Download pdf - RENCANA KERJA 2019.pdf · Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari rencana kerja ini adalah

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 14 BANDA ACEH – 23242 TELP. (0651) 22146, FAX (0651) 33615

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya,

penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun

2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Aceh Tahun 2019 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan

Seksi serta Usulan dari berbagai pihak.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang

memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Aceh Tahun 2018 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi

institusi baik pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya

Rencana Kerja Tahun 2019, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat

terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, serta sebagai acuan untuk

tahap pembangunan tahun selanjutnya. Terima kasih

Banda Aceh, 15 Februari 2018

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

Dan Persandian Aceh

Marwan Nusuf, B.Hsc, MA

NIP. 19710521 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2019 dan Capaian

Renstra SKPA (Tabel Terlampir) ......................................................................... 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir) ............................................. 8

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA ................................ 10

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir).............................. 12

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir) ..... 13

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................ 14

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ...................................................................... 17

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir) .......................................................... 19

3.4 Program dan Kegiatan ...................................................................................... 20

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah

mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa

batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja,

tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan

dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi

adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh

beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; Keberagaman

tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan

infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah

untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga

masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur,

pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu

diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan

bidang komunikasi, informatika dan persandian kepada masyarakat sehingga

penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era

keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak

publik di bidang Kominfo dan Sandi yang dilaksanakan Dinas Kominfo dan Sandi maka

diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi, informatika

dan persandian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di

Aceh.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis

elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien,

efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan

pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur

dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam

menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan

memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat.

Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen

pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi

dan komunikasi yang mencakup semua SKPD. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi sebagai SKPD yang membidangi Kominfo dan Sandi, maka disusunlah Rancangan


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk

kurun waktu lima (5) tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun

2017 s/d 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Aceh Tahun 2017-2022.

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian yang merupakan salah satu

Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Komunikasi,

Informasi dan Persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui

Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian,

yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi dan

Persandian; d. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota

di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian; e. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas

Kabupaten/Kota; f. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian; g. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan

Persandian; h. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika

dan Persandian mencakup wilayah Provinsi; i. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian; j. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan

Komunikasi; k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; l. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan

permasalahan komunikasi, informatika dan persandian di Provinsi Aceh, dimana Renja

tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

Pembangunan Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah

direncanakan di dalam dokumen rencana strategis Pemerintah Aceh, sehingga

penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dalam ketentuan umum menyebutkan Rencana Kerja dan

Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan


dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana

kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan

Persandian Aceh Tahun 2019 memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun berjalan

serta memuat program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap

berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan

pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat

diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan

Persandian Aceh. Penyusunannya dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2017- 2022

meliputi target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, rancangan

rencana kerja awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telaah usulan program dan

Kegiatan Masyarakat, dan telaah kebijakan Nasional bidang Komunikasi, Informasi dan

Persandian.

Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan daerah harus

dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pemeliharaan hasil hasilnya. Perencanaan pembangunan baik dilihat

dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan instrument

pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi,

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kerana perencanaan yang baik dapat

memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar, disamping peranan

tersebut, bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian bagi suatu daerah memiliki

peranan lainnya, yaitu sebagai “Promoting Sector” artinya Kominfo dan Sandi memiliki

peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada

lebih produktif untuk dapat tumbuh dan berkembang, Kominfo dan Sandi berperan

dalam menunjang distribusi informasi dalam meningkatkan aktifitas sosioekonomi

masyarakat. Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki fungsi sebagai

“mediator” penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik

berbasis web. Dengan rencana kerja (renja) tersebut dapat dijadikan acuan pada Dinas

Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dapat bekerja berdasarkan target Renstra

yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Tahun 2019 ini ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari Rencana Kerja DisKominfo dan Sandi Aceh Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2053 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. 14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian

Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

15. Qanun No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;


16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Aceh (RPJMA) 2012 – 2017;

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam melakukan penyusunan program/kegiatan Renja Tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 ini adalah sebagai salah

satu dasar untuk penyusunan renja selanjutnya di tahun 2020. Penyusunan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) yang nantinya di tuang ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Pemerintah Aceh terdiri dari :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian

Renstra SKPA (Tabel Terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel

Terlampir)


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

BAB IV PENUTUP

RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPA

Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai berikut : sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menetukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 berjumlah Rp. 60.377.572.345,- dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum, PAA, Dana Alokasi Khusus, Otsus dan Migas, dengan rincian masing-masing alokasi anggaran sebagai berikut adalah :

NO URAIAN JUMLAH (Rp.) % (1) (2) (3) (4)

1 ACEH 58,707,587,514 97.23

GAJI/TUNJANGAN 7,076,405,564 11.72

RUTIN

OPERASIONAL/PEMBANGUNAN 22,438,446,318 37.16

- DAK

- DAU / REGULER 7,578,185,328 12.55

- PAA 244,550,304 0.41

- OTSUS ACEH 15,290,000,000 25.32

- MIGAS ACEH 6,080,000,000 10.07

2 KAB/KOTA 1,669,984,831 2.77

- OTSUS

- MIGAS 1,669,984,831 2.77

TOTAL 60,377,572,345 100


2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA

Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang mengarahkan kepada

kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Aceh, maka

Diskominsa dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang

dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Diskominsa memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi

dan Persandian; 4. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas

Kabupaten/Kota di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian; 5. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas

Kabupaten/Kota; 6. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan

Persandian; 7. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan

Persandian; 8. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi,

Informatika dan Persandian mencakup wilayah Provinsi; 9. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian; 10. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan

Komunikasi; 11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; 12. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kewenangan Diskominsa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

di atas adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran


Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas 5. Pembinaan UPTD


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominsa Aceh

Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dalam rangka mencapai visi dan misi serta permasalahan yang

dihadapi Dishubkomintel Aceh (Diskominsa), maka dirumuskan permasalahan

visi dan misi serta permasalahan tersebut ke dalam bentuk yang terarah dan

operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran dinas.

Adapun tujuan Diskominsa mengacu pada Qanun Nomor 5 Tahun 2007 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber data

aparatur bidang komunikasi, informatika dan persandian;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi, informasi dan persandian

pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;

3. Meningkatnya pengelolaan data secara elektronik dan sistematis melalui

sinergitas antar pengelola dan sumber data.

Berbagai kondisi di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu

mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut dapat diuraikan

berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

A. Bidang Teknologi Komunikasi & Informatika dan Informasi Publik

Tingkat peradaban manusia yang lebih baik merupakan salah satu factor

utama dalam hal berkembangnya tingkat kebutuhan yang tinggi di sector

komunikasi, informatika dan persandian. Kebutuhan berkomunikasi dengan

baik dan memperoleh informasi yang akurat dan terkini merupakan

kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami

peningkatan dalam pemenuhannya. Beberapa permasalahan yang ditemui di

sector ini antara lain :

1. Sebagai payung hukum dalam sector komunikasi dan informatika,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat, masyarakat belum

sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam hal berkomunikasi

dan memperoleh informasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dibutuhkan peran aktif Pemerintah untuk mensosialisasikan dan

menerapkannya secara aktif.

2. Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah

system komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan). Agar

komunikasi dan informasi yang berkembang dan diterima dapat


diarahkan secara tepat dan terarah, dibutuhkan forum dan wadah yang

mendukung berlangsungnya system komunikasi jaringan yang tepat.

Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat akan kegiatan pemerintahan

dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum

dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik

dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung

pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir

kebutuhan masyarakat seutuhnya.

A. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

1. Dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya sistem

komunikasi dari satu arah menuju ke berbagai arah (jaringan);

2. Masih terbatasnya penerapan teknologi komunikasi dan informasi, dalam

mendukung operasional di sektor komunikasi, informatika dan

persandian;

3. Perkembangan masyarakat yang kritis menuntut tersedianya media dan

fasilitas sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan

kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan dapat mendukung

pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir

kebutuhan masyarakat seutuhnya .

4. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan

teknologi informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau

tidak memiliki akses sama sekali akibat disparitas ketersediaan

infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan.

5. Pelayanan bidang komunikasi, informatika dan persandian terhadap

kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang cacat, gender dan

anak-anak serta lanjut usia belum mendapatkan perhatian yang

memadai.

6. Pengembangan manajemen informasi yang berbasis open data di

lingkungan Pemerintah Aceh.

7. Sosialisasi manajemen informasi yang berbasis open data di lingkungan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Kegiatan Produksi Konten Digital Pemerintah Aceh seperti iklan layanan

digital, produksi film dan video digital, perpustakaan digital, serta

pelayanan pelayanan digital lainnya yang dipandang menyangkut

kegiatan pemerintahan.

9. Peningkatan SDM terkait pengelolaan data dan integrase aplikasi, serta

peningkatan SDM di bidang keamanan informasi E-Government.


10. Pelaksanaan FGD terkait mapping aplikasi dan pembentukan

kesepahaman kelola data terintegrasi antar Dinas/Badan/Lembaga

11. Integrasi Kelompok Aplikasi Dasar dan Layanan

12. Pembuatan Aplikasi Tatap Muka Data yang Terintegrasi

13. Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi E-Government

14. Pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi

15. Kesadaran Keamanan Informasi dan Internet Sehat di lingkungan

Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Bidang Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak

perubahan. Sector persandian pada dinas komunikasi, informatika dan

persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait

pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek

pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan

organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa isu permasalahan terkait persandian adalah :

1. Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka

keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi

2. Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi

sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan

persandian. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan

bagi SDM Aparatur di sektor persandian. Selanjutnya, perangkat

persandian yang ada saat ini belum maksimal untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan Pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

Hasil review Rancangan Awal RKPA terdapat tantangan dan kemauan yang telah

dicapai hingga tahun 2016. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang

memberikan manaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan

melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai

dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program

program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas

terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) disusun berdasarkan

perumusan strategi pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran

umum dan kondisi daerah serta analisis ekonomi dan keuangan daerah.

Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang

dilanjutkan kepada proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi

diperlukan mengingat factor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan

pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.

Strategi yang diterapkan dalam sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian

Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;

2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;

3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;

4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

6. Pengembangan Aplikasi E-Government;

7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;

8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14

Tahun 2009;

9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian

10. Manajemen Informasi yang berbasis open data

11. Pengembang Konten Digital Pemerintah

12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

Selanjutnya berdasarkan strategi yang ditetapkan, Pemerintah Aceh melalui

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh akan menyusun program

dan kegiatan yang secara bertahap dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran

yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prosedur dalam usulan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan

menganalisa kebutuhan masyarakat baik yang secara langsung disampaikan oleh

masyarakat melalui lembaga/organisasi maupun melalui SKPA. Dalam

perencanaan pembangunan, segala aspek harus diperhatikan termasuk salah

satunya adalah usulan dari lapisan masyarakat agar pembangunan diharapkan

dapat berjalan sesuai sasaran dan tepat guna. Namun sampai tahun 2017, belum

ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-14

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Kebijakan Nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan

dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional. Arah

kebijakan umum pembangunan Nasional 2015 – 2019 seperti tertuang dalam

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan

landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai

negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi

ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya

industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan

iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiscal,

meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk

manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan

koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan

kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang

Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah

dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas

dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah

komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan

produksi dan ragam bauran sumber daya energy, meningkatkan efisiensi dan

pemerataan dalam pemanfaatan energy, mengembangkan ekonomi kelautan

yang terintegrasi antar sector dan antar wilayah, dan meningkatnya

efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang

sangat kaya.


3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas

nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat

penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik),

menjamin ketahanan air, pangan dan energy untuk mendukung ketahanan

nasional, dan mengembangkan system transportasi massal perkotaan, yang

kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan

peran kerjasama Pemerintah – Swasta.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan

perubahan iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan

perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan

dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; perkuatan kapasitas

mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat

rehabilitasi daerah yang terkena bencana, dan memperkuat kapasitas

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas

pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan,

efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas

pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi

demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan

stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan

kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkat Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang

Berkeadilan.

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses

pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan

memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T;

meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains

dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan,

terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan

gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya

jaminan kesehatan.


7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan

wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja

pusat-pousat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanann dasar di seluruh

wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan

daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan

dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas menjadi pedoman

Pemerintah Aceh dalam menyusun kebijakan daerah yang terurai dalam Bidang

Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Mobilitas

penduduk, Investasi, Bidang Infrastruktur, Bidang kesehatan, Bidang Agama,

Sosial dan Budaya.

Arah kebijakan nasional yang dikembangkan menjadi arah kebijakan Pemerintah

Aceh, diimplementasikan secara teknis oleh masing-masing SKPA sesuai dengan

Tupoksi masing-masing SKPA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informasi dan

Persandian Aceh merumuskan suatu tujuan dalam Bidang Komunikasi, Informasi

dan Persandian yaitu untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan

persandian yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pilar-pilar utama pada

sektor informasi, komunikasi dan persandian. Arah kebijakan dijalankan dengan

menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern berbasis Informasi dan

teknologi (IT) dengan sistem pengelolaan secara efektif, efesien dan berorientasi

pada pelanggan. Peranan sumber daya sangat menentukan dalam keberhasilan

penerapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Kebijakan di sektor Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diuraikan sebagai

berikut :

1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;

2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;

3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;

4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

6. Pengembangan Aplikasi E-Government;

7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;


8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14

Tahun 2009;

9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur dan Peralatan Yang Mendukung di bidang

Persandian

10. Manajemen Informasi yang berbasis open data

11. Pengembang Konten Digital Pemerintah

12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun

2019 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2017 – 2022. Adapun yang

menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan

perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah “Terwujudnya Aceh yang damai

dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut : 1. Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan

budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat; 2. Menjaga integritas kebangsaan dan keberlanjutan perdamaian sebagai lanjut

prinsip-prinsip MoU Helsinki; 3. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat

nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan umum;

4. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

5. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

6. Menyediakan sumber daya energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

7. Membangun dan melindungi sentra produksi dan industry jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;

8. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.


MISI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Sektor Informasi Dan Komunikasi Publik

Membangun jaringan informasi dan mengintegrasikan data kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sektor Teknologi Informasi Komunikasi

Membangun dan mengembangkan TIK Pemerintah Aceh dalam rangka

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang

berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan

informasi publik secara transparan dan akuntabel.

Sektor Persandian

Membangun dan mengembangkan SDM Aparatur Pemerintah khususnya di

bidang Persandian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis tekhnologi informasi dan

komunikasi guna memberikan layanan informasi publik yang sehat dan aman.

Membangun fasilitas dan perangkat persandian untuk mendukung operasional

pelaksanaan persandian di sector pemerintahan.

Review Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam

penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan

tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujud suatu system yang terpadu dan

saling mendukung dengan sector lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Aceh adalah :

1. Komunikasi dan Informasi

- Terbangunnya informasi pedesaan dan terbentuknya kelompok informasi

dan komunikasi masyarakat.

- Terwujudnya masyarakat yang sadar informasi untuk meningkatkan

kualitas hidup.

- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang prima

dan terpadu. Komunikasi yang efektif dan efesien terhadap

penyelenggaraan transportasi.


2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan E-Government

Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan

administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan

komunikasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.

- Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan mengembangkan

Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan

informasi untuk akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun

Global.

- Tersedianya fasilitas penyediaan portal website, pengisian data ke dalam

data base oleh setiap SKPA secara online dan terciptanya pelayanan

terhadap para pengguna jasa telematika secara berkualitas, efektif dan

efisien.

3.3 Strategi dan Kebijakan

1 Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;

2 Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;

3 Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;

4 Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

5 Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

6 Pengembangan Aplikasi E-Government;

7 Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;

8 Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No.

14 Tahun 2009;

9 Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian

10 Manajemen Informasi yang berbasis open data

11 Pengembang Konten Digital Pemerintah

12 Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.


3.4 Program dan Kegiatan

A. Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi

berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian,

maka disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

8. Program Pengembangan Data dan Statistik

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

kebiajkan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan

beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.

Untuk merealisasikan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan antara

lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System

18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

19. Pendidikan dan pelatihan formal

20. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

21. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

22. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

23. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi

24. Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi

25. Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda

26. Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)

27. Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh

28. Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia di Lingkungan Pemerintah Aceh

29. Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika

30. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di Lingkungan

Pemda

31. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi dan

Teknologi Informasi

32. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

33. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran

34. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KIA)

35. Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

36. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan

37. Pengelolaan Website

38. Pengelolaan SMS Center Gubernur

RENCANA KERJA DISKOMINSA ACEH 2019 IV-22

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

merupakan tahap awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh

Tahun 2017 - 2022, dimana tahun ini merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJM

periode 2012-2017. Program dan kegiatan di tahun 2019 tetap mengacu kepada

Kebijakan Nasional sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Aceh

yaitu pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Upaya pembenahan implementasi

perencanaan dimulai dengan konsistensi penanganan urusan yang menjadi wewenang

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh namun tetap berupaya

menuntaskan kegiatan terbengkalai. Pengendalian kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan dengan mekanisme penanganan pengawasan pembangunan secara

berkala. Diharapkan dengan kegiataan ini akan tercapai peningkatan pelayanan dan

peningkatan kinerja jaringan komunikasi, informatika dan persandian. Selanjutnya

dalam bidang informasi dan komunikasi, pemerintah Aceh berupaya meningkatkan

kinerja pelayanan sistem teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan

pengaplikasian program dan kegiatan berbasis e-government, dan upaya

meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi berbasis media cetak dan

penyiaran.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan

pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk

perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang

dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2017

- 2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang

tertuang dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

Tahun 2019 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

diharapkan mampu mencapai tingkat capaian program dan kegiatan yang telah

disusun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kinerja

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh di Tahun berjalan 2018 dan

perencanaan strategi sesuai program dan kegiatan di tahun 2019 serta menetapkan

berbagai kebijakan serta solusi dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang

dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh saat ini.

RENCANA KERJA DISKOMINSA ACEH 2019 IV-23

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana

pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya akan mewujudkan

suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya. Berhasilnya

pelaksanaan Renja Tahun 2018 ini secara konsekuen dan penuh tanggung jawab

sangat tergantung kepada sumber daya manusia, partisipasi seluruh masyarakat dan

berbagai sektor terkait lainnya, serta pada sikap mental dan semangat ketaatan dan

disiplin bagi seluruh aparatur pemerintah baik di Pusat, Provinsi, maupun

Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Diskominsa Aceh ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh

dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi posirif bagi

upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang

akuntabel, partisipasif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan.

Proses penyusunan dokumen Renja ini telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down,

teknokratik dan politik. Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi

antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah melalui penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan

dan Kabupaten.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahapan proses

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi

hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi

pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat,

provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Dokumen ini merupakan referensi utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi,

Informasi dan Persandian Aceh dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2018. Semoga hasil dari Rencana Kerja Tahun 2018 ini

dapat menghasilkan suatu rumusan dan strategi dalam penyelenggaraan

pembangunan yang lebih konkrit dan realitas.

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Urusan/Bidang Urusan Indikator

Target Kinerja Realisasi TargetPemerintahan Daerah dan Kinerja Program Capaian Progam

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Komunikasi dan Informasi

Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pengiriman surat dinas dan pengadaan materai 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 15,000,000 100%

01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1,045,600,000 100%

01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 41,657,000 100%

01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terjadingan alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur

dalam pelayanan publik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 349,148,400 100%

01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 672,310,000 100%

01 012 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya peralatan kelistrikan perkantoran 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 32,573,282 100%

01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelayanan

Administrasi perkantoran1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 839,915,150 100%

01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan bagi peningkatan informasi dan wawasan

aparatur pemerintah100% 100% 100% 100% 100% 100% 22,944,000 100%

01 017 Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran terhadap pelaksanaan kegiatan aparatur dalam

peningkatan pelayanan publik100% 100% 100% 100% 100% 100% 324,675,000 100%

01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 619,800,000 100%

01 022 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pembayaran honorium pelaksana kegiatan dan tenaga

teknis1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 3,333,592,000 100%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelayanan

Administrasi perkantoran- - - - - 459,380,000 100%

02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terbangunnya Fasilitas Kantor 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 495,799,318 100%

02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional yang siap mendukung kegiatan

pelayanan Publik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 639,440,000 100%

02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terbangunnya Fasilitas Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 236,012,000 100%

02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur Perbaikan membeleur kantor agar dapat dipergunakan kembali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25,000,000 100%

02 036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Peralatan Sound System sesuai fungsi 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 30,000,000 100%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang semakin cakap, terampil dan profesional dalam

malaksanakan tugas1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 657,480,000 100%

15 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa15 002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi- - - - - 1 Tahun 244,287,000 100%

15 003 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

dan Informasi

Penyelenggaraan persandian di Pemerintah Aceh- - - - - 100% 565,480,000 100%

1

Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Renja

SKPD Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Tingkat

Realisasi

(%)

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA TAHUN 2018

PROVINSI ACEH

Kode

Target dan Realisasi Kinerja Progam

dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Realisasi

Capaian Progam

dan Kegiatan s/d

Bulan Juli Tahun

2018

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Indikator

Target Kinerja Realisasi TargetPemerintahan Daerah dan Kinerja Program Capaian Progam

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Renja

SKPD Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Tingkat

Realisasi

(%)

Kode

Target dan Realisasi Kinerja Progam

dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Realisasi

Capaian Progam

dan Kegiatan s/d

Bulan Juli Tahun

2018

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2017

15 004 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

Tersedianya kajian dan Analisis TIK Pemerintah Aceh100% - 100% - - 100% 113,940,000 100%

15 005 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (Migas Aceh

Tenggara)

Tersedianya Alat Studi dan Komunikasi1 Tahun - 100% - - 100% 675,082,971 100%

15 008 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya Dana Pengolahan TIK1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 99,400,000 100%

15 009 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Tersedianya Bandwidth serta Peralatan Jaringan Komunikasi untuk

Dinas/ Badan/ Lembaga Daerah1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 26,315,159,520 100%

15 011 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Tersedianya Dana Untuk pembangunan aplikasi e-Government

Pemerintah Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1,809,940,000 100%

15 012 Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) Terbentuknya Kelompok informasi Gampong yang dapat memberikan

informasi 100% - 100% - - 100% 68,550,000 100%

15 014 Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh Terpublikasinya kegiatan Pemerintah Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1,248,400,000 100%

15 017 Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia di Lingkungan

Pemerintah Aceh

Terlaksananya Pembuatan Video Pembelajaran Interaktif dan

Tersedianya PC Pelatihan Serta Tersedianya, Tertatanya Koneksi

Jaringan Perangkat Data Pada Studio Multimedia

2 Keg, 9 Unit & 1

Paket-

2 Keg, 9 Unit &

1 Paket- -

2 Keg, 9 Unit & 1

Paket2,157,500,000 100%

15 018 Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika Terlaksananya Pembangunan Aplikasi Aset Telekomunikasi dan

Informatika Pemerintah Aceh1 keg - 1 keg - - 1 keg 212,730,000 100%

17 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi17 003 Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di

Lingkungan Pemda

Tersedianya Laporan hasil evaluasi sistem informasi dan TI SDM Di

Lingkungan Pemda1 Laporan - 1 Laporan - - 1 Laporan 362,115,000 100%

17 004 Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi

dan Teknologi Informasi

Sumber Daya Manusia yang memahami sistem informasi dan

teknologi informasi1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 162,779,000 100%

17 005 Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Peningkatan sumber daya di bidang penguasaan teknologi - - - - - 1 Tahun 249,666,000 100%

17 008 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran Terlaksananya Kegiatan penyiaran melalui media elektronik 1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 807,220,000 100%

18 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media18 002 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Terlaksananya kegiatan penyiaran melalui media elektronik1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1,633,610,000 100%

18 003 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat

Terselenggaranya Pertemuan Komunitas Informasi Antar Lembaga

Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota5 Kabupaten/Kota -

5 Kabupaten/

Kota- -

5 Kabupaten/

Kota2,302,270,000 100%

18 006 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui

media tradisional, luar ruang dan penerbitan

Memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 750,000,000 100%

19 19 Program Pengembangan data dan statistik

19 004 Pengolahan Website Informasi e-Government yang mudah di akses 1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 99,000,000 100%

19 005 Pengolahan SMS Center Gubernur Pengolahan data SMS masyarakat pada database SMS center

Gubernur Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 173,960,000 100%

BANDA ACEH, 15 Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

DAN PERSANDIAN ACEH

MARWAN NUSUF

NIP. 19710521 200212 1 003

No Indikator

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.)Tahun 2018

(Rp.)Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,000,000 15,000,000 17,250,000 19,837,500 6,708,400 17,250,000 19,837,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 926,479,583 1,045,600,000 1,202,440,000 1,382,806,000 793,165,301 1,202,440,000 1,382,806,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 396,359,000 41,657,000 47,905,550 55,091,383 396,313,600 47,905,550 55,091,383 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 194,413,780 349,148,400 401,520,660 461,748,759 194,210,780 401,520,660 461,748,759 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 118,502,100 672,310,000 773,156,500 889,129,975 108,439,150 773,156,500 889,129,975

6Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor28,754,300 32,573,282 37,459,274 43,078,165 28,740,300 37,459,274 43,078,165

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 904,800,000 839,915,150 965,902,423 1,110,787,786 876,040,000 965,902,423 1,110,787,786

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan28,500,000 22,944,000 26,385,600 30,343,440 20,810,000 26,385,600 30,343,440

9 Penyediaan makanan dan minuman 299,687,000 324,675,000 373,376,250 429,382,688 204,884,500 373,376,250 429,382,688 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 549,750,000 619,800,000 712,770,000 819,685,500 533,099,171 712,770,000 819,685,500 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,981,850,000 3,333,592,000 3,833,630,800 4,408,675,420 1,668,440,000 3,833,630,800 4,408,675,420

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,178,799,000 459,380,000 528,287,000 607,530,050 1,171,550,000 528,287,000 607,530,050 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,705,500,000 495,799,318 570,169,216 655,694,598 1,681,959,100 570,169,216 655,694,598

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 474,232,400 639,440,000 735,356,000 845,659,400 279,929,082 735,356,000 845,659,400

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 406,794,600 236,012,000 271,413,800 312,125,870 391,416,955 271,413,800 312,125,870

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 26,400,000 25,000,000 28,750,000 33,062,500 26,400,000 28,750,000 33,062,500 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System 40,000,000 30,000,000 34,500,000 39,675,000 29,700,000 34,500,000 39,675,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 226,570,000 - - - 209,231,000 - -

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19 Pendidikan dan Pelatihan Formal 258,350,000 657,480,000 756,102,000 869,517,300 219,494,200 756,102,000 869,517,300

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA

Provinsi Aceh

Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

Analisis

Target Renstra SKPA

No Indikator



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Analisis

Target Renstra SKPA

15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

20Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi294,033,500 244,287,000 280,930,050 323,069,558 256,727,539 280,930,050 323,069,558

21Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

dan Informasi446,600,000 565,480,000 650,302,000 747,847,300 420,738,000 650,302,000 747,847,300

22Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi375,600,000 113,940,000 131,031,000 150,685,650 347,910,835 131,031,000 150,685,650

23Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (Migas Aceh

Tenggara)- 675,082,971 776,345,417 892,797,229 - 776,345,417 892,797,229

24Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan

Informasi465,100,000 99,400,000 114,310,000 131,456,500 412,716,315 114,310,000 131,456,500

25 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi 6,222,766,000 26,315,159,520 30,262,433,448 34,801,798,465 6,194,822,000 30,262,433,448 34,801,798,465 26 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda 1,131,000,000 1,809,940,000 2,081,431,000 2,393,645,650 1,091,133,000 2,081,431,000 2,393,645,650

27Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong

(KIG)509,700,000 68,550,000 78,832,500 90,657,375 451,015,696 78,832,500 90,657,375

28 Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh 2,788,305,000 1,248,400,000 1,435,660,000 1,651,009,000 2,564,383,175 1,435,660,000 1,651,009,000

29Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia Di Lingkungan

Pemerintah Aceh- 215,750,000 248,112,500 285,329,375 - 248,112,500 285,329,375

30 Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika - 212,730,000 244,639,500 281,335,425 - 212,730,000 281,335,425

17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

31Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di

Lingkungan Pemda16,820,000 - - - 15,790,000 - -

32Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di

Lingkungan Pemda158,845,000 362,115,000 416,432,250 478,897,088 142,309,195 416,432,250 478,897,088

33Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem

Informasi dan Teknologi Informasi238,890,000 162,779,000 187,195,850 215,275,228 160,123,829 187,195,850 215,275,228

34 Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 136,060,000 249,666,000 287,115,900 330,183,285 136,060,000 287,115,900 330,183,285 35 Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 216,650,000 - - - 200,246,656 - -

36Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga Produksi serta

Peredaran Film dan Rekaman Audio Visual (KPIA)1,169,484,500 - - - 1,099,371,300 - -

37 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran 802,500,000 807,220,000 928,303,000 1,067,548,450 752,854,266 928,303,000 1,067,548,450

18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

38Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (KIA)1,267,140,000 1,633,610,000 1,878,651,500 2,160,449,225 1,215,038,559 1,878,651,500 2,160,449,225

39 Konsultasi Komunitas Infokom 248,600,000 - - - 184,730,200 - -

40Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat- 2,302,270,000 2,647,610,500 3,044,752,075 - 2,647,610,500 3,044,752,075

41Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui

media tradisional, luar ruang dan penerbitan1,812,590,000 750,000,000 862,500,000 991,875,000 1,350,832,714 862,500,000 991,875,000

No Indikator



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Analisis

Target Renstra SKPA

19 Program Pengembangan data dan statistik

43Verifikasi, Perekaman, Back-up Data E-Government dan

Penyajian Informasi E-Government102,960,000 - - - 67,014,690 - -

44 Pengelolaan Website 98,000,000 99,000,000 113,850,000 130,927,500 86,236,908 113,850,000 130,927,500 45 Pengelolaan SMS Center Gubernur 65,630,000 173,960,000 200,054,000 230,062,100 54,190,000 200,054,000 230,062,100

Nama SKPA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lembar dari

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif

(Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh

001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov AcehTerlaksananya Pengiriman

Surat, Paket dan Barang Yang

Terjamin

1 Tahun 15,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov AcehTerlaksananya Pengiriman Surat, Paket

dan Barang Yang Terjamin1 Tahun 15,000,000

002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan ListrikProv Aceh

Pembayaran Telepon, Air dan

Listrik Perkantoran12 Bulan 1,045,600,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan ListrikProv Aceh

Pembayaran Telepon, Air dan Listrik

Perkantoran12 Bulan 1,045,600,000

008 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov AcehTerwujudnya lingkungan

perkantoran yang bersih dan

nyaman

1 Tahun 41,657,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov AcehTerwujudnya lingkungan perkantoran

yang bersih dan nyaman1 Tahun 41,657,000

010 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov Aceh

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Untuk Mendukung Kinerja

Aparatur Dalam Pelayanan

Publik

1 Tahun 349,148,400 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov AcehTersedianya Alat Tulis Kantor Untuk

Mendukung Kinerja Aparatur Dalam

Pelayanan Publik

1 Tahun 349,148,400

011 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov AcehKelancaran Administrasi

Perkantoran1 Tahun 672,310,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov Aceh Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 Tahun 672,310,000

012 - Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv Aceh

Tersedianya Peralatan

Kelistrikan Perkantoran1 Tahun 32,573,282

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv Aceh

Tersedianya Peralatan Kelistrikan

Perkantoran1 Tahun 32,573,282

013 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov AcehPeralatan dan perlengkapan

yang mendukung pelayanan

Administrasi perkantoran1 Tahun 839,915,150 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov Aceh

Peralatan dan perlengkapan yang

mendukung pelayanan Administrasi

perkantoran

1 Tahun 839,915,150

015 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganProv Aceh

Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan bagi Aparatur

Pemerintahan

1 Tahun 22,944,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganProv Aceh

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan bagi Aparatur

Pemerintahan

1 Tahun 22,944,000

017 - Penyediaan Makanan dan Minuman Prov Aceh

Kelancaran Terhadap

Pelaksanaan Kegiatan Aparatur

Dalam Peningkatan Pelayanan

Publik

1 Tahun 324,675,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Prov AcehKelancaran Terhadap Pelaksanaan

Kegiatan Aparatur Dalam Peningkatan

Pelayanan Publik

1 Tahun 324,675,000

018 - Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

DaerahProv Aceh

Biaya Perjalanan Dinas Untuk

Koordinasi dan Konsultasi1 Tahun 619,800,000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

DaerahProv Aceh

Biaya Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi

dan Konsultasi1 Tahun 619,800,000

022 - Peningkatan Pelayanan Administrasi

PerkantoranProv Aceh

Terlaksananya Pembayaran

Honorarium Pelaksana

Kegiatan dan Tenaga Teknis1 Tahun 3,333,592,000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh

Terlaksananya Pembayaran Honorarium

Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Teknis1 Tahun 3,333,592,000

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

AparaturProv Aceh

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

AparaturProv Aceh

009 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov AcehPeralatan dan perlengkapan

yang mendukung pelayanan

Administrasi perkantoran1 Tahun 459,380,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov Aceh

Peralatan dan perlengkapan yang

mendukung pelayanan Administrasi

perkantoran

1 Tahun 459,380,000

022 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prov AcehGedung Kantor Yang

Terpelihara dan Menunjag

Pelayanan Publik

1 Tahun 495,799,318 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prov AcehGedung Kantor Yang Terpelihara dan

Menunjag Pelayanan Publik1 Tahun 495,799,318

024 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalProv Aceh

Kendaraan Dinas/Operasional

Yang Siap Mendukung Kegiatan

Pelayanan Publik1 Tahun 639,440,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalProv Aceh

Kendaraan Dinas/Operasional Yang Siap

Mendukung Kegiatan Pelayanan Publik1 Tahun 639,440,000

028 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorProv Aceh

Peralatan Gedung Kantor Yang

Prima 1 Tahun 236,012,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorProv Aceh Peralatan Gedung Kantor Yang Prima 1 Tahun 236,012,000

029 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prov AcehPerbaikan mebeleur kantor

agar dapat dipergunakan

kembali

1 Tahun 25,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prov AcehPerbaikan mebeleur kantor agar dapat

dipergunakan kembali1 Tahun 25,000,000

036 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Prov AcehPeralatan Sound System sesuai

fungsi1 Tahun 30,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Prov Aceh Peralatan Sound System sesuai fungsi 1 Tahun 30,000,000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prov Aceh Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prov Aceh

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2017

PROVINSI ACEH

No

Rancangan awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


Catatan

Penting

002 - Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaProv Aceh

Pakaian Dinas Aparatur

Sebagai Identitas Dalam

Pelayanan Publik

432 stel dan 70 pasang 226,570,000 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaProv Aceh

Pakaian Dinas Aparatur Sebagai Identitas

Dalam Pelayanan Publik432 stel dan 70 pasang 226,570,000

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturProv Aceh

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturProv Aceh

001 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov AcehAparatur yang semakin cakap,

terampil dan profesional

dalam malaksanakan tugas1 Tahun 258,350,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov Aceh

Aparatur yang semakin cakap, terampil

dan profesional dalam malaksanakan

tugas

1 Tahun 258,350,000

15Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media MassaProv Aceh

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media MassaProv Aceh

002-Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan InformasiProv Aceh

Tersedianya jaringan

komunikasi dan informasi1 Tahun 294,033,500

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan


Tersedianya jaringan komunikasi dan

informasi1 Tahun 294,033,500

003-Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya


Penyelenggaraan persandian

di Pemerintah Aceh 1 Tahun 446,600,000 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya


Penyelenggaraan persandian di

Pemerintah Aceh1 Tahun 446,600,000

004-Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan TeknologiProv Aceh

Penelitian dan Pengembangan

Teknologi, Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Aceh1 Tahun 375,600,000

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

dan TeknologiProv Aceh

Penelitian dan Pengembangan Teknologi,

Informasi dan Komunikasi Pemerintah

Aceh

1 Tahun 375,600,000

008-Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi

dan InformasiProv Aceh

Tersedianya Peraturan

Gubernur Pengelolaan TIK1 Tahun 465,100,000

Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan

InformasiProv Aceh

Tersedianya Peraturan Gubernur

Pengelolaan TIK1 Tahun 465,100,000

009- Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Prov Aceh

Komunikasi dan Informasi Data

Yang Terhubung di Lingkungan

Pemerintah Aceh pada

Pemerintah Kabupaten/Kota

dan Provinsi Lain

1 Tahun 6,222,766,000 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Prov Aceh

Komunikasi dan Informasi Data Yang

Terhubung di Lingkungan Pemerintah

Aceh pada Pemerintah Kabupaten/Kota

dan Provinsi Lain

1 Tahun 6,222,766,000

011- Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Prov AcehAplikasi Yang Dibutuhkan

Untuk Pengembangan E-

Government

6 Aplikasi 1,131,000,000 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Prov AcehAplikasi Yang Dibutuhkan Untuk

Pengembangan E-Government6 Aplikasi 1,131,000,000

012-Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi

Gampong (KIG)Prov Aceh

Terbentuknya Kelompok

informasi Gampong yang

dapat memberikan informasi 1 Tahun 509,700,000

Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi

Gampong (KIG)Prov Aceh

Terbentuknya Kelompok informasi

Gampong yang dapat memberikan

informasi

1 Tahun 509,700,000

014- Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah Prov AcehTersedianya Informasi

Mengenai Perkembangan

Daerah

1 Tahun 2,788,305,000 Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah Prov AcehTersedianya Informasi Mengenai

Perkembangan Daerah1 Tahun 2,788,305,000

17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang


Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang


002 - Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi

Informasi di Lingkungan PemdaProv Aceh

Pelaksanaan Sistem dan

Teknologi Informasi pada

Kabupaten/Kota dan Provinsi

23 Kabupaten/Kota 16,820,000 Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi

Informasi di Lingkungan PemdaProv Aceh

Pelaksanaan Sistem dan Teknologi

Informasi pada Kabupaten/Kota dan

Provinsi

23 Kabupaten/Kota 16,820,000

003 - Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi

dan SDM di Lingkungan Pemda Prov Aceh

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Sistem dan Teknologi Informasi1 Tahun 158,845,000

Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi

dan SDM di Lingkungan Pemda Prov Aceh Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sistem dan

Teknologi Informasi

1 Tahun 158,845,000

004 - Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi

Sistem Informasi dan Teknologi InformasiProv Aceh

SDM Yang Memahami Sistem

Informasi dan Teknologi

Informasi1 Tahun 238,890,000

Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi

Sistem Informasi dan Teknologi InformasiProv Aceh SDM Yang Memahami Sistem Informasi

dan Teknologi Informasi

1 Tahun 238,890,000

005 - Workshop Sistem Informasi dan Teknologi

InformasiProv Aceh

Peningkatan sumber daya di

bidang penguasaan teknologi1 Tahun 136,060,000

Workshop Sistem Informasi dan Teknologi

InformasiProv Aceh

Peningkatan sumber daya di bidang

penguasaan teknologi1 Tahun 136,060,000

006 -Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi

InformasiProv Aceh Penerapan Software Legal 1 Tahun 216,650,000

Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi

InformasiProv Aceh Penerapan Software Legal 1 Tahun 216,650,000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


Catatan

Penting

007 -Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga

Produksi serta Peredaran Film dan Rekaman

Audio Visual

Prov Aceh

Terlaksananya Pengawasan

terhadap Lembaga Produksi,

Peredaran Film dan Rekaman

Audio Visual

1 Tahun 1,169,484,500 Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga

Produksi serta Peredaran Film dan Rekaman

Audio Visual

Prov AcehTerlaksananya Pengawasan terhadap

Lembaga Produksi, Peredaran Film dan

Rekaman Audio Visual

1 Tahun 1,169,484,500

008 -Penyebarluasan Informasi Melalui Media

PenyiaranProv Aceh

Terlaksananya Kegiatan

Penyiaran Melalui Media

Elektronik

1 Tahun 802,500,000 Penyebarluasan Informasi Melalui Media

PenyiaranProv Aceh

Terlaksananya Kegiatan Penyiaran Melalui

Media Elektronik1 Tahun 802,500,000

18Program Kerjasama Informasi dengan Mass

MediaProv Aceh

Program Kerjasama Informasi dengan Mass

MediaProv Aceh

002 -Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan DaerahProv Aceh

Terlaksananya Kegiatan

Penyiaran Melalui Media

Elektronik

1 Tahun 1,267,140,000 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan DaerahProv Aceh

Terlaksananya Kegiatan Penyiaran Melalui

Media Elektronik1 Tahun 1,267,140,000

005 - Konsultasi Komunitas Infokom Prov AcehHubungan Mutualisme Antar

Komunitas Informasi dan

Komunikasi

23 Kabupaten/Kota 248,600,000 Konsultasi Komunitas Infokom Prov AcehHubungan Mutualisme Antar Komunitas

Informasi dan Komunikasi23 Kabupaten/Kota 248,600,000

006 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah Melalui Media Tradisional, Luar Ruang,

dan Penerbitan

Prov AcehMemudahkan Penyampaian

Informasi Kepada Masyarakat1 Tahun 1,812,590,000

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Melalui Media Tradisional, Luar Ruang, dan

Penerbitan

Prov AcehMemudahkan Penyampaian Informasi

Kepada Masyarakat1 Tahun 1,812,590,000

26 Program Pengembangan Data dan Statistik Prov Aceh Program Pengembangan Data dan Statistik Prov Aceh

003 -Verifikasi, Perekaman, Backup Data E-

Government dan Penyajian Informasi E-

Government

Prov Aceh

Tersedianya Data E-

Government dan Penyajian

Informasi E-Government

1 Tahun 102,960,000 Verifikasi, Perekaman, Backup Data E-

Government dan Penyajian Informasi E-

Government

Prov AcehTersedianya Data E-Government dan

Penyajian Informasi E-Government1 Tahun 102,960,000

004 - Pengelolaan website Prov AcehInformasi E-Government Yang

Mudah Diakses1 Tahun 98,000,000 Pengelolaan website Prov Aceh

Informasi E-Government Yang Mudah

Diakses1 Tahun 98,000,000

005 - Pengelolaan sms centre gubernur Prov Aceh

Pengolahan Data SMS

Masyarakat pada Database

SMS Center Gubernur Aceh

(08126992612)

1 Tahun 65,630,000 Pengelolaan sms centre gubernur Prov AcehPengolahan Data SMS Masyarakat pada

Database SMS Center Gubernur Aceh

(08126992612)

1 Tahun 65,630,000

No Progam / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A

1 Pengembangan aplikasi E-Government PemdaKabupaten Aceh

Jaya- 500,000,000

B DINAS KOMINFO KABUPATEN ACEH BARAT

2 Pembangunan Taman Digital (Hotspot)Kabupaten Aceh

Barat- 494,901,860

C

3 Pengadaan Alat Studio dan KomunikasiKabupaten Aceh

Tenggara- 675,082,971

KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS KOMINFO KABUPATEN ACEH JAYA

Nama SKPA : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2018

PROVINSI ACEH

Lokasi Target Capaian Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A.

5 1 1 Belanja Pegawai Prov Aceh 16,297,586,378 APBA Prioritas 17,297,586,378

B.

1

01 001Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terlaksananya

Pengiriman Surat

Dinas dan Pengadaan

Materai

Prov Aceh2000 materai dan 12

bulan17,250,000 APBA Prioritas

2000 materai dan

12 bulan 18,112,500

01 002

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terlaksananya

Penyediaan jasa

Komunikasi, sumber

daya air

dan Listrik

Prov Aceh 12 bulan 1,202,440,000 APBA Prioritas 12 bulan 1,262,562,000

01 008Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Terwujud nya

lingkungan

perkantoran yang

bersih dan nyaman

Prov Aceh8 bidang

(3 Gedung)47,905,550 APBA Prioritas

8 bidang

(3 Gedung) 50,300,828

01 010Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor untuk

mendukung kinerja

aparatur

dalam pelayanan

publik

Prov Aceh 100% 401,520,660 APBA Prioritas 100% 421,596,693

01 011

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Kelancaran pelayanan

administrasi

perkantoran

Prov Aceh 164.471 bh 773,156,500 APBA Prioritas 164.471 bh 811,814,325

Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PROVINSI ACEH

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

Nama SKPA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

(1)

Sekretariat

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting


(1)

01 012

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya peralatan

kelistrikan perkantoranProv Aceh 560 bh 37,459,274 APBA Prioritas 560 bh 39,332,238

01 013

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Peralatan dan

perlengkapan yang

mendukung pelayanan

Administrasi

perkantoran

Prov Aceh 445 unit 965,902,423 APBA Prioritas 445 unit 1,014,197,544

01 015

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedia bahan bacaan

bagi peningkatan

informasi dan

wawasan aparatur

Pemerintah

Prov Aceh 10.240 eks 26,385,600 APBA Prioritas 10.240 eks 27,704,880

01 017Penyediaan makanan

dan minuman

Kelancaran terhadap

pelaksanaan kegiatan

aparatur dalam

peningkatan

pelayanan publik

Prov Aceh 16.634 kotak 373,376,250 APBA Prioritas 16.634 kotak 392,045,063

01 018

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Biaya perjalanan dinas Prov Aceh 1.212 kali 712,770,000 APBA Prioritas 1.212 kali 748,408,500

01 022

Peningkatan pelayanan

administrasi

perkantoran

Terlaksananya

Pembayaran

Honorarium Pelaksana

Kegiatan dan

Tenaga Teknis

Prov Aceh

1.469 org (honor dan

insentif), 16.080 jam

lembur, 140 bh

pengadaan dan 4

orang (asuransi)

3,833,630,800 APBA Prioritas

1.469 org (honor

dan insentif),

16.080 jam

lembur, 140 bh

pengadaan dan 4

orang (asuransi)

4,025,312,340


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting


(1)

02 009Pengadaan peralatan

gedung kantor

Peralatan dan

perlengkapan yang

mendukung pelayanan

Administrasi

perkantoran

Prov Aceh 249 unit 528,287,000 APBA Prioritas 249 unit 554,701,350

02 022

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terbangunnya fasilitas

kantorProv Aceh 5 keg 570,169,216 APBA Prioritas 5 keg 598,677,677

02 024

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan

Dinas/Operasional

yang siap mendukung

kegiatan

pelayanan Publik

Prov Aceh

49.140 liter, 29 kali

servis dan

perpanjangan stnk

735,356,000 APBA Prioritas

49.140 liter, 29

kali servis dan

perpanjangan

stnk

772,123,800

02 026

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Terbangunnya fasilitas

kantorProv Aceh

9.900 liter dan 288

kali pemeliharaan

barang/jasa


9.900 liter dan

288 kali

pemeliharaan

barang/jasa

284,984,490

02 029Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

Perbaikan mebeleur

kantor agar dapat

dipergunakan kembali

Prov Aceh 1 keg 28,750,000 APBA Prioritas 1 keg 30,187,500

02 036

Pemeliharaan

rutin/berkala sound

system

Peralatan Sound

System sesuai FungsiProv Aceh 2 keg 34,500,000 APBA Prioritas 2 keg 36,225,000

05 001Pendidikan dan

Pelatihan formal

Aparatur yang semakin

cakap, terampil dan

Profesional dalam

melaksanakan tugas

Prov Aceh 24 Diklat 756,102,000 APBA Prioritas 24 Diklat 793,907,100


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting


(1)

2

15 003

Pembinaan dan

Pengembangan Sumber

Komunikasi dan

Informasi

Terlaksananya

Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan

Persandian di

Lingkungan

Pemerintah Aceh dan

Kabupaten/Kota

Prov Aceh 5 Kegiatan 650,302,000 APBA Prioritas 5 Kegiatan 682,817,100

3

15 002

Pembinaan dan

Pengembangan

jaringan komunikasi

dan informasi

Terlaksananya Jasa

Maintenance Shelter

BTS, Tower Client

SKPA

Provinsi Aceh 8 BTS 8 BTS

Terlaksananya Jasa

Maintenance Tower

Telekomunikasi

Kabupaten Kota

Provinsi Aceh5 Tower

Telekomunikasi

5 Tower

Telekomunikasi

Tersedianya Perangkat

Peralatan Jaringan

BTS/SKPA dan

Perangkat

Telekomunikasi

Pemerintah Aceh

Provinsi Aceh 46 set 46 set

Terselenggaranya

Bimbingan Teknis

Sertifikasi Teknis

Instalasi Fiber Optik

(TIFO) Teknisi Admin

SKPA

Provinsi Aceh 52 Orang 52 Orang


UPTD Telematika

Bid. Persandian

280,930,050


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting


(1)

15 008

Monitoring dan

evaluasi jaringan

komunikasi dan

informasi

Terlaksananya

Koordinasi, Evaluasi

dan Monitoring di

Kabupaten Kota sesuai

dengan Pergub No 29

Tahun 2017

Provinsi Aceh 12 Kabupaten/Kota 114,310,000 APBA Prioritas12

Kabupaten/Kota 120,025,500

15 017

Penyelenggaraan

kegiatan multimedia di

lingkungan pemerintah

aceh

Terlaksananya

Pembuatan Video

Pembelajaran

Interaktif

Provinsi Aceh 2 Keg 248,112,500 APBA Prioritas 2 Keg 260,518,125

Tersedianya PC

PelatihanProvinsi Aceh 9 Unit APBA Prioritas 9 Unit

Tersedianya dan

tertatanya Koneksi

Jaringan Perangkat

Data Pada Studio

Multimedia

Provinsi Aceh 1 Paket APBA Prioritas 1 Paket

15 018Peningkatan Pelayanan

UPTD Telematika

Terciptanya Pelayanan

UPTD Telematika Yang

Cepat, Lancar, Efektif

dan Efisien

Provinsi Aceh

15 izin ISR +

Perangkat, Jasa

Maintenance 8 BTS,

Sewa Kendaraan 80

Hr, Belanja Modal 7

Set dan 1 Paket


15 izin ISR +

Perangkat, Jasa

Maintenance 8

BTS, Sewa

Kendaraan 80 Hr,

Belanja Modal 7

Set dan 1 Paket

256,871,475


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting


(1)

4

15 14Pelayanan Media

Center Pemerintah

Daerah

1,435,660,000 APBA Prioritas 0 1,507,443,000

5

1

02 17

Program Fasilitas

Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan

Informasi1

02 17 05

Workshop Sistem

Informasi dan

Teknologi Informasi

Keterampilan dan

pemahaman dibidang

akses informasi dan

komunikasi

Banda Aceh 287,115,900 APBA Prioritas 0 301,471,695

17 08

Penyebarluasan

informasi melalui

Media Penyiaran

Terlaksananya

Kegiatan Penyiaran

melalui Media

Elektronik

Provinsi Aceh 928,303,000 APBA Prioritas 0 974,718,150

102 18

Program Kerjasama

Informasi dengan Mass

Media1

02 18 06

Penyebarluasan

informasi

pembangunan daerah

melalui media

tradisional, luar ruang

& penertiban

Memudahkan

penyampaian

informasi kepada

masyarakat

Provinsi Aceh 862,500,000 APBA Prioritas 0 905,625,000

102 19

Program

Pengembangan Data

dan Statistik

Bid. Pengelolaan Komunikasi Publik

UPTD Seuramoe


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting


(1)

19 04 Pengelolaan Website

Tersedianya dana

untuk kegiatan

pengelolaan website

Provinsi Aceh


6

15 004

Penelitian dan

Pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan

Teknologi

Tersedianya Kajian,

Analisan dan Inovasi di

Bidang TIK Pemerintah

Aceh


15 009Pengadaan Alat

Jaringan Komunikasi

Terhubungnya jaringan

Komunikasi Untuk

Dinas / Badan /

Lembaga daerah

Banda Aceh 30,262,433,448 APBA Prioritas 0 31,775,555,120

17 03

Evaluasi Sistem

Informasi, teknologi

Informasi dan SDM di

Lingkugan Pemda

Terlaksananya Sistem

Informasi, Teknologi

Informasai dan SDM di

Lingkungan Pemda

Banda Aceh 416,432,250 APBA Prioritas 437,253,863

7

17 004

Bimbingan teknis,

workshop dan

sosialisasi sistem

informasi dan teknologi

informasi

Sumber Daya Manusia

yang memahami

sistem informasi dan

teknologi informasi

Prov Aceh 187,195,850 APBA Prioritas 0 196,555,643

15 011Pengembangan Aplikasi

E-Government Pemda

Terlaksananya

Pengembangan

Aplikasi E-Government

yang memiliki manfaat

bagi Pemerintah Aceh,

Kabupaten/Kota serta

Masyarakat

Prov Aceh 2,081,431,000 APBA Prioritas 0 2,185,502,550

Bid. Layanan E- Goverment

Bid. Teknologi, Informasi dan Komunikasi


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

DanaTarget Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Progam/Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan

Penting


(1)

8

18 003

Penyebarluasan

Informasi Yang Bersifat

Penyuluhan Bagi

Masyarakat

Terbangunnya

Informasi Antar

Kelompok Informasi

Masyarakat


19 005Pengelolaan SMS

Center Gubernur

Tersedianya Data

Pengaduan

Masyarakat Kepada

Pemerintah Aceh


15 012

Pertemuan pembinaan

Kelompok Informasi

gampong (KIG)

Tersebarnya Informasi

Kepada Masyarakat

Melalui Kelompok

Informasi Masyarakat

(KIM)


18 002

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Terlaksananya Proses

Penyelesaian Sengketa

Informasi yang

disampaikan ke Komisi

Informasi Aceh


Bid. Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik