INISIASI 8DESENTRALISASI PENDIDIKAN

DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

DR. LAILATUR ROHMAH, M.SI UNIVERSITAS TERBUKA

2016

2

Mahasiswa dapat memahami konsep dan implementasi desentralisasi pembiayaan pendidikan

3

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan melalui PP No. 25/2000 turut membawa dampak yang besar dalam dunia pendidikan

4

Hal ini karena sistem pengelolaan yang dahulunya sentralistik kini berubah menjadi desentralistik, dengan segala kewenangan otonomi yang dimiliki daerah. Melalui peraturan tersebut daerah mempunyai kewenangan untuk bebas mengatur kebijakan-kebijakan di daerahnya, namun tetap dengan kewajiban memenuhi standar pemerintah yaitu SNP.

5

Kebijakan otonomi pendidikan yang bertujuan memajukan pendidikan perlu diikuti pemantapan sistem penyelenggaraan pendidikan yang diikuti dengan pemantapan sumber dayanya agar memiliki akuntabilitas, integritas, dan komitmen dalam mencapai sasaran pendidikan.

6

Desentralisasi pendidikan daerah memacu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil dan anak-anak kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

7

Desentralisasi pendidikan mendorong terjadinya efisiensi manajemen pendidikan karena sebagian besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah.

8

Permasalahan pun muncul seiring pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia, yakni belum mampu membawa peningkatan bagi pengembangan pendidikan di daerah. Dengan kata lain, keadaan pengembangan pendidikan di daerah masih belum menunjukkan perbedaan yang berarti, atau sama saja, antara sebelum dan sesudah dilaksanakan desentralisasi pendidikan.

9

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan pendidikan, program BOS digagas pemerintah dalam rangka membatu penyediaan pendanaan dan operasional bagi pendidikan dasar demi keberlangsungan program wajib belajar. Dari implementasinya, banyak permasalahan yang ditimbulkan. Permasalahan dari program BOS ini beragam, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan sampai pada masalah pelaporan penggunaan dana BOS di masing-masing sekolah yang banyak menimbulkan polemik dan lain-lain.

1.Fungsi Perencanaan (Planning)

2.Fungsi Pengorganisasian Organizing)

3.Fungsi Pengarahan (Actuating)

4.Fungsi Pengawasan (Controlling)

10

11

Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, menghindari pemborosan sumber daya dan sebagai upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Jadi, hal yang terpenting di dalam menyusun suatu rencana adalah berhubungan dengan masa depan, seperangkat kegiatan, proses yang sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu (Tilaar, 1997)

12

1. Substansi isi perencanaan dan proses penyusunannya terdapat hal yang perlu diperhatikan: merupakan uraian yang sederhana dan jelas kaitan dengan kegiatan lainnya; terukur; dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan; jelas jangka waktunya

2. Dari sisi proses penyusunannya, perencanaan harus dibuat secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan aspiratif

dapat dilihat dari dua sisi ::

13

Misi/TujuanMisi/Tujuan

Faktor Faktor InternIntern

Faktor Faktor EksternEkstern

SWOTSWOT

Sasaran/Sasaran/RENSTRARENSTRA

TargetTarget

Anggaran Anggaran OperasionaOperasiona

ll

14

PENUTUP

15

1. Penilaian umum tentang penguasaan materi tutorial.

2. Rangkuman tentang materi yang telah dibahas

3. Saran pendalaman materi dan diskusi

4. Rencana tutorial selanjutnya

16

TERIMA KASIHTERIMA KASIH