BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARATNOMOR 29 TAHUN 2O1O

TENTANGPEDOMAN UMUM PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA ( BTT )

TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a.

Mengingat '. 1.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan pengaturanmengenai pedoman umum penyaluran Belanja Tidak Terduga Kabupaten PakpakBharat Tahun Anggaran 2010',bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, makapedoman umum penyaluran Belanja Tidak Terduga perlu ditetapkan dalam suatuPeraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten NiasSelatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan diProvinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor a286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa0D;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia No 4844);Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor aa3il;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

9.Peraturan.../2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723),Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republiklndonesia tahun 2008 nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4829);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentangPokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat TahunAnggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 83);Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenPakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 87);Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2010 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat TahunAnggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 2).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BELANJATIDAK TERDUGA (BTT) TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintah Daerah;Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SatuanKerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah;Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah PerangkatDaerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakn tugas dan fungsi untuk melaksanakanpenanggulangan bencana;lnstansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah;

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.2.

3.4.

5.

6.7.

8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap daruratdalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelengg araan pemerintahandemi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak dinarapkan berulang sepertipenanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan seb6lumnya,termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerih tahun{ahun sebelumnya yangdidukung dengan bukti-bukti yang sah,

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yangdisebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banlir, kekeringan, jngintopan dan tanah longsor;Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yangdiakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok itau antarkomunitasmasyarakat, dan teror;Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapankebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiaian- pencegahan'bencana,tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB !!PENGANGGARAN

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran2010 pada Belanja Tidak Langsung DpA - ppKD.Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pada Kode Rekening5.1 .8.01 .01 sebesar Rp. 1 .000.000.000.- ( satu milyar rupiah).

BAB IIIPENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian KesatuUmum

Pasal 3

(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerahsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Belanja tidak terduga digunakan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputitahap prabencana, saat tanggap darurat, dan aiau pascabencana, termasuk pengembalian ataskelebihan penerimaan daerah tahun{ahun sebelumnya yang telah ditutup.

Bagian KeduaPrabencana

Pasal 4

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan danapenanggulangan bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada tahap prabencanadilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja fiOaf< Terdugapenanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:a. Tidak terjadi bencana; danb. Terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 5

Penggunaan Belanja Tidak Terduga penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencanasebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:a. Fasilitas penyusunan rencana penanggulangan bencana;b. Program pengurangan risiko bencana;c. Program pencegahan bencana;d. Pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;e. Penyusunan an6lisis risiko bencana;f. Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; danh. Penyusunan st6ndar teknis penanggulangan bencina.

3

10.

11

(1)

(2)

Pasal 6

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencanasebagaimana dimaksud dalam pasal4 huruf b meliputi;

a. Kegiatan kesiapsiagaan;b. Pembangunan sistem peringatan dini; danc. Kegiatan mitigasi bencana.

Bagian KetigaTanggap Darurat Bencana

Pasal 7

Penggunaan Belanja Tidak Terduga penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi;a Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;b. Pembentukan Komando tanggap darurat bencana;c. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;d. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;e. Pelaksanaan pedindungan terhadap kelompok rentan;f. Kegiatan pemilihan darurat prasarana dan sarana;g. Pencarlan dan penyelamatan korban bencana;h. Pertolongandarurat;i. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;j. Pengadaan bantuan pangan;k. Pengadaan bantuan sandang;L Pelayanan kesehatan; danm. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Bagian KeempatPascabencana

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untukkegiatan :

a. Rehabilitasi; danb. Rekonstruksi.

Pasal 9

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi;a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyrakat;d. Pemulihan sosial psikologis;e. Pelayanan kesehatan;f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;i. Pemulihan fungsi pemerintahan; atauj Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 10

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi;a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

bencana;yang lebih baik dan tahan

e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha danmasyarakat;

f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomidan budaya; ataug. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

A.

Bagian KelimaPengembalian

Pasal 11

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutupsebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 harus ditunlukkan dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IVPROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

Pengajuan dana tidak terduga untuk bencana alanr dan bencana sosial didahului denganlaporan hasil kajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasibencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, oleh Kepala BPBD kepadaBupati sebagai dasar untuk menetapkan status keadaan darurat bencana.Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupatr, Kepala BPBD menga1ukanrencana aksi (proposal) berisi kegiatan penanggulangan bencana dengan rincian biaya yangdiperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menclapat persetujuan.Proposal yang diajukan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada point (2) cJiatas, Bupatimemberikan persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga ( BTT ) denganmencantumkan besaran nonrinal

Pasal '13

Berdasarkan persetujuan Bupati, PPKD menyiapkan rancangan surat keputusan Bupati tentangpenggunaan dana Belanla Tidak Terduga yang memuat besaran dana dan SKPDpelaksanalpenerima dana Belarrja Tidak Terduga untuk mendapatkan penetapan Bupati.Setelah ditetapkannya keputusan Bupatl tersebut, PPKD memberitahukan kepada SKpDpelaksana/penerima dana Belanja Tidak Terduga untuk segera melaksanakan kegiatan.SKPD pelaksana/penerinra melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku.

Pasal 14

Pengajuan dana Belanja Tidak Terdurga berkenaan dengan pengembalran atas kelebihan penerimaandaerah tahun-tahun sebelumnya agar dilengkapi kronologis kejadian serta rencana pembenahannnya.

Pasal 15

Prosedur penyaluran Belanja Tidak Langsurng untuk bencana alam dan bencana sosial yangdilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung(SPP-LS) yang disertai dengan.a. Keputusan Bupati Pakpak Bharat tentang hasil verifikasi oleh tim instansi/lembaga terkait yang

dikoordinasikan oleh Kepala BPBD,b. Berita acara pemeriksaan verifikasi oleh tirn instansi/lembaga terkait tentang besaran bantuan

yang akan diberikan;Salinan SPD;Salrnan Rekomendasi dari SKPD terkait;SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;Surat perjanjian kerjasanra/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran denganPenyedia Barang/Jasa serta mencantumkan nomor rekening bank PenyecJia Barang/Jasa;Berita acara penyelesaian pekerjaan,Berita acara serah terima barang dan jasa;Berita acara pembayaran,Kwttansi bermeterai, nota faktur yang clitandatangani Penyeclia BarangiJasa dengan PPTK sertadisetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

k. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lernbaga keuangannon bank,

t. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa serta unsur panitiapemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan peker.laan dari PPTK apabila pekeqaanmengalami keterlam batan;

5

(1)

(2)

(3)

(1)

\t)

(3)

cd

ef

gh

i

J

m.

n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;o' Potongan jamsostek (potongan seiuai dengan keteniuan yang berlaku/surat pemberitahuanjamsostek).

BAB VPERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan dana menjadi tanggungjawab SKpDpelaksana/penerima dana Belanja Tidak Terduga yang dipertanggungjawabkan lesuai denganperUndang-Undangan yang berlaku;

(2) SKPD pelaksana/penerima dana Belanja Tidak Terduga menjadi objek pemeriksaan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan,\ diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal f8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya,. memerintihkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salakpada tanggal ?L ?e*rm6er ZO1O

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Diundangkan di Salakpada tanggal 2L DrlevnYer 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

GANDIWARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O1O NOMOR

6

O YOLANDO BERUTUREMI