KASUS KEPAILITAN PT DIRGANTARA INDONESIAKelompok: 2.Kusno Bari
Joyo 3.Luthfi Mahmudania Kahfi 4.Meishkafadiah Alkaff 5.Mohammad
Fardani Dzulhikam 6.Permada Wirapranata
PT DIRGANTARA INDONESIAPT Industri Pesawat Terbang Nurtanio 26
April 1976 Direktur : BJ Habibie PT Industri Pesawat Terbang Negara
(IPTN) 11 Oktober 1985 PT Dirgantara Indonesia (Indonesian
Aerospace) 24 Agustus 2004 Diresmikan oleh : Presiden Abdurrahman
Wahid Karyawan : 3.720 orang, dengan 18 bisnis unit
VISI & MISIVisi: Menjadi perusahaan dirgantara berkelas
dunia yang memiliki teknologi tinggi dan harga yang kompetitif
dengan pasar dunia Misi: Melakukan kegiatan usaha dengan orientasi
pada biaya produksi yang kompetitif Menjadi pemain utama pada
industri dirgantara khususnya pada engineering, design,
manufacturing, production, dan maintanace untuk pesawat komersial
maupun militer Menjadi pemain utama dunia yang memiliki strategi
alinasi dengan perusahaan dirgantara lainnya
PRODUK PT DIRGANTARA INDONESIA1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pesawat
Terbang Information Technology Automotive Maritime Simulation
Technolgy Industrial Turbine Engineering Services
Kepailitan Pengertian Kepailitan menurut UU No.37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pasal 1 ayat (1) : Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan
debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh
kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.
Syarat dan Putusan Pailit Sesuai UU No. 37 tahun 2004 Pasal 2
:
(1). Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
kreditornya. (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. (3).
Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya
dapat diajukan oleh Bank Indonesia. (4). Dalam hal Debitor adalah
Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit
hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. (5). Dalam
hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana
Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat
diajukan oleh Menteri Keuangan.
Akibat KepailitanBerlakunya sita umum atas seluruh harta debitor
Pasal 21 : Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang
diperoleh selama kepailitan. Pasal
24 ayat (1) : Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk
menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta
pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
PT. DI PailitPemohon Pailit : 6.500 mantan pegawai PT.
DI Dasar Gugatan Pailit :Gagal bayar terhadap Kreditor Neli
Ratna Sari
(15 Juta) serta Supriadi Jasa (79 juta), Belum memenuhi
kewajiban yang diberikan oleh P4P (Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat)Gugatan pailit untuk PT. DI
dikabulkan oleh
PN pada tanggal 4 september 2007
Buntut Putusan Pailit PT. DIPT. DI masih memiliki kewajiban
pembayaran kompensasi dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai
perhitungan gaji pokok terakhir senilai Rp 200 miliar kepada 6.500
mantan karyawan PT DI serta utang PT. DI kepada 2 kreditor yang
lain telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan dalam UU
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk diajukan
pailit.
Kontradiksi Kepailitan BUMN Pasal 2 Ayat 5 UU Kepailitan No 37
Tahun 2004,
Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit
hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan Badan Usaha Milik Negara
yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha
milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak
terbagi atas saham. Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara :
kepailitan
merupakan sita umum yang hanya dapat dilakukan jika dimohonkan
oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara.
PT. DI Batal PailitMA dalam putusan Kasasi tanggal 22
Oktober 2007 membatalkan putusan pailit PTUN terhadap PT. DI
Dasar putusan batalnya pailit :Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Pasal
2
PT. DI adalah BUMN sehingga yang dapat
mengajukan gugatan pailit adalah menteri keuangan
Analisa Keputusan PTUN dan MA Majelis hakim menilai sahan
PT. DI tidak 100 % dikuasai Negara karena saham PT. DI terbagi
atas beberapa pihak Keputusan P4P untuk memberikan kompensasi
terhadap mantan pegawai diartikan secara luas sebagai hutang.
Termasuk terhadap 2 kreditor lainnya. Syarat formal pengajuan
piutang telah dipenuhi Klaim PT. DI sebagai industri vital tidak
dapat dibuktikan dengan rencana kerja serta fakta terjadi kerugian
sebesar 78 M
MA menyatakan mantan
karyawan PT DI sebagai pemohon pailit tidak memiliki kedudukan
hukum untuk menggugat pailit PT DI. MA menganggap bahwa saham
terbagi untuk memenuhi undang-undang perseroan terbatas. MA
menganggap PT. DI sebagai objek vital dan aset negara sehingga
tidak dapat disita
Kewajiban Ketenagakerjaan Pilihan Penyelesaian di luar
pengadilan ada 3 (tiga)
pilihan, yaitu: Konsiliasi, Arbitrase dan bila kedua lembaga
tersebut tidak dipilih, pemerintah menyediakan Lembaga Mediasi
untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi.dikatakan
sebagai hubungan materi dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI sebagai
hukum formalnya, yang kedua-duanya dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum kepada pekerja dengan pengusaha guna menciptakan
suasana hubungan industrial yang kondusif, dinamis dan berkeadilan
untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya.
Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dapat
KesimpulanProses hukum sebagai bagian dari
perkembangan politik adalah sebuah konsekuensi logis di banyak
negara. Keluarnya UU No. 4/98 merupakan sebuah akibat dari krisis
moneter dan desakan IMF untuk memperbarui hukum yang melindungi
investor & perbankan yang sebelumnya hanya diakomodir oleh
hukum BW. Namun untuk dapat memberikan cakupan yang lebih luas
untuk menampung semua persoalan kepailitan maka lahirlah UU No.
37/2004.
KesimpulanFaktor-faktorpermasalahan : Belum terintegrasinya
persoalan hukum yang berkaitan dengan kepailitan Lemahnya SDM
manusia yang berkepentingan dengan hukum kepailitan. Struktur hukum
di Indonesia yang masih belum terbuka, transparan dan terukur Masih
ada perusahaan yang belum menjalankan prinsip keterbukaan dan
kepatutan dalam menjalankan bisnis
SaranMengubah ketentuan dengan menghilangkan
kata-kata terbagi atas saham & sinkronisasi terhadap
beberapa UU terkait Mengubah ketentuan melalui amandemen UU atau
mengeluarkan Perppu Dibutuhkan sebuah organisasi masyarakat untuk
membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan
masalah kepailitan secara terbuka
Terima Kasih
