Tinjauan | Diseminasi Informasi 1
Daftar Isi
Daftar Isi 1
1. Umum 2
2. Latar lakang 3
3. Tujuan dan Keluaran 4
4. Metodologi Pelaksanaan 4
5. Perkembangan Media komunikasi 5
6. Latar lakang 7
6.1 Kondisi Umum 10
6.1 Kondisi Khusus 15
7. Lingkup Tinjauan 17
8. Langkah Pembangunan Informasi 18
9. Sistem Layanan 19
10. Pendekatan Teknis dan Metodologi 23
11. Program Kerja 27
12. Sistem Pelaporan 28
13. Kebutuhan Tenaga Ahli 29
Daftar Gambar Figure 1-SOA Governance lofe cycle ............................................................... 3
Figure 2-Konsep Piramid pada layanan kolaborasi .......................................... 22
Figure 3-Pendekatan dan Metodologi ............................................................ 26
Tinjauan | Diseminasi Informasi 2
Perlunya Komunikasi dan Diseminasi Informasi bagi pemerintahan
Daerah sebagai pelaksanaan IT governance
1. Umum
Dunia Informasi dan Teknologi akan selalu berpegang pada
perkembangan teknologi, baik secara internal pemerintah daerah
maupun government atau negara. Terlepas dari hal tersebut perlu
ditinjau kembali bagi aspek komunikasi sebagai penghubung
penyampaian pesaan yang informatif dan effektif, yaitu;
1. Mencapai pengertian satu sama lain baik antara individu dengan
pemerintah, masyarakat dengan pemerintah ataupun dalam
pemerintahan sendiri,
2. Meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antara
individu dan antar unit organisasi atau departemen,
3. Mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam
pelaksanaanpekerjaan dari masing-masing unit organisasi,
4. Mengurangi aspek negatif dan timbulnya konflik maupun
frustasi,
5. Membina kepercayaan, baik antara individu dengan
pemerintahan, masyarakat dengan pemerintahan ataupun dalam
pemerintahan itu sendiri.
Perkembangan dunia IT tidak terlepas dari kebijakan pemerintah
pusat, yaitu perlunya suatu daerah dibangun suatu komunikasi yang
handal, cepat, cepat dan akurat melalui Information and
Communication Technology (ICT), sehingga sebagai daerah yang
memiliki otonomi dapat memberikan layanan informasi kepada
masyarakat baik individu maupun golongan (komunitas) yang
dibarengi dengan pengembangan mengarah Information Technology
(IT) Governance (Tata Kelola IT)
Tinjauan | Diseminasi Informasi 3
2. Latar lakang Komunikasi dan Diseminasi Informasi merupakan bagian dari IT
Governance, yang merupakan siklus kegiatan yang mengelola proses
perencanaan, pengembangan dan pengoperasian layanan Teknologi
Informasi guna:
1. Memastikan layanan tersebut sesuai arah tujuan Organisasi (fingsi
supporting)
2. Mampu menjadi pendorong perbaikan kinerja organisasi yang
pada akhirnya membuat organisasi tersebut menjadi lebih unggul
(fungsi enabler)
3. Mengurangi potensi kerugian atau masalah dari segala resiko yang
timbul akibat kegiatan organisasi dan keberadaan teknologi
(fungsi control)
4. Menjamin seluruh investasi yang dikeluarkan untuk
pengembangan TI memiliki landasan yang kuat (justified) dan
cost effective (fungsi saving)
Figure 1-SOA Governance lofe cycle
IT Governance merupakan pengelolaan TI sesuai dengan fungsi TI dan
kebutuhan dalam pemanfaatan TI dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, sehingga adanya terkaitan antara tujuan (objective)
dengan penggunaan TI sebagai sarana mencapai tujuan di mana TI in-
Line dengan pelaksanaan operasional kegiatan rutinitas.
Tinjauan | Diseminasi Informasi 4
3. Tujuan dan Keluaran Lingkup tinjauan yang akan dilakukan agar Komunikasi dan Diseminasi
Informasi dapat terwujud dengan biak, meliputi;
1. Kajian Ilmiah Komunikasi pemerintahan daerah dan masyarakat.
2. Kajian regulasi dan kebijakan pemerintah dalam bidang Komunikasi
Masyarakat.
3. Survey efektifitas metode komunikasi dan diseminasi informasi
Pemerintahan Daerah dan Publik.
4. Penyusunan strategi dan Rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam
bidang komunikasi dan diseminasi informasi.
Dengan tujuan dan keluaran yang digharapkan berupa;
1. Mendapatkan metode dan strategi komunikasi pemerintahan dan
masyarakat yang efektif, regulasi dan best practiseinya, yaitu berupa
dokumen metode, strategi best practise pemerintahan dan masyarakat
2. Mendapatkan persepsi masyarakat dan ukuran efektifitas program
pemerintahan Daerah dalam bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi,
yaitu berupa dokumen self-evaluation bidang Komunikasi dan Diseminasi
Informasi pemerintahan Daerah
3. Mendapatkan strategi dan rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam
bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi, yaitu berupa dokumen
strategi dan rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam bidang Komunikasi
dan Diseminasi Informasi.
