BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA … · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN

BUPATI PAKPAK BHARAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak

Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal; 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 118/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi Pemerintah;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik; 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan publik; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

3

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35); 18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14

Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);

19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479); 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89); 22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 118); 24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124); 25. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Izin

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 131);

26. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin

Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 132);


Trayek (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 133);

28. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 134);

29. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

2011 Nomor 135); 30. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Surat

Izin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 136); 31. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Izin

Wajib Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 137);

4

32. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 138); 33. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Izin

Penyelenggaraan Sarana Kesehatan (Berita Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 139); 34. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Izin

Usaha Bengkel dan Perawatan Kendaraan Bermotor

(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 140);

35. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 141);

36. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 143);

37. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Tahun 2011 Nomor 144); 38. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Izin

Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut (Berita

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 145);

39. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras (Berita Daerah Kabupaten


Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner (Berita Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 147, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor 147); 41. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Usaha

Rekreasi dan Hiburan Umum (Berita Daerah Kabupaten


Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 149);


Usaha Hotel dan Penginapan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 150);

44. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016

Nomor 40); 45. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015

tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dari

Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

2017 Nomor 7).

5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pakpak Bharat;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah;

7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,

dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM

adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.

11. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

14. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha mulai dari tahap

survey, Investigasi dan detail design untuk mendukung kegiatan penanaman modal.

15. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi atau operasi yang menghasilkan barang atau jasa.

6

16. Izin Usaha perluasan adalah Izin usaha yang wajib dimiliki Penanam Modal untuk memulai kegiatan perluasan usaha, kegiatan produksi yang

menghasilkan barang atau jasa. 17. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin

Prinsip Perubahan adalah Izin prinsip yang wajib dimiliki Penanam Modal

dalam rangka melakukan perubahan rencana dan atau penanaman modal. 18. Izin Usaha Perubahan adalah Izin usaha yang harus dimiliki oleh Penanam

Modal dalam rangka perubahan kegiatan produksi yang menghasilkan

barang atau jasa yang telah ditetapkan sebelumnya. 19. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah Izin prinsip yang harus dimilki Penanam Modal untuk melakukan penggabungan perusahaan pada kegiatan penanaman modal.

20. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin usaha yang harus dimiliki Penanam Modal yang akan melakukan penggabungan usaha dalam rangka melakukan kegiatan produksi barang atau jasa.

21. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang

berlaku pula sebagai Izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.

22. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh

Pemerintah Kota/ Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan

persyaratan teknis yang berlaku. 23. Izin Usaha Perdagangan adalah pemeberian izin kepada perorangan atau

badan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

24. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

25. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang

Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

26. Izin Sarana Kesehatan adalah izin yang diterbitkan untuk mendirikan dan

atau mengoperasionalkan sarana kesehatan yang meliputi izin pendirian sarana kesehatan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan.

27. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan untuk menggunakan dan atau memanfaatkan kekayaan milik daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan

yang berlaku. 28. Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan adalah izin usaha yang

diberikan kepada Badan Hukum untuk melakukan pekerjaan jasa

penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 29. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Izin yang diberikan

kepada perorangan dan atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

30. Hiden Ordonante (HO) atau Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat

usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat

usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

31. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum

untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan dengan mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga yang melintasi trayek tertentu.

32. Izin Trayek Insidentil adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk

sekali perjalanan di luar trayek yang diizinkan.

7

33. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum disebut IUKU adalah wewenang yang diberikan untuk koperasi, swasta dan Badan Usaha

Milik Negara/ Daerah untuk kepentingan umum. 34. Izin Usaha Industri adalah suatu izin yang diberikan terhadap orang atau

badan usaha yang bergerak atau berusaha dibidang industri.

35. Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup (UKL/UPL) adalah surat yang diberikan kepada perorangan dan atau badan yang melakukan kegiatan yang

berdampak kepada lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Teknis 36. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan kepada orang

pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga di Daerah.

37. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah yang

mempunyai kewenangan mengelola, membina, mengawasi, mengeluarkan rekomendasi teknis dan mengendalikan izin.

38. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan

Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

39. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

40. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) sebagaimana tersebut dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang Latar Belakang dan Pedoman Umum

Penyusunan Standar Pelayanan Publik. BAB II : GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Memuat Pengertian, Kegunaan, Dasar dan Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, Motto Pelayanan serta Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP)

Kabupaten Pakpak Bharat. BAB III: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Memuat Jenis Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tata Cara Penomoran, Sistem dan Prosedur Pelayanan, Sistem dan Prosedur Pengaduan dan Pengembalian izin, Diagram Alir

Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, Tahapan Proses Perizinan dan Waktu Penyelesaian, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Pelayanan Publik, Pejabat Penerima Pengaduan

Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

8

BAB IV: DASAR HUKUM, PERSYARATAN, RETRIBUSI, WAKTU PENYELESAIAN DAN MASA BERLAKU

Memuat tentang Dasar Hukum, Persyaratan, Retribusi, Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku atas Perizinan, Tanda Daftar

Perusahaan, Persetujuan Prinsip dan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26

Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T-PM) Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak pada tanggal 13 Maret 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 28

i

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : 28 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 Maret 2017 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi perizinan hingga saat ini dirasakan belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif. Padahal perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin

maupun tanda daftar usaha sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha.

Pembangunan dapat terlaksana tidak terlepas dari hasil pengumpulan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pelayanan pemberian izin tersebut diproses melalui Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) sebagai front office yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang biasa disebut instansi sebagai back office yang melakukan penelitian, memproses dan memberikan izin kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan prima maka pimpinan harus mampu memberikan kesempatan kepada karyawannya agar mereka bersedia

berpartisipasi dalam upaya mencapai tujuan dari pelayanan melalui fungsi dan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan, loyal dan berdedikasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, yang didalamnya diamanatkan bahwa

setiap layanan yang ada harus sekurang-kurangnya memuat : a. Dasar hukum; b. Persyaratan;

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur; d. Jangka waktu penyelesaian;

e. Biaya/tarif; f. Produk pelayanan; g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

h. Kompetensi Pelaksana; i. Pengawasan Internal; j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. Jumlah Pelaksana; l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan standar pelayanan; m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-

raguan; dan n. Evaluasi kinerja Pelaksana.

ii

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat adalah

bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemberlakuan Peraturan ini perlu diwujudkan secara nyata ditengah-tengah masyarakat luas di Indonesia khususnya di daerah

Kabupaten Pakpak Bharat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

dengan segala potensi yang ada senantiasa berusaha untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan khususnya bidang Pelayanan

Publik, disamping memberdayakan potensi yang ada. B. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa sebagai

landasan penyusunan Standar Operasional Prosedur, harus disusun petunjuk pelaksanaan pelayanan publik yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Persiapan Penyusunan SOP; 2. Penilaian Kebutuhan SOP; 3. Pengembangan SOP;

4. Integrasi (Penerapan SOP) dalam manajemen; dan 5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP.

BAB II

GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) A. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi yang

dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Dengan adanya SOP ini, dapat menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta

membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. B. Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adanya fenomena ditengah masyarakat bahwa jika berhadapan dengan pemerintah, maka kesan yang pertama kali muncul dalam benak masyarakat

adalah “pegawai yang dijumpai tidak ramah”, “tidak informatif”, “mata duitan (korup) dan pungli”, “tidak profesional dan sangat lamban”, “tidak efisien”

sehingga pelayanan prima sangat jauh dari harapan dengan kata lain tidak ada kepuasan terhadap pelayanan. Hal ini bertolak belakang dari konsep pemerintah sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan

perubahan pradigma aparatur pemerintah tentang konsep sebagai pelayan masyarakat dengan aturan dan mekanisme baku yang harus diikuti dalam

sebuah instruksi yang distandarisasi dalam bentuk SOP. Adapun Kegunaan SOP dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

iii

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari hari;

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai

secara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi

usaha yang telah dilakukan; 7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dapat

berlangsung dalam berbagai situasi; 8. Menjamin konsistensi pelayanan pada masyarakat, baik dari sisi mutu,

waktu dan prosedur;

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasi oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai;

11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan

penyimpangan; 12. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan 13. Membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedural dalam

memberikan pelayanan.

C. Dasar dan Landasan Hukum

Secara hirearki Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dan

landasan hukum adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

iv

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 221); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun

2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan

Partisipasi Masyarakat; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit

Pelayanan Publik; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/31/M.PAN/08/2006; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun

2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009

tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

118/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi Pemerintah;

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 75); 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88); 24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90);

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91);

v

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 117); 27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);

29. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 131);

30. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 132);

31. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Berita

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 133); 32. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan

Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor

134); 33. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi (Berita

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 135); 34. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha

Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011

Nomor 136); 35. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 137);

36. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa

Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 137);

37. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan

Sarana Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 139);

38. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Bengkel dan Perawatan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 140);

39. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011

Nomor 141); 40. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Izin Usaha

Ketenagalistrikan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011

Nomor 142); 41. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri

(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 143);

42. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 144);

43. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 145);

44. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras (Berita Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 146); 45. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Masyarakat

Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor

147, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);

vi

46. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011

Nomor 148); 47. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan

Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 149);

48. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Hotel dan

Penginapan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 150);

49. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Izin Pengambilan dan

Pengolahan Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 152);

50. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40);

51. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2017).

D. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh

instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Dengan adanya SOP ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan

memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat selaku penerima

pelayanan. Sehingga kondisi ini akan membawa akses baik untuk mewujudkan “Good Governance dan Clean Government” sesuai dengan

apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

E. Maklumat Pelayanan

Dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengingat pelayanan prima hanya dapat terwujud apabila pemberi layanan

dan penerima layanan memiliki pemahaman dan keinginan yang sama. Oleh karenanya seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membuat maklumat pelayanan yaitu: “Kami

Siap Melaksanakan Motto Pelayanan : “HOC”. Dengan menerapkan maklumat pelaksanaan motto ini, maka pelayanan

prima dapat diimplementasikan dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dimana arti motto ini diambil dari 5 (lima) indikator tingkat kepuasan dan kualitas dalam hal pelayanan publik, yaitu :

H : Hati. O : Otak.

C : Cepat. F. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) adalah sebagai berikut :

vii

a. Visi Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima untuk Meningkatkan Investasi

di Kabupaten Pakpak Bharat.

b. Misi 1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Berintegritas, Profesional

dan Akuntabel;

2. Meningkatkan Pelayanan yang Bermutu Berbasis Teknologi dan Informatika;

3. Meningkatkan minat Investor dan Kerjasama Pembangunan Dunia

Usaha khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat; 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pakpak

Bharat dari Sektor Retribusi Daerah.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

A. JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat melayani penanaman modal dan perizinan sebagai berikut :

Tabel III.1 Klasifikasi Kode Surat

No Jenis Izin Kode

izin

Kode

formulir

Ket.

A. BIDANG PENDIDIKAN

1 Izin Pendidikan Dasar 420

2 Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

420

B. BIDANG KESEHATAN

1 Izin Apotek 440

2 Izin Toko Obat 440

3 Izin Toko Alat Kesehatan 440

4 Izin Optik 440

5 Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 440

6 Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada

Industri Rumah Tangga

440

7 Izin Tukang Gigi 440

8 Izin Praktek Perorangan Dokter Umum 440

9 Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi 440

10 Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis 440

11 Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis 440

12 Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum 440

13 Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis 440

14 Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis 440

15 Izin Praktek Bidan 440

16 Izin Balai Pengobatan Swasta 440

17 Klinik/Rumah Bersalin 440

18 Izin Rumah Sakit Umum Kelas C dan D 440

19 Izin Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D 440

20 Izin Laboratorium Klinik 440

21 Izin Puskesmas

440

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/i.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-perorangan-dokter-umum.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-perorangan-dokter-gigi.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-perorangan-dokter.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-perorangan-dokter-gigi_28.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-berkelompok-dokter-umum.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-berkelompok-dokter.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-berkelompok-dokter-gigi.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-bidan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-balai-pengobatan-swasta.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/klinikrumah-bersalin.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-rumah-sakit-umum.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-rumah-sakit-khusus.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-laboratorium-klinik.html

viii

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 640

2 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Khusus

3 Izin Pembangunan Dan Pengembangan

Perumahan

640

4 Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman

640

D. BIDANG TENAGA KERJA

1 Izin Lembaga Pelatihan Kerja Khusus

2 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

(LPTKS)

Khusus

3 Izin Memperkerjakan Tenaga Asing Khusus

E. BIDANG PERTANAHAN

1 Izin Lokasi 413.21

2 Izin Membuka Tanah 413.21

F. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1 Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Khusus

G. BIDANG PERHUBUNGAN

1 Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan

Fasilitas Parkir

551.21

2 Izin Trayek 551.21

3 Izin Trayek Insidentil 551.21

4 Izin Operasional angkutan 551.21

H. BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Khusus

2 Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang

Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi

Khusus

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

1 Izin Prinsip Penanaman Modal Khusus

2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Khusus

3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Khusus

4 Izin Usaha Khusus

5 Izin Usaha Perubahan Khusus

6 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Khusus

7 Izin Prinsip Persetujuan Khusus

J. BIDANG KEARSIPAN

1 Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup Khusus

K. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Izin Usaha Perikanan Khusus

L. BIDANG PARIWISATA

1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata 556

2 Izin Usaha Hotel dan Penginapan 556

3 Izin Usaha Taman Rekreasi 556

4 Izin Usaha Gelanggang Renang 556

5 Izin Usaha Pemandian Alam 556

6 Izin Usaha Padang Golf 556

7 Izin Usaha Kolam Renang 556

8 Izin Usaha Kolam Pemancingan 556

9 Izin Usaha Gelanggang Permainan dan

Ketangkasan 556

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-hotel-dan-penginapan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-taman-rekreasi.html


http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-pemandian-alam.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-padang-golf.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-kolam-renang.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-kolam-pemancingan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-gelanggang-permainan-dan.html


ix

10 Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) 556

11 Izin Usaha Rumah Billiard 556

12 Izin Usaha Karaoke/Kafe 556

13 Izin Usaha Bioskop 556

14 Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga 556

15 Izin Usaha Diskotik 556

16 Izin Usaha Panti pijat 556

17 Izin Usaha Mandi uap 556

18 Izin Usaha Pusat Pasar Seni dan Pameran 556

19 Izin Usaha Dunia Fantasi 556

20 Izin Usaha Teater Terbuka 556

21 Izin Usaha Teater Tertutup 556

22 Izin Usaha Teater Satwa Dan Pentas Pertunjukan Satwa

556

23 Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta Dan Rekreasi Air

556

24 Izin Usaha Pusat Kebugaran/Health Center 556

25 Izin Usaha Pertunjukan Temporer 556

26 Izin Usaha Bazaar 556

27 Izin Usaha Salon 556

28 Izin Usaha Pangkas Rambut 556

M. BIDANG PERTANIAN

1 Izin Usaha Pertanian 524.2

2 Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit, Ternak dan

Pakan 524.2

3 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub

Distributor) Obat Hewan 524.2

4 Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) 524.2

5 Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) 524.2

6 Izin Praktek Dokter Hewan 524.2

7 Izin Praktek Mantri Hewan 524.2

8 Izin Rumah Sakit Hewan 524.2

9 Izin Klinik Hewan 524.2

10 Izin Usaha Penggilingan Padi 524.2

11 Izin Usaha Penggilingan Tapioka 524.2

12 Izin Usaha Huller 524.2

13 Izin Usaha Penyosoh Beras 524.2

N. BIDANG PERDAGANGAN

1 Izin Gangguan (HO) 530.08

2 Surat Izin Usaha Perdagangan 510-04

3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Khusus

4 Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)

Khusus

5 Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk penjual langsung

minum di tempat

443.51

Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 443.51

6 Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan

443.51

7 Izin Usaha Restoran 443.51

8 Izin Usaha Rumah Makan 443.51

9 Izin Usaha Jasa Boga 443.51

10 Izin Usaha Perbengkelan 443.51

O. BIDANG INDUSTRI

1 Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Usaha 530

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-gelanggang-bola-gelinding.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-rumah-billiard.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-karaokekafe.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-bioskop.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-sarana-dan-fasilitas-olah.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-diskotik.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-panti-pijat.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-mandi-uap.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-pusat-pasar-seni-dan-pameran.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-dunia-fantasi.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-teater-terbuka.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-teater-tertutup.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-teater-satwa-dan-pentas.html


http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-fasilitas-wisata-tirta-dan.html


http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-pusat-kebugaranhealth-center.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-pertunjukan-temporer.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-bazaar.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-salon-kecantikan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-pangkas-rambur.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-rumah-potong-hewan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2011/11/izin-usaha-rumah-potong-unggas-rpu.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-kesehatan-masyarakat.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-praktek-mantri-hewan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-rumah-sakit-hewan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-klinik-hewan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-penggilingan-padi.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-penggilingan-tapioka.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-huller.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-penyosoh-beras.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2011/11/izin-usaha-restoran.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-rumah-makan.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2011/11/izin-usaha-jasa-boga.html

x

Industri Kecil/ Menengah

2 Izin Usaha Industri (IUI) Kecil/ Menengah 530

3 Izin Pembangunan Usaha Industri (IPUI) Kecil/

Menengah

530

4 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kecil/

Menengah

530

5 Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kecil/ Menengah

530

B. TATA CARA PENOMORAN

1. Pendaftaran

Penomoran pendaftaran yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat untuk semua jenis izin dibuat sebagai berikut :

Kode Perizinan / Nomor urut pendaftaran / Jenis izin / Singkatan Dinas/

Bulan / Tahun

2. Izin

Penomoran Khusus :

a. IUJK

Untuk penomoran IUJK digunakan format BU-NOReg-KK-JU-NUP,

dengan ketentuan sebagai berikut : - BU adalah Bentuk Usaha dengan ketentuan :

1 = Perusahaan Nasional; 2 = Penanaman Modal Dalam Negeri; 3 = Perusahaan Patungan dalam rangka penanaman modal asing.

