BAB III AKIBAT HUKUM PERGESERAN TUGAS DAN …repository.unair.ac.id/13744/10/10. Bab 4.pdf · lebih mendasar, istilah pailit ... Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. ... Pada

51

BAB III

AKIBAT HUKUM PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG BANK

INDONESIA KE OJK TERHADAP KETENTUAN PASAL 2 AYAT (3) UU NO. 37

TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG

3.1 Kepailitan

3.1.1 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Bila ditelusuri

lebih mendasar, istilah pailit dijumpai dalam pembendaharaan bahasa Belanda,

Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa

Belanda, pailit berasal dari kata "failliet" yang mempunyai arti ganda, yaitu

sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Perancis, pailit berasal dari kata

"faillite" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang

yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis dinamakan "lefaili".

Kata kerja "failir" berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata "to fail"

dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut "faillure". Di negara-negara

berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata

"bankrupt" dan "bankruptcy" (Victor M Sitomorang dan Hendri Soekarso,

1994:18-19 dan Zainal Asikin, 2001:26-27).45

Kepailitan adalah suatu suatu putusan dimana seluruh harta kekayaan

debitur disita akibat dari debitur tidak dapat membayar utang-utangnya kepada

45 Rahmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

2004, h.11

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEPAILITAN BANK PASCA LAHIRNYA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

PUTRI SASKY ANGGRAINI

52

kreditur, guna untuk membayar seluruh utangnya kepada kreditur. Sedangkan

pailit merupakan suatu keadaan debitur tidak mampu untuk melakukan

pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya dari para kreditur. Keadaan

tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan

dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.46

Dalam bukunya M. Hadi Subhan berpendapat bahwa, kepailitan merupakan

putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan

debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah

pengawasan dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan

tersebut untuk membayar seluruh utang debitur palit tersebut secara proporsional

dan sesuai dengan struktur kreditur.47

Sedangkan menurut UU KPKPU pada pasal 1 angka 1 telah dijelaskan

mengenai pengertian dari kepailitan yakni:

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan

hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Munir Fuady menyamakan istilah "kepailitan" dengan "bangkrut" manakala

perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar

hutang-hutangnya. Oleh karena itu, dari pada pihak debitur ramai-ramai

mengeroyok debitor dan saling berebutan harta debitor tersebut, hukum

memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitor dapat dibayar

46 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Kencana, Jakarta, 2008, h.1 47 Ibid.,




53

secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah

suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan

khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang

mempunyai lebih dari 1(satu) hutang/kreditor dan debitor dalam keadaan berhenti

membayar hutang-hutangnya, sehingga debitor segera membayar

hutang-hutangnya tersebut.48

3.1.2 Syarat Mengajukan Permohonan Pailit

Di dalam UU KPKPU, persyaratan untuk dapat dipailitkan sangatlah

sederhana. Pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa yang

dapat dipailitkan adalah debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak

membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan,

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 UU KPKPU, baik atas permohonan sendiri maupun atas

permohonan atau permintaan dua atau lebih kreditornya.

Dari paparan tersebut telah jelas bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur

harus telah memenuhi syarat sebgai berikut:

1. Memiliki dua kreditor atau lebih;

UU KPKPU memberikan syarat setidaknya debitur memiliki dua

kreditor untuk dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Syarat

tersebut lebih sering dikenal dengan concurus creditorium. Sebagai bentuk

konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata49 mengenai

rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor

48 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata BIsnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2002, h.75 49 KUH Perdata terjemahan: Prof. R. Subekti, S.H.




54

untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak

tercapai perdamaian, dilakukan proses penyitaan atas seluruh harta benda

debitor untuk kemudian dibagikan hasil perolehannya kepada semua

kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh

undang-undang.50

Pada dasarnya Kepailitan merupakan prosedur manajemen

pembagian harta debitor dalam rangka pelunasan utangnya kepada para

debitor. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari berebutnya harta debitor

oleh masing-masing kreditor yang ingin mendapat pemenuhan prestasi

terlebih dahalu. Misalnya debitor hanya memiliki satu kreditor saja maka,

kreditor tersebut tidak harus berebut harta debitor sebesar pelunasan

piutangnya. Sebab, kreditor tungga tersebut tidak memiliki lawan (kreditor

lainnya).

Terkait dengan syarat debitor harus memiliki minimal dua kreditor

maka, beban pembuktian berada pada pihak pemohon pailit (bisa debitor

sendiri atau para kreditornya) harus dapat membuktikan jika debitor telah

memenuhi syarat yang telah ditentukan.

2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagihkan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan ( UU

Kepailitan lama ) tidak memberikan ketentuan mengenai definisi utang,

sehingga pada zaman berlakunya Undang-Undang tersebut banyak

50 Ardhita Pramudya, Skripsi: Kepailitan atas Bank yang Telah Dicabut Izin Usaha Perbankannya,

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, h.18




55

menimbulkan multitafsir terkait pendefinisian utang.

Dengan lahirnya UU KPKPU yang baru ( Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004) akhirnya memberikan jawaban atas multitafsir mengenai

definisi utang. Dari pengertian utang pada Pasal 1 angka 6 UU KPKPU

dapat disimpulkan bahwa definisi utang tersebut harus diartikan dalam arti

yang luas. Maksudnya, dikatakan sebagai utang bukan saja kewajiban

yang lahir karena suatu perikatan saja melainkan juga lahir karena

ketentuan undang-undang.

Utang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, jenis utang yang lahir

karena Undang-Undang yakni perbuatan melawan hukum (Pasal

1365-1366 KUH Perdata), znegotiorum gestio atau zaakwaarneming

(Pasal 1354-1357 KUH Perdata), dan pembayaran yang tidak diwajibkan

(Pasal 1359-1364 KUH Perdata). Dan jenis utang yang lahir karena

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari

perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk

tidak berbuat sesuatu.51

M. Hadi Subhan menyatakan terdapat kekurangan dan kelemahan

UU KPKPU terakit dengan tidak adanya pembagian jumlah nominal utang

dalam permohonan pernyataan pailit. Dikatakan bahwa dengan tidak

dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan

kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari

kepalitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan

debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada

51 Ibid., h.22




56

para kreditor sehingga untuk mencegah terjadi unlawful execution dari

para kreditornya, menjadi kepailitan sebagai alat tagih semata (debt

collection tool).52

Menurut Sutan Remy, pengertian utang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih merupakan suatu hal yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai

utang yang telah jatuh tempo atau utang yang expired, yaitu utang yang

dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagihkan. Sedangkan

utang yang yang telah dapat ditagihkan belum tentu merupakan utang yang

telah jatuh waktu. Di sisi lain, suatu utang dikatakan jatuh tempo dan dapat

ditagih yaitu apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayarkan.53

Kreditor yang tidak dibayar tersebut kemudian dapat dan sah secara hukum

untuk mengajukan permohonan pailit tanpa melihat jumlah piutangnya.54

Dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yang terdiri dari:55

1. Kreditor Separatis

Hak eksekusi Kreditor Separatis tetap dapat dilaksanakan seperti tidak ada

kepailitan atas debitor. Kreditor ini meliputi kreditor pemegang hak tanggungan, gadai,

dan hipotek. Hak Kreditor Separatis dapat ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak

tanggal putusan pernyataan pailit dikeluarkan.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen disebut juga dengan Kreditor Istimewa adalah kreditor

52 Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan", Kencana,

Jakarta, 2009, h.23 53 Ardhita Pramudya, Op.Cit., h.23 54 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan

Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.208 55 Ibid., h.212




57

yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga

kedudukan kreditor ini menjadi lebih tinggi dari Kreditor biasa. Kreditor

Preferen diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

3. Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren adalah seluruh kreditor yang tidak termasuk dalam

Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen. Kreditor Konkuren menerima

pembayaran dari harta pailit setelah Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen

menerima pembayaran piutangnya. Kreditor Konkuren akan menerima

pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan besarnya piutang

masing-masing.

Setiap kreditor tersebut berhak memailitkan debitornya jika telah

memenuhi persyaratan diatas yang telah diatur dalam UU KPKPU. Kecuali

jika yang dipailitkan adalah Bank, Perusahaan efek dan

perusahaan-perusahaan asuransi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) (3) (4) dan (5) UU KPKPU,

selain kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. Kejaksaan, apabila permohonan pailit tersebut untuk kepentingan umum.

Kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU

adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat

luas, misal:

a. Debitor melarikan diri;

b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain




58

yang menghimpun dana dari masyarakat;

d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana

dari masyarakat luas;

e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam

menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo;

atau

f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan

umum.

2. Bank Indonesia, apabila yang dimohonkan pailit adalah Bank. Hal

tersebut berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan

Indonesia secara keseluruhan. Peraturan yang mengkhususkan pemohon

pernyataan pailit terhadap bank adalah Bank Indonesia karena bank adalah

suatu badan hukum yang bergerak dibidang keuangan yang menyerap

langsung serta menyalurkan dana masyarakat umum dalam menjalankan

usahanya. Oleh sebab itu mekanisme perbankan di masyarakat sangat

melekat dan aspek kepercayaan sangat rentan kalau hak khusus tersebut

tidak diberikan.56

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan

pailit pada bank dikarenakan peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai

Bank Sental. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran

utama dalam stabilitas sitem keuangan yang salah satunya adalah memiliki

peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat,

khususnya perbankan. Sebab, kegagalan dalam sektor perbankan tersebut

56 Ardhita Pramudya, Op.Cit., h.23




59

dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu

perekonomian.57

Dalam UU Perbankan, tidak ditentukan secara jelas mengenai kepailitan

bank, dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim

berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan yaitu UU

KPKPU.

3. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila yang dimohonkan pailit adalah

Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.;

4. Menteri Keuangan, apabila yang dimohonkan pailit adalah Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik

Negara yang bergera dibidang publik. Maksud dari BUMN yang

bergerang di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang berbentuk

Perum dengan ciri-ciri seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi

atas saham. Pasal 36 ayat (1) UU BUMN turut mengatakan bahwa maksud

dan tujuan BUMN Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan

untuk kemanfaatan umum.

3.2 Kedudukan Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU Pasca Terbentuknya OJK

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU, yang memiliki wewenang

untuk mempailitkan bank hanyalah Bank Indonesia. Jika dilihat dari ketentuan

tersebut, Bank Indonesianya memiliki wewenang untuk mempailitkan sebuah bank.

Yang dimaksud dengan Bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU

Perbankan

57 www.bi.go.id diakses: tgl 20 Januari 2015




60

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakkat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Namun sejak diundangkannya UU OJK, fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK. Hal tersebut

terlihat pada aturan ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU OJK yang berbunyi

"Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank

Indonesia ke OJK"

Dari ketentuan tersebut telah menimbulkan sebuah pemikiran apakah

kewenangan untuk mempailitkan sebuah Bank yang berdasarkan UUKPKU berada

di Bank Indonesia berpindah ke OJK.

3.2.1 Kewenangan mengajukan permohonan pailit pada Bank

Landasan yuridis dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank adalah pasal 2

ayat (3) UU KPKPU yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah bank,

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa yang

dimaksud dengan bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank

sepenuhnya merupakan kewenangan dari Bank Indonesia dan semata-mata

didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara

kesuluruhan. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa dalam hal debitor adalah

bank, maka yang berwenangan mengajukan permohonan pailit adalah Bank




61

Indonesia.

Namun setelah diundangkannya UU OJK yang telah mengambil alih tugas

mengatur dan mengawasi di sektor keuangan, telah menjadikan polemik baru pada

siapakah yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit tersebut. Apakah

tetap berada pada Bank Indonesia ataukah telah berpindah menjadi kewenangan dari

OJK.

Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dalam ranah pengaturan dan

pengawasan bank secara keseluruhan telah berpindah ke OJK. Namun berdasarkan

ketentuan dalam UU OJK, hanya fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia yang

tercantum di dalam UU OJK tersebutlah yang berpindah ke OJK. Berikut adalah

alasan-alasan pengajuan permohonan pailit Bank tetap pada Bank Indonesia :

a. Tidak adanya Pengaturan di UU OJK

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 70 angka 7 UU OJK juga telah disebutkan

bahwa peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

berdasarkan UU OJK. Sehingga dapat disimpulkan apabila belum ada

ketentuan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan belum diganti maka,

peraturan tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU

OJK. Dan ketentuan mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan

permohonan Pailit bank masih tetap berlaku dan belum beralih kepada OJK.

b. Eksistensi Bank Indonesia

Dengan belum dicabutnya UU BI, maka eksistensi dari Bank Indonesia

masih diakuin keberadaannya termasuk kewenangannya yang belum dicabut




62

oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi, kewenangan untuk

mengajukan permohonan pailit pada bank masih berada di tangan Bank

Indonesia. Namun apabila Bank Indonesia eksistensinya telah dihapuskan,

maka kewenangan tersebut secara otomatis akan berpindah kepada OJK

sebagai lembaga otoritas yang mengatur dan mengawasi secara langsung

lembaga keuangan yang salah satunya adalah disektor perbankan.

c. Norma Pembagian Kewenangan

Selain itu, tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan

hanya berkaitan dengan aspek micro-prudential seperti kelembagaan, kegiatan

usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sementara itu, aspek macro-prudential

berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan

tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar

Terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan

pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan

kewenangan dari otoritas moneter Bank Indonesia.58

Pada penjelasan Pasal 7 UU OJK juga menjelaskan bahwa:

"Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek

kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan

pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun

lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yaksi pengaturan dan

pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan

wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan

58 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asas Sukses (Penebar Swadaya

Grup), Jakarta, 2014, h.301




63

macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan

moral (moral suasion) kepada Perbankan". Ketentuan penjelasan tersebut

sangat jelas merupakan norma pembagian kewenangan antara OJK dan Bank

Indonesia.

d. Saling Koordinasi dan Bertukar Informasi

UU OJK telah mengamanatkan tatacara koordinasi antara OJK dengan Bank

Indonesia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 40 dan Pasal 41 UU OJK. Dalam

Pasal 40 UU OJK menyatakan bahwa dalam hal Bank Indonesia melaksanakan

fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap

benk tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap

bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih

dahulu kepada OJK. Dan dalam penjelasannya juga dinyatakan bahwa pada

dasarnya kewenangan pemeriksaan terhadap Bank berada ditangan OJK.

Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan

wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank,

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank

tertentu yang masuk systemically important bank dan/atau bank lainnya sesuai

dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang macroprudential. Selain itu juga

dinyatakan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan

kewenangan OJK.

Dan pada Pasal 41 UU OJK menyatakan bahwa dalam hal OJK

mengindikasi bank tertentu menglami kesulitan likuidasi dan/atau kondisi

kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank




64

Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank

Indonesia.

Dengan begitu dalam hal kewenangan untuk megajukan permohonan pailit

pada bank tetap berada pada Bank Indonesia, namun dalam hal penilaian

kesehatan bank berada di tangan OJK. Sehingga Bank Indonesia dapat

melakukan permohonan pailit kepada bank dengan memperoleh informasi dari

OJK.




Documents

BAB III AKIBAT HUKUM PERGESERAN TUGAS DAN …repository.unair.ac.id/13744/10/10. Bab 4.pdf · lebih mendasar, istilah pailit ... Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. ... Pada