Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARATNOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya suatu peraturan yang mengatur tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
b. bahwa agar kegiatan perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, dipandang perlu menyusun kerangka sistematis yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan “b” diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang…………/2
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
2
Dengan…………/3
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
danBUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
3
11. Musyawarah…………/4
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
12. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah/tahapan yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
29. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
4
30. Kepala…………/5
30. Kepala Bappeda Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
BAB IIPRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2(1) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.(2) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat
dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah Pakpak Bharat.
(4) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah Pakpak Bharat, sesuai dengan dinamika perkembangan Pakpak Bharat dan perkembangan nasional.
BAB IIIASAS DAN TUJUAN
Pasal 3(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip
keimanan dan ketaqwaan, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
(2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, responsif, efisien efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, tanggap terhadap perubahan, berkeadilan dan berkelanjutan.
(3) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
(4) Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;b. mengoptimalkan peran serta masyarakat;c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian;d. menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan antara Pusat, Provinsi, dan Daerah; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5
BAB III…………/6
BAB IIIRUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4(1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda sesuai dengan kewenangannya.
(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;c. Rencana Pernbangunan Tahunan;d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; Dane. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB IVPROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5(1) Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan.
(2) Proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan.
(3) Pendekatan perencanaan sebagaimana ayat (2), meliputi politik, teknokratik, partisipatif, atas – bawah, dan bawah – atas.
Paragraf 1Pendekatan Politik
Pasal 6(1) Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan
rencana yang didasari dari agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.
(2) Agenda pembangunan sebagaimana ayat (1), merupakan visi/misi.(3) Visi/misi yang dihasilkan dari pemilihan kepala daerah terpilih menjadi bagian dari
penyusunan RPJMD.
Paragraf 2Pendekatan Teknokratik
Pasal 7(1) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
ilmiah.(2) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana ayat (1), dilakukan oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.(3) Bupati menetapkan lembaga atau satuan kerja.
6
Paragraf 3Pendekatan Partisipatif
Pasal 8(1) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan terhadap pembangunan.(2) Bentuk pelibatan sebagaimana ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan aspirasi
dan menciptakan rasa memiliki.(3) Hasil apirasi merupakan bagian dari penyusunan rencana pembangunan.
Paragraf 4Pendekatan Atas - Bawah
Pasal 9(1) Perencanaan dari atas ke bawah, prosesnya dengan menerapkan cara penjabaran
rencana induk ke dalam rencana rinci menurut hirarki kebijakan yang berada di atas untuk dijabarkan ke dalam rencana rinci yang berada di bawah.
(2) Perencanaan sebagaimana ayat (1), memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang atas - bawah.
(3) Rencana proses perencanaan atas – bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Paragraf 5Pendekatan Bawah - Atas
Pasal 10(1) Perencanaan dari bawah ke atas, prosesnya dilakukan dengan mengenali kebutuhan
di tingkat masyarakat yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.
(2) Perencanaan sebagaimana ayat (1), memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang bawah – atas.
(3) Rencana proses perencanaan bawah - atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
BAB VTAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian KesatuUmum
Pasal 11
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir;d. penetapan rencana;e. pengendalian pelaksanaan rencana; danf. evaluasi pelaksanaan rencana.
7
Paragraf 3…………/7
Bagian KeduaUrutan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
Pasal 12(1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;b. Musrenbang RPJPD; danc. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
(2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan:a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;b. Penyiapan rancangan rencana kerja;c. Musrenbang RPJMD; dand. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
(3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:a. Penyusunan rencana awal RKPD;b. Musrenbang Kecamatan;c. Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;d. Musrenbang Daerah; dane. Penyusunan rencana akhir RKPD.
(4) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;b. Penyiapan rancangan rencana kerja;c. Musrenbang rpjm-desa; dand. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
(5) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:a. Penyusunan rencana awal RKP-Desa;b. Musrenbang Desa; danc. Penyusunan rencana akhir RKP-Desa.
BAB VIPENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian PertamaTanggung Jawab Terhadap Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 13(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :
a. menyiapkan rancangan awal RPJPD Kabupaten;b. melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten;c.menyusun rancangan akhir RPJPD Kabupaten;d. menyiapkan rancangan awal RPJMD Kabupaten;e. menelaah rancangan Renstra SKPD Kabupaten;f. menyusun rancangan interim RPJMD Kabupaten;g. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
8
Bagian…………/8
h. menyusun rancangan akhir RPJMD Kabupaten;i. menyiapkan rancangan awal RKPD Kabupaten;j. menelaah rancangan Renja-SKPD Kabupaten;k.menyusun rancangan Interim RKPD Kabupaten;l. melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten; danm. menyusun rancangan akhir RKPD Kabupaten.
Bagian KeduaPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Pasal 14(1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD dengan mengacu kepada RPJPD
Provinsi dan RPJP Nasional dengan memperhatikan kondisi Daerah.(2) Rancangan RPJPD dimaksud ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang
Jangka Panjang Daerah.
Pasal 15(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.(2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat.(3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka Penyusunan
RPJPD.(4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1
(satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
Pasal 16Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dimaksud Pasal 15 ayat (3).
Bagian KetigaPenetapan RPJPD
Pasal 17
RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian KetigaPenyusunan RPJMD, Renstra-SKPD, dan RPJM-Desa
Pasal 18Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD yang mengacu RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
Pasal 19(1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai fungsi dan tugas
pokoknya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD dimaksud Pasal 18.(2) Kepala Instansi menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan
Renstra -SKPD dimaksud ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD.
9
i. menyiapkan…………/9
(3) Rancangan…………/10
(3) Rancangan RPJMD dimaksud ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
(4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat.
(5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
(6) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
Pasal 20(1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
Jangka Menengah Daerah dimaksud Pasal 19 ayat (4).(2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan
RPJMD.
Pasal 21(1) Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RPJM-Desa yang mengacu RPJPD
dan berpedoman pada RPJMD sebagai rencana pembangunan desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas pemerintah desa, dan arah kebijakan keuangan desa.
(2) Rancangan RPJM-Desa dimaksud ayat 1 menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
Pasal 22(1) Sekretaris Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa.(2) Musrenbang Jangka Menengah Desa dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur
penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat.(3) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun
RPJM-Desa.(4) Musrenbang Jangka Menengah Desa dimaksud ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) bulan
sebelum berakhirnya RPJM-Desa.
Pasal 23Sekretaris Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa dimaksud Pasal 22 ayat (2).
Bagian KeempatPenetapan RPJMD, Renstra-SKPD, dan RPJM-Desa
Pasal 24(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
Bupati terpilih dilantik.(2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.
Pasal 25RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
10
Bagian Kelima…………/11
Bagian KelimaPenyusunan RKPD, Renja-SKPD, dan RKP-Desa
Pasal 26Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dimaksud Pasal 20 ayat (1).
Pasal 27(1) Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai fungsi dan tugas pokoknya dengan
mengacu kepada rancangan awal RKPD dimaksud dalam Pasal 18 dan berpedoman pada Renstra-SKPD dimaksud Pasal 20 ayat (2).
(2) Renja SKPD disusun berdasarkan hasil Forum SKPD.(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan
menggunakan rancangan Renja-SKPD dimaksud ayat (1).(4) Rancangan RKPD dimaksud Pasal 26 menjadi bahan utama bagi Musrenbang
Tahunan Daerah.
Pasal 28(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.(2) Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat.(3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.(4) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, dan Daerah.(5) Materi Musrenbang Tahunan Daerah berdasarkan usulan dari Musrenbang tingkat
kecamatan, Pemerintah Daerah, dan hasil penjaringan aspirasi DPRD.(6) Hasil penjaringan aspirasi DPRD dimaksud ayat (5) dituangkan dalam Pokok-pokok
Pikiran DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.(7) Musrenbang Tahunan Daerah dimaksud ayat (1) dilaksanakan di tingkat desa pada
bulan Januari, di tingkat kecamatan pada bulan Februari, dan di tingkat Daerah pada bulan Maret.
Pasal 29(1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
Tahunan Daerah dimaksud Pasal 28 ayat (3).(2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan
RKPD.
Pasal 30(1) Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa sebagai penjabaran dari
RPJM-Desa dimaksud Pasal 21.(2) Rancangan RKP-Desa dimaksud ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang
Tahunan Desa.
Bagian KeenamPenetapan RKPD, Renja-SKPD, dan RKP-Desa
Pasal 31(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.(2) Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
11
Pasal…………/12
Pasal 32RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 33Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tahunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IXTATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian KesatuSumber Data
Pasal 34(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan
data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang.
(2) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyusun data maupun informasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penyelenggaraan pemerintah daerah;b. organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah;d. keuangan daerah;e. potensi sumber daya daerah;f. produk hukum daerah;g. kependudukan;h. informasi dasar kewilayahan; dani. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pasal 35(1) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.(2) Data dan informasi dimaksud ayat (1) mencakup :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;c. Keuangan Desa; dand. Profil Desa.
Pasal 36(1) Dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi secara
optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
(2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
12
Pasal 37…………/13
Pasal 37Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Bagian KeduaPengolahan Sumber Data
Pasal 38(1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 diolah melalui proses :a. analisis daerah. b. identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada daerah;c. perumusan masalah pembangunan daerah;d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
(2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Paragraf 1Analisis Daerah
Pasal 39(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda Kabupaten bersama pemangku kepentingan.
(3) Bappeda Kabupaten menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melalukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi yang Berdampak pada Daerah
Pasal 40(1) Identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada daerah
merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dan provinsi dalam pembangunan daerah.
(2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.
Paragraf 3Perumusan Masalah Pembangunan Daerah
Pasal 41(1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat
keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
13
(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.
Paragraf 4Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan
Pasal 42(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada stándar
pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
Pasal 43Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Pasal 44(1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam
forum konsultasi publik.(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
masyarakat dan para pemangku kepentingan.(3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:a. RPJPD;b. RPJMD; danc. RKPD.
Pasal 45Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.
Bagian KetigaSistematika Rencana Pembangunan Daerah
Pasal 46
14
(3) Penyusunan…………/14
(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:a. pendahuluan;b. gambaran umum kondisi daerah;c. analisis isu-isu strategis;d. visi dan misi daerah;e. arah kebijakan; danf. kaidah pelaksanaan.
(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:a. pendahuluan;b. gambaran umum dan kondisi daerah;c. gambaran pengolahan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;d. analisis isu-isu strategis;e. visi, misi, tujuan dan sasaran;f. strategi dan arah kebijakan;g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;i. penetapan indikator kinerja daerah; danj. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
(3) Sistematika penulisan RKPD, paling sedikit mencakup:a. pendahuluan;b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;c. rancangan kerangka ekonomi daerah deserta kerangka pendanaan;d. prioritas dan sasaran pembangunan; dane. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
(4) Sistematika penulisan renstra SKPD, paling sedikit mencakup:a. pendahuluan;b. gambaran pelayanan SKPD;c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;d. visi, misi, tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan;e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif; danf. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(5) Sistematika penulisan Renja-SKPD, paling sedikit mencakup:a. pendahuluan;b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian
Renstra-SKPD;e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dang. penutup.
(6) Sistematika penulisan RPJM Desa paling sedikit mencakup; a. Pendahuluan;b. gambaran umum kondisi desa;c. visi dan misi, tujuan dan sasaran;d. strategi dan arah kebijakan pembangunan desa;e. arah kebijakan umum dan program pembangunan desa;f. Penutup.
(7) Sistematika penulisan RKP Desa paling sedikit mencakup;a. Pendahuluan;b. Visi dan Misi;c. Prioritas Pembangunan;d. Rancangan Kerangka Ekonomi Desa;e. Kebijakan Keuangan Desa;
15
c. analisis…………/15
f. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa;g. Penutup.
Bagian KeempatKoordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Pasal 47(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-
masing SKPD.(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
BAB VIPENYUSUNAN DAN PENETAPAN KUA DAN PPAS
Bagian PertamaPenyusunan KUA dan PPAS
Pasal 48
(1) RKPD menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, Rancangan APBD dan RKA-SKPD.
(2) Bupati berdasarkan RKPD dimaksud ayat (1), menyusun rancangan KUA.(3) Penyusunan rancangan KUA dimaksud ayat (2) berpedoman pada pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.(4) Bupati menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya dimaksud ayat (3)
sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Pasal 49(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas
rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati.(2) Pembahasan PPAS dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan
Juli tahun anggaran sebelumnya.(3) Pembahasan PPAS dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;b. Menentukan urutan program dan kegiatan dalam masing-masing urusan; danc. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan
kegiatan.
Bagian KeduaPenetapan KUA dan PPAS
Pasal 50
(1) Rancangan KUA yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dimaksud Pasal 49 ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA.
(2) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
16
Bagian…………/16
(3) Bupati berdasarkan Nota Kesepakatan dimaksud ayat (2) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
BAB VIIIPENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Bagian KesatuPengendalian
Pasal 51Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten.
Pasal 52Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 meliputi pengendalian terhadap:a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; danb. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Pasal 53(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
Bagian KeduaEvaluasi
Pasal 54Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.
Pasal 55
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi evaluasi terhadap:a. kebijakan perencanaan pembangunan daerahb. pelaksanaan rencana pembangunan daerahc. hasil rencana pembangunan daerah
Pasal 56
17
BAB VIII…………/17
(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.
(2) Kepala SKPD melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
(3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
b. menghimpun, menganalisis serta menyusun evaluasi berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
Pasal 57Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.
Bagian KetigaPerubahan
Pasal 58(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. terjadi perubahan yang mendasar; atauc. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian KeempatMasyarakat
Pasal 60(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data
dan informasi yang akurat.(3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.(4) Tata cara penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih
lanjut oleh pemerintah daerah.
BAB XKETENTUAN PERALIHAN
18
(3) Evaluasi…………/18
Pasal 61
(1) Dalam hal RPJP Nasional dan RPJP Propinsi belum ditetapkan, maka penyusunan RPJPD mengacu pada ketentuan/peraturan perundangundangan perencanaan Nasional.
(2) Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada ketentuan dimaksud Pasal 4 ayat (3).
(3) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
(4) Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, dokumen perencanaan yang telah ada, masih tetap berlaku.
Pasal 62Penyusunan RPJM Desa untuk pertama kali dilaksanakan melalui Musrenbang RPJM Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD dan RPJMD ditetapkan.
BAB XIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 63Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Pasal 64Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salakpada tanggal 2 September 2009
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto.
MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak pada tanggal 3 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BAHARAT,
dto.
GANDI WARTHA MANIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2009
19
(2) Sebelum…………/19
NOMOR 4
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARATNOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
I. UMUMPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah dengan melibatkan masyarakat.
Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:a. Politik;b. Teknokratik;c. Partisipatif;d. Atas-bawah (top-down); dane. Bawah-atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
20
Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:a. Penyusunan rencana;b. Penetapan rencana;c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dand. Evaluasi pelaksanaan rencana.Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja yang berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholdesr) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala SKPD. Selanjutnya, Kepala Instansi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, SKPD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah .
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelasPasal 2
Ayat (1) Cukup jelas
21
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Mengintegrasikan rencana tata ruang Kabupaten Pakpak Bharat dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Sumatera Utara sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 3Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskiminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negaraYang dimaksud dengan” responsif “adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Provinsi Sumatera UtaraYang dimaksud dengan “efisien “adalah keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan tertentu dengan keluaran tertinggi Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal Yang dimaksud dengan” akuntabel “adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Yang dimaksud dengan partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan,Yang dimaksud dengan terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia
Ayat (3)Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
22
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;Yang dimaksud dengan asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; danYang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelasAyat (3)
Cukup jelasPasal 5
Ayat (1)Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 6Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelasAyat (3)
Cukup jelasPasal 7
Ayat (1)Penggunaan metode dan kerangka ilmiah, dapat digunakan sebagai bentuk dari penelitian atau kajian ilmiah untuk mendukung proses perencanaan suatu program/kegiatan yang berskala besar, memerlukan perhitungan dan desain khusus, menyangkut hidup orang banyak, atau dapat dikaji dari sisi teknik, ekoNomormi, finasial, sosial dan budaya, lingkungan hidup, dan persyaratan lainnya yang dimungkinkan untuk dilaksanakan.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
23
Pasal 8Ayat (1)
Pendekatan partisipatif dalam hal ini mengikutkan seluruh aparat mulai dari desa, kelurahan sampai ke provinsi, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh Masyarakat, Kepemudaan dan lainnya diikutsertakan untuk menyampaikan aspirasinya.
Ayat (2)Bentuk aspirasi, dapat juga dilakukan anggota DPRD dalam bentuk reses ke daerah pemilihan untuk memperoleh aspirasi langsung dari masyarakat.
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 9Ayat (1)
Perencanaan ini lebih diarahkan pada kebijakan strata pemerintahan yang lebih tinggi untuk dijabarkan di strata pemerintahan di bawahnya, guna pencapaian sasaran yang telah ditentukan.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 11Butir a,b,c,d,e,f merupakan tapan perencanaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk statu siklus
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Cukup jelas
Pasal 16Cukup jelas
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
24
Pasal 22Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 22Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
Pasal 27Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 32Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “data” adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual (image) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk catatan atau perangkat penyimpan lainnya.Yang dimaksud dengan “informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP).
Ayat (2)Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari pemerintah daerah.
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas
Pasal 38Cukup jelas
25
Pasal 39Cukup jelas
Pasal 40Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Yang dimaksud dengan “Keterdesakan” adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit, dan masalah daerah yang sangat penting
Pasal 41Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan keterdesakan.
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 42Ayat (1)
Huruf aKerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.Dasar penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berlaku untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
Huruf bKerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD).
Huruf cProgram disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program.
Ayat (2)Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan RKPD.
Ayat (3)Cukup Jelas
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44Ayat (1)
Forum konsultasi publik merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
26
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 45Cukup jelas
Pasal 46Cukup jelas
Pasal 47Cukup jelas
Pasal 48Cukup jelas
Pasal 49Cukup jelas
Pasal 50Cukup jelas
Pasal 51Cukup jelas
Pasal 52Cukup jelas
Pasal 53Ayat (1)
Cukup Jelas Ayat (2)
Cukup Jelas Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pemantauan” adalah melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya yang juga meliputi penyampaian laporan realisasi indikator kinerja program/kegiatan.Yang dimaksud dengan “pencapaian target“ adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.
Ayat (4)Cukup Jelas
Ayat (5)Cukup Jelas
Pasal 54Cukup jelas
Pasal 55Cukup jelas
Pasal 56Cukup jelas
Pasal 57Cukup jelas
27
Pasal 58Ayat (1)
Huruf aCukup Jelas
Huruf bYang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.
Huruf cCukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Pasal 59Cukup jelas
Pasal 60Cukup jelas
Pasal 61Cukup jelas
Pasal 62Cukup jelas
Pasal 63Cukup jelas
Pasal 64Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 71
28
