Click here to load reader

RENCANA KERJA 2019.pdf · Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari rencana kerja ini adalah

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RENCANA KERJA 2019.pdf · Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,...

  • RENCANA KERJA

    TAHUN 2019

    DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

    JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 14 BANDA ACEH – 23242 TELP. (0651) 22146, FAX (0651) 33615

  • KATA PENGANTAR

    Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya,

    penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun

    2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan

    Persandian Aceh Tahun 2019 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan

    Seksi serta Usulan dari berbagai pihak.

    Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang

    memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan

    penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

    Aceh Tahun 2018 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

    sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan

    Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi

    institusi baik pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya

    Rencana Kerja Tahun 2019, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat

    terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, serta sebagai acuan untuk

    tahap pembangunan tahun selanjutnya. Terima kasih

    Banda Aceh, 15 Februari 2018

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

    Dan Persandian Aceh

    Marwan Nusuf, B.Hsc, MA

    NIP. 19710521 200212 1 003

  • DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

    BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

    1.2 Landasan Hukum ................................................................................................. 3

    1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 5

    1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................... 5

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2019 dan Capaian

    Renstra SKPA (Tabel Terlampir) ......................................................................... 7

    2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir) ............................................. 8

    2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA ................................ 10

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir).............................. 12

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir) ..... 13

    BAB III TUJUAN, DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................ 14

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ...................................................................... 17

    3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir) .......................................................... 19

    3.4 Program dan Kegiatan ...................................................................................... 20

    BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah

    mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa

    batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja,

    tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan

    dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi

    adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh

    beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; Keberagaman

    tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan

    infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah

    untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga

    masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur,

    pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

    Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai Satuan Kerja

    Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu

    diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan

    bidang komunikasi, informatika dan persandian kepada masyarakat sehingga

    penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era

    keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak

    publik di bidang Kominfo dan Sandi yang dilaksanakan Dinas Kominfo dan Sandi maka

    diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi, informatika

    dan persandian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

    serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di

    Aceh.

    E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis

    elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien,

    efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan

    pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur

    dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam

    menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan

    memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat.

    Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen

    pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi

    dan komunikasi yang mencakup semua SKPD. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

    fungsi sebagai SKPD yang membidangi Kominfo dan Sandi, maka disusunlah Rancangan

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-2

    Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk

    kurun waktu lima (5) tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun

    2017 s/d 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) Aceh Tahun 2017-2022.

    Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian yang merupakan salah satu

    Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Komunikasi,

    Informasi dan Persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui

    Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum

    pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian,

    yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

    a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi dan

    Persandian; d. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota

    di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian; e. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas

    Kabupaten/Kota; f. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian; g. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan

    Persandian; h. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika

    dan Persandian mencakup wilayah Provinsi; i. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian; j. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan

    Komunikasi; k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; l. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

    Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

    disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan

    permasalahan komunikasi, informatika dan persandian di Provinsi Aceh, dimana Renja

    tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

    Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

    Pembangunan Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah

    direncanakan di dalam dokumen rencana strategis Pemerintah Aceh, sehingga

    penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

    Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang

    Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah. Dalam ketentuan umum menyebutkan Rencana Kerja dan

    Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-3

    dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan

    kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana

    kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

    untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

    anggaran.

    Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan

    Persandian Aceh Tahun 2019 memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun berjalan

    serta memuat program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap

    berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan

    Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan

    pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat

    diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan

    Persandian Aceh. Penyusunannya dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2017- 2022

    meliputi target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, rancangan

    rencana kerja awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telaah usulan program dan

    Kegiatan Masyarakat, dan telaah kebijakan Nasional bidang Komunikasi, Informasi dan

    Persandian.

    Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan daerah harus

    dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

    pengawasan dan pemeliharaan hasil hasilnya. Perencanaan pembangunan baik dilihat

    dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan instrument

    pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi,

    tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kerana perencanaan yang baik dapat

    memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar, disamping peranan

    tersebut, bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian bagi suatu daerah memiliki

    peranan lainnya, yaitu sebagai “Promoting Sector” artinya Kominfo dan Sandi memiliki

    peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada

    lebih produktif untuk dapat tumbuh dan berkembang, Kominfo dan Sandi berperan

    dalam menunjang distribusi informasi dalam meningkatkan aktifitas sosioekonomi

    masyarakat. Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki fungsi sebagai

    “mediator” penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik

    berbasis web. Dengan rencana kerja (renja) tersebut dapat dijadikan acuan pada Dinas

    Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dapat bekerja berdasarkan target Renstra

    yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

    1.2 Landasan Hukum

    Dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Tahun 2019 ini ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari Rencana Kerja DisKominfo dan Sandi Aceh Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-4

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2053 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

    5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

    11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah.

    13. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. 14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian

    Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

    15. Qanun No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-5

    16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Aceh (RPJMA) 2012 – 2017;

    17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Maksud dari rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam melakukan penyusunan program/kegiatan Renja Tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2019.

    Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 ini adalah sebagai salah

    satu dasar untuk penyusunan renja selanjutnya di tahun 2020. Penyusunan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) yang nantinya di tuang ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2019.

    1.4 Sistematika Penulisan

    Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Pemerintah Aceh terdiri dari :

    KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    1.2 Landasan Hukum

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.4 Sistematika Penulisan

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian

    Renstra SKPA (Tabel Terlampir)

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir)

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir)

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel

    Terlampir)

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-6

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

    3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

    BAB IV PENUTUP

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-7

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPA

    Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai berikut : sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menetukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

    Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 berjumlah Rp. 60.377.572.345,- dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum, PAA, Dana Alokasi Khusus, Otsus dan Migas, dengan rincian masing-masing alokasi anggaran sebagai berikut adalah :

    NO URAIAN JUMLAH (Rp.) % (1) (2) (3) (4)

    1 ACEH 58,707,587,514 97.23

    GAJI/TUNJANGAN 7,076,405,564 11.72

    RUTIN

    OPERASIONAL/PEMBANGUNAN 22,438,446,318 37.16

    - DAK

    - DAU / REGULER 7,578,185,328 12.55

    - PAA 244,550,304 0.41

    - OTSUS ACEH 15,290,000,000 25.32

    - MIGAS ACEH 6,080,000,000 10.07

    2 KAB/KOTA 1,669,984,831 2.77

    - OTSUS

    - MIGAS 1,669,984,831 2.77

    TOTAL 60,377,572,345 100

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-8

    2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA

    Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang mengarahkan kepada

    kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Aceh, maka

    Diskominsa dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang

    dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

    Diskominsa memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu :

    1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi

    dan Persandian; 4. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas

    Kabupaten/Kota di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian; 5. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas

    Kabupaten/Kota; 6. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan

    Persandian; 7. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan

    Persandian; 8. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi,

    Informatika dan Persandian mencakup wilayah Provinsi; 9. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian; 10. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan

    Komunikasi; 11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; 12. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

    Kewenangan Diskominsa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

    di atas adalah :

    1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-9

    Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

    2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

    3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

    4. Pelaksanaan Administrasi Dinas 5. Pembinaan UPTD

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-10

    2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominsa Aceh

    Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata

    Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe

    Aceh Darussalam dalam rangka mencapai visi dan misi serta permasalahan yang

    dihadapi Dishubkomintel Aceh (Diskominsa), maka dirumuskan permasalahan

    visi dan misi serta permasalahan tersebut ke dalam bentuk yang terarah dan

    operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran dinas.

    Adapun tujuan Diskominsa mengacu pada Qanun Nomor 5 Tahun 2007 adalah

    sebagai berikut :

    1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber data

    aparatur bidang komunikasi, informatika dan persandian;

    2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi, informasi dan persandian

    pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;

    3. Meningkatnya pengelolaan data secara elektronik dan sistematis melalui

    sinergitas antar pengelola dan sumber data.

    Berbagai kondisi di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu

    mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut dapat diuraikan

    berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

    A. Bidang Teknologi Komunikasi & Informatika dan Informasi Publik

    Tingkat peradaban manusia yang lebih baik merupakan salah satu factor

    utama dalam hal berkembangnya tingkat kebutuhan yang tinggi di sector

    komunikasi, informatika dan persandian. Kebutuhan berkomunikasi dengan

    baik dan memperoleh informasi yang akurat dan terkini merupakan

    kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami

    peningkatan dalam pemenuhannya. Beberapa permasalahan yang ditemui di

    sector ini antara lain :

    1. Sebagai payung hukum dalam sector komunikasi dan informatika,

    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

    Publik belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat, masyarakat belum

    sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam hal berkomunikasi

    dan memperoleh informasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Dibutuhkan peran aktif Pemerintah untuk mensosialisasikan dan

    menerapkannya secara aktif.

    2. Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah

    system komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan). Agar

    komunikasi dan informasi yang berkembang dan diterima dapat

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-11

    diarahkan secara tepat dan terarah, dibutuhkan forum dan wadah yang

    mendukung berlangsungnya system komunikasi jaringan yang tepat.

    Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat akan kegiatan pemerintahan

    dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum

    dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik

    dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung

    pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir

    kebutuhan masyarakat seutuhnya.

    A. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

    1. Dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya sistem

    komunikasi dari satu arah menuju ke berbagai arah (jaringan);

    2. Masih terbatasnya penerapan teknologi komunikasi dan informasi, dalam

    mendukung operasional di sektor komunikasi, informatika dan

    persandian;

    3. Perkembangan masyarakat yang kritis menuntut tersedianya media dan

    fasilitas sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan

    kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan dapat mendukung

    pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir

    kebutuhan masyarakat seutuhnya .

    4. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan

    teknologi informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau

    tidak memiliki akses sama sekali akibat disparitas ketersediaan

    infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan.

    5. Pelayanan bidang komunikasi, informatika dan persandian terhadap

    kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang cacat, gender dan

    anak-anak serta lanjut usia belum mendapatkan perhatian yang

    memadai.

    6. Pengembangan manajemen informasi yang berbasis open data di

    lingkungan Pemerintah Aceh.

    7. Sosialisasi manajemen informasi yang berbasis open data di lingkungan

    Pemerintah Kabupaten/Kota.

    8. Kegiatan Produksi Konten Digital Pemerintah Aceh seperti iklan layanan

    digital, produksi film dan video digital, perpustakaan digital, serta

    pelayanan pelayanan digital lainnya yang dipandang menyangkut

    kegiatan pemerintahan.

    9. Peningkatan SDM terkait pengelolaan data dan integrase aplikasi, serta

    peningkatan SDM di bidang keamanan informasi E-Government.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-12

    10. Pelaksanaan FGD terkait mapping aplikasi dan pembentukan

    kesepahaman kelola data terintegrasi antar Dinas/Badan/Lembaga

    11. Integrasi Kelompok Aplikasi Dasar dan Layanan

    12. Pembuatan Aplikasi Tatap Muka Data yang Terintegrasi

    13. Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi E-Government

    14. Pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi

    15. Kesadaran Keamanan Informasi dan Internet Sehat di lingkungan

    Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota

    B. Bidang Persandian

    Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

    perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu

    pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak

    perubahan. Sector persandian pada dinas komunikasi, informatika dan

    persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait

    pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek

    pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan

    organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan

    kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

    Beberapa isu permasalahan terkait persandian adalah :

    1. Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka

    keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi

    2. Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi

    sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan

    persandian. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan

    bagi SDM Aparatur di sektor persandian. Selanjutnya, perangkat

    persandian yang ada saat ini belum maksimal untuk mendukung

    pelaksanaan kegiatan Pemerintahan.

    2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

    Hasil review Rancangan Awal RKPA terdapat tantangan dan kemauan yang telah

    dicapai hingga tahun 2016. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang

    memberikan manaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan

    melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai

    dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program

    program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas

    terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-13

    Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) disusun berdasarkan

    perumusan strategi pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran

    umum dan kondisi daerah serta analisis ekonomi dan keuangan daerah.

    Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang

    dilanjutkan kepada proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi

    diperlukan mengingat factor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan

    pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.

    Strategi yang diterapkan dalam sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian

    Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah :

    1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;

    2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;

    3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;

    4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

    5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

    6. Pengembangan Aplikasi E-Government;

    7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;

    8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14

    Tahun 2009;

    9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian

    10. Manajemen Informasi yang berbasis open data

    11. Pengembang Konten Digital Pemerintah

    12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

    Selanjutnya berdasarkan strategi yang ditetapkan, Pemerintah Aceh melalui

    Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh akan menyusun program

    dan kegiatan yang secara bertahap dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran

    yang telah ditetapkan.

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    Prosedur dalam usulan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan

    menganalisa kebutuhan masyarakat baik yang secara langsung disampaikan oleh

    masyarakat melalui lembaga/organisasi maupun melalui SKPA. Dalam

    perencanaan pembangunan, segala aspek harus diperhatikan termasuk salah

    satunya adalah usulan dari lapisan masyarakat agar pembangunan diharapkan

    dapat berjalan sesuai sasaran dan tepat guna. Namun sampai tahun 2017, belum

    ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-14

    BAB III

    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

    Telaahan Kebijakan Nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan

    dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional. Arah

    kebijakan umum pembangunan Nasional 2015 – 2019 seperti tertuang dalam

    Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 adalah

    sebagai berikut :

    1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

    Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan

    landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai

    negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan

    ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi

    ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya

    industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan

    iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiscal,

    meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk

    manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan

    koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan

    kerja yang berkualitas.

    2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang

    Berkelanjutan.

    Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah

    dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas

    dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah

    komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan

    pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan

    produksi dan ragam bauran sumber daya energy, meningkatkan efisiensi dan

    pemerataan dalam pemanfaatan energy, mengembangkan ekonomi kelautan

    yang terintegrasi antar sector dan antar wilayah, dan meningkatnya

    efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang

    sangat kaya.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-15

    3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

    pemerataan

    Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas

    nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat

    penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik),

    menjamin ketahanan air, pangan dan energy untuk mendukung ketahanan

    nasional, dan mengembangkan system transportasi massal perkotaan, yang

    kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan

    peran kerjasama Pemerintah – Swasta.

    4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan

    perubahan iklim.

    Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan

    perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan

    dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; perkuatan kapasitas

    mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat

    rehabilitasi daerah yang terkena bencana, dan memperkuat kapasitas

    mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

    5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

    Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas

    pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan,

    efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas

    pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi

    demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan

    stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan

    kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

    6. Meningkat Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang

    Berkeadilan.

    Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses

    pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan

    memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T;

    meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains

    dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan,

    terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan

    gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan

    pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya

    jaminan kesehatan.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-16

    7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

    Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan

    wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja

    pusat-pousat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

    Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanann dasar di seluruh

    wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan

    daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan

    dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

    mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

    Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas menjadi pedoman

    Pemerintah Aceh dalam menyusun kebijakan daerah yang terurai dalam Bidang

    Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Mobilitas

    penduduk, Investasi, Bidang Infrastruktur, Bidang kesehatan, Bidang Agama,

    Sosial dan Budaya.

    Arah kebijakan nasional yang dikembangkan menjadi arah kebijakan Pemerintah

    Aceh, diimplementasikan secara teknis oleh masing-masing SKPA sesuai dengan

    Tupoksi masing-masing SKPA.

    Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informasi dan

    Persandian Aceh merumuskan suatu tujuan dalam Bidang Komunikasi, Informasi

    dan Persandian yaitu untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan

    persandian yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pilar-pilar utama pada

    sektor informasi, komunikasi dan persandian. Arah kebijakan dijalankan dengan

    menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern berbasis Informasi dan

    teknologi (IT) dengan sistem pengelolaan secara efektif, efesien dan berorientasi

    pada pelanggan. Peranan sumber daya sangat menentukan dalam keberhasilan

    penerapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian.

    Kebijakan di sektor Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diuraikan sebagai

    berikut :

    1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;

    2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;

    3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;

    4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

    5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

    6. Pengembangan Aplikasi E-Government;

    7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-17

    8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14

    Tahun 2009;

    9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur dan Peralatan Yang Mendukung di bidang

    Persandian

    10. Manajemen Informasi yang berbasis open data

    11. Pengembang Konten Digital Pemerintah

    12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

    3.2 Tujuan dan Sasaran

    Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun

    2019 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2017 – 2022. Adapun yang

    menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan

    perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah “Terwujudnya Aceh yang damai

    dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.

    Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut : 1. Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan

    budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat; 2. Menjaga integritas kebangsaan dan keberlanjutan perdamaian sebagai lanjut

    prinsip-prinsip MoU Helsinki; 3. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat

    nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan umum;

    4. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

    5. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

    6. Menyediakan sumber daya energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

    7. Membangun dan melindungi sentra produksi dan industry jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;

    8. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;

    9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-18

    MISI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

    Sektor Informasi Dan Komunikasi Publik

    Membangun jaringan informasi dan mengintegrasikan data kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

    Sektor Teknologi Informasi Komunikasi

    Membangun dan mengembangkan TIK Pemerintah Aceh dalam rangka

    meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang

    berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan

    informasi publik secara transparan dan akuntabel.

    Sektor Persandian

    Membangun dan mengembangkan SDM Aparatur Pemerintah khususnya di

    bidang Persandian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

    administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis tekhnologi informasi dan

    komunikasi guna memberikan layanan informasi publik yang sehat dan aman.

    Membangun fasilitas dan perangkat persandian untuk mendukung operasional

    pelaksanaan persandian di sector pemerintahan.

    Review Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam

    penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas

    Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan

    tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujud suatu system yang terpadu dan

    saling mendukung dengan sector lainnya.

    Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

    Aceh adalah :

    1. Komunikasi dan Informasi

    - Terbangunnya informasi pedesaan dan terbentuknya kelompok informasi

    dan komunikasi masyarakat.

    - Terwujudnya masyarakat yang sadar informasi untuk meningkatkan

    kualitas hidup.

    - Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang prima

    dan terpadu. Komunikasi yang efektif dan efesien terhadap

    penyelenggaraan transportasi.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-19

    2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

    - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan E-Government

    Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan

    administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan

    komunikasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.

    - Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan mengembangkan

    Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan

    informasi untuk akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun

    Global.

    - Tersedianya fasilitas penyediaan portal website, pengisian data ke dalam

    data base oleh setiap SKPA secara online dan terciptanya pelayanan

    terhadap para pengguna jasa telematika secara berkualitas, efektif dan

    efisien.

    3.3 Strategi dan Kebijakan

    1 Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;

    2 Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;

    3 Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;

    4 Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

    5 Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

    6 Pengembangan Aplikasi E-Government;

    7 Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;

    8 Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No.

    14 Tahun 2009;

    9 Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian

    10 Manajemen Informasi yang berbasis open data

    11 Pengembang Konten Digital Pemerintah

    12 Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-20

    3.4 Program dan Kegiatan

    A. Program

    Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi

    berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian,

    maka disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan

    Keuangan Daerah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

    6. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

    7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

    8. Program Pengembangan Data dan Statistik

    B. Kegiatan

    Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

    dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya

    yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

    kebiajkan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan

    beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.

    Untuk merealisasikan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan antara

    lain :

    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

    3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

    5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

    7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

    9. Penyediaan Makanan dan Minuman

    10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

    11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

    12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

    13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

  • RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-21

    14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

    15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

    16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

    17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System

    18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

    19. Pendidikan dan pelatihan formal

    20. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

    21. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

    22. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

    23. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi

    24. Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi

    25. Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda

    26. Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)

    27. Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh

    28. Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia di Lingkungan Pemerintah Aceh

    29. Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika

    30. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di Lingkungan

    Pemda

    31. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi dan

    Teknologi Informasi

    32. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

    33. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran

    34. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KIA)

    35. Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

    36. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan

    37. Pengelolaan Website

    38. Pengelolaan SMS Center Gubernur

  • RENCANA KERJA DISKOMINSA ACEH 2019 IV-22

    BAB IV

    PENUTUP

    Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

    merupakan tahap awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh

    Tahun 2017 - 2022, dimana tahun ini merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJM

    periode 2012-2017. Program dan kegiatan di tahun 2019 tetap mengacu kepada

    Kebijakan Nasional sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Aceh

    yaitu pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Upaya pembenahan implementasi

    perencanaan dimulai dengan konsistensi penanganan urusan yang menjadi wewenang

    Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh namun tetap berupaya

    menuntaskan kegiatan terbengkalai. Pengendalian kegiatan-kegiatan yang

    dilaksanakan dengan mekanisme penanganan pengawasan pembangunan secara

    berkala. Diharapkan dengan kegiataan ini akan tercapai peningkatan pelayanan dan

    peningkatan kinerja jaringan komunikasi, informatika dan persandian. Selanjutnya

    dalam bidang informasi dan komunikasi, pemerintah Aceh berupaya meningkatkan

    kinerja pelayanan sistem teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan

    pengaplikasian program dan kegiatan berbasis e-government, dan upaya

    meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi berbasis media cetak dan

    penyiaran.

    Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan

    pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk

    perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang

    dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2017

    - 2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang

    tertuang dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

    Tahun 2019 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan

    akuntabilitas.

    Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh

    diharapkan mampu mencapai tingkat capaian program dan kegiatan yang telah

    disusun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kinerja

    Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh di Tahun berjalan 2018 dan

    perencanaan strategi sesuai program dan kegiatan di tahun 2019 serta menetapkan

    berbagai kebijakan serta solusi dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang

    dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh saat ini.

  • RENCANA KERJA DISKOMINSA ACEH 2019 IV-23

    Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana

    pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

    Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya akan mewujudkan

    suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya. Berhasilnya

    pelaksanaan Renja Tahun 2018 ini secara konsekuen dan penuh tanggung jawab

    sangat tergantung kepada sumber daya manusia, partisipasi seluruh masyarakat dan

    berbagai sektor terkait lainnya, serta pada sikap mental dan semangat ketaatan dan

    disiplin bagi seluruh aparatur pemerintah baik di Pusat, Provinsi, maupun

    Kabupaten/Kota.

    Rencana Kerja Diskominsa Aceh ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh

    dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi posirif bagi

    upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang

    akuntabel, partisipasif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan.

    Proses penyusunan dokumen Renja ini telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan

    sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down,

    teknokratik dan politik. Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi

    antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah melalui penyelenggaraan

    Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan

    dan Kabupaten.

    Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahapan proses

    perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi

    hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi

    pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat,

    provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

    Dokumen ini merupakan referensi utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi,

    Informasi dan Persandian Aceh dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2018. Semoga hasil dari Rencana Kerja Tahun 2018 ini

    dapat menghasilkan suatu rumusan dan strategi dalam penyelenggaraan

    pembangunan yang lebih konkrit dan realitas.

  • Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

    Urusan/Bidang Urusan Indikator

    Target Kinerja Realisasi TargetPemerintahan Daerah dan Kinerja Program Capaian Progam

    2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    Urusan Komunikasi dan Informasi

    Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

    01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pengiriman surat dinas dan pengadaan materai 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 15,000,000 100%

    01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

    listrik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1,045,600,000 100%

    01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 41,657,000 100%

    01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terjadingan alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur

    dalam pelayanan publik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 349,148,400 100%

    01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 672,310,000 100%

    01 012 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

    kantor

    Tersedianya peralatan kelistrikan perkantoran 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 32,573,282 100%

    01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelayanan

    Administrasi perkantoran1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 839,915,150 100%

    01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

    undangan

    Tersedianya bahan bacaan bagi peningkatan informasi dan wawasan

    aparatur pemerintah100% 100% 100% 100% 100% 100% 22,944,000 100%

    01 017 Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran terhadap pelaksanaan kegiatan aparatur dalam

    peningkatan pelayanan publik100% 100% 100% 100% 100% 100% 324,675,000 100%

    01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 619,800,000 100%

    01 022 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pembayaran honorium pelaksana kegiatan dan tenaga

    teknis1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 3,333,592,000 100%

    02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelayanan

    Administrasi perkantoran- - - - - 459,380,000 100%

    02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terbangunnya Fasilitas Kantor 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 495,799,318 100%

    02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional yang siap mendukung kegiatan

    pelayanan Publik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 639,440,000 100%

    02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terbangunnya Fasilitas Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 236,012,000 100%

    02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur Perbaikan membeleur kantor agar dapat dipergunakan kembali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25,000,000 100%

    02 036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Peralatan Sound System sesuai fungsi 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 30,000,000 100%

    05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang semakin cakap, terampil dan profesional dalam

    malaksanakan tugas1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 657,480,000 100%

    15 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

    Massa15 002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

    Informasi

    Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi- - - - - 1 Tahun 244,287,000 100%

    15 003 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

    dan Informasi

    Penyelenggaraan persandian di Pemerintah Aceh- - - - - 100% 565,480,000 100%

    1

    Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra SKPD)

    Tahun 2018

    Target Renja

    SKPD Tahun

    2017

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    Tingkat

    Realisasi

    (%)

    Tabel 2.1

    REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA TAHUN 2018

    PROVINSI ACEH

    Kode

    Target dan Realisasi Kinerja Progam

    dan Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan

    Kegiatan

    (Renja SKPD

    Tahun 2018)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target

    Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran

    Kegiatan s/d

    Tahun 2017

    Realisasi

    Capaian Progam

    dan Kegiatan s/d

    Bulan Juli Tahun

    2018

    Realisasi

    Renja SKPD

    Tahun 2017

  • Urusan/Bidang Urusan Indikator

    Target Kinerja Realisasi TargetPemerintahan Daerah dan Kinerja Program Capaian Progam

    2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

    Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra SKPD)

    Tahun 2018

    Target Renja

    SKPD Tahun

    2017

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    Tingkat

    Realisasi

    (%)

    Kode

    Target dan Realisasi Kinerja Progam

    dan Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan

    Kegiatan

    (Renja SKPD

    Tahun 2018)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target

    Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran

    Kegiatan s/d

    Tahun 2017

    Realisasi

    Capaian Progam

    dan Kegiatan s/d

    Bulan Juli Tahun

    2018

    Realisasi

    Renja SKPD

    Tahun 2017

    15 004 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

    Teknologi

    Tersedianya kajian dan Analisis TIK Pemerintah Aceh100% - 100% - - 100% 113,940,000 100%

    15 005 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (Migas Aceh

    Tenggara)

    Tersedianya Alat Studi dan Komunikasi1 Tahun - 100% - - 100% 675,082,971 100%

    15 008 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya Dana Pengolahan TIK1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 99,400,000 100%

    15 009 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Tersedianya Bandwidth serta Peralatan Jaringan Komunikasi untuk

    Dinas/ Badan/ Lembaga Daerah1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 26,315,159,520 100%

    15 011 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Tersedianya Dana Untuk pembangunan aplikasi e-Government

    Pemerintah Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1,809,940,000 100%

    15 012 Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) Terbentuknya Kelompok informasi Gampong yang dapat memberikan

    informasi 100% - 100% - - 100% 68,550,000 100%

    15 014 Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh Terpublikasinya kegiatan Pemerintah Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1,248,400,000 100%

    15 017 Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia di Lingkungan

    Pemerintah Aceh

    Terlaksananya Pembuatan Video Pembelajaran Interaktif dan

    Tersedianya PC Pelatihan Serta Tersedianya, Tertatanya Koneksi

    Jaringan Perangkat Data Pada Studio Multimedia

    2 Keg, 9 Unit & 1

    Paket-

    2 Keg, 9 Unit &

    1 Paket- -

    2 Keg, 9 Unit & 1

    Paket2,157,500,000 100%

    15 018 Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika Terlaksananya Pembangunan Aplikasi Aset Telekomunikasi dan

    Informatika Pemerintah Aceh1 keg - 1 keg - - 1 keg 212,730,000 100%

    17 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

    Informasi17 003 Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di

    Lingkungan Pemda

    Tersedianya Laporan hasil evaluasi sistem informasi dan TI SDM Di

    Lingkungan Pemda1 Laporan - 1 Laporan - - 1 Laporan 362,115,000 100%

    17 004 Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi

    dan Teknologi Informasi

    Sumber Daya Manusia yang memahami sistem informasi dan

    teknologi informasi1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 162,779,000 100%

    17 005 Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Peningkatan sumber daya di bidang penguasaan teknologi - - - - - 1 Tahun 249,666,000 100%

    17 008 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran Terlaksananya Kegiatan penyiaran melalui media elektronik 1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 807,220,000 100%

    18 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media18 002 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

    Daerah

    Terlaksananya kegiatan penyiaran melalui media elektronik1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1,633,610,000 100%

    18 003 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi

    Masyarakat

    Terselenggaranya Pertemuan Komunitas Informasi Antar Lembaga

    Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota5 Kabupaten/Kota -

    5 Kabupaten/

    Kota- -

    5 Kabupaten/

    Kota2,302,270,000 100%

    18 006 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui

    media tradisional, luar ruang dan penerbitan

    Memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 750,000,000 100%

    19 19 Program Pengembangan data dan statistik

    19 004 Pengolahan Website Informasi e-Government yang mudah di akses 1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 99,000,000 100%

    19 005 Pengolahan SMS Center Gubernur Pengolahan data SMS masyarakat pada database SMS center

    Gubernur Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 173,960,000 100%

    BANDA ACEH, 15 Februari 2018

    KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

    DAN PERSANDIAN ACEH

    MARWAN NUSUF

    NIP. 19710521 200212 1 003

  • No Indikator

    Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.)Tahun 2018

    (Rp.)Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

    01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,000,000 15,000,000 17,250,000 19,837,500 6,708,400 17,250,000 19,837,500

    2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 926,479,583 1,045,600,000 1,202,440,000 1,382,806,000 793,165,301 1,202,440,000 1,382,806,000

    3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 396,359,000 41,657,000 47,905,550 55,091,383 396,313,600 47,905,550 55,091,383 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 194,413,780 349,148,400 401,520,660 461,748,759 194,210,780 401,520,660 461,748,759 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 118,502,100 672,310,000 773,156,500 889,129,975 108,439,150 773,156,500 889,129,975

    6Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

    bangunan kantor28,754,300 32,573,282 37,459,274 43,078,165 28,740,300 37,459,274 43,078,165

    7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 904,800,000 839,915,150 965,902,423 1,110,787,786 876,040,000 965,902,423 1,110,787,786

    8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

    undangan28,500,000 22,944,000 26,385,600 30,343,440 20,810,000 26,385,600 30,343,440

    9 Penyediaan makanan dan minuman 299,687,000 324,675,000 373,376,250 429,382,688 204,884,500 373,376,250 429,382,688 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 549,750,000 619,800,000 712,770,000 819,685,500 533,099,171 712,770,000 819,685,500 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,981,850,000 3,333,592,000 3,833,630,800 4,408,675,420 1,668,440,000 3,833,630,800 4,408,675,420

    02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,178,799,000 459,380,000 528,287,000 607,530,050 1,171,550,000 528,287,000 607,530,050 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,705,500,000 495,799,318 570,169,216 655,694,598 1,681,959,100 570,169,216 655,694,598

    14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 474,232,400 639,440,000 735,356,000 845,659,400 279,929,082 735,356,000 845,659,400

    15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 406,794,600 236,012,000 271,413,800 312,125,870 391,416,955 271,413,800 312,125,870

    16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 26,400,000 25,000,000 28,750,000 33,062,500 26,400,000 28,750,000 33,062,500 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System 40,000,000 30,000,000 34,500,000 39,675,000 29,700,000 34,500,000 39,675,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 226,570,000 - - - 209,231,000 - -

    05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    19 Pendidikan dan Pelatihan Formal 258,350,000 657,480,000 756,102,000 869,517,300 219,494,200 756,102,000 869,517,300

    Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA

    Provinsi Aceh

    Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

    Analisis

    Target Renstra SKPA

  • No Indikator

    Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.)Tahun 2018

    (Rp.)Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

    Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

    Analisis

    Target Renstra SKPA

    15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

    Media Massa

    20Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

    Informasi294,033,500 244,287,000 280,930,050 323,069,558 256,727,539 280,930,050 323,069,558

    21Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

    dan Informasi446,600,000 565,480,000 650,302,000 747,847,300 420,738,000 650,302,000 747,847,300

    22Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

    Teknologi375,600,000 113,940,000 131,031,000 150,685,650 347,910,835 131,031,000 150,685,650

    23Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (Migas Aceh

    Tenggara)- 675,082,971 776,345,417 892,797,229 - 776,345,417 892,797,229

    24Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan

    Informasi465,100,000 99,400,000 114,310,000 131,456,500 412,716,315 114,310,000 131,456,500

    25 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi 6,222,766,000 26,315,159,520 30,262,433,448 34,801,798,465 6,194,822,000 30,262,433,448 34,801,798,465 26 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda 1,131,000,000 1,809,940,000 2,081,431,000 2,393,645,650 1,091,133,000 2,081,431,000 2,393,645,650

    27Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong

    (KIG)509,700,000 68,550,000 78,832,500 90,657,375 451,015,696 78,832,500 90,657,375

    28 Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh 2,788,305,000 1,248,400,000 1,435,660,000 1,651,009,000 2,564,383,175 1,435,660,000 1,651,009,000

    29Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia Di Lingkungan

    Pemerintah Aceh- 215,750,000 248,112,500 285,329,375 - 248,112,500 285,329,375

    30 Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika - 212,730,000 244,639,500 281,335,425 - 212,730,000 281,335,425

    17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

    dan Informasi

    31Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di

    Lingkungan Pemda16,820,000 - - - 15,790,000 - -

    32Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di

    Lingkungan Pemda158,845,000 362,115,000 416,432,250 478,897,088 142,309,195 416,432,250 478,897,088

    33Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem

    Informasi dan Teknologi Informasi238,890,000 162,779,000 187,195,850 215,275,228 160,123,829 187,195,850 215,275,228

    34 Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 136,060,000 249,666,000 287,115,900 330,183,285 136,060,000 287,115,900 330,183,285 35 Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 216,650,000 - - - 200,246,656 - -

    36Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga Produksi serta

    Peredaran Film dan Rekaman Audio Visual (KPIA)1,169,484,500 - - - 1,099,371,300 - -

    37 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran 802,500,000 807,220,000 928,303,000 1,067,548,450 752,854,266 928,303,000 1,067,548,450

    18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

    38Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

    Daerah (KIA)1,267,140,000 1,633,610,000 1,878,651,500 2,160,449,225 1,215,038,559 1,878,651,500 2,160,449,225

    39 Konsultasi Komunitas Infokom 248,600,000 - - - 184,730,200 - -

    40Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi

    Masyarakat- 2,302,270,000 2,647,610,500 3,044,752,075 - 2,647,610,500 3,044,752,075

    41Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui

    media tradisional, luar ruang dan penerbitan1,812,590,000 750,000,000 862,500,000 991,875,000 1,350,832,714 862,500,000 991,875,000

  • No Indikator

    Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.)Tahun 2018

    (Rp.)Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

    Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

    Analisis

    Target Renstra SKPA

    19 Program Pengembangan data dan statistik

    43Verifikasi, Perekaman, Back-up Data E-Government dan

    Penyajian Informasi E-Government102,960,000 - - - 67,014,690 - -

    44 Pengelolaan Website 98,000,000 99,000,000 113,850,000 130,927,500 86,236,908 113,850,000 130,927,500 45 Pengelolaan SMS Center Gubernur 65,630,000 173,960,000 200,054,000 230,062,100 54,190,000 200,054,000 230,062,100

  • Nama SKPA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lembar dari

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif

    (Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh

    001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov AcehTerlaksananya Pengiriman

    Surat, Paket dan Barang Yang

    Terjamin

    1 Tahun 15,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov AcehTerlaksananya Pengiriman Surat, Paket

    dan Barang Yang Terjamin1 Tahun 15,000,000

    002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

    dan ListrikProv Aceh

    Pembayaran Telepon, Air dan

    Listrik Perkantoran12 Bulan 1,045,600,000

    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

    dan ListrikProv Aceh

    Pembayaran Telepon, Air dan Listrik

    Perkantoran12 Bulan 1,045,600,000

    008 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov AcehTerwujudnya lingkungan

    perkantoran yang bersih dan

    nyaman

    1 Tahun 41,657,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov AcehTerwujudnya lingkungan perkantoran

    yang bersih dan nyaman1 Tahun 41,657,000

    010 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov Aceh

    Tersedianya Alat Tulis Kantor

    Untuk Mendukung Kinerja

    Aparatur Dalam Pelayanan

    Publik

    1 Tahun 349,148,400 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov AcehTersedianya Alat Tulis Kantor Untuk

    Mendukung Kinerja Aparatur Dalam

    Pelayanan Publik

    1 Tahun 349,148,400

    011 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov AcehKelancaran Administrasi

    Perkantoran1 Tahun 672,310,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov Aceh Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 Tahun 672,310,000

    012 - Penyediaan Komponen Instalasi

    Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv Aceh

    Tersedianya Peralatan

    Kelistrikan Perkantoran1 Tahun 32,573,282

    Penyediaan Komponen Instalasi

    Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv Aceh

    Tersedianya Peralatan Kelistrikan

    Perkantoran1 Tahun 32,573,282

    013 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov AcehPeralatan dan perlengkapan

    yang mendukung pelayanan

    Administrasi perkantoran1 Tahun 839,915,150 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov Aceh

    Peralatan dan perlengkapan yang

    mendukung pelayanan Administrasi

    perkantoran

    1 Tahun 839,915,150

    015 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

    Perundang-undanganProv Aceh

    Tersedianya Bahan Bacaan dan

    Peraturan Perundang-

    undangan bagi Aparatur

    Pemerintahan

    1 Tahun 22,944,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

    Perundang-undanganProv Aceh

    Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

    Perundang-undangan bagi Aparatur

    Pemerintahan

    1 Tahun 22,944,000

    017 - Penyediaan Makanan dan Minuman Prov Aceh

    Kelancaran Terhadap

    Pelaksanaan Kegiatan Aparatur

    Dalam Peningkatan Pelayanan

    Publik

    1 Tahun 324,675,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Prov AcehKelancaran Terhadap Pelaksanaan

    Kegiatan Aparatur Dalam Peningkatan

    Pelayanan Publik

    1 Tahun 324,675,000

    018 - Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

    DaerahProv Aceh

    Biaya Perjalanan Dinas Untuk

    Koordinasi dan Konsultasi1 Tahun 619,800,000

    Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

    DaerahProv Aceh

    Biaya Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi

    dan Konsultasi1 Tahun 619,800,000

    022 - Peningkatan Pelayanan Administrasi

    PerkantoranProv Aceh

    Terlaksananya Pembayaran

    Honorarium Pelaksana

    Kegiatan dan Tenaga Teknis1 Tahun 3,333,592,000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh

    Terlaksananya Pembayaran Honorarium

    Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Teknis1 Tahun 3,333,592,000

    02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

    AparaturProv Aceh

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

    AparaturProv Aceh

    009 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov AcehPeralatan dan perlengkapan

    yang mendukung pelayanan

    Administrasi perkantoran1 Tahun 459,380,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov Aceh

    Peralatan dan perlengkapan yang

    mendukung pelayanan Administrasi

    perkantoran

    1 Tahun 459,380,000

    022 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prov AcehGedung Kantor Yang

    Terpelihara dan Menunjag

    Pelayanan Publik

    1 Tahun 495,799,318 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prov AcehGedung Kantor Yang Terpelihara dan

    Menunjag Pelayanan Publik1 Tahun 495,799,318

    024 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    Dinas/OperasionalProv Aceh

    Kendaraan Dinas/Operasional

    Yang Siap Mendukung Kegiatan

    Pelayanan Publik1 Tahun 639,440,000

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    Dinas/OperasionalProv Aceh

    Kendaraan Dinas/Operasional Yang Siap

    Mendukung Kegiatan Pelayanan Publik1 Tahun 639,440,000

    028 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

    KantorProv Aceh

    Peralatan Gedung Kantor Yang

    Prima 1 Tahun 236,012,000

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

    KantorProv Aceh Peralatan Gedung Kantor Yang Prima 1 Tahun 236,012,000

    029 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prov AcehPerbaikan mebeleur kantor

    agar dapat dipergunakan

    kembali

    1 Tahun 25,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prov AcehPerbaikan mebeleur kantor agar dapat

    dipergunakan kembali1 Tahun 25,000,000

    036 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Prov AcehPeralatan Sound System sesuai

    fungsi1 Tahun 30,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Prov Aceh Peralatan Sound System sesuai fungsi 1 Tahun 30,000,000

    03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prov Aceh Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prov Aceh

    Tabel 2.4

    REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2017

    PROVINSI ACEH

    No

    Rancangan awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

    Catatan

    Penting

  • Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif

    (Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    No

    Rancangan awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

    Catatan

    Penting

    002 - Pengadaan pakaian dinas beserta

    perlengkapannyaProv Aceh

    Pakaian Dinas Aparatur

    Sebagai Identitas Dalam

    Pelayanan Publik

    432 stel dan 70 pasang 226,570,000 Pengadaan pakaian dinas beserta

    perlengkapannyaProv Aceh

    Pakaian Dinas Aparatur Sebagai Identitas

    Dalam Pelayanan Publik432 stel dan 70 pasang 226,570,000

    05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

    AparaturProv Aceh

    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

    AparaturProv Aceh

    001 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov AcehAparatur yang semakin cakap,

    terampil dan profesional

    dalam malaksanakan tugas1 Tahun 258,350,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov Aceh

    Aparatur yang semakin cakap, terampil

    dan profesional dalam malaksanakan

    tugas

    1 Tahun 258,350,000

    15Program Pengembangan Komunikasi,

    Informasi dan Media MassaProv Aceh

    Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

    dan Media MassaProv Aceh

    002-Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

    Komunikasi dan InformasiProv Aceh

    Tersedianya jaringan

    komunikasi dan informasi1 Tahun 294,033,500

    Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

    Komunikasi dan InformasiProv Aceh

    Tersedianya jaringan komunikasi dan

    informasi1 Tahun 294,033,500

    003-Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

    Komunikasi dan InformasiProv Aceh

    Penyelenggaraan persandian

    di Pemerintah Aceh 1 Tahun 446,600,000 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

    Komunikasi dan InformasiProv Aceh

    Penyelenggaraan persandian di

    Pemerintah Aceh1 Tahun 446,600,000

    004-Penelitian dan Pengembangan Ilmu

    Pengetahuan dan TeknologiProv Aceh

    Penelitian dan Pengembangan

    Teknologi, Informasi dan

    Komunikasi Pemerintah Aceh1 Tahun 375,600,000

    Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

    dan TeknologiProv Aceh

    Penelitian dan Pengembangan Teknologi,

    Informasi dan Komunikasi Pemerintah

    Aceh

    1 Tahun 375,600,000

    008-Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi

    dan InformasiProv Aceh

    Tersedianya Peraturan

    Gubernur Pengelolaan TIK1 Tahun 465,100,000

    Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan

    InformasiProv Aceh

    Tersedianya Peraturan Gubernur

    Pengelolaan TIK1 Tahun 465,100,000

    009- Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Prov Aceh

    Komunikasi dan Informasi Data

    Yang Terhubung di Lingkungan

    Pemerintah Aceh pada

    Pemerintah Kabupaten/Kota

    dan Provinsi Lain

    1 Tahun 6,222,766,000 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Prov Aceh

    Komunikasi dan Informasi Data Yang

    Terhubung di Lingkungan Pemerintah

    Aceh pada Pemerintah Kabupaten/Kota

    dan Provinsi Lain

    1 Tahun 6,222,766,000

    011- Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Prov AcehAplikasi Yang Dibutuhkan

    Untuk Pengembangan E-

    Government

    6 Aplikasi 1,131,000,000 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Prov AcehAplikasi Yang Dibutuhkan Untuk

    Pengembangan E-Government6 Aplikasi 1,131,000,000

    012-Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi

    Gampong (KIG)Prov Aceh

    Terbentuknya Kelompok

    informasi Gampong yang

    dapat memberikan informasi 1 Tahun 509,700,000

    Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi

    Gampong (KIG)Prov Aceh

    Terbentuknya Kelompok informasi

    Gampong yang dapat memberikan

    informasi

    1 Tahun 509,700,000

    014- Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah Prov AcehTersedianya Informasi

    Mengenai Perkembangan

    Daerah

    1 Tahun 2,788,305,000 Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah Prov AcehTersedianya Informasi Mengenai

    Perkembangan Daerah1 Tahun 2,788,305,000

    17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

    Komunikasi dan InformasiProv Aceh

    Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

    Komunikasi dan InformasiProv Aceh

    002 - Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi

    Informasi di Lingkungan PemdaProv Aceh

    Pelaksanaan Sistem dan

    Teknologi Informasi pada

    Kabupaten/Kota dan Provinsi

    23 Kabupaten/Kota 16,820,000 Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi

    Informasi di Lingkungan PemdaProv Aceh

    Pelaksanaan Sistem dan Teknologi

    Informasi pada Kabupaten/Kota dan

    Provinsi

    23 Kabupaten/Kota 16,820,000

    003 - Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi

    dan SDM di Lingkungan Pemda Prov Aceh

    Evaluasi Hasil Pelaksanaan

    Sistem dan Teknologi Informasi1 Tahun 158,845,000

    Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi

    dan SDM di Lingkungan Pemda Prov Aceh Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sistem dan

    Teknologi Informasi

    1 Tahun 158,845,000

    004 - Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi

    Sistem Informasi dan Teknologi InformasiProv Aceh

    SDM Yang Memahami Sistem

    Informasi dan Teknologi

    Informasi1 Tahun 238,890,000

    Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi

    Sistem Informasi dan Teknologi InformasiProv Aceh SDM Yang Memahami Sistem Informasi

    dan Teknologi Informasi

    1 Tahun 238,890,000

    005 - Wo