Download pdf - Materi Ukg Pkn Sma

7/31/2019 Materi Ukg Pkn Sma

1/24

DESKRIPSI MATERI UKG PKN SMA

Oleh : Edy Sukarno

PENGERTIAN BANGSA

Hans Kohn (Jerman) bangsa adalah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.

Suatu bangsa merupakan golongan yg beraneka ragam & tidak bisa

dirumuskan secara eksak.

F. Ratzel (Jerman) bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu

timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya

(paham geo-politik).

Otto Bauer(Jerman), bangsa adalah kelompok manusia yg mempunyai kesamaan

karakter/perangai yang timbul karena kesamaan nasib.

Karakter, sikap dan perilaku yang menjadi jatidiri bangsa.

Ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain.

Ernes Renan (Perancis) bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki

kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu.

Jalobsen dan Lipman, bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity) dan

kesatuan politik (political unity).

Bung Karno, bangsa adalah :

Ras, yaitu sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri jasmaniah sama

yang dibawa sejak lahir.

Volk, yaitu sekelompok orang yang sudah mempunyai kesamaan dalam

kebudayaan.

Natie, yaitu sekelompok orang yang sudah mempunyai persamaan

kesadaran bernegara dan kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras

atau volk, bahkan tidak lagi membedakan suku, agama, ras dan antar

golongan (SARA).

Pengertian Negara

Kata Negara berasal dari : state (Inggris), staat(Belanda dan Jerman), etat

(Perancis), statum (Latin), yang berarti keadaan yang tegak dan tetap.

Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen,

dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Dalam arti

luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara

konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

TINJAUAN NEGARA

ORGANISASI KEKUASAAN : J.H.A. Logeman, negara adalah suatu organisasi

kekuasaan yang bertujuan mengatur dan menyeleng-garakan masyarakat

dengan kekuasaan tersebut. Kranenburg, negara adalah suatu organisasi

kekuasaan yg diciptakan oleh sekelompok manusia yg disebut bangsa.

Page 1


2/24

ORGANISASI POLITIK : Robert Mc. Iver, negara adalah suatu organisasi politik

yang berbeda dengan organisasi lain, karena negara memiliki kedaulatan

tertinggi dan keanggotaannya bersifat mengikat semua orang.

ORGANISASI KESUSILAAN : G.W.F. Hegel, negara adalah suatu organisasi

kesusilaan yang timbul dari sintesa antara kemerdekaan universal dengan

kemerdekaan individual.

INTEGRALISTIK : B. Spinoza, Adam Muller, dan Soepomo, negara mrp suatu

integritas antara pemerintah dengan rakyat. Negara mengatasi seluruh

golongan dalam masyarakat dan merupakan suatu kesatuan yang organis.

Sifat Hakikat Negara

Sifat Memaksa (negara memiliki mempunyai kekuatan fisik secara legal.

Sifat Monopoli (yaitu dalam menetap-kan tujuan bersama masyarakat.

Sifat Mencakup Semua (All-Embracing), yaitu semua peraturan perundang-undangan yg berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali

Terjadinya Negara Secara Teoritis :

Teori Ketuhanan (F. J. Stahl, Agustinus, Jean Bodin), bahwa negara terjadi atas

kehendak Tuhan.

Teori Perjanjian (Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rouseau, Montesquieu), bahwa

negara terbentuk atas perjanjian antar manusia atau masyarakat (du

Contracts social).

Teori Kekuasaan (H.J. Laski, Leon Duguit, Karl Marx), bahwa negara dibentuk oleh

kekuasaan yg memaksa, monopoli dan mencakup semua.

Teori Kedaulatan :

a. Kedaulatan Negara (P. Laband, G. Jellinek), bahwa kekuasaan tertinggi ada

pada negara dan negaralah yg menciptakan hukum.

b. Kedaulatan Hukum (Krabbe), bahwa hkm memegang peranan penting dalam

negara.

Teori Hukum Alam (Plato, Aristoteles, Agustinus, T. Aquinas), bahwa hukum alam

berlaku abadi, universal, tidak berubah, berlaku untuk suatu waktu dan

tempat. Negara terjadi secara alamiah atas dasar manusia sbg mahluk sosial

(Zoon Politicon and social being).

Teori Hukum Murni, bahwa negara merupakan suatu kesatuan tata hukum yg

bersifat memaksa/overmacht (wille das staates).

Bentuk Negara Dan Bentuk Kenegaraan

PerihalPerihal PengertianPengertian ContohContoh

BentukBentukNegaraNegara

Apabila hubungan atau ikatan ituApabila hubungan atau ikatan itumerupakan suatu negaramerupakan suatu negara

Negara KesatuanNegara KesatuanNegara SerikatNegara Serikat

BentukBentukKenegaraKenegara

anan

Apabila hubungan atau ikatan ituApabila hubungan atau ikatan itutidak merupakan suatu negaratidak merupakan suatu negara

Perserikatan NegaraPerserikatan NegaraDaerah Mandat, dll.Daerah Mandat, dll.


3/24

Fungsi dan sekaligus tujuan NKRI :yaitu mencakup :

Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia,

Memajukan Kesejahteraan Umum,

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,

Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan,Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial.

Sistem Hukum & Peradilan Internasional

Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung

pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam

masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam

melaksanakan tugasnya.

Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan

yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu

masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran

terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan)

yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh

masyarakat itu

Unsur-unsur Dalam Pengertian Hukum :

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ;

Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang;

Peraturan itu bersifat memaksa;dan

Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut

Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah dikemukakan di atas,

yang dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang

berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap

warganya

Perbedaan Hukum Pidana Dan Perdata

Hukum Pidana, pelanggar hukum pada umumnya segera disikapi oleh

pengadilan setelah menerima berkas polisi yg mengadakan penyelidikan dan

penyidikan. Tindakan Pidana (delik) disengaja disebut delik doloes, & yg tidak

sengaja disebut delik coelpa.

Hukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru dapat disikapi oleh

pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di sini,

ada pihak yg mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).

Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)

Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu

penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau

kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya

Page 3


4/24

Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu :

Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang, atau yang

ditentukan oleh UU dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah

Tahanan Negara

Tugas dan kewenangannya, mencakup :

Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyelidikan, atau penghentian tuntutan.

Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada

instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi

kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara.

Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, danmelaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua

Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi

jabatan notaris.

Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)

Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.

Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah

hukumnya.

Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya

dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan

sewajarnya.

Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah

hukumnya.

Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi

peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri

dalam daerah hukumnya.

Wewenang Pengadilan Tinggi adalah :

Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya

yang dimintakan banding.

Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-


5/24

surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan

para hakim.

Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi

Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung:

Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di semua

lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.

Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan

peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua

lingkungan peradilan.

Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan,

teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri,

maupun dengan surat edaran.

Wewenang Mahkamah Agung :

Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan

Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),

Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,

Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang,

Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan

dari semua Lingkungan Peradilan,

Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di

semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim

dalam memeriksa dan memutus perkara.

Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertamadan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki

wewenang dan kewajiban :

Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketakewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan

Umum.

Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Page 5


6/24

Upaya Pemberantasan Korupsi

Pengertian Korupsi

Kata korupsi mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau

perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan

korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidak jujuran.

Kolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar

penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang

merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan

hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas

kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Penyebab Utama Korupsi di Indonesia

Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum;

Rendahnya integritas dan profesio-nalisme ;

Adanya peluang di lingkungan kerja, karena jabatan dan lingkungan masyarakat;

Merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan (gaji PNS);

Sikap yang tamak, lemah iman, kejujuran dan rasa malu.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan,dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab

sosial yang tinggi.

Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan

mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada

bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non formal dan

pendidikan agama.

Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievementatau

keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapatmembuka peluang berkembangnya nepotisme.

Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang efektif, terpadu, dan

menyeluruh (national integrity system) dalam mencegah dan memberantas

korupsi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (masyarakat madani,

swasta, eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka agama)

RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap antara Konvensi PBB menentang

Korupsi dan situasi dalam negeri saat ini.

Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9 Desember 2004, Presidenmengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

UU No. 30/2002 merupakan amanat dari UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang sehingga

lahirlah . KPK


7/24

Upaya Edukasi Masyarakat, antara lain :

Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol

sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik,

Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan

masyarakat itu sendiri,

Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh

pemerintahan desa, kecamatan dan seterusnya sampai tingkat

pusat/nasional,

Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyeleng-garaan

pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya,

Mampu memposisikan diri sebagai subyek pembangunan dan berperan aktif

dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Dampak Korupsi di Indonesia

Makin meningkatnya beban masyarakat akibat badan usaha milik Negara kurang

efisien dalam mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan

bakar minyak, listrik dan lain sebagainya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik;

Rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah,

Pengertian Dan Macam-macam HAM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia

sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir

(hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki

Hak asasi manusia dalam pengertian hukum, tidak dapat dipisahkan dari

eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu

kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan

martabatnya.

John Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara

kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifatmutlak). Dengan demikian, maka :

Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga

lahir kewajiban.

Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak

dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi.

Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut kodratnya yang tidak dapat

dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

Page 7


8/24

manusia.

Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain, tercantum dalam UUD

1945, Konstitusi RIS 1949, UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS

NO:XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998.

Bahwa setelah dikeluarkannya :

Tap MPR No. XVII/MPR/1998,

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan

UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Peng-hormatan, dan Penegakan HAM di

Indonesia

Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di

Indonesia, telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya

masyarakat (LSM).

Peran Serta Pemerintah

Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM).

Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada

tanggal 13 November 1998.

Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian khusus, yaitu

dengan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas

pasal 28 A hingga 28 J.

Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26

tahun 2000.

Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang

mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya

pelanggaran HAM, antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.

Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban keja-hatan HAM, antara

lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In-donesia (YLBHI), Komisi untuk

Orang Hilang dan Tindak Keke-rasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi

Hak Asasi Manu-sia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan bantuan

hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan pentingnya

perhatian thd persoalan HAM.

Peradilan Internasional HAM

PBB telah membentuk komisi untuk Hak Asasi Manusia (The United NationsCommission on Human Rights).

Memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan

Internasional (pelanggar HAM berat). Terdiri dari 18 negara anggota, berkembang

menjadi 43 anggota. Indonesia diterima tahun 1991

Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :


9/24

Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran yg dilakukan.

Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights yang

disampaikan kepada sidang umum PBB.

Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada

komisi ini.

Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti pengaduan. Hasil

pengkajian/temuan, ditindaklan-juti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan

proses peradilan.

Beberapa contoh pelaksanaan dan proses pengadilan internasional yang mengadili

pelanggaran HAM :

Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum seumur hidup, bersalah karena

telah menyiksa 842 orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).

Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808 untuk mengadili para penjahatperang pelanggar HAM di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic

cleansing. Pemimpin yang dianggap paling bertanggung jawab adalah

Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.

Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan sebuah laporan yang

menyatakan bahwa militer El Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran

HAM selama perang 12 tahun.

Hubungan Dasar Negara dgn Konstitusi

Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan penyelenggaraanketatanegaraan negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan

Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai

norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala

sumber hukum (TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP.

MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam TAP. MPR

No.XVIII/MPR/1998 .

Pengertian Konstitusi

Dalam pengertian luas, Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-

ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitunelle). Konstitusi, ada yg

dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor

Bolingbroke).

Dalam pengertian sempit (terbatas), Konstitusi berarti piagam dasar atau

undang-undang dasar (loi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap

mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord

Bryce dan C.F. Strong).

Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi kekuasaan pemerintah

agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat

terlindung (Konstitusionalisme).

Fungsi Umum :

Kontrol Penyelenggaraan negara,

Page 9


10/24

Indikator keberhasilan pemerintahan,

Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara.

Secara operasional fungsi suatu konstitusi

sebagai berikut :

Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif

Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara

Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya

Menentukan hubungan di antara lembaga negara

Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal

maupun vertikal

Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa

Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem

ketatanegaraan

Substansi Konstitusi

Memuat tentang ;

Tujuan negara,

Lembaga negara,

Pembagian kekuasaan,

Hak asasi manusia,

Sistem pemerintahan,

Hubungan pusat dan daerah,

Prosedur penyelesaian pertikaian,

Pengawasan penjabat negara &

perubahan konstitusi.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan RI Tahun 1945.

Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan

semangat bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan

dalam lingkungan nasional maupun internasional

Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan

batang tubuh UUD 1945, mempunyai kedudukan :

Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD 1945

mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai

Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945 mempunyai

kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai


11/24

kedudukan lebih tinggi.

Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan

adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).

Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan

dalam pasal-pasal UUD 1945.

Kewarganegaraan R.I.

. Rakyat Dalam Suatu Negara

Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dlm wilayah kekuasaan negara

& tunduk pada kekusaan negara itu

Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa

persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki

ikatan hukum dengan pemerintah.

Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam

suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang

memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga Negara Indonesia

(WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu

pekerjaan, disebut juga penduduk.

Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara

hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.

Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota

dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN

keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melaluiproses naturalisasi.

Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu

negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang

bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta

Besar, Kontraktor Asing, dsb).

Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :

Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.

Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki

hak-hak :

Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).

Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelselpasif)

Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakan

menurut Asas :

Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat

Page 11


12/24

di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia

akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara

B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).

Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian

darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara

A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi

warga negara B (dianut oleh negara RRC).

Penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregeling tahun 1927, terbagi

dalam 3 golongan, yaitu :

Golongan Eropa, yang terdiri atas :

Bangsa Belanda,

Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa

Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)

Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama

dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika

Selatan), dan keturunannya.

Golongan Timur Asing, yang terdir atas :

1. Golongan Cina (Tionghoa), dan

2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-

lain).

Golongan Bumiputera(Indonesia), yang meliputi:

1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki

golongan rakyat lain, dan

2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan

menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi kewarganegaraan antara

Indo-nesia dan RRC,

Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai

penyempurnaan Undang-Undang No. 3/Tahun 1946,

Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan

dinyatakan tidak berlaku lagi,

Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun

1958,

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh


13/24


14/24

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara

asing,

Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing;

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,

Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima)

tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.

. Sistem Politik

Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kgt dalam suatu sistem

politik/negara yg menyangkut proses menentukan & sekaligus melaksanakan

tujuan-tujuan sistem itu.

Berdasarkan teori politik, infra struktur

politik mencakup :

Partai politik (political party),

Kelompok kepentingan (interest group),

Kelompok penekan (pressure group),

Media komunikasi politik (political communication media), dan

Tokoh politik (political figure).

Suprastruktur Politik

1.LEGESLATIF 2. EKSEKUTIF 3. YUDIKATIF (TRIAS POLITIKA MONTESQUEU)

BENTUK PARTISIPASI POLTIK

KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL

Pemberian Suara

(voting)Diskusi politik

Kegiatan kampanye

Membentuk danbergabungdalam kelompokKepentingan.

Komunikasiindividualdengan pejabatpolitik/administratif.

Pengajuan petisi

Berdemonstrasi

Konfrontasi

Mogok

Tindak kekerasan politik terhadap hartabenda.

Tindak kekerasan politik terhadap

manusia.

FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI POLITIK

PENDIDIKAN POLITIK 2. KESADARAN POLITIK


15/24

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses

dengan jalan mana orang belajar tentang politik & mengembangkan orientasi

pada politik. MELALUI KELUARGA,SEKOLAH,PARPOL

BUDAYA POLITIK

1.PAROKIAL 2. SUBYEK 3. PARTISIPAN

Komponen-komponen Budaya Politik

Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada

politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor

dan pe-nampilannya.

Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik

yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan

perasaan

Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah

partisipasi politik :

Modernisasi dalam segala bidang kehidupan.

Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.

Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern.

Konflik antar kelompok pemimpin politik.

Keterlibatan pemerintah yg meluas.

DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi

adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Gambarannya adalah sebagai berikut :

Yang melakukan kekuasaaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih untuk

menyalurkan kehendak rakyat.

Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan

keinginan rakyat.

Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus,

kerjasama dan dukungan.

Karakteristik Masyarakat Madani

NoNo KriteriaKriteria Uraian / KeteranganUraian / Keterangan

Page 15


16/24

1. Free PublicSphere

Adanya ruang publik yg bebas sebagai sarana dlm

mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul serta

mempublikasikan informasi kepada publik.

2. Demokratis Merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana

masyarakat madani, dimana dlm menjalani kehidupan,

warga negara memiliki kebebasan penuh untukmenjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk

berinteraksi dengan lingkungannya.

3. Toleran Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam

masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling

menghargai dan meng-hormati aktivitas yang dilakukan

oleh orang lain.

4. Pluralisme Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan

menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai

dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan

sehari-hari.

5. KeadilanSosial

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan

dan pembagian yang proposional terhadap hak dan

kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh

aspek kehidupan.

KETERBUKAAN

Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau

menerima pendapat, dan kritik dari orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka,

perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk

berkomunikasi

No Keadilan Uraian / Keterangan Contoh

1. KeadilanKomutatif

Yaitu, perlakuan terha-dapseseorang dengan tidak melihatjasa-jasa yang telahdiberikannya.

Seseorang yang telah

melaku-kan kesalahan/

pelanggaran tanpa

memandang kedudu-

kannya, dia tetap

dihukum sesuai dengan

kesalahan/ pelanggaranyang dibuatnya.

2. KeadilanDitributif

Yaitu, perlakuan terha-dapseseorang sesuai dengan jasa jasa yang telah diberikan-nya.

Beberapa orang

pegawai sua-tu

perusahaan

memperoleh gaji yang

berbeda, berdasar-kan


17/24

masa kerja, golongan,

kepangkatan, jenjang

pendidikan, atau

tingkat kesulitan

pekerjaannya.

3. KeadilanKodratAlam

Yaitu, memberi sesuatu sesuaidengan yang diberi-kan olehorang lain kepada kita.

Seseorang yang

menjawab salam yang

diucapkan orang lain

dikatakan adil karena

telah menerima salam

dari orang tersebut.

4. KeadilanKonvensi-onal.

Yaitu, jika seorang warganegara telah menaati pera-turan perundang-undanganyang telah dikeluarkan.

Penggunaan sabuk

pengaman bagi

pengendara mobil dan

helm untuk pengendara

motor.

5. KeadilanPerbaikan

Yaitu, jika seseorang telahberusaha memulihkan namabaik orang lain yang telahtercermar.

Tindakan klarifikasi

terhadap kesalahan

yang telah dilakukan

seseorang.

Ciri-ciri keterbukaan :

Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.

Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang

dilakukan orang lain.

Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.

Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan

mengolah informasi dari manapun sumbernya.

Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.

Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya.

Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan

Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.

Page 17


18/24

Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.

Asas Umum Penyeleng-garaan Pemerinta-han Negara

Asas Kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed).

Asas Keseimbangan.

Asas Kesamaan.

Asas Larangan Kesewenang-wenangan.

Asas larangan Penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir).

Asas Bertindak Cermat.

Asas Perlakukan yang Jujur.

Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal.

Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan

Karakteristik atau prinsip-prinsip dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan

yang baik (UNDP) :

Partisipasi (Participation),

Aturan Hukum (Rule of Law),

Transparan (Transparency),

Daya Tanggap (Responsiveness),

Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation),

Berkeadilan (Equity),

Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency),

Akuntabilitas (Accountability),

Bervisi Strategis (Strategic Vision),

Saling Keterkaitan (Interrelated).

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28

Tahun 1999.

Asas Kepastian Hukum,

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,

Asas Kepentingan Umum,

Asas Proporsionalitas,

Asas Profesionalitas,

Asas Akuntabillitas.

Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan


19/24

Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap

pemerintah.

Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat

pemerintah.

Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan

dengan kebijakan publik.

Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN

merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (nilai dominan).

Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum

dan hak asasi manus

Akibat Tindak Korupsi

Mendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik

terhadap proses politik melalui politik uang.

Mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya

akuntabilitas publik dan manafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi

hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal.

Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena lebih dominan

hubungan patron-klien dan nepotisme.

Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan

yang berkelanjutan.

Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijual tidak kompetitif

dan terjadi penumpukan beban utang luar negeri.

Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum dapat dibeli dengan

sejumlah uang sesuai kesepakatan.

Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau koncoisme yang lebih

didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang

Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak

Transparan

Pemerintah dan pejabat publik, dilakukan pengawasan melekat.

Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum,

Pembekalan intensif thd aparatur pemerintah/pejabat publik

Menegakkan supremasi hukum secara konsisten.

Peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis.

Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan seimbang.

Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan negara.

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan

publik yg dibuat pemerintah,

Page 19


20/24

Kontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai media massa elektronik maupun

cetak.

Pendidikan dan Masyarakat

Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah tentang pentingnya

pemerintah yang transparan.

Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan

dialog interaktif di dalam masyarakat.

Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku dan kelompok-

kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip

kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati.

Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis

sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab,

menjadi panutan masyara-kat, dan mampu mempersatukan bangsa dan

negara.

Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan

kegotong royongan.

Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

serta menghormati hak-hak orang lain.

Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan.

Suka bekerja keras.

Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan

dan kesejahteraan bersama.

Kesadaran akan adanya hak yang sama bagi setiap warga negara Indonesia.

Kesadaran akan adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara

Indonesia.

Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakan dan tercapainyakesejahteraan dan kemakmuran yang merata.

Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas Korupsi

Berusaha memahami berbagai aturan yg diterapkan pem.

Mengikuti prosedur/mekanisme sesuai aturan yang berlaku.

Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan baik dan

sopan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi kepada lembaga

berwenang (Kejaksaan, Kepolisian & KPK).

Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi keteladanan.

Melakukan kampanye preventif melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun

non-formal.


21/24

Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala

aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan

nasional negara tersebut

Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan

internasional, antara lain :

Politik internasional (International Politics).

Studi tentang peristiwa internasional (The Studi of Forcight Affair).

Hukum Internasional (International Law).

Organisasi Administrasi Internasional (International Organitation of

Administration).

Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969

Perundingan

Penandatanganan

RATIFIKASI

Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres

Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :

Mewakili negara pengirim di dlm negara penerima.

Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara

penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.

Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negara penerima.

Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima,

sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara

pengirim.

Memelihara hubungan persahabatan kedua negara.

PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :

Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan

kebudayaan di kawasan Asia Tengggara,

Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati

keadilan dan tertib hukum,

Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik,

iilmu pengetahuan & adminsitrasi,

Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian,

Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga-ngan, jasa dan

meningkatkan taraf hidup, dan

Page 21


22/24

Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi

internasional dan regional

Tujuan PBB adalah berikut ini.

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.

Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam

bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.

Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita

di atas.

Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untukkomunitas internasional (semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi

dan diataati oleh setiap negara.

Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah

diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas

negara.

Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut, adakalanya karena

negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit

juga yang tinggal meratifikasinya

J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (body of law) yang

sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam

hubungan antar negara.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum internasional, adalah hukum yang mengatur

perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah keseluruhan kaidah-

kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi

batas-batas negara antara :

negara dan negara

negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan

negara satu sama lain.

Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman

tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam

2 (dua) hal, yaitu :

Hukum perdata Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur

hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari

negara lain (antar bangsa).

Hukum Publik Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara


23/24

yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar

negara).

Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan

asas-asas hukum internasional :

Asas Teritorial

Asas Kebangsaan

Asas Kepentingan Umum

Asas lain sebagai berikut :

Pacta sunt servanda

Egality rights

Reciprositas

Courtesy

Right sig stantibus

Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional

Sengketa internasional adalah sengketa atau

perselisihan yang terjadi antar negara baik yang

berupa masalah :

Wilayah,

Warganegara,

Hak Asasi Manusia,

Terorisme, dll.

Faktorpolitis atauperbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya

ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang

terbuka.

Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)

Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial

Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi

Permasalahan Terorisme

Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa.

Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika.

Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional

Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah

Internasional, dikenal dengan istilahAdjudication, yaitu suatu teknik hukum

untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan

putusan kepada lembaga peradilan.Page 23


24/24

Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses

kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara

arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc.