MAK: 1800.108.001.052
PROPOSAL MANAJEMEN
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA LITBANG SUMBERDAYA LAHAN
Herry Sastramihardja, PM
BALAI PENELITIAN TANAH BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2016
i
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Kegiatan RKTM : Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya Lahan 2. Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah 3. Alamat Unit Kerja : Jln. Tentara Pelajar No 12 A, Cimanggu, Bogor E-mail : [email protected] 4. Sumber dana : DIPA/RKAKL Balai Penelitian Tanah Tahun 2016 5. Status Kegiatan (L/B) : Rutin 6..PenanggungJawab
a. Nama : Herry Sastramihardja, SP.I., PM b. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Lokasi : Jawa dan Luar Jawa 8. Agroekosistem : - 9. Tahun Mulai : Januari 2016 10. Tahun Selesai : Desember 2016 11. Output Tahunan :1. Laporan kegiatan kerumah-tanggaan Balai,
meliputi laporan hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan Balai.
2. Data kepegawaian yang valid dan up to date, meliputi data Simpeg pegawai.
3. Resertifikasi ISO 9001/2008 Balittanah untuk 12. Output Akhir : Terlaksananya penataan dan pengelolaan Satker
Balittanah melalui kegiatan manajemen kerumah tanggaan, kepegawaian, dengan penerapan sistim mutu personil ISO 9001:2008 menuju tata pemerintahan yang baik, akuntable, dan transparan
13. Biaya : Rp. 442.825.000,- (Empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Koordinator Program
Dr. Wayan Suastika, M.Si NIP. 19610815 199003 1 001
Penanggung Jawab RKTM
Herry Sastramihardja, PM NIP. 19580701 198003 1 003
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian
Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. NIP. 19640623 198903 1 002
Kepala Balai Penelitian Tanah
Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt NIP. 19630702 198903 1 002
ii
RINGKASAN USULAN RKTM
1 Judul Kegiatan RKTM/RDHP : Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga
Litbang Sumberdaya Lahan
2 Nama dan Alamat Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah Jl. Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114
3 Sifat Usulan Kegiatan : Rutin
4 Penanggungjawab : Herry Sastramihadja, SP.I., PM
5 Jastifikasi : Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/ OT.140/3/2006, tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai, yang mencakup urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dan dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM) yang meliputi: a). Manajemen Kerumahtanggaan, b) Manajemen Kepegawaian, dan c). Sertifikasi mutu dan Personil melalui ISO 9001:2008. Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya Lahan Satker Balittanah harus dilaksanakan dengan baik dan terencana, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan
6 Tujuan
a. Jangka Pendek : 1. Melaksanakan manajemen kerumah-tanggaan,
meliputi: belanja bahan, pemindaan dan
installing peralatan lab, jasa profesi/nara smber,
ATK, perjalan dinas dan biaya kontingensi
2. Melaksanakan manajemen kepegawaian,
meliputihonor pengelola manajemen
kepegawaian dan belanja bahan.
3. Melaksanakan sertifikasi mutu dan personil,
meliputi belaja bahan, honor pengelola dan
Resertifikasi Sistem Mutu (ISO).
b. Jangka Panjang : Melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah
Tangga Litbang Sumberdaya Lahan Satker Balittanah
melalui kegiatan manajemen kerumah tanggaan,
kepegawaian, dan penerapan sistim mutu personil
ISO 9001:2008/2015 menuju tata pemerintahan yang
iii
baik, akuntable, dan transparan
7 Luaran yang diharapkan
a. Jangka Pendek : 1. Laporan kegiatan kerumah-tanggaan Balai,
meliputi laporan hasil kegiatan pelaksanaan
kegiatan Balai.
2. Data kepegawaian yang valid dan up to date,
meliputi data Simpeg pegawai.
3. Resertifikasi ISO 9001/2008 Balittanah untuk
tahun2016
b. Jangka Panjang : Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah
Tangga Litbang Sumberdaya Lahan Satker Balittanah
melalui kegiatan manajemen kerumah tanggaan,
kepegawaian dan penerapan sistem mutu personil
ISO 9001:2008/2015 menuju tata pemerintahan yang
baik, akuntable dan transparan
8 Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah
Tangga Litbang Sumberdaya Lahan Satker Balittanah
yang baik, benar, akuntable dan transparan
9 Sasaran akhir : 1. Terlaksananya manajemen kerumahtanggaan,
keuangan dan kepegawaian
2. Terlaksananaya Sertifikasi Sistem Mutu dan
Personil
10 Lokasi Kegiatan : Balai Penelitian Tanah, Bogor
11 Jangka waktu : Mulai Januari T.A. 2016, berakhir Desember T.A.
2016
12 Sumber dana : DIPA/RKAKL Satker: Balai Penelitian Tanah, T.A.
2016
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)
No.08/Permentan/OT.140/3/2006, tanggal 1 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumahtangga, maka
diperlukan kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan Manajemen (RKTM) dengan
judul Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya Lahan Satker
(Satuan (Kerja) Balai Peneltian Tanah 2016.
Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya
Lahan sangat penting artinya dalam mendukung tugas dan fungsi Balai Penelitian
Tanah. Kegiatan ini mencakup 3 sub bidang kegiatan, yaitu: 1). Manajemen kerumah-
tanggaan, 2). Manajeman kepegawaian, dan 3). Sertifikasi sistem mutu dan personil
IS0 9001 : 2008/2015
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian Tanah sebagai
lembaga penelitian (Research Institution), diantaranya tergantung kepada pelaksanaan
manajemen ketatausahaan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Balai Penelitian Tanah pada umumnya, dan berbagai urusan yang berhubungan
dengan bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah
tangga perlu mendapat dukungan dana dan pegawai (SDM) yang memadai serta
fasiltas dan prosedur kerja yang memadai melalui penerapan ISO 9001:2008/2015.
Beberapa kegiatan yang terkait dengan judul Rencana Kegiatan Kegiatan
Manajemen TA 2016 adalah sebagai berikut:
1. IPNBK (Indek Penerapan Nlai Budaya Keja)
IPNBK merupkan penilaian budaya kerja PNS untuk memberikan motivasi agar
lebih meningkatkan kualitas budaya kerja aparatur negara di lingkungan Kementerian
Pertanian dan meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui survey dan menyebarkan kuesioner
yang telah ditetapkan untuk pengukuran indeks penerapan nilai dasar budaya kerja
aparatur negara lingkup Kementerian Pertanian kepada seluruh pegawai pada unit
kerja yang dipantau, untuk diisi langsung oleh pegawai pada unit kerja yang dipantau,
dengan cara dipandu melalui wawancara oleh Tim atau secara mandiri
2
Bentuk jawaban atas pertanyaan dari setiap indikator nilai dasar budaya kerja secara
umum mencerminkan tingkat kualitas penerapan nilai dasar budaya kerja dengan skala
5, yaitu dari yang ”tidak” sampai dengan ”sangat”
2. Reformasi Birokrasi (RB)
Pengertian Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat menjadai RB adalah
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek: kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur. Sedangkan
Birokrasi adalah sistem yang dijalankan oleh pegawai pemerintah (birokrat) mencakup
sistem, sistem manajemen dan kelembagaan pemerintah
Landasan Hukum RB tertuang dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008.
Tujuan umum RB adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara yang
berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada
publik/masyarakat. Sedangkan tujuan khusus RB adalah membangun birokrasi yang
bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan
masyarakat. Sasarannya adalah Mengubah pola pikir (mind set) dan Mengubah budaya
kerja (culture set)
3. Peraturan Pemerintah No.53/2010
Paraturan Pemerintah (PP) No 53/2012 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
adalah Pengganti PP No. 53 Tahun 1980 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
Tujuannya adalah untuk Menjamin terpeliharanya integritas, akuntabilitas, dan nilai-
nilai moral SDM Kementerian Pertanian yang profesional.
4. ISO
ISO (The International Organization for Standardization) adalah badan standar
internasional yang dibentuk sebagai badan koordinasi standar kerja internasional,
harmonisasi standar internasional, dan publikasi serta promosi pemakaian standar
internasional. ISO 9000 SERI merupakan pedoman untuk mengembangkan dan
mengimplementasi Total Quality Management yang dapat diterapkan pada berbagai
jenis atau bentuk organisasi (termasuk organisasi pelayanan publik
3
Beberapa upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik telah dilakukan
oleh pemerintah telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai keputusan dan
peraturan antara lain:1) Kep/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 2). Keputusan
Menpan No Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan 3). Undang-Undang
Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan suatu sistem manajemen
berkualitas (sistem manajemen mutu) ISO 9001 : 2008 yang diakui oleh Badan
Standard Internasional dalam mengembangkan dan mengimplementasi Total Quality
manajemen sesuai dengan tuntutan publik
1.2. Dasar Pertimbangan
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/ OT.140/3/2006,
tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal
3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah adalah
melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai, yang mencakup urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dan dalam rangka mendukung kinerja Balai
Penelitian Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan
Manajeman (RKTM) yang meliputi: a). Manajemen Kerumahtanggaan, b) Manajemen
Kepegawaian, serta c) Sertifikasi mutu dan Personil melalui ISO 9001:2008. Kegiatan
Penataan dan Pengelolaan Satker Balittanah harus dilaksanakan dengan baik dan
terencana, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah dapat
berjalan sebagaimana yang diharapkan.
1.3. Tujuan
Tujuan Jangka Pendek
Melaksanakan manajemen kerumah-tanggaan, meliputi: belanja bahan,
pemindaan dan installing peralatan lab, jasa profesi/nara sumber, ATK,
perjalan dinas dan biaya kontingensi
Melaksanakan manajemen kepegawaian, meliputi honor pengelola
manajemen kepegawaian dan belanja bahan.
4
Melaksanakan sertifikasi mutu dan personil, meliputi belaja bahan, honor
pengelola dan Resertifikasi Sistem Mutu (ISO).
Tujuan Jangka Panjang
Melaksanakan penataan dan pengelolaan Satker Balittanah melalui kegiatan
manajemen kerumah tanggaan, kepegawaian, dan penerapan sistim mutu
personil ISO 9001:2008/2015 menuju tata pemerintahan yang baik, akuntable,
dan transparan
1.4. Luaran yang diharapkan
Luaran Jangka Pendek
Laporan kegiatan kerumah-tanggaan Balai, meliputi laporan hasil kegiatan
pelaksanaan kegiatan Balai.
Data kepegawaian yang valid dan up to date, meliputi data Simpeg
pegawai.
Resertifikasi ISO 9001/2008 Balittanah untuk tahun2016
Luaran Jangka Panjang
Terlaksananya kegiatan manajemen kepegawaian menuju tata pemerintahan
yang baik, akuntable, dan transparan
1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak
Manfaat dari terlaksananya kegiatan Penataan dan Pengelolaan Satker Balittanah
adalah : (a) pelayanan kepada pegawai Balittanah dan pengguna jasa menjadi lebih
baik, cepat, dan transparan; (b) Sistem pelayanan dan pendokumentasian melalui
penerapan Sistem Mutu Personil (ISO 9001:2008) dapat diterapkan.
Dampak kinerja individu dan institusi/Balai meningkat, reformasi birokrasi
berjalan, BMN tertata dan terpelihara, kesejahteraan pegawai meningkat seiiring
dengan meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja Balai.
5
II. PROSEDUR
2.1. Pendekatan
Kegiatan pengelolaan kepegawaian dan kerumah tanggaaan dilaksanakan
berdasarkan kerangka pemikiran bahwa Kegiatan Balai yang bersifat pengelolaan
kepegawaian dana kerumahtanggan harus dilaksanakan berdasarkan penataan yang
baik dan mendukung kinerja Balai, baik yang bersifat manajemen administrasi
kepegawaian maupun kerumah tanggaan. Kegiatan ini meliputi unsur-unsur yang
berperan dan saling terkait demi terlaksananya roda aktivitas keseharian Balai maupun
secara keseluruhan yang meliputi: manajemen ketatausahaan, sumber daya manusia,
alat dan faslitas, serta adanya dukungan prosedur kerja yang efektif dan efisien
sebagai dasar acuan kerja.
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan
Kegiatan Kepegawaian dan Kerumah tanggaan Balai Penelitian Tanah meliputi
3 sub kegiatan, yang masing-masing kegiatannya terkait satu dengan lainnya, yaitu: 1.
Manajemen Kerumahtanggaan, 2. Manajemen Kepegawaian, dan 3. Sertifikasi Sistem
Mutu dan Personil. Adapun ruang lingkup masing-masing sub kegiatan tersebut
meliputi:
a. Manajemen Kerumahtanggaan
Kerumah-tanggaan: keamanan, kebersihan, pemeliharaan, pool kendaraan;
ketata-usahaan: surat menyurat, resepsionis, penerimaan tamu/narasumber,
kesekretariatan.
b. Manajemen Kepegawaian
Pengelolaan data dan informasi pegawai; urusan kepegawaian: kenaikan
pangkat, pensiun ;penggajian; pembinaan SDM : pelatihan, pendidikan,
disiplin, pinalti, penghargaan;
c. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
Penerapan dan monitoring-evaluasi, audit internal ISO 9001:2008/2016;
resertifikasi, evaluasi SOP; rekomendasi
2.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan
2.3.1. Bahan
Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data manajeman
ketatusahaan, kepegawain, keuangan, fasilitas dan sarana (aset), serta dokumen
6
Sistem Manejem Mutu (ISO 9001/2008) yang telah diperoleh Balittanah sejak tahun
2010. Bahan yang digunakan dapat berupa data fisik, dokumen manual, maupun data
dalam bentuk software maupun softcopy. Walaupun sejak beberapa tahun yang lalu
bahwa semua data telah didukung dengan program dalam bentuk digital, namun
demikian dokumentasi dalam bentuk fisik masih diperlukan guna membantu
kelancaran pelaksanaan kegiatan Satker.
2.3.2. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan rumah tangga terdiri dari Prosedur
Kerja atau SOP yang dikelompokan menjadi :
2.3.2.1. Manajemen Kerumahtanggaan
Tabel 1. SOP Manajemen Kerumahtanggaan
No Nomor SOP Judul SOP
1 005/OT.225/I.6.2/4/2011 SOP Pelayanan Peminjaman Ruang Rapat
2 010/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Permintaan Layanan Kendaraan Operasional
3 058/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Gedung dan kantor
4 059/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan kendaraan dinas
5 060/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Peralatan kantor
6 061/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Ruangan kantor
7 062/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan/Pemeliharaan Kebersihan kantor
8 063/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Pengamanan Kantor
9 045/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penyusunan Laporan tengah tahun
2.3.2.2. Manajemen Kepegawaian
Tabel 2. SOP Manajemen Kepegawaian
No Nomor SOP Judul SOP
1 004/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Tugas Belajar Biaya Dinas
2 006/OT.225/I.6.2/4/2011 SOP Pelayanan Permohonan Cuti Sakit
3 008/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembebasan Jabatan Fungsional
4 009/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelayanan Cuti Tahunan
5 011/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Daftar Nominatif Pegawai
6 012/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan pangkat Reguler
7 013/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengolahan data kepegawaian dalam data base Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
8 014/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Pernyataan Melaksanakan Tugas
7
No Nomor SOP Judul SOP
9 015/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Usulan Pembuatan KARPEG
10 016/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembebasan Sementara dan diberhentikan Tunj. Jabatan
11 017/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembuatan TASPEN
12 018/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP DP3
13 019/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan Gaji Berkala
14 020/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penyiapan dan Pengusulan Peserta Pendidikan dan Latihan, serta Ujian Dinas
15 021/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengelolaan Arsip Kepegawaian
16 022/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengelolaan Pengajuan Angka Kredit
17 023/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP DUK
18 024/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP SK Impasing Gaji
19 025/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan Pangkat Pilihan
20 026/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengaktifan Bekerja Kembali dari Jabatan Fungsional Peneliti
21 086/OT.225/I.6.2/2/2011 SOP Pelayanan Kartu ASKES
2.3.2.3. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
Tabel 3. SOP Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
No Nomor SOP Judul SOP
1 072/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Air
2 073/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Lab
3 074/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Pupuk Organik
4 075/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Tanaman
5 076/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Pengecekan, Pemindahan & Perhitungan Data Hasil Analisis
6 077/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Estimasi Ketidakpastian Pengukuran
7 078/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Pupuk Anorganik
8 079/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Tanah
9 080/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Kimia
10 082/OT.225/I.6.2/2/2011 SOP Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
11 056/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penyusunan PKT (Penetapan Kinerja Tahunan)
12 065/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Deskwork
13 066/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Konservasi Tanah di Rumah Kaca
14 067/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian lapang
15 068/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Lahan Bermasalah
16 069/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Status P dan K
8
III. ANALISIS RESIKO
Tabel 3.1. Daftar Resiko
No. RESIKO PENYEBAB DAMPAK
A. Manajemen Ketatausahaan
Manajemen
ketatausahaan tidak
berjalan optimal
Perencanaan yang
kurang baik serta
kontrol yang tidak
optimal
Kegiatan ketatausahaan Balai akan
terganggu
B. Manajemen Kepegawaian
Data pegawai dalam
SIMPEG tidak up to
date
Kurangnya
pemelihraan data
pegawai dengan
baik
Data pegawai menjadi tidak valid dan akan
berpengaruh terhadap informasi
kebutuhan pegawai (Theory of Critical
Mass) dan kesalahan terhadap estimasi
budgeting Balai
C. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
Reakreditasi tidak
tepat waktu
Perencanaan dan
persiapan yang
kurang baik
Balai tidak diperkenankan menggunakan
logo Sertifikat ISO 9001:2008/2015
Tabel 3.2. Daftar Penanganan resiko
No. RESIKO PENYEBAB PENANGANAN RESIKO
A. Manajemen Ketatausahaan
Manajemen ketatausahaan tidak berjalan optimal
Perencanaan yang kurang baik serta kontrol yang tidak optimal
Perencanaan harus dipersiapkan dengan baik dan dikontrol sesuai dengan jadwal
B. Manajemen Kepegawaian
Data pegawai dalam SIMPEG tidak up to date
Kurangnya pemelihraan data pegawai dengan baik
Teguran kepada petugas untuk updating data harus dilakukan secara rutin dan dengan pengontrolan yang baik
C. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
Reakreditasi tidak tepat waktu
Perencanaan dan persiapan yang kurang baik
Teguran kepada Tim ISO Balittanah untuk menyusun schedule kerja mulai dari Audit internal hingga audit eksternal/Survilence
9
IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
4.1. Tenaga dan Organisasi
4.1.1 Tenaga yang terlibat
No Nama, Gelar dan NIP Jabatan Struktural Kedudukan dalam
RKTM Alokasi waktu
(OB)
1
Herry Sastramihardja, S.Ip.PM 19580701 198101 1 001
Kasubag TU Penanggungjawab 4 OB
2
Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt 19630702 198903 1 002
Kepala Balai Nara Sumber -
I. Manajemen Kerumah tanggaan
3 Edi Rahmat 195904031992031001
Staf Kasubag TU Anggota 4 OB
4 Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 4 OB
5 Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002
Staf Kasubag TU Anggota 4 OB
6 Isak Abdulah 19740302 200701 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 4 OB
7 Sugandi 197105082007011001
Staf Kasubag TU PUMK/Anggota 2 OB
II. Manajemen Kepegawaian
8 Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001
Staf Kasubag TU Operator SIMPEG 2 OB
9 Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
10 Isak Abdulah 19740302 200701 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
11 Sugandi 197105082007011001
Staf Kasubag TU PUMK 2 OB
III. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
12 Ir. Isyak Juarsah 19570912 198102 1 005
Peneliti Koordinator 2 OB
13 Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
14 Sugandi 197105082007011001
Staf Kasubag TU PUMK 2 OB
15 Rani Fitria Staf Kasubag TU - 2 OB
4.2. Jangka waktu kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya
Lahan Satker Balittnah 2016, sejak persiapan sampai pelaporan dimulai pada bulan
Januari dan berakhir pada bulan Desember 2016, dengan jadwal sebaga iberikut:
10
Tabel 4.2.1. Jadwal Kegiatan Manajemen Kerumah-tanggaan
Kegiatan Bulan, tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan : penyusunan
proposal, SK, xx
Pelaksanaan
Kerumah-tanggaan xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Ketata-usahaan xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx
Tabel 4.2.2. Jadwal Kegiatan Manajemen Kepegawaian
Kegiatan Bulan, tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan : penyusunan proposal, SK, dll.
xx xx
Pelaksanaan
Update SIMPEG xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Update SAPK xx xx xx xx
Pelatihan/Workshop xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx
Tabel 4.2.3. Jadwal Kegiatan Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
Kegiatan Bulan, tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan : penyusunan proposal, SK, blanko,dll.
xx
Pelaksanaan
Admnistrasi SK Rev xx xx xx
Pembinaan konsultan xx xx
Pelaksanaan
Resertifikasi
xx xx
Sertifikasi xx
Evaluasi SOP xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx
11
4.3. Anggaran
Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga dibiayai dengan dana
DIPA Balittanah 2016 sebesar Rp 442.825.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan untuk
belanja barang (belanja bahan, honor terkait output kegiatan, belanja barang non
operasional lainnya, belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja
perjalanan, dan belanja sewa). Sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
No Sub Kegiatan Anggaran (Rp.)
1 Manajemen kerumah-tanggaan 261.200.000
2 Manajemen kepegawaian 98.000.000
3 Sertifikasi sistem mutu dan personil 83.625..000
J U M L A H 442.825.000
Tabel 4.3.1. Manajemen Kerumahtanggaan
No Jenis Belanja Triwulan(Rp,_) Jumlah
(Rp ,_) I II III IV
1 Belanja Bahan
(521211)
7.550.000
7.550.000 7.550.000 7.550.000 30.200.000
2 Belanja barang
(521811) 3.750.000
3.750.000 3.750.000 3.750.000 15.000.000
3 Belanja Perjalanan biasa ( 524111)
52.500.000
52.500.000 52.500.000 52.500.000 210.000.000
4
Belanja Perjalanan
dinas paket meeting dalam kota (524114)
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000
J U M L A H 65.300.000 65.300.000 65.300.000 65.300.000 261.200.000 Tabel 4.3.2. Manajemen Kepegawaian
No Jenis Belanja Triwulan(RP,_) Jumlah
(RP,_) I II III IV
1 Belanja
Bahan(521211) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000
2 Belanja Non Operasional
(511219)
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000
3 Belanja Barang Persediaan
(521811)
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000
3 Belanja Perjalanan biasa (524111)
14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 58.000.000
J U M L A H 24.500.000 24.500.000 24.500.000 24.500.000 98.000.000
12
Tabel 4.3.3. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil
No Jenis Belanja Triwulan (Rp,-) Jumlah
(Rp,-) I II III IV
1 Belanja
Bahan(521211) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
2 Honor Output
kegiatan (521213)
13.781.250
13.781.250 13.781.250 13.781.250 55.125.000
3
Belanja Barang
Persediaan (521811)
625.000 625.000 625.000 625.000 2.500.000
3 Belanja Perjalanan
biasa(524111) 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 22.000.000
J U M L A H 20.906.250
20.906.250
20.906.250
20.906.250
83.625.000
13
DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Menteri Pertanian No.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;
Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.02/2008, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2009
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005 ,tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.164/K/06/2000 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan 2000. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4614).
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Depertemen Keuangan Republik Indonesia Nomor Per -03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan dan Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2010 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).
Undang-Undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
Keputusan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
Keputusan Menteri Pertanian No. 69/OT.210/1/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;
Keputusan Menteri Pertanian No. 417 /Kpts/KU.510/11/2005,tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1057/Kpts/Kp. 330/10/2014
tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Badan Litbang Petanian;
Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian T.A. 2011;
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.09.2.648680/2016 tanggal 7 Desember 2015.
Recommended