4. Metodologi Pelaksanaan Gambaran yang dituangkan dalam perencanaan pada metodologi
pelaksanaan adalah acuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan dalam
penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Daerah
sebagai metode dalam penyelesaian pekerjaan secara sistematis, procedural,
akuntable “dipertanggungjawabkan” dan terukur sehingga dapat
dipertanggungjawabkan. Metode pelaksanaan yang dilakukan mengacu pada
tujuan dan keluaran yang dicapai.
Tinjauan | Diseminasi Informasi 5
5. Perkembangan Media komunikasi
Disadari atau tidak, sebagian besar masyarakat di Indonesia
masih menjadikan media sebagai salah satu jembatan informasi
tentang berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, baik yang
sedang menjadi perhatian maupun yang luput dari perhatian
mereka. Kenyataan menunjukkan, keterlibatan media dalam
membentuk suatu opini publik adalah sebuah kekuatan tersendiri
yang dimilikinya dan itu sangat berpengaruh dalam tatanan
kehidupan di masyarakat. Namun, seiring dengan kebebasan pers
yang didengungkan dalam reformasi 1998 silam membuat
sebagian media kebablasan menyikapi euforia kebebasan
tersebut. Independensi dan kode etik kadang telah tertutupi oleh
orientasi bisnis dan keuntungan, sehingga saat ini ¨dapur¨ media
telah dimasuki pengaruh kekuasaan, finansial dan kepentingan
politik.
Media sangat memberi andil dan peran penting dalam
memberikan informasi terhadap masyarakat, kecenderungan ini
kadang membuat media dalam menyajikan informasinya bisa saja
membuka peluang dramatisasi, manipulasi, spekulasi ataupun
juga menyingkap kebenaran sesuai fakta sesungguhnya. Olehnya,
segelintir masyarakat berusaha memanfaatkan media untuk suatu
tujuan sesuai kepentingannya, hingga kemudian media menjadi
sangat sulit memisahkan antara independensi dan keuntungan
bisnis, dan terkadang dua kepentingan tersebut membuat media
terperosok ke dalam penyajian informasi yang tidak berimbang
dan cenderung berpihak pada golongan tertentu.
Dalam pengertiannya, independensi diartikan sebagai
kemandirian, dalam artian melepaskan diri dari berbagai
Tinjauan | Diseminasi Informasi 6
kepentingan, mengungkapkan fakta dengan sesungguhnya dan
tidak ada bentuk intervensi dari pihak tertentu dalam penyajian
informasi. Sehingga dalam membangun suatu independensi,
media harus menyadari bahwa loyalitas utama adalah kepada
masyarakat, dan intisari informasi adalah verifikasi data yang
akurat, menghindari terjadi benturan kepentingan yang berpotensi
kepada pembohongan publik1. Olehnya sangat diharapkan agar
media informasi dalam menjalankan publikasinya haruslah
dibarengi sikap kejujuran dalam komitmen, informasi haruslah
tersaji dalam konteks kebenaran, mengetahui urutan sumber
berita, transparansi dalam informasi, dan verifikasi berita secara
aktual sebelum menyajikannya ke masyarakat. Bila hal tersebut
dapat diwujudkan maka media telah melakukan independensi
dalam penyampaian informasi.
Dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan Diseminasi
Informasi Daerah, dalam mencapai tujuan pemerintahan yaitu
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa
kesamaan persfektif, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah;
1. Perlu dilakukan assessmen terhadap regulasi yang ada, baik di
pemerintahan daerah mapun pusat,
2. Evaluasi potensi masyarakat bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya,
ekonomi dan Keamanan
Tim konsultan menyajikan 3 (tiga) komponen dalam struktur dokumen ini,
adalah:
1. Diaknostik, yang meliputi Assessmen
2. Penyusunan strategi Rencana Aksi metode Pemerintahan Daerah
3. Institutional Assessment, regulasi dalam tatakelola Informasi dan
Komunikasi
1 NOMOR 11 TAHUN 2008 - Informasi dan Transaksi Elektronik
Tinjauan | Diseminasi Informasi 7
6. Latar lakang
Saat ini, ancaman independensi media komunikasi sangat
beragam, namun yang menjadi ancaman serius antara lain :
1. Kekuasaan tidak sepenuhnya dapat di kontrol oleh media
sehingga seringkali berbagai kasus penyimpangan yang
terjadi hanya dapat diketahui bila ada di antara mereka
(dalam lingkup kekuasaan) yang membeberkan kepada
media.
2. Adanya konglomerasi atau kepemilikan media yang
bersentuhan dengan penguasa, sehingga informasi yang
disajikan hanya berdampak pada keuntungan pihak media
dan yang bersentuhan langsung dengannya.
3. Kewenangan kehumasan dalam mempublikasikan berita yang
diperoleh dari sumber kadang menimbulkan munculnya
intervensi kepada pihak kehumasan oleh orang-orang
tertentu yang menganggap pemberitaan tersebut
menyudutkan diri atau lingkup sosialnya.
4. Masih maraknya tindak kekerasan dan pengerahan massa
oleh kelompok tertentu, sehingga kalangan kehumasan
masih khawatir akan keselamatan dirinya dalam peliputan.
5. Terjalinnya hubungan emosional antara
kehumasan/jurnalis/wartawan dengan sumber berita, baik
hubungan pertemanan, kekeluargaan, suku, maupun profesi
sehingga bila ada pemberitaan yang menyudutkan sumber
tersebut berusaha untuk segera di tutup tutupi.
6. Masih maraknya budaya amplop dan telepon, utamanya bagi
golongan masyarakat yang mapan dari segi finansial,
sehingga mampu mengunci akses pemberitaan.
7. Upah tenaga ahli penyampai berita dan informasi
(humas/jurnalis/wartawan) yang tidak sebanding dengan
Tinjauan | Diseminasi Informasi 8
resiko pekerjaan, hingga kadang narasumber melakukan
penyuapan kepada mereka.
8. Adanya jurnalis/wartawan yang kurang profesional, baik dari
segi penyajian berita ataupun pengolahan kata, sehingga
masyarakat tidak memahami alur informasi yang diberikan
dan bisa menimbulkan adanya kesalahan persepsi dan
penafsiran.
9. Masih ditemukannya oknum jurnalis/wartawan yang
menganggap profesi jurnalis/wartawan sebagai ladang
mencari nafkah, sehingga kadang dalam peliputan berita
sering melakukan "penjualan" berita kepada narasumber.
10. Adanya sikap masa bodoh jurnalis/wartawan tentang
kebenaran dan sumber berita (pokoknya yang penting ada
berita) menyebabkan seringnya muncul sistem ¨copy paste¨
berita oleh sesama jurnalis/wartawan.
Bertolak dari hal tersebut, seyogyanya dalam membangun suatu
idealisme dan independensi media komunikasi, media dituntut
untuk menyajikan suatu informasi yang berimbang, tidak memihak
apalagi memicu keresahan di masyarakat, tidak mengakomodasi
suara-suara yang berbau kekerasan, pesimistis, menghujat, dan
mencela golongan tertentu. Menyajikan informasi sesuai fakta
sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa melihat
latar belakang sumber berita. Manajemen media haruslah
memisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis,
sehingga menghindari adanya intervensi pemberitaan karena
faktor bisnis, dan tidak kalah pentingnya adalah media harus pula
memperhatikan kesejahteraan karyawan
kehumasan/jurnalis/wartawan, sehingga idealisme mereka tidak di
kotori oleh kepentingan tertentu. Jika ini telah di lakukan, maka
yakinlah kekuatan media akan menjadi sebuah kekuatan besar
yang sangat disegani oleh semua pihak, dan masyarakat akan
Tinjauan | Diseminasi Informasi 9
semakin menaruh kepercayaan penuh pada keberadaan sajian
informasi media.
Pada era otonomi sesuai dengan UU Pemerintah No 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan Inpres No 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan
Strategi Nasional pengembangan e-Government, seiring pesatnya
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah
proses bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan
kepada warganya. E-Government adalah salah satu sarana dalam upaya
untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan) teknologi elektronik dan teknologi informasi dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan masyarakat secara efisien dan efektif.
Pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa
dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang
sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan desentralistis yang lebih
demokratis, serta terjadinya perimbangan kewenangan pusat dan daerah
otonom secara nyata. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut
terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara simultan.
Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki
kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus
dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat
memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang
kendali.
Dalam suatu organisasi membutuhkan sebuah perencanaan terkait dengan
strategi pengembangan sistem dan teknologi informasinya. Dengan adanya
perencanaan yang baik, maka diharapkan teknologi informasi yang
dihasilkan dapat memberikan sejumlah value kepada organisasi yang
bersangkutan, seperti: optimalisasi penyampaian informasi dan
implementasi; sejalannya fungsi teknologi informasi dengan kebutuhan
organisasi (alignment); berkurangnya resiko kegagalan implementasi;
terhindarnya pengembangan sistem yang tambal sulam dan redundan;
dimilikinya bahasa yang sama dalam mengembangkan sistem; dan
Tinjauan | Diseminasi Informasi 10
terdefinisinya standar arsitektur pengembangan teknologi informasi yang
berkutalitas.
6.1 Kondisi Umum Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara dari tahun 2005
diarahkan pada upaya peningkatan kinerja birokrasi agar birokrasi mampu
menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan
masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur
pemerintahan.
Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan:
a) mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan
masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan
pemeriksaan;
b) menyusun indikator pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang
baik;
c) telah dilaksanakannya survei mengenai pemahaman aparatur
pemerintahan terhadap prinsip-prinsip good public governance di
berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah;
d) melakukan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip good coorporate governance di lingkungan badan usaha milik negara/daerah;
e) melakukan ujian sertifikasi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa
pemerintah; dan
f) menyempurnakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa dengan menyiapkan pula tata cara pengadaan barang
dan jasa melalui elektronik (e-procurement).
Selain itu, untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia
aparatur (PNS), pemerintah juga telah melakukan upaya antara lain:
a) melakukan seleksi PNS yang lebih transparan dan akuntabel;
Tinjauan | Diseminasi Informasi 11
b) menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) baik
struktural, fungsional maupun diklat teknis; dan
c) melakukan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat PNS. Sedangkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menyusun
RUU tentang Pelayanan Publik, dan telah menerbitkan berbagai
peraturan pemerintah dan pedoman teknis pengelolaan pelayanan publik.
