BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan,

adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan ketrampilan-

ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi (Puskur, 2001: 9).

Materi pelajaran IPS merupakan penggunaan konsep-konsep dari ilmu sosial yang

terintegrasi dalam tema-tema tertentu. Misalnya materi tentang pasar, maka harus

ditampilkan kapan atau bagaimana proses berdirinya (sejarah), dimana pasar itu berdiri

(geografi), bagaimana hubungan antara orang-orang yang ada di pasar (sosiologi), bagaimana

kebiasaan-kebiasaan orang yang membeli dan menjual di pasar (antropologi), dan berapa atau

jenis-jenis barang apa saja yang diperjualbelikan di pasar (ekonomi).

Pendidikan IPS bukan hanya mata pelajaran yang mempelajari penyederhanaan dari

ilmu-ilmu sosial secara konsep keilmuan, tetapi juga mempelajari makna dari konsep-konsep

ilmu sosial, masalah kehidupan manusia, berbagai kemampuan yang dibutuhkan manusia

dalam kehidupannya, dan pendidikan sesama (horisontal) tentang sosial kemasyarakatan

(Lasmawan, 2010: 6). Keadaan sosial masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke

waktu, dinamisasi kemajuan diberbagai bidang kehidupan harus dapat ditangkap dan

diperhatikan oleh lembaga pendidikan yang kemudian menjadi bahan materi pembelajaran,

sehingga bahan pelajaran secara formal dapat dituangkan dalam bentuk kurikulum.

Kurikulum IPS yang dikembangkan hendaknya memiliki landasan filosofis yang jelas,

landasan filosofis yang digunakan haruslah  melihat kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Kondisi masyarakat yang terjadi saat ini adalah  masyarakat yang senantiasa mengalami

perubahan-perubahan yang disebabkan adanya interaksi sosial baik antar individu maupum

kelompok. Dalam mencermati perubahan tersebut, maka kurikulum harus memiliki landasan

filosofis humanistik, dimana Ilmu Pengetahuan Sosial  menjunjung tinggi sifat-sifat dasar

kemanusiaan.

Perkembangan istilah atau nama Social Studies pertama kali dimasukan secara resmi 

kedalam  kurikulum sekolah  Rugby di Inggris  pada tahun 1827, Dr. Thomas Arnold

direktur  sekolah  tersebut  adalah  orang  pertama yang  berjasa  memasukan Social Studies

kedalam kurikulum sekolah (Lasmawan, 2010:41). Latar belakang dimasukannya social

Studies yaitu, Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan mencari pola baru untuk

menjadikan sistem pendidikan yang menghormati keberadaan multi-etnis di Amerika Serikat,

salah satu cara yang ditempuh adalah memasukan social studies  kedalam kurikulum sekolah

di Negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Pada awal abad ke–20 sebuah Komite

Nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang

perlunya social studies dimasukan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah

di Amerika Serikat, adapun komponen formula awal social studies ketika awal kelahirannya

di Amerika Serikat terdiri dari mata pelajaran sejarah ,  geografi  dan  civics

(kewarganegaraan). 

Social studies dalam istilah Indonesia disebut Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan

Sosial), dalam proses eksistensinya terdapat dalam “The National Herbart Society papers of

1896 – 1897” menegaskan, bahwa social studies sebagai delimiting the social sciences for

pedagogical use (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pedagogik /

mendidik). Dengan hadirnya social studies  masuk pada kurikulum di sekolah, ada juga di

beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan di Inggris untuk mengembangkan program

pendidikan ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah. Pengertian ini juga dipakai sebagai dasar

dalam dokumen “Statement of the Chairman of Commite on Social Studies” yang dikeluarkan

oleh Comittee on Social Studies (CSS) tahun 1913.

Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa social studies sebagai specific field to

utilization  of social sciences data as a force in the improvement of human welfare (bidang

khusus dalam pemanfaatan data ilmu-ilmu sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki

kesejahteraan umat manusia). Upaya untuk melestarikan program social studies dalam

kurikulum sekolah, maka beberapa pakar yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan

ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah mengembangkan social studies bisa diaplikasikan di

tingkat sekolah dengan membentuk organisasi profesi social studies, akhirnya pada tahun

1921 berdirilah “National Council for the Social Studies “ atau disingkat ( NCSS ),  sebuah

organisasi professional yang secara khusus membina dan mengembangkan social

studies pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta kaitannya dengan  disiplin ilmu –

ilmu  sosial  dan disiplin ilmu pendidikan sebagai program pendidikan syntectic. (http

://haslindafadillah,blogspot.com/2010/11/makalah-pendidikan-ips.html (9 Desember 2013)

diakses jam 20.44.wita.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka  diuraikan beberapa rumusan masalah

sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana upaya pembaharuan social studies (IPS) di Amerika Serikat?

1.2.2 Bagaimana upaya pembaharuan social studies (IPS) di Australia?

1.2.3 Bagaimana upaya pembaharuan pendidikan IPS di Indonesia?

1.3. Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui upaya pembaharuan social studies (IPS) di Amerika Serikat.

1.3.2 Untuk mengetahui upaya pembaharuan social studies (IPS) di di Indonesia

1.3.3 Untuk mengetahui upaya pembaharuan pendidikan IPS di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Upaya Pembaharuan Pendidikan IPS di Amerika Serikat

Adanya pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat saat ini telah menyadarkan para

pendidik dan masyarakat umum tentang banyaknya kelemahan dalam program pembelajaran

social studies. Banyak program pembaharuan telah didukung oleh Dewan Nasional Social

Studies (The National Council for the Social Studies – NCSS) dan kelompok profesional

lainnya yang berpengaruh, namun beberapa upaya mulia ini menjadi terpecah-pecah dan

seringkali mempersempit lapangan social studies karena tekanannya pada pembelajaran

disiplin ilmu yang terpisah-pisah (sejarah, geografi, kewarganegaraan) tanpa mengkaji

hubungan dengan kurikulum secara menyeluruh. Memerhatikan kurangnya hubungan yang

menyeluruh ini menyebabkan badan-badan pemerintah Asosiasi Kesejarahan Amerika

(AHA) dan NCSS memanggil Komisi Nasional untuk memberikan pemikiran tentang cara-

cara meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran social studies (Sapriya, 2011). Dua

organisasi dan organisasi lainnya mendirikan Komisi Nasional Social Studies di sekolah-

sekolah. Komisi ini mengkaji muatan isi dan efektivitas pembelajaran social studies dan

menyusun beberapa prioritasnya. Pada tahun 1989 Komisi Tenaga Pelaksana Kurikulum

menyebarkan temuan-temuannya terhadap masyarakat pendidikan dan masyarakat umum.

Pandangannya tentang program social studies abad XXI yang komprehensif di antaranya

sebagai berikut (Sapriya, 2011):

1. Kurikulum social studies yang lengkap memberikan pengalaman belajar yang

konsisten dan bersifat kumulatif sejak taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah

menengah. Pada setiap jenjang pendidikan para siswa harus menjadikan

pengetahuan dan keterampilannya yang telah dipelajari sebagai andalan dan harus

pula mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

2. Social studies memberikan hubungan yang jelas antara humanitis dan disiplin ilmu-

ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Integrasi dari ilmu-ilmu lainnya harus ditingkatkan,

bila mungkin untuk membantu para siswa memahami saling keterkaitan diantara

cabang-cabang ilmu pengetahuan.

3. Materi pelajaran social studies jangan hanya dijadikan sebagai pengetahuan yang

harus diterima dan diingat saja, tetapi juga sebagai bahan yang dikaji dan

diperdebatkan melalui pertanyaan-pertanyaan.

4. Membaca, menulis, mengamati, berdebat, bermain peran dalam pengadilan tidak

sungguhan atau bermain simulasi, bekerja dengan menggunakan data statistik, dan

menggunakan kemampuan berpikir kritis harus menjadi bagian integral di dalam

pembelajaran social studies.

Dari beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional social studies

Amerika Serikat ini terdapat dua isi pokok yakni tentang perumusan bahan pembelajaran dan

strategi pembelajaran untuk social studies. Komisi ini mengusulkan agar bahan pembelajaran

diorganisasikan secara terpadu (integrated), bukan hanya antar disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu

alam dan humanitis. Sementara strategi pembelajaran yang diusulkan antara lain strategi

belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan

mengambil keputusan. Strategi yang dituntut oleh komisi ini tampaknya cenderung mengarah

kepada perlunya pengembangan strategi pembelajaran atau pendekatan inkuiri karena

pendekatan ini memiliki karakteristik tentang kemampuan belajar di atas.

2.2 Upaya Pembaharuan Pendidikan IPS di Australia

Di Australia, social studies sebagai suatu mata pelajaran yang diberikan sejak sekolah

dasar sampai dengan sekolah menengah dianggap sebagai mata pelajaran yang mempunyai

kedudukan yang penting di seluruh negara bagian. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran

yang semakin meningkat di kalangan penduduk Australia terhadap masalah-masalah

ekonomi, politik, lingkungan, sosial, dan masalah-masalah pribadi yang memerlukan adanya

kemampuan untuk mengatasinya. Pada tahun 1989, Dewan Pendidikan Australia (The

Australian Education Council) berhasil menyepakati tujuan pendidikan nasional yang

disahkan pada Konferensi Hobart dan diberi nama “The Common and Agreed National Goals

for Schooling in Australia”. Satu dari sepuluh buah tujuan yang berkaitan langsung dengan

social studies dan sekaligus berisi pesan tentang perlunya membangun warga negara yang

berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis.

Sebelum dirumuskan tujuan nasional, tujuan social studies di Australia, khususnya di

negara bagian Victoria tercantum di dalam dokumen kurikulum social studies tahun 1987

dengan menggunakan pendekatan yang cukup fleksibel dengan cara belajar inkuiri. Setiap

guru yang menggunakan pendekatan ini secara langsung akan menerapkan proses belajar

mengajar aktif, artinya setiap siswa akan terlibat aktif dalam proses belajar di kelas (Marsh,

1994:20). Sejalan dengan karakteristik pembelajaran inkuiri yang diawali dengan pertanyaan

atau berbasis masalah maka para siswa ditantang oleh sejumlah pertanyaan sehingga

terdorong rasa ingin tahu untuk mencari sesuatu dalam rangka menjawab pertanyaan atau

memecahkan masalah. Kaitannya dengan kondisi kelas yang pasif, pembelajaran tidak

menarik dan munculnya rasa bosan dari siswa, maka dengan strategi inkuiri yang dapat

diterapkan oleh guru dapat dibuktikan semuanya teratasi. Namun demikian untuk dapat

menerapkan model pembelajaran inkuiri ini tentu saja perlu latihan yang terus menerus.

Dengan kata lain, seorang guru tidak bisa mengharapkan bahwa dengan sekali mencoba

model atau strategi ini akan langsung berhasil. Sejumlah kemampuan guru seperti teknik

bertanya yang menarik perhatian, materi pertanyaan yang menantang, dilematis dan

kontroversial perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan oleh seorang guru. Strategi yang

dikembangkan dalam proses inkuiri yang mendorong siswa untuk aktif belajar.

Sementara dalam kurikulum social studies terbaru di negara bagian Victoria – the

Curriculum and Standards Framework (CSF) tentang Studies of Society and Environment

(SOSE), tahun 1995 pendekatan inkuiri sebagai strategi pembelajaran social studies tetap

menjadi pendekatan yang sangat penting. Ada tiga aktivitas utama dalam pendekatan inkuiri

(Sapriya, 2011):

1. Tahap investigation, ialah kegiatan untuk mengembangkan kemampuan siswa

dalam meneliti, memproses, dan mengintepretasikan data/informasi. Kegiatan ini

merupakan dasar untuk memprediksi alternatif kesimpulan dalam pemecahan

masalah, menyusun hipotesis, menetapkan pendekatan-pendekatan, dan merancang

metode untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan memproses data atau informasi.

2. Tahap communication, ialah kegiatan untuk mengembangkan kecakapan siswa

dalam menggunakan bermacam-macam bentuk komunikasi seperti: ucapan, tulisan,

grafik, dan statistik. Para siswa belajar mengumpulkan, memproses, menganalisis,

dan menyajikan informasi dengan menggunakan sejumlah format dan variasi

metode.

3. Tahap participation, ialah kegiatan mengembangkan kecakapan dan rasa percaya

diri siswa dalam kerja kelompok dan dalam proses mengambil keputusan. Para

siswa juga didorong untuk menilai apakah kecakapan yang dilatihkan di kelas ada

manfaatnya dengan kehidupan mereka sehari-hari dan masa yang akan datang.

2.3 Upaya Pembaharuan Pendidikan IPS di Indonesia

IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri,

sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu

sosial (social science), maupun ilmu pendidikan (Sumantri. 2001:89). Social Scence

Education Council (SSEC) dan National Council for Social Studies (NCSS), menyebut IPS

sebagai “Social Science Education” dan “Social Studies”. Dengan kata lain, IPS mengikuti

cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi,

ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya.  

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam sistem pendidikan di Indonesia baru

dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya, pembelajaran ilmu-ilmu sosial

untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-rubah sesuai dengan situasi

politik pada masa itu (Sapriya, 2011: 77). Pembaharuan kurikulum IPS di Indonesia

diantaranya:

1.  Kurikulum 1964

Kurikulum 1964 merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa

pemerintahan Orde Lama. Pada kurikulum ini menggunakan istilah Pendidikan

Kemasyarakatan, dimana ada dua kelompok mata pelajaran, ialah kelompok dasar dan dan

kelompok cipta. Pada kelompok dasar terdapat mata pelajaran yang dianggap dominan dalam

mengembangkan kepribadian siswa sesuaidengan kualitas yang diharapkan dimiliki oleh

siswa, sesuai yang terdapat pada tujuan pendidikan. Mata pelajaran yang termasuk dalam

kelompok dasar ini adalah Sejarah Indonesia, dan Geografi Indonesia. Di samping kedua

mata pelajaran tersebut, pada kelompok ini terdapat mata pelajaran lain seperti Bahasa

Indonesia, dan Civics (Gunawan, 2011: 100).

Dalam Kelompok Cipta terdapat mata pelajaran Sejarah dunia dan Geografi dunia.

Sebagai bagian dari disiplin Sejarah dan geografi, kedua mata pelajaran ini mewakili

pendidikan ilmu sosial yang terdapat pada kurikulum tersebut. Fokus pada 2 mata pelajaran

tersebut adalah bagaimana sejarah dan geografi di berbagai benua, seperti Afrika, Asia,

Eropa, Amerika, dan Australia. Pada saat itu lebih condong menjelaskan tentang bagaimana

keadaan di Eropa, bukannya di Asia khususnya Indonesia (Hassan, 19955: 32).

2.    Kurikulum 1968

Pada kurikulum ini, pendidikan ilmu sosial diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi,

ekonomi. Penggantian yang paling menonjol pada kurikulum ini adalah mata pelajaran Civics

yang diubah menjadi Kewarganegaraan. Mata pelajaran tersebut juga nantinyaakan diubah

kembali menjadi Pendidikan Moral Pancasila, dan terakhir disebut dengan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (Hasan, 1995: 36)

Kedudukan pendidikan ilmu sosial pada kurikulum ini tidak banyak berubah dari

kurikulum sebelumnya. Dimana Pendidikan Sejarah diwakili Sejarah Indonesia, Sejarah

Dunia, dan Sejarah Kebudayaan. Kemudian Pendidikan Geografi diwakili Geografi Indonesia

dan Geografi Dunia, sedangkan Pendidikan Ekonomi menjadi mata pelajaran yang diajarkan

pada kurikulum ini (Hasan, 1995: 36).

3.    Kurikulum 1975

Pada tahun 1975, lahirlah kurikulum 1975 yang mengelompokkan tiga jenis

pendidikan, yakni pendidikan umum, pendidikan akademis dan pendidikan keahlian khusus.

Dalam kurikulum 1975 dikemukakan secara eksplisit istilah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS) yang merupakan fusi (perpaduan) dari mata pelajaran sejarah, geografi dan

ekonomi. Selain mata pelajaran IPS, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai mata

pelajaran tersendiri ialah Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam kurikulum 1975, IPS

termasuk kelompok pendidikan akademis sedangkan PMP termasuk kelompok pendidikan

umum. Namun IPS sebagai pendidikan akademis mempunyai misi menyampaikan nilai-nilai

berdasarkan filsafat pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian mata pelajaran IPS pun

berfungsi dan mendukung tercapainya tujuan PMP (Gunawan, 2011: 107).

4.    Kurikulum 1984

Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-

kelemahan Kurikulum 1975. Ditinjau dari segi pendekatan (metodologi) pembelajaran,

Kurikulum IPS1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integrative dan structural untuk IPS

SMP dan pendekatan disiplin terpisah (separated disciplinary approach) untuk SMA.

Sedangkan pendekatan untuk IPS Sekolah Dasar (SD) lebih mirip menggunakan integrative

(integrated approach). Disiplin ilmu yang dimasukan pada mata pelajaran IPS pada jenjang

pendidikan dasar (MTs/SMP) menjadi lebih luas dibandingkan dengan kurikulum 1975.

Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan materibaru bagi IPS.

Dilihat dari jumlah disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan Pendidikan IPS pada

kurikulum 1984 lebih maju dibandingkan dengan kurikulum 1975 (Gunawan, 2011: 108).

5.    Kurikulum 1994

Pada tahun 1994, terjadi lagi perubahan kurikulum IPS. Dalam Kurikulum 1994

dinyatakan bahwa pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) terdapat mata pelajaran yang

disebut ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan

pada bahan kajian sejarah (nasional dan umum), ekonomi, dan ilmu bumi. sedangkan untuk

jenjang pendidikan dasar di SMP pendekatan disiplin ilmu terpisah (separated disciplinary

approach), yang dimana mata pelajaran yang diajarkan yaitu seperti geografi sejarah dan

ekonomi mendapat jatah 2 jam pelajaran per minggu (Gunawan, 2011: 109). Ada perbedaan

yang cukup menonjol dalam kurikulum IPS Sekolah Dasar 1994 dibandingkan dengan

Kurikulum IPS sebelumnya, yakni dalam metode dan penilaian. Kurikulum IPS 1994 hanya

memberikan anjuran umum bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar hendaknya para guru

menerapkan prinsip belajar aktif. Dari bunyi rambu-rambu yang terakhir ini, menunjukkan

bahwa Kurikulum IPS 1994 memberikan keleluasaan atau kekuasaan otonom yang cukup

besar.

6.    Kurikulum 2004

Memasuki Abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek

kehidupan khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah

menimbulkan perubahan ekonomi yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di

Indonesia. Pada tahun 2003 disahkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang

cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Pada tahun 2004,

pemerintah melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan Kurikulum

Berbasis Kompetensi (KBK). Namun pengembangan kurikulum IPS diusulkan menjadi

Pengetahuan Sosial untuk merespon secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu

pengetahuan, dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program

pembelajaran Pengetahuan Sosial dengan keadaan dan kebutuhan setempat (Sapriya 2009:

45)

7.    Kurikulum 2006

Ketentuan tentang implikasi dari peraturan perundangan tersebut adalah

dikeluarkannya kebijakan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beserta

pedomannya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

(SKL) dengan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 ini, antara IPS dan PKn

dipisahkan kembali. Hal ini memperhatikan berbagai masukan dan kritik ahli pendidikan

nasional dan politik bangsa yaitu perlunya pendidikan Kewarganegaraan Bangsa, maka

antara IPS dan PKn meskipun tujuan dan kajiannya adalah sama yaitu membentuk warga

negara yang baik, maka PKn tetap diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah secara terpisah

dengan IPS (Gunawan, 2011: 112).

8. Kurikulum 2013

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang isu-

isu sosial dengan unsur kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi.

Tema yang dikaji dalam IPS adalah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat baik

masa lalu, masa sekarang, dan kecenderungannya di masa-masa mendatang. Peserta didik

diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab,

serta warga dunia yang cinta damai. Pada jenjang SD maupun SMP mata pelajaran IPS masih

tetap ada pada Kurikulum 2013. Dimana pada jenjang SD mata pelajaran IPS mendapatkan

waktu 3 jam pelajaran/ minggu, dan SMP mendapatkan waktu 4 jam pelajaran/ minggu.

kemudian mata pelajaran IPS yang muncul pada kurikulum 2013 yaitu mata pelajaran IPS

yang diajarkan bukan sebagai suatu disiplin ilmu sosial, melainkan sebagai “integrative

social studies”. Hal ini menandakan bahwa IPS diajarkan dengan menyatukan,

menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran untuk membentuk warga negara yang

baik.

Dalam penerapannya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mendapat peran

untuk memberi pemahaman yang luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan, yaitu

(1) memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan

lingkungannya,  (2) membekali kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin

tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) memupuk

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan (4) membina

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang

majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Kemudian dilihat dari tujuan utama dari pembelajaran IPS ini adalah untuk membina

para peserta didik menjadi warganegara yang mampu mengambil keputusan secara

demokratis dan rasional yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada di dalam

masyarakat. Adapun rincian tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki

kemampuan:

Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan

lingkungannya;

1. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri,

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial;

2. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan

3. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Sumber : http://mgmpips3gw.wordpress.com/2013/08/01/kurikulum-2013-ips-smpmts/

diunduh 16 Desember 2013

BAB II

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Komisi Tenaga Pelaksana Kurikulum Amerika Serikat (AS) memiliki beberapa

pandangan tentang program social studies abad XXI yang komprehensif mengenai

kurikulum social studies, integrasi antara humanitis dan disiplin ilmu-ilmu sosial

dan ilmu-ilmu alam, materi pelajaran social studies yang dikaji melalui pertanyaan-

pertanyaan, Membaca, menulis, mengamati, berdebat, bermain simulasi, bekerja

dengan menggunakan data statistik, dan menggunakan kemampuan berpikir kritis

harus menjadi bagian integral di dalam pembelajaran social studies

2. Komisi Nasional social studies Amerika Serikat (AS) merumuskan bahan

pembelajaran diorganisasikan secara terpadu (integrated), bukan hanya antar

disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu alam dan humanitis. Sementara strategi pembelajaran

yang diusulkan antara lain strategi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan

berpikir kritis, memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

3. Tahun 1995 pendekatan inkuiri sebagai strategi pembelajaran social studies tetap

menjadi pendekatan yang sangat penting. Ada tiga aktivitas utama dalam

pendekatan inkuiri yaitu, tahap investigation, tahap communication, tahap

participation

4. Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam sistem pendidikan di Indonesia baru

dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya, pembelajaran ilmu-ilmu

sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-rubah sesuai

dengan situasi politik pada masa itu.

5. Pembaharuan kurikulum IPS di Indonesia diawali dengan kurikulum 1964,

kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum

2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Sebagai seorang pendidik atau guru diharapkan dapat mengorganisasikan bahan

pembelajaran secara terpadu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di dalam memecahkan

masalah yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga

akan tercipta proses belajar mengajar aktif.

2. Dalam penerapan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebaiknya

mendapat peran untuk memberi pemahaman yang luas dan mendalam pada bidang

ilmu yang berkaitan, yaitu (1) memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan

dengan kehidupan  masyarakat dan lingkungannya,  (2) membekali kemampuan

dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah,

dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) memupuk komitmen dan kesadaran

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan (4) membina kemampuan

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di

tingkat lokal, nasional, dan global.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Rudi. 2011. Pendidikan IPS Filosofi, Konsep, dan Aplikasi. Bandung: ALFABETA, Cv

Hasan, S. Hamid. 1995. Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik

Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Ilmu Sosial Sekolah Dasar. 2001. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.

Lasmawan, Wayan. 2010. Menelisik Pendidikan IPS. Singaraja: Mediakom Indonesia Press Bali

Sapriya. 2011. Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Somantri, Muhammad Numan. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Dedi Supriadi dan Rohmat Mulyana (editor). Bandung: Program Pascasarjana UPI dan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI

Sumber Internet :http ://haslindafadillah,blogspot.com/2010/11/makalah-pendidikan-ips.html (9

Desember 2013) dunduh 16 Desember 2013http ://mgmpips3gw.wordpress.com/2013/08/01/kurikulum-2013-ips-smpmts/

diunduh 16 Desember 2013