Tanaman pangan

1 Padi sawah 43,60 (Kw/Ha) 43,81 (Kw/Ha) 2 Padi gogo 30,44 (Kw/Ha) 30,92 (Kw/Ha) 3 Jagung 45,90 (Kw/Ha) 43,68 (Kw/Ha)

Tanaman hortikultura

4 Jeruk 1013 Ton 1413,98 5 Cabe merah 309 Ton 478 Ton 6 Nenas 309 Ton 478 Ton

Tanaman perkebunan

7 Gambir 1681,20 Ton 1685,12 Ton 8 Kopi arabika 992,56 Ton 994,25 Ton 9 Kopi robusta 584,56 Ton 1685,13 Ton 10 Kelapa sawit 1026,66 Ton 1031,08 Ton

Panjang Jalan Arus Lalu Lintas Menuju Sentra Produksi Pertanian

”Panjang jalan arus lalu lintas menuju sentra produksi pertanian”

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut di atas.

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator kinerja

yang lain. Adapun capaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya adalah sebagai berikut :

No. Jalan Panjang (meter) Ket

2012 2013 1 Jalan Usaha Tani (JUT) 850 m 7.820 m 2 Infrastruktur jalan pertanian 2.000 m 1.050 m 3 Akses Menuju Kantong pertanian 5.800 m 18.700 m

Panjang Jaringan irigasi

”Panjang Jaringan irigasi”, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

dari sasaran tersebut di atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari

berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian jika


No. Jaringan Irigasi Panjang (meter) Ket

2012 2013 1 Tersier 396 m 2.088 m

2 Primer 472 m 1.130 m

3 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 67.250 m 49.840 m

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERAN KELEMBAGAAN DAN

PERMODALAN KUMKM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator

kinerja, dengan capaian rata-rata 100,00% atau dengan predikat baik sekali.



Jumlah Industri Kecil dan Menengah

”Jumlah Industri Kecil dan Menengah” merupakan Indikator Kinerja




No. UMKM Jumlah (tahun) Ket.

2012 2013 1 Jumlah Industri Kecil dan Menengah 348 unit 348 unit 2 Penerima (UMKM) Kredit Nduma

Pakpak Bharat 147 orang 147 orang

3 Jumlah Kios yang dibangun 93 unit 93 unit 4 Jumlah Balerong yang dibangun 77 unit 77 unit

Jumlah Koperasi Aktif

”Jumlah Koperasi Aktif” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari

sasaran tersebut di atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai

dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian jika dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No. Koperasi Jumlah Ket.

2012 2013 1 Koperasi aktif 44 unit 44 unit

Jumlah Promosi Produk UMKM melalui Pameran/Tahun

”Jumlah Promosi Produk UMKM melalui Pameran/Tahun” merupakan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut di atas. Capaian kinerja ini



berikut :

No. Promosi Produk UMKM Jumlah Ket.

2012 2013 1 Promosi UMKM 1 kali 1 kali

Jumlah Kelompok-Kelompok Usaha Peternakan yang terbina

”Jumlah Kelompok-Kelompok Usaha Peternakan yang terbina”





No. Kelompok Usaha Jumlah Ket

2012 2013 1 Jumlah kelompok usaha peternakan di

kawasan Transmigrasi Sibagindar 0 40 KK

2 Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dimonitoring

35 KUBE 55 KUBE

Jumlah Pengusaha Produksi Industri Rumah Tangga yang

Terpenuhi Kebutuhan Administrasi

”Jumlah Pengusaha Produksi Industri Rumah Tangga yang Terpenuhi

Kebutuhan Administrasi” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari




No. Kelompok Usaha Jumlah Ket

2012 2013 1 Jumlah pengusaha produksi industri

Rumah tangga 58 orang 61 orang

2 Jumlah peserta jambore kehutanan dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan (UMKM)

15 orang 11 orang

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR YANG BERBASIS KOMPETENSI

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 4 (empat) indikator

kinerja, dengan capaian diatas 100% atau dengan predikat baik sekali.



Jumlah Aparatur yang Memperoleh Tugas Belajar

”Jumlah Aparatur yang Memperoleh Tugas Belajar” merupakan




berikut :

No. Aparatur Jumlah Ket

2012 2013 1 Jumlah aparatur yang memperoleh

tugas belajar 17 orang 7 orang

Jumlah Aparatur yang diproses pelanggaran disiplin

”Jumlah Aparatur yang diproses pelanggaran disiplin” merupakan




berikut :

No. Aparatur Jumlah Ket.

2012 2013 1 Jumlah Aparatur yang diproses 4 orang 5 orang 2 Jumlah aparatur yang memahami

sistem penilaian kinerja PNS - 60 orang

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan

Kepemimpinan

”Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan

Kepemimpinan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran

tersebut di atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan

indikator kinerja yang lain. Adapun capaian jika dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :


2012 2013 1 Jumlah peserta magang (penyuluh) 35 orang 56 orang 2 Jumlah penyuluh terlatih 30 orang 30 orang 3 Jumlah penyuluh dan petani berprestasi 20 orang 20 orang 4 Jumlah penyuluh yang mengikuti

pemanfaatan potensi pertanian 19 orang 30 orang

5 Jumlah pegawai RSUD yang mengikuti diklat

- 15 orang

6 Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis,workshop dan Diklat Pamong Praja

- 9 orang

7 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

teknis PPK - 30 orang

8 Jumlah aparatur yang memahami teknis

pengurusan barang - 40 orang


bendahara penerimaan - 20 orang

10 Jumlah aparatur yang mampu

menyusun AKIP

- 30 orang


pengadaan barang/jasa pemerintah 249 orang 60 orang

12 Jumlah aparatur yang mengikuti

peningkatan keterampilan dan

profesionalisme

- 100 orang

13 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

25 orang 18 orang

Peningkatan karir dan pemberian penghargaan bagi aparatur

”Peningkatan karir dan pemberian penghargaan bagi aparatur”






2012 2013 1 Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan 4 kali 30 orang 2 Jumlah PNS yang diambil sumpah/janji

PNS 511 orang 249 orang

3 Jumlah PNS yang menerima

Penghargaan tanda kehormatan

satyalencana dan Purnabakti PNS

27 orang 27 orang

4 Jumlah Tenaga Honorer yang - 57 orang

memenuhi syarat untuk mengikuti

seleksi CPNS

5 Jumlah PNS yang mengikuti kenaikan

Pangkat otomatis PNS 2 periode 406 orang

SASARAN 4 :

TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH SERTA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI


kinerja, dengan capaian 93,33% atau dengan predikat baik sekali. Adapun

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan

sebagai berikut:

Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

”Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”





No. Dokumen Jumlah Ket

2012 2013 1 Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen EPPD 1 dokumen 1 dokumen 3 Nota Pengantar dan Nota Jawaban

