Sejarah Kepailitan

Faillisements Verordening (UU Kepailitan) (S.1905-217 jo

S.1906-348).

Berlaku hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing.

Aturan Peralihan UUD;

Krisis moneter 1998 - Perubahan atas UU Kepailitan: Peraturan

pemerintah Pengganti Undang2 (Perpu) No.1 Tahun 1998

Tentang Perubahan atas UU Kepailitan (2 pasal: 1)pokok2

perubahan dan tambahan; dan 2)saat berlakunya UU

pengganti, yaitu 120 hari sejak Perpu diundangkan.

Tahun 2004: UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban membayar Utang.

UU No.37 tahun 2004

Kepailitan; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengertian kepailitan: Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sbgmn diatur dal UU ini. Pasal 1(1);

Black’s Law Dictionary: “Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due.”

Dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk membayar

(insolvent);

Insolvent tidak automatis mengakibatkan pailit (tidak

seperti di US)-butuh pernyataan pengadilan;

Harus ada tindakan nyata untuk mengajukan:

sukarela oleh debitur sendiri atau pihak ketiga

(seorang kreditur atau lebih, kejaksaan, jika debitur

adl bank pemohonnya adl BI, jika debitur perusahaan

efek pemohonnya adalah Badan Penyelenggara

PM).

Persyaratan Kepailitan

Sejak putusan pernyataan pailit olehpengadilan (Pengadilan Niaga): berlakulahketentuan Ps.1131 KUHPer.

Persyaratan Kepailitan:

Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;

Debitur tidak membayar sedikitnya satu utangyang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan;

Permohonan sendiri atau permohonan satuatau lebih krediturnya.

Subyek Kepailitan

Mereka Yang dapat dinyatakan pailit:

Orang perorangan;

Perserikatan - perserikatan dan Perkumpulan

- perkumpulan tidak berbadan hukum;

Perseroan, perkumpulan, koperasi maupun

yayasan yang berbadan hukum;

Harta peninggalan.

Pihak yang berwenang

mengajukan permohonan Pailit

Debitur sendiri;

Atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;

Kejaksaan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang

dimaksud disini adalah:

Debitur melarikan diri;

Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

Debitur memiliki hutang kepada BUMN yang menghimpun dana dari

masyarakat;

Debitur memiliki hutang yang berasal dari penghimpunan dana dari

masyarakat luas;

Debitur tidak beritikad baik dalam menyelesaikan masalah piutang

yang telah jatuh tempo.

Hukum Acara yang Berlaku

“..kecuali ditentukan lain dengan

Undang2, hukum acara perdata yang

berlaku diterapkan pula terhadap

Pengadilan Niaga…”.

Jangka Waktu Proses Peradilan

Kelebihan dari UU Kepailitan yang baru:

jangka waktu yang ditentukan UU (tidak

berkepanjangan);

Ps.4,6,8,9,10,287 dan 288 UU Kepailitan;

Sejak pendaftaran permohonan-

pengumuman putusan kepailitan:34 hari;

Pendaftaran permohonan kasasi-

pengumuman putusan kasasi: 40 hari.

Usaha Banding

Tidak ada tingkat banding;

Terhadap putusan Pengadilan Niaga

tingkat pertama, khususnya mengenai

permohonan pernyataan pailit dan

penundaan kewajiban pembayaran

utang, hanya dapat diajukan kasasi

pada MA.

Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali untuk putusan

pernyataan pailit yg telah berkekuatan

hukum tetap, dengan syarat:

– Terdapat bukti tertulis penting, yang bila

diketahui pd tahap sidang sebelumnya

akan menghasilkan putusan yang berbeda;

– Pengadilan Niaga telah melakukan

kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Sifat Dapat Dilaksanakan

Lebih Dahulu

UU mewajibkan kurator kepailitan untuk melaksanakan segala tugas dan wewenangnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit terhitung sejak putusan dijatuhkan walaupun terhadap putusan itu diajukan upaya hukum atau putusan itu dikoreksi atau dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hirarkis lebih tinggi.

Penyitaan oleh Kreditur

Selama Sidang Berlangsung

Sebelum putusan pernyataan pailit belum ditetapkan,

setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan

permohonan kepada pengadilan untuk:

Meletakkan sita jaminan thd sebagian atau seluruh

kekayaan debitur;

Menunjuk kurator sementara untuk:

Mengawasi pengelolaan usaha debitur;

Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan

atau penggunaan kekayaan debitur yang

memerlukan persetujuan kurator.

Harta Pailit

Kekayaan debitur yang ada pd saat

pernyataan pailit dijatuhkan dan meliputi

seluruh kekayaan yang diperoleh

selama kepailitan berlangsung.

Akibat Hukum Pernyataan

Pailit

Kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan dlm harta pailit;

Setiap dan seluruh perjanjian antara debitur pailit dgn pihak ketiga sesudah pernytaan pailiy, tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan itu mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan.

Hak Retensi

Hak yang diberikan kepada kreditur

untuk menahan kebendaan milik debitur

hingga dibayarkan utang oleh debitur,

tidak akan hapus dengan putusan

pernyataan kepailitan.

Pengurusan Harta Pailit

Kurator;

Hakim Pengawas;

Panitia Kreditur.

Kurator

Tidak ada definisi;

Pihak yang berhak melakukan pengurusan

atas harta kekayaan debitur pailit untuk

melindungi kepentingan debitur pailit sendiri

atau pihak ketiga;

“…seluruh gugatan hukum yang bersumber

pada hak dan kewajiban harta kekayaan

debitur pailit, harus diajukan thd atau oleh

kurator..”

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dgn putusan pernyataan kepailitan;

Jika kreditur tidak menentukan kurator: Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sbg kurator;

Kurator: a)perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Ind dan mempunyai keahlian khusus untuk mengurus dan membereskan harta pailit; dan b) terdaftar di Depkeh.

Hakim Pengawas

Hakim Pengawas bertugas mengawasi

pengurusan dan pemberesan harta

pailit;

Panitia Kreditur

�Memberikan nasehat kepada kurator (memeriksa pembukuan dan surat2, mengadakan rapat para kreditur);

�Terdiri dari 1-3 orang;

�Panitia kreditur sementara: selama belum ada penetapan panitia kreditur tetap;

�Panitia kreditur tetap.

Tindakan Hukum terhadap

Debitur Pailit

Paksa Badan:

Dinyatakan dalam putusan pailit atau segera setelah putusan;

Diajukan oleh Hakim pengawas, kurator, seorang kreditur atau

lebih setelah mendengar hakim pengawas.

Penahan dilakukan oleh Kejaksaan;

Dimasukan dalam tahanan atau rumah debitur sendiri di bwh

pengawasan pejabat ttt;

30 hari sejak diperintahkan, perpanjangan 30 hari (setelah

mendengar hakim pengawas), perpanjangan selanjutnya dgn

prosedur yang sama selama2nya 30 hari

Alasan Paksa Badan

Melanggar:

Meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim

pengawas;

Wajib menghadap di muka hakim pengawas jika

dipanggil untuk memberikan keterangan2;

Upaya debitur:

Dengan atau tanpa uang jaminan berjanji akan

datang pada panggilan pertama. Jika tidak hadir

maka uang menjadi bagian keuntungan harta pailit.

Pencocokan Utang

Hakim pengawas menentukan batas akhir pengajuan

utang, hari, tanggal dan tempat rapat kreditur

melakukan pencocokan utang;

Kreditur harus memasukan sifat dan jumlah piutang,

bukti2 dan pernyataan ttg ada tidaknya hak istimewa,

gadai, hipotik, hak tanggungan, hak agunan lain,

termasuk hak retensi (kreditur dgn hak istimewa,

kreditur preferen dan kreditur konkuren).

Debitur wajib datang dalam rapat pencocokan utang.

Pemberesan dan penjualan

harta pailit

Kurator melakukan pemberesan dan

penjualan harta pailit dengan

pengawasan hakim pengawas;

Penjualan dilakukan di muka umum

kecuali mendapat izin lain dari hakim

pengawas;

Rehabilitasi

Setelah kepailitan, debitur dapat

mengajukan rehabilitasi ke pengadilan

yang dulu memeriksa dan menjatuhkan

putusan kepailitan dengan mengajukan

bukti pembayaran semua kreditur;

Rehabilitasi tidak automatis diberikan,

harus ada permohonan dari debitur atau

ahli waris.

Pembatalan Putusan dan

Pencabutan Kepailitan

Pembatalan putusan:

Berdasarkan kasasi atau peninjauan kembali;

Harus disampaikan kepada Panitera Pengadilan yang akan menyampaikan kpd kurator dan debitur;

Kurator mengumumkan dalam surat-surat kabar.

Pencabutan kepailitan:

Atas anjuran hakim pengawas;

Setelah mendengar panitia kreditur atau

setelah mendengar debitur pailit.

Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU)

Dimohonkan secara sukarela oleh debitur setelah keadaan

insolvensi (tidak mampu membayar hutang);

Terhadap utang2 dari kreditur konkuren;

PKPU ditetapkan oleh hakim pengadilan;

Prosedur permohonan PKPU=prosedur kepailitan;

Melampirkan rencana perdamaian: melakukan pembayaran

keseluruhan atau sebagian atau penjadwalan kembali

utang2nya;

Jika seluruh kreditur menyetujui rencana perdamaian: hasilnya

perdamaian;

Jika tidak disetujui: pemohon PKPU dinyatakan pailit.

Lanjutan …

PKPU diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditur atau oleh

kreditur dengan ketentuan:

debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat

melanjutkan membayar utang – utangnya yang sudah jatuh tempo dan

dapat ditagih dapat memohon PKPU dengan maksud untuk

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran

sebagian atau seluruh utang kepada kreditur;

Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan

membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat

memohon agara debitur diberi PKPU untuk memungkinkan debitur

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran

sebagian atau seluruh utangnya kepada krediturnya.

Dalam hal debiturnya pada PKPU

Bank, maka PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank

Indonesia;

Perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan

penjaminan, maka PKPU hanya dapat diajukan oleh

Badan Pengawas Pasar Modal;

Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi, dana

pensiun, dan Badan usaha Milik Negara yang

bergerak dalam bidang kepentingan publik, maka

permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh

Menteri Keuangan

Macam – macam PKPU

Penundaan sementara

kewajiban pembayaran utang;

Penundaan sementara

kewajiban pembayaran yang

bersifat tetap

Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum;

Diberi kewenangan khusus untuk menangani perkara yg berhubungan dengan kepailitan dan PKPU;

Lokasi sementara di PN Jakpus sampai ada pembentukan lebih lanjut oleh Keppres;

Pasal 303 UUKepailitan :

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan

menyelesaikan permohonan pernyataan pailit

dari para pihak yang terikat perjanjian yang

memuat klausula arbitrase, sepanjang utang

yang menjadi dasar permohonan pernyataan

pailit telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Ps 2(1) UU

ini.”

Perbedaan Kepailitan dengan PKPUNO PEMBEDA KEPAILITAN PKPU

1 KEWENANGAN TERHADAP

HARTA

KEWENANGAN DEBITUR HILANG YG

MENYANGKUT KEPENGURUSAN

HARTA PAILIT, DIGANTI OLEH

KURATOR

DEBITUR TIDAK KEHILANGAN HAK

MENGURUS, TETAPI

DIDAMPINGI/DISETUJUI OLEH

PENGURUS.

2 BATAS WAKTU DALAM KEPAILITAN TIDAK ADA BATAS

WAKTU TERTENTU UTK

PENYELESAIAN PROSES KEPAILITAN

DALAM PKPU DIBATASI WAKTU 270 HARI

HARUS SELESAI, JIKA TIDAK SELESAI

DAN TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN,

MAKA DEMI HUKUM DEBITUR

DINYATAKAN PAILIT.

3 PIHAK YG DPT MENGAJUKAN

PERMOHONAN

a. DEBITUR

b. KREDITUR

c. BI

d. KEMENKEU

e. BAPEPAM

f. KEJAKSAAN

a. DEBITUR

b. KREDITUR

c. BI

d. KEMENKEU

e. BAPEPAM

4 PIHAK YG MELAKUKAN

PENGURUSAN HARTA

KURATOR (PASAL 1 ANGKA 5, PASAL

15 AYAT (1), DAN PASAL 16 UU K-PKPU

TIDAK ADA KURATOR, PENGURUS

DIDAMPINGI DEBITOR (PASAL 225 AYAT

(2) DAN AYAT (3) UU K-PKPU

5 UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN ATAS

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT,

DPT DIAJUKAN KASASI DAN PK KE

MAHKAMAH AGUNG (PASAL 11 AYAT

(1) DAN PASAL 14 UU K-PKPU)

TERHADAP PUTUSAN PKPU TIDAK

DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM

APAPUN (PASAL 235 AYAT (1) UU

KEPAILITAN.

6 JANGKA WAKTU

PENANGGUHAN

90 HARI YANG DILANJUTKAN DENGAN

PEMBERESAN

270 HARI YANG DILANJUTKAN DENGAN

KEPAILITAN

7 FUNGSI PERDAMAIAN PERDAMAIAN SEBAGAI CARA

PENYELESAIAN PEMBAYARAN

PERDAMAIAN SEBAGAI

RESTRUKTURISASI UTANG

DIREKTUR DAN KOMISARIS DALAM

JANGKA WAKTU 5 TAHUN SETELAH

KEPAILITAN TIDAK BOLEH MENDUDUKI

JABATAN DI PERUSAHAAN LAIN

DIREKTUR DAN KOMISARIS TETAP

BOLEH MENDUDUKI JABATAN

SELANJUTNYA34