Adapun, hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah dalam rangka peningkatan
kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, antara lain:
a) tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan mengenai
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai penyempurnaan
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
b) telah dilaksanakannya sosialisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah/Pusat (SAKD/P) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
c) telah dilakukannya audit atas pengadaan barang/jasa di lingkungan
instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD/Badan Usaha Lainnya (BUL) yang
sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN, APBD, dan kekayaan yang
dipisahkan;
d) telah dilakukannya secara bertahap ujian dan sertifikasi bagi pejabat
pengadaan barang dan jasa;
e) telah diserahkannya hasil pemeriksaan investigatif BPKP mengenai
kasus-kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada
instansi penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) periode Januari hingga Desember 2005, sebanyak 157
Kasus;
f) BPKP telah melakukan tugas bantuan perhitungan kerugian keuangan
negara kepada instansi penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 218 kasus;
g) dikembangkannya penerapan pemeriksaan berbasis kinerja;
h) mulai dilakukannya secara bertahap reformasi sistem audit publik; dan
Tinjauan | Diseminasi Informasi 12
i) telah dikeluarkannya 200 Surat Izin Pemeriksaan oleh Presiden terhadap
para pejabat negara yang terindikasi tersangkut kasus korupsi dari 228
permintaan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.
Kemudian, dalam rangka penataan sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan, hasil yang telah dicapai terutama dalam bentuk beberapa
peraturan perundangan, antara lain:
1. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND);
2. Peraturan Presiden No. 10 dan 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPND;
3. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Kebijakan
Pertimbangan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 06 Tahun 2005
tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan
Dokumen/Arsip Vital Negara.
Di samping itu, juga telah dilaksanakannya evaluasi implikasi penerapan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah; dan telah dilaksanakannya berbagai kajian/evaluasi,
antara lain,
a) standarisasi kompetensi pegawai;
b) mekanisme penyusunan dan pengundangan peraturan perundang-
undangan; dan
Tinjauan | Diseminasi Informasi 13
c) naskah akademik dan RUU Administrasi Pemerintahan.
Namun demikian, walaupun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan
terhadap birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, pada
kenyataannya kinerja birokrasi masih belum optimal, antara lain
dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik
menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, moral petugas, serta
masih terjadinya praktek pungli yang memperbesar biaya pelayanan, dan
masih kurang profesionalismenya aparatur pemerintah dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai
penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
Untuk itu, pada tahun 2006 pembangunan bidang penyelenggaraan negara
diprioritaskan untuk melanjutkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi
terutama mencakup:
a) percepatan terwujudnya aparatur negara yang profesional, partisipatif,
berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan
bebas dari KKN;
b) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui
penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia,
dan penerapan e-services;
c) meningkatkan kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan
masyarakat, serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan
dan pemeriksaan.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus
berupaya agar Rancangan Undang-undang tentang Pelayanan Publik yang
telah disampaikan Pemerintah kepada DPR segera ditetapkan sebagai
undang-undang. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga akan terus diupayakan
peningkatan kualitas pengawasan baik internal, ekternal maupun
masyarakat sehingga tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
korupsi dapat dikurangi, dan kinerja aparatur negara dapat ditingkatkan.
Dalam rangka penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah
tidak pandang bulu untuk menindak tegas sesuai hukum terhadap para
Tinjauan | Diseminasi Informasi 14
pejabat negara di pusat dan daerah serta masyarakat dan dunia usaha yang
terlibat tindak pidana korupsi.
Kemudian, pada tahun 2007 pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan
reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut diharapkan
mampu menghasilkan birokrasi yang dapat berperan sebagai dinamisator
pembangunan dan mampu menciptakan iklim ekonomi, sosial dan politik
yang kondusif bagi lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan,
serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberantas
berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.
Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan kepada upaya-upaya: (1)
melanjutkan penataan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan
NKRI dan mempercepat proses desentralisasi melalui upaya pembenahan
sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
kebijakan dan program pembangunan; (2) melanjutkan pembenahan
manajemen sumber daya manusia aparatur (kepegawaian) mencakup
sistem remunerasi, peningkatan kompetensi aparatur, pembinaan karier
berdasarkan prestasi kerja, dan penerapan reward dan punishment dalam
pembinaan pegawai; (3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (e-services) dalam pelayanan publik terutama di bidang
Penyampaian Informasi.
Selain prioritas di atas, penyelenggaraan aparatur negara juga akan tetap
melanjutkan berbagai penyempurnaan lainnya yang diperlukan dalam
rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, baik
dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia maupun
pembenahan sistem pengawasan internal, eksternal dan masyarakat.
Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih akan dihadapkan
oleh berbagai permasalahan dan tantangan.