- NoReg adalah Nomor registrasi pada LPJK Provinsi, Contoh : 2-1216-1-23-1-02-133333, maka N2 adalah 133333.

- KK adalah Kode Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal konstruksi, yaitu : 1216.

- JU adalah Jenis Usaha dengan ketentuan :

1 = Jasa Perencanaan; 2 = Jasa Pelaksana; 3 = Jasa Pengawasan;

4 = Gabungan dari ketiganya. - NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran.

Contoh : 1-133333-1216-3-00001.

b. TDP

Untuk penomoran TDP menggunakan format : KK.BU.JU.NUP dengan

ketentuan sebagai berikut :

- KK adalah Kode Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : 02.25 - BU adalah Bentuk Usaha dengan ketentuan :

1 = Perseroan Terbatas (PT); 2 = Koperasi (KOP); 3 = Perseroan Komanditer (CV);

4 = Firma (Fa); 5 = Perorangan (PO);

6 = Bentuk Usaha Lainnya (BUL). - JU adalah Kode Jenis Usaha Utama berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Contoh 47 untuk jenis usaha utama

perdagangan. - NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran Contoh : Nomor TDP perusahaan perorangan di Kecamatan Kerajaan

bergerak di bidang perdagangan adalah 12.15.02.4.47.00001.

xi

c. SIUP

Penomoran SIUP menggunakan format KP/NUP/KJ-

NUI/KEC/KPI/SP/BP/TP dengan ketentuan sebagai berikut :

- KP adalah Kode Perizinan yaitu 503; - NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran;

- KJ adalah Kode Jenis Izin untuk perdagangan, yaitu : 510; - NUI adalah Nomor Urut Jenis Izin, untuk SIUP adalah : 09; - KEC adalah Kode Kecamatan, yaitu : 12.15.xx;

- KPI adalah Kode Permohonan Izin; - SP adalah Spesifikasi Perusahaan, dimana :

PK : Perusahaan Kecil (Modal Bersih : ≤ Rp. 500 Juta);

PM : Perusahaan Menengah (Modal Bersih : > 500 juta s/d 10

Milyar);

PB : Perusahaan Besar (Modal Bersih : > 10 Milyar);

- BP adalah Bulan Penerbitan dalam angka romawi. - TP adalah Tahun Penerbitan.

Contoh : Nomor SIUP untuk pengurusan baru dengan modal 600 juta di Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut adalah : 503/001/510-09/02.25.014/B/PM/I/2011.

d. Tata cara penomoran untuk seluruh izin selain ketiga diatas dan Izin

Penanaman Modal digunakan format KP/NUP/KJ-

NUI/KPI/KEC/BP/TP dengan ketentuan sebagai berikut :

- KP adalah Kode Perizinan, yaitu : 503; - NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran;

- KJ adalah Kode Jenis Izin; - NUI adalah Nomor Urut Jenis Izin; - KPI adalah Kode Permohonan Izin;

- KEC adalah Kode Kecamatan; - BP adalah Bulan Penerbitan dalam angka romawi;

- TP adalah Tahun Penerbitan. Contoh : Penomoran untuk izin Gangguan di Kecamatan salak adalah : 503/001/530-03/12.15.10/B/I/2011.

e. Kode Permohonan Izin (KPI)

Baru : B

Perubahan : R Perpanjangan/

Pembaharuan : P (1, 2, dst ...) S (1, 2) (Khusus Perpanjangan Izin Gangguan) Daftar Ulang : U

f. Kode Kecamatan (KEC)

12.15.010 : Kecamatan Salak; 12.15.011 : Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe (STTU Jehe); 12.15.012 : Kecamatan Pagindar;

12.15.013 : Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu (STTU Julu); 12.15.014 : Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut (PGGS); 12.15.020 : Kecamatan Kerajaan;

12.15.021 : Kecamatan Tinada; 12.15.022 : Kecamatan Siempat Rube.

C. SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN

1. Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi, dan Pelaporan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Seksi

xii

Kerjasama dan Penanaman Modal, Kepala Seksi Kebijakan dan Promosi, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Seksi Pelayanan dan

Penetapan, Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan, Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi, Seksi Data dan Informasi, dan Seksi

Pengaduan dan Pengendalian dalam Prosedur Pelayanan Perizinan : a. Kepala Dinas

- Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, Program Kerja, Kebijakan Teknis, Pedoman Pelayanan Umum, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Dinas;

- Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang meliputi kesekretariatan, Bidang Penanaman Modal,

Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Pengendalian Data dan Informasi, UPT serta Jabatan Fungsional;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang

Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dan Pengendalian Data dan Informasi;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan

penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dan Pengendalian data dan informasi;

- Merumuskan rencana pembangunan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dan Pengendalian Data dan Informasi;

- Memfasilitasi penyelenggaraan program, Kesekretariatan,

Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Pengendalian Data dan Informasi, UPT serta Jabatan Fungsional;

- Menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan

dan Pengendalian Data dan Informasi; - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau

lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

Dinas; - Merumuskan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan; - Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

- Membantu kepala dinas dalam bidang ketatausahaan; - Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran dinas;

- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan dan verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;

- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan anggaran/pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program kerja dinas;

- Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas sesuai dengan bidangnya; - Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi; - Mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan,

keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas;

xiii

- Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan inventaris daerah;

- Menyelenggarakan penyusunan renstra, renja dan LAKIP, LPPD dan laporan lainnya;

- Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap bagian;

- Melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian,

peralatan, dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan; - Menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai dan anggaran pada dinas;

- Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di sekretariat;

- Melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrastif terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;

- Membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan

kerapian kantor; - Menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan melaporkan secara berkala;

- Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan administrasi;

- Membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi daftar urutan kepangkatan, perencanaan naik naik pangkat, perencanaan naik gaji berkala dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian;

- Melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan;

- Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; - Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;

- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian - Membantu sekretaris dinas dibidang tugasnya; - Menyiapkan progam dan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan

barang inventaris; - Mengelola urusan rumah tangga, administrasi keuangan,

ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan; - Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan

pembinaan di bagian administrasi, umum dan kepegawaian dan

perlengkapan; - Menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat

menyurat, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi, keprotokolan,

penyediaan alat tulis kantor, penyediaan fasilitas lainnya; - Merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kantor; - Melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi surat

masuk, surat keluar, ekspedisi, surat kabar dan kearsipan;

- Menyusun rencana penggandaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan inventaris kantor dan usul

penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang; - Mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/daerah

dilingkungan dinas;

- Membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan dengan dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit yang menentukan;

xiv

- Melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan;

- Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan;

- Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat; - Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana anggaran dinas; - Menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporannya;

- Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai; - Melakukan pengelolaan keuangan administrasi keuangan; - Melakukan pengelolaan keuangan administrasi kepegawaian;

- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan; - Melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji

pegawai dilingkungan dinas; - Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA

dinas;

- Menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas; - Melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan; - Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan

pembinaan kepegawaian; - Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data

pegawai dilingkungan dinas; - Mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat

dilingkungan dinas;

- Melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan dinas;

- Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kepegawaian;

- Merencanakan kegiatan sosial dan kesejahteraan pegawai;

- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- Menyiapkan SPM;

- Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; - Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan

pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; - Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas

kepada sekretaris;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

- Membantu sekretaris pada bidang tugasnya;

- Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran Sub Bagian;

- Menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem

informasi dinas sekala kabupaten; - Menyusun kebutuhan data dan laporan dalam melaksanakan

pengembangan sistem informasi dinas; - Menyusun dan menyajikan serta menyebarluaskan hasil analisa

data/laporan menjadi informasi daerah;

- Mengolah dan menganalisa data atau laporan sarana dan prasarana, Sub Bagian di dinas;

- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (LAKIP), Rencana Kerja (Renja)

dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di dinas;

xv

- Mencatat, mengelola dan menganalisa data untuk bahan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- Menghimpun dan memelihara berbagai dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- Melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan

bidang penanaman modal pelayanan perzinan terpadu satu pintu meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian; - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya

kepada pimpinan;

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;



kepada atasan;

- Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


e. Kepala Bidang Penanaman Modal

- Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;

- Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi

Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan

Seksi kerjasama dan penanaman modal dan Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;

- Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Seksi Kerjasama dan

Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Seksi Kerjasama dan

Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan

program kerja Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi

Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama Seksi Kerjasama dan

Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;

- Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Seksi Kerjasama dan

Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Seksi Kerjasama dan

Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;


pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;

xvi

- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


f. Kepala Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi

Kerjasama dan Penanaman Modal; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan

teknis Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan

penyelenggaraan pemerintahan Seksi kerjasama dan Penanaman

Modal; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi

kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;

- Melaksanakan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama di bidang penanaman modal;

- Melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dalam rangka

kerjasama di bidang penanaman modal; - Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kerjasama dan penanaman modal;

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- Melaksanakan tugas operasional di bidang Kerjasama dan penanaman modal;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang

kerjasama dan penanaman modal; - Melaksanakan ketatausahaan di bidang kerjasama dan penanaman

modal; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang

kerjasama dan penanaman modal;

- Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;



- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan;


g. Kepala Seksi Kebijakan dan Promosi

- Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kebijakan

Dan Promosi; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi

Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan

teknis SeksiKebijakan dan Promosi;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan Seksi Kebijakan dan Promosi;

xvii

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan kebijakan dan promosi;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan promosi daerah;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan kebijakan dan

promosi; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal yang

meliputi bidang usaha tertutup, terbuka dan prioritas tinggi; - Melaksanakan penyusunan pada investasi daerah kabupaten dan

identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan rancangan produk hukum daerah pada bidang penanaman modal;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;

- Melakukan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaann penanaman modal di daerah;

- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak penanaman modal dalam dan luar negeri;

- Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;


- Melaksanakan tugas operasional Seksi Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi Seksi

Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan ketatausahaan Seksi Kebijakan dan Promosi; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas Seksi Kebijakan dan

Promosi; - Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan

insidental; - Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; - Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan


kepada Kepala Dinas;


h. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan

- Melaksanakan pengkajian perumusan program kerja di bidang

perizinan dan nonperizinan; - Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang

perizinan dan nonperizinan; - Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perizinan dan nonperizinan;

- Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perizinan dan nonperizinan;

xviii

- Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang perizinan dan nonperizinan;

- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan Bupati;

- Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;

- Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perizinan dan non perizinan;

- Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perizinan dan non perizinan;

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan tim teknis dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan;

- Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di perizinan dan non

perizinan; - Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang perizinan dan

non perizinan;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perizinan dan non perizinan;





i. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan - Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Seksi

Pelayanan dan Penetapan;

- Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi Pelayanan dan Penetapan;

- Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Seksi Pelayanan dan Penetapan;

- Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Seksi Pelayanan dan

Penetapan; - Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan

program kerja Seksi Pelayanan dan Penetapan; - Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan Seksi Pelayanan dan

Penetapan; - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Seksi Pelayanan dan

Penetapan; - Penerimaan berkas permohonan, pengecekan kelengkapan

administrasi, dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Pelaksanaan teknis operasional pelayanan perizinan;

- Pemrosesan penyelesaian penerbitan dokumen perizinan mencakup verifikasi dan penentuan ketetapan retribusi daerah;

- Melaksanakan pengendalian ketatausahaan; - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program kerja dan tugas Seksi Pelayanan dan Penetapan;



xix



j. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Penyuluhan

- Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Seksi

Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan; - Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi

Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;

- Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;

- Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;

- Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan

program kerja Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan; - Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan Seksi Monitoring Evaluasi dan

Penyuluhan; - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;

- Melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi;

- Memrosesan penyelesaian penerbitan dokumen perizinan mencakup verifikasi dan penentuan ketetapan retribusi daerah;

- Melaksanakan pengendalian ketatausahaan; - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program kerja dan tugas Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;




- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi - Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang

Pengendalian Data dan Informasi; - Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang

Pengendalian Data dan Informasi;

- Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pengendalian Data dan Informasi;

- Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi;

- Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Bidang Pengendalian Data dan Informasi;

- Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan

program kerja Bidang Pengendalian Data dan Informasi; - Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama Bidang Pengendalian

Data dan Informasi; - Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan Bidang Pengendalian Data

dan Informasi;

xx

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem

pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan

fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama Bidang

Pelayanan informasi dan pengaduan;

- Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bidang Pelayanan Informasi

dan Pengaduan; - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Bidang Pengendalian Data

dan Informasi; - Melaksanakan pengendalian ketatausahaan; - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program kerja dan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi; - Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;

- Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;

- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas

kepada Kepala Dinas; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


l. Kepala Seksi Data dan Informasi

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Data dan Informasi; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi Data

dan Informasi;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi Data dan Informasi;

- Penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan Seksi Data dan Informasi;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan

pelayanan informasi dan data; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan

penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan

pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah dan provinsi;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemutakhiran data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- Melaksanakan penyusunan dan penyediaan data pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkala dan insidentil;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi sistem

informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;


- Melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;

xxi

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;

- Melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;

- Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;



kepada Kepala Dinas; - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


m. Kepala Seksi Pengaduan dan Pengendalian - Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengaduan dan

Pengendalian; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi

Pengaduan dan Pengendalian; - Melakukan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan

teknis Seksi Pengaduan dan Pengendalian; - Penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan

penyelenggaraan pemerintahan Seksi Pengaduan dan Pengendalian; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan

Seksi Pengaduan dan Pengendalian; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian

pengaduan; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem

pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan;

- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;

- Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan tugas operasional seksi pengaduan dan

pengendalian; - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang

pelayanan informasi dan pengaduan; - Melaksanakan ketatausahaan seksi pengaduan dan pengendalian; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi

Pengaduan dan Pengendalian; - Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan

insidental; - Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; - Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan

pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; - membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas

kepada Kepala Dinas;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


xxii

2. Tata cara pengajuan permohonan izin, sebagai berikut : a. Pemohon mengambil formulir izin yang telah disediakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau dapat di unduh dari website http://www.kp2t-pm.go.id

b. Pemohon mengisi formulir pengajuan permohonan perizinan sesuai dengan kebutuhan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan, bila diperlukan dapat meminta bantuan Petugas Bidang Pengendalian Data

dan Informasi. c. Pemohon izin menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi dan

kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas Pengendalian Data

dan Informasi.

3. Tata cara penanganan pelayanan, sebagai berikut : a. Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi menerima berkas

permohonan izin dan membantu pemohon mengisi formulir dan

kelengkapan administrasi lainnya melalui front office; b. Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi mengembalikan

berkas permohonan yang tidak lengkap kepada pemohon untuk

dilengkapi; c. Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi membuat dan

menyerahkan tanda terima (resi) berkas administrasi permohonan yang telah lengkap dan benar kepada pemohon;

d. Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi menyerahkan berkas

administrasi permohonan yang telah diperiksa terlebih dahulu oleh Bidang Pengendalian Data dan Informasi ke Bidang Perizinan dan

Nonperizinan atau Bidang Penanaman Modal; e. Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Bidang Penanaman Modal

menerima berkas administrasi permohonan dari Petugas Bidang

Pengendalian Data dan Informasi; f. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan atau Penanaman Modal

menentukan apakah permohonan izin dapat langsung diterbitkan atau

harus melalui pemeriksaan lapangan; g. Jika dikenakan retribusi atas izin yang dimohonkan, maka Bidang

Perizinan dan Nonperizinan atau Bidang Penanaman Modal melakukan penghitungan retribusi untuk ditetapkan dalam SKRD (Surat Ketetapan Retribusi);

h. Setelah menentukan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi) maka Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Bidang Penanaman Modal mencetak

draft naskah izin/sertifikat dan SKRD apabila permohonan izin tidak memerlukan pemeriksaan lapangan (non survei);

i. Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Bidang Penanaman Modal

menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan/survei dan diinformasikan kepada pemohon terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan/survei;

j. Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Bidang Penanaman Modal membuat surat permohonan rekomendasi untuk di tandatangani oleh

Kepala Dinas atau atas nama Kepala Dinas di tandatangani oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal ditujukan kepada instansi teknis terhadap berkas yang

memerlukan pertimbangan teknis; k. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan atau Kepala Bidang

Penanaman Modal mengkoordinir Petugas Lapangan untuk melakukan pemeriksaan lokasi usaha dan bangunan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh pemohon; l. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan atau Kepala Bidang

Penanaman Modal mengkoordinir Tim Teknis untuk melakukan kajian

http://www.kp2t-pm.go.id/

xxiii

teknis terhadap hasil survei permohonan izin yang memerlukan kajian lebih lanjut;

m. Petugas Lapangan yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal menyerahkan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani kepada Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal untuk di proses lebih lanjut;

n. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal menetapkan apakah permohonan perizinan dapat diterbitkan atau tidak dan/atau diterbitkan dengan syarat tertentu

berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dan rekomendasi tim teknis;

o. Apabila permohonan izin tidak diterbitkan/ditolak karena tidak memenuhi syarat teknis maka : 1) Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan atau Kepala Bidang

Penanaman Modal membuat surat penolakan atau penangguhan dilampiri berkas permohonan yang disampaikan kepada pemohon.

2) Surat penolakan atau penangguhan disampaikan ke pemohon

melalui Tata Usaha dan di tandatangani oleh Kepala Dinas dimana Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi yang akan

menghubungi pemohon. p. Setelah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan teknis mengenai

besaran retribusi maka Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau

Bidang Penanaman Modal mencetak draft naskah izin/sertifikat dan SKRDnya;

q. Petugas Pelayanan dan Penetapan menyerahkan berkas dan draft naskah izin/sertifikat kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal untuk meneliti

kebenaran sertifikat izin yang telah cetak dan membubuhi paraf; r. Petugas Pelayanan dan Penetapan menyerahkan berkas permohonan

dan draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila retribusi di pungut)

yang telah di paraf oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal kepada Petugas Administrasi

Sekretariat Umum Dinas; s. Petugas Administrasi Sekretariat Umum Dinas menerima berkas dan

draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila dipungut retribusi) dari

Petugas Pelayanan dan Penetapan untuk di paraf dan diverifikasi kebenarannya dari sisi administrasi oleh Kepala Tata Usaha;

t. Kepala Tata Usaha mengembalikan draf sertifikat izin beserta berkasnya kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal, apabila masih ada kesalahan cetak

pada draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila ada) atau ketidaksesuaian antara berkas perizinan dengan draft izin/sertifikat dan SKRD (apabila ada) untuk direvisi atau diolah ulang;

u. Kepala Tata Usaha membubuhi paraf pada draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila ada), apabila berkas perizinan dan sudah

dinyatakan benar secara administrasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dimohonkan tanda tangan;

v. Kepala Dinas menandatangani draft naskah izin/sertifikat dan SKRD,

Petugas Administrasi Sekretariat Umum Dinas mengambil untuk diserahkan ke Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi;

w. Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi menyimpan berkas dan diatur sedemikian rupa sebelum diserahkan dan menghubungi pemohon untuk mengambil izinnya;

xxiv

4. Tata cara penyampaian hasil pelayanan, yaitu : a. Pemohon yang akan mengambil izin yang telah selesai menyerahkan

bukti pendaftaran atau resi kepada Petugas Retribusi (kasir); b. Petugas Retribusi (kasir) menyerahkan SKRD kepada Pemohon bagi

izin yang dipungut retribusi dan jika tidak dipungut retribusi maka langsung ke point “e”;

c. Pemohon membayar Retribusi kepada Petugas Retribusi (kasir);

d. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pelayanan dan Penetapan;

e. Petugas Pelayanan dan Penetapan menyerahkan naskah izin/sertifikat

kepada pemohon, khusus IMB disertai plat IMB setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen;

f. Petugas Pelayanan dan Penetapan menyerahkan berkas dan salinan naskah izin/sertifikat 1 (satu) rangkap kepada Petugas Administrasi;

g. Petugas Pelayanan dan Penetapan juga menyerahkan berkas dan

salinan naskah izin/ sertifikat 1 (satu) rangkap kepada Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi, kemudian Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi memasukkan Data tersebut ke bank

data; h. Petugas Administrasi Sekretariat Umum Dinas mengarsipkan berkas

dan mengagendakannya pada buku agenda umum. i. Petugas Pelayanan dan Penetapan mengatur pengarsipan berkas dan

naskah izin/sertifikat dan mengagendakannya pada buku register

sesuai dengan jenis izinnya. j. Petugas Administrasi Sekretariat Umum Dinas mengirimkan salinan

naskah izin/sertifikat ke instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu.

C. SISTEM DAN PROSEDUR PENGADUAN DAN PENGEMBALIAN IZIN

1. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan, sebagai berikut :

a. Pengaduan dari masyarakat tentang permasalahan penanaman modal

dan perizinan yang timbul di masyarakat dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Dinas melalui :

1) Pengaduan secara lisan:

1. Pengadu dapat menyampaikan permasalahannya dengan datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat di Kompleks

Perkantoran Panorama Indah Sindeka – Salak.

2) Pengaduan secara tertulis, dapat dilakukan melalui : a) Surat yang ditujukan kepada Ke pala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak

Bharat dengan alamat Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka – Salak, Kode Pos : 22272.

b) E-mail : [email protected]

b. Bidang Pengendalian Data dan Informasi melalui Seksi Pengaduan dan

Pengendalian melakukan proses pencatatan pengaduan antara lain : 1) Pengaduan secara lisan.

Terhadap pengaduan secara lisan petugas akan mencatat Identitas

pelapor, berupa nama, alamat, pekerjaan, permasalahan. 2) Pengaduan secara tertulis.

Terhadap Untuk pengaduan secara tertulis, petugas akan melakukan pencatatan : a) Nomor agenda;

b) Tanggal agenda;

xxv

c) Identitas pelapor; d) Tanggal surat pengaduan;

e) Permasalahan.

c. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan kode jenis masalah, sebagai berikut : 1) Penyalahgunaan wewenang;

2) Pelayanan Masyarakat; 3) Pungutan liar; 4) Ketenaga kerjaan/ SDM;

5) Hukum/peradilan dan HAM; 6) Lingkungan hidup;

7) Tatalaksana pemerintahan; 8) Kemasyarakatan; 9) Lain-lain.

d. Bidang Pengendalian Data dan Informasi melalaui Seksi Pengaduan dan

Pengendalian kemudian melakukan penelaahan terhadap materi

pengaduan masyarakat yang masuk, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Merumuskan inti masalah yang diadukan;

2) Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan; 3) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam

kaitannya dengan materi pengaduan yang diterima;

4) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau

pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan.

e. Bidang Pengendalian Data dan Informasi melalui Seksi Pengaduan dan Pengendalian kemudian melakukan Pengelompokan terhadap Materi Pengaduan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut :

1) Berkadar Pengawasan a) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan

identitas pelapor yang jelas, segera dilakukan penelitian/pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasi pengaduan.

b) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan tetapi tidak jelas identitas pelapornya, tidak harus segera dilakukan

pembuktian kebenarannya tetapi dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh instansi yang berwenang.

c) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan

permasalahan yang sama, sedang dan/atau telah dilakukan penelitian/pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.

2) Tidak berkadar pengawasan.

Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, dapat dijadikan bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan sesuai dengan materi yang dilaporkan.

f. Penyelesaian.

1. Pengaduan Secara Lisan. Pengaduan lisan baik dilakukan melalui telepon maupun pengadu datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat, dapat diselesaikan langsung pada saat atau waktu tersebut.

2. Pengaduan secara Tertulis.

xxvi

Pengaduan tertulis dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat koordinasi Internal (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Kepala Bidang Penanaman

Modal, Kepala Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal, Kepala Seksi Kebijakan dan Promosi, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Seksi Pelayanan dan Penetapan, Seksi Monitoring Evaluasi dan

Penyuluhan, Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi, Seksi Data dan Informasi, dan Seksi Pengaduan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pakpak Bharat), serta dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi, Kantor/Dinas terkait.

3. Apabila dipandang perlu, pengaduan tersebut, dapat dilakukan dengan peninjauan/survei lapangan.

4. Waktu penyelesaian pengaduan :

- Pengaduan berkadar pengawasan dapat diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya selama 5 (lima) hari kerja;

- Pengaduan tidak berkadar pengawasan dapat diselesaikan dalam

waktu selambat-lambatnya selama 2 (dua) hari kerja. 5. Bidang Pengendalian Data dan Informasi melalaui Seksi Pengaduan

dan Pengendalian langsung memberikan jawaban untuk pengaduan yang bisa diselesaikan, sedangkan pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut diadakan rapat koordinasi dengan tim pengaduan

dan peninjauan lapangan (apabila memerlukan penelitian lapangan). 6. Seksi Pengaduan dan Pengendalian menindaklanjuti Hasil

pemeriksaan lapangan dengan membuat draft surat jawaban kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

7. Kepala Tata Usaha memberi nomor dan cap serta mengandakan

Surat jawaban, kemudian mengirimkan kepada pemohon dan instansi terkait. Khusus pengaduan melalui email, jawabannya dikirimkan melalui email Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Tata Cara Pengembalian Izin

a. Pengembalian izin atas inisiatif sendiri dari pelaku usaha yang diikuti

dengan penghapusan izin, pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut :

1) surat pernyataan (bermaterai cukup) penutupan usaha bagi perusahaan dengan alasan yang jelas;

2) akta penutupan dan/atau akta pembubaran perusahaan bagi yang

berbadan hukum/badan usaha; 3) semua izin asli yang dimiliki oleh perusahaan dikembalikan; 4) apabila izin yang asli hilang wajib melampirkan Surat Keterangan

Kehilangan dari Kepolisian.

b. Petugas Bidang Pelayanan dan Penatapan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan alasan penghapusan izin;

c. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan dan Kepala

Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan mencermati berkas permohonan dan draft surat keputusan penghapusan izin;

d. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan dan Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan membubuhkan paraf pada

xxvii

draft surat keputusan penghapusan izin dan menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;

e. Tata Usaha memberi nomor dan cap pada surat keputusan

penghapusan izin dan menyampaikan tembusan surat keputusan kepada dinas / instansi terkait;

f. Petugas Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan atau Penanaman Modal melalui Seksi Pelayanan dan Penetapan menyampaikan surat keputusan penghapusan izin kepada pemohon;

g. Petugas Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan atau Penanaman

Modal memberikan berkas surat keputusan penghapusan izin kepada Bidang Pengendalian Data dan Informasi untuk dilakukan penghapusan data perusahaan dalam data base Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat. E. DIAGRAM ALIR PELAYANAN PERIZINAN

Untuk mempermudah masyarakat memahami tentang prosedur pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dibuat suatu diagram yang dapat menjelaskan urutan pengurusan izin.

Adapun diagram alir pelayanan perizinan dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu tahapan proses perizinan secara umum, tahapan proses perizinan

dengan survei dan rekomendasi, tahapan proses perizinan dengan survei tanpa rekomendasi, tahapan proses perizinan tanpa survei dan tanpa rekomendasi, tahapan proses pengaduan.

1) Diagram Alir Tentang Tahapan Proses Perizinan Secara Umum.

Gambar III.1. Tahapan Proses Perizinan Secara Umum

xxviii

Tabel III.2 Tahapan Proses Perizinan Secara Umum

NO AKTOR PROSES

1 Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi

1. Pemohon mengambil formulir yang telah disediakan. 2. Petugas menyerahkan formulir yang diminta oleh

pemohon sesuai izin yang dimohonkan.

- Pemohon dapat menyampaikan atau menanyakan tentang pengisian formulir yang belum dipahami oleh pemohon.

- Pemohon menyampaikan aduan kepada Petugas Bidang Data dan Informasi tentang permasalahan yang ada (Pengaduan dapat dilakukan melalui : E-Mail, Surat, maupun langsung datang ke Dinas PM-PPTSP.


1. Pemohon menyerahkan Formulir dan berkas persyaratan masing-masing rangkap tiga, map dan materai secukupnya.

2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas.

2.1 Petugas Bidang Data dan Informasi

1. Berkas dikembalikan karena belum lengkap dan benar.

2. Setelah pemohon melengkapi dan memperbaiki berkas, dapat diajukan kembali ke Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi.

2.2 Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi

1. Berkas dinyatakan telah lengkap dan benar. 2. Setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar,

maka petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi menyerahkan kepada Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Bidang Penanaman Modal.

3 Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal

- Resi Penerimaan Berkas diserahkan kepada pemohon. - Setelah Berkas dinyatakan telah lengkap dan benar,

Kepala Bidang mempelajari berkas apakah perlu dilakukan Peninjauan Lapangan (survei) untuk menilai apakah izin layak diterbitkan atau tidak.

4 Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Bidang Penanaman Modal

1. Setelah mempelajari berkas, Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal menganggap bahwa izin tersebut tidak perlu dilakukan peninjauan lapangan.

2. Kepala Bidang mempelajari berkas, untuk memberi persetujuan apakah izin dapat diterbitkan atau tidak.

4.1 Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Bidang Penanaman Modal

Setelah melakukan pertimbangan, Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal menyetujui izin untuk diterbitkan.

4.2 Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Bidang Penanaman Modal

1. Setelah melakukan pertimbangan, Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal tidak menyetujui izin diterbitkan.

2. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal Membuat konsep surat penolakan.

3. Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Penanaman Modal melakukan pencetakan surat penolakan.

5 - Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Bidang Penanaman Modal

- Petugas Lapangan

1. Setelah berkas dipelajari, maka perlu dilakukan peinjauan lapangan.

2. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Penanaman Modal mengkoordinir Petugas Lapangan untuk melakukan peninjauan lapangan.

xxix


- Petugas Lapangan

Pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan.

6.1 - Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Bidang Penanaman Modal

- Petugas Lapangan - Tim Teknis

1. Setelah mempelajari berkas dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka tidak perlu pertimbangan rekomendasi.

2. Kepala Bidang mempelajari apakah perlu ditolak atau diterima izin setelah dilihat hasil peninjauan lapangan (Kembali ke Langkah 4).

6.2 - Kepala Dinas - Petugas Bidang

Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Bidang Penanaman Modal

- Tim Teknis

1. Setelah mempelajari berkas dan dokumen BAP, maka perlu pertimbangan rekomendasi.

2. Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan membuat Surat Pengantar Rekomendasi untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah diparaf oleh Para Kepala Bidang dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

3. Surat Pengantar Rekomendasi dan dilampirkan berkas permohonan dan hasil BAP diserahkan ke Instansi Terkait.

7 Instansi Teknis Terkait

Setelah menerima Surat Pengantar Rekomendasi dan berkas permohonan serta hasil BAP maka Instansi terkait mempelajari berkas dan hasil peninjauan lapangan tersebut apakah disetujui atau tidak.

7.1 - Kepala Dinas - Kepala Bidang

Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal

- Tim Teknis

1. Kepala Instansi Terkait setelah melakukan pertimbangan teknis, tidak menyetujui permohonan izin.

2. Kepala Instansi terkait menyurati Kepala Dinas tentang alasan penolakan permohonan izin dengan melampirkan berkas permohonan, BAP yang telah diserahkan sebelumnya.

3. Petugas mencetak surat penolakan.

7.2 - Kepala Dinas - Kepala Bidang

Perizinan dan Nonperizinan atau Kepala Bidang Penanaman Modal

- Tim Teknis

1. Kepala Instansi Terkait setelah melakukan pertimbangan teknis, menyetujui permohonan izin.

2. Kepala Instansi terkait menyurati Kepala Dinas tentang alasan penolakan permohonan izin dengan melampirkan berkas permohonan, BAP yang telah diserahkan sebelumnya.

3. Petugas mencetak surat menyetujui.

8 - Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan

1. Setelah dilakukan penerbitan rekomendasi dari instansi terkait maka Petugas Perizinan dan Nonperizinan mencetak izin.

2. Petugas Perizinan dan Nonperizinan mencetak izin


- Kepala Dinas

1. Setelah melakukan pertimbangan, Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal menyetujui izin untuk diterbitkan atau ditolak.

2. Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan melakukan pencetakan izin.

3. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas dan naskah izin yang telah dicetak kepada Petugas Administrasi setelah diparaf oleh Kepala Bidang.

4. Petugas Administrasi menyerahkan naskah izin yang telah dicetak kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani setelah diparaf oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

5. Kepala Dinas menandatangani naskah izin yang telah dicetak dan diparaf.

xxx


- Kepala Dinas

1. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas dan naskah surat penolakan yang telah dicetak kepada Petugas Administrasi setelah diparaf oleh Kepala Bidang.

2. Petugas Administrasi menyerahkan naskah SURAT PENOLAKAN yang telah dicetak kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani setelah diparaf oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Dinas menandatangani naskah SURAT PENOLAKAN yang telah dicetak dan diparaf.


- Kepala Dinas

1. SURAT PENOLAKAN a. Setelah naskah SURAT PENOLAKAN

ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Petugas Administrasi menomori dan membuat cap (stempel) Dinas.

b. Petugas Administrasi menyerahkan naskah SURAT PENOLAKAN tersebut kepada Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi.

2. IZIN

a. Setelah naskah IZIN ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Petugas Administrasi membuat cap (stempel) Dinas.

b. Petugas Administrasi menyerahkan naskah IZIN tersebut kepada Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi.

12 - Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal

- Petugas Retribusi - Petugas Bidang

Pengendalian Data dan Informasi

1. Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal menghubungi Pemohon bahwa IZIN atau naskah SURAT PENOLAKAN sudah dapat diambil.

2. Pemohon membayar retribusi kepada Petugas Retribusi (Khusus untuk izin yang dikenakan biaya retribusi).

3. Pemohon langsung mengambil IZIN jika tidak dipungut retribusi.

4. Setelah surat Izin tersebut diambil oleh pemohon, maka Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal menyerahkan surat izin terebut kepada petugas Bidang Penanaman Modal untuk dilakukan penyimpanan data ke bank data.

13

Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal menyerahkan SURAT

PENOLAKAN atau mengirimkan naskah tersebut kepada Pemohon.

Petugas Bidang Perizinan dan Nonperizinan atau Petugas Bidang Penanaman Modal menyerahkan IZIN kepada Pemohon setelah membayar retribusi jika dipungut atau langsung mengambil IZIN tidak dipungut biaya retribusi.

Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi menyurati pemohon tentang Informasi atau jawaban atas aduan yang disampaikan oleh pemohon baik melalui surat, e-mail, maupun secara langsung.

xxxi

2) Diagram Alir Tahapan Proses Perizinan dengan Survei dan Rekomendasi

Gambar III.2. Proses Perizinan dengan Survei dan Rekomendasi

3) Diagram alir tahapan proses perizinan dengan survei tanpa rekomendasi

Gambar III.3 Tahapan Proses Perizinan dengan Survei Tanpa Rekomendasi

xxxii

4) Diagram Alir Tahapan Proses Pelayanan Perizinan Tanpa Survei dan Rekomendasi

Gambar III.4 Tahapan Proses Perizinan Tanpa Survei Dan Rekomendasi

5) Diagram Alir Tahapan Proses Pelayanan Pengaduan

Gambar III.5 Tahapan Proses Pengaduan

Keterangan : : Aduan disampaikan secara

langsung menggunakan Formulir : Aduan melalui Telepon : Aduan melalui E-Mail atau Blog : Aduan melalui Surat : Aduan melalui Fax

xxxiii

Tabel III.3 Tahapan Proses Pengaduan

No AKTOR PROSES

1

Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi

1. Pemohon mengambil formulir pengaduan yang telah

disediakan. 2. Petugas menyerahkan formulir aduan kepada Pemohon.

1. Pemohon menyampaikan aduan melalui telepon. 2. Petugas melayani aduan melalui telepon setelah dilakukan

pembahasan.

1. Pemohon menyampaikan aduan melalui e-mail : [email protected]

2. Petugas menyampaikan jawaban melalui email atau alamat yang diminta setelah dilakukan pembahasan.

1. Pemohon menyampaikan aduan melalui surat. 2. Petugas menerima surat, mengagendakan surat dan

menyurati pemohon setelah dilakukan pembahasan.

1. Pemohon menyampaikan aduan melalui fax.

2. Petugas menyampaikan jawaban melalui fax atau nomor dan alamat yang dituju setelah dilakukan pembahasan.

2

- Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi

- Petugas Seksi Pengendalian Data dan Informasi

1. Setelah petugas pengendalian data dan informasi

mengagendakan dan menelaah jenis aduan, maka seterusnya aduan ataupun dokumen (apabila ada) disampaikan kepada Kepala Bidang.

2. Kepala Seksi pengaduan dan pengendalian mempelajari dokumen atau jenis aduan apakah perlu dilakukan rapat koordinasi baik internal maupun lintas SKPD.


Petugas langsung menjawab permasalahan yang diajukan oleh pemohon.

4 Kepala Bidang Pengendalian Data dan Infromasi

Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi menyerahkan kepada Bidang lain dan para staf untuk mempelajari aduan yang disampaikan oleh pemohon.

5 - Kepala Bidang - Kepala Dinas

Kepala Bidang membuat draft jawaban atas aduan yang disampaikan pemohon untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas.

6 - Kepala Bidang - Instansi Teknis Terkait

Setelah melakukan koordinasi, ditentukan apakah perlu melakukan peninjauan ke lapangan atau tidak.

7 - Kepala Dinas - Instansi Teknis Terkait

Kepala Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan unsur dari Instansi terkait melakukan koordinasi dan menentukan apakah perlu dilakukan peninjauan ke lapangan atau tidak.

8 - Instansi Teknis Terkait - Unsur Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP)

Petugas dari SKPD terkait dan unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) melakukan peninjauan lapangan.


Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PPTSP)

Petugas dari SKPD terkait dan unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan hasil peninjauan lapangan.


Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP)

Petugas dari SKPD terkait dan unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan hasil peninjauan lapangan.

11 Kepala Dinas Setelah melakukan rapat koordinasi antara SKPD terkait dan mendapatkan rumusan jawaban terhadap permasalahan yang telah diadukan, maka diterbitkan surat sebagai jawaban atas pengaduan dari pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

12 - Kepala Dinas - Para Kepala Bidang - Para Kepala Seksi - Kasubbag Umum dan

Kepegawaian - Para Petugas

Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Para Petugas melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan mengenai permasalahan yang telah diadukan.

13 Petugas Lapangan Petugas Lapangan melakukan peninjauan ke lapangan.

14 - Kepala Dinas - Para Kepala Bidang - Para Kepala Seksi - Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag Umum dan Kepegawaian melakukan rapat koordinasi untuk membahas hasil peninjauan lapangan.

xxxiv

15 Kepala Dinas Setelah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala

Bidang, para Kepala Seksi, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, maka diterbitkan surat sebagai jawaban atas pengaduan dari pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

16 - Petugas Administrasi - Petugas Bidang Pengendalian

Data dan Informasi

Setelah surat jawaban telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka petugas administrasi menyerahkan berkas ke Petugas

Bidang Pengendalian Data dan Informasi.


Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi menghubungi atau mengirim surat jawaban dimaksud kepada Pemohon.

F. Mekanisme Perizinan dan Waktu Penyelesaian

Perizinan berdasarkan retribusi terdiri dari perizinan tarif dan perizinan

non tarif. Perizinan tarif adalah perizinan yang dikenakan tarif retribusi sedangkan perizinan non tarif adalah perizinan yang tidak dikenakan tarif retribusi.

Mekanisme perizinan dan jangka waktu penyelesaian setiap izin dibagi

menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

1. Pelayanan perizinan non tarif (tidak dipungut biaya) : Survei Dan Rekomendasi.

a. Mekanisme

Gambar III.6 Mekanisme Pelayanan Perizinan Non Tarif : Survei Dan Rekomendasi

xxxv

b. Waktu Penyelesaian

1) Izin Lokasi

N0 Jenis Pelayanan

DPM-PPTSP Dinas Teknis

DPM-PPTSP

Pem

ohon

Pendaft

arn

Veri

fikasi

Peneta

pan

Surv

ei-

ekspos

eksposee

Penerb

itan

Rekom

en

dasi

Penerb

itan I

zin

Penandata

nga

nan

Jum

lah

P1 P2 K1 PL Kadis P

3

P

4

K

1

K

2

K

K

P

3

2 Hari 40Hari 2hari 3hari

Jam Jam Jam

J

am

J

am

J

am

J

am

J

am

J

am

Hari

1 Izin Lokasi 1 3 8 40 12 12 4 4 4 4 47

2 Izin Lokasi

Pembangunan

Kawasan Usaha Industri

Kecil/menengah

1 3 8 40 12 12 4 4 4 4 47

Gambar III.7 Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Non Tarif : Survei Dan

Rekomendasi Khusus Izin Lokasi

2) Izin Prinsip Penanaman Modal

N0 Jenis Pelayanan


DPM-PPTSP

Pem

ohon

Pendaft

ara

n

Veri

fikasi

Peneta

pan

Surv

ei

Penerb

itan

Rekom

endasi

Penerb

itan I

zin

Penandata

nga

nan

Jum

lah

P1

P2

K1

PL

Kadis P3

P4

K1

K2

KK

P3

2hari

11Hari

2hari 2hari

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Hari

1 Izin Prinsip Penanaman Modal 1 3 8 11 8 8 4 4 4 4 17

2 Izin Prinsip perluasan

Penanaman Modal

1 3 8 11 8 8 4 4 4 4 17

3 Izin Prinsip Perubahan

Penanaman Modal

1 3 8 11 8 8 4 4 4 4 17

4 Izin Usaha 1 3 8 11 8 8 4 4 4 4 17

5 Izin Usaha Perubahan 1 3 8 11 8 8 4 4 4 4 17

6 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

1 3 8 11 8 8 4 4 4 4 17

Gambar III.8 Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Non Tarif : Survei Dan Rekomendasi Khusus Izin Prinsip

xxxvi

3) Izin Lainnya

N0 Jenis Pelayanan


DPM-PPTSP

Pem

ohon

Pendaft

ara

n

Veri

fikasi

Peneta

pan

Surv

ei

Penerb

itan

Rekom

endasi

Penerb

itan I

zin

Penandata

nganan

Jum

lah

P1

P2

K1

PL

Kadis P3

P4

K1

K2

KK

P3

1hari

2Hari

1hari 1hari

Ja

m

Ja

m

Ja

m

Ja

m

Ja

m

Ja

m

Ja

m

Ja

m

Ja

m

Hari

1 Izin Tukang Gigi 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

2 Izin Praktek Dokter

Perorangan Umum

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5


Perorangan Dokter Gigi

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5


Perorangan dokter Spesialis

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

5 Izin Praktek Berkelompok

Dokter Umum

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

6 Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

7 Izin Praktek Berkelompok

Dokter Gigi Spesialis

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

8 Izin Praktek Bidan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

9 Izin Balai pengobatan Swasta 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

10 Klinik/Rumah Bersalin 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

11 Izin Pengobatan Tradisional 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

12 Izin Toko Obat 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

Izin Usaha Alat Kesehatan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

13 Izin Apotek 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

14 Izin Optik 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

15 Izin Rumah sakit Umum gol.

C dan D

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

16 Izin Rumah sakit Khusus

gol. C dan D

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

17 Izin Laboratorium Klinik 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

18 Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

19 Izin Praktek Dokter Hewan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

20 Izin Praktek Mantri Hewan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

21 Izin Rumah Sakit Hewan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

22 Izin Klinik Hewan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

23 Izin Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

24 Izin Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan

pemukiman

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

25 Izin membuka tanah 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

26 Izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

27 Izin Pembangunan Usaha

Industri kecil/menengah

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

28 Izin Perluasan Kawasan

Industri Kecil/menengah

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

29 Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas

Parkir

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

Gambar III.8 Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Non Tarif : Survei Dan Rekomendasi

xxxvii

2. Pelayanan perizinan non tarif (tidak dipungut biaya): Survei Non Rekomendasi.

a. Mekanisme

Gambar III.9 Mekanisme Pelayanan Perizinan Non Tarif : Survei Non Rekomendasi

xxxviii


N0 Jenis Pelayanan

DPM-PPTSP Dinas

Teknis DPM-PPTSP

Pem

ohon

Pen

daft

ara

n

Veri

fikasi

Pen

eta

pan

Surv

ei

Penerb

itan

Rekom

en

dasi

Pen

erb

itan

Izin

Pen

an

data

nganan

Jum

lah

P1

P2

K1

PL

Kadis P3

P4

K1

K2

KK

P3

1hari

2Hari

1hari 1hari

J

am

J

am

J

am

J

am

J

am

J

am

J

am

J

am

J

am

Hari

1 Izin Usaha Industri 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

2 Izin Usaha Rumah Potong Hewan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

3 Izin Usaha rumah Potong Unggas 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

4 Izin Usaha Usaha Penggilingan

Padi

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

5 Izin Usaha Penggilingan Tapioka 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

6 Izin Usaha Huller 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

7 Izin Usaha Penyosoh Beras 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

8 Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol gol. A untuk

Hotel, Restoran dan Bar

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

Gambar III.10 Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Non Tarif : Survei Non Rekomendasi

3. Pelayanan perizinan non tarif (tidak dipungut biaya) : Non Survei.

a. Mekanisme

Gambar III.11 Mekanisme Pelayanan Perizinan Non Tarif: Non Survey

xxxix


N0 Jenis Pelayanan


DPM-PPTSP

Pem

ohon

Pendaft

ara

n

Veri

fikasi

Peneta

pan

Surv

ei

Penerb

itan

Rekom

en

dasi

Penerb

itan I

zin

Pen

an

data

nganan

Jum

lah

P

1

P

2

K

1

P

L Kadis

P

3

P

4

K

1

K

2

K

K

P

3

1hari 2Hari 1hari 1hari

J

a

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

Hari

1 Izin Pendidikan Dasar 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

2 Izin PAUD dan

Pendidikan Non Formal

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

3 Izin Usaha Jasa Konstruksi

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

4 Izin Lembaga Pelatihan

Kerja

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

5 Izin Lembaga

Penempatan Tenaga

Kerja Swasta

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

6 Izin Memperkerjakan

Tenaga Kerja Asing

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

7 Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

8 Izin pembukaan kantor

cabang, cabang

pembantu dan kantor

kas koperasi simpan

pinjam untuk koperasi

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

9 Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

10 Izin Usaha Perikanan 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

11 Tanda daftar Usaha

pariwisata

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

12 Izin Usaha Hotel dan

Penginapan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

13 Izin Usaha Taman

Rekreasi

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

14 Izin Usaha Gelanggang

Renang

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

15 Izin Usaha Pemandian Alam

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

16 Izin Usaha Padang Golf 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

17 Izin Usaha Kolam

Renang

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

18 Izin Usaha Kolam

Pemancingan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5


Permainan dan

Ketangkasan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5


Bola Gelinding (Bowling)

