Perjanjian Bisnis Internasional

PILIHAN HUKUMPILIHAN HUKUM ((CHOICE OF LAWCHOICE OF LAW)) DLM PERJ BISNIS INTDLM PERJ BISNIS INT

Pilihan hukum merupakan konsekuensi logis Pilihan hukum merupakan konsekuensi logis atas suatu hubungan atas suatu hubungan transaksi (perjanjian) transaksi (perjanjian) bisnis internasionalbisnis internasional yang melibatkan pihak- yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada pihak yang tunduk pada sistem hukum yang sistem hukum yang berbedaberbeda..

Hukum yg berlaku Hukum yg berlaku hukum yg dipilih hukum yg dipilih para pihak.para pihak.

Cara Melakukan Pilihan HukumCara Melakukan Pilihan Hukum

Pernyataan pilihan hukum sebaiknya Pernyataan pilihan hukum sebaiknya dinyatakan secara dinyatakan secara TEGASTEGAS dalam kontrak.dalam kontrak.Contoh:Contoh:

“ “ This agreement shall be governed by and construed This agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the law of ……. “in all respects in accordance with the law of ……. “

Prinsip2 dan Batas2 Pilihan HukumPrinsip2 dan Batas2 Pilihan Hukum

1.1. Partij autonomiePartij autonomie

Para pihak bebas untuk menentukan Para pihak bebas untuk menentukan hukumnyahukumnya

2.2. Hanya dalam bidang perjanjian/kontrak bisnisHanya dalam bidang perjanjian/kontrak bisnis

3.3. BonafideBonafide

Pilihan hukum harus didasarkan itikad baikPilihan hukum harus didasarkan itikad baik

4.4. Tidak bertentangan dengan Ketertiban UmumTidak bertentangan dengan Ketertiban Umum

Tidak bertentangan dg sendi-sendi asasi Tidak bertentangan dg sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat atau hukum hukum dan masyarakat atau hukum lex forilex fori

Pilihan Hukum dengan Pilihan Hukum dengan LEX MERCATORIALEX MERCATORIA

Dalam kontrak bisnis internasional, pilihan hukum Dalam kontrak bisnis internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu negara tertentu, tapi tidak hanya kepada salah satu negara tertentu, tapi juga dapat tidak mengacu kepada salah satu negara juga dapat tidak mengacu kepada salah satu negara tertentutertentu LEX MERCATORIALEX MERCATORIA

Prinsip2 dan kebiasaan2 yg diterima secara umum Prinsip2 dan kebiasaan2 yg diterima secara umum dalam praktek bisnis internasional tanpa merujuk dalam praktek bisnis internasional tanpa merujuk kepada salah satu sistem hukum nasional tertentu.kepada salah satu sistem hukum nasional tertentu.Contoh: Contoh: UN Convention on Contract for the UN Convention on Contract for the International Sales of Goods, ICC Incoterm 1990, International Sales of Goods, ICC Incoterm 1990, dlldll

Bagaimana jika para pihak tidak menentukan pilihan hukumnya?

akan menimbulkan kesulitan bila terjadi sengketa, akan menimbulkan kesulitan bila terjadi sengketa, sehingga akan memakan waktu dan biaya yang sehingga akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit (inefisiensi).tidak sedikit (inefisiensi).

Beberapa TEORI cara penemuan hukumnya :Beberapa TEORI cara penemuan hukumnya :

1.1. Lex loci contractusLex loci contractus

2.2. Lex loci solutionisLex loci solutionis

3.3. The proper law of the contractThe proper law of the contract

4.4. The most characteristic connectionThe most characteristic connection

Lanjutan…Lanjutan…

Lex Loci Contractus:Lex Loci Contractus:

hukum tempat perjanjian dibuat.hukum tempat perjanjian dibuat.

kelemahan: sukar diterapkan karena seringkali kelemahan: sukar diterapkan karena seringkali perjanjian dibuat tanpa kehadiran para pihak pada perjanjian dibuat tanpa kehadiran para pihak pada tempat yg samatempat yg sama

Lex Loci Solutionis:Lex Loci Solutionis:

hukum tempat dilaksanakannya perjanjian.hukum tempat dilaksanakannya perjanjian.

Kelemahan: jika perjanjian dilaksanakan di berbagai Kelemahan: jika perjanjian dilaksanakan di berbagai negara.negara.


The proper Law of the Contract:The proper Law of the Contract:

sistem hukum yg mempunyai kaitan yg paling erat dan sistem hukum yg mempunyai kaitan yg paling erat dan nyata dg transaksi yg terjadi. Misal: kewarganegaraan nyata dg transaksi yg terjadi. Misal: kewarganegaraan atau domisili para pihak, letak benda yg dijadikan atau domisili para pihak, letak benda yg dijadikan objek perjanjian, mata uang, bahasa, dll.objek perjanjian, mata uang, bahasa, dll.

Kelemahan: Kelemahan:

hakim harus menyelidiki segala titik taut dan keadaan hakim harus menyelidiki segala titik taut dan keadaan di sekitar kontrak.di sekitar kontrak.


The Most Characteristic Connection:The Most Characteristic Connection:

Hukum dari pihak yg mempunyaiHukum dari pihak yg mempunyai kewajiban untuk kewajiban untuk melakukan suatu melakukan suatu prestasi yg paling karakteristikprestasi yg paling karakteristik..

Misal dlm Perjanjian Jual Beli, penjual dianggap Misal dlm Perjanjian Jual Beli, penjual dianggap mempunyai prestasi yg paling karakteristik.mempunyai prestasi yg paling karakteristik.

Perjanjian Kredit Bank?Perjanjian Kredit Bank?

Teori mana yg dianggap PALING BAIK? Teori mana yg dianggap PALING BAIK?

KESIMPULANKESIMPULAN

Hukum yg berlaku untuk kontrak bisnis internasional adalah Hukum yg berlaku untuk kontrak bisnis internasional adalah hukum yg dipilih oleh para pihak.hukum yg dipilih oleh para pihak.

Pilihan hukum dlm kontrak internasional harus dilakukan Pilihan hukum dlm kontrak internasional harus dilakukan menurut prinsip dan batas-batas pilihan hukum yg berlaku menurut prinsip dan batas-batas pilihan hukum yg berlaku dalam HPI.dalam HPI.

Pernyataan Pilihan Hukum dlm kontrak internasional Pernyataan Pilihan Hukum dlm kontrak internasional sebaiknya dinyatakan secara tegas.sebaiknya dinyatakan secara tegas.

Jika Pilihan Hukum tidak dinyatakan secara tegas atau tidak Jika Pilihan Hukum tidak dinyatakan secara tegas atau tidak dilakukan oleh para pihak, penentuan hukum yg berlaku dilakukan oleh para pihak, penentuan hukum yg berlaku sebaiknya ditentukan dg menggunakan sebaiknya ditentukan dg menggunakan The Most The Most Characteristic Connection Theory.Characteristic Connection Theory.

Contoh kasusContoh kasus

Kasus Yani Haryanto Vs ED & F Man Kasus Yani Haryanto Vs ED & F Man berkaitan perjanjian ekspor-impor white sugar.berkaitan perjanjian ekspor-impor white sugar.

Yani Haryanto wan prestasi, tidak mau bayar Yani Haryanto wan prestasi, tidak mau bayar sebagian transaksi.sebagian transaksi.

ED & F Man menuntut pembayaran.ED & F Man menuntut pembayaran. Putusan Arbitrase di London sebagaimana yg Putusan Arbitrase di London sebagaimana yg

dipilih oleh para pihak mengabulkan tuntutan dipilih oleh para pihak mengabulkan tuntutan ED & F Man.ED & F Man.

MA memberikan fiat eksekusi. MA memberikan fiat eksekusi.

Lanjutan…Lanjutan… Eksekusi tidak dapat dilaksanakan.Eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Substansi kontrak bertentangan dengan ketertiban Substansi kontrak bertentangan dengan ketertiban

umum sebagaimana dimaksud Perma No. 1 Th 1990 umum sebagaimana dimaksud Perma No. 1 Th 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase AsingAsing

Ps 3 ayat (3) Perma No. 1 Th 1990: putusan arbitrase Ps 3 ayat (3) Perma No. 1 Th 1990: putusan arbitrase asing yg dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas asing yg dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas putusan yg tidak bertentangan dg ketertiban umum.putusan yg tidak bertentangan dg ketertiban umum.

Perjanjian Ekspor-Impor gula tersebut bertentangan Perjanjian Ekspor-Impor gula tersebut bertentangan dg Kepres No 43 Th 1974 jo Kepres No 39 Th 1978: dg Kepres No 43 Th 1974 jo Kepres No 39 Th 1978: Pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula Pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula dimonopoli oleh Badan Urusan Logistik.dimonopoli oleh Badan Urusan Logistik.

7. PELAKSANAAN PUTUSAN 7. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASINGPENGADILAN ASING

Pelaksanaan putusan pengadilan suatu negara Pelaksanaan putusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lainnya. lainnya.

Merupakan konsekuensi dari diterimanya prinsip Merupakan konsekuensi dari diterimanya prinsip kedaulatan negara/teritorial (kedaulatan negara/teritorial (principle of principle of territorial sovereignterritorial sovereigniity)ty) sebagai prinsip utama sebagai prinsip utama dalam tata pergaulan masyarakat internasional.dalam tata pergaulan masyarakat internasional.

Berdasar prinsip tersebut Berdasar prinsip tersebut putusan hakim asing putusan hakim asing tidak bisa secara langsung dilaksanakan di tidak bisa secara langsung dilaksanakan di negara lain atas kekuatannya sendiri.negara lain atas kekuatannya sendiri.


Untuk bisa dilaksanakan, haruslah mendapat Untuk bisa dilaksanakan, haruslah mendapat PENGAKUANPENGAKUAN dari negara tempat putusan itu hendak dari negara tempat putusan itu hendak dilaksanakan.dilaksanakan.

Pengakuan bisa diperoleh melalui perjanjian bilateral Pengakuan bisa diperoleh melalui perjanjian bilateral ataupun perjanjian multilateral.ataupun perjanjian multilateral.

Contoh: Contoh:

- - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign (Judgments in Civil and Commercial Matters) 1971.(Judgments in Civil and Commercial Matters) 1971.

- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Konvensi New York 1958Arbitral Awards 1958 (Konvensi New York 1958))..


INDONESIAINDONESIA

Putusan asing di Indonesia hanya akan dihormati dan Putusan asing di Indonesia hanya akan dihormati dan tidak akan dilaksanakan. tidak akan dilaksanakan.

Sengketa yang diputus di luar negeri harus diperiksa Sengketa yang diputus di luar negeri harus diperiksa ulang kembali dari proses awalnya. ulang kembali dari proses awalnya.

Putusan asing dianggap sekedar suatu 'fakta', berupa Putusan asing dianggap sekedar suatu 'fakta', berupa putusan yang sifatnya tidak mengikat hakim di putusan yang sifatnya tidak mengikat hakim di Indonesia. Indonesia.

Rv masih menjadi pedoman di Indonesia. Pasal 436 Rv masih menjadi pedoman di Indonesia. Pasal 436 Rv antara lain menyatakan bahwa "... Rv antara lain menyatakan bahwa "... keputusan-keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia."(dilaksanakan) di Indonesia."


Pasal 436 Rv :Pasal 436 Rv :

- - Putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia.Putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia.

- Perkara2 tersebut perlu diajukan lagi dan diputuskan oleh - Perkara2 tersebut perlu diajukan lagi dan diputuskan oleh

badan2 peradilan Indonesia.badan2 peradilan Indonesia.

- Putusan hakim asing hanya dapat dilaksanakan setelah- Putusan hakim asing hanya dapat dilaksanakan setelah

memperoleh memperoleh fiatfiat eksekusi. eksekusi.

- Untuk mendapatkan - Untuk mendapatkan fiatfiat eksekusi tidak perlu ada eksekusi tidak perlu ada

pengulangan peradilan.pengulangan peradilan.


Keppres 34/1981: Ratifikasi Konvensi New York 1958 Keppres 34/1981: Ratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.Asing.

UU N0. 30/1999 tentang Arbitrase dan APS:UU N0. 30/1999 tentang Arbitrase dan APS:

Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat diakui dan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia jika putusan tersebut dilaksanakan di Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase di negara yg dengan dijatuhkan oleh majelis arbitrase di negara yg dengan Indonesia terikat perjanjian bilateral dan atau perjanjian Indonesia terikat perjanjian bilateral dan atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (ps. 66)arbitrase internasional. (ps. 66)

Documents

Perjanjian Bisnis Internasional