Untuk itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan
tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan komitmen moral
segenap aparatur negara dan dunia usaha serta masyarakat untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik; meningkatkan efektivitas sistem
pengawasan dan mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan dan
pemeriksaan; meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia aparatur
Tinjauan | Diseminasi Informasi 15
melalui penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) baik
struktural, fungsional, maupun diklat teknis yang diikuti dengan
peningkatan kesejahteraan PNS dan pembenahan manajemen
kepegawaian; melakukan penataan sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan birokrasi pemerintahan; serta mendorong percepatan
penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) di setiap instansi pelayanan publik. Semua upaya tersebut harus
dilaksanakan dengan baik, terencana, dapat dipertanggungjawabkan dan
berkesinambungan agar penciptaan tata pemerintahan yang baik dan
berwibawa (good public governance) pada semua tingkatan dan lini
pemerintahan dan semua kegiatan baik di pusat maupun daerah dapat
segera diwujudkan.
6.1 Kondisi Khusus Berbagai permasalahan tersebut dikarenakan antara lain:
Belum tertatanya dengan baik manajemen penyusunan dan/atau pencairan
anggaran, yang berakibat akan memberi peluang terjadinya inefisien dan
penyimpangan yang tidak dikehendaki;
a) masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi pemerintah
ditandai dengan masih lemahnya sistem koordinasi pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program
pembangunan, yang berpengaruh kepada kinerja aparatur dan kualitas
pelayanan publik;
b) masih lemahnya penerapan aturan disiplin dan penjatuhan sanksi
terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran;
c) masih belum, efektif dan efisiensinya birokrasi pemerintahan sebagai
akibat dari masih tumpang-tindihnya berbagai peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan
aparatur negara;
d) masih belum tertatanya sistem pencatatan registrasi vital kependudukan
yang berakibat pada penyalahgunaan identitas ataupun pembuatan
identitas ganda;
Tinjauan | Diseminasi Informasi 16
e) ketidakjelasan koordinasi dan masih tumpang tindihnya pelaksanaan
pengawasan dan audit pemerintah; dan
f) masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana serta profesionalitas
operator pelayanan publik.
Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain:
a) belum terbangunnya komitmen moral bersama secara utuh dari segenap
unsur aparatur negara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik
(good governance);
b) masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi pemerintah;
c) belum memadainya upaya peningkatan kesejahteraan PNS;
d) belum terlaksananya penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
penyelenggaraan negara secara komprehensif yang berakibat pada
belum tercapainya produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja, dan
sekaligus berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik;
e) masih lemahnya pemahaman dan keterampilan para aparatur negara
untuk menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip good public governance dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
f) belum terjalinnya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha dan
masyarakat dalam upaya membangun tata kepemerintahan yang baik;
serta
g) masih lemahnya koordinasi antar unit pengawasan fungsional internal
pemerintah maupun dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga
terjadi tumpang tindih (duplikasi pemeriksaan). Di samping itu, birokrasi
juga dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang begitu cepat dan ketidakpastian yang terjadi akibat
globalisasi yang kemudian mempengaruhi sistem birokrasi pemerintahan
saat ini.
Maka tahun 2008 dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang
Keterbukaan Informassi Publik, yaitu undang-undang nomor 14. Ada
beberapa faktor pertimbangan undang-undang ini dikeluarkan, yaitu;
Tinjauan | Diseminasi Informasi 17
a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang
bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian pent ing bagi ketahanan nasional;
b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah
satu ciri pent ing negara demokrat is yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
Negara yang baik;
c. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam
mengopt imalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepent ingan publik;
d. bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
7. Lingkup Tinjauan Lingkup tinjauan yang akan dilakukan agar diseminasi Komunikasi dan
Diseminasi Informasi dapat terwujud dengan biak, meliputi;
1. Kajian Ilmiah Komunikasi pemerintahan daerah dan masyarakat. Kajian
ini mencakup aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan,
dan Pertahanan Keamanan
2. Kajian regulasi dan kebijakan pemerintah dalam bidang Komunikasi
Masyarakat. Regulasi yang dimaksud yaitu institution assessment, yaitu
asesmen terhadap institusi yang terkait dalam layanan Komunikasi dan
diseminasi Informasi sebagai Layanan public (Service Oriented) yang
akan membuka kerja sama kelembagaan dalam penyediaan informasi
3. Survey efektifitas metode komunikasi dan diseminasi informasi
Pemerintahan Daerah dan Publik. Seperti halnya kajian yang tak terlepas
dalam melakukan assessmen awal yaitu melakukan survey yang meliputi
aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan, dan Pertahanan
Keamanan
4. Penyusunan strategi dan Rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam
bidang komunikasi dan diseminasi informasi Daerah. Penyusunan
Tinjauan | Diseminasi Informasi 18
strategis ini akan menjadi indicator keberhasilan Diseminasi informasi
Daerah, sehingga akan menjadi peta jalan “Road Map” bagi pelaksanaan
teknis.
8. Langkah Pembangunan Informasi Langkah awal dalam pembangunan e-Government bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Daerah adalah dengan melakukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan
dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mencakup 2
(dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu:
1. Pengolahan data/informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara
elektronis;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah
negara.
Untuk melaksanakan maksud tersebut, pembangunan e-Government di
Indonesia telah terarah kepada 5 (lima) langkah, yaitu:
1. Landasan pembangunan dengan adanya “Rencana Strategi” yang tertuang
didalam sebuah “Master Plan” Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik “Online”
yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat
luas serta dapat terjangkau dari seluruh wilayah Indonesia, dengan biaya
yang terjangkau.
3. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan
internasional/global.
4. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat
agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
Tinjauan | Diseminasi Informasi 19
5. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar transaksi serta layanan antar lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Dari hal tersebut maka, sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi memiliki
kedudukan, tugas dan fungsi sebagai;
1. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi adalah unsur
pelaksanan tugas dan fungsi badan/unit di bidang Sarana Komunikasi dan
Diseminasi Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan/Unit;
2. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi harus memiliki
pimpinan yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini, yaitu oleh seorang
Kepala Bidang dari Badan/Unit tersebut.
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi
Informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas
tersebut, bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan Diseminasi
informasi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana komunikasi dan Diseminasi
informasi;
c. Penyusunan standar, koordinasi, monitoring, di bidang sarana komunikasi
dan Diseminasi informasi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaporan.
9. Sistem Layanan
Komunikasi dan Diseminasi Informasi merupakan bagian dari IT Governance,
yang merupakan siklus kegiatan yang mengelola proses perencanaan,
pengembangan dan pengoperasian layanan Teknologi Informasi guna:
Tinjauan | Diseminasi Informasi 20
1. Memastikan layanan tersebut sesuai arah tujuan Organisasi (fingsi
supporting)
2. Mampu menjadi pendorong perbaikan kinerja organisasi yang pada
akhirnya membuat organisasi tersebut menjadi lebih unggul (fungsi
enabler)
3. Mengurangi potensi kerugian atau masalah dari segala resiko yang
timbul akibat kegiatan organisasi dan keberadaan teknologi (fungsi
control)
4. Menjamin seluruh investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan TI
memiliki landasan yang kuat (justified) dan cost effective (fungsi saving)
IT Governance merupakan pengelolaan TI sesuai dengan fungsi TI dan
kebutuhan dalam pemanfaatan TI dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, sehingga adanya terkaitan antara tujuan (objective) dengan
penggunaan TI sebagai sarana mencapai tujuan di mana TI in-Line dengan
pelaksanaan operasional kegiatan rutinitas.
Dalam kaitan pelayanan pada masyarakat sebagai operasional pencatatan
data kependudukan, ada beberapa hal yang menjadi target dalam layanan,
yaitu;
4. Mendapatkan metode dan strategi layanan pemerintahan dan masyarakat
yang efektif, regulasi dan best practiseinya, yaitu berupa dokumen
metode, strategi best practise pemerintahan dan masyarakat
5. Mendapatkan persepsi masyarakat dan ukuran efektifitas program
pemerintahan kabupaten Bekasi dalam bidang Administrasi Kependudukan
serta Komunikasi dan Diseminasi Informasi, yaitu berupa dokumen self-
evaluation bidang Kependudukan melalui Komunikasi dan Diseminasi
Informasi pemerintahan kabupaten Bekasi
6. Mendapatkan strategi dan rencana aksi pemerintahan kabupaten Bekasi
dalam bidang Administrasi Kependudukan serta Komunikasi dan
Diseminasi Informasi, yaitu berupa dokumen strategi dan rencana aksi
Pemerintahan kabupaten Bekasi dalam bidang Komunikasi dan Diseminasi
Informasi.
Tinjauan | Diseminasi Informasi 21
Dari ke tiga hal tersebut, maka perlu disusun arsitektur layanan aplikasi
berbasis Services Oriented Architecture (SOA).
SOA pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan untuk
membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat. Memberikan semua orang
di dalam organisasi yang jelas untuk memahami apa keputusan harus dibuat
dan siapa yang dapat membuat mereka, menghapuskan kebingungan dan
ketidakpastian, dan meningkatkan kerja sama.
SOA pemerintahan memungkinkan operasional pencataatn kependudukan
untuk mewujudkan keunggulan layanan kembali, oleh mitigating risiko kontrol
dan memaksimalkan pelayanan penciptaan dan kembali proses. Dengan tata
pemerintahan yang baik, semua akan memahami peran dan tanggung jawab
mereka dalam keseluruhan proses. Hal ini memungkinkan orang dan tim
untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, dan
memungkinkan untuk komunikasi yang lebih baik dan kerja sama antara
bisnis dan TI.
Pembangunan yang mengadopsi Kerangka Pengembangan kerangka yang
dipilih sebagai yang terbaik untuk mengadopsi Interoperabilitas eGovernment
disebut Layanan-Oriented Architecture (SOA). Perangkat lunak yang lain
adalah pengembangan metode tradisional cukup monolitis. Hal ini karena
monolitis membangun aplikasi dalam pertemuan dengan persyaratan dan
modular. Biasanya, kode aplikasi sangat ketat digabungkan dengan sistem.
SOA didasarkan pada layanan - pendekatan dan leverages berorientasi pada
layanan Web. SOA dapat memperluas dari sistem lainnya pengembangan
metodologi. Ini berarti bahwa dengan menggunakan perangkat lunak
pengembangan kerangka SOA, layanan dapat berasal dari sistem yang ada.
Layanan dapat menggabungkan dan bekerja sebagai komposit layanan. SOA
jenis aplikasi kompleksitas arsitektur yang prevails di sektor publik.
Pemerintah memiliki birokasi yang sangat kompleks perusahaan sebagai
arsitektur tradisional; investasi dan ICT sistem informasi dilakukan dalam
Tinjauan | Diseminasi Informasi 22
mode otonom oleh unit kerja untuk melaksanakan kebutuhan atau tujuan
lembaga 'operasi. SOA cocok untuk bangunan interoperable eGovernment
karena dapat mendukung lingkungan yang heterogen.
SOA merupakan evolusi dalam sistem pembangunan yang membawa sebuah
paradigma beralih ke sistem bagaimana harus dikembangkan. SOA tampak
memenuhi persyaratan bisnis baru dari perspektif pelayanan. Fungsi yang ada
dari sistem yang dapat terkena badan sebagai layanan. Baru persyaratan oleh
badan dapat diatasi dengan membuat layanan baru. Ini merupakan layanan
dan dapat diintegrasikan antar beberapa operasi aplikasi. Hal ini
memungkinkan untuk sebuah konsep baru layanan komposit yang
menggabungkan layanan ini dipaparkan dari berbagai lembaga orchestrated
dalam menyelesaikan alur proses. Mengadopsi SOA sebagai kerangka
pengembangan sistem, layanan eGovernment dapat dilakukan terpadu dan
antar beroperasi oleh hampir mengeluarkan batas organisasi. eGovernment
membuat layanan lebih mudah mendukung kolaborasi semua berbagai di
dalam sistem badan-badan lintas dan kolaborasi.
Figure 2-Konsep Piramid pada layanan kolaborasi
Tinjauan | Diseminasi Informasi 23
SOA di lingkungan pemerintahan memiliki dua komponen utama -
pembangunan dan pemantauan proses SOA pemerintahan dan Layanan
Lifecycle Management menggunakan proses pemerintahan.
10. Pendekatan Teknis dan Metodologi
Dalam rangka memenuhi ruang lingkup kegiatan, maka dalam
kegiatan ini perlu dilakukan tahapan pelaksanaan yang kemudian
akan datur dalam rencana kerja dan agenda serta responsibility
dari setiap penanggung jawab operasional kegiatan.
Sebelum tanggapan terhadap metodologi pelaksanaan pekerjaan, gambar
berikut merupakan Komponen Struktur Komunikasi dan diseminasi Informasi
sebagai framework pelaksanaan metodologi.
Dari frame work kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan
Diseminasi Informasi Daerah, maka metodologi yang akan dilakukan oleh
kami sebagai pelaksana pekrjaan tersebut yaitu:
1. Dokumen strategi dan best practise;
a. Melakukan survey dan studi literatur pada lapisan masyarakat,
Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, yang meliputi aspek;
Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan, dan Pertahanan
Keamanan
b. Melakukan studi regulasi, yang meliputi; Peraturan daerah dan
perundang-undangan lainnya yang terkait
c. Mengumpulkan best practise, yaitu isu-isu berkaitan dengan
informasi
Ketiga hal tersebut menjadi dokumen diaknostik dan selanjutnya
dilakukan evaluasi dan analisis
2. Dokumen self-evaluation;
a. Melakukan survey terhadap persepsi masyarakat berlatar belakang
Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan, dan Pertahanan
Keamanan
Tinjauan | Diseminasi Informasi 24
b. Melakukan identifikasi permasalahan
c. Melakukan analisa hasil survey dan identifikasi
d. Dokumen hasil kompilasi
3. Strategi dan Rencana Aksi
a. Penetapan sasaran, tujuan program kerja
b. Penetpan indikator kinerja, yang meliputi;
i. Indikator internal, yaitu; berupa regulasi (Peraturan daerah
dan perundang-undangan)
ii. Indikator kinerja, yaitu; Pemerintahan tingkat Propinsi,
Kabupaten dan Kecamatan
c. Membuat base-line terhadap indikator, yaitu berupa institution
assessment
d. Menyusun Matrik rencana Kerja melalui final assessment
e. Dokumen final
Selain yang tertuan dalam guide line PERENCANAAN , beberapa hal
tambahan yaitu;
1. Mobilisasi tenaga ahli
2. Pendampingan kepada pengguna daerah
3. Evaluasi kondisi yang berjalan, baik kondisi normal maupun
kondisi terjadi masalah
4. Melakukan prosedur perbaikan jika terjadi masalah dan di log
dalam catatan
5. Melakukan edukasi terhadap pelaksana di daerah untuk problem
solves
6. Monitoring aktifitas perangkat yang aktif dengan tools dan
melakukan evaluasi atas kondisi perangkat aktif
7. Rekomendasi dan pelaporan untuk disampaikan pada
penanggung jawab kegiatan.
Tinjauan | Diseminasi Informasi 25
Secara detail pendekatan dan metodologi kerja yang akan kami lakukan
sesuai dengan acuan yang tertuang dalam Perencanaan pada metodologi
pelaksanaan adalah acuan pekerjaan yang dilaksanakan konsultan dalam
penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Daerah
sebagai metode dalam penyelesaian pekerjaan secara sistematis, procedural,
akuntable “dipertanggungjawabkan” dan terukur sehingga dapat
dipertanggungjawabkan. Metode pelaksanaan yang dilakukan mengacu pada
tujuan dan keluaran yang dicapai.
Tinjauan | Diseminasi Informasi 26
Figure 3-Pendekatan dan Metodologi
Tinjauan | Diseminasi Informasi 27
11. Program Kerja
Program kerja yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan ini adalah
meliputi:
1. Inventarisasi data pendukung kegiatan, yang meliputi;
Dokumen data tekhnis
Lokasi kegiatan
Kebutuhan sumberdaya manusia
Dokumen terhadap masalah yang sering timbul
2. Evaluasi atas data pendukung
Dokumen pendukung data tekhnis
Pendampingan dalam assessmen
Lokasi kegiatan dan target diseminasi
Kebutuhan sumberdaya manusia
Dokumen terhadap masalah yang sering timbul
3. Mobiliasi
Pengiriman tenaga ahli ke tiap-tiap lokasi proyek
4. Evaluasi lanjutan
Adalah evaluasi terhadap kebutuhan data pendukung yang
mungkin akan digunakan
5. Pendampingan
Dalam melakukan edukasi (capacity building) yang mengacu
pada trained to training yang meliputi:
Pelatihan bagi pendamping survey lapangan (pemahaman
kegiatan bagi tenaga pendamping dan metode yang
digunakan)
Kemampuan keahlian, yaitu pelatihan untuk pengambilan
data (penanganan masalah data teknis yang komplek)
Tinjauan | Diseminasi Informasi 28
6. Evaluasi Akhir
Adalah evaluasi terhadap kematangan dan kesiapan dari
pelaksanaan kegiatan baik untuk saat ini maupun saat
mendatang.
12. Sistem Pelaporan
Untuk melengkapi administrasi kegiatan dalam pertanggung
jawaban baik saat pelaksanaan kegiatan maupun akhir kegiatan,
maka akan dibuat sistem pelaporan yang yang meiputi:
a. Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan berisi;
a. Rencana kerja,
b. Mobilisasi tenaga ahli,
c. Jadwal kegiatan,
d. Program kerja dan metodologi pendekatan
e. Sistem prosedur
b. Laporan antara
Laporan antara, antara lain berisi;
a. Progres penyusunan metode, strategi dan best practise
b. Self-evaluation
c. Strategi dan Rencana Aksi
3. Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report)
Laporan Akhir Sementara berisi
a. Uraian kegiatan yang telah dilakukan,
b. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan,
c. Saran-saran dan tindak lanjut
4. Laporan Akhir (Final Report)
Laporan akhir, antara lain berisi
Tinjauan | Diseminasi Informasi 29
a. Ringkasan kegiatan yang telah dilakukan
b. Saran – saran dan tindak lanjut
c. Justifikasi dan bantuan teknis yang telah dilakukan
d. Evaluasi kegiatan yang dilakukan
13. Kebutuhan Tenaga Ahli
Tenaga ahli dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam kegiatan ini
adalah :
a. Ketua Tim (Team Leader) (1 orang)
1 (Satu) orang ketua tim yang memiliki wawasan yang luas
dalam komunikasi dan hubungan masyarakat, pengumpulan
data, evaluasi serta tindak lanjut penanganan dan prosedur
kegiatan dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di
bidang Komunikasi dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh)
tahun.
Tugas dan tanggung jawab ketua Tim antara lain :
Bertanggung jawab atas semua layanan jasa konsultasi
sesuai dengan kerangka acuan tugas
Memimpin dan mengkoordininasikan seluruh kegiatan
anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai
dengan pekerjaan dinyatakan selesai
Bersama dengan Tenaga Ahli akan memberikan masukan-
masukan yang bersifat konstruktif dan komprehensif guna
pelaksanaan kegiatan bidang telematika di lingkungan kerja
selama masa pelaksanaan pekerjaan.
b. Tenaga Ahli Sistem Informasi (3 orang)
Tenaga Ahli di bidang ini adalah orang yang berpengalaman
dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang informasi khususnya
informasi bidang telematika, dengan pengalaman kerja minimal
5 (lima) tahun.
Tinjauan | Diseminasi Informasi 30
c. Asisten Tenaga Ahli Telekomunikasi (2 orang)
Tenaga Ahli yang akan melakukan kegiatan ini adalah orang
yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di
bidang perencanaan/operasional jaringan komunikasi Data,
denganpengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun.
d. Tenaga Pendukung (minimal 11 orang) untuk surveyor
Tenaga pendukunga yang bersifat administratif dan operasional
kegiatan di lapangan ini akan ditempatkan di kantor pusat yaitu
di provinsi kota NAD yang terdiri dari:
2 1 orang di Propinsi
2 10 orang untuk survey lapangan
e. Tenaga Pendukung (minimal 3 orang) untuk administrasi kantor
Tenaga pendukunga yang bersifat administratif dan
operasional kegiatan di lapangan ini akan ditempatkan di
kantor pusat yaitu di provinsi kota NAD yang terdiri dari:
2 1 orang office manager/sekretaris
2 1 orang operator komputer
2 1 orang office boy/pelayan