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

21 Izin Usaha Rumah

Billiard

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

22 Izin Usaha Karaoke/Kafe 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

23 Izin Usaha Bioskop 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

24 Izin Usaha Sarana dan

Fasilitas Olah Raga

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

25 Izin Usaha Diskotik 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5









http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-padang-golf.html












http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-karaokekafe.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-bioskop.html



http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-diskotik.html

xl

26 Izin Usaha Panti pijat 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

27 Izin Usaha Mandi uap 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

28 Izin Usaha Pusat Pasar

Seni dan Pameran

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

29 Izin Usaha Dunia Fantasi 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

30 Izin Usaha Teater

Terbuka

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

31 Izin Usaha Teater

Tertutup

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

32 Izin Usaha Teater Satwa Dan Pentas Pertunjukan

Satwa

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

33 Izin Usaha Fasilitas

Wisata Tirta Dan

Rekreasi Air

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

34 Izin Usaha Pusat

Kebugaran/Health Center

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

35 Izin Usaha Pertunjukan

Temporer

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

36 Izin Usaha Bazaar 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

37 Izin Usaha Salon 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

38 Izin Usaha Pangkas

Rambut

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

39 Izin Usaha Pertanian 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

40 Izin UsahaProduksi

Benih/bibit, ternak dan

pakan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

41 Izin Usaha Pengecer (took, retail, sub

distributor) obat hewan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

42 Izin Pengelolaan Pasar

rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan izin

Usaha Toko Swalayan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

43 Izin Usaha restoran 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

44 Izin Usaha Rumah Makan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

45 Izin Usaha Jasa Boga 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

46 Penerbitan Tanda Daftar

gudang dan surat

keterangan

penyimpanan barang

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

47 Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

Gambar III.12 Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Non Tarif: Non Survei

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-panti-pijat.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-mandi-uap.html



http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-dunia-fantasi.html
















http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-bazaar.html

http://yantupinpb.blogspot.com/2010/10/izin-usaha-salon-kecantikan.html



xli

4. Pelayanan perizinan bertarif (dipungut biaya) : Survei Non Rekomendasi.

a. Mekanisme

Gambar III.13 Mekanisme Pelayanan Perizinan Bertarif: Survei Non Rekomendasi

xlii


N0 Jenis Pelayanan

DPM-PPTSP Dinas

Teknis DPM-PPTSP

Pem

ohon

Pen

daft

ara

n

Veri

fikasi

Pen

eta

pan

Surv

ei

Pen

erb

itan

Rekom

en

dasi

Pen

erb

itan

Izin

Pen

andata

ng

an

an

Jum

lah

P1 P2 K1 PL Kadis P

3 P4

K

1

K

2

K

K

P

3

1hari 2Hari 1hari 1hari

Ja

m

Ja

m

Ja

m

J

a

m

Ja

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

J

a

m

Hari

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

2 Izin Gangguan (HO) 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

3 Izin Trayek 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

Izin OperasionalAngkutan

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

4 Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 5

Gambar III.14 Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Bertarif: Survei Non Rekomendasi

5. Pelayanan perizinan bertarif (dipungut biaya) : Non Survei.

a. Mekanisme

Gambar III.15 Mekanisme Pelayanan Perizinan Bertarif: Non Survei

xliii


Gambar III.16 Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Bertarif: Non Survei

G. HAK KEWAJIBAN PIHAK PEMBERI DAN PENERIMA PELAYANAN PUBLIK

1. Hak Pemberi Pelayanan : 1. meminta pemohon untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. menerima, menangguhkan atau menolak permohonan; 3. menyimpan data-data permohonan untuk arsip;

4. melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan permohonan;

5. mencabut izin yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari

ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 2. Kewajiban Pemberi Pelayanan :

1 menerima permohonan yang telah lengkap persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2 memberikan informasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan;

3 bertanggung jawab atas berkas permohonan yang telah diterima; 4 menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Hak Penerima Pelayanan :

1 mengajukan permohonan izin; 2 menerima pelayanan perizinan.

4. Kewajiban Penerima Pelayanan : 1 melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

2 memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku; 3 memberikan informasi dan data-data yang benar sesuai dengan

permohonan; 4 memberikan informasi dan menunjukkan lokasi yang disurvei pada

saat pemeriksaan lapangan;

5 membayar retribusi sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku; 6 bertanggungjawab atas sertifikat yang telah diterbitkan; 7 mengembalikan sertifikat izin yang telah diterbitkan apabila

dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

H. PEJABAT PENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT

Pejabat/ petugas penerima pengaduan masyarakat ditunjuk berasal dari

Bidang Pengendalian Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP).

xliv

I. MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SOP

Pelaksanaaan dan penerapan SOP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-

masukan dalam setiap monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai bagian dari proses dalam

penerapan SOP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPM-PPTSP) harus mempersiapkan sebuah mekanisme monitoring kinerja dan memastikan bahwa SOP telah dilaksanakan dengan baik. SOP

yang diterapkan merupakan upaya organisasi secara keseluruhan untuk lebih berkinerja atau dalam organisasi publik lebih dikenal agar Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPM-PPTSP) lebih memiliki akuntabilitas.

SOP secara substansial akan membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPM-PPTSP) lebih produktif dan melakukan komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi

menjadi lebih efektif dan kohesif. Tidak selamanya sebuah SOP berlaku permanen karena perubahan lingkungan selalu membawa pengaruh pada

SOP yang ada, maka SOP terus menerus dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik. Evaluasi bertujuan untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan

SOP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan evaluasi sangat tergantung pada siapa yang mengevaluasi

(evaluator), untuk itu tim evaluatornya perlu SDM yang baik. Oleh karena

itu, evaluasi SOP setidaknya dilakukan oleh tim yang menyusun SOP tersebut, karena keterlibatan tim ini sejak awal sehingga mampu melihat detail yang perlu diubah, disempurnakan, atau pun dibuatkan yang baru.

Keterlibatan orang lain di luar tim yang sudah ada juga diperlukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pandangan lain yang mungkin dapat

memberikan pembaharuan yang diperlukan dalam evaluasi.

xlv

BAB IV

DASAR HUKUM, PERSYARATAN, RETRIBUSI, WAKTU PENYELESAIAN DAN MASA BERLAKU IZIN

I. BIDANG PENDIDIKAN

Mencakup:

1. IZIN PENDIDIKAN DASAR; 2. IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL.

A. Dasar Hukum

Undang- Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Persyaratan a. Permohonan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku; c. NPWP; d. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan (perluasan);

e. Akta Pendirian/akta pendiria yg dilegalisir; f. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir;

g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm; h. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

C. Retribusi Biaya retribusi untuk penerbitan IUJK adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

D. Waktu Penyelesaian 1. Jangka waktu penyelesaian Izin adalah paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.

2. Jangka waktu penyelesaian perubahan, pembaharuan, penggantian

izin paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.

E. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku izin adalah 5 (lima) tahun

II. BIDANG KESEHATAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan. Izin Sarana Penyelenggara Kesehatan terdiri dari 20 (dua puluh) jenis izin

yaitu : 1. Izin Apotek.

2. Izin Toko Obat. 3. Izin Toko Alat Kesehatan 4. Izin Optik.

5. Izin Usaha Mikro Tradisionil. 6. Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada

Industri Rumah Tangga. 7. Izin Tukang Gigi. 8. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum.

9. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi. 10. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis. 11. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi

Spesialis. 12. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum.

xlvi

13. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis. 14. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi

Spesialis. 15. Izin Praktek Bidan.

16. Izin Balai Pengobatan Swasta. 17. Klinik/Rumah Bersalin. 18. Izin Rumah Sakit Umum Kelas C dan D.

19. Izin Rumah Sakit Khusus Umum Kelas C dan D.

20. Izin Laboratorium Klinik.

21. Izin Puskesmas.

B. Persyaratan (1) Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Baru

a. Izin Praktek Perorangan oleh Dokter Umum, Dokter Gigi,

Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah sebagai berikut: 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih

berlaku. 2) Fotokopi Surat Penugasan bagi dokter yang bertugas,

ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 3) Fotokopi ijazah dokter yang telah dilegalisir oleh yang

berwenang.

4) Fotokopi Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti dokter Pegawai Tidak Tetap tinggal berdomisili di

Daerah. 5) Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 6) Fotokopi NPWP.

7) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

b. Izin Praktek Berkelompok oleh Dokter Umum, Dokter Gigi

dan Dokter Spesialis adalah sebagai berikut: 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih

berlaku. 2) Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Dokter yang

dibuktikan dengan Daftar Tenaga dan Surat Pernyataan dari

masing-masing Dokter. 3) Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Dokter Pimpinan oleh

anggota kelompoknya. 4) Fotokopi ijazah para Dokter yang telah dilegalisir oleh yang

berwenang.

5) Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 6) Fotokopi NPWP. 7) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

c. Izin Praktek Bidan adalah sebagai berikut:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.

2) Fotokopi Surat Penugasan bagi Bidan PNS yang bertugas atau

ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 3) Fotokopi Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa

bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti bagi Bidan PTT yang menginginkan tetap tinggal (berdomisili) di Daerah.

4) Fotokopi ijazah bidan yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.

xlvii

5) Surat Persyaratan dokter sebagai penanggung jawab/pengawas.

6) Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 7) Fotokopi NPWP.


d. Izin Tukang Gigi adalah sebagai berikut:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 2) Fotokopi Surat Izin Praktek Gigi (SIP-G) yang masih

berlaku/legalisir.

3) Surat Keterangan dari Dokter Penanggung Jawab. 4) Surat keterangan sehat dari dokter.

5) Daftar obat yang digunakan. 6) Pas poto 3 x 4 cm. 7) Rekomendasi dari organisasi profesi.

8) Fotokopi ijazah pendidikan perawat gigi. 9) Fotokopi NPWP.


e. Balai Pengobatan Swasta adalah sebagai berikut :

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.

2) Fotokopi Surat Pernyataan Izin dari Dokter sebagai

penanggung jawab dari Instansi Dokter yang bersangkutan. 3) Riwayat pengalaman kerja dari pemilik atau pemohon yang

disahkan oleh instansi, tempat yang bersangkutan pernah bekerja.

4) Daftar nama personil dan struktur organisasi, pelayanan yang

diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi : a) Dokter 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan. b) Perawat/Akademi Perawat 1 (satu) orang sebagai

pelaksana perawatan. c) Perawat 1 (satu) orang pembantu pelaksana perawatan.

d) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai Tata Usaha. 5) Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 6) Fotokopi NPWP.


f. Klinik dan Rumah Sakit Bersalin adalah sebagai berikut : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih

berlaku.

2) Fotokopi Surat Pernyataan Izin dari Dokter sebagai penanggung jawab dari instansi Dokter yang bersangkutan.

3) Riwayat Pengalaman Kerja dari pemilik pemohon yang

disahkan oleh instansi, tempat yang bersangkutan pernah bekerja.

4) Daftar nama personil dan struktur organisasi, pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi : a) Dokter 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan.

b) Perawat/ Akademi Perawat 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan.

c) Perawat 1 (satu) orang pembantu pelaksana perawatan. d) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai Tata Usaha. e) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai tenaga kebersihan

lingkungan. 5) Fotokopi ijazah Dokter, Bidan, Paramedis dan Tata Usaha

yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.

xlviii

6) Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir pihak berwenang khusus bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha

Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir khusus untuk bangunan yang diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan.

7) Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 8) Fotokopi NPWP. 9) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

g. Apotek adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan di buat dalam rangkap 3 (tiga).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku rangkap 3 (tiga).

3. Fotokopi ijazah Apoteker, Asisten Apoteker yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.

4. Daftar Tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker : Nama, Alamat,

Tanggal Lulus dan Nomor Surat Izin Kerja. 5. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir pihak berwenang

untuk bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha

Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan.

6. Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 7. Fotokopi NPWP. 8. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

h. Toko Obat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker yang dilegalisir oleh yang berwenang.

2. Daftar Tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker : Nama, Alamat,

Tanggal Lulus dan Nomor Surat Izin Kerja (SIK). 3. Fotokopi Ijazah Apoteker yang telah dilegalisir oleh yang

berwenang.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.

5. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir bagi bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang

diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.

7. Fotokopi NPWP. 8. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

i. Rumah Sakit masing-masing : 1. Fotokopi Akte Pendirian Yayasan oleh notaris dan dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.

3. Daftar Ketenagaan : - Dokter Umum 2 (dua) orang untuk Penanggung jawab, 1 (satu) orang untuk Dokter Poliklinik.

- Perawat/Akademi Perawat minimal 10 (sepuluh) orang, Bidan 1 (satu) orang, Radiologi 1 (satu) orang, Petugas

Laboratorium 1 (satu) orang, Perawat gigi 1 (satu) orang dan Apoteker 1 (satu) orang.

4. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir bagi bangunan

yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisasi bagi bangunan yang diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan.

xlix

5. Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 6. Fotokopi NPWP.

7. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

j. Izin Usaha Mikro (Pengobatan Tradisional) adalah sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih

berlaku. 2. Surat Pernyataan dari Dokter Penanggung jawab. 3. Daftar obat yang digunakan.

4. Daftar ketenagaan dan penanggung jawab. 5. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir bagi bangunan

yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan.

6. Pas foto ukuran 3 x 4 cm. 7. Fotokopi NPWP. 8. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

k. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah

tangga adalah sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih

berlaku.

2. Surat Pernyataan dari Penanggung jawab. 3. Daftar produksi yang digunakan.

4. Daftar ketenagaan dan penanggung jawab. 5. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir bagi bangunan

yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau

fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan.

6. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.

7. Fotokopi NPWP. 8. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

l. Laboratorium Klinik adalah sebagai berikut:

1) Surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan

laboratorium klinik. 2) Fotokopi surat izin pendirian laboratorium klinik.

3) Fotokopi izin gangguan. 4) Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab. 5) Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis.

6) Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu.

7) Data kelengkapan bangunan.

8) Data kelengkapan peralatan. 9) Rencana kegiatan.

10) Hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku. 11) Fotokopi NPWP. 12) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

m. Optik adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 2. Memiliki ahli refraksionis opfisien yang berijazah Depkes. 3. Memiliki ruang kerja optikal sendiri.

4. Memiliki ruang Pemeriksaan. 5. Memiliki ruang Tamu dan Pamer. 6. Memiliki ruang Labolatorium.

l

7. Pas photo 3 x 4 cm. 8. Fotokopi akte pendirian.

9. Surat Keterangan Dokter sehat jasmani dan rohani. 10. Fotokopi NPWP.


n. Izin Puskesmas sebagai berikut :

1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;

2. Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB);

3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Surat keputusan dari Bupati/ Walikota terkait kategori puskesmas;

5. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan

atau akan dikembangkan; 6. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan,

prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan

pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin; dan

7. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

(2) Persyaratan perubahan, pembaharuan atau perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan sama dengan pengajuan izin

baru dengan melampirkan Izin Asli.

(3) Persyaratan penggantian izin karena hilang

1) Fotokopi KTP. 2) Surat keterangan hilang dari pihak berwajib. 3) Dokumen pendukung lainnya.

4) Fotokopi NPWP. 5) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

(4) Persyaratan penggantian izin karena rusak :

1) Fotokopi KTP.

2) Izin yang telah rusak. 3) Dokumen pendukung lainnya.


(5) Persyaratan daftar ulang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan cukup melampirkan Izin Asli.

C. Retribusi Retribusi Izin Penyelenggara Sarana Kesehatan adalah Rp. 0,- (Nol

Rupiah,-).

D. Waktu Penyelesaian

1. Waktu penyelesaian izin baru paling lama 5 (lima) hari kerja. 2. Perubahan, pembaharuan, perpanjangan izin paling lama 5 (lima)

hari kerja 3. Pergantian izin paling lama 3 (tiga) hari kerja.

E. Masa berlaku izin Masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun.

li

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

A. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

B. Persyaratan a. Mendirikan atau memperluas dan/atau mengubah bangunan untuk

bangunan gedung:

1) Mengisi formulir permohonan. 2) Fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang

dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir.

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.

4) Gambar konstruksi dan atau skema rencana pembangunan. 5) Surat pernyataan pemohon tidak melanggar ketentuan.


b. Membongkar bangunan secara keseluruhan atau sebagian :

1) Mengisi formulir permohonan. 2) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisir. 3) Fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang

dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari kepala Desa/Lurah yang dilegalisir pihak

berwenang. 4) Fotokopi Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku. 5) Fotokopi NPWP.

6) Klarifikasi Status Wajib Pajak. c. Mendirikan, memperluas dan atau mengubah bangunan untuk

bangunan khusus tower : 1) Mengisi formulir permohonan. 2) Fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang

dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir atau surat kerelaan/atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah.

3) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon. 4) Surat persetujuan tetangga.

5) Fotokopi NPWP. 6) Surat Kuasa pengurusan IMB bermaterai Rp. 6.000,- jika

dikuasakan.