Bupati terhadap LKPJ, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, P APBD, dan R APBD

8 Nota 8 Nota

4 Dokumen TAPKIN Tahun 2013 1 dokumen 1 dokumen 5 Dokumen LAKIP Tahun 2013 1 dokumen 1 dokumen 6 Persentase Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 7 Dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

”Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” merupakan




berikut :


2012 2013 1 Dokumen Standar Satuan Harga (SSH) 1 dokumen 1 dokumen 2 Jumlah pengadaan barang dan jasa

dengan sistem elektronik 28 SKPD 28 SKPD

3 Dokumen KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS

2 dokumen 2 dokumen

4 Dokumen Statistik (Pakpak Bharat dalam Angka, PDRB, IKM, IPM, ICOR)

5 dokumen 5 dokumen

5 Dokumen DPA-SKPD dan DPPA SKPD 2 dokumen 2 dokumen 6 Dokumen rencana program investasi

jangka menengah (RPIJM) Cipta karya 1 dokumen 1 dokumen

7 Feasibility study pembangunan sarana

dan prasarana daerah 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemerintah daerah

”Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemerintah daerah”





No. Laporan Jumlah Ket

2012 2013 1 Laporan pelaksanaan dana tugas

pembantuan 1 dokumen 1 dokumen

2 Laporan monitoring evaluasi dan hasil kinerja SKPD

1 dokumen 1 dokumen

3 Laporan keuangan semesteran 1 dokumen 1 dokumen 4 Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 5 Jumlah SKPD yang didata dan dinilai

barang milik daerahnya 29 SKPD 0

SASARAN 5 : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN




sebagai berikut:

Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terlatih

”Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terlatih” merupakan




berikut :


2012 2013 1 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

yang mengikuti Diklat - 90 orang

Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui

PNPM-MP

”Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui

PNPM-MP” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut di

atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator

kinerja yang lain. Adapun capaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun


No. Persentase Jumlah Ket

2012 2013 1 Persentase partisipasi masyarakat

dalam pembangunan melalui PNPM –MP

100% 83,31%

2 Persentase penyusunan perdes tentang BUMDesa

- 96,05%

3 Jumlah Proposal yang memenuhi ketentuan dalam bantuan keuangan pemerintah provinsi

18 desa 34 desa

4 Jumlah utusan kelompok desa yang berpartisipasi mewakili tiap desa

6 orang/desa 6 orang/desa

Jumlah Desa yang Berperan Serta Dalam Peningkatan

Lingkungan Sehat dan Bersih

”Jumlah desa yang berperan serta dalam peningkatan lingkungan

sehat dan bersih” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran




No. Peran serta Jumlah Ket

2012 2013

1 Jumlah pelaksanaan gotong royong di

desa 52 desa 52 desa

2 Jumlah desa yang berperan serta dalam

lingkungan sehat dan bersih 52 desa 52 desa

SASARAN 6 : MENINGKATNYA KERJASAMA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator

kinerja, dengan capaian 100% atau dengan predikat baik sekali. Adapun


sebagai berikut:

Koordinasi Program Pembangunan

”Koordinasi Program Pembangunan” merupakan Indikator Kinerja




No. Koordinasi Jumlah Ket

2012 2013 1 Koordinasi program pengembangan

kawasan agropolitan/forum

kabupaten / kota

8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

2 Koordinasi pelaksanaan percepatan

pembangunan daerah tertinggal

(PPDT) dan penanggulangan masalah

kemiskinan


2 Kementerian/

provinsi

SASARAN 7 : MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator



sebagai berikut:

Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah

”Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah” merupakan Indikator




berikut :

No. RKB Jumlah Ket

2012 2013 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 5 ruang 11 ruang

2 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 9 ruang 3 ruang

3 Rehab Ruang kelas SD 14 sekolah 7 sekolah

4 Rehab ruang kelas SMP 8 sekolah 5 sekolah

Penyediaan Fasilitas Penunjang Sekolah

”Penyediaan Fasilitas Penunjang Sekolah” merupakan Indikator Kinerja




No. Fasilitas Jumlah Ket

2012 2013 1 Jumlah sekolah yang memenuhi standar

buku perpustakaan

54 SD / 14 SMP / 5 SMA/SMK

29 SD / 26 SMP

2 Jumlah sekolah yang memenuhi standar

peralatan pembelajaran

54 SD / 14 SMP / 5 SMA/SMK

29 SD / 26 SMP

3 Peralatan Kursus yang memadai 1 paket 1 paket

SASARAN 8 : MENINGKATKAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG DITUJUKAN

PADA APK DAN APM




sebagai berikut:

Angka Partisipasi Kasar (APK)

”Angka Partisipasi Kasar (APK)” merupakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) dari sasaran tersebut di atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari



No. APK % Ket

2012 2013

1 APK PAUD 70,33% 80%

2 APK SD/MI 112% 112%

3 APK SMP/MTs 109% 109%

4 APK SMA/SMK 100% 100%

Angka Partisipasi Murni (APM)

”Angka Partisipasi Murni (APM)” merupakan Indikator Kinerja Utama




No. APM % Ket

2012 2013

1 Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A 99,08% 139.93%

2 Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B 98,06% 99.31%

3 Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C 98,47% 99.08%

Angka Melanjutkan (AM)

”Angka Melanjutkan (AM)” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)




No. Angka Melanjutkan % Ket

2012 2013

1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs 99,26% 100%

2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs

ke SMA/SMK/MA 100% 100%

Angka Kelulusan (AL)

”Angka Kelulusan (AL)” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari




No. Angka Kelulusan % Ket

2012 2013

1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,26% 100%

2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100% 100%

3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100% 100%

SASARAN 9: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS

PENDIDIKAN NONFORMAL

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator



sebagai berikut:

Angka Melanjutkan

”Angka Melanjutkan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari




No. Angka Melanjutkan % Ket

2012 2013

1 Angka Melanjutkan 60% 60%

Angka Pendaftaran Wajib Belajar

”Angka Pendaftaran Wajib Belajar” merupakan Indikator Kinerja




No. Angka pendaftaran Ket

2012 2013

1 Angka Pendaftaran Wajib Belajar 55 orang 55 orang

Jumlah Tenaga Pendidik

”Jumlah Tenaga Pendidik” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)




No. Tenaga Pendidik Jumlah Ket

2012 2013

1 Jumlah Tenaga Pendidik Non formal

yang diberikan Insentif 40 orang 40 orang

SASARAN 10 : MENINGKATKAN LULUSAN YANG DAPAT TERSERAP

PASAR KERJA




sebagai berikut:

Rencana dan Identifikasi Tenaga Kerja Daerah

”Rencana dan Identifikasi Tenaga Kerja Daerah” merupakan Indikator



capaian ” Rencana dan Identifikasi Tenaga Kerja Daerah”, jika dibandingkan



2012 2013

1 Rencana dan identifikasi tenaga kerja

daerah - 1 dokumen

Database Tenaga Kerja Daerah

”Database Tenaga Kerja Daerah” merupakan Indikator Kinerja Utama




No. Tenaga Kerja Jumlah Ket

2012 2013

1 Data Base Tenaga Kerja Daerah - 1 buku

SASARAN 11 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOMPETENSI

TENAGA PENDIDIK




sebagai berikut:

Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompetensi

”Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompetensi” merupakan Indikator



capaian ” Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompetensi”, jika dibandingkan


No. Tenaga pendidik Ket

2012 2013

1 Persentase Pelatihan Tenaga

Pendidik/Guru 100% 100%

2 Persentase Kualitas Pembelajaran 100% 100%

3 Jumlah Tenaga Pendidik yang memiliki

Sertifikat Pendidik 273 orang 90 orang

4 Jumlah tenaga pendidik/guru yang

mendapatkan pelayanan kesejahteraan 425 orang 1.106 orang

SASARAN 12 : MENURUNKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH




sebagai berikut:

Angka Putus Sekolah (APS)

”Angka Putus Sekolah (APS)” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)




No. APS % Ket

2012 2013

1 Jumlah Siswa PAUD 7291 orang 1223 orang

2 Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI 0,10% 0%


SMP/MTs 0% 0%


SMA/SMK/MA 0% 0%

SASARAN 13 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL

DAN GENERIK DI PUSKESMAS




sebagai berikut:

Jumlah Persediaan Obat-obatan

”Jumlah Persediaan Obat-obatan” merupakan Indikator Kinerja Utama




No. Obat-obatan Jumlah Ket

2012 2013

1 Persentase Perbekalan kefarmasian/

obat-obatan 100% 100%

2 Jumlah pengadaan vaksin verorab 48 kuur 30 kuur

SASARAN 14 : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

DI PUSKESMAS




sebagai berikut:

Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

”Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas” merupakan




berikut :

No. Pelayanan Jumlah Ket

2012 2013

1 Persentase pelayanan askes sosial 100% 100%

tingkat pertama di puskesmas dan

jaringannya

2 Persentase Kapitasi rawat jalan tingkat

pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat

Pertama (RITP), persalinan puskesmas

dan jaringannya

100% 100%

3 Insentif kader posyandu 12 12

SASARAN 15 : MENINGKATKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT (RSUD)




sebagai berikut:

Jumlah Pelayanan Kesehatan RSUD

”Jumlah Pelayanan Kesehatan RSUD” merupakan Indikator Kinerja




No. Jumlah Pasien Ket

2012 2013

1 Jumlah Pasien Jamkesmas RSUD yang

terlayani 1583 orang 1254 orang

2 Jumlah Pasien Jamkesda RSUD yang


3 Jumlah Pasien ASKES RSUD yang


Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di RSUD

”Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di RSUD” merupakan




berikut :

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Ket

2012 2013

1 Jumlah Gedung yang dibangun 1 unit 2 unit

2 Persentase persediaan obat-obatan 100% 100%

RSUD

3 persediaan alkes Rumah Sakit yang

memadai 3 jenis 3 jenis

4 Persentase Persediaan farmasi dan alat

kesehatan yang memenuhi standar dan

terjangkau oleh masyarakat

100% 100%

SASARAN 16 : MENINGKATKAN STATUS GIZI MASYARAKAT DAN

PENANGANAN PENYAKIT MENULAR




sebagai berikut:

Jumlah pelayanan imunisasi dan asupan gizi

”Jumlah pelayanan imunisasi dan asupan gizi” merupakan Indikator




berikut :

No. Imunisasi Jumlah Ket

2012 2013

1 Jumlah anak sekolah yang diimunisasi 4300 anak 4300 anak

2 Jumlah bayi yang mendapat imunisasi

lengkap 1000 bayi 1000 bayi

3 Jumlah penderita TB-paru yang

mendapat makanan tambahan 60 orang 72 orang

4 Makanan tambahan balita di posyandu 89 posyandu 89 posyandu

5 Persentase Asupan gizi bagi penderita

gizi buruk 100% 100%

SASARAN 17 : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT





Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat

”Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat” merupakan Indikator




berikut :

No. Pelayanan Jumlah Ket

2012 2013

1 Terlaksananya pelayanan kesehatan

THT 0 1 kegiatan

2 Jumlah peserta pertemuan klinik

sanitasi 20 orang 20 orang

3 Tersedianya jamban keluarga 60 unit 75 unit

4 Penduduk yang memiliki kartu

jamkesda 8000 orang 12000 orang

5 Terlaksananya pembuatan taman toga 3 desa 3 desa

6 Persentase Terlayaninya penduduk

miskin dengan jamkesmas dan

jampersal

100% 100%

7 Jumlah Kunjungan Bumil (K4) 774 orang 864 orang

8 jumlah neonatal dengan komplikasi

yang ditangani 43 orang 12 orang

9 Promosi Kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat 4 kegiatan 4 kegiatan

10 Persentase Kepala Keluarga yang

memakai alat KB 99% 99,61%

11 Jumlah SDM pelayanan kesehatan 272 orang 253 orang

SASARAN 18 :

MEMANFAATKAN SELUAS-LUASNYA POSISI

STRATEGIS DENGAN MEMBUKA SELURUH AKSES

YANG POTENSIAL KE SELURUH KABUPATEN/KOTA

YANG BERBATASAN SECARA LANGSUNG DENGAN

KABUPATEN PAKPAK BHARAT


kinerja, dengan capaian 75% atau dengan predikat baik. Adapun pencapaian

target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai

berikut:

Jumlah realisasi tapal batas antar kabupaten dan desa

”Jumlah realisasi tapal batas antar kabupaten dan desa” merupakan




berikut :

No. Tapal Batas Jumlah Ket

2012 2013

1 Pematokan Tapal Batas antara Pemkab

Pakpak Bharat dengan Pemkab Dairi 0 8 pilar


Pakpak Bharat dengan Pemkab Samosir 0 0 pilar


Pakpak Bharat dengan Pemkab

Tapanuli Tengah

0 0 pilar

4 Jumlah batas tapal desa yang disurvey 12 desa 40 desa

Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

”Koordinasi Perencanaan Tata Ruang” merupakan Indikator Kinerja




No. Koordinasi Frekuensi Ket

2012 2013

1 Koordinasi dan fasilitasi Rencana Tata

Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan

pusat oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat

1 tahun 1 tahun

2 Rehabilitas Hutan dan Lahan 7,5 Ha 12,5 Ha

SASARAN 19 :

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT

DIAKSES DENGAN MUDAH DAN CEPAT OLEH

SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator




Sosialisasi Pelayanan Publik

”Sosialisasi Pelayanan Publik” merupakan Indikator Kinerja Utama




No. Sosialisasi Jumlah Ket

2012 2013

1 Sosialisasi Penerapan PATEN di 8

Kecamatan - 8 kecamatan

2 Pemilihan Kecamatan terbaik dalam

pelayanan pemerintahan 1 kecamatan 1 kecamatan

3 Pembuatan dan penayangan film

pemberdayaan 8 kecamatan 8 kecamatan

Publikasi dan Informasi Pelayanan Publik

”Publikasi dan Informasi Pelayanan Publik” merupakan Indikator




berikut :

No. Publikasi Jumlah Ket

2012 2013

1 Penerbitan media komunikasi dan

publikasi khususnya tentang

penyelenggaraan pemerintah daerah

12 edisi/ tahun 12 edisi/ tahun

2 Publikasi informasi pemerintah bagi

masyarakat melalui pemasangan baliho

di tempat-tempat strategis di

Kecamatan

Spanduk: 80

buah, Baliho: 64

buah

Spanduk: 80

buah, Baliho:

64 buah

3 Informasi status lingkungan hidup 2 buku 2 buku

4 Plank Informasi pada daerah rawan

bencana 5 buah 5 buah

Jumlah Pelayanan Publik

”Jumlah Pelayanan Publik” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)


berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian ” Jumlah

Pelayanan Publik”, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

adalah sebagai berikut :

No. Pelayanan Publik Jumlah Ket

2012 2013

1 jumlah penduduk yang terlayani KTP (*) 23.999 jiwa

2 jumlah penduduk yang terlayani kartu

keluarga 2814 KK 3580 KK

3 jumlah penduduk yang terlayani

pindah-datang antar Kab-Prov 100%

100%

4 jumlah penduduk yang terlayani

pindah-keluar antar Kab-Prov 100%

100%

5 jumlah penduduk yang terlayani KTP

akta kelahiran 476 jiwa 5.481 jiwa

6 jumlah penduduk yang terlayani akta

perkawinan 73 jiwa 705 jiwa


perceraian 1 jiwa 7 jiwa


kematian 10 jiwa 30 jiwa

9 Persentase analisis data secara

kuantitas dan kualitas 48.652 jiwa 50.954 jiwa

10 Administrasi sistem kependudukan SAK

dan SIAK - 7 unit

11 jumlah Nomor Induk Kependudukan 48.652 jiwa 50.954 jiwa

12 Mempersingkat jarak tempuh

(jembatan) 5 unit 9 unit

13 meningkatnya arus lalu lintas

(pemeliharaan jalan) 10.690 m 20.580 m

14 Meningkatnya arus lalu lintas

(peningkatan jalan) 7.330 m 13.410 m

15 Pelayanan alat berat 11 unit 11 unit

16 Terpenuhinya kebutuhan air bersih 742 KK 785 KK

17 Tersedianya fasilitas kebersihan (MCK) 2 unit 2 Unit

SASARAN 20 : TUMBUHNYA PEMBANGUNAN KEHIDUPAN

BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA




sebagai berikut:

Sosialisasi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara

”Sosialisasi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara”



yang lain. Adapun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

adalah sebagai berikut :


2012 2013

1 Sosialisasi penguatan 4 (empat) pilar

kebangsaan - 1 kegiatan

2 Seminar wawasan nilai-nilai perjuangan

dalam merebut kemerdekaan dari

penjajah bagi para pelajar

37 orang 37 orang

3 Perlombaan kegiatan yang bertemakan

semangat kebangsaan dan

kepahlawanan


Peringatan Hari Nasional

”Peringatan Hari Nasional” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)




No. Hari Nasional Jumlah Ket

2012 2013

1 Upacara Hari Otonomi Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan

2 Peringatan HUT RI 1 kegiatan 1 kegiatan

3 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 1 kegiatan 1 kegiatan

4 Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 kegiatan 1 kegiatan

5 Peringatan Hari Pahlawan 1 kegiatan 1 kegiatan

6 Peringatan Hari Lansia 1 kegiatan 1 kegiatan

SASARAN 21 : MENGUATNYA PERAN MASYARAKAT MADANI

DALAM KEHIDUPAN POLITIK




sebagai berikut:

Pembinaan Kehidupan politik dalam masyarakat

”Pembinaan Kehidupan politik dalam masyarakat” merupakan




berikut :

No. Pembinaan Jumlah Ket

2012 2013

1 Rapat Koordinasi Pra Pemilu Calon

Legislatif - 1 tahun

2 Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik - 1 tahun

SASARAN 22 :

MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH DAN

MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN

UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT




sebagai berikut:

Koordinasi Dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

”Koordinasi dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut

di atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator



No. Koordinasi Jumlah Ket

2012 2013

1 Rapat koordinasi camat 4 kali 4 kali

2 Koordinasi dengan seluruh Muspida

terkait Kemanan dan ketertiban di

Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat

1 tahun 1 tahun

3 Persentase Deteksi Dini dan Analisa

Konflik yang Terjadi di Masyarakat 100% 100%

4 Jumlah Taruna Siaga Bencana dan TKSK 28 orang 40 orang

5 Terselenggaranya rapat koordinasi

penanggulangan bencana 1 kali 2 kali

6 Tersedianya Personil sebagai tenaga

pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan

40 orang 40 orang

7 Terlaksananya PAM hari Besar 12 bulan 12 bulan

8 Tersedianya PAM Kedatangan Pejabat 12 bulan 12 bulan

9 Terlaksananya Patroli pegawasan dan

pengendalian PERDA 12 bulan 12 bulan

SASARAN 23 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA




sebagai berikut:

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

di Kecamatan dan Kabupaten

”Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan di kecamatan dan

kabupaten” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut di

atas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator



No. Kegiatan Jumlah Ket

2012 2013

1 Jumlah pelaksanaan kegiatan

keagamaan di kecamatan 8 kecamatan 8 kecamatan

2 Terselenggaranya pelaksanaan

MTQ di Kecamatan 8 kecamatan 8 kecamatan


MTQ di Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten


acara Natal 8 kecamatan 8 kecamatan


acara halal bihalal 8 kecamatan 8 kecamatan

6 Terselenggaranya PESPARAWI

tingkat kecamatan 8 kecamatan 8 kecamatan

7 Terselenggaranya PESPARAWI

tingkat kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten

SASARAN 24 : MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PROSES PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN


kinerja, dengan capaian 83% atau dengan predikat baik. Adapun pencapaian

target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai

berikut:

Jumlah proses perencanaan pembangunan

”Jumlah proses perencanaan pembangunan” merupakan Indikator




berikut :

No. Proses Perencanaan Jumlah Ket

2012 2013

1 Mengundang masyarakat untuk

berdialog dengan Kepala Daerah dalam

pelaksanaan program pemerintah di

masyarakat

0% 0%

2 Terselenggaranya rapat MUSRENBANG

di Tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten,

Propinsi dan Nasional

5 kali 5 kali

3 Terselenggaranya Musrenbang Forum

SKPD 1 kali 1 kali

4 Jumlah desa yang melaksanakan

musyawarah pembangunan desa 52 desa 52 desa

5 Jumlah dokumen musrenbang desa di

kecamatan 52 dokumen 52 dokumen

6 Jumlah dokumen musrenbang

kecamatan 8 dokumen 8 dokumen

SASARAN 25 : MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH




sebagai berikut:

Jumlah peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

”Jumlah peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah”





No. Peran serta Jumlah Ket

2012 2013

1 Terjalinnya keakraban dan kerjasama

antara DPRD dan masyarakat 100% 100%

2 Informasi bagi DPRD tentang kondisi

sebenarnya dari masyarakat 100% 100%

3 Meningkatnya rumah layak huni di

Kabupaten Pakpak Bharat 80 KK 80 KK

4 Meningkatnya kegiatan dan aktifitas

para penyandang cacat 35 orang 35 orang

5 Terselenggaranya pelatihan

penanggulangan bencana antara

pemerintah dan masyarakat

40 orang 40 orang

6 Terlaksananya keterampilan berusaha

bagi korban bencana alam 160 orang 160 orang

7 Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi

dengan tokoh masyarakat - -

SASARAN 26 : MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DALAM

PEMBANGUNAN


kinerja, dengan capaian 66,67% atau dengan predikat cukup. Adapun


sebagai berikut:

Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan

Dalam Pembangunan

”Jumlah pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam

pembangunan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran




No. Pelaksanaan Jumlah Ket

2012 2013

1 Terfasilitasinya Rencana anggaran

responsif gender - 1 tahun

2 Jumlah desa yang memenuhi Program

Terpadu Peningkatan Peranan Wanita

menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(PT.P2W-KSS)

1 desa 1 desa

3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang

kesehatan perempuan -

-

4 Jumlah pelaksanaan perayaan HUT

Dharma Wanita Persatuan Kab. Pakpak

Bharat

- -

5 Jumlah sosialisasi pemenuhan

pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

- 8 kecamatan

6 Jumlah pelaksanaan sosialisasi

peningkatan kesadaran perempuan

dalam mencintai produk dalam negeri

- 1 kali

SASARAN 27 :

MENINGKATNYA PERAN SERTA LEMBAGA

PEREMPUAN DALAM PROSES PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN




sebagai berikut:

Jumlah Peran Serta Lembaga Perempuan Dalam Proses

Perencanaan Dan Pembangunan

”Jumlah peran serta lembaga perempuan dalam proses perencanaan

dan pembangunan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran




No. Peran Serta Jumlah Ket

2012 2013

1 Persentase peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

100% 98.95%

2 Persentase pelaksanaan peringatan

hari anak 1 kali 98.82%

3 Terselenggaranya fasilitasi peran serta

tim penggerak PKK kabupaten 8 kecamatan 8 kecamatan

4 Jumlah upacara peringatan Hari Ibu 1 kali 1 kali

5 Jumlah pelaksanaan bulan bhakti

sosial TP-PKK-KB-Kes - 1 kali

6 Jumlah lembaga PKK desa yang

mengikuti kegiatan pembinaan desa

percontohan

52 lembaga 52 lembaga

SASARAN 28 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN

HUKUM DI DAERAH




sebagai berikut:

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

”Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan” merupakan Indikator




berikut :


2012 2013

1 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang

Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa

Umum

- 1 kali

2 Sosialisasi Undang-Undang Politik - 1 kali

Pembinaan hukum di daerah

”Pembinaan hukum di daerah” merupakan Indikator Kinerja Utama


berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun jika dibandingkan


No. Pembinaan Jumlah Ket

2012 2013

1 Menciptakan koordinasi yang baik

antara Pemkab Pakpak Bharat dengan

Kejari dan Tenaga Ahli (penasehat

hukum)

1 tahun 1 tahun

2 Terlaksananya pengawasan regular

sesuai dengan PKPT 29 SKPD 29 SKPD

3 Temuan pemeriksaan selesai di tindak

lanjuti oleh obrik pemeriksaan 100% 100%

4 Evaluasi hasil kinerja sesuai dengan

standar audit 29 SKPD 29 SKPD

SASARAN 29 : Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi

aparatur serta masyarakat




sebagai berikut:

Penerapan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

”Penerapan kesadaran dan kepatuhan hukum” merupakan Indikator




berikut :

No. Penerapan Jumlah Ket

2012 2013

1 Pengadaan marka jalan 30% 60%

2 pengadaan pagar pengaman jalan 80 meter 175 meter

3 Menurunnya Pelanggaran Disiplin PNS

dan terdatanya jumlah kenderaan Layak

Pakai

100% 100%

SASARAN 30 : TERTATANYA PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN

DAERAH YANG EFEKTIF DAN TAAT AZAS




sebagai berikut:

Jumlah penataan produk hukum daerah

”Jumlah penataan produk hukum daerah” merupakan Indikator Kinerja




No. Produk Hukum Jumlah Ket

2012 2013

1 Melaksanakan pembahasan perda

tingkat eksekutif dan legislatif. 6 buah 8 buah

2 Melaksanakan pembahasan Perbup. 16 buah 16 buah

3 Penyusunan Naskah Akademik 0 3 buah

4 Tersahkannya rancangan peraturan

daerah menjadi peraturan daerah 6 ranperda 3 ranperda

5 Jumlah anggota DPRD yang memiliki

kemampuan dalam pembahasan

Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku

20 orang 20 orang

6 Terfasilitasinya perda RTRW Kabupaten

Pakpak Bharat 1 kali 1 kali

7 Jumlah rancangan peraturan Daerah

(pengelolaan APBD) 3 dokumen

3 dokumen

8 Jumlah rancangan peraturan kepala

daerah (Pengelolaan APBD) 3 dokumen

3 dokumen

SASARAN 31 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI

BUDAYA MASYARAKAT




sebagai berikut:

Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat

”Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat” merupakan Indikator




berikut :

No. Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Ket

2012 2013

1 Jumlah masyarakat dan aparatur

pemerintah yang antusias terhadap

pentingnya olahraga dengan

pelaksanaan senam bersama

850 orang 2500 orang

2 Sosialisasi penanggulangan bencana

untuk meningkatkan budaya sadar

bencana

- 1 kali / 320

orang

SASARAN 32 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN

BUDAYA DAERAH




sebagai berikut:

Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah

”Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah” merupakan Indikator




berikut :

No. Pengelolaan Jumlah Ket

2012 2013

1 Pengelolaan budaya lokal daerah 12 bulan 12 bulan

2 Jumlah benda-benda cagar budaya dan

kekayaan budaya daerah 3 mejan 3 mejan

3 Penyelenggaraan festival budaya

daerah 1 kali 1 kali

4 Promosi pariwisata melalui leaflet profil

pariwisata - 1000 lembar

5 Pengembangan sarana dan prasarana 100% 100%

SASARAN 33 : MENINGKATKAN DAYA TARIK SENI DAN BUDAYA

DAERAH




sebagai berikut:

Jumlah SDM yang Memiliki Kemampuan Dalam Daya Tarik Seni

dan Budaya Pakpak

”Jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam daya tarik seni dan

Budaya Pakpak” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran




No. SDM Jumlah Ket

2012 2013

1 jumlah guru muatan lokal tingkat SD

dan SMP yang terlatih Tari Pakpak dan

Aksara Pakpak

870 orang 81 orang

SASARAN 34 :

MENINGKATKAN SERTA MEMPERLUAS PAJAK DAN

RETRIBUSI SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD)


kinerja, dengan capaian 84,13% atau dengan predikat baik. Adapun


sebagai berikut:

Jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah

”Jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah” merupakan Indikator




berikut :

No. PAD Jumlah Ket.

2012 2013

1 Jumlah PAD Rp. 6.353.111.715,00 Rp. 9.096.220.706,84

2 Hasil pajak daerah Rp. 1.278.625.734 Rp. 1.392.982.010

3 Hasil retribusi daerah Rp. 1.410.958.045 Rp. 2.686.280.941

4 Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan Rp. 1.123.245.091 Rp. 1.260.766.739

5 Lain-lain PAD yang sah Rp. 2.540.282.845,00 Rp. 3.756.191.016,84

Monitoring dan Evaluasi PAD

”Monitoring dan Evaluasi PAD” merupakan Indikator Kinerja Utama


berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun jika dibandingkan


No. Monitoring Jumlah Ket

2012 2013

1 laporan monitoring dan evaluasi PAD 1 laporan 1 laporan

2 Jumlah pasar yang dipantau 6 pasar 7 pasar

3 Jumlah pekerjaan barang dan

konstruksi yang dipantau 400 proyek

4 Jumlah Data Subjek dan Objek Pajak 450 WP 431 WP

5 Intensifikasi Pajak Bumi dan bangunan 11.613 unit 0

6 Aplikasi SISMIOP 0 0

3.6. Evaluasi Pencapaian Sasaran

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mampu

melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan untuk mewujudkan misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2013.

Pencapaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sesuai

misi yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Jumlah

Indikator Sasaran

Pencapaian Target

Ket.

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

1 Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui pengembangan pertanian tanaman pangan/hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan 5

2 indikator mencapai

target (100%)

2 indikator lebih dari target (>100%) 1 indikator mencapai (85-<100)

2 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

5 4 indikator mencapai

target (100%)

1 indikator lebih dari target (>100%)

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kreatif dan Fasilitatif

3 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi


target (100%)

1 indikator lebih dari target (>100%) 1 indikator mencapai (55-<70%)

4 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi


target (100%)

1 indikator mencapai (70-<85)

5 Meningkatnya kinerja Pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan 3


target (100%)


6 Meningkatnya kerjasama Daerah dalam pembangunan 1


target (100%) -

Misi 3. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

7 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 2


target (100%) -

8 Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditujukan pada APK dan APM


target (100%) -

9 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan nonformal


target (100%) -

10 Meningkatkan lulusan yang dapat terserap pasar kerja


-

target (100%) 11 Meningkatkan kualitas dan kompetensi

tenaga pendidik


target (100%) -

12 Menurunkan angka putus Sekolah 1


target (100%) -

Misi 4. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 13 Meningkatkan ketersediaan obat esensial

dan generik di Puskesmas 1 1 indikator mencapai

target (100%) -

14 Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 1


target (100%) -

15 Meningkatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit (RSUD)


target (100%) -

16 Meningkatkan status gizi masyarakat dan penanganan penyakit menular 1


target (100%) -

17 Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

1 -


Misi 5. Memantapkan Tata Hubungan Yang Dinamis Dengan Pemerintah Atasan dan Kerjasama Saling Menguntungkan Dengan Daerah Lain Khususnya Yang Berbatasan Langsung 18 Memanfaatkan seluas-luasnya posisi

strategis dengan membuka seluruh akses yang potensial ke seluruh daerah kabupaten/kota yang berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat


target (100%)

1 indikator mencapai (<55%)

Misi 6. Meningkatkan Iklim Keterbukaan dan Partisipatif dalam Sistem Sosial dan Birokrasi 19 Meningkatkan pelayanan publik yang

dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat


target (100%)


20 Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2


target (100%) -

21 Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik


target (100%) -

22 Meningkatnya peran Pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat


target (100%) -

23 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama 1


target (100%) -

24 Meningkatkan peran serta masyarakat 1 - 1 indikator

dalam proses perencanaan dan pembangunan

mencapai (70-<85)

Misi 7. Meningkatkan Sinergitas Para Pihak dalam Pemberdayaan Masyarakat

25 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah 1 -


Misi 8. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Menguatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan 26 Meningkatkan peran perempuan dalam

pembangunan 1 - 1 indikator mencapai (55-<70%)

27 Meningkatnya peran serta lembaga perempuan dalam proses perencanaan dan pembangunan

1 - 1 indikator mencapai (85-<100)

Misi 9. Mewujudkan Komitmen Bersama dalam Penegakan Hukum secara Konsisten dan Konsekuen 28 Meningkatnya pembangunan dan

pembinaan hukum di Daerah 2 2 indikator mencapai

target (100%) -

29 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur serta masyarakat. 1 -


(85-<100) 30 Tertatanya produk perundang-undangan

Daerah yang efektif dan taat azas 1 - 1 indikator mencapai (85-<100)

Misi 11. Menjadikan Budaya Pakpak sebagai landasan dalam kebijakan publik 31 Meningkatkan pengembangan nilai-nilai

budaya masyarakat 1 1 indikator mencapai

target (100%) -

32 Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian budaya Daerah 1


target (100%) -

33 Meningkatkan daya tarik seni dan budaya Daerah


target (100%) -

Misi 12. Melakukan Tindakan Nyata yang kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan asli daerah

34 Meningkatkan serta memperluas pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli Daerah (PAD)

2 -

1 indikator lebih dari target (>100%) 1 indikator mencapai (55-<70%)

JUMLAH 63


target (100%)

7 indikator lebih dari target (>100%) 12 indikator tidak

mencapai target (<100%)

3.7. Analisis Capaian Keuangan

3.5.1. Pendapatan Daerah

Penetapan formulasi kebijakan dalam hal pendapatan,

dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada Tahun 2012

diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi

pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat

mewujudkan stabilitas fiscal daerah khususnya dalam memberikan

ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer yang terdiri

dari transfer pemerintah pusat – dana perimbangan yang terdiri dari dana

bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan

dana alokasi khusus. Transfer Pemerintah Pusat – lainnya yang terdiri dari

dana penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari

pendapatan bagi hasil pajak. Lain-lain pendapatan sah terdiri dari

pendapatan lainnya.

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

s.d 31 Desember 2013

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH /

(KURANG) PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

395.015.974.234,00 10.174.087.894,00

390.450.182.776,84 9.096.220.706,84

(4.565.791.457,16) (1.077.867.187,16)

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Lainnya

1.134.706.165,00 5.130.139.990,00 1.260.766.739,00

2.648.475.000,00

363.669.166.340,00

348.749.501.565,00

20.124.881.877,00 1.019.758.688,00

273.598.951.000,00 54.005.910.000,00 12.249.699.000,00 12.249.699.000,00 2.669.965.775,00 2.669.965.775,00

21.172.720.000,00

21.172.720.000,00

1.392.982.010,00 2.686.280.941,00 1.260.766.739,00

3.756.191.016,84

365.030.211.162,00

350.858.546.387,00

21.130.174.629,00 2.123.510.758,00

273.598.951.000,00 54.005.910.000,00 12.249.699.000,00 12.249.699.000,00 1.921.965.775,00 1.921.965.775,00

16.323.750.908,00

16.323.750.908,00

258.275.845,00 (2.443.859.049,00)

0,00

1.107.716.016,84

1.361.044.822,00 2.109.044.822,00

1.005.292.752,00

256.737.625,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(748.000.000,00) (748.000.000,00)

(4.848.969.092,00)

(4.848.969.092,00) Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Un.Audit)

3.5.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun 2013 terdiri dari belanja operasi, belanja

modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terbagi menjadi 5

bagian yaitu : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja modal terbagi menjadi 5 bagian yaitu : Belanja Tanah,

Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan,

Irigasi dan Jaringan serta belanja Aset tetap lainnya.

Komposisi belanja daerah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.7 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA



(KURANG) BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah

435.990.880.376,90 272.903.831.577,90

155.363.385.038,90 97.386.578.539,00 2.690.000.000,00

381.852.026.957,00 233.865.393.578,00

138.079.935.120,00 80.100.740.628,00 2.336.900.000,00

(54.138.853.419,90) (39.042.437.999,90)

(17.283.449.918,90) (17.285.837.911,00)

(353.100.000,00)

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga SURPLUS / (DEFISIT)

12.672.900.000,00 4.794.968.000,00

162.583.048.799,00 2.864.658.000,00

12.437.677.549,00 53.332.678.292,00 79.947.579.598,00 14.000.455.360,00

500.000.000,00 500.000.000,00

(40.974.906.142,90)

9.747.997.100,00 3.599.820.730,00

147.986.633.379,00 2.597.494.085,00

11.838.787.145,00 47.362.615.864,00 73.672.084.380,00 12.515.651.905,00

0,00 0,00

8.598.155.819,84

(2.924.902.900,00) (1.195.147.270,00)

(14.596.415.420,00) (267.163.915,00) (598.890.404,00)

(5.970.062.428,00) (6.275.495.218,00) (1.484.803.455,00) (500.000.000,00)

(500.000.000,00) 49.573.061.962,74

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Un. Audit)

3.5.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit

atau untuk memanfaatkan surplus. Jumlah defisit anggaran pada tahun

2013 sebesar Rp. 40.974.906.142,90 (empat puluh milyar sembilan ratus

tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua

koma sembilan puluh rupiah) sedangkan defisit realisasinya sebesar

Rp. 8.598.155.819,84 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan

juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas koma

delapan puluh empat rupiah) dan defisit lebih/ (kurang) sebesar Rp.

49.573.061.962,74 (empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh

tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua koma tujuh

puluh empat).

Pembiayaan daerah pada tahun 2013 terdiri dari penerimaan

daerah (penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran/ SiLPA) dan

pengeluaran daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah, dengan komposisi masing-masing pembiayaan

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.8 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN



(KURANG) PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

41.574.906.142,90

41.574.906.142,90

41.574.906.142,90

41.574.906.142,90

0,00 0,00

anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(SiLPA)

600.000.000,00

600.000.000,00

40.974.906.142,90 0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

40.974.906.142,90 49.573.061.962,74

0,00 0,00

0,00

49.573.061.962,74


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2013 tidak lagi menganut sistem anggaran

berimbang dan dinamis dengan jumlah pendapatan dan belanja

seimbang, akan tetapi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Pakpak Bharat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan APBD, dimana struktur APBD terdiri dari

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Dibandingkan dengan Pencapaian Tahun 2012 peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan terlihat meningkat,

tentunya hal ini terjadi berkat usaha keras dari semua pihak. Secara garis

besar, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 dari sisi Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA & PEMBIAYAAN


URAIAN ANGGARAN REALISASI %

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak

395.015.974.234,00 10.174.087.894,00

1.134.706.165,00 5.130.139.990,00 1.260.766.739,00

2.648.475.000,00

363.669.166.340,00 348.749.501.565,00 20.124.881.877,00

390.450.182.776,84 9.096.220.706,84

1.392.982.010,00 2.686.280.941,00 1.260.766.739,00

3.756.191.016,84

365.030.211.162,00 350.858.546.387,00 21.130.174.629,00

98.84 89.41

122.76 52.36

100.00

141.82 100.37 100.60 105.00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Lainnya

BELANJA

BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

1.019.758.688,00 273.598.951.000,00 54.005.910.000,00 12.249.699.000,00 12.249.699.000,00 2.669.965.775,00 2.669.965.775,00

21.172.720.000,00 21.172.720.000,00

435.990.880.376,90 272.903.831.577,90

155.363.385.038,90 97.386.578.539,00 2.690.000.000,00

12.672.900.000,00 4.794.968.000,00

162.583.048.799,00 2.864.658.000,00

12.437.677.549,00 53.332.678.292,00 79.947.579.598,00 14.000.455.360,00

500.000.000,00 500.000.000,00

(40.974.906.142,90)

41.574.906.142,90

41.574.906.142,90

600.000.000,00 600.000.000,00

40.974.906.142,90 0,00

2.123.510.758,00 273.598.951.000,00 54.005.910.000,00 12.249.699.000,00 12.249.699.000,00 1.921.965.775,00 1.921.965.775,00

16.323.750.908,00 16.323.750.908,00

381.852.026.957,00 233.865.393.578,00

138.079.935.120,00 80.100.740.628,00 2.336.900.000,00 9.747.997.100,00 3.599.820.730,00

147.986.633.379,00 2.597.494.085,00

11.838.787.145,00 47.362.615.864,00 73.672.084.380,00 12.515.651.905,00

0,00 0,00

8.598.155.819,84

41.574.906.142,90 41.574.906.142,90

600.000.000,00

600.000.000,00 40.974.906.142,90 49.573.061.962,74

208.24 100.00 100.00 100.00 100.00 71.98 71.98 77.10 77.10

87.58 85.69 88.88 82.25 86.87 76.92 75.07 91.02 90.67 95.18 88.81 92.15 89.39 0.00 0.00

20.98

100.00 100.00

100.00 100.00 100.00


Dari target anggaran pendapatan sebesar Rp. 395.015.974.234,00

(tiga ratus sembilan puluh lima milyar lima belas juta sembilan ratus tujuh

puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) pada tahun 2013

telah terealisasi sebesar Rp. 390.450.182.776,84 (tiga ratus sembilan puluh

milyar empat ratus lim,a puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh

ratus tujuh puluh enam ribu koma delapan puluh empat rupiah) atau

(98,84%), untuk anggaran belanja sebesar Rp. 435.990.880.376,90 (empat

ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan

ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma sembilan

puluh rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 381.852.026.957,00 (tiga ratus

delapan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua puluh

enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau (87,58%) dan

anggaran pembiayaan netto sebesar Rp. 40.974.906.142,90

(empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus

enam ribu seratus empat puluh dua koma sembilan puluh rupiah) dapat

terealisasi sebesar Rp. 40.974.906.142,90 (empat puluh milyar

sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus

empat puluh dua koma sembilan puluh rupiah) atau (100,00%).

3.8. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam kurun waktu Tahun 2010 s/d 2013 Pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang

meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun

penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada 9 (Sembilan) SKPD/UPT

Kabupaten Pakpak Bharat di Kementerian PAN dan RB;

2. Penghargaan Raskin Award dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

3. Penghargaan Citra Bakti Abdi Negara (CBAN);

4. Penghargaan ICT Pura 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika

RI;

5. Penghargaan Anugerah Media Humas 2013, Bakohumas Nasional;

6. Anugrah Inovasi Perkebunan, Kementrian Koordinator Bidang

Perekonomian;

7. Penghargaan Anugerah Kabupaten Peduli HAM, Kementerian Hukum

dan HAM;

8. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012, dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi;

9. Nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Se- Indonesia yang

ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB untuk Pelayanan Bus

Sekolah Gratis bagi pelajar.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015. Sebagai bagian penutup dari LAKIP

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah memperlihatkan pencapaian kinerja

yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Tujuan penyusunan laporan ini

adalah untuk memberikan gambaran singkat pencapaian sasaran maupun tujuan

instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

Pada tahun 2013, sasaran yang sebagaimana tertuang dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan perencanaan ke depan

menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar

dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta

produktif Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran,

disimpulkan :

Pertama, indikator sasaran pada Misi 1, terdiri atas 10 indikator sasaran

dengan realisasi 9 indikator sasaran atau 90% telah mencapai atau melampaui

target yang telah ditetapkan, sementara sebanyak 1 indikator sasaran atau 10%

masih belum atau tidak mencapai sasaran. Meskipun demikian tingkat

ketidaktercapaian target indikator ini bervariatif tingkat persentase capaiannya.

Kedua, indikator sasaran pada Misi 2, terdiri atas 11 indikator sasaran



masih belum atau tidak mencapai sasaran.

Ketiga, indikator sasaran pada Misi 3, terdiri atas 13 indikator sasaran

dengan realisasi 12 indikator sasaran atau 92,30% telah mencapai target yang

telah ditetapkan, sementara sebanyak 1 indikator sasaran atau 7,70% masih

belum atau tidak mencapai sasaran.

Keempat, indikator sasaran pada Misi 4, terdiri atas 6 indikator sasaran


target yang telah ditetapkan.

Kelima, indikator sasaran pada Misi 5, terdiri atas 2 indikator sasaran




Keenam, indikator sasaran pada Misi 6, terdiri atas 9 indikator sasaran




Ketujuh, indikator sasaran pada Misi 7, terdiri atas 1 indikator sasaran

dengan realisasi masih belum atau tidak mencapai sasaran.

Kedelapan, indikator sasaran pada Misi 8, terdiri atas 2 indikator sasaran


Kesembilan, indikator sasaran pada Misi 9, terdiri atas 5 indikator sasaran

dengan realisasi 2 indikator sasaran telah mencapai atau melampaui target yang

telah ditetapkan, sementara sebanyak 3 indikator sasaran masih belum atau tidak

mencapai sasaran.

Kesebelas, indikator sasaran pada Misi 11, terdiri atas 3 indikator sasaran


target yang telah ditetapkan.

Keduabelas, indikator sasaran pada Misi 12, terdiri atas 2 indikator

sasaran dengan realisasi 1 indikator sasaran telah mencapai atau melampaui

target yang telah ditetapkan, sementara sebanyak 1 indikator sasaran masih

belum atau tidak mencapai sasaran.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015, terdapat

12 Misi yang diuraikan ke dalam 34 sasaran dan 63 indikator sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 63 indikator sasaran tersebut, pencapaian

sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebanyak 51

indikator sasaran (81%) yang mencapai target atau melebihi target yang

ditetapkan, dan 12 indikator sasaran (19%) yang belum mencapai target. Maka

sesuai dengan capaian kinerja Kabupaten Pakpak Bharat termasuk dalam

kategori baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran

yang capaiannya belum seperti yang diharapkan (dibawah 55%). Yaitu :

a. jumlah penduduk yang terlayani kartu keluarga

b. Mengundang masyarakat untuk berdialog dengan Kepala Daerah

dalam pelaksanaan program pemerintah di masyarakat

c. Jumlah SKPD yang didata dan dinilai barang milik daerahnya;

d. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PNPM

–MP;

e. Terealisasinya pematokan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat dengan Pemerintah Kabupaten Samosir dan Tapanuli

Tengah;

f. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat;

g. Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang kesehatan perempuan;

h. Intensifikasi Pajak Bumi dan bangunan

i. Aplikasi SISMIOP

Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang akan ditempuh oleh

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan

yang bekerja keras, cerdas dan ikhlas dalam perwujudan kesejahteraan

masyarakat;

2. Meningkatkan minat masyarakat terhadap budidaya komoditi strategis

lainnya dan tidak hanya tergantung kepada satu komoditi saja;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada

masyarakat;

4. Mewujudkan pilar batas pemerintah kabupaten dengan kabupaten

lainnya;

5. Meningkatkan peran serta masyarakat perantau Pakpak Bharat dalam

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga kesejahteraan

masyarakat dapat terpenuhi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2013 disampaikan kepada Bapak Presiden melalui Bapak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kiranya

seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat

meningkatkan komitmen dan kinerjanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat

BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU

Government & Nonprofit

Lakip kab pakpak bharat