RINGKASAN MATERI PENGANTAR ILMU ADMNISTRASI PUBLIK

SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI TUGAS DORMITORY PADA MATA

KULIAH PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Dosen :

Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos.,M.Si.

Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si.

Di susun oleh:

Nama: Arif Rahman

NPM: 170110140028

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR

2014

ADMINISTRASI

- Administrasi secara etimologis Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata administration

yang bentuk inifinitifnya adalah to administer. Berikut ini istilah-istilah yang

berhubungan administrasi:

1. Dalam Oxford Advenced Learners Dictionary of Current English (1974), kata to administer diartikan sebagai to manage (pengelola) atau to direct (menggerakkan)

2. Dari bahasa Belanda dari kata administratie yang mempunyai pengertian yang mencakup stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven (tatausaha), bestuur

(manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi), dan beheer (manajemen dari sumber

daya, seperti finansial, personel, gudang)

3. Di zaman Romawi terdapat banyak istilah yang berhubungan dengan administrasi, antara lain:

Administer = pembantu, abdi, kaki tangan, penganut.

Administratio = pemberian bantuan, pemeliharaan, perlakuan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan, pengelolaan.

Administro = membantu, mengabdi, memelihara, menguruskan , memimpin, mengemudikan, mengatur.

Administrator = pengurus, pengelola, pemimpin. - Administrasi dalam arti sempit

Berikut ini beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang arti administrasi dalam

arti sempit:

Tatausaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian (the handling) informasi (Prajudi Atmosudirji, 1980).

Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi

pimpinan (J. Wajong, 1962).

- Administrasi dalam arti luas Berikut ini beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang arti administrasi dalam

arti luas:

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu

(The Liang Gie, 1980).

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi

tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian, 1980).

Jadi kesimpulannya, administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan

penyelenggaraan suatu kebijaksanaan untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi dari Eropa (Clerical Work) = Ketatausahaan = Tata Usaha

- Ruang Lingkup Administrasi: 1. Oraganisasi (paling luar) 2. Manajemen 3. Kepemimpinan 4. Pengambilan Keputusan 5. Human Relations/Communications (paling dalam)

- Kinerja Administrasi: 1. Specialist: Tahu banyak tentang sedikit hal 2. Generalist: Tahu banyak tentang banyak hal

- Penyelenggaraan Administrasi: 1. 6000-4000 SM (BC) di Egypt 2. 600-400 SM di China

- Sejarah Administrasi 1. Fase Prasejarah

a. Mesir Ditemukan bukti-bukti bahwa orang-orang Mesir telah mempraktekkan sistem

desentralisasi dan penggunaan staf penasihat pada 2000 tahun SM. Peninggalan

sejarah berupa Piramida di Mesir membuktikan bahwa teknik administrasi telah

diterapkan. Piramida di Mesir yang bisa dilihat memaksa kita melihat bahwa

dalam pembangunannya pasti ada rencana, organisasi, kepemimpinan, dan sistem

pengawasan formal. Pembuatannya diperkirakan memperkerjakan lebih dari

100.000 orang selama 20 tahun.

b. China Kira-kira pada tahun 1100 SM bangsa China telah menyadari perlunya

perencanaan, pengoraganisasian, kempemimpinan, dan pengawasan. Banyak

prinsip-prinsip administrasi kepegawaian modern yang terkenal dengan merit

system dipinjam dari prinsip administrasi kepegawaian Tiongkok Kuno.

Tokoh utama dan pertama pada masa Tingkok Kuno adalah Confusius.

Confusius terkenal tidak hanya sebagai ahli filsafat dan rokhaniawan yang agung

tetapi dikenal pula sebagai negarawan dan administrator. Pada masa itu Confusius

telah menyusun tentang Ketentuan-ketentuan Administrasi Negara ( Rules of

Public Administration) yang merupakan kode etik bagi pejabat pemerintahan. Tokoh kedua adalah Chow. Chow pernah menjabat sebagai perdana menteri dan

menciptakan Undang-undang Dasar Chow (The Constitution of Chow). UUD Chow merupakan syarat-syarat yang cukup berat (dipandang kaca mata modern)

yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai pemerintah, antara lain: Kejujuran,

Kecakapan, Pengabdian kepada kepentingan umum, Pengetahuan yang

mendalam tentang kondisi Negara, Kemampuan untuk selalu sibuk, dan

Produktif.

2. Fase Sejarah Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli merupakan orang yang memberikan kontribusi secara

individual terhadap pengembangan pemikiran administrasi dan manajemen.

Machiavelli lahir tahun 1469 di Florence. Ia membuat analisis sistematis tentang

Princes (managers) job dan dari itu dikembangkan prinsip-prinsip praktis yang digunakan dewasa ini, seperti telah ada 500 tahun yang lalu. Dalam The Prince

dan The Discourses, Machiavelli mengembangkan empat prinsip-prinsip

kepemimpinan, yaitu:

Pentingnya relying upon mass content. Otoritas Prince atau pemimpin datang dari atau diberikan oleh bawahan. Tak seorang pun menjadi pemimpin kalau tak

disetujui pengikut.

Pemimpin harus strive for cohesivenes dalam organisasi

Prince harus mempunyai satu kemauan untuk survive.

Prince harus menjadi pemimpin yang memperlihatkan wisdom, kindness, dan justice, sifat yang diuji pada setiap waktu.

- Perkembangan pemikiran dan teori administrasi atau manajemen dibagi dalam tiga fase kategori:

1. Teori klasik atau tahap sciencefic, yang terdiri dari: a. Sciencefic management (manajemen ilmiah) b. Administrative theorist (teori administratif) c. Bureaucratic theory (teori birokrasi)

2. Teori non klasik Human Relations Approach (Pendekatan hubungan-hubungan manusia)

3. Teori modern atau kontemporer a. Behavioral approach (pendekatan perilaku) b. Process approach c. System approach (pendekatan sistem) d. Contingency pendekatan (Pendekatan kontingensi)

- Prinsip-prinsip administrasi Sifat-sifat ilmu administrasi:

1. Teologis: Segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan dalam melakukan administrasi.

Forecasting: Suatu peramalan (perkiraan) mengenai sesuatu yang belum terjadi pada waktu yang akan datang.

Anticipating: Adanya suatu pengantisipasian/persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan.

Prediction: Suatu proses membuat dugaan terhadap suatu kegiatan. Forecasting

Anticipating Futurologi

Prediction

2. Dinamis (Pantharei): Administrasi mengikuti perkembangan zaman. 3. Normatif: Administrasi selalu bertindak pada norma yang berlaku dan peraturan-

peraturan yang harus dilaksanakan.

4. Working=Concept: Secara metodologi, konsep ilmu administrasi berasal dari praktek-prakteknya dalam melakukan suatu kegiatan administrasi.

5. Art & Science

Administrasi sebagai art (seni): Art is personal creative power plus skill in performance (seni adalah kemampuan pribadi yang kreatif ditambah skill atau

keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas) (George R. Terry, 1977).

Administrasi sebagai science (ilmu): Ilmu ialah pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematik (Moh. Nazir, 1985).

Maka dari itu, administrasi sebagai seni mencatat dan sebagai ilmu untuk mencatat.

Catatan: (Marx Morthein: Kerjasama manusia dengan skala besar dengan rasionalisasi

yang tinggi.)

ADMINISTRASI PUBLIK

- Pengertian Administrasi Publik Menurut Prajudi Atmosudiro (1982), menerangkan bahwa administrasi publik adalah

administrasi dari negara sebagai oraganisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya

tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

- Paradigma Perkembangan Ilmu Administrasi Publik Menurut Nicholas Henry 1. Paradigma 1: Dikotomi Politik-Administrasi / The Politics-Administration

Dichotomy (1920-1926)

Paradigma ini dimulai oleh Woodraw Wilson dan Frank Goodnow untuk

memisahkan antara politik dan administrasi. Woodraw dan Goodnow melihat bahwa

perlu adanya pemisahan antara administrasi dan politik. Pemisahan ini merupakan

alasan karena administrasi di Amerika saat ini masih dipenuhi dengan sistem spoils

dan sistem patronase antara dalam perekrutan para pegawai negeri sipil.

Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya Politics and Administration

menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda:

Fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara

Fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara Penekanan pada Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow

Locusnya berpusat pada ( government Bureucracy ) birokrasi Pemerintahan.

Sedangkan Focusnya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas dalam

Administrasi Publik kurang dibahas secara jelas (masalah pemerintahan, politik dan

kebijakan).

Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya

Introduction To the study of Public Administration oleh Leonard D White yang

menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri

administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilimiah yang bersifat bebas

nilai. Paradigma ini juga muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap trikotomi ala

trias politika, dan kemudian menggantinya dengan dua fungsi yaitu politik dan

administrasi. Politik sebagai penetapan kebijaksanaan, sedangkan administrasi

sebagai pelaksanaan kebijakan.

2. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi / The Principles of Administration (1927-1937)

Di awali dengan terbitnya Principles of Public Adminisration (1927) karya W

F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi

dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang

membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-

prinsip tersebut menjadi Focus kajian Administrasi Publik, sedangkan Locus dari

paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, dimana dalam

kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi

atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup

dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen klasik sangat besar. Tokoh-

tokohnya adalah :

F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu ; perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuyk memperoleh kinerka terbaik ; perlu dilakukukan proses

seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawan dengan kerjanya ; perlua

ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; perlu kerjasama

yang intim antara pegawai dan atasan ( prinsip management ilmiah Taylor )

Kemudian disempurnakan oleh Fayol ( POCCC ) dan Gullick dan Urwick ( Posdcorb )

3. Paradigma 3: Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik / Public Administartion as Political Science (1950-1970)

Paradigma ini dihiasi oleh berbagai pandangan politik, bahkan para pakar

mencoba memperbaharui definisi lokus dari administrasi publik yang disebut dengan

governmental bureaucracy. Penulisan penulisan ilmiah dalam administrasi publik banyak termasuk dalam kajian-kajian ilmu politik, sehingga ilmu administrasi sendiri

sebagai ilmu yang sudah berjalan pada paradigma ke dua lalu menjadi kritik tajam

karena tidak bisa menjadi keperluan-keperluan publik.

Menurut pendapat Morstein-Mark (Element Of Public Administration) yang

kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal

yang tidak realistik dan tidak mungkin. Kesimpulannya dapat dipahami bahwa fase

Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan

konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi kembali kepada

Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi

pemerintahan namun harus adanya perumusan dalam bidang ini yang hubungannya

dengan focus keahliannya yang esensial. Oleh karena itu, terdapat perkembangan baru

yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan

administrasi sebagai bagian dari administrasi negara/publik.

4. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen / Public Administration as Management

Pada paradigma ini, ilmu administrasi publik mendapatkan bantuan kembali

dari adik mudanya yaitu ilmu manajemen. Pengangkatan konsep manajemen ini

sebgai salah satu paradoks dari kajian-kajian ilmu politik yang sangat empirikal,

sehingga tidak dapat dicarikan benang merah konsepnya. Namun ketika paradigma ini,

konsep-konsep ilmu politik dan manajemen yang memiliki keunikan dan identitas

yang baik semakin kehilangan arti kena mulai dikembangkanlah teori-teori organisasi

dan perilaku, perencanaan dan pengambilan keputusan yang sebetulnya lebih banyak

diambil oleh para elit. Berbgai ilmu manajemen mulai ditawarkan dalam ilmu

administrasi publik seperti teknik manajemen kepemimpinan, motivasi, komunikasi,

MIS, pengangguran, auditing, pemasaran, dan sebagainya, yang dalam ilmu politik

dan administrasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat baru.

Pemeran dalam paradigma ini dilahirkan dalam beberapa buku oleh James G.

March dan Herbert Simons dalam bukunya Organization (1958), Marchs dalam bukunya Handbook of Organizations (1965) dan James D. Thompsons dalam bukunya Organization in Action (1967) memberikan pandangan bahwa secara

teoritikal ilmu manajemen adalah teori organisasi.

5. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik / Public Administration as Public Administration (1970an) Dalam perkembangan ini, para cendikiawan dalam ilmu administrasi publik

mengembangkan berbagai perspektif, seperti yang dituliskan oleh Felix A. Nigro dan

Lloyd G. Nigro (1977) dalam Modern Public Administration yang menuliskan bahwa:

Usaha kelompok-kelompok yang kooperatif di dalam pelayanan publik

Terdiri dari 3 cabang yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan hubungan antara ketiganya dalam nuansa kerjasama (tidak ada pemisahan)

Memainkan peranan penting dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, administrasi publik adalah sebagai bagian dari proses politik

Administrasi publik dibedakan dari organisasi privat. Organisasi privat lebih berorientasi profit

Administrasi publik memberikan pelayanan publik Sehingga administrasi publik modern selalu berhubungan dengan:

a. Adanya kerja sama antarketiga cabang pemerintah b. Perumusan kebijakan c. Proses politik d. Pelayanan publik

- Paradigma Perkembangan Ilmu Administrasi Publik (Tambahan) 1. 1986: Public Administration as Public Policy / Administrasi publik sebagai kebijakan

publik yang dimana teorinya menggunakan kualitatif

2. 1992: Terbitlah istilah Reinventing Government yang artinya memandang terhadap pemerintahan dengan fungsi yang baru.

Reinventing Government: a. Pandangan yang baru terhadap fungsi administrasi (pemerintahan) b. Enterpreneur Spirit c. Transforming enterpreneur spirit into the public sector 9perubahan semangat

wirausaha menjadi sektor publik)

TEORI MOTIVASI ABRAHAM MASLOW - HIRARKI KEBUTUHAN (1943-1970)

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia

memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid,

orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan

sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif

psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan

pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.

a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya) (tingkatan status sosial paling rendah)

b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya) c. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima,

memiliki)

d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)

e. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan

aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya) (tingkatan

status sosial paling tinggi)

Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan

mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang

signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika

dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan

karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus

bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman.

KEPEMIMPINAN

- 3 Tokoh Gaya Kepemimpinan: 1. Ohio

Gaya kepemimpin Ohio ini dimulai dengan premis bahwa tidak ada kepuasan atau

rumusan atau definisi kepemimpinan yang ada. Dari hasil kerja terdahulu berasumsi

bahwa kepemimpinan selalu diartikan sama dengan kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini pemimpin mempunyai deskripsi perilaku atas dua dimensi, yakni :

a. Struktur pembuatan inisiatif (initiating structure), struktur ini menunjukkan pada perilaku pemimpin didalam menentukan hubungan kerja antara dirinya dengan yang

dipimpin, dan usahanya didalam menciptakan pola organisasi, saluran komunikasi

dan prosedur kerja yang jelas.

b. Perhatian (consideration), struktur ini menggambarkan perilaku pemimpin yang menunjukkan kesetiakawanan, bersahabat, saling mempercayai, dan

kehangatandidalam hubungan kerja antara pemimpin dengan anggota stafnya.

Kedua perilaku ini digali dan diteliti oleh penelitian Universitas Ohio dengan

menyebarkan Kuesioner yang ditujukan kepada aspek-aspek yang telah direncanakan

sebelumnya.

2. Blake & Mouton

Menurut Blake and Mouton, kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi empat

kecenderungan yang ekstrim dan satu kecenderungan yang terletak di tengah-tengah

keempat gaya ekstrim tersebut. Gaya kepemimpinan tersebut adalah :

Grid 1.1 disebut Impoverished leadership (Model Kepemimpinan yang Tandus),

dalam kepemimpinan ini si pemimpin selalu menghidar dari segala bentuk

tanggung jawab dan perhatian terhadap bawahannya.

Grid 9.9 disebut Team leadership (Model Kepemimpinan Tim), pimpinan menaruh

perhatian besar terhadap hasil maupun hubungan kerja, sehingga mendorong

bawahan untuk berfikir dan bekerja (bertugas) serta terciptanya hubungan yang

serasi antara pimpinan dan bawahan.

Grid 1.9 disebut Country Club leadership (Model Kepemimpinan Perkumpulan),

pimpinan lebih mementingkan hubungan kerja atau kepentingan bawahan, sehingga

hasil/tugas kurang diperhatikan.

Grid 9.1 disebut Task leadership (Model Kepemimpinan Tugas), kepemimpinan ini

bersifat otoriter karena sangat mementingkan tugas/hasil dan bawahan dianggap

tidak penting karena sewaktu-waktu dapat diganti.

Grid 5.5 disebut Middle of the road (Model Kepemimpinan Jalan Tengah), di mana si

pemimpin cukup memperhatikan dan mempertahankan serta menyeimbangkan

antara moral bawahan dengan keharusan penyelesaian pekerjaan pada tingkat yang

memuaskan, di mana hubungan antara pimpinan dan bawahan bersifat kebapakan.

3. Hersey & Blancard Menurut Hersey dan Blancard, kematangan individu dalam teori kepemimpinan

situasional Hersey-Blanchard dibedakan dalam 4 kategori kematangan yang masing-

masisng punya perbedaan tingkat kematangan sebagai berikut:

a. Tingkat kematangan anggota rendah b. Tingkat kematangan anggota rendah ke Sedang atau Moderat Rendah c. Tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi atau moderat tinggi d. Tingkat Kematangan Anggota Tinggi

- Tipe-Tipe Kepemimpinan: 1. Demokratis: Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan

bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya.

2. Otoriter: Suatu kepemimpinan dimana seorang pemimpin ber tindak sebagai diktator, pemimpin adalah penguasa, semua kendali ada di tangan pemimpin.

3. Menurut Heidjrachman dan Husnan (1990:224) gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga macam dimana salah satunya adalah gaya kepemimpinan Laissez-faire.

Laissez-faire berasal dari bahasa prancis yang berarti tinggalkan itu sendiri. Gaya kepemimpinan ini lebih banyak menekankan keputusan kelompok dan

memperbolehkan kelompok yang memimpin dalam menentukan tujuan dan metode

mereka yang akan dicapai.

PUBLIC BUDGETING (ANNGARAN PUBLIK) DSR = Deep Service Rescue (perbandingan nilai ekspor dengan utang Negara) jika 50,33%

dapat mengancam kebangkrutan Negara. Batas aman DSR= 20%-30%. Kebijakan anggaran

harus dicermati dari sisi politik, anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama:

1. Sebagai alat perencanaan 2. Sebagai alat pengendalian 3. Sebagai alat kebijakan fiskal 4. Sebagai alat politik 5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi 6. Sebagai alat penilaian kinerja 7. Sebagai alat motivasi

- Anggaran sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang di

tetapkan

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatig sumber pembiayaan

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

- Anggaran sebagai Alat Pengendali (Control Tool) Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar

pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa

anggaran ,pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan)

eksekutif.

- Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) Angaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,

sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

- Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool) Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan,

yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik

untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan

political skill, coalition bulding, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip

manajemen keuangan sektor publik.

- Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication tool)

Anggaran publik merupakan alat koordiansi antar bagian, terlihat ketika penyusunan

anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya

inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

- Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool) Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi

wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target

anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang

berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

- Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivasi Tool) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staf nya agar

bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi

yang telah di tetapkan.

- Fungsi Negara dalam kebijakan: 1. Alokasi 2. Distribusi 3. Stabilisasi

- Jenis-jenis anggaran: 1. Capital budget: membentuk pasar 2. Line item budget: anggaran dikeluarkan berdasarkan mata anggaran yang sudah

ditetapkan dalam perencanaan anggaran

3. Performce budget: yang menjadi ukuran adalah benefit 4. Planning programming budget system: kombinasi perencanaan dengan evaluasi

anggaran

5. Zero base budgeting: menjelaskan anggaran berbasis 0 Tax holiday: Adanya keringanan pajak yang diberikan suatu perusahaan yang berinvestasi di

suatu negara.

KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)

- Pengertian Kebijakan Publik Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik adalah whatever government choose to do or

not to do (Apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan)

- Siklus Kebijakan Publik : A. Siklus Kebijakan 1:

Problem Identificaton => Agenda Setting => Policy Formulation => Policy

Legitimation => Policy Implementation => Policy Evaluation (kembali lagi ke

problem identification)

B. Siklus Kebijakan Publik: Analsis kebijakan publik => implementasi kebijakan publik => evaluasi kebijakan

publik.

Analisis kebiajakan publik meliputi perumusan masalah dan prediksi solusi masalah implementasi kebiajkan publik meliputi pelaksanaan evaluasi meliputi pengawasan

dan penilaian akhir

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas

kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut

sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah

menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu

tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik

yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering

disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul

karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang

telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan

tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari

adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu

masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah

untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing

slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan

masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.

Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga

negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa

tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi -

cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu

anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi

simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung

pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam

seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap

perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Implementasi kebijakan publik yaitu sebuah pelaksanaan dalam sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan publik yaitu adanya penilaian dan peninjauan kembali suatu

kebijakan

- Syarat Kebijakan Publik : 1. Adanya public problem 2. Kebijakan public harus disetujui rakyat 3. Kekuatan masyarakat berada pada control social 4. Good governance muncul karna adanya civil society 5. Mempelajari tentang negara Old public administration => new public management => new public service

- 10 Penggunaan Istilah kebijakan dalam pengertian modern menurut Hogwood dan Gunn (1984): 1. Sebagai label untuk sebuah aktivitas 2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan 3. Sebagai proposal spesifik 4. Sebagai keputusan pemerintah 5. Sebagai otorisasi formal 6. Sebagai sebuah program 7. Sebagai output 8. Sebagai hasil (outcome) 9. Sebagai teori atau model 10. Sebagai sebuah proses

- Catatan Lain: Birokrasi adalah konsep organisasi modern karena ditemukannya sisi peradaban

peradaban ditandai dengan adanya prinsip-prinsip administrasi, adanya pembagian

kerja, spelialisasi, koordinasi (Max Weber).

Pembagian kerja => spelialisasi => koordinasi ORGANISASI

- Pengertian Organisasi 1. Setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang berkerjasama untuk

mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki

dimana selalu ada hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut

pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Sondang P.

Siagian)

2. Sebuah entitas sosial yang bersifat terkoordinasi sebagai suatu sistem Penemu teori sistem: Ludwig von Barttallanffy => Dalam suatu sistem ada yang sub

sistem (kecil) dan supra sistem (besar).

- Jenis organisasi : 1. Organisasi terbuka: Organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan dengan kata lain

adalah organisasi yang menerima sesuatu dari suatu sistem dan melepaskannya ke

sistem lain .

Contoh: Parpol

2. Organisasi tertutup: Organisasi tersebut tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar.

Contoh: Militer

3. Organisasi hybrid: Organisasi yang bisa beroperasi di sektor publik maupun sektor swasta.

Contoh: BUMN (PT. Kereta Api Indonesia Persero)

MANAJEMEN

- Pengertian Manajemen Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan yang dilakukan oleh

sekelompok orang dalam sebuah organisasi dan mempunyai tujuan tertentu yang ingin

dicapai.

- Fungsi Manajemen (POAC) 1. Planning : merencanakan cara-cara apa saja yang akan diterapkan 2. Organizating : membagi tugas-tugas 3. Actuating : menjalankan program-program 4. Controlling : mengawasi jalannya program-program yang telah direncanakan => (6M: Money, Method, Man, Material, Market, Machine)

- Pandangan Pengetahuan Manajemen 1. Taylor dengan Time Motion Studies

Taylor menggunakan konsep ini untuk mengidentifikasi keterikatan dan pengukuran

pergerakan fisik pekerja dan hasil dari analisis.

2. Gilbreths dengan Studi Batu Batanya Konesep digunakan oleh sepasang suami istri (Frank Gilbreths dan Lilian Gilbreths)

yang dimana menggunakan alat baru berupa gerak dari gambar/foto untuk mengkaji

pergerakan pegawai yang memasang batu bata.

3. Henry Gantt dengan Studi Gantt Chart-nya Gantt memberikan fokus sistem kontrolnya untuk jadwal produksi, Carta Gantt

(perencanaan visual dan laporan kemajuan) berisi perencanaan waktu proyek dan

diadaptasi untuk aplikasi jadwal komputer.

4. William Ouchi dengan Teori Z (1981) Teori Z yaitu teori yang menjelaskan mengenai adaptasi perilaku organisasi Jepang

oleh perusahaan-perusahaan Amerika.

- Perbedaan Pada Bos, Pemimpin dan Manajer 1. Bos: Seseorang yang berkuasa mengawasi dan memberi perintah kepada para

karyawan, pimpinan ataupun majikan.

2. Pemimpin: Seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan

bentuk alasannya.

3. Manajer: Seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi.

- Perbedaan antara manajemen sektor publik dan manajemen sektor swasta 1. Manajemen Sektor Publik: Manajemen yang bersifat terbuka, memiliki keterkaitan

dengan berbagai pihak atau kelompok kepentingan (masyarakat) yang berhubungan

dengan pemerintah dan tidak berorienteasi pada laba pada akhirnya.

2. Manajemen Sektor Swasta: Manajemen yang biasanya lebih berorientasi pada laba atau keuntungan pada akhirnya.

- Peran Leader dalam Manajer (Managerial) 1. Tacit Knowledge: Pengetahuan yang dimiliki seorang individu yang sulit

dikomunikasikan (Intuitive Ability) => Apabila nilai teori kepemimpinan tinggi

namun tidak dipraktekkan maka tidak dapat hasil yang maksimal.

2. Explicit Knowledge: Pengetahuan yang telah di artikulasikan sehingga lebih terstruktur dan dapat disimpan, serta dapat dipindahkan ke siapapun dengan mudah.

PUBLIC ENTERPRISE

- BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) - Pengertian BUMN

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk

kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.

- Ciri-ciri BUMN: 1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. 2. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh

pemerintah.

3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. 4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. 5. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. 6. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. 7. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang

banyak.

8. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. 9. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari

keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.

BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan

jawatan.

Perusahaan perseroan Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki

oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Contoh: PT. Kereta Api Indonesia Persero

Perusahaan umum Perusahaan umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan

tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perusahaan jawatan Perusahaan jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang

berasal dari negara.

LELANG

- Pengertian Lelang Proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar,

menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar

harga tertinggi. - Macam-Macam Lelang

1. Lelang Terbuka => OE (Own Estimated: Harga Perkiraan Sendiri) 2. Lelang Terbatas/Tertutup 3. Lelang Pertunjukkan Langsung 4. Lelang Swakelola => Dikelola langsung oleh pemerintah

Adanya payung kerjasama (Contoh: UNPAD dengan pemerintah kota Bandung)

Menunjuk langsung => Harus ada vendor - 5 Bentuk Investasi Pemerintah

1. Operation: Pemerintah/negara mengoperasikan pelaksanaan seluruh kegiatan. 2. Direct Control: Pemerintah/negara secara langsung mengendalikan kegiatan 3. Indirect Control: Pemerintah/negara berperan dalam kegiatan tetapi secara tidak

langsung mengendalikan.

4. Direct Influece: Pemerintah/negara secara langsung mempengaruhi kegiatan Contoh: Pemerintah/negara menetapkan suku bunga

5. Indirect Influece: Pemerintah secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan. - PPP: Public Private Partnership

Contracting out (adanya hubungan dengan swasta) Contracting management

DAFTAR PUSTAKA

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. ADMINISTRASI PUBLIK, Konsep dan Perkembangan Ilmu

di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Silalahi, Ulbert. 2011. STUDI TENTANG ILMU ADMINISTRASI, Konsep, Teori, dan

Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

http://id.wikipedia.org/

https://www.google.co.id/

Buku Catatan Pribadi