ABSTRAK

Hizbuldin satria Agustuar, 20a952w20, Penerapan pasal 2 ayat (l) undang-Undang No. 37 Tahun 20M Teatang Kepailitan dan pKpu rerfu4dap KepailitanPT. Telekomuniasi seluler (studi putusan perkara Nornor4SfPuht{z0l2lPN.NiagaJkr.pst dan Nomor 704 K/pdt.susl20t2), Hj. LizaMarin4 S.H., M.H. (Pembimbing I), Yuherman, S.H., M.H., M.Kn. (pembimbingII), Pasal 2 ayat 1, Solven, PT. Telekomunikasi Seluler, 102 Halaman

syarat kepailitan yang diatw dalam uuK dan PKpu pada pasal 2 ayat (1) :"Debitor yang mempufiyai duq atau lebih Kreditor dan tidak membryar lunassediki*rya satu utang yang telah jatuhwa*u dan dapat drtagih, dinyataknn pailitdengan putusan Pengadilan boik atas permohonanryta sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih lveditornya". Sunggrrh merugikan bagi debitor yangmerupakan perusahaan dengan aset yang cukup besar dibandingkan denganutangnya karena terlalu sederhananya persyaratan pailit pada pasal 2 ayat (l).Putusan pernyataan pailit terhadap PT. Telekomunikasi Seluler dijatuhkan olehPengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat pailit, pT.Telekornrmikasi Seluler tercatat memiliki laba/profit pada tahun 201I sebesar Rp.12.8?3.670,085.017,-, Jauh lebih bgsqr dari utaugpya yang hanya sebesm Rp.5.260.000.000,- sehingga kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler terkesan tidaktepat karena masih solven. Masalah penelitian adalah apakah syarat kepailitanpada Pasat 2 ayat (1) dapat diterapkan pada PT. Telekomunikasi Seluler yangmasih solven ?, dan apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37Tahuo 20a4 tentang Kepailitan dm PKPU dalarn memutus pailit pr.Teletomunikasi Ssluler ? Metode Penelitian yang digunakas adalah penelitia4yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Kesimpulan : bahwa kepailitan tidakmempertimbangkan jumlah utang atau piutang debitor, akan tetapi pT.Telekomunikasi Seluler tidak dapat dipailitkan karena unsur pada pasal 2 ayat (l)jo. Pasal I ayat (4) tidak terpenuhi, karena tidak dapat membuktikaa utang secarasumir atau sederhana Sebelumnya PT. Telekomunikasi Seluler dinyatakan pailitoleh Pengadilan Niuga akan tetapi kemudian dibatatkan oleh Mahkamah Agungkarena meoganggap pertimbangan hukum Peagadilan Niaga keliru dalammemutus pailit PT. Telekomunikasi Seluler. Putusan pailit dibatalkan olehMahkamah Aguug, karena tidak mepenuhinya unsur p*ui2 ayat (!) serta hakimtelah melanggar asas imparsialitas yang seharusnya digunakan dalam memutusperkara Saran: zudah seharusnya UUK dan PKPU dirubah dan harus memerlukanadanya insolveacy test, hal ini setidaknya mencegah debitor yang asetnya lebihbanyak dibandingkan utangnya dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan NiagaTerjadinya kesalahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim-, dikarenakanmasih adanya kelemahan didalam uuK dan PKPU, maka sudah seharusnyapermohonan pengajuan pailit dirubah agar terciptanya efekifitas peradilan dantidak ada kesalahan peoerapan hukum oleh majelis hakim dalam memutusperkara