BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar.

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,

sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah

daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat

pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka

Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%,

sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang

telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli

2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut.

Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan

dan orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk

mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu

pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan,

program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

1

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan Makalah ini “Pendidikan Gratis” , terkait dengan program pemerintah untuk

membantu warga miskin untuk menyekolahkan anaknya secara gratis tanpa dipunggut

biaya.Berkaitan dengan judul tersebut, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah arti pendidikan ??

2. Apakah dampak positive / negative dari pendidikan gratis ??

3. Apakah Tujuan dilaksananakannya pendidikan gratis ??

4. Apakah manfaat dari pendidikan gratis ??

5. Apakah Undang – Undang tentang pendidikan gratis??

1.3 Rumusan Masalah

1. Arti pendidikan.

2. Dampak positive / negative dari pendidikan gratis.

3. Tujuan pendidikan gratis

4. Manfaat pendidikan gratis.

5. Undang – Undang tentang pendidikan gratis.

1.4 Tujuan Penulisan

1. Dapat Mengetahui arti pendidikan.

2. Dapat mengetahui bahwa pendidikan gratis dapat memberikan dampat positif / negative.

3. Dapat mengetahui tujuan pendidikan gratis

4. Dapat mengetahui manfaat dari pendidikan gratis.

5. Mengetahui Undang-Undang tentang gratis.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Arti Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana siswa tidak lagi

dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang

komite, dan buku penunjang utama. Sementara itu, untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung

oleh pemda, misalnya, biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain (penambahan

materi, darmawisata, dan sebagainya).

Dengan kata lain, komponen biaya untuk memenuhi kebijakan ‘pendidikan gratis’

adalah berupa subsidi. Subsidi ini pun masih disertai sejumlah persyaratan, yaitu jika besaran

dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih kecil dari biaya

operasional sekolah, pemerintah kota dan siswa harus menutupi kekurangan dana tersebut.

Pemerintah seharusnya dengan sungguh–sungguh melaksanakan langkah strategisnya

yang menitik beratkan pada 3 hal pokok yaitu :

Pertama , peningkatan pemerataan dan akses pendidikan seluas-luasnya.

Kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing untuk semua jenjang pendidikan.

Ketiga, peningkatan tata kelola,akuntabilitas dan pencitraan publik dalam bidang pendidikan.

Apabila 3 hal pokok tersebut dapat di laksanakan , maka pendidikan gratis pun akan terlaksana

dengan pencapaian yang sukses.

2.2 Dampak Negatif Dan Positif Dari Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis adalah suatu harapan baru bagi anak – anak miskin yang sebelumnya

Tidak memiliki harapan sebelumnya dan tidak berani untuk bermimpi untuk Mengenyam

pendidikan.Dengan adanya pendidikan gratis anak – anak miskin dapat bersekolah , tanpa di

punggut biaya apapun.Adapun dampak positif dan negatif yang di timbulkan dari pendidikan

gratis , yakni;

3

Dampak positif

1. Mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk

dapat mengenyam bangku pendidikan yang selama ini hanya ada dalam bayangan dan

angan-angan mereka saja.

2. Mampu meningkatkan mutu pendidikan kedepannya.

3. Mampu mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan.

4. Mampu menghasilkan SDM yang berkualitas,

5. Mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu ikut mencerdaskan anak

bangsa.

Dampak Negatif

1. Dengan program sekolah gratis rakyat yang masih awam akan berfikiran bahwa mereka

hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SD atau SMP saja.

2. Biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasinya saja, sehingga menimbulkan

peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah yang tidak bertanggung

jawab, misalnya mau tidak mau siswa dipaksa untuk membeli buku-buku pelajaran , LKS,

dan biaya Bimbel yang akhirnya tetap tidak gratis juga.

3. Menimbulkan sebagian Peserta didik berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun

pembiayaan.Apabila sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan peralatan

yang mendadak akan keteteran.

2.3 Tujuan Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis juga memiliki tujuan , yakni

1. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah. 

2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan. 

3. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti

perkembangan global. 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi

4

mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul 

2.4 Undang – Undang Tentang Pendidikan Gratis

Pendidikan merupakan suatu wahana di mana kita dapat mengetahui berbagai ilmu

pengetahuan dan tata cara hidup berkualitas, sehingga kita dapat tumbuh menjadi manusia yang

dapat berfikir untuk jangka panjang dan cerdas membangun bangsa. Oleh karena itu setiap

manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang memungkinkannya

memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi dinamika dan fenomena yang terjadi di

masyarakatnya.

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan

pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab

tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan

demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas

dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah program

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab

pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan 9 tahun,

ini berarti pendidikan minimal yang harus dimiliki adalah tingkat SD dan SMP dimana anak

berusia tujuh samapi limabelas tahun. Selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengalokasikan

minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

Sangat jelas, bahwa undang-undang telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk

memperhatikan pendidikan. Namun kenyataan sekarang, belum ada langkah nyata dari

pemerintah. Sedikit sekali pemerintah kota / kabupatan yang peduli terhadap amanat undang-

undang.

Menurut data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional berkaitan dengan analisis

Biaya Satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan menengah, biaya yang dikeluarkan

meliputi :

Buku dan alat tulis Pakaian dan perlengkapan sekolah

Akomodasi Transportasi

5

Konsumsi Kesehatan

Karyawisata Uang saku

Kursus Iuran sekolah

Foregone earning

Dari biaya-biaya tersebut, sangatlah tidak mungkin jika biaya harus dibebankan pada

orangtua, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Keadaan ini tampak sekali

masih banyak anak yang putus sekolah, pengangguran dan sebagainya karena hanya alasan

tanpa biaya.

Biaya merupakan faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi hajat hidup dalam

hal ini kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang menyebabkan banyak orangtua yang tidak

menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus membantu orangtuanya

mencari nafkah.

Oleh karena itu undang-undang mengamanatkan agar pemerintah memperhatikan anak-

anak usia sekolah agar dapat mengikuti pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat

menghambat proses pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20

tahun 2003 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia

tujuh sampai lima belas tahun”

Kalau kita kaji isi dari pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas tahun 2003, banyak makna yang

terkandung didalamnya, diantaranya :

Dana untuk pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah

Anak usia sekolah yaitu usia tujuh sampai lima belas tahun berhak mendapatkan

pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya.

Anak yang berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya ini tidak memandang dari

golongan miskin atau kaya. Mereka semua merupakan tanggung jawab pemerintah.

6

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah indonesia pada khususnya

sungguh merupakan program yang sangat populis dan didambakan oleh masyarakat dalam

kondisi multi krisis yang menimpa bangsa ini.

Program pendidikan gratis yang dicanangkan tersebut diharapkan tidak hanya dalam

bentuk tataran wacana dan program yang manis melainkan yang paling penting adalah manfaat

dari program tersebut.

Wacana pendidikan gratis tidak berarti hanya bertujuan peningkatan aksesibilitas

pendidikan semata, melainkan perlu ditunjang perbaikan mutu yang terus menerus, sehingga

tercipta generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompetetitf. Oleh karenanya, kebijakan

pendidikan juga perlu mengacu pada pendidikan terjangkau dan bermutu.

3.2 Saran

Jadi sekiranya dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Indonesia ini perlu mendapat

perhatian serius karena selain perelesasiannya yang harus terlaksana juga hasil akhir serta

penunjang terwujudnya program tersebut. Sebagai contoh nasib sekolah dalam hal ini

prasarananya serta nasib guru-guru yang menjadi ujung tombak dari program ini juga perlu di

tingkatkan kesejahteraannya. Sebagai pesan penyusun mari kita bersama-sama mengawasi

pelaksanaan program ini demi kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bertanah air dengan

kualitas pendidikan yang baik

7

Daftar pustaka

http://erhan-math.page.tl/Pendidikan-Gratis.htm

http://anistarina.blogspot.com/2011/12/dampak-kebijakan-sekolah-gratis.html

http://maryothogothog.blogspot.com/2012/04/sekolah-gratis.html

http://ramalanhariini.blogspot.com/2013/10/pengertian-manfaat-dan-tujuan.html

8