RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020 · 2020. 7. 30. · Maksud penyusunan dokumen rencana kerja pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah sebagai dasar untuk

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJKOERTO – RENJA 2020

RENCANA KERJA ( RENJA )

TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional,

bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan

Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas

pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang

mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal serta program satuan perangkat daerah,

kementrian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan

lebih lanjut dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENJA SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun

berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Rancangan renja SKPD disusun dengan mengacu pada

rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan

usulan program kegiatan. Rancangan renja SKPD memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langusng


oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas meliputi

program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau

baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama

RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara

Republik Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik

Nomor 4817);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

5) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Mojokerto Tahun 2005-2025.

6) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 Tent Ang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen rencana kerja pada Dinas

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah sebagai

dasar untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 dan

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kerja

dan penganggaran;

b. Terciptanya sinkronisasai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

;

c. Mewujudkan efisensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ;

d. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto terdiri dari 5 (lima) bab dengan susunan

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Renja, landasan

hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto – RENJA 2020

SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD

dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra SKPD. Dan menguraikan faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan seperti pencapaian visi dan misi pada Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Menguraikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 beserta jumlah anggarannya.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

.


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan prakiraan capaian

tahun berjalan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, pada tahun 2018 sebagai berikut :

Program/ Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

Presentase Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 673.477.450,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

71.337.000,00

42.831.723 60,04%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

60.524.800,00

56.346.608 93,10%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 142.670.000,00

110.396.100

77,38%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.800.000,00

40.800.000

100,00%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.500.000,00

8.380.000 79,81%

Penyediaan alat tulis kantor 16.830.150,00

16.260.000

96,61%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.720.250,00

16.050.750

73,90%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.995.000,00

4.101.750 68,42%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

86.000.000,00

81.185.600 94,40%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.550.000,00

7.190.000 95,23%

Penyediaan bahan logistik kantor 5.570.250,00

4.167.650

74,82%

Penyediaan makanan dan minuman 32.720.000,00

20.791.600

63,54%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

171.260.000,00

154.635.989 90,29%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.200.000,00

Pengadaan komputer dan kelengkapannya 46.000.000,00

44.221.100

96,13%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000,00

28.977.417 96,59%

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

109.200.000,00

109.200.000 100,00%


Program peningkatan disiplin aparatur 25.200.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

25.200.000,00

24.743.050 98,19%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

749.900,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

749.900,00

587.500 78,34%

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.895.000.000,00

Penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh 1.895.000.000,00

1.822.649.480

96,18%

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 100.000.000,00

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

100.000.000,00

73.303.000 73,30%

Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

110.000.000,00

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

110.000.000,00

84.878.750 77,16%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

14.142.350.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

4.015.710.000,00

2.271.468.886 56,56%

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

10.126.640.000,00

10.078.285.070 99,52%

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, untuk tahun 2018 tidak ada.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan :

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran

yang direncanakan :

Kurangnya koordinasi antar bidang kegiatan terhadap

pemenuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Kurangnya koordinasi antar bidang kegiatan terhadap pemenuhan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman


Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan kurangnya minat

masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan


Kurangnya SDM yang mampu dalam bidang komputer, sehingga

mengakibatkan kurang maksimalnya pendistribusian pekerjaan

pada masing-masing Bidang Kegiatan

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja/hasil keluaran

karena perencanaan yang maksimal dan realisasi kegiatan sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentunya fungsi koordinasi dan

pengawasan dari pimpinan juga ikut berperan dalam tercapainya

realisasi target sesuai rencana.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk implikasi pencapaian target

capaian program renstra masih belum maksimal. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel 1 berikut ini .

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Koordinasi antar bidang yang ada di lingkungan SKPD

Melakukan pendataan kebutuhan dari masing-masing bidang

Koordinasi intern untuk penyusunan program, kegiatan dan

penganggaran

Fungsi pengawasan dari pimpinan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan dan realisasi pencapaian hasil kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil

pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tahun 2018

seperti tertera pada Tabel T.C. 29 sebagaimana terlampir


2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun

2016 Tent Ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota

Mojokerto seperti pada Tabel T.C. 30 sebagaimana terlampir.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun

2016 Tent Ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kota Mojokerto, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan perumahan dan

kawasan permukiman serta urusan pertanahan serta melaksanakan

tugas lain yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Walikata melalui Sekretaris Daerah

Kata sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya

masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa

permasalahan/hambatan yaitu :

Belum optimalnya penanganan kawasan rawan kumuh yang ada

di Kota Mojokerto ;

Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan

(backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga

menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1

rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;

Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah;

Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman ( PKP ) karena masalah perumahan dan permukiman

ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;

Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung universal


akses masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan

anggaran Daerah

Masih banyak permasalahan konflik pertanahan yang belum

terselesaikan karena minimnya data-data proses pemindahan hak

milik pertanahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu

penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

No Tupoksi Isu Strategis

1 Perumusan kebijakan

teknis dalam lingkup

perencanaan

pembangunan

1. Aplikasi dokumen perencanaan

pembangunan

2. Peningkatan peran bidang-bidang dalam

perumusan kebijakan teknis

2 Pemberian dukungan atas

penyelenggaraan

pemerintah daerah dengan

lingkup perencanaan

pembangunan

1. Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal

2. Pemantapan peran Bappeko selaku

koordinator, serta perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

3. Optimalisasi pengendalian danevaluasi

dalam menyusun perencanaan dan

merumuskan kebijakan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto terhadap rancangan awal RKPD dapat

dilihat pada tabel T.C. 31 sebagaimana terlampir.


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional berdasarkan Peraturan

Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional yang mana salah satunya adalah perwujudan

birokrasi yang reformis, maka Pemerintah Kota Mojokerto

mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam Penyusunan Rencana

Kerja Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai

instansi yang melaksanakan merupakan unsur pelaksana urusan

perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan yang

dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Walikata melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonorni

dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman dan pertanahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Misi 4 yaitu Mewujudkan Ekonomi Daerah yang

Mandiri, Berdaya Saing,Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi

Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur

Daerah, maka Tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto adalah:

No. Misi Tugas pokok dan fungsi Tujuan

1

MISI 4 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri,Berdaya Saing,Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pembantuan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan


Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Mojokerto adalah Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka

sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan adalah

“Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara

berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh” dapat disajikan dalam

tabel dibawah ini:

3.3 MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monev Renstra tahun ke-2 diharapkan akan memberikan informasi

keberhasilan Kinerja yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian

kinerja di semua program. Selanjutnya, dari kegiatan ini juga akan

diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator, yang

terdapat dalam lampiran.

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

1 2 3 4

Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

1. Prosentase pengentasan permukiman kumuh perkotaan

2. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak

3. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak

Menurunnya kawasan Kumuh

Persentase penurunan kawasan kumuh

Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh

1. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak

2. Persentase masyarakat

yang mendapatkan akses air minum yang layak


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SETDA TH. 2020

Program dan kegiatan untuk tahun 2020 terdiri dari 5 program dan 10

kegiatan, dengan rincian program sebagai berikut :

Program Pelayanan Kesekretariatan

Program Pengembangan Perumahan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C. 33 Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021

berikut ini.


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Mojokerto merupakan salah satu bahan penyusunan program kegiatan

dan penganggaran untuk tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan

arahan dan efesiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

dalam pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pencapaian tujuan

kegiatan menjadi lebih terencana, terarah dan memberikan hasil/keluaran

sesuai dengan target yang ditentukan.

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar bagian/unit kerja agar

tercapai efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun jangka waktu

pelaksanaan. Untuk itu perlu kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya

pemerintahan yang baik dan dapat mengurangi tumpang tindih pelaksanaan

suatu program kegiatan.

Mojokerto, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

MASHUDI, SE., MSi Pembina Utama Muda

NIP 19630407 199003 1 010


Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014-2017

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun

(n-3) (2017)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (2018)

Target Program

dan Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-1) 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-2) (2018)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-2) (2018)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun (n-1)

2018)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana

420 jam 420 jam 420 Jam 1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 24 bulan 2

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019

Kota Mojokerto


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% 6 Unit 2

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

8 orang PNS 8 orang PNS 8 orang PNS 8 orang PNS 100% 16 Orang PNS 2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 4 Orang 2

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100% 34 Unit 2

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang disediakan

25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 50 Jenis 2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan

15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 100% 30 Jenis 2 dan penggandaan yang disediakan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100% 12 Jenis 2


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 100% 6 Macam 2

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan


Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan minum kantor yang disediakan

600 Kotak 600 Kotak 600 Kotak 600 Kotak 100% 1.200 Kotak 2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 24 Bulan 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan komputer dan kelengkapannya

jumlah komputer 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% 6 Unit 2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100% 2 Gedung 2

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

jumlah satpam 4 org 4 org 4 org 4 org 100% 8 Orang 2

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

jumlah pakaian dinas 3 stel 3 stel 3 stel 3 stel 100% 6 Stel 2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan capaian kinerja yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 Dokumen 2

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh

jumlah usulan musrenbang yang diakomodir

18 usulan 18 usulan 18 usulan 18 usulan 100% 36 usulan 2

Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

jumlah dokumen 1 Dokumen 1

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 2

Dokumen


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

jumlah SR air minum yang layak

0,28% 0,28% 2,80% 2,80% 100% 3,08% 11%

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

jumlah SR sanitasi yang layak

1,08% 1,08% 1,23% 0,78% 63% 1,86% 1,72%

Program Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

Kegiatan : Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

jumlah konflik pertanahan yang 3 perkara 3 perkara 3 perkara 3 perkara 6 Perkara 2

difasilitasi


Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021

Documents

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020 · 2020. 7. 30. · Maksud penyusunan dokumen rencana kerja pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah sebagai dasar untuk