HUKUM ORANG & KELUARGA

BAB IPERKAWINAN

ASAS-ASAS,PENGERTIAN & TUJUAN

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN

ANAK

KEDUDUKAN ANAK

HUB. HK ORANG TUA & ANAK

KEKUASAAN ORANG TUA

HUB. HK WALI & ANAK

BAB IIIPERKAWINAN CAMPURAN

PENGERTIAN

PENCATATAN

SYARAT DAN PELANGSUNGAN

KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN

BAB IVPUTUSNYA PERKAWINAN

SEBAB-SEBAB

PUTUS KARENA PERCERAIAN

TATA CARA PERCERAIAN

AKIBAT PERCERAIAN

BAB VWARIS

PENGATURAN

PEWARIS

AHLI WARIS

HARTA WARISAN

ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN

MONOGAMIKEBEBASAN KEHENDAK

PENGAKUAN KELAMIN SECARA

KODRATI

PERKAWINAN KEKALMENURUT HUKUM

AGAM

TUJUAN PERKAWINAN

POLIGAMI SBG PENGECUALIAN

TERDAFTAR

PERCERAIAN DIPERSULIT

ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN

pasal 1 UUP No.1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat, sedangkan suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin.

ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN

pasal 1 UUP, tujuan perkawina adalah membentuk keluarga

/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

SYARAT FORMIL “BERUPA TATA CARA DAN

PROSEDUR”

SYARAT MATERIL“SYARAT YANG ADA DAN MELEKAT PADA

DIRI PIHAK-PIHAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN”

TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

Menurut pasal 6 PP No. 9 tahun 1975 PEMBERITAHUAN PERKAWINANPENELITIAN SYARAT-SYARATPENGUMUMAN PERKAWINANPENCATATANTATACARA PERKAWINAN

AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN

1. PERKAWINAN SAH DAN TIDAK SAHPerkawinan sah bila memenuhi sayarat formal dan materilPidak sah terbagi menjadi dua, yaitu tidak sah relative dan tidak sah absolute.Permohonan pembatalan (pasal 23 dan 26 UUP)

2. HUB. HK ANTAR SUAMI ISTRI3. HUB. HK ANTARA ORANG TUA DAN ANAK Salah satu akibat perkawinan antara suami istri ialah lahirnya anak. Anak yang dilahirkan itu disebut anak sah dan juga ada yang tidak sah.

Anak sah (pasal 42 UUP)Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar

perkawinan (pasal 43 ayat 1 UUP

AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN

4. hub. Hk antara wali dan anak

Perwalian dan wali (pasal 50 ayat 2 UUP).Wali adalah orang yang diberi kekuasaan melakukan perwalian.

Cara penunjukan wali (pasal 51 dilanjutkan dalam pasal 53 ayat 2 UUP). Dari 2 ketentuan pasal tersebut ada 3 macam cara

penunjukkan wali:Secara lisan dihadapan 2 orang saksi.Secara tertulis dengan surat wasiat

Secara tertulis dengan penetapan hukum.Wali dan syarat-syaratnya:

Menurut pasal 51 ayat 2 UUP syarat-syarat wali adalah:Sudah dewasaBerpikir sehat

Adil, jujur dan berkelakuan baik.

AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN

Kekuasaan wali meliputi kekuasaan mengenai pribadi anak(pasal 52 ayat 3 UUP) dan harta bendanya(pasal 51 ayat 3-4, pasal 52

UUP)Tanggung jawab dan sanksi terhadap wali terdapat dalam pasal

51 ayat 5 UUP.Berakhirnya perwalian

Anak dibawah perwalian sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin.

Dicabut oleh pengadilan.Wali atau anak dibawah perwalian meninggal dunia

5. Harta benda perkawinandalam pasal 35 UUP ada 3 macam yaitu:a. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama

perkawinan (pasal 36 ayat 1 UUP)b. Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-

masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan (pasal 36 ayat 2 UUP)

c. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.

 

Kedudukan anakKEDUDUKAN ANAK

Kedudukan anak dalam KUHP diatur dalam pasal

250, 251, 272 dan 280

menurut UU no. 1-1974

diatur dalam pasal 42, 42 ayat 1, 44

ayat 1

Berlangsung hingga anak mencapai umur 18 th atau anak kawin Pasal

47 ayat 1

Dimintakan pencabutan

Keluarga anak dlm garis lurus keatas

Saudara kandung yg tlh dewasa

Pejabat yg berwenang

Pencabutan pasal 49 ayat 1 UUP

1. GAJI

2. KOMPETENSI

3. MISI HIDUP

PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia (pasal 57 UUP).

unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:Perkawinan seorang pria dan seorang wanita.Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.Karena perbedaan kewarganegaraan.Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia  

1. GAJI

2. KOMPETENSI

3. MISI HIDUP

PERKAWINAN CAMPURAN

syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1 UUP). Perkawinan cam puran dapat dilangsungkan diluar Indonesia dan dapat pula di Indonesia.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat kehilangan melalui cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan RI yang berlaku (pasal 58 UUP).

PUTUSNYA PERKAWINAN

Putusnya perkawinan karena kematian.

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN ketentuan pasal 19 PP no. 9 tahun 1975 TATA CARA PERCERAIAN

Tata cara cerai talak: Mengajukan surat pemberitahuan pada pengadilan agama. Pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari PA (pasal 15 PP no 9 tahun 1975). PA memutuskan untuk mengadakan siding perceraian itu (pasal 16 PP no 9) PA mengeluarkan surat perceraian (pasal 17 PP no.9). Perceraian terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan siding PA (pasal 18 PP).

WARIS

Timbul karena adanya peristiwa

kematian.

PEWARIS (pasal

875 KUH PerdataAHLI WARIS pasal 883 KUH

PerdataHARTA WARISAN

pasal 1069-1076 KUH Perdata

PEWARIS

ORANG YG MENINGGAL DUNIA

DAN MENINGGALKAN HARTA KEKAYAAN

SURAT WASIAT PSL 875 KUHPer

Wasiat mnrt bentuknya

& mnrt isinya

PEWARIS

Mnrt bentuk: Olografis

Umumtertutup

SURAT WASIAT PSL 875 KUHPer

Mnrt isi:Pengangkat

an warishibah

Setiap orang yg berhak atas harta peniggalan pewaris113)

Yg berhak menjadi ahli waris psl 832 KUHPer: anak/ keturuna dari suami / istriOrangtua dan saudara pewarisNenek dan kakekSanak keluarga dlm garis kesamping

Segala harta yg ditinggalkan pewaris setelah dikurangi semua hutangnya.

Legitime porte psl 913 KUHPer merupakan bagian mutlak yg harus diberikan pd para ahli waris dalam garis lurus mnrt UUBesarnya hak diatur dlm pasal 914 KUHPer