BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara Negara yang

satu dengan Negara yang lain. Dari bisnis tersebut ada suatu kebijakan yang dipakai

dalam perdagangan internasional.

Seperti tersebut diatas bahwa Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis

yang dilakukan melewati batas – batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini

merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan

oleh suatu Negara dengan Negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis

Internasional (International Trade).

Dilain pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam sutu

Negara dengan perusahaan lain atau individu di Negara lain disebut Pemasaran

Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang

biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional, meskipun pada dasarnya ada dua

pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi Bisnis

Internasional yaitu :

a. Perdagangan Internasional (International Trade)

Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar Negara

itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan

impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul

“NERACA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA” atau “BALANCE OF

TRADE”.

Suatu Negara dapat memiliki Surplus Neraca Perdagangan atau Devisit

Neraca Perdagangannya. Neraca perdagangan yang surplus menunjukan keadaan

dimana Negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan

dengan nilai impor yang dilakukan dari Negara partner dagangnya. Dengan neraca

1

perdagangan yang mengalami surplus ini maka apabila keadaan yang lain konstan

maka aliran kas masuk ke Negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya

ke Negara partner dagangnya tersebut. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan

keluar antar Negara tersebut sering disebut sebagai “Neraca pembayaran” atau

“Belance of payments”.

b. Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional

(International Busines) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat

terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan Negara lain, perusahaan lain ataupun

masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya

merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri.

Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan

perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor imporDalam

melaksanakan semua tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan agar tidak ada

kesemerawutan dalam pelaksanaan perdagaan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud kebijakan perdagangan?

2. Apa tujuan kebijakan perdagangan?

3. Apa saja kebijakan yang diambil pemerintah untuk melindungi perdagangan

dalam negeri?

4. Apa hambatan kebijakan perdagangan?

1.3 Tujuan

1. Ingin mengetahui kebijakan perdagangan

2. Ingin mengetahui tujuan kebijakan perdagangan.

3. Ingin mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah untuk melindungi

perdagangan dalam negeri

4. Ingin mengetahui hambatan kebijakn perdagangan

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan perdagangan internasional

Setiap negara mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri untuk melindungi

perekonomian dalam negeri mereka dari dampak negatif persaingan yang ditimbulkan

dalam perdagangan internasional.

Perdagangan internasional memungkinkan masuknya barang-barang dan jasa

dari luar negeri ke dalam negeri, dalam pelaksanaanya kebijakan tersebut

diupayakansecara terpadu dan saling mendukung dengan kebijakan dibidang bidang

lainnya agar dapat dicapai keseimbangan dalm mencapai berbagai tujuan

pembangunan.maka perlu ditingkatkan penyebaran informasi yang lebih merata.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk

suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, penduduk

yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan

pemerintah negara lain.

Kebijakan Perdagangan Internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu

negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung

ataupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi dan arah perdagangan

internasional dari ke negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil

untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna

melindungi kepentingan nasional.

2.2 Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional:

1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional

2. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri

3. Melindungi lapangan kerja

3

4. Menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional

5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi

6. Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas

Setiap negara mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri untuk melindungi perekonomian

dalam negeri mereka dari dampak negatif persaingan yang ditimbulkan dalam perdagangan

internasional. Perdagangan internasional memungkinkan masuknya barang-barang dan jasa

dari luar negeri ke dalam negeri.

Jika barang dan jasa dari luar negeri lebih banyak dan lebih diminati oleh masyarakat

dibandingkan produk dalam negeri, maka hal itu akan berdampak buruk bagi perekonomian

dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan perdagangan

internasional.

Kerangka landasan perdagangan yang ingin dicapai tersebut memeliki unsur-unsur

sebagai berikut:

Penciptaan struktur ekspor non migas yang kuat dan tangguhyang tidak terganggu

oleh gejolak dengan melakukan diversifikasibaik produk pasar maupun pelakunya.

Penciptaan ssistem distribusi nasional yang efektif dan efisien dalam meningkatkan

daya saing produk-produk ekspor.

Peningkatan daya saing dunia usaha sebagaipelakudalam kegiatan ekonomi

perdagangan baik dalam negeri maupun ekspor.

Transparansi pasar dan pengelolahan kegiatan perdagangan.

Kemantapan bekerjanya lembaga-lembaga perdagangan dan kemantapan bekerjanya

sektor penunjang perdagangan.

Transparasi pasar dan pengelolahan kegiatan untuk itu kegiatan informasi

perdagangan akan lebih diintensifikasikan agar para pengusaha dengan mudah

memperolehnya.

Kemantapan bekerjanya lembaga-lembaga perdagangan serta kemantapan bekerjanya

sektor penunjang perdagangan.

2.3 Kebijakan perdagangan yang dipakai oleh pemerintah untuk melindungi

perdagaann dalam negeri

Jika barang dan jasa dari luar negeri lebih banyak dan lebih diminati oleh masyarakat

dibandingkan produk dalam negeri, maka hal itu akan berdampak buruk bagi perekonomian

4

dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan perdagangan

internasional.

Macam-macam kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan pemerintah :

1. tarif dan bea cukai

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan

dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menkeu dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

    Penyiapan perumusan kebijakan Kemenkeu di bidang kepabeanan dan cukai

    Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai

    Perumusan standar, norma, di bidang kepabeanan dan cukai

    Pemnerian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai

    Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 

Fungsi Utama DJBC

 

•Trade Facilitator

         Bea Cukai sebagai pelayan, atau pemberi fasilitas perdagangan. Maksudnya di

sini adalah, bahwa Bea Cukai itu melayani perdagangan perdagangan internasional dengan

memberikan fasilitas fasilitas guna menunjang perdagangan. Contoh gampangnya ya seperti

Bea Cukai mengatur barang yang di keluar masuk dari atau ke dalam negri yang di

perdagangkan.

 

•Industrial Assistance

         Kalo disini, Bea Cukai ikut menunjang industri dalam negri agar dapat bersaing

dengan industri luar negeri. Menunjang atau membantunya dengan apa? Dengan mengenakan

biaya atas barang dari luar negeri agar produk dalam negeri bersaing. Begitu pula sebaliknya.

Meringankan biaya untuk menjual barang ke luar negeri.

 

•Revenue Collector 

5

 Yang ini merupakan fungsi Bea Cukai sebagai Abdi Negara. Yaitu mencari uang

dengan mengenakan mengenakan biaya pada barang dari luar negri yang akan di jual di

dalam Negeri dan memberikan biaya kepada barang tertentu seperti Rokok dan Minuman

keras untuk keperluan perdagangan, dan semata-mata untuk Kas Negara yang selanjutnya di

gunakan dalam pembangunan Nasional.

•Community Protector

         Sebagai pelayan dan pengawas dalam perdagangan, Bea Cukai menurut fungsi

ini adalah sebagai pelindung masyarakat. Bea Cukai melindungi masyarakat dengan

membatasi barang-barang yang masuk ke Dalam Negeri. Seperti pembatasan barang-barang

yang berbahaya, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Sehingga dapat menjaga

keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Apa jadinya kalau barang seperti

Narkoba, senjata api, minuman keras, di biarkan beredar bebas di masyarakat? Untuk itulah

perlu adanya Bea Cukai

Tujuan penetapan tarif atau bea masuk ini adalah sebagai berikut :

a. menghambat impor barang-barang/ jasa luar negeri.

Kebijakan proteksi yang berlebihan, untuk industri yang komponen impornya besar

dan pasar utamanya dalam negeri,seperti industri otomotif, dalam jangka panjang

akan banyak merugikan dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan.

b. melindungi barang/ jasa produksi dalam negeri.

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Direktorat PBBJ)

Kementerian Perdagangan sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya senantiasa

mencermati lalu lintas barang dan/atau Jasa, terutama yang beredar di Indonesia. Hal

ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri, terutama

yang menyangkut mewujudkan berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif

dalam perlindungan konsumen serta persaiangan usaha secara sehat.

Direktorat PBBJ merupakan unit teknis Direktorat Jenderal Standardisasi dan

Perlindungan Konsumen sesuai kewenangannya melaksanakan tugas untuk

melindungi konsumen atas perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab

sesuai dengan pasal 30 UU No. 8 tahun 1999. Melalui fungsi pengawasan  yang

dilaksanakan Direktorat PBBJ, diharapkan konsumen terlindungi dari ekses negatif

6

pemakaian barang dan/atau jasa yang berasal dari barang dan jasa yang tidak

memenuhi persyaratan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan moral hazard.

Disamping itu, Direktorat PBBJ mengemban fungsi menumbuhkan kesadaran

masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang

dan/atau jasa yang beredar di pasar serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar

bersifat jujur, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Bidang yang menjadi cakupan pengawasan Direktorat PBBJ adalah barang hasil

pertambangan, aneka industry, pertanian, kimia, kehutanan, jasa serta penyidikan dan

kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa. Keberhasilan pencapaian

tujuan perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan sangat ditentukan oleh

keberadaan masyarakat yang proaktif dalam upaya-upaya pengawasan barang beredar

dan jasa.

Pajak atau bea masuk akan menambah harga jual suatu barang/ jasa impor,

sehingga diharapkan harga barang produksi dalam negeri akan lebih murah dari harga

barang produksi luar negeri yang diimpor tersebut. Hal ini dapat melindungi barang/

jasa produksi dalam negeri karena lebih murah dan lebih bisa bersaing untuk

memperebutkan pelanggan.

c. menambah pendapatan pemerintah dari pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak

dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi

barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

diperoleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,

belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan

dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke

7

tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri

maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. kuota.

Pengertian kuota adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah

maksimum yang dapat diimpor. Dalam perdagangan internasional, penerapan kuota

TPT oleh beberapa negara tertentu dianggap membantu memperluas perdagangan

global.

Hal ini karena negara eksportir secara lama kelamaan akan kehabisan kuota,

yang akan mendorong para buyer untuk mencari negara baru yang belum memperoleh

hambatan kuota. Dengan semakin meningkatnya ekspor, negara produsen baru

tersebut lambat laun akan dikenai kuota juga. Hal ini akan mendorong para buyer

untuk mencari negara baru lagi yang masih belum terkena kuota.

Bagi pengusaha garment, adanya kebijakan kuota tersebut cenderung

merugikan harus mendapatkan jatah kuota untuk dapat mengekspor ke negara-negara

8

kuota meskipun mereka telah memperoleh order dari buyer. Hal itu menimbulkan

potensi kerugian bagi pengusaha karena sebenarnya mereka mampu memenuhi order

tersebut. Potensi kerugian juga dapat timbul karena buyer mengalihkan order ke

negara lain karena takut bahwa kuota untuk komoditi yang dipesannya telah

terlampaui.

Dampak kebijakan kuota bagi negara importir :

a. Harga barang melambung tinggi,

b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang,

c. Meningktanya produksi di dalam negeri.

Dampak kebijakan kuota bagi negara eksportir :

a. Harga barang turun,

b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi bertambah,

c. Produksi di dalam negeri berkurang.

3. larangan ekspor

Daya saing ekspor indonesia akan menghadapi ancaman serius jika indonesia

tidak meperbaiki sistem dokumen ekspor prosedur dokumen ekspor saat ini terlalu

panjang dan berbelit untuk itu perlu dibuat suatu sistem untuk mengatasi pekerjaan

yang berulang-ulangdan tidak produktifsistem itu adalah sistem dokumentasi terpadu

atau sistem satu cara (one run system ) dibandingkan dengan negara negara tetangga

indonesia termasuk ketinggalan dalam menerapkan sistem tersebut.

Oleh karena itu langkah penyederhanan dan perampingan merupakan simpul

strategis bagi ekspor indonesia, apalagi menyongsong era AFTA,APEC, dan GATT /

WTO. Kendala – kendala dalam larangan ekspor adalah sebagai berikut:

Kendala internal lainnya:

Lingkar proses bahan baku yang belum memadai untuk industri baran jadi.

9

Rendahnya tingkat investasi untuk komoditas ekspor baik investasi domestik maupun

asing.

Keserasian proses dan mekanisme kerja antara birokrat dan pengusaha masih belum

selaras dan harmonis.

Kelemahan dalam informasi pasar.

Proses inovasi dan improfment tekhnologi yang rendah.

Term of tret beberapa komoditas pendukung cenderung merosot

Lemahnya jaringan bisnis dan saluran distribusi perdagangan internasional

Lemahnya infrastruktur pendukung dan lambannya kesiapan kelembagaan pendukung

Tingkat ketergantungan pasar yang berkolerasi pada kemampuan untuk memilih

pengadaaan bahan buku.pasar luar negeri yang mendikte baik untuk bahan baku

produksi maupun pelemparan output produksinya.

Kendala eksternal

Semakin ketatnya persaingan beberapa macam ekspor antarnegara.

Proses sibtitusi barang impor meningkat di negara-negara pengimpor sikap

proteksionis dari bebrapa negara tujuan ekspor.

Ketergantungan pada ekonomi dunia akibat strategi led growth.

Daya serap negara maju

Sama halnya dengan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, kebijakan

perdagangan internsional di bidang ekspor juga ditujukan untuk melindungi produksi

dalam negeri disamping memperoleh keuntungan. Beberapa kebijakan perdagangan

internasional di bidang ekspor adalah sebagai berikut.

·         Diskriminasi Harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam

penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya.

Untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah

daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka

perang tarif.

·         Pemberian premi (subsidi).  Kebijakan yang diambil pemerintah untuk

memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang

melakukan ekspor. Pemberian premi (subsidi) itu antara lain berupa bantuan biaya

produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor

memiliki daya saing di luar negeri.

10

·         Dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil  oleh pemerintah dengan

menetapkan harga barang ekspor (harga barang di luar negeri) lebih murah daripada

harga di dalam negeri.

·         Politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan di

mana masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor.

Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu

barang yang tinggi dan harga yang relatif murah.

·         Larangan ekspor. Kebalikan dari larangan impor. Larangan ekspor merupakan

kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri.

Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, politik, sosial atau budaya. Sebagai contoh,

pelarangan ekspor kayu gelondongan ke luar negeri merupakan larangan ekspor

karena alasan ekonomi. Ini terkait dengan pendapatan nasional. Contoh alasan politik

adalah larangan ekspor minyak bumi di Irak. Akan tetapi, larangan ekspor di Irak ini

bukan atas inisiatif pemerintah Irak sendiri. Larangan ini karena campur tangan pihak

asing, seperti PBB atau Amerika Serikat yang mengenakan embargo ekonomi

terhadap Irak. Contoh alasan sosial dan budaya adalah larangan ekspor benda-benda

sejarah tertentu serta melarang mengekspor hewan-hewan yang dilindungi.

  Maka dari itu perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan

kebijakan dalam perdagangan internasional. Sehingga dengan kebijakan yang

ditetapkan pemerintah dapat membuat kita sebagai konsumen dapat lebih menghargai

produk-produk dalam negeri dibandingkan produk-produk impor. 

4. larangan impor

Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang dilarang diimpor.

Misalnya, barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor

bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang telah terlebih

dahulu melarang impor barang suatu negara. Selain itu, larangan impor dapat

pula dilakukan untuk menghemat devisa.

1.subsidi.

11

Agar produksi di dalam negeri dapat ditingkatkan maka pemerintah

memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri. Subsidi yang diberikan dapat

berupa mesin-mesin, peralatan, tenaga ahli, keringanan pajak, fasilitas kredit, dll.

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan

kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.

Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor

dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena

operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau

hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam

subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi

di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah

perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai

swasembada produksi pangan.

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang

perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif

terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya

ekonomi yang besar Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu

pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan

oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.

6. politik dumping.

Dumping adalah salah satu kebijakan perdagangan internasional dengan cara

menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan

harga yang dijual di dalam negeri. Namun, pelaksanaan politik dumping dalam

praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji

(unfair trade) karena dapat

merugikan negara lain dan Politik Dumping adalah bilamana menjual suatu

barang yang dinilainya lebih tinggi dari harga beli, bila dijual di luar negeri maupun

dalam negeri tetap mendapat untung. Adapun beberapa motif dari Politik Dumping,

yaitu antara lain:

Barang-barang yang diminati oeh negara asal, supaya dapat terjual di luar

negeri.

Berebut pasaran Luar negeri.

12

Memperkenalkan suatu produk dalam negri ke negara lain.

7. diskriminasi harga.

adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu

negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu

lebih mahal atau lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar

perjanjian atau dalam rangka perang aktif.

8. Premi.

Pengertian premi adalah “bonus” yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan

pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang

ditetapkan oleh pemerintah.

2.4 Manfaat Perdangan Internasional

Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri

Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara.

Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek

dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu

memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan

yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu

barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya

lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya)

dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang

mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan

internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan

menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

13

Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik

produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Peraturan/Regulasi Perdagangan Internasional

Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilatera antara dua negara. Selama

berabad-abad dibawah kepercayaan dalam Merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif

tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama di

Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting dan pandangan

ini mendominasi pemikiran di antaranegara barat untuk beberapa waktu sejak itu dimana hal

tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang

Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dab WTO memberikan usaha

untuk membuat regulasi lobal dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan

tersebut kadang-kadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari

perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual. Perdagangan bebas

biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun

mereka kadang-kadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting

secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa.

Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas dimana mereka

secara ekonomis dominan, sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang

merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun, banyak negara lain (seperti India, Rusia,

dan Tiongkok) menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara

ekonomi. Karena tingkat tarif turun ada juga keinginan untuk menegosiasikan usaha non tarif,

termasuk investasi luar negri langsung, pembelian, dan fasilitasi perdagangan. Wujud lain

dari biaya transaksi dihubungkan dnegan perdagangan pertemuan dan prosedur cukai.

Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan

sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun

terakhir, bagaimanapun. Faktanya, lobi agrikultur, khususnya di Amerika Serikat, Eropa dan

Jepang, merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian

internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan

kebanyakan barang dan jasa lainnya.

14

Selama reses ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan tarif dalam rangka

memproteksi industri dalam negri. Ini terjadi di seluruh dunia selama Depresi Besar membuat

kolapsnya perdagangan dunia yang dipercaya memperdalam depresi tersebut. Regulasi dari

perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global,

dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti MerCOSUR di Amerika Selatan, NAFTA

antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa anatara 27 negara mandiri.

Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of

America (FTAA) gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin.

Kesepakatan serupa seperti MAI (Multilateral Agreement on Invesment) juga gagal pada

tahun-tahun belakangan ini.

2.4 Hambatan kebijakan perdagangan internasional

Setiap negaramempunyai kebijakan sendiri dalam mengatur dan melindungi perekonomian

dalam negeri mereka dari dampak negatif persainngan yang ditimbulkan dalam di suatu

perdagangan internasional. Perdagaan internasional

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu

negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. penduduk yang

dimaksud berupa perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah

suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.   Hambatan

perdagangan Internasional bertujuan melindungi neraca pembayaran dan industri dalam

negeri terhadap persaingan luar negeri. Adapun hambatan dari Perdagangan Internasional,

antara lain:

1.   Kuota

      Kuota adalah pembatasan secara fisik terhadap barang-barang yang diperdagangkan

secara Internasional. Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik yang masuk ke dalam

negeri dan Kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang diekspor ke luar

negeri. Sama halnya dengan tarif, Kuota juga di bagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

Absolute atau Unilateral Kuota adalah pembatasan yang hanya di lakukan  untuk

negara sepihak, tidak  melalui persetujuan dengan negara lain.

15

Negotiated atau Bilateral Kuota adalah Kuota yang besar kecilnya ditentukan

berdasarkan persetujuan dengan 2 negara atau lebih.

Tarif Kuota adalah gabungan antara tarif dan Kuota. Suatu barang yang dimasukkan

ke dalam negeri melebihi jumlah yang telah ditargetkan, maka tarifnya akan menjadi

lebih mahal.

Mixing Kuota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpit pada proporsi

tertentu dalam memproduksi barang.

2.   Tarif

     Tarif adalah pembebanan pajak (custom duties) terhadap barang-barang  yang melewati

batas kenegaraan. Tarif dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain :

Bea ekspor  =  pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju

negara lain.

Bea transit =   pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah

negara lain dengan ketentuan bahwa negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir

dari pengiriman.

Bea impor = pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu

negara dengan ketentuan pemungutan pajak tersebut adalah merupakan tujuan akhir

dari pengiriman barang.

Uang jaminan impor =  persyaratan bagi importir suatu produk untuk membayar

kepada pemerintah sejumlah uang tertentu pada saat kedatangan produk di pasar

domestik sebelum penjualan dilakukan.

3.      Politik Dumping

      Politik Dumping adalah bilamana menjual suatu barang yang dinilainya lebih tinggi dari

harga beli, bila dijual di luar negeri maupun dalam negeri tetap mendapat untung. Adapun

beberapa motif dari Politik Dumping, yaitu antara lain:

1.      Barang-barang yang diminati oeh negara asal, supaya dapat terjual di luar negeri.

2.      Berebut pasaran Luar negeri.

3.      Memperkenalkan suatu produk dalam negri ke negara lain.

4.      State Trading Operation

16

       State Trading Operation adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan

ekspor.

5.      Exchange Control

       Exchange Control adalah pemerintah ikut serta mencampuri urusan perdagangan luar

negeri.

c. Perbedaan Mata Uang Antarnegara

Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat

menghambat   perdagangan antarnegara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor,

biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan

mata uang negara pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai

uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata

uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor,

maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar

kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya

penetapan mata uang sebagai standar internasional.

7 . Kualitas Sumber Daya yang Rendah

Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat m

enghambat perdagangan internasional. Jika sumber daya manusia rendah,maka

kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas

barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara

lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara

yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.

8 . Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar

Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan

mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara

langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar.

Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai,

akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan

L/C.

9 . Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara

Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya

sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang

17

dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk

melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif

impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih

mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat

menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Hal itu akan menjadi

penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

10 . Terjadinya Perang

Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu,

kondisi perekonomian  negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal

ini dapatmenyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.

11 . Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional

Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasiorganisasi ekonomi. Tujuan

organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara

anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk

kepentingan negaranegara anggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan

mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya.

Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan

perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan.

2.5PAKET KEBIJAKAN DERUGULASI EKONOMI BIDANG PERDAGANGAN-

EKSPOR/IMPOR DAN INVESTASI UNTUK MELINDUNGI PERDAGANAN

1. PAKET JANUARI 1982

Kebijakan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah no. 1 tahun 1982

tanggal 16 januari 1982 tentang pelaksanaan ekspor dan impor dan lalu lintas Devisa,

yang dikenal dengan paket januari 1982, diarahkan untuk dapat menerobos pasaran

internasional menghadapi diskriminasi tarif, serta memperkuat daya saing ekspor dan

impor di indonesia.

2. KEBIJAKAN IMPRES NO.4 TAHUN 1985

Impres no.4 tahun 1985 yang didukung oleh 33 keputusan pelaksanaan mentri

keuangan, mentri perdagangan, dan mentri perhubungan memiliki jangkauan jauh ke

depan serta mampu mendorong atau meningkatkan ekspor nonmigas, karena tidak

18

hanya membawa perubahan drastis atau pembauran di bidang prosedural kepabeaan,

tapi jugadibidang pentarifan jasa-jasa perhubungan . melalui surat keputusan mentri

perhubungan.

3. PAKET KEBIJAKAN 6 MEI 1986 (“PAKEM”)

Pemerintah melakukan paket kebijakan guna mendorong sektor swasta di

bidang ekspor nonmigas maupun penanaman modal. kebijakan tersebut dikenal

dengan paket “Paket Kebijakan 6 Mei”.

Kebijakan ini didukung oleh 19 keputusan , berupa peraturan pemerintah , keputusan

presiden , dan surat keputusan bersama.

Arah kebijakan tersebut tercermin dalam pokok-pokok kebijakan di bidang nonmigas

meliputi sebagai berikut:

Daya Saing

Guna meningkatkan daya saing barang-barang ekspor, kepada produsen

eksportir yang memerkukan untuk proses produksi barangnya, bahan baku/ bahan

penolong yang terkena peraturan tata niaga, dilakukan ketentuan-ketentuan

sebagaimana dituangkan dalam keputusan bersama mentri perdagangan , Mentri

keuangan, dan mentri perindustrian No.135/ Kpb /V/48,No.316/KMK.01/1986,

No.160/M/S.k/5/1985 tentang kemudahan tata niaga bagi peningkatan ekspor

nonmigas.

Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Dalam rangka kemudahan maupun mempelancar perdagangan internasional ,

khususnya memberikan sarana bagi ekspor nonmigas, maka pemerintah

membentuk suatu kawasan berikat di jakarta., sebagaimana diatur dalam peraturan

pemerintah No.22 Tahun 1986 tentang kawasan berikat

Fasilitas pengembalian bea masuk (Drawback)

Barang dan bahan asal impor yang telah dibayar bea masuk

tambahan( surcharge) apabila di ekspor dapat diberikan pengembalian bea masuk

dan bea masuk tambahan.

Fasilitas pembebasan bea masuk (Duty exemption)

19

Eksportir produsen yang memproduksi barang ekspor dengan menggunakan

barang dan bahan asal impor dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan

bea masuk tambahan.

Fasilitas ini antara lain juga mengatur mengenai syarat-syarat untuk memperoreh

fasilitas pembebasan bea masuk tambahan, jaminan bank atau surety bond yang

diperlukan, antara lain.

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh

pihak-pihak sebagai berikut:

Pengusaha eksportir produsen

Pengusaha eksportir bukan produsen yang melaksanakan ekspor bahan

keluar daerah pabean indonesia.

Pengusaha yang melaksanakn proyek pemerintah yang dibiayai dengan

bantuan luar negri , baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Pengusaha penanam modal yang berusaha mengolah atau memanfaatkan

barang dan bahan dimaksuddi dalam daerah pbean Indonesia berdasarkan

persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. PAKET KEBIJAKAN 25 OKTOBER 1986

Kebijakan ini merupakan deregulasi dibidang perdagangan, moneter dan penanaman modal

meliputi sebagai berikut.

1. Kebijakan Penurunan Biaya Produksi

Sejulah bahan baku dan bahan penolong yang belum di produksi di dalam

negeri dan masih perlu diimpor , tetapi sangat diperlukan bagi industri dalam negeri ,

telah mengalami kenaikan harga akibat devaluasi. Dalam usaha menurunkan biaya

produksi.

2. Kebijakan Perlindungan Produksi Dalam Negeri yang Lebih Efisien

Kebijakan ini merupakan cara pelindungan baru yang ditetapkan melalui

sistem tarif , penentuan tarif bea masuk , bea masuk tambahan maupun tarif bea

masuk spesifik tampa melalui pengaturan tata niaga. Dengan sistem tarif ,

perlindungan pada umumnya dapat dilaksanakan lebih efektif dan lebih mudah untuk

mendorong efisiensi.

3. Kebijakan di bidang penanaman modal

20

Sebagai kelanjutan dari paket 6 Mei 1986 , Maka dalm bidang pennaman modal

telah pula diambil beberapa kebijakan tentang penyertaan saham asing dalam

perusahaan yang sudah berdiri.

5. PAKET KEBIJAKAN 15 JANUARI 1987

Paket ini merupakan lanjutan dari langkah deregulasi sebelumnya, khususnya

paket 6 Mei dan 25 Oktober 1986, dengan tujuan pokok peningkatan efisiensi, inovasi

dan produktifitas, dan beberapa sektor industri tertentu. Langkah kebijakan ini

meliputi dua hal penting , yaitu penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan

impor , pembebesan dan peringanan bea masuk. Disamping itu, juga dilakukan

penyempurnaan klasifikasi barang dalam pos tarif.

Sasaran kebijakan ini adalah meningkatkan kelancaran penyediaan brang

keperluan produksi dan perlindungan industri dalam negri secara lebih efisien ,

dengan cara memberikan kebebasan sebagian kebijakan nontarif menjadi kebijkan

tarif.

6. PAKET KEBIJAKAN 24 DESEMBER 1987

Kebijakan dalam “PAKDES” mencerminkan tindakan restrukturisasi di

bidang perekonomian , mencakup beberapa hal sebagai berikut.

a. Bidang Perizinan

Mempelancar perizinan di bidang produksi dan jasa serta investas pada

umumnya, tercermin dalam penyederhanaan periznan bidang antara lain

sebagai berikut.

Di Bidang Ekspor

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tata niaga ekspor

Keputusan mengenai angka pengenal ekspor (APE),APES DAN APET

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Oleh karena itu ekspor dapat dilakukan oleh setia pengusaha yang telah

memiliki surat izin usaha perdagangan dan mendapatkan izin usaha

dari departemen teknis atau lembaga pemerintah nondepartemen

Dikecualikan dari titik 2, yakni:

21

Barang tata niaga dan barang-barang dengan kuota internasional

Ekspor barang-barng yang semula diatur dan untuk selanjutnya tidak

diatur lagi ekspornya sebagaimana dimaksud dalam lamiran keputusan

mentri perdgangan 331/KP/XII/1976 dibebaskan dari ketentuan tata

niaga ekspor , perizinan khusus dan larangan ekspor.

Barang-barang yang diatur tata niaga ekspornya, hanya dapat di ekspor

oleh eksportir terdaftar.

Pengakuan sebagai eksportir terbatas yang telah dikeluarkan , tetap

berlaku sampai habis masa berlakunya.

Barang yang diawasi ekspornya hanya dapat diekspor dengan

bertujuan mentri perdagangan atau pejabat yang ditunjuk

Bank devisa perlu memperhatikan ketentuan mengenai barang yang

dilarang untuk di ekspor.

Di Bidang Impor

Penyederhanaan ketentuan tata niaga impor barang

Penyempurnaan tata niaga impor dengan memberikan

kelonggaran dalam pelaksanaannya, serta menambah daftar

barang dan pelaksanaan impor barang-barang tertentu.

Perubahan tarif bea masuk/ bea tambahan dari beberapa barang

, yakni: menurunkan 65 CCCN untuk menekankan biaya dan

menaikan 91 CCCN untuk perlindungan

Bank devisa wajib meneliti uraian barang

Bank devisa wajib meminta pada importir agar mencantumkan

sandi pelaksanaan impor.

b. Fasilitas Bea Masuk Perpajakan

a. Pemberin fasilitas impor untuk produsen Eksportir

b. Pemberian fasilitas kewajiban pembayaran bea masuk dan perpajakan

bagi barang , bahan , dan peralatan kontruksi asal impor yang

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek

pemerintah yang dibiayai dengan bantuan dan pinjaman luar negeri.

c. Pembebasan/ pegembalian bea masuk dan bea masuk tambahan serta

penangguhan pajak penambahan nilai atas pemasukan dan pengeluaran

barang ke dan dari kawasan berikat.

22

d. Fasilitas atas impor mesin dan mesin peralatan pabrik bagi perusahaan

non-PMA atau PMDN dalam rangka ekspor

e. Pengembalian pajak penambahan nilai dan atau pajak penjualan atas

barang mewah atas barang kena pjak yang dipakai dalam menghsilkan

ekspor.

c. Pembebasan bea masuk dn PPN untuk impor barang contoh

a. Untuk impor barang contoh yang digunakan untuk pembuatan hasil

produksi tidak dikenakan bea masuk tambahan dan PPN serta PPnBM

b. Prosedur impor barang contoh sesuai dengan ketentuan di bidang

impor dengan menggunkan LKP barang contoh

c. Sebelum bank devisa mendasyahkan, PPUD wajib memeriksa/

meneliti danya LKP brang contoh tersebut.

d. Tata leksana ekspor dan impor melalui terminan peti kemas

a. Barang ekspor dan impor dari dan ke terminal peti kemas hanya dapat

dilakukan dengan menggunakan peti kemas dan diangkut secara

langsung dari dan ke pelabuhan yang ditunjuk oleh mentri

perhubungan.

b. Tata laksana dan ketentuan umum ekspor dan impor di pelabuhan,

berlaku bagi ekspor dan impor ke dan dari terminl peti kemas.

c. Terminal peti kemas adalah tempat tertentu di daratan dengan batas-

batas yang jelas , dilengkap dengan prasarana dan sarana angkutan

barang untuk tujuan ekspor dan impor dengan cara pengemasan

khusus.

d. Peti kemas adalah peti atau kontak yang memenuhi persyaratan teknis

sesuai dengan standar internasional sebagai alat atau perangkat

pengangkutan barang.

e. Penanaman modal asing di bidang ekspor

a. Untuk ekspor oleh perusahaan PMA tidak digunakan APET , tetapi

cukup izin usaha dari BPKM.

b. Perusahaan PMA di atas selain dapat melkukan ekspor hasil

roduksinya juga hasil produksi dan atau barang industri pengolahan

perusahaan lain.

c. Ketentuan umum di bidang ekspor berlaku bagi pelaksanaan ekspor

oleh perusahaan PMA.

23

7. KEBIJAKAN PEDAGANG VALUTA ASING

a. Izin usaha valuta asing yang selama ini hanya berlaku untuk satu tahun

, diubah menjadi izin tampa batas waktu , maupun dapat dicabut

apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan.

b. Bank-bank bukan bank devisa juga diperkealkan melakukan usaha

perdagangan valuta asing

c. Usah pedagang valuta asing mencakup jual beli uang kertas/ logam

asing dan pembelian.

8. PAKET KEBIJAKAN 21 NOVEMBER 1988(“PAKNOV”)

Paknov pada intinya menetapkan ketentuan yang dimaksud untuk menunjang

kelancaran distribusi barang di dalam negeri serta kelancaran distribusi barang

di dalam negeri serta kelancaran ekspor nonmigas, disamping usaha-usaha

untuk meningkatkan produktifitas nasional, penciptaan lapangan hal-hal

berikut. Peningkatan investasi .

9. PAKET KEBIJAKAN 20 DESEMBER 1988

Kebijakan ini merupakan kelanjutan kebijakan di bidang keuangan , memberikan

lebih banyak keleluasan di bidang pasar modal berserta segala perangkatnya dan

pendirian perusahaan asuransi jiwa maupun kerugian.

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang telah di tempuh pemerintah tersebut

bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepad swasta untuk

berperan serta dalam kegiatan ekonomi.

10. PAKET KEBIJAKAN 28 MEI 1990

Pada tanggal 28 mei 1990, pemerintah mengeluarkan paket deregulasi debirokratisasi

untuk menggurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan daya saing

perekonomian, meliputi penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan penghapusan

tata niaga impor, serta penurunan tarif bea masuk dan bea masuk tambahan.

11. PAKET DEREGULASI 6 JULI 1992

Secara keseluruhan paket derugulasi ini menyentuh pembenahan pda 10 item di sektor

riil, yakni soal perubahan tata niaga impor , perubahan klasifikasi barang, tarif bea

24

masuk dan bea masuk tambahan , impor mesin , peralatan dan barang modal lainnya

dalam keadaan bukan baru , penyederhanaan prosedur izin tenaga asing,

penyempurnaan daftar negatif investasi tahun 1992, hak guna usaha untuk perusahaan

PMA, patungan dan PMDN murni , tata cara penanaman modal.

12. PAKET DERUGULASI 10 JUNI 1993

Dalam bulan juni 1993 juga mengumumkan deregulasi baru di sektor riil termasuk

sektor industri otomotif, derugulasi ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam

rangka PMDN maupun PMA , sekaligus mendorong industri dalam negeri supaya

lebih efisien.deregulasi ini bertujuan untuk membebaskan perekonomian dan ekonomi

biaya tinggi melalui penurunan secara bertahap bea masuk maupun bea masuk

tambahan , dan memberikan intensif kepada dunia usaha agar mereka bisa lebih

berkembang.

13. PAKET DERUGULASI DAN DEBIROKRATISSI 23 OKTOBER 1993

a. Bidang ekspor-impor

Deregulasi bidang ekspor-impor terutama berupa fasilitas dan kemudahan

pabean, perpajakan,dan tata niaga impor bagi mobilitas barang atau bahan

antara Entrepot produksi untuk tujuan ekspor , kawasan berikat dan daerah

pabean indonesia.

b. Bidang tarif dan tata niaga impor

Penurunan tarif bea masuk dan bea masuk tambahan serta pelongaran tata

niaga impor .

c. Bidang penanaman modal

Persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing.

d. Bidang pertanian

Prosedur perizinan percadangan tanah dan izin lokasi disederhanakan.

Prosedur perizinan IMB disederhanakan

e. Bidang farmasi

f. Bidang amdal

14. PAKET DERUGULASI 19 MEI 1994

25

Paket ini mengatur:

a. Tata niaga impor

b. Kawasan berikat dan EPTE

c. Pengkreditan pajak masukan

d. Deregulasi bidang investasi

15. PAKET DEREGULASI 23 MEI 1995

a. Bidang tarif bea masuk dan bea masuk tambahan

Dalam deregulasi ini dari sejumlah 9.398 pos tarif yang diturunkan bea masuk

(BM) Nya sebanyak 6.030 pos tarif atau 64,16%. Sebagian besar dari sisanya

sudah mencapai 0-5%.

b. Bidang tata niaga impor

Dalam deregulasi ini di tetapkan 81 pos tarif yang semula tata niaganya IP

(importir produsen), IT(importir tercatat) dan bulog menjadi IU(importir

Umum) disamping itu , pos tarif dipertegas menjadi tata niaga impor IU .

c. Bidang entrepot produksi tujuan ekspor dan kawasan berikat

Deregulasi di bidang impor dalam paket ini berupa meningkatkan jumlah

barang produksi perusahaan pengolahan di kawasan berikat maupu entrepot

poduksi untuk tujuan ekspor yang boleh dimasukkan ke dalam daerah pabean

indonesia lainnya.

d. Bidang penanaman modal meningkatnya berakhirnya masa berlakunya daftar

negatif investasi sesui kepperes no 54/1993, maka dalam deregulasi ini

sekaligus disusun penyempurnaannya dengan tetap menjaga supaya kegiatan

ekonomi usaha kecil tetap terlindungi dari masuknya modal besar.

e. Bidang perizinan industri dan restrukturisasi usaha

Dalam bidang ini usha industri telah dilakukan penyempurnaan yang meliputi

jenis perizinan dan kemudahan memperoleh izin usaha industri dan

perluasannya.

16. PAKET DEREGULASI 3 NOVEMBER 1997

a. Pedagang besar

Untuk mempelancar pengadaan barang dri luar negeri baik barang yang

bersifat baku guna lebih meningkatkan efisiensi industri ataupun barang yang

langsung dikonsumsi, maka berbagai ketentuan tata niaga impor dan prosedur

26

perlu disederhanakan lewat kep.Menperindang No. 406/MPP/Kep/11/97.maka

pemerintah menghapus tata niaga impor kedelai , bawang putih dan gandum

yang semula diimpor oleh bulog menjadi diimpor oleh importir umum namun

dikenakan bea masuk yang mulai berlaku 1 januari 1998.

b. Penghapusan HPS

Untuk mendorong berfungsinya mekanisme pasar mengatur pasokan dan

kebutuhan semen, HPS untuk semen tidak diperlukan lagi dan dihapuskan

berdasarkan keputusan merindang No .403/MPP/Kep/11/97.

c. Pajak ekspor

Disamping itu beberapa komoditas yang memiliki potensi besar yang tinggi,

espornya dijadwalkan akan diturunkan dalam ketetapan menkeu no

544/KMK.01/1997.

17. PAKET INTENSIF PERPAJAKAN UNTUK MERANGSANG INVESTOR

Pemerintah menerapkan intensif perpajakan dan penghapusan disientif proyek-proyek

penanaman modal yang menghadapi masalah akibat krisis ekonomi . program

intensif ini merupakan intensif perpajakan untuk para investor yang paling dulu

menanamkan modal di indonesia.

18. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL ASING

(PMA)(KEPPRES NO.118 TAHUN 2000)

Melalui keputusan presiden no 118 tahun 2000, tertanggal 16 agustus 2000, tentang

perubahan atas keppres No 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang tertutup dan

bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanamn

modal ,pemerintah menetapkan 8 bidang usaha baru yang tertutup untuk penanaman

modal asing.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

27

Kebijakan Perdagangan Internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu

negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung

ataupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi dan arah perdagangan

internasional dari ke negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil

untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna

melindungi kepentingan nasional.

3.2 SARAN

Sebaiknya pemerintah dalam mengatur kebijakan perdagangan harus sesuai

dengan keadaan di negaranya, agar tidak terjadi kesemerawutan dalam perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Halwani ,Hendra:2002, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi:jakarta:

Ghalia indonesia

28

http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/06/05/kebijakan-perdagangan-

internasional/

29