Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Desember 2006;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2007.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara No. 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara No. 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 3 -
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
Pasal 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Taun Anggaran 2007 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 205.961.225.000,00,- 2. Belanja Daerah
Rp.
231.048.833.115,00,- Surplus/(Defisit)
Rp.
25.087.608.115,00,-
3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 25.587.608.115,00,- b. Pengeluaran
Rp.
500.000.000,00,- Pembiayaan Netto
Rp.
25.087.608.115,00,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan : Rp. 0.00,-
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.2.415.225.000,00,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 192.886.000.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 10.660.000.000,00,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 128.050.000,00,-
b. Retribusi daerah sejumlah Rp 972.175.000,00,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.50.000.000,00,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 1.265.000.000,00,-
- 4 -
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a Dana bagi hasil sejumlah Rp. 11.700.000.000,00,-
b Dana alokasi umum sejumlah Rp. 145.900.000.000,00,-
c Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 35.286.000.000,00,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. O,00,-
b. Dana darurat sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 5.000.000.000,00,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp. 3.660.000.000,00,-
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 56.142.730.592,00,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 174.906.102.523,00,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 42.203.449.592,00,-
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00,-
c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,00,-
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 580.000.000,00,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.231.000.000,00,-
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. O,00,-
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 9.128.281.000,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,-
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 19.139.845.496,00,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 33.234.087.718,00,-
c. Belanja modal sejumlah Rp. 122.532.169.139,00,-
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 25.587.608.115,00,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 500.000.000,00,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
- 5 -
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sejumlah (SiLPA) sejumlah
Rp. 25.587.608.115,00,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri
dari :
1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- 6 -
Pasal 6
Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal Januari 2007
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto.
MUGER HERRY I. BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dto.
GANDI WARTHA MANIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
NOMOR 1
- 7 -
N G G A L I K A B H I N N E K A T U
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAKPAK BHARAT
DENGAN
BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR : /DPRD/ TAHUN 2007
NOMOR : 804 /TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan DPRD Nomor 24/DPRD/ Tahun 2006, Tanggal 11 Desember 2006 dipandang perlu penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2007;
c. bahwa sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang telah disepakati bersama Nomor 25 / DPRD / Tahun 2006, Tanggal 11 Desember 2006 dipandang perlu penyusunan APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2007;
d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b diatas dipandang perlu
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8 -
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara No. 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara No. 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).
Memperhatikan : Hasil Musyawarah DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dalam
rapatnya hari Rabu Tanggal 06 Desember 2006.
- 9 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Bupati Pakpak Bharat.
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Pakpak Bharat Tahun 2007, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Pakpak Bharat Tahun 2007.
KEDUA : Rincian APBD Kab. Pakpak Bharat Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
I. PENDAPATAN 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 2.415.225.000.00,- 2. Dana Perimbangan Rp. 192.886.000.000.00,- 3. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 10.660.000.000.00.- Rp. 205.961.225.000.00,-
II. BELANJA 1. Belanja Tidak Langsung Rp. 56.142.730.592.00,- 2. Belanja Langsung Rp. 174.906.102.523.00,-
Rp. 231.048.833.115.00,- III. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Daearah Rp. 25.587.608.115.00,- 2. Pengeluaran Daerah Rp. 500.000.000,00,-
Pembiayaan Netto Rp. 25.087.608.115.00,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.
Ditetapkan di Salak Pada Tanggal 29 Desember 2007
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH B U P A T I PAKPAK BHARAT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KETUA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
MANSEHAT MANIK,SPd. MUGER HERRY I. BERUTU TEMBUSAN Yth. : 1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,di Medan; 2. Bupati Pakpak Bharat, di Salak; 3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak; 4. Muspida Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak; 5. Pertinggal.
- 10 -
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Desember 2006;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2007.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 11 -
24. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
25. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
26. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
28. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara No. 4028);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara No. 4138);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12 -
39. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
Pasal 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Taun Anggaran 2007 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 205.961.225.000,00,- 2. Belanja Daerah
Rp.
231.048.833.115,00,- Surplus/(Defisit)
Rp.
25.087.608.115,00,-
3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 25.587.608.115,00,- b. Pengeluaran
Rp.
500.000.000,00,- Pembiayaan Netto
Rp.
25.087.608.115,00,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan : Rp. 0.00,-
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.2.415.225.000,00,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 192.886.000.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 10.660.000.000,00,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
e. Pajak daerah sejumlah Rp. 128.050.000,00,-
f. Retribusi daerah sejumlah Rp 972.175.000,00,-
- 13 -
g. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
50.000.000,00,-
h. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 1.265.000.000,00,-
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a Dana bagi hasil sejumlah Rp. 11.700.000.000,00,-
b Dana alokasi umum sejumlah Rp. 145.900.000.000,00,-
c Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 35.286.000.000,00,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. O,00,-
f. Dana darurat sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,-
g. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 5.000.000.000,00,-
h. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00,-
i. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp. 3.660.000.000,00,-
Pasal 3
(4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 56.142.730.592,00,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 174.906.102.523,00,-
(5) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 42.203.449.592,00,-
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00,-
c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,00,-
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 580.000.000,00,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.231.000.000,00,-
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. O,00,-
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 9.128.281.000,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,-
(6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis belanja
:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 19.139.845.496,00,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 33.234.087.718,00,-
c. Belanja modal sejumlah Rp. 122.532.169.139,00,-
Pasal 4
- 14 -
(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 25.587.608.115,00,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 500.000.000,00,-
(5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sejumlah (SiLPA) sejumlah
Rp. 25.587.608.115,00,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00,-
(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri
dari :
14. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
16. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
17. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
18. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
19. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
20. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
21. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
22. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;
23. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 15 -
24. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;
25. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
26. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6
Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal
2007
BUPATI PAKPAK BHARAT,
MUGER HERRY I. BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
GANDI WARTHA MANIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
NOMOR
- 16 -
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
f. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Desember 2006;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan
- 17 -
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2007.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara No. 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara No. 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 18 -
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- 19 -
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih;
8. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
Pengurangan nilai kekayaan bersih;
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
11. Pembiayaan adalah setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang
bersangkutan maupun Tahun Anggaran selanjutnya;
12. Surplus Anggaran adalah selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah;
13. Defisit Anggaran adalah selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.
BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai
berikut :
1. Pendapatan Rp. 195.308.225.000,- 2. Belanja Defisit
Rp.
231.739.437.335,-
Rp.
36.431.212.335,-
3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 7.875.683.528,- b. Pengeluaran Jumlah Pembiayaan
Rp.
500.000.000,-
Rp.
7.375.683.528,-
Pasal 3
(1). Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
- 20 -
1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut bidang Pemerintah dan
Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai pergolongan dan perjabatan
5. Lampiran V : Daftar Pijaman Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan
(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Sebagai Landasan Operasional, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal padA tanggal diundangkan dan
mempunyai daya lakusejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
Pada tanggal Desember 2006
BUPATI PAKPAK BHARAT
MUGER HERRY I. BERUTU
Diundangkan di Salak
Pada tanggal Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Drs. GANDI WARTHA MANIK, SE, ME.
- 21 -
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010076435 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007 NOMOR
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