7) Fotokopi Surat Izin Penggunaan Peruntukan Lahan (IPPL). 8) Fotokopi Izin Sempadan Sungai dari Instansi Berwenang. 9) Gambar bangunan lengkap dengan skala 1 : 100.

10) Gambar situasi tanah & bangunan dengan skala 1 : 125 atau 1 : 500.

11) Gambar detail dan atau bagian konstruksi yang penting. 12) Rencana Anggaran Biaya. 13) Rekomendasi Kajian Teknis Menara Telekomunikasi (Tower) dari

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.

14) Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara tersebut.

lii

15) Klarifikasi Status Wajib Pajak. d. Khusus mendirikan bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan

usaha oleh Perorangan wajib melampirkan fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir.

e. Untuk kegiatan usaha perumahan dan industri melampirkan : 1. Fotokopi Izin Gangguan (HO). 2. Fotokopi TDP.

3. Proposal Rencana Pembangunan. 4. Izin Lokasi. 5. Fotokopi NPWP.


C. Retribusi a. Rumus

1. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point “a”,

“b”, “c” adalah: Retribusi = (Biaya x Luas Bangunan) + (Indeks x Harga Dasar Bangunan x Luas Bangunan).

2. Rumus Biaya Retribusi untuk Point “d” adalah : Retribusi = 2,5% x Anggaran Biaya Bangunan.

3. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point “e” adalah : Retribusi = Luas Bidang atau Sisi Bangunan yang diubah x

50% dari retribusi IMB. 4. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point “f”

adalah : Retribusi = Luas Bidang Pagar x Biaya.

5. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point “g”

adalah : Retribusi = Retribusi IMB sebelumnya x 25%.

b. Indeks Biaya Retribusi IMB

Tabel IV.1 Indeks Biaya Retribusi IMB

JENIS RETRIBUSI BIAYA

1. Bangunan Untuk Pabrik / Industri.

- Skala Besar (Luas Bangunan >= 1000 M2).

- Skala Kecil (Luas Bangunan < 1000 M2).

Rp. 7.500/M2

Rp. 5.000/M2

2. Bangunan Usaha (Pertokoan, Perumahan, Perhotelan,

Perkantoran dan sejenisnya):

1. Permanen. 2. Semi Permanen.

3. Bangunan yang bertingkat ditambah 50 % dari lantai

sebelumnya.

Rp. 3.000/M2 Rp. 2.000/M2

50% x IMB Lt

sebelumnya

3. Bangunan Non Usaha (Rumah tempat tinggal):

1. Permanen. 2. Semi Permanen.

3. Bangunan yang bertingkat ditambah 50 % dari lantai

sebelumnya.

Rp. 2.000/M2 Rp. 1.500/M2

50% x IMB Lantai

sebelumnya

4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tangki air, tangki minyak,

tiang listrik tegangan tinggi, pamflet iklan promosi, Cerobong Asap, Terowongan, tower GSM dan lain jenisnya dihitung 2,5 %

dari anggaran biaya bangunan tersebut.

Anggaran Biaya

Bangunan x 2,5%

5. Retribusi Izin Merubah Bangunan/Perubahan Tata Bentuk pada

Suatu Sisi Bangunan, dihitung berdasarkan luas bidang / sisi

bangunan yang diubah dikalikan dengan 50% dari retribusi IMB.

Luas Bidang / Sisi

Bangunan yang diubah

x 50% dari retribusi

IMB

6. Retribusi Izin Merubah Bangunan Pagar dihitung berdasarkan luas bidang pagar dikalikan dengan tarif Retribusi IMB pagar

ditetapkan sebagai berikut :

1. Permanen Mewah.

2. Permanen.

Rp. 750/M

Rp. 500/M

liii

7. Retribusi Balik Nama IMB dan pemecahan IMB sebesar 25 % dari

Retribusi IMB yang bersangkutan.

Retribusi IMB x 25 %

8. Harga dasar bangunan untuk Bangunan Usaha. Rp. 250.000,-/M2

9. Harga dasar bangunan untuk Bangunan Non Usaha. Rp. 200.000,-/M2

10. Indeks.

a. Bangunan Usaha.

- Jalan Inti Utama Kota (I).

- Jalan Utama Ibu Kota (II).

- Jalan Utama Pinggiran Kota (III).

- Jalan Antar Kecamatan (IV).

0,0291

0,0259 0,0216

0,0216

b. Bangunan Non Usaha.

- Jalan Inti Utama Kota (I).

- Jalan Utama Ibu Kota (II).

- Jalan Utama Pinggiran Kota (III).

- Jalan Antar Kecamatan (IV).

0,0216

0,0192

0,0160

0,0160


Waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja.


Masa waktu berlaku izin terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesai pekerjaan pembangunan.

2. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN (IUJK)

A. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

B. Persyaratan a. Persyaratan Untuk Mendapatkan IUJK Baru adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang dilegalisir. 2) Fotokopi Akte Tanah/Bangunan Kantor dilegalisir.

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.

4) Kekayaan Bersih Badan usaha dan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilegalisir.

5) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan dilegalisir.

6) Fotokopi Izin Gangguan (HO) dilegalisir. 7) Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dilegalisir. 8) Fotokopi Ijasah Tenaga Ahli Bidang Jasa Konstruksi dan

Tenaga Administrasi dilegalisir. 9) Fotokopi Surat Dukungan dari Bank (Referensi Bank).

10) Bukti Kepemilikan Peralatan/Dukungan Penyedia Peralatan dari Perusahaan Penyewaan Alat Kerja Konstruksi.

11) Bukti Pengalaman Kerja Perusahaan atau Kompetensi

Manajerial berkaitan dengan sistem jaminan mutu pekerjaan konstruksi.

12) Pas foto ukuran 3x4 cm sebanayak 3 lembar.

13) Klarifikasi Status Wajib Pajak. b. Perpanjangan/Daftar Ulang/Penggantian adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) IUJK Asli. 2) Akte Perubahan (jika ada).

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.

4) Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) bila perlu. 5) Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar.

liv

6) Fotokopi IUJK Asli dan/atau Surat Keterangan Hilang (jika hilang).


C. Retribusi Biaya retribusi untuk penerbitan IUJK adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan

lengkap dan benar. 2. Jangka waktu penyelesaian perubahan, pembaharuan,

penggantian izin usaha industri adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.


Masa berlaku izin adalah 3 (tiga) tahun.

3. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

A. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan

Bangunan.

B. Persyaratan a. Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Baru adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan.

3) Izin Gangguan (HO). 4) Sertifikat tanah atau surat keterangan tanah (Alas Hak).

5) Sket/gambar rencana detail. 6) Surat pernyataan tidak akan merusak lingkungan. 7) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

b. Persyaratan perubahan dan perpanjangan sama dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin asli.

c. Persyaratan penggantian izin karena hilang adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) fotokopi KTP.

2) Surat keterangan hilang dari pihak berwajib. 3) Dokumen pendukung lainnya.

d. Persyaratan penggantian izin karena rusak adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi KTP.


C. Retribusi Retribusi Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

lv



2. Jangka waktu penyelesaian perubahan, pembaharuan, penggantian izin adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.


Masa berlaku izin adalah 1 (satu) tahun.

4. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan

Bangunan.

B. Persyaratan

a. Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


3) Izin Gangguan (HO). 4) Sertifikat tanah atau surat keterangan tanah (Alas Hak)

5) Sket/gambar rencana detail; 6) Surat pernyataan tidak akan merusak lingkungan. 7) fotokopi KTP.


10) Klarifikasi Status Wajib Pajak. b. Persyaratan perubahan dan perpanjangan sama dengan pengajuan

izin baru dengan melampirkan izin asli.

c. Persyaratan penggantian izin karena hilang adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) fotokopi KTP.


d. Persyaratan penggantian izin karena rusak adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi KTP.


C. Retribusi Retribusi Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman

adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


1. Jangka waktu penyelesaian Izin adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan

lengkap dan benar.

lvi

2. Jangka waktu penyelesaian perubahan, pembaharuan, penggantian izin usaha industri adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah

surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.

E. Masa Berlaku Izin Masa berlaku izin adalah 1 (satu) tahun.

IV. BIDANG TENAGA KERJA Mencakup: 1. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

2. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA 3. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

B. Persyaratan

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku. b. Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan berbadan hukum atau

Surat Izin usaha bagi Perusahaan perorangan. c. Surat Pernyataan dari Penanggung jawab. d. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan.

e. Daftar ketenagaan dan penanggung jawab. f. NPWP. g. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir.

h. Pas foto ukuran 3 x 4 cm. i. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

C. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari setelah berkas dinyatakan lengkap

dan benar.

D. Masa Berlaku

Masa Berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

V. BIDANG PERTANAHAN 1. IZIN LOKASI

A. Dasar Hukum Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi.

B. Persyaratan a. Persyaratan untuk izin lokasi permohonan baru adalah mengisi

formulir dengan melampirkan : 1) Fotokopi bukti kepemilikan tanah. 2) Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan berbadan hukum

atau Surat Izin Usaha bagi Perusahaan perorangan. 3) Surat Keterangan NPWP.

4) Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon. 5) Pernyataan kesanggupan dan memberikan ganti rugi dan atau

menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah.

6) Uraian rencana proyek yang akan dibangun. 7) Surat persetujuan Presiden bagi Perusahaan yang menggunakan

Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau dari Menteri Negara

Investasi/Ketua BKPM bagi Perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Surat

lvii

Persetujuan Prinsip dari Instansi teknis yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN.

8) Surat Persetujuan pemanfaatan ruang dari instansi teknis terkait. 9) Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah

dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan pemohon dan Perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.

10) Surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas

tanah dari para pemilik tanah yang sah. 11) Surat keterangan lain yang dipandang perlu. 12) Surat bermaterai cukup, bila pengurusan izin dikuasakan.

13) Klarifikasi Status Wajib Pajak. b. Persyaratan untuk izin lokasi perpanjangan atau dispensasi

perpanjanganadalah mengisi formulir dengan melampirkan : 1) Surat Permohonan Izin Lokasi. 2) Fotokopi bukti kepemilikan tanah.

3) Peta Lokasi tanah yang dimohon. 4) Peta Penggunaan detail tanah yang dimohon saat ini. 5) Peta Tata Ruang di lokasi yang bersangkutan.

6) Peta Site Plan/Blok Plan dari tanah yang dimohon. 7) Hasil monitoring pelaksanaan Izin lokasi saat diajukan dispensasi

(dinyatakan dalam daftar dan peta) : a) luas tanah yang telah diperoleh. b) luas yang telah diberikan SK Hak.

c) luas yang telah disertifikatkan. d) luas yang telah dibangun.

8) Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan.

9) Data lain yang relevan.

10) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penerbitan SK Izin Lokasi Pertama.

11) Surat bermaterai cukup, bila pengurusan izin dikuasakan. 12) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

C. Retribusi

Retribusi izin lokasi adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


1. Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

2. Izin lokasi perpanjangan/dispensasi perpanjangan paling lama 5

(lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

E. Masa Berlaku

1. Izin Lokasi sampai dengan 25 Ha adalah 1 (satu) Tahun; 2. Izin Lokasi lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha adalah 2 (dua)

Tahun; 3. Izin Lokasi lebih dari 50 Ha adalah 3 (tiga) Tahun.

2. IZIN MEMBUKA TANAH

A. Dasar Hukum Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi.

B. Persyaratan

(sda dengan Izin Lokasi).

lviii

C. Retribusi Retribusi izin lokasi adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

E. Masa Berlaku Izin Lokasi sampai dengan 25 Ha adalah 1 (satu) Tahun.

VI. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

A. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

B. Persyaratan 1. Foto copi KTP pemohon. 2. Data-Data Pemohon/Company Profile.

3. Dokumen UKL-UPL. 4. Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan berbadan hukum atau

Surat Izin usaha bagi Perusahaan perorangan. 5. Surat Keterangan NPWP. 6. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

C. Retribusi

Retribusi izin lokasi adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


1. Jangka waktu penyelesaian Izin adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.

2. Jangka waktu penyelesaian perubahan, pembaharuan, penggantian izin usaha industri adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.


Masa berlaku izin adalah 3 (tiga) tahun.

VII. BIDANG PERHUBUNGAN 1. IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

A. Dasar Hukum Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

B. Persyaratan

1. Foto copi KTP pemohon. 2. Data-Data Pemohon/Company Profile. 3. Foto copi HO.

4. Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan berbadan hukum atau Surat Izin usaha bagi Perusahaan perorangan.

5. NPWP.


C. Retribusi Retribusi izin lokasi adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

lix

D. Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah

berkas dinyatakan lengkap dan benar.

2. IZIN TRAYEK

A. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2011

tentang Perizinan Tertentu. b. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Trayek.

B. Persyaratan

a. Persyaratan Izin Trayek baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) KTP/Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi.

2) Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Izin Trayek (SPPIT). 3) Fotokopi Surat Rekomendasi Pendaftaran Kendaraan Umum

(melampirkan salinan/aslinya). 4) Fotokopi STNK. 5) Fotokopi Bukti Uji Kendaraan.

6) Rencana jadwal jam perjalanan. 7) Bukti pelunasan iuran wajib kecelakaan. 8) Fotokopi NPWP.

9) Klarifikasi Status Wajib Pajak. b. Persyaratan Izin Trayek Pembaharuan adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) KTP/Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi. 2) Fotokopi Surat Keputusan Izin Trayek.

3) Fotokopi Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan (setelah realisasi permohonan menyerahkan dokumen aslinya).

4) Fotokopi STNK. 5) Fotokopi Bukti Uji Kendaraan. 6) Fotokopi NPWP.

7) Klarifikasi Status Wajib Pajak. c. Persyaratan untuk Penerbitan Kartu Pengawasan Beserta Jadwal

Jam Perjalanan Karena Hilang/Rusak adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) KTP/akte pendirian perusahaan/koperasi.

2) Surat keterangan kehilangan dari polri. 3) Fotokopi surat keputusan izin trayek. 4) Fotokopi kartu pengawasan beserta jadwal jam perjalanan.

5) Fotokopi STNK. 6) Fotokopi Bukti Uji Kendaraan. 7) Fotokopi NPWP.

8) Klarifikasi Status Wajib Pajak. d. Persyaratan untuk Perubahan Jadwal Jam Perjalanan adalah

mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) KTP/Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi. 2) Fotokopi Surat Keputusan Izin Trayek.

3) Fotokopi Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan (setelah realisasi permohonan menyerahkan dokumen aslinya).

4) Fotokopi STNK. 5) Fotokopi Bukti Uji Kendaraan. 6) Rencana perubahan jadwal jam perjalanan yang telah

mendapatkan persetujuan / diketahui petugas terminal dan atau paguyuban masyarakat angkutan pada rute/jalur yang dilayani.

7) Fotokopi NPWP.

8) Klarifikasi Wajib Pajak.

lx

C. Retribusi

Tabel IV.2 Retribusi Izin Trayek

Jenis Izin Kapasitas Tempat Duduk Tarif

Struktur Besarnya Tarif Izin Trayek

- Mobil Bis Umum - Mobil penumpang umum

Rp. 100.000,-/unit Rp. 70.000,-/ unit

Struktur Tarif Izin Operasional

- angkutan pariwisata mobil penumpang

- Angkutan Bus Pariwisata - Angkutan Becak/ Roda

Tiga

Rp. 50.000,-/unit

Rp. 75.000,-/ unit Rp. 20.000,-/unit

Tarif Izin Trayek Insidentil Angkutan Umum

Rp. 50.000,-/unit

Tarif Izin Operasional Angkutan Barang Umum (plat kuning)

- Mobil Barang (pick up)

- Truk Kecil (roda 4)

- Truk Sedang (roda 6)

- Truk besar (lebih dari roda 6)

Rp. 25.000,-/unit Rp. 50.000,-/unit

Rp. 75.000,-/unit Rp. 100.000,-/unit

Tarif Izin Operasional dan Kartu Pendaftaran Angkutan Barang Umum dan Non Umum (plat hitam)

- Mobil barang (pick up)

- Truk kecil (roda 4) - Truk sedang (roda 6)

- Truk besar (lebih dari roda 6)

Rp. 50.000,-/unit Rp. 75.000,-/unit

Rp. 100.000,-/unit Rp. 150.000,-/unit


1. Waktu penyelesaian Izin Trayek paling lama 5 (lima) hari terhitung

sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 2. Kartu pengawasan beserta jadwal jam perjalanan, diterbitkan paling

lama 5 (lima) hari terhitung sejak permohonan diterima secara

lengkap dan benar. 3. Perubahan jadwal jam perjalanan dan pembaharuan izin trayek,

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

4. Penerbitan pengganti izin trayek, kartu pengawasan dan jadwal jam

perjalanan karena hilang atau rusak, selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

E. Masa Berlaku Izin 1. Masa berlaku Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun.

2. Kartu Pengawasan adalah 1 (satu ) tahun sekali.

3. IZIN TRAYEK INSIDENTIL

1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. b. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Trayek.

2. Persyaratan

Persyaratan untuk memperoleh Izin Insidentil adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi KTP/Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi.

2) Fotokopi Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan. 3) Fotokopi Bukti Uji Kendaraan dan atau buku uji asli. 4) Fotokopi STNK.


lxi

C. Retribusi

Tabel IV.3 Retribusi Izin Trayek Insidentil

Jenis Izin Kapasitas Tempat Duduk Tarif

Insidentil - Rp. 50.000,-/unit


Penyelesaian Izin Trayek Insidentil paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.


Izin Trayek Insidentil adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari.

4. IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN

A. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Pakpak Bharat 11 Tahun 2010 tentang Perizinan Tertentu.

b. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Trayek.

B. Persyaratan

a. Persyaratan Izin Operasi Angkutan adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan.

2) Bukti pemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Uji Kendaraan.

3) Surat Keterangan pemilikan/penguasaan fasilitas penyimpanan

kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan.

b. Persyaratan Izin Operasi Angkutan Pembaharuan sama dengan izin baru.

C. Retribusi Retribusi Izin Operasi Angkutan adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

D. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas

diterima dengan lengkap dan benar.


Izin Operasi Angkutan adalah 5 (lima) tahun.

VIII. BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Mencakup:

1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi

2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor 3. Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi

1. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

2. Persyaratan

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku. b. Surat Pernyataan dari Penanggung jawab.

c. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan. d. Akta Pendirian yg dilegalisir.

lxii

e. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm

3. Retribusi

Retribusi Izin Operasi Angkutan adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-). 4. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima dengan lengkap dan benar

IX. BIDANG PENANAMAN MODAL

A. Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Mencakup: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal

Persyaratan a. Permohonan; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;

c. NPWP; d. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan; e. Akta Pendirian yg dilegalisir;

f. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir; g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.

h. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Persyaratan a. Permohonan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku; c. NPWP; d. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan

(perluasan); e. Akta Pendirian/akta pendiria yg dilegalisir; f. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir;

g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm; h. Klarifikasi Status Wajib Pajak.

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Persyaratan

a. Permohonan; b. Fotokopi Akta notaris pendirian perusahaan;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku; d. NPWP Perusahaan; e. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);

f. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan (perubahan);

g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.


lxiii

4. Izin Usaha 1. Permohonan;

2. Fotokopi Akta notaris pendirian perusahaan; 3. Fotokopi Surat pengesahan badan hukum dari Menteri

Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT); 4. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan 5. Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama penanggungjawab

perusahaan; 6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 7. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);

8. Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar); 9. Surat rekomendasi dari Instansi terkait.


5. Izin Usaha Perubahan 1. Permohonan;

2. Fotokopi Akta notaris pendirian perusahaan; 3. Fotokopi Surat pengesahan badan hukum dari Menteri

Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT);

4. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan (perubahan);

5. Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama penanggungjawab perusahaan;

6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

7. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO); 8. Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar); 9. Surat rekomendasi dari Instansi terkait.

10. Klarifikasi Status Wajib Pajak. 6. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

1. Permohonan; 2. Fotokopi Akta notaris pendirian perusahaan (penggabungan); 3. Fotokopi Surat pengesahan badan hukum dari Menteri

Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT); 4. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan

5. Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama penanggungjawab perusahaan;

6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

7. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO); 8. Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar); 9. Surat rekomendasi dari Instansi terkait.


7. Izin Prinsip Persetujuan a. Permohonan;

b. Fotokopi Akta notaris pendirian perusahaan; c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;

d. NPWP Perusahaan; e. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO); f. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan

(perubahan); g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.


B. Retribusi

Besarnya Retribusi Izin (untuk 1 s/d 7) adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-)

C. Waktu Penyelesaian

1. Waktu penyelesaian izin baru paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

lxiv

2. Waktu penyelesaian perpanjangan, pergantian izin paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

D. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku Izin (poin 1, 4, dan 7) adalah 1 (satu) tahun.

X. BIDANG KEARSIPAN

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

B. Persyaratan

1. Permohonan; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon/penanggungjawab; 3. NPWP ;

4. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO); 5. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan (perubahan);

6. Pas foto ukuran 3 x 4 cm. C. Retribusi

Besarnya Retribusi Izin (untuk 1 s/d 7) adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


Waktu penyelesaian izin baru paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berkas dinyatakan telah lengkap dan benar. Waktu penyelesaian izin perubahan dan pergantian paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas

dinyatakan lengkap dan benar.

XI. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Dasar Hukum Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

B. Persyaratan 1. Permohonan;

2. Fotokopi Akta notaris pendirian (jika ada); 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku; 4. NPWP;

5. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO); 6. Proposal dan/atau data berkaitan dengan permohonan (perubahan); 7. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.


C. Retribusi Besarnya Retribusi Izin adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah).

D. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas

dinyatakan telah lengkap dan benar.

XII. BIDANG PARIWISATA

Mencakup: 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 2. Izin Usaha Hotel dan Penginapan

3. Izin UsahaTaman Rekreasi 4. Izin Usaha Gelanggang Renang

5. Izin Usaha Pemandian Alam 6. Izin Usaha Padang Golf 7. Izin Usaha Kolam Renang

8. Izin Usaha Pemancingan

lxv

9. Izin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan 10. Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding (bowling)

11. Izin Usaha Rumah Billiard 12. Izin Usaha Karaoke/Kafe

13. Izin Usaha Bioskop 14. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga 15. Izin Usaha Diskotik

16. Izin Usaha Panti Pijat 17. Izin Usaha Mandi Uap 18. Izin Usaha Pusat Pasar Seni dan Pameran

19. Izin Usaha Dunia Fantasi 20. Izin Usaha Teater Terbuka

21. Izin Usaha Teater Tertutup 22. Izin Usaha Teater Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa 23. Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air

24. Izin Usaha Pusat Kebugaran/Health Center 25. Izin Usaha Pertunjukan Temporer 26. Izin Usaha Bazaar

27. Izin Usaha Salon 28. Izin Usaha Pangkas Rambut

A. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Hotel dan

Penginapan.

B. Persyaratan a. Persyaratan Untuk mendapatkan Izin baru adalah mengisi formulir

dengan melampirkan :

1) Fotokopi KTP pemohon. 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3) Fotokopi Izin Gangguan (HO).

4) Fotokopi piagam penggolongan kelas usaha, bagi usaha hotel. 5) Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku (bagi usaha yg memerlukan). 6) Foto Copi Akta Pendirian Perusahaan (jika ada). 7) Fotokopi sertifikat keahlian (jika diperlukan).

8) Daftar tenaga kerja (jika diperlukan). 9) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

b. Persyaratan untuk daftar ulang izin adalah dengan mengisi formulir dengan melampirkan : 1) Fotokopi surat Izin Usaha

2) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 3) Daftar tenaga kerja.

c. Persyaratan penggantian izin karena hilang atau rusak adalah dengan

mengisi formulir dan melampirkan: 1) Surat keterangan hilang dari kepolisian.

2) Izin asli bagi yang izin usaha yang rusak atau tidak terbaca lagi.

C. Retribusi

Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

D. Waktu Penyelesaian 1. Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berkas dinyatakan lengkap dan benar.

2. Jangka waktu penyelesaian izin baru, perpanjangan, perubahan, penggantian paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

lxvi

E. Masa Berlaku Masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun.

XIII. BIDANG PERTANIAN

Mencakup: 1. Izin Usaha Pertanian 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit, Ternak dan Pakan

3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat hewan 4. Izin Usaha rumah Potong Hewan (RPH) 5. Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU)

6. Izin Praktek Dokter Hewan 7. Izin Praktek Mantri Hewan

8. Izin Rumah Sakit Hewan 9. Izin Klinik Hewan 10. Izin Usaha Penggilingan Padi

11. Izin Usaha Penggilingan Tapioka 12. Izin Usaha Huller 13. Izin Usaha Penyosoh Beras

A. Dasar Hukum

1. Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

2. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Izin Usaha

Penggilingan Padi, Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras.

B. Persyaratan a. Persyaratan Izin (Point 1 s/d 13) adalah mengisi formulir permohonan

dengan melampirkan :

1) Fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi.

2) Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab. 3) Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

4) Surat keterangan pemohon dan usaha. 5) Fotokopi HO. 6) Fotokopi akta pendirian perusahaan apabila berbadan hukum.


b. Persyaratan Perpanjangan/Penggantian/Perubahan Izin untuk Perusahaan Industri dan Bukan Perusahaan Industri adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab. 2) Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 3) Izin gangguan yang asli.

4) Surat keterangan hilang dari kepolisian jika izin gangguan asli telah hilang.

C. Retribusi

Retribusi Izin (point 1s/d13) adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


a. Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

b. Jangka waktu penyelesaian izin baru, perpanjangan, perubahan,

penggantian paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

lxvii


XIV. BIDANG PERDAGANGAN

1. Izin Ganggauan (HO)

A. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang

Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

(HO).

B. Persyaratan

a) Persyaratan Izin Gangguan (HO) adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :


2) Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab. 3) Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 4) Surat keterangan pemohon dan usaha.

5) Fotokopi HO. 6) Fotokopi akta pendirian perusahaan apabila berbadan hukum.


b) Persyaratan Perpanjangan/ Penggantian/ Perubahan Izin untuk

Perusahaan Industri dan Bukan Perusahaan Industri adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab. 2) Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 3) Izin gangguan yang asli.

4) Surat keterangan hilang dari kepolisian jika izin gangguan asli telah hilang.

5) Fotokopi NPWP.


C. Retribusi Retribusi Izin adalah :

RIG= LRTU x TL x IL x IG

RIG

LRTU

TL

:

:

:

Retribusi Izin gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Luas Ruangan Tempat Usaha

Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per m2 dari luas ruang usaha

yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi

lingkungan.

Lingkungan Industri :

1. 25m2 Kebawah : 1.000/m2 2. 26m2-100m2 : 1.125/m2 3. 101m2-500m2 : 1.250/m2

4. 501m2-1000m2 : 1.500/m2 5. 1001m2 keatas: 1.750/m2

Lingkungan Pertokoan dan Pasar:

1. 252 Kebawah : 1.000/m2 2. 26m2-100m2 : 1.250/m2 3. 101m2-500m2 : 1.500/m2

4. 501m2-1000m2 : 1.750/m2 5. 1001m2 keatas: 2.000/m2

Lingkungan Pemukiman/Sosial:

1. 252 Kebawah : 1.375/m2

2. 26m2-100m2 : 1.500/m2 3. 101m2-500m2 : 1.750/m2

4. 501m2-1000m2 : 2.000/m2 5. 1001m2 keatas: 2.250/m2

Lingkungan Pergudangan:

1. 252 Kebawah : 1.250/m2

2. 26m2-100m2 : 1.500/m2 3. 101m2-500m2 : 1.750/m2

4. 501m2-1000m2 : 2.000/m2 5. 1001m2 keatas : 2.250/m2

lxviii

Indeks Lokasi (IL) adalah Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada

klasifikasi jalan dengan parameter :

Jalan Utama Inti Kota : 3

Jalan Utama Pinggiran Kota : 2.5 Jalan Utama Ibukota : 2

Jalan Antar Kecamatan : 1,75

Indeks Gangguan (IG) adalah Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya

gangguan yang ditimbulkan dengan parameter :

Besar : 3

Menengah : 2

Kecil : 1


1. Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

2. Jangka waktu penyelesaian izin baru, perpanjangan, perubahan, penggantian paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.


2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

A. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

B. Persyaratan

a. Persyaratan untuk Perseroan Terbatas (PT) baru adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta notaris pendirian perusahaan. 2) Fotokopi Surat pengesahan badan hukum dari Menteri

Kehakiman bagi. 3) Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama penanggungjawab

perusahaan. 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. 5) Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO).

6) Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar). 7) Surat rekomendasi dari Instansi terkait. 8) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

b. Persyaratan untuk Koperasi (KOP) baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi akta pendirian koperasi yang telah disahkan dari instansi yang berwenang.

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/penanggung

jawab perusahaan. 3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4) Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO). 5) Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar). 6) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

c. Persyaratan Untuk Perseroan Komanditer (CV) baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi akta pendirian perusahaan/akta notaris.

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan.

3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

lxix

4) Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO). 5) Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar).

6) Klarifikasi Status Wajib Pajak. d. Persyaratan untuk Perusahaan Perorangan (PO) baru adalah

mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung

jawab perusahaan.

2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. 3) Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO). 4) Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar).

5) Klarifikasi Status Wajib Pajak. e. Persyaratan Untuk Pendaftaran Ulang/Perpanjangan (PT, KOP, CV,

PO) adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) SIUP Asli. 2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan

Terbatas). 3) Pas Foto 3 x 4 cm (2 Lembar). 4) Fotokopi Wajib Pajak.

5) Klarifikasi Status Wajib Pajak. f. Persyaratan Untuk Permohonan Pembukaan Kantor

Cabang/Perwakilan Perusahaan (PT, KOP, CV, PO) adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir

oleh Pejabat. 2) Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan

Perusahaan. 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4) Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor

Cabang/Perwakilan Perusahaan. 5) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor

Cabang/Perwakilan.

6) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

g. Persyaratan Untuk Perubahan (PT, KOP, CV, PO) adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) SIUP Asli.

2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas).

3) Data pendukung perubahan. 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm

(2 lembar).

h. Persyaratan Untuk Penggantian SIUP Karena Hilang (PT, KOP, CV, PO) adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

2) Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada). 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm

(2 lembar). i. Persyaratan Untuk Penggantian SIUP Karena Rusak (PT, KOP, CV,

PO) adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) SIUP Asli. 2) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm

(2 lembar).

C. Retribusi

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah 0 (nol) rupiah.

lxx

D. Waktu Penyelesaian 1) Izin Baru selesai paling lama 5 (lima ) hari kerja setelah berkas

dinyatakan lengkap dan benar. 2) Izin Perpanjangan/Pergantian/Perubahan paling lama 3 (tiga)

hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

E. Masa berlaku Izin

Masa berlaku izin adalah 5 (lima) tahun.

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

A. Dasar Hukum a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan. b) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Wajib Daftar

Perusahaan.

B. Persyaratan a. Perseroan Terbatas (PT)

a. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Baru adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.

2) Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada).

3) Asli dan fotokopi Pengesahan sebagai Badan Hukum dan

persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

5) Fotokopi SIUP. 6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 7) Klarifikasi Wajib Pajak.

b. Persyaratan Untuk Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan.

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab. 3) Fotokopi SIUP. 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

5) Klarifikasi Wajib Pajak. c. Persyaratan Perubahan TDP adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti

penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum

dan HAM. 2) TDP asli. 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab. d. Persyaratan Pembaharuan/Perpanjangan TDP adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) TDP Asli. 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab. e. Persyaratan Penggantian TDP adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab.

lxxi

2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian. 3) Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya.

b. Koperasi (KOP)

a. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi.

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab.

3) Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari

pejabat yang berwenang. 4) Fotokopi SIUP.

5) Klarifikasi Wajib Pajak. b. Persyaratan Untuk Kantor Cabang/Perwakilan adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu/Perwakilan.


penanggungjawab. 3) Fotokopi SIUP.

4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 5) Klarifikasi Wajib Pajak.

c. Persyaratan Untuk Perubahan adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Akta Perubahan.

2) TDP asli. 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab.

d. Persyaratan Pembaharuan/Perpanjangan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) TDP asli.


e. Persyaratan Penggantian Karena Hilang atau Rusak adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab. 2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

3) Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya.

c. Perseroan Komanditer (CV)

a. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.


3) Fotokopi SIUP. 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Persyaratan TDP Untuk Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan

adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang,

Kantor Pembantu/Perwakilan. 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab.


lxxii

c. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Perubahan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Akta Perubahan. 2) TDP asli.


d. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Pembaharuan adalah

mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) TDP Asli 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab e. Persyaratan Untuk Mendapatkan Penggantian TDP Karena

Hilang atau Rusak adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab. 2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian. 3) Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya.

d. Perusahaan Firma (FA)

a. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.



b. Persyaratan TDP Kantor Cabang/Perwakilan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang,



5) Klarifikasi Wajib Pajak. c. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Perubahan adalah

mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Akta Perubahan. 2) TDP asli.


d. Persayratan Untuk Mendapatkan TDP

Pembaharuan/Perpanjangan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :


penanggungjawab.

e. Persyaratan Penggantian TDP Karena Hilang atau Rusak adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :


2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.


lxxiii

e. Perusahaan Perorangan (PO) a. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Baru adalah mengisi

formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bila ada).


3) Fotokopi SIUP.

4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 5) Klarifikasi Wajib Pajak.

b. Persyaratan untuk mendapatkan TDP Kantor

Cabang/Perwakilan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu/Perwakilan.



5) Klarifikasi Wajib Pajak. c. Persyaratan untuk TDP Perubahan adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Akta Perubahan. 2) TDP asli.


d. Persyaratan untuk Pembaharuan/Perpanjangan TDP adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) TDP Asli.


e. Persyaratan untuk penggantian TDP Hilang atau Rusak adalah

mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau

penanggungjawab. 2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian. 3) Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya.

f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL)

a. Persyaratan untuk mendapatkan TDP Baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.


3) Fotokopi SIUP.

4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 5) Klarifikasi Status Wajib Pajak.

b. Persyaratan untuk TDP Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang,



5) Klarifikasi Status Wajib Pajak. c. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Perubahan adalah

mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

lxxiv

1) Akta Perubahan. 2) TDP asli.


d. Persyaratan Untuk Mendapatkan TDP Pembaharuan/Perpanjangan adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :


penanggungjawab.

e. Persyaratan Penggantian TDP Karena Hilang atau Rusak adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :


2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.


C. Retribusi

Besarnya Retribusi adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

D. Waktu Penyelesaian 1. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan

dan berkas diterima dengan lengkap.

2. Jangka waktu penyelesaian TDP baru, penggantian, perubahan dan pembaharuan adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah



Masa berlaku izin adalah 5 (lima) tahun.

4. Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang

A. Dasar Hukum a. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftra

Gudang

B. Persyaratan

a. mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Identitas Pemohon.

2) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 3) Fotokopi Izin Usaha. 4) Fotokopi Akte Notaris pendirian perusahaan.

5) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm. b. Persyaratan Perpanjangan/Perubahan/Pergantian Izin adalah

mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi Identitas Pemohon. 2) Sertifikat/izin yang lama untuk pengurusan izin perpanjangan

atau perubahan. 3) Surat keterangan hilang dari kepolisian untuk pergantian izin. 4) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm.

5) Map 3 Lembar.

C. Retribusi Besarnya Retribusi adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-)

D. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian izin baru paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

lxxv

2. Waktu penyelesaian perpanjangan, pergantian izin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.



5. Izin Usaha Perdagangan minuman Beralkohol Golongan A untuk Hotel,

Restoran dan Bar

A. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 061/M.dag/Per/I/2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.Dag/Per/04/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan

Minuman Beralkohol. b. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2011

tentang Perizinan Tertentu. c. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol.

B. Persyaratan

a. Izin Peredaran Minuman Beralkohol Baru adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Identitas Pemohon.


3) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 4) Fotokopi Izin Usaha.

5) Fotokopi Akte Notaris pendirian perusahaan. 6) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm. 7) Surat pernyataan mengedarkan minuman beralkohol sesuai

ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. 8) Fotokopi NPWP.

9) Klarifikasi Status Wajib Pajak. b. Persyaratan Perpanjangan/Perubahan/Pergantian Izin Peredaran

Minuman Beralkohol adalah mengisi formulir permohonan dengan

melampirkan : 1) Fotokopi Identitas Pemohon. 2) Sertifikat/izin yang lama untuk pengurusan izin perpanjangan

atau perubahan. 3) Surat keterangan hilang dari kepolisian untuk pergantian izin.

4) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm. 5) Map 3 Lembar.

C. Retribusi Besarnya Retribusi Izin Peredaran Minuman Beralkohol adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-)


1. Waktu penyelesaian izin baru paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

2. Waktu penyelesaian perpanjangan, pergantian izin paling lama 5

(lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

E. Masa Berlaku Izin Masa berlaku izin adalah 1 (satu) tahun.

lxxvi

6. Izin Usaha Tempat Penjualan minuman Beralkohol

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol.

B. Persyaratan a. Persyaratan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Baru

adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1) Fotokopi Identitas Pemohon. 2) Fotokopi Sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang

dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi.

3) Fotokopi Izin Gangguan (HO).

4) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5) Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. 6) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak.

7) Surat pernyataan menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

8) Daftar minuman yang dijual. 9) Fotokopi NPWP


b. Persyaratan Perpanjangan/Perubahan/Pergantian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Fotokopi Identitas Pemohon. 2) Sertifikat/izin yang lama untuk pengurusan izin perpanjangan

atau perubahan. 3) Surat keterangan hilang dari kepolisian untuk pergantian izin. 4) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm.

C. Retribusi

Tabel IV.4 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

NO LOKASI PENJUALAN BIAYA RETRIBUSI

1 Hotel Bintang. Rp. 500.000,-

2 Hotel Melati dan Wisma. Rp. 300.000,-

3 Restoran. Rp. 250.000,-

4 Jual Eceran. - Toko. - Swalayan, Supermarket, dan sejenisnya.

Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

5 Tempat Tertentu. Rp. 200.000,-


1. Waktu penyelesaian izin baru paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar. 2. Waktu penyelesaian perpanjangan, pergantian izin paling lama 5

(lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.



7. IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN

TOKO SWALAYAN

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

lxxvii

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI). 3. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha

Perdagangan.

B. Persyaratan


2) Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi,

tanda jati diri bagi pemohon perorangan. 3) Izin Gangguan (HO). 4) Pas Foto 3X4 = 2 Lbr

5) Sertifikat tanah atau surat keterangan tanah dan atau bangunan yang diketahui Camat.


b. Persyaratan perubahan dan perpanjangan izin sama dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin asli.





C. Retribusi Retribusi Izin Usaha Industri adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

D. Waktu Penyelesaian 1. Jangka waktu penyelesaian Izin Usaha paling lama 5 (lima) hari



izin usaha industri adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.

E. Masa Berlaku Izin Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

8. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan Dan Jasa Boga

A. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Izin Usaha restoran.

B. Persyaratan



3) Melampirkan rencana tapak dan studi kelayakan (proposal pendirian usaha), kecuali untuk usaha tempat makan.

lxxviii

4) Pas Foto 3X4 2 Lbr. 5) Izin Gangguan (HO).


7) Klarifikasi b. Persyaratan perubahan dan perpanjangan izin usaha industri sama

dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin asli.





C. Retribusi Retribusi Izin Usaha Industri adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).

D. Waktu Penyelesaian 1. Jangka waktu penyelesaian Izin Usaha Industri adalah paling lama 5

(lima) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.


izin usaha industri adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima dengan lengkap dan benar.


XV. BIDANG INDUSTRI Mencakup:

1. Izin lokasi Pembangunan Kawasan Usaha Industri Kecil/Menengah 2. Izin Usaha Industri (kecil/menengah) 3. Izin Pembangunan Usaha Industri (kecil/menengah)

4. Izin Usaha Kawasan Industri (kecil/menengah) 5. Izin Perluasan Industri (kecil/menengah)

6. Izin Usaha Perbengkelan

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar

Industri (TDI). 3. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Izin Usaha

Industri.

B. Persyaratan a. Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Baru adalah mengisi formulir

permohonan dengan melampirkan : 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2) Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk

Badan, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan.

3) Izin Gangguan (HO).


lxxix

5) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemeriksa bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk jenis usaha

makanan/minuman baik mekanik maupun non mekanik. 6) Surat pernyataan tidak akan merusak lingkungan.

7) Klarifikasi Status Wajib Pajak. b. Persyaratan perubahan dan perpanjangan izin usaha industri sama

dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin asli.





C. Retribusi

Retribusi Izin Usaha Industri adalah Rp. 0,- (Nol Rupiah,-).


1. Jangka waktu penyelesaian Izin Usaha Industri adalah paling lama 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan dan berkas diterima

dengan lengkap dan benar. 2. Jangka waktu penyelesaian perubahan, pembaharuan, penggantian

izin usaha industri adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah



XVI. INFORMASI DAN PENGADUAN A. Dasar Hukum

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/

24/ M.PAN/ 2/ 2004 tentang Pengaduan Masyarakat.

B. Persyaratan 1. Melalui Website: http://www.kp2t-pm.go.id

2. Melalui Blog : http://www.yantupinpb.blogspot.com.

3. Email : [email protected]

4. Surat pengaduan melalui kotak surat/saran.

5. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Pakpak

Bharat beralamat di Kompleks Perkantoran Panorama Indah

Sindeka, Salak – 22272.

http://www.yantupinpb.blogspot.com/

lxxx

C. Mekanisme

Gambar IV.1 Mekanisme Pengaduan

a. Menggunakan Formulir ();

1. Pemohon mengambil formulir pengaduan yang telah disediakan. 2. Petugas menyerahkan formulir aduan kepada pemohon untuk

diisi dan dilengkapi data-data yang dibutuhkan.

3. Petugas menyerahkan resi serah terima berkas. 4. Petugas mengagendakan dan menelaah jenis aduan.

5. Aduan ataupun dokumen (apabila ada) disampaikan kepada Kepala Seksi untuk dibahas.

6. Hasil pembahasan akan dikirimkan melalui surat atau dapat

langsung dihubungi via telepon. b. Melalui Telepon ();

1. Pemohon menyampaikan aduan melalui telepon ke nomor

(0627)-7433033. 2. Petugas memberikan jawaban terhadap pemohon, apabila dapat

langsung dijawab. 3. Apabila tidak dapat dijawab langsung, petugas mengagendakan

dan menelaah jenis aduan.

4. Aduan ataupun dokumen (apabila ada) disampaikan kepada Kepala Bidang untuk dibahas.

5. Hasil pembahasan akan dikirimkan melalui surat atau dapat langsung dihubungi via telepon.

c. Melalui E-Mail atau Blog ();

1. Pemohon menyampaikan aduan melalui e-mail : [email protected]

2. Petugas membalas e-mail jawaban atas aduan pemohon, apabila

dapat langsung dijawab. 3. Apabila tidak dapat dijawab langsung, petugas mengagendakan

dan menelaah jenis aduan. 4. Aduan ataupun dokumen (apabila ada) disampaikan kepada

Kepala Bidang untuk dibahas.

5. Hasil pembahasan akan dikirimkan ke e-mail pemohon atau via telepon.

lxxxi

d. Melalui Surat (); 1. Pemohon menyampaikan aduan melalui surat.

2. Petugas mengagendakan dan menelaah jenis aduan. 3. Aduan ataupun dokumen disampaikan kepada Kepala Seksi

untuk dibahas. 4. Hasil pembahasan akan dikirimkan melalui surat atau dapat

langsung dihubungi via telepon.

e. Melalui Fax (); 1. Pemohon menyampaikan aduan melalui fax. 2. Petugas mengagendakan dan menelaah jenis aduan.

3. Aduan ataupun dokumen disampaikan kepada Kepala Seksi untuk dibahas.

4. Hasil pembahasan akan dikirimkan melalui surat, fax atau dapat langsung dihubungi via telepon.

f. Pembahasan masalah aduan yang membutuhkan survei (Internal);

1. Kepala Bidang dan Kepala Seksi menyerahkan kepada seksi lain dan para staf untuk mempelajari aduan yang disampaikan oleh pemohon.

2. Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Para Petugas melakukan rapat koordinasi

untuk pembahasan mengenai permasalahan diadukan. 3. Petugas Lapangan melakukan peninjauan ke lapangan. 4. Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag Umum

dan Kepegawaian dan Petugas melakukan rapat koordinasi untuk membahas hasil peninjauan lapangan.

5. Kepala Bidang, Kepala Seksi membuat draft jawaban atas aduan yang disampaikan pemohon untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas.

6. Penerbitan surat sebagai jawaban atas pengaduan dari pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPSTP).

7. Setelah surat jawaban telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka petugas administrasi menyerahkan berkas ke Petugas

Informasi dan Pengaduan. 8. Petugas Informasi dan Pengaduan menghubungi atau mengirim

surat jawaban dimaksud kepada pemohon.

g. Pembahasan masalah aduan tanpa survei (Internal); 1. Kepala Seksi menyerahkan kepada seksi lain dan para staf untuk

mempelajari aduan yang disampaikan oleh pemohon. 2. Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag Umum

dan Kepegawaian dan Para Petugas melakukan rapat koordinasi

untuk pembahasan mengenai permasalahan diadukan. 3. Kepala Bidang membuat draft jawaban atas aduan yang

disampaikan pemohon untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas.

4. Penerbitan surat sebagai jawaban atas pengaduan dari pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP). 5. Setelah surat jawaban telah ditandatangani oleh Kepala Dinas,

maka petugas administrasi menyerahkan berkas ke Petugas

Informasi dan Pengaduan. 6. Petugas Informasi dan Pengaduan menghubungi atau mengirim

surat jawaban dimaksud kepada pemohon. h. Pembahasan masalah aduan yang membutuhkan survei (Lintas

SKPD);

1. Kepala Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan unsur dari Instansi terkait melakukan rapat koordinasi.

lxxxii

2. Petugas dari SKPD terkait dan unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP).

melakukan peninjauan lapangan. 3. Petugas dari SKPD terkait dan unsur Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP). melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan hasil peninjauan lapangan.

4. Setelah melakukan rapat koordinasi antara SKPD terkait dan mendapatkan rumusan jawaban terhadap permasalahan yang telah diadukan, maka diterbitkan surat sebagai jawaban atas

pengaduan dari pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(DPM-PPTSP). 5. Penerbitan surat sebagai jawaban atas pengaduan dari pemohon

dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP). 6. Setelah surat jawaban telah ditandatangani oleh Kepala Dinas,

petugas administrasi menyerahkan berkas ke Petugas Informasi

dan Pengaduan. 7. Petugas Informasi dan Pengaduan menghubungi atau mengirim

surat jawaban dimaksud kepada pemohon. i. Pembahasan masalah aduan tanpa survei (Lintas SKPD);

1. Kepala Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan unsur

dari Instansi terkait melakukan Rapat koordinasi. 2. Setelah melakukan rapat koordinasi antara SKPD terkait dan

mendapatkan rumusan jawaban terhadap permasalahan yang telah diadukan, maka diterbitkan surat sebagai jawaban atas pengaduan dari pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP).

3. Penerbitan surat sebagai jawaban atas pengaduan dari pemohon

dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP).

4. Setelah surat jawaban ditandatangani oleh Kepala Dinas, petugas administrasi menyerahkan berkas ke Petugas Informasi dan Pengaduan.

5. Petugas Informasi dan Pengaduan menghubungi atau mengirim surat jawaban dimaksud kepada pemohon.


Waktu penyelesaian paling lama 2 x 12 jam.

lxxxiii

BAB V

PENUTUP

Meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran yang besar untuk

menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses internal

masing-masing sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada gilirannya, peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di dalam SOP ini diatur dengan jelas tentang kepastian waktu, kepastian

biaya, mekanisme atau prosedur pengurusan izin yang dilaksanakan secara transparan, mudah dan singkat. Hal ini diharapkan agar masyarakat dan pelaku dunia usaha dapat dengan mudah mengetahui proses mendapatkan izin

usaha mereka. Sehingga nantinya mampu mendorong masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat untuk dapat lebih proaktif dan didorong oleh kesadaran untuk

melegalkan usahanya dengan mengurus izin.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Documents

BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA … · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN