of 23 /23
TUGAS KURATOR PENGURUSAN HARTA PAILIT PEMBERESAN HARTA PAILIT Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS) 1

TUGAS KURATOR - herihartanto.staff.hukum.uns.ac.idherihartanto.staff.hukum.uns.ac.id/.../12/Pengurusan-Harta-Pailit.pdf · Dengan demikian pembagian hasil penjualan harta pailit,

  • Author
    dangnhu

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TUGAS KURATOR -...

TUGAS KURATOR PENGURUSAN HARTA PAILIT

PEMBERESAN HARTA PAILIT

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

1

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

2

PENGURUSAN HARTA PAILIT

MENGAMANKAN HARTA PAILIT

(Ps.98 UUK)

MENINGKATKAN HARTA PAILIT

Menyimpan:Surat,dokumen, uang,

perhiasan, efek, surat berharga lainnya dengan memberikan

tanda terima (Ps.98 UUK)

Penyegelan;melalui Hakim

Pengawas

Membuat pencatatan: Paling lambat 2 hari

setelah menerima putusan Pengangkatan Kurator

Membuat daftar:Sifat & jumlah piutang dan

utang, nama & alamat kreditor dari deb pailit

PSL 113(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan

pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan: a. batas akhir pengajuan tagihan; b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS) 3

PSL 133(1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.

(2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.

(3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS) 4

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

5

PENGURUSAN HARTA PAILIT

MENGAMANKAN HARTA PAILIT

(Ps.98 UUK)

MENINGKATKAN NILAI HARTA

PAILIT

Melanjutkan Usaha Debitor Pailit

Merawat Harta Pailit

Meminta Pembatalan Perbuatan Hukum

Debitur (Actiopauliana)

Melakukan Pinjaman kepada Pihak Ketiga

Mengajukan Tuntutan Hak kepada Pihak

Ketiga

ACTIO PAULIANA Pembatalan perbuatan Debitor sebelum dinyatakan pailit, yang

merugikan harta pailit & kreditor, yg dilakukan 1 thn sebelum dijatuhkan putusan pailit (psl 41-42 UUK PKPU)

Wewenang Pengadilan Niaga (psl 3(1) UUK PKPU).

Diajukan oleh Kurator

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

6

PERBUATAN YG DAPAT DIBATALKAN :(PASAL 42 UU K PKPU)

a. Perjanjian dimana Kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban dgn siapa perjanjian itu dibuat;

b. Pembayaran atau pemberian jaminan untuk utang yg belum jator tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;

c. Jika Debitor orang, perbuatan yg menguntungkan istri/suami, anak,anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

7

d. Jika debitor Badan Hkm, perbuatan yg menguntunganpengurus/direksi debitor, menguntungkan suami/istri, anak dst.. Pengurus/direksi Dobitor

e. Debitor badan hukum, perbuatan yg menguntungkan badanhukum lain jika

Direksi/pengurusnya sama

Suami/istri, anak dst, pengurus dari badan hukum lain

direksi./pengurus debitor pailit, istri/suami, anak dst.. memiliki sahamlebih dari 50% di BH lain

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

8

ACTIO PAULIANA DALAM PASAL 1341 KUH PERDATA

Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak. (KUHPerd. 192, 920, 977, 1061, 1067, 1166, 1185, 1454, 1922, 1952; Credverb. 5; F. 30, 41 dst.)

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

9

HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

Pasal 59

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS) 10

(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

(3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS) 11

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

12

Pasal 1132 KUH Perdata

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

13

Pasal 1134 KUH Perdata

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

14

Pasal 1135 KUH Perdata

Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannnya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

15

Dengan demikian pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas dimana kreditur yang kedudukannnya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (pari passu prorata parte)

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

16

URUTAN KREDITOR Prinsip paritas ceritorium,

prinsip pari passu prorata parte dan

prinsip structured creditors.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS) 17

URUTAN KREDITOR1. Pajak

2. Kreditor Preferen Khusus (1139 KUH Perdata)

3. Kreditor Separatis

4. Kreditor Preferen Umum (1149 KUH Perdata)

5. Kreditor Konkuren

6. Pemegang Saham (PT)

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

18

KREDITOR SEPARATIS Kreditor yg memegang jaminan kebendaan tertentu untuk pelunasan

utang-utang debitor.

Contoh : pemegang Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Hipotik.

Kreditor separatis tidak kehilangan hak nya untuk didahulukan

Tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi sendiri objek jaminannya

Ttp mendapat penangguhan untk mengeksekusi haknya selama 2 bln sejak insolvensi

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

19

KREDITOR PREFEREN Kreditur Preferent/dengan kedudukan istimewa kreditur yang

karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukanistimewa.

Kreditur preferen

Khusus -1139 KUHPerdata

Umum -1149 KUHPerdata

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

20

1139 KUH PERDATA1. biaya perkara, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;

2.uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;

3. biaya untuk menyelamatkan suatu barang;

4. Pajak (Pasal 21 UU KUP)

Dst 9

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

21

1149 KUH PERDATABaca pasal tsb

- upah para buruh (UU 13/2003 ttg NAKER)

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

22

INSOLVENSI : 178 (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana

perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS) 23