-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNOMOR : 71/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang
memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit pada
tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara
:
1. PT. CAKRAWALA GUNA USAHA, berkedudukan di Jalan Irida Barat
Dalam IV Blok C.9/25 Bekasi 17112, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON PAILIT I ;
2. CV. INSAN PERDANA TEKNIK, berkedudukan di Desa Sleman
Rt.07/14, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON PAILIT II ;
Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II dalam hal ini memberi
kuasa kepada : 1.
YUNASRIL YUZAR, SH., 2. SUWANDI, SH., 3. MUTAHAR, SH. Advokat
yang
beralamat kantor di Jalan Raya Pangeran Diponegoro No.26
Kesenden Kota
Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 30 September
2009,
disebut PARA PEMOHON PAILIT ;
L a w a n :
YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN DAN PELAYANAN MEDIS (YPKPM) DHARMA
NUSANTARA JAYA, berkedudukan di Jalan Perjuangan Majasem Kota
Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON PAILIT ;
Pengadilan Niaga tersebut ;
----------------------------------------------------------
Setelah membaca berkas perkara ;
-------------------------------------------------
Setelah mendengar kedua belah pihak ;
-------------------------------------------
Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan kedua belah
pihak ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
--------------------------------- TENTANG DUDUK PERKARA
------------------------------
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal
18 Nopember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2009 dibawah register
Nomor :
71/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. yang mengemukakan hal-hal
sebagai
berikut :
I. Termohon Pailit Memiliki Hutang Kepada Pemohon Pailit I dan
Pemohon Pailit II Yang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih
A. Hutang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit I
1. Bahwa, pada tanggal 01 April 2009 telah terjadi Kontrak Kerja
/
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan
Dokter
Kampus Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya
No.034/SPPP-TK/IV/09 tanggal 01 April 2009 yang ditanda tangani
oleh
Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit hal mana Surat
Perjanjian
tersebut di selanjutnya di WARMERKING oleh Notaris KOMARUDIN,
SH,
dengan Nomor Warmerking : 553/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009,
untuk
Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus
Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya Tahap I
(satu)
sebanyak 5 (lima) Unit, dengan Nilai Total Borongan sebesar
Rp.
3.847.500.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh
Juta
Lima ratus Ribu Rupiah) ; ----------------------------------
Bukti : P-1 -------------
2. Bahwa, dari Kontrak Kerja / Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Rumah
Tinggal Dosen dan Dokter Kampus Akper Dharma Husada Yayasan
Dharma Nusantara Jaya No.034/SPPP-TK/IV/09 tanggal 01 April
2009
sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dibuatlah Surat
Perintah Kerja,
sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/Y.DNJ/2009
tertanggal 14 April 2009 ;
--------------------------------------- Bukti : P-2 --------
3. Bahwa, selanjutnya Pemohon Pailit I melaksanakan
Pekerjaan
sebagaimana Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja, sampai
akhirnya
pada tanggal 01 Juni 2009 telah dilakukan OPNAME PEKERJAAN
yang
hasilnya dituangkan dalam BERITA ACARA OPNAME PEKERJAAN
No.001-BA/CGN-Y.DNJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 yang pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Pailit I telah
melaksanakan
Pekerjaan dimaksud telah mencapai progress pekerjaan sampai
dengan
36,53 % (tiga puluh enam koma lima puluh tiga persen), oleh
karena-nya
Pemohon Pailit I berhak atas pembayaran progress kerja tahap
pertama
sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Total Nilai Kontrak,
sehinggal
dapat dihitung sebesar : 30 % X Rp. 3.847.500.000,- = Rp.
1.154.250.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua
Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah). ;
------------------------------------------- Bukti : P-3 -
4. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon Pailit
mempunyai
hutang kepada Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo dan
belum
dibayar serta sudah dapat ditagih, sebesar Rp. 1.154.250.000,-
(Satu
Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh
Ribu
Rupiah).;
5. Bahwa, disamping itu berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan
Barang
Yayasan Dharma Nusantara Jaya No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal
01
April 2009 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dengan
Termohon
Pailit, hal mana Surat Perjanjian tersebut selanjutnya di
WARMERKING
oleh Notaris KOMARUDIN, SH, dengan Nomor Warmerking :
552/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009, yaitu Perjanjian
Pekerjaan
Pengadaan Laptop H P sebanyak 200 (Duaratus) Unit untuk
keperluan
Termohon Pailit, dengan Total Nilai Kontrak sebesar
Rp.2.856.000.000,-
(Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) ; -----
Bukti : P-4 ;
6. Bahwa, untuk melaksanakan sebagaimana yang terurai dalamn
Surat
Perjanjian Pengadaan Barang Yayasan Dharma Nusantara Jaya
No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal 01 April 2009 yang ditanda tangani
oleh
Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, Pemohon Pailit I
telah
melaksanakan sebanyak 2 (dua) kali Pengiriman Barang, yaitu
PERTAMA pada tanggal 17 April 2009 sebanyak 50 (lima puluh)
unit
Laptop H P sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal
01
April 2009 yang ditanda-tangani oleh Termohon Pailit dengan
Pemohon
Pailit I, dan KEDUA pada tanggal 23 April 2009 sebanyak 50 (lima
puluh)
unit Laptop H P sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang
tertanggal 01 April 2009 yang ditanda-tangani oleh Termohon
Pailit
dengan Pemohon Pailit I ; ---------------------- Bukti : P-5,
dan P-6 ; -----------
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Bahwa, harga Laptop per-Unit adalah Rp.14.280.000,- (Empat
belas juta
dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka berdasarkan INVOICE
yang
dikirim Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit yaitu INVOICE No
:
01/Inv/CGN-Keu/IV/09 tanggal 17 April 2009 senilai
Rp.714.000.000,-
(Tujuh ratus empat belas juta rupiah), dan INVOICE No :
02/Inv/CGN-
Keu/IV/09 tanggal 23 April 2009 senilai Rp.714.000.000,- (Tujuh
ratus
empat belas juta rupiah), sehingga Total Tagihan Pemohon Pailit
I
terhadap Termohon Pailit berdasarkan Surat Perjanjian
Pengadaan
Barang Yayasan Dharma Nusantara Jaya No.035/SP/Y.DNJ/IV/09
tanggal 01 April 2009 adalah sebesar Rp.1.428.000.000,- (Satu
Milyar
Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah); ----- Bukti : P-7,
dan P-8 ;
8. Bahwa, hal tagihan tersebut adalah terhadap Pengadaan LAPTOP
100
Unit yang telah dikirim Pemohon Pailit I dan telah diterima
oleh
Termohon Pailit, maka Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Surat
Perjanjian
Pengadaan Barang Yayasan Dharma Nusantara Jaya
No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal 01 April 2009 hutang Termohon
Pailit
tersebut belum dibayar dan sudah dapat ditagih serta telah jatuh
tempo
terhitung sejak 01 Juni 2009 ;
9. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Kontrak Kerja / Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus
Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya
No.051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/09 tanggal 23 April 2009 yang
ditanda
tangani oleh Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit hal mana
Surat
Perjanjian tersebut di LEGALISASI oleh Notaris KOMARUDIN,
SH,
dengan Nomor Legalisasi : 561/L/IV/2009 tanggal 23 April 2009,
untuk
Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus
Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya Tahap II
(dua)
sebanyak 5 (lima) Unit, dengan Nilai Total Proyek sebesar
Rp.4.275.000.000,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta
rupiah)
------------ Bukti : P-9 ------------
10. Bahwa, hal Pekerjaan Pemborongan sebagaimana Surat
Perjanjian
tersebut tidak dapat berjalan karena Termohon Pailit Belum
menyelesaikan pembayaran pekerjaan Tahap I (satu) maka untuk hal
ini
Termohon Pailit terkena Klaim Progres Kerja Pekerjaan Rumah
Tinggal
Dosen dan Dokter Kampus Akper Dharma Husada Yayasan Dharma
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nusantara Jaya No.051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/09 tanggal 23 April
2009,
berdasarkan perhitungan Pemohon Pailit I adalah sebesar
Rp.29.547.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat
Puluh
Tujuh Ribu Rupiah). Hal Klaim Progres kerja merupakan hutang
Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo
dan
belum dibayar serta sudah dapat ditagih, sebesar Rp.29.547.000,-
(Dua
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
;
---------------------------------- Bukti : P-10 ;
---------------------
11. Bahwa, disamping Termohon Pailit terkena beban Klaim Progres
Kerja
sebagaimana tersebut di atas, karena Pemohon Pailit I telah
memesan
beberapa Material yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan
pemborongan tersebut maka Termohon Pailit juga terkena beban
Klaim
Pengembalian Dana Deposit Material sebesar Rp.84.600.000,-
(Delapan
Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Hal Klaim
Pengembalian
Dana Deposit Material merupakan hutang Termohon Pailit
kepada
Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar serta
sudah
dapat ditagih, sebesar Rp.84.600.000,- (Delapan Puluh Empat
Juta
Enam Ratus Ribu Rupiah) ; ---------------- Vide Bukti : P-10
--------------------
12. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2009 telah dibuat dan
ditanda-tangani Surat
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Termohon Pailit
dengan
Pemohon Pailit I yaitu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor
:
045/SPPP/Y.DNJ-TK/V/2009 tentang Proyek Pembangunan Rumah
Kos
3 lantai untuk Akper Dharma Husada YAYASAN PENDIDIKAN
KESEHATAN DAN PELAYANAN MEDIS (YPKPM) DHARMA
NUSANTARA JAYA dengan Total Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar
Rp.7.884.000.000,- (Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh
empat juta
rupiah) ; --------------------------------- Bukti : P-11
---------------------
13. Bahwa, hal pekerjaan Pembangunan Rumah Kos 3 lantai tersebut
belum
dapat berjalan yang disebabkan bukan karena kesalahan Pemohon
Pailit
I, akan tetapi karena Perbuatan Termohon Pailit sendiri, maka
sangat
beralasan apabila Termohon Pailit juga terkena beban Klaim
Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost 3 (tiga) lantai
sebesar
Rp.384.300.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga
Ratus
Ribu Rupiah). Hal Klaim Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost
3
(tiga) lantai merupakan hutang Termohon Pailit kepada Pemohon
Pailit I
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar serta sudah dapat
ditagih,
sebesar Rp.384.300.000,- (tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta
Tiga
Ratus Ribu Rupiah) ; --------- Vide Bukti : P-10 ----------
14. Bahwa, Termohon Pailit juga terkena beban Klaim Pengembalian
Dana
Pekerjaan Rumah Kost 3 (tiga) lantai berdasarkan Kontrak /
Perjanjian
No.045/SPPP/Y.DNJ/V/09 tanggal 12 Mei 2009 sebesar
Rp.20.000.000,-
(Dua Puluh Juta Rupiah). Hal Klaim Pengembalian Dana
Pekerjaan
Rumah Kost 3 (tiga) lantai merupakan hutang Termohon Pailit
kepada
Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar serta
sudah
dapat ditagih, sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
;
--------------------- Vide Bukti : P-10 ----------
15. Bahwa, akibat Termohon Pailit belum membayar kepada Pemohon
Pailit
I atas hutang-hutang Termohon Pailit sebagaimana terurai di
atas, maka
Pemohon Pailit I merasa sangat dirugikan oleh Termohon Pailit,
baik
kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil. Untuk kerugian
Immateriil
yang diderita Pemohon Pailit I dapat dihitung sebesar
Rp.200.000.000,-
(Dua Ratus Juta Rupiah). Karena kerugian-kerugian yang
diderita
Pemohon Pailit I disebabkan karena perbuatan Termohon Pailit,
maka
kerugian Immateriil Pemohon Pailit sebesar Rp.200.000.000,-
(Dua
Ratus Juta Rupiah) harus dibebankan kepada Termohon Pailit
dan
merupakan hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang
telah
jatuh tempo dan belum dibayar ; ------ Vide Bukti : P-10
------
16. Bahwa, oleh karena-nya dapatlah dihitung , Termohon Pailit
mempunyai
Hutang kepada Pemohon Pailit I yang sudah dapat ditagih dan
telah jatuh
tempo adalah sebagai berikut :- Tagihan Pekerjaan Rumah :
Rp.1.154.250.000,-
- Tagihan Pengadaan Laptop : Rp.1.428.000.000,-
- Klaim Progres Kerja Pekerjaan Rumah : Rp. 29.547.000,-
- Klaim Pengembalian Dana Deposit Material : Rp.
84.600.000,-
- Klaim Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost : Rp.
384.300.000,-
- Klaim Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost : Rp.
20.000.000,-
- Klaim Kerugian Immateriil : Rp. 200.000.000,- (+)
Total Tagihan / Klaim : Rp.3.300.697.000,-
17.Bahwa, hingga Pemohon Pailit I mengajukan Permohonan
Pernyataan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pailit ini, Termohon Pailit Tidak Membayar Kewajiban-nya yang
telah
jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar Rp.3.300.697.000,-
(Tiga
Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu
Rupiah) ;
Bahwa, karena TERMOHON PAILIT tidak pernah lagi melakukan
pembayaran baik secara mengangsur maupun secara keseluruhan
terhadap
hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar
Rp.3.300.697.000,-
(Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Ribu
Rupiah), maka TERMOHON PAILIT telah terbukti secara sah
menurut
hukum mempunyai hutang kepada PEMOHON PAILIT I.
B. Hutang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit II
1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2009 telah terjadi Perjanjian
Pengadaan
Note Book antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit II
sebagaimana Surat Perjanjian Nomor :
036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/2009,
yang berisi Pengadaan Note Book / Laptop sebanyak 617 Unit
dengan
nilai total seharga Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah),
Bukti P-12;
2. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2009 Temohon Pailit telah
menerbitkan
pesanan barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kepada
Pemohon Pailit II ; ------------------------------------ Bukti :
P-13 ------------------
3. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2009, Pemohon Pailit II telah
mengirim
barang pesanan Termohon Pailit yaitu 50 (lima puluh) Unit Laptop
merk
Dell berikut dengan Tas-nya, yang telah diterima secara baik
oleh
Termohon Pailit dengan bukti Surat Serah Terima ------------
Bukti : P-14 ;
4. Bahwa, harga barang pesanan Termohon Pailit 50 (lima puluh)
Unit
Laptop merk Dell berikut dengan Tas-nya yaitu sebesar 50 X @
Rp.13.000.000,- = Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta
rupiah) ;
5. Bahwa, dari Tagihan Pemohon Pailit II terhadap Termohon
Pailit sebesar
Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut
Pemohon
Pailit II merasa telah menerima Pembayaran dari Termohon Pailit
melalui
Transfer Bank ke rekening Pemohon Pailit II sebesar
Rp.170.000.000,-
(seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga hutang Termohon
Pailit
kepada Pemohon Pailit II adalah sebesar Rp.480.000.000,- (empat
ratus
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
delapan puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa, pada tanggal 04 April 2009 telah diterbitkan Surat
Pernyataan
dari Termohon Pailit dengan Nomor Surat, No.
015/SP/Y-DNJ/III/2009.,
pada pokok-nya berisi Pernyataan termohon Pailit akan
melunasi
pembayaran atas pembelian Laptoptersebut kepada Pemohon Pailit
II
pada hari RABU tanggal 8 April 2009, dan apabila tidak dapat
memenuhi
sebagaimana tersebut di atas maka Termohon Pailit bersedia
dituntut
baik pidana maupun perdata ; ------ Bukti : P-15 ------
7. Bahwa, alat-alat pembayaran yang telah dilaksanakan oleh
Termohon
Pailit untuk pelunasan kepada Pemohon Pailit II yaitu dengan
CEK, akan
tetapi ternyata CEK yang digunakan oleh Termohon Pailit
untuk
membayar hutang-hutang-nya kepada Pemohon Pailit II ternyata
adalah
CEK kosong tidak ada dana-nya dan atas nama orang lain Bukti :
P-16 ;
8. Bahwa, disamping pembayaran yang dilakukan oleh Termohon
Pailit
menggunakan CEK yang ternyata CEK kosong, Termohon Pailit
pun
menjanjikan pembayaran dengan Bank Garansi (BG) dari PT.
Bank
Mandiri (Persero), Tbk., akan tetapi akhirnya diketahui bahwa
Bank
Garansi yang dinyatakan Termohon Pailit setelah dimintakan
Konfirmasi
Kebenaran Bank Garansi kepada Bank dimaksud ternyata Bank
Garansi
dimaksud Tidak Pernah Diterbitkan dan Tidak Tercatat pada
Administrasi
PT. Bank Mandiri (persero), Tbk.; ---------------------- Bukti :
P-17 ------------
9. Bahwa, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian
Nomor :
036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/2009 tanggal 10 Maret 2009,
menentukan
bahwa : Cara Pembayaran Pengadaan Note Book Yayasan Dharma
Nusantara Jaya Cirebon adalah dengan cara pembayran
dibayarkan
setelah 45 (empat puluh lima) hari dari penerimaan barang .
;
10. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7
Perjanjian
Nomor : 036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dan
Surat
Pernyataan dari Termohon Pailit dengan Nomor Surat, No.
015/SP/Y-
DNJ/III/2009 tanggal 04 April 2009, maka hal tersebut merupakan
hutang
Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II yang telah jatuh tempo
dan
telah dapat ditagih ;
Bahwa, karena TERMOHON PAILIT tidak pernah lagi melakukan
pembayaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
baik secara mengangsur maupun secara keseluruhan terhadap hutang
yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. Rp.480.000.000,-
(empat ratus
delapan puluh juta rupiah), maka TERMOHON PAILIT telah terbukti
secara sah
menurut hukum mempunyai hutang kepada PEMOHON PAILIT II.
II. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PAILIT
1. Bahwa, Permohonan Pernyataan Pailit A quo telah sesuai
dengan
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor : 37
Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang,
yang mengatur mengenai syarat-syarat Permohonan Pernyataan
Pailit ;
2. Bahwa, Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang Nomor : 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa :
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas
permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Bahwa, berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang telah
kami
uraikan di atas, yang mana TERMOHON PAILIT telah terbukti
mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas
sedikit-
pun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
maka
TERMOHON PAILIT dapat dinyatakan pailit dengan mengingat
kepada
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor : 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
3. Bahwa, selanjutnya Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor : 37 Tahun 2004
tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan
:
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat
fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan
untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
UU
Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang, telah dipenuhi.
Bahwa, berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang telah
kami
uraikan di atas, dimana telah terbukti bahwa TERMOHON PAILIT
disamping mempunyai 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas
sedikit-
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
nya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta
adanya
fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
TERMOHON
PAILIT belum melunasi seluruh hutangnya, sehingga Tindakan
TERMOHON PAILIT tersebut telah memenuhi syarat ketentuan yang
di
atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor : 37
Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
;
Maka oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit A quo patut
dan pantas
serta selayaknya DIKABULKAN, dan karena-nya PEMOHON PAILIT I
dan
PEMOHON PAILIT II / PARA PEMOHON PAILIT Mohon Kepada
Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim
yang
Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan
bahwa :
TERMOHON PAILIT PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
III. PENUNJUKAN KURATOR
Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) UU Nomor
: 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran
Utang, yang mengatur tentang Pengangkatan Kurator, maka PARA
PEMOHON PAILIT (Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II) Mohon
Kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q.
Majelis
Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo untuk menunjuk
dan
mengangkat KURATOR PAILIT, serta mengangkat Hakim Pengawas
untuk
mengawasi proses Pengurusan dan Pemberesan Harta TERMOHON
PAILIT ;
Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PEMOHON PAILIT (Pemohon
Pailit I
dan Pemohon Pailit II) dengan segala kerendahan hati Mohon
Kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q.
Majelis Hakim
yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo agar berkenan
memberikan
PUTUSAN / PENETAPAN sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT I dan PEMOHON
PAILIT
II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT
HUKUMNYA ;
3. Menunjuk dan Mengangkat KURATOR PAILIT TERMOHON PAILIT ;
4. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar seluruh biaya yang
timbul
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
akibat perkara ini ;
A t a u :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil menurut hukum (Ex
Aequo et Bono)
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para
Pemohon datang diwakili oleh kuasanya yaitu, YUNASRIL YUZAR,
SH.,
SUWANDI, SH., MUTAHAR, SH. sedangkan Termohon datang
menghadap
kuasanya : UGI HIKMAT SUGIA, SH., Advokat-advokat pada Law
Office
HIKMAT SUGIA & Partners, berdomisili kantor di Jalan
Kesepuhan Timur
Nomor 08, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
tertanggal 30 Nopember 2009 ;
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Surat Permohonan Pailit
dan
atas permohonan tersebut kuasa para Pemohon menyatakan tetap
pada
permohonannya ;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 15 Desember 2009,
dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Terhadap : Pendahuluan
1. Bahwa, memang benar berdasarkan Akta Yayasan Dharma
Nusantara
Jaya tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 63 dinyatakan bahwa
MOHAMAD
ADI GIPRA, SH. adalah menjabat sebagai Sekretaris, namun
sejak
tanggal 3 Agustus 2009 telah diberhentikan dengan tidak hormat
;
Bahwa, berdasakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 28
Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001
tentang Yayasan, dapat disimpulkan bahwa kepengurusan yayasan
adalah
bersifat kolektif kolegial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18
ayat (1) Akta Yayasan Dharma Nusantara Jaya tanggal 26 Agustus 2008
Nomor 63,
yang menyatakan bahwa :
Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta
mewakili Yayasan ;
Bahwa, walaupun seandainya benar Akta Kuasa Nomor 11 tanggal
16
Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris KOMARUDIN, SH. itu
ada,
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
maka MOHAMAD ADI GIPRA, SH., selaku Penerima Kuasa hanyalah
bertindak untuk dan atas nama Drs. TARMIDI ARIA SENA selaku
Pemberi
Kuasa ;
Bahwa, karena sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Akta
Yayasan
Dharma Nusantara Jaya tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 63, agar
dapat
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan
haruslah
dengan salah seorang nggota Pengurus lainnya, tidak bisa MOHAMAD
ADI
GIPRA, SH. sendirian ;
Bahwa, apabila mencermati Kontrak Kerja/ Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus Akper Dharma
Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya Nomor 034/SPPP-TK/IV/09
tanggal 1 April 2009 yang diwarmerking oleh Notaris KOMARUDIN,
SH.,
Nomor : 553/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009 (P-1) dan Surat
Perintah
Kerja Nomor : 031/SPK/Y.DNJ/2009 tanggal 14 April 2009 (P-2),
maka
dapat dilihat bahwa yang menandatangani Surat-surat tersebut
hanyalah
MOHAMAD ADI GIPRA, SH., tanpa disertai salah seorang anggota
Pengurus lainnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31
Undang-
undang Yayasan jo Pasal 18 ayat (1) Akta Yayasan Dharma
Nusantara
Jaya tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 63 ;
Bahwa, dengan demikian Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit
kepada
Termohon Pailit adalah keliru, karena seharusnya diajukan
kepada
MOHAMAD ADI GIPRA, SH., bukan kepada Termohon Pailit, oleh
karena
itu Permohonan Pailit Nomor 71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di
Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat
diterima ;
2. Bahwa, ternyata Pemohon Pailit I tidak konsisten, ambivalen
dan menerapkan standar ganda dalam melakukan upaya hukum ini ;
Bahwa, ternyata Pemohon Pailit I dalam perkara Nomor :
71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat ini
adalah juga selaku salah satu Penggugat dalam perkara gugatan
perdata
Nomor : 58/Pdt.G/2009/ PN.Cn. di Pengadilan Negeri Cirebon, yang
sampai
saat ini masih dalam proses persidangan dan belum mempunyai
putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, Permohonan Pailit dan Gugatan Perdata adalah
sama-sama
merupakan upaya hukum, namun apabila melihat sifatnya kedua
upaya hukum tersebut bersifat fakultatif, pilihan upaya hukum salah
satu telah menggugurkan hak untuk melakukan upaya hukum lainnya
;
Bahwa, gugatan perdata Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Cn. di
Pengadilan
Negeri Cirebon didaftarkan pada tanggal 3 November 2009,
sedangkan
Permohonan Pailit Nomor 71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di
Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat didaftarkan pada tanggal 19 November 2009
;
Bahwa, dengan demikian Permohonan Pailit Nomor : 71/
Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
haruslah
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor : 37
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang
dipertegas oleh pendapat RAHAYU HARTINI, SH., MSi., M.Hum.,
dalam
Bukunya HUKUM KEPAILITAN halaman 27 menjelaskan bahwa salah
satu
syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit adalah harus
terhadap debitur
yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitur yang tidak
mau
membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan ;
Bahwa, Termohon Pailit sampai saat ini tidak pernah mengakui
memiliki dan
tidak pernah mau membayar utang kepada Para Pemohon Pailit,
karena Termohon Pailit menganggap kerugian yang diderita oleh Para
Pemohon
Pailit adalah perbuatan melawan hukum penipuan dan penggelapan
yang
dilakukan secara pribadi oleh MOHAMAD ADI GIPRA, SH., bukan
atas
nama Termohon Pailit ;
Bahwa, oleh karena itu Permohonan Pailit Nomor : 71/
Pailit/2009/PN.
Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah tidak
memenuhi
syarat formil sebuah permohonan pailit, sehingga sudah
seharusnya
Permohonan Pailit Nomor : 71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. di
Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat
diterima.
4. Bahwa, kaidah hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan
adalah bahwa
secara esensia penerapan kepailitan harus dilakukan atau
diselesaikan
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan
sebagai
debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang ;
Bahwa, lebih lanjut RAHAYU HARTINI, SH., MSi., M.Hum., dalam
Bukunya
HUKUM KEPAILITAN halaman 195 alinea pertama menerangkan
bahwa
potensi dan prospek dari usaha debitur harus pula
dipertimbangkan secara
baik. Jika Debitur masih memiliki potensi dan prospek, sehingga
merupakan
tunas-tunas yang masih berkembang, seharusnya masih diberi
kesempatan
untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit
harus
ULTIRUM REMIDIUM ;
Bahwa, Termohon Pailit saat ini masih mengelola Akper Dharma
Husada
dengan tidak kurang dari 500 mahasiswa dan mahasiswi yang masih
aktif
mengikuti kegiatan belajar dan mengajar, bahkan Termohon Pailit
melihat
perkembangan Akademi Keperawatan sudah merencanakan akan
membuka program studi baru ;
Bahwa, oleh karena Termohon Pailit masih memiliki prospek
untuk
berkembang maka sudah seharusnya Permohonan Pailit Nomor::
71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat tersebut
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Terhadap : I. Termohon Pailit Memiliki Utang kepada Pemohon
Pailit I dan
Pemohon Pailit II yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
A. Terhadap utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I ;
1. Bahwa, Termohon Pailit mohon agar hal-hal yang sudah terurai
pada
Bagian Pendahuluan sepanjang masih ada relevansinya dengan
Bagian
ini, mohon agar dapat diangap termuat kembali dan menjadi Bagian
yang
tidak terpisahkan pada Bagian ini ;
2. Bahwa, Termohon Pailit menolak seluruh dalil-dalil Pemohon
kecuali
yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini ;
3. Bahwa, setiap akhir semester Akper Dharma Husada selalu
membuat
rencana program kerja dan anggaran belanja untuk semester
berikutnya ;
Bahwa, baik dalam semester ganjil dan genap tahun ajaran
2008/2009
dan 2009/2010, Termohon Pailit tidak memiliki program kerja
dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
anggaran belanja untuk membangun rumah tinggal Dosen dan
Dokter
Tahap I tersebut, berdasarkan Kontrak Kerja/ Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus Akper
Dharma
Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya, No.034/SPPP-TK/IV/09
tanggal 1 April 2009, yang diwarmerking oleh Notaris KOMARUDIN,
SH.,
No : 553/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009 (Bukti P-1) dan Tahap
II
No.051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/09 tanggal 23 April 2009, yang
dilegalisasi
oleh Notaris KOMARUDIN, SH., No : 561/W/IV/2009 tanggal 23
April
2009;
Bahwa, selain itu pembangunan rumah tinggal untuk dosen dan
karyawan bukan merupakan prioritas program kerja Termohon
Pailit,
karena apabila dilihat dari nilai unit bangunan rumah yang
dibangun oleh
Pemohon Pailit I ternyata termasuk dalam kategori rumah mewah
yang
masing-masing unitnya berharga ratusan juta rupiah, yang sangat
tidak
terjangkau oleh para dosen Termohon Pailit ;
Bahwa, pembangunan rumah tinggal tersebut juga tidak masuk
akal
karena, Termohon Pailit sampai saat ini tidak memiliki dokter
baik profesi
dokter maupun dosen yang bergelar dokter ;
4. Bahwa, demikian pula pengadaan 200 (dua ratus) unit laptop
berdasarkan
Surat Perjanjian Pengadaan Barang Yayasan Dharma Nusantara
Jaya
No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal 01 April 2009, yang diwarmerking
oleh
Notaris KOMARUDIN, SH., No : 552/W/IV/2009 tanggal 14 April
2009
(Bukti P-4) adalah bukan merupakan program kerja dan
prioritas
Termohon Pailit ;
5. Bahwa, demikian pula pembangunan rumah kos 3 lantai
berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
No.045/SPPP/Y.DNJ/IV/09
tanggal 12 Mei 2009 (Bukti P-11) adalah bukan merupakan program
kerja
dan prioritas Termohon Pailit ;
6. Bahwa, karena pembangunan rumah tinggal dosen dan dokter,
pengadaan
laptop dan pembangunan rumah kos bukan merupakan program
kerja
dan prioritas Termohon Pailit, maka merupakan agenda pribadi
MOHAMAD ADI GIPRA, SH., sehingga Termohon Pailit menolak
untuk
membayar utang-utang tersebut ;
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
B. Terhadap utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II ;
1. Bahwa, Termohon Pailit mohon agar hal-hal yang sudah terurai
pada lain
sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian ini, mohon agar
dapat
diangap termuat kembali dan menjadi Bagian yang tidak
terpisahkan
pada Bagian ini ;
2. Bahwa, Termohon Pailit menolak seluruh dalil-dalil Pemohon
kecuali
yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini ;
3. Bahwa, setiap akhir semester Akper Dharma Husada selalu
membuat
rencana program kerja dan anggaran belanja untuk semester
berikutnya ;
Bahwa, baik dalam semester ganjil dan genap tahun ajaran
2008/2009
dan 2009/2010, Termohon Pailit tidak memiliki program kerja
dan
anggaran belanja untuk Pengadaan Note Book/ Laptop tersebut,
berdasarkan Surat Perjanjian No.036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/09
tanggal 10
Maret 2009 (Bukti P-12) ;
Bahwa, selain itu pengadaan Note Book bukan merupakan
prioritas
program kerja Termohon Pailit, karena apabila dilihat dari nilai
unit Note
Book sebesar Rp.13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah)
ternyata
termasuk dalam kategori mahal, yang sangat tidak terjangkau oleh
para
mahasiswa-mahasiswi Termohon Pailit ;
4. Bahwa, adanya Surat Pernyataan Nomor : 015/SP/Y-DNJ/III/2009
dari
MOHAMAD ADI GIPRA, SH., tanggal 04 April 2009, yang
menyatakan
akan melunasi pembayaran atas laptop tersebut kepada Pemohon
Pailit
II pada hari Rabu, tanggal 8 April 2009, dan apabila tidak
dapat
memenuhi sebagaimana tersebut di atas, maka MOHAMAD ADI
GIPRA, SH., bersedia dituntut baik pidana maupun perdata ;
Bahwa, dalam Surat Pernyataan tersebut telah ditentukan
adanya
pilihan hukum yang dapat ditempuh apabila MOHAMAD ADI GIPRA, SH.
tidak memenuhi isi Surat Pernyataan tersebut, yaitu melaporkan
pidana atau mengajukan gugatan perdata ;
Bahwa, ternyata Pemohon Pailit II tidak melakukan pilihan hukum
untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melaporkan pidana maupun untuk mengajukan gugatan perdata,
namun
lebih memilih mengajukan permohonan pailit bersama-sama
dengan
Pemohon Pailit I, yang nyata-nyata bukan termasuk pilihan hukum
yang
diatur dalam Surat Pernyataan tersebut ;
5. Bahwa, karena pengadaan Note Book bukan merupakan program
kerja
dan prioritas Termohon Pailit, maka merupakan agenda pribadi
MOHAMAD ADI GIPRA, SH., sehingga Termohon Pailit menolak
untuk
membayar utang-utang tersebut ;
Terhadap : II. Syarat-Syarat Permohonan Pailit
1. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Pendahuluan,
Termohon
Pailit menganggap Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit
tidak
memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil yang diatur
dalam
Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penaundaan Pembayaran Kewajiban Utang ;
2. Bahwa, Termohon Pailit menolak mengakui seluruh utang-utang
yang telah
diuraikan oleh Para Pemohon Pailit dalam Permohonannya,
karena
seharusnya diajukan kepailitan diajukan kepada MOHAMAD ADI
GIPRA,
SH., bukan kepada Termohon Pailit ;
3. Bahwa, oleh karenanya Termohon Pailit menolak dan tidak mau
membayar
utang-utang tersebut ;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37
Tahun 2004, maka Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit harus
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
Terhadap : III. Penunjukkan Kurator.
Bahwa, mengingat Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit
tidak memenuhi
persyaratan baik formil maupun materiil, maka permohonan
penunjukkan
kurator a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Termohon
Pailit
mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan
memutuskan
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :
1. Menolak Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit untuk
seluruhnya ;
2. Menolak menyatakan Termohon Pailit pailit dengan segala
akibat
hukumnya ;
3. Menolak penunjukkan dan pengangkatan curator pailit Termohon
Pailit ;
4. Menghukum Para Pemohon Pailit untk membayar seluruh biaya
yang timbul
dalam persidangan ini.
A t a uApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar
diputus yang seadil-
adilnya ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut
:
1. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan
Proyek Pembangunan Rumah Tinggal dokter & Dosen Kampus
Akper
Dharma Husada Cirebon, Nomor :034/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009,
tertanggal 01 April 2009, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah kerja dalam
rangka
pembangunan rumah tinggal dokter dan Dosen Akper Dharma
Husada,
Nomor 031/SPK/Y.DNJ/2009, tertanggal 14 April 2009, diberi tanda
P-
2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Opname
Pekerjaan,
Nomor : 001-BA/CGN-Y-DNJ/VI/2009 atas kontrak kerja Nomor :
034/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009 tertanggal 01 April 2009, diberi tanda
P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. Cakrawala
Guna Nusa
kepada Yayasan Dharma Nusantara Jaya sebesar
Rp.1.154.250.000,-
(satu milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh
ribu
rupiah), diberi tanda P-3A ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan
atas
pembayaran dari Yayasan Dharma Nusantara Jaya berupa satu
lembar
Cek No. EAA.01.961716 dari Bank Jabar Banten sebesar
Rp.1.154.250.000,- ternyata rekening telah ditutup, diberi tanda
P-3B ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pengadaan
Barang
Yayasan Dharma Nusantara Jaya Nomor :035/SP/Y.DNJ/IV/2009,
diberi
tanda P-4 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan
Barang pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 17 April 2009 berupa Laptop sebanyak 50 buah
berdasarkan
perjanjian Nomor :035/SP/Y.DNJ/IV/2009, diberi tanda P-5 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice tertanggal 17 April
2009 kepada
Yayasan Dharma Nusantara Jaya yaitu sejumlah
Rp.714.000.000,-,
diberi tanda P-6 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan
atas
pembayaran dari Yayasan Dharma Nusantara Jaya berupa satu
lembar
Cek No. EAA.01 961709 dari Bank Jabar Banten sebesar
Rp.357.000.000,-ternyata rekening telah tutup, diberi tanda P-6
A ;
10.Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan
atas
pembayaran dari Yayasan Dharma Nusantara Jaya berupa satu
lembar
Cek No. EAA.01 961710 dari Bank Jabar Banten sebesar
Rp.357.000.000,- ternyata rekening telah tutup, diberi tanda P-6
B ;
11.Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang pada tanggal 23
April 2009
berupa Laptop sebanyak 50 unit berdasarkan perjanjian Nomor
:
035/SP/Y.DNJ/IV/ 2009, diberi tanda P-7 ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice tertanggal 23 April
2009
kepada Yayasan Dharma Nusantara Jaya yaitu sejumlah
Rp.714.000.000,-, diberi tanda P-8 ;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Pembayaran dari Yayasan
Dharma
Nusantara Jaya berupa 2 lembar Cek No. EAA.01 961703 dan Cek
No.
EAA.01.961715 dengan nilai nominal masing-masing Cek
sejumlah
Rp.357.000.000,- jadi 2 lembar cek berjumlah Rp.714.000.000,-
akan
tetapu kedua cek tersebut kosong tidak ada dananya, diberi tanda
P-8
A ;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan Proyek Rumah Tinggal dokter dan Dosen Kampus Akper
Dharma Husada Cirebon, Nomor : 051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/2009,
tertanggal 23 April 2009, diberi tanda P-9 ;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Kos 3 lantai, Nomor :
045/SPPP/Y.DNJ-TK/V/2009, tertanggal 12 Mei 2009, diberi tanda
P-10 ;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Rincian tagihan klaim
PT.
CAKRAWALA GUNA NUSA sejumlah Rp.3.300.697.00,-, diberi tanda
P-
11 ;
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pengadaan
Note Book
Yayasan Dharma Nusantara Jaya Cirebon, Nomor
:036/SPPP/Y.DNJ-
IPT/III/2009, antara Ketua Yayasan Dharma Nusantara Jaya
dengan
Direktur CV. Insan Perdana Teknik, diberi tanda P-12 ;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Barang
dengan
Nomor :036/B/SPK/-DNJ/III/2009, yaitu Pengadaan Note Book
untuk
Yayasan Dharma Nusantara Jaya Cirebon kepada Direktur CV.
Insan
Perdana Teknik, diberi tanda P-13 ;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Serah Terima barang
Laptop
DELL berikut tas Laptop DELL sebanyak 50 unit yaitu dari CV.
Insan
Perdana Teknik kepada pihak penerima yaitu Yayasan Dharma
Nusantara Jaya, diberi tanda P-14 ;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Nomor
:015/SP/Y-
DNJ/III/09 yang dibuat oleh Ketua Yayasan Dharma Nusantara
Jaya,
yaitu pernyataan untuk melunasi sisa pembayaran pada tanggal 8
April
2009, diberi tanda P-15 ;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan
dari Bank
Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. DAA. 769755 dengan
nilai
Rp.200.000.000,-, diberi tanda P-16 ;
22. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan
dari Bank
Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. EAA.01. 960102 dengan
nilai
Rp.100.000.000,-, diberi tanda P-16 A ;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan
dari Bank
Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. EAA.01.960104 dengan
nilai
Rp.195.000.000,-, diberi tanda P-16 B ;
24. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan
dari Bank
Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. EAA.01. 960105 dengan
nilai
Rp.455.000.000,-, diberi tanda P-16 C ;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Konfirmasi kebenaran
Bank
Garansi Mandiri, Nomor : 6.CB.IPN/RM/037/2009, tanggal 30
Maret
2009, diberi tanda P-17 ;
26. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2009 yang
dibuat
dihadapan Notaris Komarudin, SH., diberi tanda P-18 ;
27. Foto copy Akta Berita Acara alih kelola Yayasan Pendidikan
Kesehatan
dan Pelayanan Medis Dharma Husada kepada Yayasan Dharma
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nusantara Jaya, diberi tanda P-19 ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya,
Termohon
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy
surat-surat yang telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai
berikut :
1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Yayasan
Dharma Nusantara Jaya tanggal 26 Agustus 2008
Nomor 63 Pasal 18 ayat (1), diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pembina Yayasan Dharma Nusantara Jaya
Nomor :KEP-03/P/YDNJ/VIII/2009, tanggal 3
Agustus 2009, diberi tanda T- 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Penerimaan Laporan No. Pol.
:LP/1067/B/VIII/2009/JBR/WIL/CRB-RESTA, tanggal
19 Agustus 2009, diberi tanda T- 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 1577/Karya Mulya, Surat Ukur, tanggal 13
April 2009, Nomor : 48/Karya Mulya/2009, atas
nama Drs. TARMIDI ARIA SENA, diberi tanda T- 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Anggaran
Biaya dan Realisasi Akper Dharma Husada Cirebon
semester ganjil tahun ajaran 2008/2009, tanggal 31
Juli 2008, diberi tanda T- 5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Anggaran
Biaya dan Realisasi Akper Dharma Husada Cirebon
semester genap tahun ajaran 2008/2009, tanggal 31
Januari 2009, diberi tanda T- 6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Rencara Anggaran
Biaya dan Realisasi Akper Dharna Husada Cirebon
semester ganjil tahun ajaran 2009/2010 tanggal 31
Juli 2009, diberi tanda T- 7 ;
8. Foto copy Gugatan Perdata perkara No.
32/Pdt.G/2009/PN.Cn., diberi tanda T- 8 ;
21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perdata
perkara Nomor :35/ Pdt.G/2009/PN.Cn. di
Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda T- 9 ;
10.Tidak diajukan ;
11.Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perdata
perkara Nomor :62/Pdt.G/2009/PN.Cn. di Pengadilan
Negeri Cirebon, diberi tanda T- 11 ;
12.Foto copy sesuai dengan aslinyaGugatan Perdata
perkara Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Cn. di
Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda T- 12 ;
Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 06
Januari
2010 datang 4 (empat) orang Kreditur Lain dan mengajukan
bukti-bukti tertulis
masing-masing sebagai berikut :
I. Kreditur Lain (KL-I) ABDUL HAKIM SIREGAR, mengajukan bukti
sbb. :
1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan
Proyek Pembangunan Rumah Tinggal dokter & Dosen Kampus
Akper
Dharma Husada Cirebon, perjanjian Nomor
:063/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009,
tanggal 28 Mei 2009, diberi tanda KL-I-1 ;
2. Tidak diajukan
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja No.
056/SPK/
Y.DNJ/V/2009 untuk pembangunan rumah tinggal 285, sebanyak 2
unit di
Jalan Raya Sumber Kemantren, Kabupaten Cirebon, diberi tanda
KL-I-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya slip setoran dari CV. Kreasi
Utama ke
sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pada tanggal
1 Juni
2009, diberi tanda KL-I-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti-bukti pengeluaran
selama proyek
berlangsung, diberi tanda KL-I-5 ;
II. Kreditur Lain (KL-II) PUGUH YUDIANTO, SE. mengajukan bukti
sbb.:
1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah
Tinggal dokter dan Dosen Kampus Akper Dharma Husada
Cirebon, Nomor : 042/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009 pada tanggal
25 April 2009, diberi tanda KL-II-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja Nomor
:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
038/SPK/Y.DNJ/2009, tanggal 25 April 2009, jenis pekerjaan
Pembangunan Rumah Tinggal T.285 sebanyak 2 (dua) unit,
diberi tanda KL-II-2 A ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Lapangan
Nomor : 040/SPL/Y.DNJ/IV/2009, tanggal 25 April 2009, diberi
tanda KL-II-2 B ;
4. Foto copy Tagihan Pekerjaan (Invoice) Nomor 01/P-
Term/265/VI/2009, pertanggal 19 Juni 2009 kepada Yayasan
Dharma Nusantara Jaya untuk pembayaran Termin I, diberi
tanda KL-II-3 A ;
5. Foto copy Tagihan Pengambilan Deposit Material, Nomor
02/P-Term/265/VI/2009 pertanggal 19 Juni 2009 kepada
Yayasan Dharma Nusantara Jaya untuk pengembalian uang
pembelian material, diberi tanda KL-II-3 B ;
6. Foto copy Akta Nomor 10 pertanggal 15 Januari 2009 yang
dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon mengenai
Kuasa dari Drs. Tarmidi Arta Sena sebagai Ketua Yayasan
Dharma Nusantara Jaya memberikan kuasa kepada Mohamad
Adi Gipra, SH. selaku Sekretaris Yayasan Dharma Nusantara
Jaya, diberi tanda KL-II-4 ;
7. Foto copy Akta Nomor 11 pertanggal 16 Januari 2009 yang
dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon mengenai
Berita Acara Alih Kelola Yayasan Pendidikan Kesehatan dan
Pelayanan Medis Dharma Husada kepada Yayasan Dharma
Nusantara Jaya, diberi tanda KL-II-5 ;
III. Kreditur Lain (KL-III) Christyo Sarwogo, mengajukan bukti
sbb.:
1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah
Tinggal dokter dan Dosen Kampus Akper Dharma Husada
Cirebon, Nomor : 020/SPPP/Y.DNJ-TK/III/2009 pada tanggal
24 Maret 2009, diberi tanda KL-III-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja Nomor
:
21/SPK/Y.DN/2009, diberi tanda KL-III-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Tagihan Pekerjaan
(Invoice)
Nomor : 01/ACA/VI/2009 pertanggal 23 Juni 2009 kepada
Yayasan Dharma Nusantara Jaya untuk pembayaran Termin
I , diberi tanda KL-III-3 A ;
23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Tagihan Pengembalian
Deposit Material Nomor 02/ACA/VI/2009/e pertanggal 23 Juni
2009 kepada Yayasan Dharma Nusantara Jaya untuk
pengembalian uang pembelian material yang belum
dilaksanakan sebesar Rp.100.687.000,- dengan periode waktu
pembayaran sampai dengan 30 Juni 2009, diberi tanda KL-III-
3 B ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Penolakan
(SKP) dari Bank Jabar Banten atas jaminan pembayaran
Yayasan Dharma Nusantara Jaya dengan Cek Nomor :
EAA.01960116 atas nama CV. Arum Bangkit dari Bank Jabar
Banten sebesar Rp.1.282.500.000,- dengan alasan saldo tidak
mencukupi, diberi tanda KL-III-4 ;
6. Foto copy Akta Nomor 10 pertanggal 15 Januari 2009 yang
dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon,
mengenai Kuasa dari Drs. Tarmidi Arta Sena sebagai Ketua
Yayasan Dharma Nusantara Jaya memberikan kuasa kepada
Mohamad Adi Gipra, SH. selaku Sekretaris Yayasan Dharma
Nusantara Jaya, diberi tanda KL-III-5 ;
7. Foto copy Akta Nomor 11 pertanggal 16 Januari 2009 yang
dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon mengenai
Berita Acara Alih Kelola Yayasan Pendidikan Kesehatan dan
Pelayanan Medis Dharma Husada kepada Yayasan Dharma
Nusantara Jaya, diberi tanda KL-III-6 ;
IV. Kreditur Lain (KL) BUDI SETYANTO, mengajukan bukti sebagai
berikut :
1. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal
Dokter & Dosen Kampus Akper Darma Husada
Cirebon No.062/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009,
tertanggal 28 Mei 2009, diberi tanda KL-IV- 1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Kerja dalam rangka
pembangunan rumah tinggal Dokter & Dosen
Akper Dharma Husada dengan No.
055/SPK/Y.DNJ/V/2009, tertanggal 28 Mei 2009,
diberi tanda KL-IV- 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penyerahan Lapangan dengan No.
054/SPL/Y.DNJ/V/2009, tertanggal 28 Mei 2009,
diberi tanda KL-IV- 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Addendum Surat Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Dosen &
Dokter Akper Dharma Husada, Nomor : 054/ADD/Y-DNJ/V/2009, diberi
tanda Bukti KL-IV-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan
Rumah Tinggal Dokter & Dosen Akper Dharma
Husada Cirebon, No. 065/SPPP/Y.DNJ-
TK/IV/2009, tertanggal 02 Juni 2009, diberi tanda
KL-IV- 5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah
Kerja No. 058/SPK/Y.DNJ-TK/VI/2009, diberi
tanda KL-IV- 6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Addendum Surat
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Nomor :
057/ADD/Y-DNJ/VI/2009, diberi tanda KL-IV- 7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi
Penyerahan Uang ke Pihak Yayasan, diberi tanda
KL-IV- 8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice
pengeluaran uang dari CV. Vitaria Intan Pesona,
diberi tanda P-IV- 9 ;
10.Foto copy sesuai dengan aslinya hasil OPNAME
pekerjaan, tahun Anggaran 2009, diberi tanda KL-
IV- 10 ;
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan
kesimpulan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala
sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian
yang tidak
terpisah dari putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti
tersebut
25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diatas ;
Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Pailit
pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Adanya utang termohon pailit kepada pemohon pailit I.
- Bahwa telah terjadi kontrak kerja/pemborongan pekerjaan rumah
tinggal
dosen dan dokter kampus Akper Dharma Husada Yayasan Dharma
Nusantara Jaya dengan nilai total borongan sebesar
Rp.3.847.500.000,-
- Bahwa pemohon berhak atas pembayaran progress kerja tahap
pertama
sebesar Rp.1.154.250.000,- ;
- Bahwa disamping itu ada perjanjian antara pemohon pailit
dengan
termohon pailit untuk perjanjian pekerjaan pengadaan laptop
HP
sebanyak 200 unit dengan total kontrak sebesar
Rp.2.856.000.000,- ;
- Bahwa total tagihan pemohon pailit kepada termohon pailit
berdasarkan
perjanjian tersebut adalah sebesar Rp.1.428.000.000,- ;
- Bahwa hingga pemohon pailit I mengajukukan permohonan
pernyataan
pailir, termohon pailit tidak membayar kewajibannya yang telah
jatuh
tempo dan dapat ditagih yaitu sebesar Rp.3.300.697.000,-
- Bahwa karena termohon pailit tidak pernah lagi melakukan
pembayaran
baik secara mengangsur maupun secara keseluruhan terhadap
utang
yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih sebesar
Rp.3.300.697.000,-,
maka termohon pailit telah terbukti secara sah menurut hukum
mempunyai utang kepada pemohon pailit ;
2. Utang termohon pailit kepada pemohon pailit II.
- Bahwa telah terjadi perjanjian pengadaan Notebook antara
termohon pailit dengan pemohon pailit II sebanyak 617 unit
dengan total harga Rp.8.000.000.000,- ;
- Bahwa dari tagihan pemohon pailit II terhadap termohon
pailit
sebesar Rp.650.000.000,- pemohon pailit merasa telah
menerima
pembayaran dari termohon pailit melalui transfer bank
sebesar
Rp.170.000.000,- sehingga utang termohon pailit kepada
pemohon pailit II sebesar Rp.480.000.000,- ;
- Bahwa karena termohon pailit tidak pernah lagi melakukan
pembayaran maka secara keseluruhan utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.480.000.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini
