(SEBUAH IRONI PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA HUKUM)

OLEH :

MAMAN SUARMAN AR.

KATA PENGANTAR

1

Ketika anda membaca tulisan ini, mungkin saya dan teman-teman (kami berlima), sudah berada di suatu tempat yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh siapapun yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Tempat ini idealnya memang dihuni oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, dituntut oleh jaksa yang mempunyai wawasan dan pengetahuan hukum yang luas dan diputuskan oleh majelis hakim yang menjunjung tinggi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya tidak sebagaimana harapan pencari keadilan…….jauh……sangat jauh…….

Saya dan teman-teman dituduh oleh Jaksa telah melakukan kesalahan dalam “pengelolaan biaya perjalanan dinas luar negeri”. Para Jaksa yang menuduh kami, “kebetulan” wawasan dan pengetahuannya belum mumpuni, bahkan cenderung “tidak mengerti” permasalahan yang sebenarnya. Para penyidik menuduh kami melakukan kesalahan hanya berdasarkan persepsi mereka. Persepsi aparat yang punya wawasan terbatas……

Ternyata, selain tingkat pengetahuannya yang tidak memadai, para penyidik juga memakai “kacamata kuda”, para penyidik tidak mendengar pendapat orang lain. Mereka mencari-cari kesalahan hanya untuk pembenaran tuduhan mereka. Saking sulitnya para jaksa mencari kesalahan kami, akhirnya mereka menggunakan peraturan yang “keliru”, yaitu peraturan tentang “perjalanan dinas dalam negeri” digunakan untuk menyidik perkara “pengelolaan biaya perjalanan dinas luar negeri”…..Ya sudah bisa dipastikan….kami akan bersalah….. Karena merupakan dua hal yang berbeda.

Dan, secara kebetulan juga, Majelis Hakim yang menyidangkan kami sepertinya tidak punya hati nurani. Para hakim tersebut juga sami mawon dengan jaksa. Para hakim di pengadilan Tipikor, saking “takutnya”oleh opini publik, maka para terdakwa yang diadili “pokoknya harus dihukum”. Keterangan puluhan saksi (mulai staf biasa sampai dengan tingkat Dirjen), tidak ada seorangpun yang

2

memberatkan kami, namun ternyata tidak dijadikan pertimbangan putusan. Begitu juga dengan keterangan para ahli, baik yang disediakan oleh kami maupun yang disediakan oleh jaksa, tidak seorangpun yang memberatkan kami, namun juga tidak dijadikan pertimbangan hukum. Akhirnya muncul putusan hakim yang “aneh”, kami divonis bersalah dan harus dihukum, tapi uang jaminan dikembalikan kepada kami karena tidak ada kerugian negara. Aneh kan ??

Vonis tersebut hanya untuk menunjukan kepada khalayak bahwa kami “harus dihukum”, meskipun tidak bersalah. Jadi opini yang selama ini berkembang ditengah masyarakat, bahwa di pengadilan tipikor, “kambing lewatpun harus dihukum” benar adanya……. Dan, itu dialami oleh saya dan teman-teman…………….Negara hukum macam apa ini ?????

Memang setiap jaksa, sesuai “kodratnya”, berpendapat bahwa semua tersangka itu “bersalah” yang bisa dibuktikan di pengadilan. Namun hakim, yang katanya “wakil Tuhan di dunia”, seharusnya memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, tidak boleh menodai amanat yang disampaikan Tuhan tentang konsep keadilan.

Mengingat yang diputuskan oleh hakim itu menyangkut martabat, harga diri, nasib dan masa depan seseorang, maka hakim itu dalam memutuskan suatu perkara harus bertanya kepada hati nurani. Karena hati nurani tidak akan bohong. Apakah orang ini bersalah atau tidak ? Hukumannya berat atau ringan ? Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak perlu menunggu ada seseorang yang akan minta bantuan. Yang perlu diingat adalah bahwa dia adalah sebagai wakil Tuhan di dunia. Setiap tindakan, perilaku dan putusannya harus mencerminkan, kasih sayang Tuhan, mencerminkan rasa keadilan berdasarkan keTuhanan.

Hakim dalam mengambil putusan tidak boleh takut dengan opini masyarakat, tidak boleh takut dengan intervensi pihak lain, para hakim adalah manusia bebas yang hanya mempertanggung-jawabkan setiap putusannya hanya semata-mata kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Adil.

3

Tapi mungkin ada yang salah di Indonesia ini ? Hakim Agung yang adalah “Wakil Tuhan di Dunia”, ternyata tidak mewakili “suara” Tuhan, dan dipilih oleh Anggota DPR yang adalah “Wakil Rakyat”, yang belum tentu mewakili “suara” rakyat.

Dan, yang PERLU DICATAT, bahwa metode pembayaran secara lumpsum yang dinyatakan SALAH oleh jaksa, pada periode tersebut dilakukan oleh SELURUH KEMENTERIAN di NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Jadi apa salah kami ?? Tau ah gelap….. Silakan tanya kepada “rumput yang bergoyang”…..

Jakarta, Agustus 2013 Penyusun,

Maman Suarman Ar.

“MENCARI KEADILAN MELAWAN REKAYASA”

4

(Suatu Ironi Penegakan Hukum di Negara Hukum)

I. PENDAHULUAN

Ketika itu bulan September 2010, pas bulan terakhir saya akan mengakhiri masa tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perdagangan. Tiga puluh satu tahun sudah……ya 31 tahun, suatu masa yang cukup lama, saya mengabdikan diri kepada negara sejak tahun 1979. Lebih dari separuh hidup saya mengabdi kepada negara dan tentunya sebagai abdi masyarakat. Selama kurun waktu itu, praktis sebagian besar hidup saya ada di lingkungan kantor, atau kalaupun di luar kantor tapi itupun untuk urusan dinas. Sangat sedikit waktu saya untuk keluarga, karena setiap hari saya berangkat ke kantor pagi-pagi sebelum matahari terbit, dan pulang dari kantor ketika matahari sudah masuk ke peraduannya. Tidak jarang ketika sampai di rumah anak isteri saya sudah terlelap.

Diantara teman-teman,satu kantor, saya termasuk salah seorang pegawai yang disiplin dengan waktu, karena saya selalu berusaha untuk tepat waktu ketika datang, dan tidak pulang sebelum waktunya. Bahkan lebih sering pulang kantor setelah lewat jam kerja.Saya melakukan pekerjaan dengan rasa senang, karena memang pada dasarnya saya senang bekerja. Hal ini saya lakukan juga disebabkan rasa syukur dan rasa bangga saya bisa bekerja di Departemen Perdagangan (sekarang Kementerian Perdagangan), yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman sepermainan di kampung saya.Namun kebanggaan saya sebagai PNS dan kebanggaan saya sebagai pegawai Kementerian Perdagangan, tiba-tiba hilang, musnah, ketika “detik-detik” terakhir saya akan memasuki masa pensiun, pada bulan September 2010, (saya pensiun tanggal 1 Oktober 2010), tidak ada hujan dan tidak ada angin, saya harus berurusan dengan perkara hukum di Kejaksaan Agung. Bagaikan disambar petir disiang hari bolong saya (dan 4 orang lainnya) harus menjadi tersangka dalam kaitannya dengan pengelolaan biaya perjalanan dinas luar

5

negeri pada Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Tahun 2007-2009.Ketika awal penyidikan kami berusaha untuk tetap tenang karena kami berlima merasa tidak ada yang salah dengan pelaksanaan tugas kami. Begitu juga pimpinan Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa selama kami menjalankan tugas tidak pernah menyalahgunakan wewenang atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan pimpinan Kementerian saking yakinnya bahwa kami tidak bersalah, selanjutnya “menganggap enteng” perkara kami, karena memang tidak ada yang salah dalam pelaksanaan tugas kami. Justru disini letak kekeliruannya dalam penanganan perkara kami. Pimpinan Kementerian Perdagangan menganggap enteng, namun aparat hokum terus “menggoreng” perkara kami. Akhirnya sudah bisa dibayangkan, malapetaka menimpa kami……

II. POKOK PERMASALAHAN

A. TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PADA DITJEN KPI.

Setiap tahun pada periode antara tahun 2007 sampai dengan 2009, pada Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (DITJEN KPI), Kementerian Perdaganga, sebagaiman tahun-tahun sebelumnya telah ditunjuk pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang teridiri dari :

1. Ita Megasari Dahlan – Mantan Sekretaris Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional (Ditjen KPI), Kementerian Perdagangan, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode September 2007 s/d Agustus 2009. (Sekarang sudah pensiun)

2. Chrisnawan Triwahyuardhianto – Mantan Sekretaris Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional (Ditjen KPI), Kementerian Perdagangan, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat

6

Komitmen (PPK) periode Agustus 2009 s/d Desember 2009.

3. Maman Suarman – Mantan Kepala Bagian Program Ditjen KPI, Kemendag ditunjuk sebagai PPK pada Ditjen KPI periode Januari 2007 s/d Agustus 2007. (sekarang sudah pensiun).

4. Watono – Mantan Kepala Seksi Pada Ditjen KPI, Kemendag ditunjuk sebagai Bendahara periode Januari 2007 s/d Desember 2008 (sekarang sudah pensiun).

5. Diding Sudirman – Kepala Seksi pada Ditjen KPI, Kemendag ditunjuk sebagai Bendahara periode Januari 2009 s/d Desember 2009.

Adapun tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pada Ditjen KPI sebagaimana tersebut diatas antara lain mengelola/mengadministrasikan biaya perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat di lingkungan Ditjen KPI dan perjalanan dinas luar negeri Menteri Perdagangan dan pejabat lainnya pada Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan dalam rangka menghadiri Sidang-sidang/pertemuan internasional di forum bilateral, regional dan multilateral. Biaya perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat dimaksud tersedia dalam DIPA Ditjen KPI.

B. PROSES PENCAIRAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Perjalanan dinas luar negeri diusulkan oleh masing-masing pejabat eselon II d.h.i di lingkungan Direktorat Jenderal KPI kepada Direktur Jenderal KPI. Setelah disetujui oleh Eselon I (Dirjen KPI) usulan diteruskan kepada Sekjen Kementerian Perdagangan selanjutnya diusulkan kepada

7

Sekretariat Negara/Sekretariat kabinet untuk memperoleh Persetujuan;

2. Perjalanan dinas luar negeri para pejabat/pelaksana dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Persetujuan (SP) oleh Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet (Setkab).

3. Setelah SP Setkab diterbitkan, biaya perjalanan dinas luar negeri diberikan kepada para pelaksana (user) secara lumpsum (suatu jumlah) sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 33 ayat (8) yang berbunyi : “Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas”

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditujukan kepada Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Pejabat ini yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran setelah melakukan pengujian atas kebenaran permintaan pembayaran. Jadi, PPK dan Bendahara hanya MENGADMISTRASIKAN biaya perjalanan dinas luar negeri dan menyerahkan kepada yang berhak ATAS PERINTAH pihak lain.

5. Pengelola keuangan menyerahkan biaya perjalanan dinas (yang meliputi biaya tiket dan uang harian) secara penuh kepada pelaksana, sesuai dengan Standard Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran;

6. Dalam hal pembelian tiket, para pelaksana (users) berhubungan langsung dengan travel untuk melakukan booking tiket dan melaksanakan pembayaran sendiri;

8

7. Kemungkinan para pelaksana membeli tiket pesawat dibawah harga yang ditetapkan dalam SBU, sehingga ada kelebihan/selisih antara biaya yang diterima oleh pelaksana (sesuai SBU) dengan harga tiket riil;

8. Berdasarkan ketentuan dalam Keppres 42 tersebut, kelebihan biaya tiket sebagaimana butir (6) diatas, menjadi hak para pelaksana dan tidak ada kewajiban atau ketentuan yang mengatur untuk dikembalikan kepada pengelola keuangan;

9. Para pengelola keuangan tidak punya hak untuk meminta kelebihan biaya tiket kepada para pelaksana (sesuai aturan pembayaran secara lumpsum);

10. Dalam hal sistem pembayaran secara “lumpsum”, maka tidak diperlukan bukti penggunaan uang secara rinci (a.l. invoice, tiket pesawat, biaya hotel dll).

11. Sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksana adalah :- Surat Persetujuan dari Sekretariat Negara atau

Sekretariat Kabinet.- Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas (meliputi

biaya tiket dan uang harian)- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang

sudah ditandatangani oleh pejabat perwakilan RI di luar negeri di tempat tujuan kegiatan;

C. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)

1. Kami berlima (sebagaimana tersebut diatas) dituntut oleh JPU dengan tuduhan telah melakukan penggelembungan biaya perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat yang melaksanakan perjalanan

9

dinas luar negeri, dan oleh karenanya kami dianggap telah memperkaya orang lain.

2. Dasar hukum yang dipergunakan JPU untuk menuntut kami adalah :

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negera, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

3. BPKP adalah Lembaga yang diminta oleh KEJAKGUNG hanya untuk melakukan penghitungan selisih antara biaya tiket sesuai SBU dengan harga tiket riil BUKAN UNTUK MELAKUKAN AUDIT. Dari selisih tersebut, BPKP menetapkan sebagai kerugian negara. Namun demikian, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP tidak ada kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara.

4. Untuk menambah ALAT BUKTI, Pihak Kejaksaan Agung d.h.i atas perintah Djasman Panjaitan, Direktur Penyidikan, TELAH MELAKUKAN PENJEBAKAN yaitu dengan meminta para tersangka, melalui Pimpinan/Eselon 1 Kementerian Perdagangan, untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7 milyar sebagai jaminan agar tidak dilakukan penahanan. Namun setelah uang diserahkan ke Kantor Kejaksaan Agung, selanjutnya malah dibuatkan Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan Agung. Untuk “mengamankan skenarionya” Pihak Kejaksaan Agung SENGAJA

10

meminta agar dalam penyerahan UANG JAMINAN tersebut, para tersangka TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM.

5. Untuk LEBIH MENDRAMATISIR SUASANA DAN MEMPERKUAT SKENARIO PENJEBAKAN, pada waktu penyerahan uang jaminan tersebut, pihak Kejaksaan Agung ”dengan sengaja” memblow-up berita tersebut melalui media elektronik dan media cetak YANG SENGAJA DIPERSIAPKAN OLEH DJASMAN PANJAITAN dengan dalih sebagai ”penyelamatan kerugian negara”.

6. Uang yang DISERAHKAN SENDIRI DENGAN SUKARELA oleh tersangka (bukan disita dari tempat para terdakwa) adalah BUKAN HASIL TINDAK KEJAHATAN. Uang tersebut pinjaman dari berbagai pihak yang merasa prihatin kapada para tersangka.

7. Direktur Penyidikan (Djasman Pandjaitan) TELAH MEMUTARBALIKAN FAKTA, bahwa uang yang sebenarnya diserahkan/diantar sebagai jaminan supaya tidak ditahan, namun dipublikasikan SEOLAH-OLAH sebagai barang hasil sitaan untuk menyelamatkan kerugian negara.

8. Dengan demikian ”penyitaan uang” yang diserahkan kepada Direktur Penyidikan tersebut (yang semula hanya diminta sebagai uang jaminan) adalah upaya pembohongan publik dan JEBAKAN yang dilakukan oleh Direktur Penyidikan DJASMAN PANJAITAN agar memperolah alat bukti untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan.

11

D. DAKWAAN :

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ke-1 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

E. JAKSA PENYIDIK :

1. Dir Penyidikan : Djasman Pandjaitan, SH, MH2. Kasubdit Tipikor : Andi Herman, SH, MH3. Para Penyidik : 1. Adryansyah, SH, MH

2. Zainul Arifin, SH, MH 3. Sanin, SH 4. Yulianto, SH 5. Victor Antonius, SH 6. Iwan Catur Karyawan, SH 7. Damha, SH

F. JAKSA PENUNTUT UMUM :

1. Surma SH2. Rudy Hartono SH, MH3. Ismaya Hera Hardanie, SH, M.Hum4. Yon Yuviarso, SH5. Hendri, SH, MH.6. Ratna Andamari Yuristina, SH7. Lilis Lestari, SH8. Daster, SH

G. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TIPIKOR :

1. Herdi Agusten, SH, MH2. Gusrizal, SH, MH3. DR. Anwar, SH, MH.4. Ugo, SH, MH

12

III. FAKTA HUKUM :

A. FAKTA UMUM :

1. Bahwa Kejaksaan Agung pada awalnya melakukan penyidikan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan anggaran perjalanan dinas luar negeri pada Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (Ditjen KPI) dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2007- 2009. NAMUN TANPA ALASAN YANG JELAS, PERKARA YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN HANYA PARA TERSANGKA DARI DITJEN KPI. Sedangkan PERKARA/ tersangka dari Ditjen PEN TIDAK DILIMPAHKAN, padahal sejak awal disidik dengan PERKARA YANG SAMA.

2. Sistem Pengelolaan biaya perjalanan dinas luar negeri pada DITJEN KPI Tahun 2007-2009 dilakukan juga oleh seluruh unit pada Kementerian Perdagangan, bahkan di seluruh Kementerian/Lembaga dalam mengelola dan melaksanakan anggaran perjalanan dinas luar negeri, yaitu dengan menerapkan metode lumsum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Bahwa pengaturan metode pembayaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri tersebut belum diatur lebih lanjut dengan keputusan/peraturan Menteri Keuangan, sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak

13

Tetap, sehingga pedoman pembayaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri tetap merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Bahwa penerapan metode lumsum membawa implikasi terhadap bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2007-2009 adalah surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah ditandatangani/disahkan oleh pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tujuan.

5. Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri kepada para pelaksana/users sesuai dengan metode lumsum didasarkan kepada Satuan Biaya Umum (SBU) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tuduhan JPU telah terjadi penggelembungan biaya, ADALAH KELIRU.

6. Bahwa biaya perjalanan dinas luar negeri tersebut DISERAHKAN SELURUHNYA kepada para pelaksana (user) tanpa ada potongan dari pihak pengelola keuangan, dan oleh karenanya pengelola akhir biaya perjalanan dinas luar negeri tersebut SEBENARNYA adalah para pelaksana (users).

7. Bahwa pembelian tiket pesawat udara dan pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan oleh masing-masing para pelaksana (users), tanpa ikut campur para pengelola keuangan.

8. Bahwa para pengelola keuangan hanya mengadministrakan biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

14

9. Bahwa Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan pada periode 2007 – 2009 pada Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (Ditjen KPI) Kementerian Perdagangan tidak terdapat temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2007-2009 di Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan, atau adanya penyimpangan pengelolaan keuangan atas biaya perjalanan dinas luar negeri yang dikelola Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2007-2009.

10. Bahwa laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan adanya jumlah kerugian keuangan negara. Akan tetapi, penomoran surat diklasifikasikan sebagai surat yang dengan jenis berita yang rahasia (SR), dan bukan merupakan hasil laporan hasil audit (LHA), menurut ketentuan tata dinas yang berlaku di lingkungan BPKP. Dengan demikian, secara yuridis formal dan administrasi negara, patut dipertanyakan laporan penghitungan kerugian negara tersebut sebagai alat bukti permulaan yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan investigatif adalah metode untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya dugaan pidana dan/atau kelalaian administrasi dalam pengelolaan keuangan.

11. Bahwa metode pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dengan system lumpsum dianut oleh semua unit pada Kementerian Perdagangan dan bahkan seluruh Kementerian di wilayah Republik Indonesia, termasuk Lembaga Kejaksaan Agung RI.

15

12. Bahwa untuk melakukan pembayaran kepada para pelaksana tugas (users), para terdakwa sebelumnya mengusulkan SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) kepada Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan SPM.

13. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM melakukan penelitian/pengujian atas kebenaran pengajuan permintaan pembayaran dari para terdakwa. Oleh karenanya, Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan SPM BERHAK MENOLAK perintah pembayaran apabila ada kesalahan atau kekeliruan.

14. Para terdakwa HANYA MELAKUKAN PEMBAYARAN setelah diterbitkanSURAT PERINTAH MEMBAYAR dari Pejabat Penguji tagihan/Penandatangan SPM dan terbitnya SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan.

15. Bahwa para terdakwa, dalam pelaksanaan tugasnya BERDASARKAN PERINTAH DAN PERSETUJUAN SERTA PENGAWASAN PIMPINAN Kementerian Perdagangan. Namun demikian, mengapa hanya kami yang DITUDUH BERSALAH ?????

B. FAKTA PERSIDANGAN :

1. Jaksa Penuntut Umum telah SANGAT KELIRU dalam melakukan penuntutan yaitu dengan menerapkan :

Peraturan tentang perjalanan dinas dalam negeri (Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER.34/PB/2007),

16

sedangkan yang menjadi POKOK PERKARA adalah :

Pengelolaan biaya perjalanan dinas luar negeri (yang diatur dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 33 ayat 8). Dengan demikian JPU telah menerapkan azas analogis dalam perkara pidana ini.

2. Jaksa Penuntut Umum juga telah LEBIH SANGAT KELIRU dalam melakukan penuntutan yaitu dengan menerapkan :

Permenkeu No. 97/PMK.05/2010 Tahun 2010 yang mengatur perjalanan dinas luar negeri secara “at cost” atau “real cost”, padahal peraturan tersebut BARU MULAI BERLAKU PADA JUNI 2010,

sedangkan yang menjadi POKOK PERKARA adalah :

Pengelolaan biaya perjalanan dinas luar negeri tahun 2007 s/d 2009. Dengan demikian JPU telah menerapkan azas retroaktif (berlaku surut) dalam perkara pidana ini.

3. Sejak Penyidikan hingga dakwaan, Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten, cenderung mengada-ada dan DENGAN SENGAJA mencari-cari kesalahan. Mulai dari tuduhan kerjasama dengan travel, tuduhan penggelembungan anggaran, tuduhan perjalanan fiktif dan tuduhan pembuatan tiket palsu. YANG SEMUANYA TIDAK TERBUKTI.

4. Bahwa Peraturan perjalanan dinas dalam negeri SANGAT BERBEDA dengan peraturan perjalanan dinas luar negeri yang masih mengacu kepada Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang

17

Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 33 ayat (8) yang berbunyi :

- Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas.

5. Bahwa Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 ditindaklanjuti masing-masing dengan :

- Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER.34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. (Terbit tahun 2007)

- Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. (Terbit tahun 2010)

6. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dengan tegas mengatur tentang pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri secara “at cost”” atau “real cost” yaitu pertanggungjawaban secara rinci. Dengan demikian menurut hemat kami dan pendapat ahli bahwa sebelum diterbitkannya Permenkeu tersebut maka pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri tetap mengacu kepada metode lumsum sebagaimana Pasal 33 ayat (8) Keppres No. 42 Tahun 2002.

18

7. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa SELURUH SAKSI yang diperiksa TIDAK ADA SATU ORANGPUN YANG MEMBERATKAN kami sebagai terdakwa. Baik saksi sebagai pelaksana perjalanan dinas, saksi penyedia jasa (travel), saksi ahli dari JPU dan saksi ahli dari terdakwa, pada umumnya mereka mengakui bahwa ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas luar negeri pada masa itu, yaitu dengan menggunakan metoda lumsum, benar adanya. Sehingga unsur kerugian negara sebagaimana didakwakan Jaksa tidak terbukti;

8. Apabila dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya mengambil unsur yang menguntungkan atau memperkaya orang lain, maka Jaksa Penuntut Umum telah “KEKURANGAN PIHAK”. Mengingat Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan dakwaan maupun tuntutan kepada PIHAK YANG DIUNTUNGKAN, (dalam hal ini para pelaksana/users). Sedangkan apabila tuntutan bahwa kami menguntungkan diri sendiri, lebih tidak masuk akal, karena penerima dan pengelola akhir biaya perjalanan dinas adalah pelaksana/user.

9. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor MENGABAIKAN rasa keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak memperhatikan keterangan-keterangan dari berbagai pihak dan tidak memperhatikan FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN.

10. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor MENGABAIKAN penjelasan Ahli DR. Dian Puji N. Simatupang (Dosen Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik, Fakultas Hukum UI).

11. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor MENGABAIKAN penjelasan SELURUH SAKSI

19

yang notabene sebagai pelaksana (users) dalam perjalanan dinas luar negeri.

12. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor MENGABAIKAN keterangan para saksi ahli baik dari pihak JPU maupun dari pihak tersangka.

13. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan Vonis Hukuman Penjara tanpa bisa membuktikan kerugian Negara.

14. Meskipun TIDAK ADA BUKTI-BUKTI YANG MEMBERATKAN, namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor TIDAK ADA KEBERANIAN untuk membebaskan para terdakwa HANYA karena ada rasa khawatir DIPERIKSA OLEH KOMISI YUDISIAL atau pihak lain.

15. Melihat vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor adalah VONIS RAGU-RAGU. Hal ini dibuktikan dengan Vonis Hukuman Penjara NAMUN uang jaminan DIKEMBALIKAN kepada para terdakwa. ARTINYA TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA.

16. PERTANYAAN KAMI ADALAH : APA DASAR/BUKTI-BUKTI YANG DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN KEPADA KAMI ??????

IV. PUTUSAN PENGADILAN

1. Pada Pengadilan Tingkat I (PN) kami berlima telah divonis oleh Hakim Pengadilan TIPIKOR dengan hukuman masing-masing 1 (satu) tahun pidana penjara.

2. Pada Pengadilan Tingkat II (PT) vonis kami bertambah antara 1 tahun 3 bulan s/d 2 tahun penjara.

3. Putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan PT.

20

V. KEJANGGALAN-KEJANGGALAN

Dalam proses penanganan perkara kami berlima, kami mencatat beberapa kejanggalan, baik dari awal penanganan perkara maupun dalam putusan perkara dimaksud. Kejanggalan-kejanggalan, atau kalau boleh kami katakan sebagai “rekayasa” yang dirasakan oleh kami adalah tentang penanganan di internal instansi, maupun di instansi penegak hukum yang menangani perkara kami, antara lain sebagai berikut :

A. Kejanggalan dan Kekeliruan Penanganan oleh Instansi Kemendag

1. Pemanggilan kami (Ditjen KPI) oleh Kejaksaan Agung adalah setelah terlebih dahulu dilakukan pemanggilan kepada unit Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

2. Anggaran perjalanan dinas luar negeri pada Kementerian Perdagangan bukan hanya pada Ditjen KPI, melainkan terdapat pada unit-unit lain di lingkungan Kementerian Perdagangan, termasuk Setjen.

3. Penyidikan awal oleh Kejaksaan Agung adalah karena dicurigai ada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif pada Ditjen KPI. Namun setelah seluruh pejabat dan staf sebagai saksi diperiksa, tidak ada satupun kecurigaan tersebut bisa dibuktikan.

4. Ketika perkara masih dalam tahap penyelidikan, tidak ada satupun pejabat berwenang di Kementerian Perdagangan (Sesjen atau Irjen) yang memberikan penjelasan baik kepada pihak Kejaksaan Agung maupun kepada media, tentang proses pengelolaan biaya perjalanan dinas luar negeri pada Kementerian Perdagangan secara keseluruhan.

5. Pimpinan Unit Kemendag tidak kompak dan bersatu padu untuk memberikan pembelaan kepada para

21

tersangka dan memberikan penjelasan kepada berbagai pihak, tentang perkara yang berkembang.

6. Proses pendekatan kepada pihak Kejaksaan Agung dilakukan oleh Liasion Officer/LO (penghubung) yang tidak kompeten dan tidak sungguh-sungguh.

7. Penunjukan kedua kali atas LO oleh Pimpinan Kemendag adalah LO yang sama dengan sebelumnya dan tidak memperoleh hasil, bahkan proses hukum ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

8. Sinyal-sinyal yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung untuk penyelesaian perkara, tidak ditanggapi secara serius oleh Pimpinan Kemendag.

9. Pimpinan Kemendag tidak menyadari telah “dimanfaatkan” oleh orang-orang yang mengaku sebagai penghubung dengan meminta sejumlah uang.

10. Disebarkan “rumor” bahwa setiap langkah penyelesaian perkara senantiasa diawasi oleh pihak “pengadu”, sehingga selalu idak berhasil. Padahal kenyataannya tidak seperti itu.

11. Penyerahan uang sebesar Rp. 7 milyar oleh Kemendag kepada Kejaksaan Agung yang semula sebagai jaminan agar tidak dilakukan penahanan, ternyata dijadikan sebagai alat bukti dan barang sitaan.

12. Penyerahan uang yang tidak dilakukan dan didampingi oleh ‘lawyer” adalah merupakan suatu BLUNDER besar.

13. Dengan penyerahan uang tersebut, pihak Kejaksaan Agung mempunyai 2 (dua) alat bukti, dan sudah cukup untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan.

14. Uang yang diserahkan adalah bukan hasil dari kejahatan, melainkan pinjaman dari pihak ketiga.

15. Ketika perkara sudah dalam proses persidangan di Pengadilan TIPIKOR, lagi-lagi tidak ada pejabat berwenang (dhi. Irjen sebagai unit pengawasan internal) yang bersedia untuk menjadi “saksi yang meringankan”.

22

B. Proses penanganan perkara di Instansi Penegak Hukum

1. Para Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum “tidak menguasai” peraturan perundang-undangan.

2. Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum tidak bisa membedakan peraturan tentang “perjalanan dinas dalam negeri” dengan “perjalanan dinas luar negeri”.

3. Pihak Kejaksaan Agung telah melakukan pembohongan publik yaitu tentang status uang yang diminta, yang dianggap sebagai barang sitaan, padahal semula diminta sebagai uang jaminan agar tidak ditahan.

4. Pihak Kejaksaan Agung mempunyai agenda khusus dalam penanganan perkara kami, yaitu sebagai sarana untuk “pencitraan” bagi pejabat tertentu, meskipun dengan cara mendzolimi pihak lain.

5. Penyitaan uang oleh Kejakgung sebesar Rp. 7 milyar yang diserahkan secara sukarela oleh salah seorang terdakwa, adalah merupakan tidakan yang MELANGGAR peraturan perundang-undangan, karena uang dimaksud bukan hasil dari tindak kejahatan.

6. Penentuan kerugian Negara oleh BPKP adalah menyalahi perundang-undangan yang berlaku, karena seharusnya instansi yang menentukan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

7. Tupoksi Ditjen KPI adalah melakukan kerjasama perdagangan di forum-forum internasional, sehingga perjalanan dinas luar negeri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tupoksi tersebut. Sebagian besar anggaran (yang relative kecil) diperuntukan untuk menunjang kegiatan tersebut. Padahal terdapat unit-unit di lingungan Kemendag yang tidak mempunyai Tupoksi kerjasama internasional, namun mempunyai anggaran perjalanan dinas luar negeri. TAPI MENGAPA KEJAKGUNG TIDAK MELAKUKAN

23

PEMERIKSAAN KEPADA UNIT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENDAG ???

8. Persetujuan perjalanan dinas luar negeri dilakukan oleh Pimpinan Kementerian Perdagangan dan Sekretariat Negara, TAPI MENGAPA KEJAKGUNG TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEPADA PIHAK YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN/IJIN ?????

9. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara HANYA MENGADMINISTRASIKAN pengeluaran biaya, NAMUN persetujuan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri adalah Pejabat Penguji Tagihan/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). TAPI MENGAPA KEJAKGUNG TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEPADA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN ?????

10. Kami dituduh telah “memperkaya” orang lain, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar negeri. TAPI MENGAPA KEJAKGUNG TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEPADA PARA PEJABAT YANG TELAH “DIPERKAYA” TERSEBUT ?????

11. Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor, sama sekali tidak memperhatikan fakta persidangan, karena tidak ada seorangpun dari puluhan saksi yang memberatkan kepada para terdakwa.

12. Majelis Hakim hanya takut oleh opini publik apabila membebaskan para terdakwa.

13. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kelihatan sudah terlihat ragu-ragu dalam melakukan vonis bagi kami berlima yaitu dengan vonis “rata-rata” 1 (satu) tahun dan tidak ada kerugian Negara.

VI. KESIMPULAN :

1. Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum TIDAK MEMAHAMI perbedaan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan Peraturan Perjalanan

24

Dinas Luar Negeri yang diterapkan pada Tahun 2007 – 2009.

2. Metode pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan pada DITJEN KPI KEMENDAG pada periode tahun 2007 s/d 2009 adalah DILAKUKAN JUGA OLEH SELURUH UNIT PADA KEMENDAG BAHKAN OLEH SELURUH KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA, yaitu melalui metode pembayaran secara lumpsum.

3. Para tersangka hanya mengadministrasikan biaya perjalanan dinas luar negeri, namun tidak menikmati sepeserpun uang sebagimana yang dituduhkan oleh JPU, karena uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada “users”.

4. Para pelaksana yang dalam hal ini “memperoleh keuntungan” dari kelebihan biaya tiket tidak dijadikan tersangka.

5. JPU telah keliru menerapkan dasar hukum (ketentuan) dalam melakukan penuntutan kepada kami.

6. Hakim Pengadilan Tipikor tidak memperhatikan Fakta Persidangan dan KETERANGAN SELURUH SAKSI yang sama sekali tidak ada satupun unsur yang memberatkan kami.

7. Kami merasa “dibohongi” oleh JPU sehubungan dengan banding yang dilakukan JPU. Karena pada Pengadilan Tingkat I pihak kami dan pihak JPU diminta untuk tidak melakukan upaya banding, karena (menurut JPU) putusan sudah dibuat minimal. Namun demikian pihak JPU melakukan Banding. Sehingga se-olah2 kami menerima putusan dan mengakui kesalahan.

8. Sejak awal pemeriksaan perkara dan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 7 (tujuh) orang yaitu 5 (lima)

25

orang dari Ditjen KPI dan 2 (dua) orang dari BPEN. Namun perkembangan selanjutnya hanya tersangka dari Ditjen KPI yang dilimpahkan ke pengadilan TIPIKOR.

9. Sejak awal penyidikan sampai dengan pengadilan, kami MENCIUM ADA REKAYASA DALAM PERKARA INI melalui JEBAKAN-JEBAKAN yang dilakukan oleh PIHAK KEJAKSAAN AGUNG.

10. Kami menduga pihak Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara ini ke Pengadilan hanya untuk PENCAPAIAN TARGET KINERJA, dan sebagai “point” untuk promosi bagi jaksa yang bersangkutan, meskipun dengan MENDZOLIMI PIHAK LAIN.

11. Pada awal perkara yang dilakukan penyidikan ada 2 (dua) unit di Kemendag yaitu BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL (BPEN) dan DITJEN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (DITJEN KPI), namun TANPA ALASAN YANG JELAS yang dilimpahkan hanya perkara DITJEN KPI.

Jakarta, Agustus 2013

http://snasib.wordpress.com

26