Click here to load reader

PKN SMA Sistem Pemerintahan

  • View
    62

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sistem Pemerintahan

Text of PKN SMA Sistem Pemerintahan

  • SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHANYANG ADA DIBERBAGAINEGARA PENGERTIAN SISTEMPEMERINTAHAN Bentuk negara, Bentuk pemerintahan, macam-macam sistempemerintahan TIPE-TIPE KABINET PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA TERHADAP NEGARALAIN BIDANG SISTEM HUKUMSUATU NEGARA BIDANG KEWARGANEGARAABIDANG POLITIK DAN HUB INTERNASIONAL BIDANG EKONOMI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHANDI INDONESIA PERIODE BERDASAR UUD 1945 PERIODE BERDASAR K. RIS 1949 PERIODE BERDASAR UUDS 1950 PERIODE BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 PERIODE REFORMASI

  • PERBANDINGAN ANTARA PELAKSANAANSISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN AMERIKA SERIKAT INGGRIS AUSTRALIA INDONESIA

  • A. Sistem pemerintahan yang ada diberbagai negaraPengertian Sistem Pemerintahana. Makna sistem 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia Sistem adalah susunan kesatuan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri , tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. 2) Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian ,yangkait mengkait satu sama lain.b. Unsur unsur sistem 1) Seperangkat komponen , elemen, bagian. 2) Saling berkaitan/ tergantung 3) Kesatuan yang terintegrasi ( terkait dan menyatu ) 4) Memiliki peranan dan tujuan tertentu.

  • c. Makna Pemerintahan PemerintahDalam arti luasKeseluruhan lembaga negara yang ada (MPR,Presiden,DPR,BPK,MA )Dalam artisempitEksekutif saja/ pelaksana pemerintahan ( bisa Presiden, bisa Perdana Menteri )Kepala negaraBisa Presiden, bisa raja, kaisar,Sultan , ratu Yang dipertuan Agung , dll.

  • Jadi Sistem Pemerintahan :a. Mekanisme dan cara kerja yang membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.b. Keseluruhan dari susunan/ tatanan yang teratur dari lembaga- lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya, baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana / pola untuk mencapai tujuan negara.2. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan a. Bentuk Negara

    Bentuk NegaraKesatuan/ UnitarisSistem SentralisasiSistem DesentralisasiFederasi/SerikatNegara SerikatSerikat Negara/ Konfederasi

  • Keterangan:Negara Kesatuan : Negara yang bersusunan tunggal, kedaulatan kedalam dan keluar ditangan pemerintah pusat . (hanya ada satu UUD, Kepala negara,dewan menteri,dan Parlemen)Sistem Sentralisasi: Kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara ditangan pemerintah pusat ( daerah tidak diberi hak otonom)Sistem Desentralisasi: Daerah diberi hak otonom ( hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri )Serikat / Federasi: Negara yang bersusunan jamak / didalam negara terdapat negara bagian.Negara Serikat: Gabungan dari beberapa negara bagian yang tidak merdeka dan tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara bagian itu.Serikat Negara: Gabungan dari beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik kedalam maupun keluar.

  • b. Bentuk Pemerintahan

    Bentuk PemerintahanAjaran Modern Republik MonarkiTokoh : 1. G JellineckRMDasar PembedaCara pembentukan kehendak NegaraRDi tentukan rakyat banyakMDi tentukan satu orang2. Leon DuguitRMDasar Pembeda Cara penunjukkan/pengangkatan Kepala NegaraRDi PilihMHakWaris/ Keturunan

  • 3. Otto KuellreutterRM Dasar Pembeda Teori Persamaan dan ketidaksamaanR Rakyat punya hak yang samaMRakyat tidak punya hak yang samaMacam macam Bentuk Pemerintahan Republik

    RepublikAbsolutKekuasaan Presiden tak terbatas / sewenang - wenangKonstitusional Kekuasaan Presiden dibatasi Undang- Undang/ KonstitusiParlementer Kekuasaan Pemerintahan berada di tangan PM dan PM bertanggungjawab pada Parlemen.

  • Macam macam Monarki :

    Monarki AbsolutKekuasaan Raja tak terbatas/ sewenang wengang. Konstitusional Kekuasaan Raja dibatasi UU/ konstitusiParlementer Kekuasaan pemerintahan terletak ditangan PM yang bertanggungjawab kepada Parlemen, sedang Raja berkedudukan sebagai kepala negara.3. Sistem Pemerintahan

  • TIPE - TIPE KABINETMinisteriilParlementerK. Partai K. KoalisiK. NasionalExstra ParlementerPresidensiilDasar Pembeda :Dilihat dari siapa yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahanDilihat dari ada tidaknya campur tangan parlemen/ DPR dalam pembentukkan kabinet.Dilihat dari susunan personalia kabinet yang dihubungkan dengan kekuatan politik yang ada di parlemen.

  • Keterangan:Kabinet Ministeriil adalah suatu kabinet dimana tanggung jawab jalannyapemerintahan terletak di tangan perdana menteri / para menteri yang bertanggungjawab pada parlemen/ DPR , sedang kedudukan presiden hanyaselaku kepala negara . Kabinet Presidensiil adalah suatu kabinet dimana tanggung jawab jalannya pemerintahan terletak ditangan presiden , sehingga kedudukan presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Para menteri diangkat dan diperhentikan presiden oleh karenanya menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kabinet Parlementer adalah suatu kabinet yang dalam pembentukannya ada campur tangan parlemen/DPRKabinet Exstra Parlementer adalah suatu kabinet yang bembentukannya tidak ada campur tangan parlemen/DPRKabinet Partai adalah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari satu partaiKabinet Koalisi adalah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang menguasai kursi DPR

  • g. Kabinet Nasional adalah suatu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh partai yang mempunyai kursi di Parlemen/ DPR CIRI CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL a. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. b. Menteri menteri pembantu presiden diangkat dan bertanggungjawab pada presiden.c. Menteri-menteri tidak bertanggungjawab pada DPR/ Parlemen.d. Presiden tidak dapat dijatuhkan Parlemen sebaliknya Parlemen tidak dapat di bubarkan Presiden.e. Masa jabatan pemerintahan dapat ditentukan jangka waktunya.

  • Ciri ciri Sistem Pemerintahan ParlementerKekuasaan pemerintahan terletak ditangan PM Kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugatPara menteri/ PM bertanggungjawab pada ParlemenKabinet/ para menteri dapat dijatuhkan parlemen sebaliknya parlemen dapat dibubarkan oleh Presiden/kepala negaraJangka waktu pemerintahan tidak dapat ditentukanPembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan yang menguasai kursi ParlemenPara anggota kabinet baik seluruhnya maupun sebagian merupakan anggota parlemen.

  • Kelebihan dan kekurangan sistem presidensialKelebihanSelama masa jabatannya presiden tdk dpt dijthkan oleh DPRPemerintah punya waktu untuk melaksanakan progamnya tanpa terganggu krisis kabinetPenyusunan program kerja mudah disesuaikan dengan lama masa jabatannya yang dipegang eksekutifKekurangankarena presiden selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR maka pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruhPengaruh rakyat kepada politik negara kurang mendapat tempat yang seluas luasnyaPada umumnya keputusan yang diambil hasil tawar menawar antara esekutif dan legislatif shg berdampak pada hasil keputusan yang tidak tegas

  • Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementerKelebihan

    mudah mencapai kesesuaian pendapat antara esekutif dengan legislatif selama pemerintahan bukan kabinet koalisi

    Mentri2 akan berhati2 dalam menjalankan tgsnya karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen

    Kekurangan

    Kedudukan esekutif tidak stabil karena kabinet dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen

    sering terjadi pergantian kabinet bila kabinet dalam bentuk koalisi sehingga kebijakan politik negara menjadi labil

  • C. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia1. Dinamika Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia

    NOJENIS KONSTITUSIPERIODEBENTUK NEGARABENTUK PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN1.

    2

    3.

    4.UUD 1945

    K.RIS 1949

    UUDS 50

    UUD 1945

    a.Orde Lama

    b. Orde Baru

    c. Reformasi18 agustus 1945 s/d27 Desember 1949

    27 Desember 1949 s/d17 Agustus 1950

    17 Agustus 1950 s/d5 juli 1959

    5 Juli 1959 s/dSekarang

    5 Juli 1959 s/d 11 Maret 196611 Maret 1966 s/d 21 Mei 199821 Mei 1998 s/d Sekarang

    Kesatuan

    Serikat

    Kesatuan

    KesatuanRepublik

    Republik

    Republik

    RepublikPresidensiil

    Parlementer

    Parlementer

    Presidensiil

  • Penyimpangan Penyimpngan yang terjadi kurun waktu berlakunya UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945Isinya : mengubah kedudukan KNIP yang semula pembantu Presiden menjadi Badan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.2. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945 Isinya Berubahnya sistem Pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer

  • ALAT-ALAT KELENGKAPAN NEGARAPemerintahPasal 68parlemen

    NOUUD 1945K. RIS 49UUDS 50123456MPRPRESIDENDPR BPKDPA MAPRESIDENMENTERIDPRSENATDPKMAPRESIDEN + WAPRESMENTERIDPRDPKMA

  • Kedaulatan Rakyat

    NODASAR PEMBEDADASAR HUKUMBUNYIPELAKSANA1

    2

    3

    4.UUD 1945

    K. RIS 49

    UUDS 50

    UUD 45 AmandemenPASAL 1 AYAT 2

    PASAL 1 AYAT 2

    PASAL 1 AYAT 2

    PASAL 1 AYAT 2DITANGAN RAKYAT

    DITANGAN RAKYAT

    DITANGAN RAKYAT

    DITANGAN RAKYATMPR

    PEMERINTAH,DPR, SENAT

    PEMERINTAH +DPR

    MENURUT UUD

  • DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959Latar Belakang/ alasan dikeluarkannya Dekrit Presisen 5 juli 19591. Gagalnya badan konstituante dalam menjalankan tugasnya2. Pernyataan sebagian besar anggota konstituante yang tidak mau menghadiri sidang.3. Keadaan ini membah