ADVISINDO SECURITAS OLEH NASABAH
08/Pdt.Sus.pailit/2015/PN.Jkt.Pusat)
Skripsi
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
PT ANDALAN ARTHA ANDISINDO SECURITAS OLEH NASABAH(studi
putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.
pailit/2015/PN.jkt.Pst)”. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2018 M. lx
+ 70 halaman.
ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, BAPEPAM merupakan lembaga yang berwenang
melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar
modal serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan.Setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1
Januari 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut UUOJK, fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar
modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) ke OJK sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) UUOJK.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitis kualitatif dengan menggunakan
pendekatan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini melakukan pengkajian
terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal (library research)
yang berhubungan dengan skripsi ini selanjutnya melihat kenyataan melalui
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.
Kata Kunci : kepailitan, Perusahaan Efek, PT.Andalan Artha Advisind
(PT.AAA Securitas).
viii
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iv
B. Identifikasi, Pembatasan dan Pumusan Masalah .......................... 5
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 6
E. Metode Penelitian ......................................................................... 7
A. Perusahaan Efek ........................................................................... 12
B. Pengertian Kepailitan ................................................................... 12
1. Syarat-Syarat Kepailitan ........................................................... 15
A. Pengertian Nasabah ...................................................................... 28
B. Teori Keadilan .............................................................................. 29
BAB III PROFIL PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS . 34
A. Sejarah Singkat perusahaan .......................................................... 34
B. Visi dan Misi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
1. Visi PT. Andalan Artha Advisindo ......................................... 35
2. Misi PT Andalan Artha Advisindo ......................................... 35
ix
D. Struktur Organisasi Perusahaan .................................................... 35
E. Sistem yang Berjalan ................................................................... 38
1. Uraian Proses Sistem Informasi yang Berjalan
.................................... ................................................................. 38
SECURITAS ..................................................................................... 44
2015/PN.Niaga.Jakarta.Pusut ....................................................... 44
2015/PN. Niaga.Jakarta.Pusat ..................................................... 47
Gambar 3. 1: Logo PT. Andalan Artha Advisindo Securitas .......................... 35
Gambar 3.2: Struktur Organisasi PT. Andalan Artha Advisindo Securitas .... 37
1
terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial,
ekonomi, budaya, dan lain-lain. Khususnya di bidang ekonomi,
berkembangnya era globalisasi semakin mendongkrak daya pikir manusia
untuk melakukan suatu usaha ataupun pengembangan di bidang
usaha.Berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha untuk melakukan
pengembangan usahanya agar usahanya tidak tertinggal dengan pelaku usaha
yang lain.
pengembangan bisnisnya, mencari peluang dan kesempatan dengan berbagai
cara, diantaranya ada yang berhasil melakukan pengembangan bisnis di
dalam negerinya sendiri dan banyak pula yang mencari peluang dan
kesempatan dengan melakukan investasi di luar negeri. Apapun jenis upaya
pengembangan yang dilakukan tentunya membutuhkan dana yang besar, dan
perusahaan dengan sendirinya harus mencari dan menemukan sumber dana
yang dapat menyediakan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi usahanya
itu. Dalam rangka pengembangan usaha itu pula manajemen dan pemilik
perusahaan berupaya untuk memasuki pasar modal di dalam negerinya dan
bila mungkin juga pasar modal di luar negeri. Di pasar modal ini perusahaan
akan menjual berbagai jenis sekuritas dan memperoleh dana yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuannya. 1
perekonomian Indonesia, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi
1 Asril Sitompul, Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjangpada
Proses Penawaran Umum, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999),h.xiii
2
dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. 2 Melalui pasar
modal,perusahaan-perusahaan dapat menerbitkan dan menjual efek di bursa
efek untuk mendapatkan dana yang berada di masyarakat.
Secara formal, menurut Suad Hasnan, pasar modal dapat didefinisikan
sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan atau sekuritas jangka
panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal
sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun
perusahaan swasta. Dengan demikian, pasar modal merupakan satu bentuk
kegiatan dari lembaga keuangan nonbank sebagai sarana untuk memperluas
sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi
perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan penggunaannya
diperlukan untuk jangka panjang. Dana dalam jumlah besar dan penggunaan
dalam jangka panjang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga
perbankan sehingga sumber dana alternatif dapat dicari melalui pasar modal. 3
Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah
memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sektor
perekonomian dapat ditingkatkan. Dengan dijualnya saham di pasar modal,
berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan menikmati
keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, pasar modal dapat
membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat. 4
Dalam melakukan transaksi perdagangan efek di pasar modal,
masyarakat atau investor dapat melakukannya sendiri secara langsung ke
bursa atau dengan bantuan perusahaan efek dalam hal ini perusahaan efek
sebagai perantara pedagang efek atau disebut juga perusahaan pialang dan
atau broker.
2 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2004),
h.1
3 Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2009), h.2
4 Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Malang: Sinar
Grafika, 2009), h.166
Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan efek,
dalam hal ini sebagai perantara pedagang efek atau disebut juga perusahaan
pialang atau broker dalam menjalankan fungsinya dimungkinkan perusahaan
eek tidak memenuhi kewajibannya kepada investor, sehingga perusahaan efek
dimungkinkan pula untuk digugat secara perdata di pengadilan negeri bahkan
perusahaan efek dapat dimohonkan pailit kepada pengadilan niaga yang
berwenang.Seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan
efek juga dapat dipailitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
selanjutnya disebut UKK dan PKPU.
Kepailitan bukan hal yang baru dalam suatu kegiatan ekonomi
khususnya dalam bidang usaha.Dalam mengadakan suatu transaksi bisnis
antara kreditor dan debitor, kedua belah pihak diikat oleh suatu perjanjian
yang telah disepakati, baik perjanjian pinjam meminjam maupun utang
piutang.Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan atau
melunasi utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Permasalahan
akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan
utangnya tersebut. Dengan kata lain, debitor berhenti membayar
utangnya. 5 Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU menyatakan bahwa:“Kepailitan
adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim
pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.
Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu
keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat
membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang
berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut
kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki. 6 Dalam teori keuangan,
5 Abdul Reza Prima Tarihoran, Perlindungan Hukum bagi Kurator terhadap
TuntutanHukum Kreditor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Medan: Fakultas
HukumUniversitas Sumatera Utara, 2015), h.1
6 Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,Cetakan
Kesatu, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h.127.
4
kategori:
tidak dapat menutupi biaya, termasuk biaya modal.
b. Kegagalan bisnis atau business failure, perusahaan menghentikan
kegiatannya dengan akibat kerugian bagi kreditor.
c. Technical Insolvency atau secara teknis sudah tidak solven, perusahaan
dinyatakan pailit apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya
membayar utang yang jatuh waktu.
d. Insolvency in Bankruptcy, nilai buku dari total kewajiban melebihi
nilai aset perusahaan dan keadaan ini lebih parah dibandingkan dengan
technicalinsolvency, yang dapat mengarah ke likuidasi.
e. Kepailitan menurut hukum atau legal bankruptcy, yakni kepailitan
yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang.
Kasus kepailitan PT. AAA Sekuritas tersebut berawal ketika PT.
AAA Sekuritas yang merupakan perusahaan sekuritas nasional yang bergerak
di bidang perantara pedagang efek (pialang atau broker) dan penjamin emisi
efek (underwriter) (selaku debitor atau termohon pailit) tidak memenuhi
kewajibannya membayar tagihan kepada dua nasabahnya (selaku kreditor
atau pemohon pailit). Tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah
disepakati oleh PT. AAA Sekuritas dan dua nasabahnya untuk melakukan
transaksi repo 7 (Repurchasment Agreemen). Dalam transaksi tersebut
pemohon pailit berkewajiban memberi danatau menyetorkan kepada
termohon dana sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar
rupiah) untuk membeli saham-saham pada BRI INDO dan FRN Garuda.
Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh pemohon. Kemudian, hingga tanggal
jatuh tempo pengembalian atau pembelian kembali, termohon tidak
7 Transaksi Repo(Repurchasement Agreement) adalah transaksi jual surat berharga (efek)
dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan atau disepakati para
pihak., dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-
5
dana pemohon untuk membeli kembali saham-saham tersebut. Atas dasar hal
tersebut, pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT.
AAA Sekuritas kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebelum mengajukan
permohonan pailit tersebut, pemohon telah menyampaikan teguran atau
peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media elektronik (email)
maupun surat somasi kepada termohon. Akan tetapi, banyak termohon tidak
mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemohon.
Majelis Hakim dalam putusan pailit tersebut memutuskan menerima
permohonan pernyataan pailit pemohon (dua nasabah) terhadap termohon
(PT. AAA Sekuritas) karena dalam pertimbangannya menilai permohonan
pernyataan pailit tersebut telah memenuhi syarat permohonan pailit
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4)
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka judul skripsi yang akan
diteliti adalah “PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA
ANDISINDO SECURITAS OLEH NASABAH (Studi Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus. Pailit/2015/PN.
Niaga.Jkt.Pst)”
1. Identifikasi Masalah
identifikasi masalah pada studi ini antara lain:
a. Membahas siapa saja yang berhak mengajukan pailit di dalam
perusahaan efek.
Nomor.08/pdt.sus.pailit/2015/Pn.Niaga.jkt.pst
Nomor.08/pdt.sus.pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst
6
Jakarta Pusat Nomor.08/pdt.Sus.pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. dan siapa
saja yang berhak mengajukan pailit dalam kepailitan perusahaan efek.
3. Perumusan Masalah
ialah terkait dengan salah satu putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat
Nomor.08/pdt.sus.Niaga/Jkt.pst.2015, yang menitik beratkan pada
permasalahan kepailitan dalam perusahaan efek dan masalah utama ini
akan diperluas melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut :
a. Bagaimana pengajuan pailit pada PT Andalan Artha Advisindo
Securitas pada putusan Nomor 08/pdt.sus/2015/PN.Niaga.JKT.Pst?
b. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan pailit nomor
08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.Pst ?
ini adalah:
1 Untuk mengetahui cara pengajuan pailit yang diajukan oleh PT.Andalan
Artha Advisindo Securitas.
mengajukan permohonan pailit dalam undang-undang kepailitan.
3 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pailit nomor
08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Selain tujuan penulisan skripsi di atas, terdapat pula manfaat dari
penelitian ini, diantaranya yaitu:
7
PKPU, serta implementasi terhadap UUK dan PKPU dalam hal
mempailitkan perusahaan efek.
2. Secara Praktis
perusahaan efek.
atau pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis notmatif
adalah suatu metode penelitian hukum untuk menarik dan memahami
asas-asasa hukum yang dirumuskan baik tersirat, maupun tidak tersirat
dalam suatu peraturran perundang-undangan dan mengkaitkannya
dengan gejala-gejala yang menjadi permasalahan didalam suatu
penelitian. 8 Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan
penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUK dan
PKPU dan putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Metode penelitian
peraturan perundang-undangan terkait dengan kepailitan perusahaan efek
yang dilaksanakan di Indonesia.
hukum kualitatif.penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif, yaitu
penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti undang-undang
yang berlaku, serta bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan
dengan permasalahan dan selanjutnya melihat kenyataan melalui Putusan
Majelis Hakim Pengadilan Niaga.
8 Sri Mahmudji, etall, Metode penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta:Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h.10
8
Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:
a. Bahan hukum primer
dari aturan-aturan hukum mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan
Nomor VI.A.3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor KEP-48/PM/1997 tentang Rekening Efek pada Kustodian,
Peraturan Nomor V.E.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Nomor KEP-29/PM/1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek
yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek,
Peraturan Nomor V.D.3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Nomor KEP-28/PM/1996 tentang Pengendalian Intern dan
Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran,
Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016
tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
b. Bahan hukum sekunder
hukum), pandangan para ahli hukum (Doktrin), hasil penelitian
hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
9
buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku
politik, ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus
bahasa, dan ensiklopedia umum.
a. Metode Pengumpulan Data
konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan
penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telahan
penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan
karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi yang
penelitian ajukan.
kepustakan yang dilakukan dengan mencari referensi untuk
mendukung materi penelitian ini melalui Peraturan Perundang-
undangan, buku, jurnal, artikel, tesis, dan bahan ajar perkuliahan.
5. Subjek Penelitian
yang memfasilitasi konsumen untuk melakukan pinjaman serta
pengembalian pinjaman secara berkala (angsuran).
6. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data
Setelah pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder,
selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode
kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun
informasi yang diperoleh. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian
10
kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum
terhadap perusahaan pialang dalam kepailitan. Kemudian bahan hukum
tersebut disistematisasikan sehingga dapat dihasilkan klasifikasi yang
sejalan dengan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap
perusahaan efek dalam kepailitan. Selanjutnya data yang diperoleh
tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode
induktif untuk sampai pada suatu kesimpulan. Penelitian ini diharapkan
dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana
perlindungan hukum terhadap perusahaan pialang dalam kepailitan,
sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang kaidah-
kaidah hukum guna penyempurnaan ataupun penyesuaian pengaturan
mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan efek dalam
kepailitan.
penulisan sesuai dengan sistematika penukisan yang ada pada Buku
Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, tahun 2017.
Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan dalam
bentuk bab sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan
suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai
berikut:
BAB I Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai alasan dalam
pemilihan judul atau latar belakang. Selain itu, diuraikan
juga mengenai Pembatasan Masalah dan Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian
dan Sistematika Penulisan.
11
BAB II Dalam Bab ini akan dibahas terkait landasan teori yang
terkait dengan kepailitan dan utang pihutang, yang
kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kerangka
konseptual yang sering digunakan dalam penelitian dan
diakhiri dengan studi review (tinjauan terdahulu), agar
penulisan ini tidak ada kesamaan dengan pihak lain.
BAB III bab ini menguraikan beberapa data yang berhubungan erat
dengan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam
penulisan ini, seperti data dari PT. ANDALAN ARTHA
ADVISINDO SECURITA di Jakarta mengenai profil
Perusahaan.
BAB IV Pada bab ini membahas mengenai analisis data terhadap
putusan pailit, dan pertimbangan hakim dalam peraturan
pailit pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.08 /pdt.Sus.pailit
/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst. pembahasan pada bab ini terdiri
dari pembahasan mengenai pengajuan pailit , pertimbangan
hakim, dan analisa putusan.
dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan
masalah, dan juga mengenai rekomendasi yang diharapkan
dalam memberi sumbangan pengetahuan.
Perusahaan efek atau yang disebut perantara efek merupakan sebuah
perusahaan efek sebagaimana yang telah diataur dalam pasal 1 angka 21
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang
menyatakan bahwa:
investasi. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang pasar modal menyatakan bahwa:“Perantara perdagangan efek
adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk
kepentingan sendiri atau pihak lain” .
Pihak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut sebagaimana yang telah
diataur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal adalah orang perorang, perusahaan, usaha bersamaa,
asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
B. Pengertian Kepailitan
Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari
bahasa Belanda “faillet”.Istilah “faillet” sendiri berasal dari bahasa Prancis
“faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa
Inggris istilah yang digunakan adalah bankrupt (pailit) dan bankruptcy
(kepailitan). Kata “bankruptcy” ini dibentuk dari kata Latin “bancus” yang
berarti meja dari pedagang dan “ruptus” yang berarti rusak (broken), yang
menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. 1
Peraturan kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor
menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi
1 Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,Cetakan
Kesatu, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 127.
13
banyaknya permasalahan utang piutang. Kepailitan adalah suatu sitaan dan
eksekusi atas seluruh kekayaan debitor (orang yang berutang) untuk
kepentingan semua kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang
pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah
piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Maksudnya adalah
untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara
perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi tersebut.
Tujuannya ialah supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan sitaan atau
eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut yang lazim
disebut boedel, dapat dibagi-bagikan secara adil antarasemua kreditor dengan
mengingat akan hak-hak para pemegang hak istimewa, gadai dan hipotik. 2
Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu
keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat
membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang
berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut
kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.
Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan
oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut
pandang.Diantaranya, Purwosutjipto menyatakan bahwa pailit adalah keadaan
berhenti membayar (utang-utangnya), sedangkan menurut Subekti kepailitan
adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua
orang yang berpiutang secara adil. Retno Wulan menyebutkan kepailitan
adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang
berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta
orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit,
maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan
semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.
2 Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en surseance
vanbetaling), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), h. 5.
14
Sementara itu, Munir Fuady menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit
atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar
dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta
tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. 3
Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt adalah:
“The state or condition of a person (individual, partnership,
corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they
are, or become due”. The term includes a person againt whom an
involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary
petition, or who has been adjudged a bankrupt. 4
Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary, maka
pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari
seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.
Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk
mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri,
maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke
pengadilan.Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk
pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang
debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga
yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar
dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan
pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan
yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang
diajukan. 5 Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU menyatakan bahwa:“Kepailitan
3 Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en surseance
vanbetaling)..., h.1
4 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1999), h. 11
5 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Cetakan Pertama ..., h. 11-12
15
adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim
pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
Berdasarkan pengertian kepailitan sebagaimana yang telah
dikemukakan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa
kepailitan merupakan suatu penyitaan umum semua asset debitor yang
dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitor pailit tidak serta-merta
kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi
kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang
dimasukkan kedalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu
diucapkan. 6
Dengan demikian, ada dua catatan penting yang harus ditekankan dalam
definisi kepailitan tersebut, yaitu:
dituntut oleh kreditor secara perorangan.
b. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya.
1. Syarat- Syarat Kepailitan
Pada umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta
debitur agar tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau
agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur.
Dari ketentuan dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu
perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :
a) Syarat adanya dua kreditor atau lebih (concursus Creditorum)
Syarat adanya dua kreditor atau lebih menunjukan bahwa
pengajuan permohonan pailit tidak dapat dilakukan apabila debitor
6 Aco Nur, Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor..., h. 68
16
hanya memiliki satu utang atau satu kreditor saja, hal tersebut sesuai
dengan tujuan kepailitan yang mengharapkan pelunasan utang-utang
debitor kepada para kreditor secara seimbang dan adil. Setiap
kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan
pelunasan yang sama dari harta debitornya. Jika debitor hanya
mempunyai satu utang saja, maka seluruh harta kekayaan debitor
otomatis menjadai jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan
tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan
demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor
tersebut hanya mempunyai satu kreditor.
b) Harus ada Hutang
adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah
uang, baik dalam mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik
secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau
kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan
yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak
kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta
kekayaan debitor. Syarat ini diperlukankarena tanpa adanya utang,
maka debitor tidak memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada
para kreditor, sehingga tidak dapat dimintakan permohonan pailit.
c) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
Seperti dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
kepailitan yang menyatkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang
telah jatuh tempo adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah
jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu
penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi
atau denda oleh instansi yang berwanang, maupun karena putusan
pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang harus
telah jatuh tempo dan dapat ditaguh menunjukan bahwa kreditor sudah
mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.
17
2. Para Pihak yang Terlibat dalam Proses kepailitan
a) Pihak Pemohon Pailit
pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk
mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara
biasa disebut sebagai pihak penggungat.
Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004
Pasal 1 maka dapat menjadi pemohon dalam suatu pailit adalah salah
satu dari pihak berikut ini :
1) Pihak debitur itu sendiri;
2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditur;
3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
4) Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank;
5) Pihak Badang Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah
suatu perusahaan efek. Yang dimaksud dengan perusahaan efek
adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin
emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi,
sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan di
bidang pasar modal. 7
b) Pihak Debitur Pailit
pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan
tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih.
7 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999 h.,41
hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat
kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan
perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh
diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung
(vide Pasal 283 dari Undang-Undang Kepailitan). Hakim majelis
tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni
hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim
Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
Disamping itu terdapat juga “Hakim Ad Hoc” yang diangkat
dari kalangan para ahli dengan keputusan Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung.
dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang
hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.Dahulu, untuk
hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris”.
e) Panitia Kreditur
disebut Panitia Kreditur. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditur
adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur
tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak
kreditur. Ada dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh
Undang-Undang Kepailitan, yaitu :
pernyataan pailit); dan
pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia
kreditur sementara.
majority).Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia
kreditur (tetap) jika tidak diangkat panitia dingkat sementara.Dalam
hal ini, hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur
untuk membentuk suatu panitia kreditur tersebut.
f) Pengurus
tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat menjadi
pengurus adalah :
rangka mengurus harta debitur; dan
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. 8
3. Kiprah dan Kewenangan Kurator
a) Siapa yang dapat menjadi kurator
Tidak semua orang dapat menjadi kurator.Dahulunya, sewaktu
masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai
Harta Peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi kurator tersebut.
Akan tetapi sekarang ini oleh Undang-Undang Kepailitan diperluas
sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator sekarang adalah
sebagai berikut :
2) (Kurator lainnya
syarat-syarat sebagai mereka yang memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
8 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, ... h.,67
20
Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang
dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau
membereskan harta pailit; dan
kurator.
pengangkatan kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan
bertindak selaku kurator.Akan tetapi apabila diangkat kurator yang
bukan Balai Harta Peninggalan, maka kurator tersebut tersebut
haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan
dengan pihak debitur atau kreditur. 9
b) Kedudukan Kurator Dalam Hukum Pailit
Tugas dan kewenangan dari kurator relatif berat.Pada
prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan
pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam
melakukan tugasnya tersebut kurator bersifat independen
dengan pihak debitur dan kreditur. Dalam menjalankan tugasnya
tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari
atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan
biasa (di luar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan
tersebut dipersyaratkan.
pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan
pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap
putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 12 Undang-Undang
Kapailitan).Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat “serta
merta” (uitvoorbaar bij Voorraad) dari putusan pernyataan pailit
9 Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan,... h.,63
21
sebagai berikut :
ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan – tindakan
tertentu;
dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak
Negeri, panitia kreditur, debitur dan sebagainya.
d) Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur
tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu,
harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim
Pengawas, dan sebagainya.
e) Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum,
kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan
tertentu. Misalnya jika menjual asset tertentu, apakah
melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.
Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kurator, apabila
ada yang keberatan dapat melakukan perlawanan kepada Hakim
Pengawas terdapat dalam Pasal 68 Ayat 1. Sementara jika ada
yang keberatan terhadap ketetapan Hakim Pengawas dapat naik
banding ke Pengadilan Niaga terdapat dalam Pasal 66 ayat 1.
c) Kewenangan, Tugas dan Hak Kurator
Menurut Undang-Undang Kepailitan, yang menjadi hak,
kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan khusus dari
kurator sangat banyak, antara lain yang terpenting di antaranya
adalah sebagai berikut:
Ayat 1 Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal
putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan
tersebut belum inkracht, yakni meskipun terhadap putusan
tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali
Pasal 112 Ayat 1
beradasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk
bertindak sendiri sebatas tugasnya pasal 70A Ayat 3
3. Dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak
ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut
semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta
pailit dalam Pasal 67 Ayat 2
4. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan
persetujuan Hakim Pengawas, pihak kurator berwenang
pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan,
gadai dan hak agunan lainnya dalam Pasal 67 Ayat 3
5. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin Hakim
Pengawas kecuali untuk hal-hal yang disebut dalam Pasal
36,38,39 dan 57 Ayat 2 yang tidak memerlukan izin dari
Hakim Pengawas Pasal 67 Ayat 2 dan 5 Menjadi
penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang
berhubungan dengan harta pailit Pasal 24 Ayat 1;
Mengambil alih perkara yang sedang berjalan Pasal 26
Ayat 1 dan 27;
perjanjian timbal balik;
setelah dua bulan insolvensi Pasal 57 Ayat 2; atau kurator
menjualnya dalam masa stay Pasal 56 Ayat 3. Ataupun
23
kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara
harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang
agunan tersebut Pasal 57 Ayat 3;
8. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang
dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditur atau
Hakim Pengawas jika tidak ada panitia kreditur) walaupun
terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi
atau peninjauan kembali Pasal 95 Ayat 1;
9. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum
verifikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas) Pasal 98;
10. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan
pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat
penangguhan atau pasar barang agunan dan julah uang
dijamin dengan barang agunan tersebut dalam Pasal 57
Ayat 3;
11. Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam
putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan
pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
Pasal 69 juncto Pasal 67D;
12. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau
kelalainanya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan
dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap
harta pailit Pasal 67C;
kepentingan dengan debitur atau kreditur (Pasal 13 Ayat
(3));
pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B);
pelalangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta
pailit dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 34);
c) Kurator dapat menghentikan ikatan sewa menyewa
(Pasal 38);
menyatakan pailit adalah jika debitur pailit tersebut menyewa
suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini baik kurator ataupun
pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat
memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut.untuk hal
tersebut Undang-Undang mensyaratkan agar dilakukan suatu
pemberitahuan pengakhiran sewa (notice), dengan jangka waktu
sebagai berikut:
atau
seperti itu, atau
cukup.
Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa di muka, sewa
menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai dengan
berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar di muka tersebut.
Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa harus dibayar
oleh debitur merupakan hutang harta pailit (estate
debt).Ketentuan tentang sewa menyewa di atas berlaku jika
yang menyewa barang tersebut adalah debitur pailit. Akan
tetapi, jika debitur pailit justru sebagai pihak yang menyewakan
barangnya, tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang
Kepailitan, sehingga yang berlaku adalah kontrak yang
bersangkutan dan peraturan sewa menyewa pada umumnya.
25
karyawannya (Pasal 39).
yang belerka pada debitur pailit, maka baik karyawan maupun
kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja.
Namun demikian, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut
diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice) dengan jangka
waktu pemberitahuan sebagai berikut :
perjanjian kerja, atau
c) Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka
waktu enam minggu.
dalam pasal 39 Undang-Undang Kepailitan.
Ketentuang tentang PHK seperti tersebut di atas hanya
berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitur pailit.
Jika debitu pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak
ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang
kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya
berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan dibidang
ketenagakerjaan.
dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut (pasal
40ayat (1)).
hakimpengawas (pasal 40 Ayat (2))
26
terhadap barang-barang berharga milik debitur pailit.
Karena itu, kurator dianggap berwenang untuk
menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman.
Misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan oleh
kurator dalam safe deposit pada bank-bank. Akan tetapi
Hakim Pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-
cara penyimpanan oleh kurator tersebut, vide Pasal 99 Ayat
(1) Undang-Undang Kepailitan.
pemberesan
merupakan salah satu tugas utama dari kreditur sesuai
dengan prinsip Cash is the King. Penjualan asset debitur
ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta
debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa. Kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang, seperti yang
terdapat dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan. Pasal 88 ayat (1) ini mensyaratkan adanya
persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset
debitur pailit untuk tujuan – tujuan tertentu dalam masa
sebelum insolvensi.
yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan
harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan –
pertimbangan sebagai berikut:
a) Pertimbangan Yuridis
pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus
diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap
27
menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah
memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan
pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.
b) Pertimbangan Bisnis
aset debitur juga harus memperhatikan pertimbangan
bisnis. Bila perlu dapat disewa para ahli untuk
memberikan masukan–masukan untuk bahan
pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari
pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan
penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-
tingginya. Karena itu harus dipertimbangkan antara lain
hal-hal sebagai berikut :
tersebut, agar diperoleh harga yang tinggi
2) Apakah lebih baik dijual secara borongan, atau
dijual retail
bisnis atau dijual seluruh bisnis dalam satu paket
4) Apakah perlu pakai perantara profesional atau tidak
5) Apakah perlu dilakukan tender atau tidak
6) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak
Undang–Undang Kepailitan pasal 171 Ayat 1
mengintrodusir dua cara penjualan aset-aset debitur, yaitu
sebagai berikut :
2) Menjual di Bawah Tangan (dengan izin Hakim
Pengawas)
28
adalah bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang
sebagaimana mestinya. Sementara penjualan di bawah
tangan dapat dengan berbagai cara, seperti lewat negosiasi,
tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar,
pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya.
Untuk penjualan di bawah tangan ini diperlukan izin Hakim
Pengawas. 10
mempunyai rekening simpan atau pinjam pada bank. 11
Nasabah debitur adalah
perjanjianbank dengan nasabah yang bersangkutan (pasal 1 angka 18
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). 12
Adapun pihak-pihak yang
1. Orang
Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang
belum dewasa.Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk
nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan jasa-
jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya
nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (working customer) untuk
transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian dibuat antara bank dengan
nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum
yang diakibatkannya. konsekuensi hukum tersebut adalah tidak
10
11 Saladjaslim, Manajemen Pemasaran, (Bandung:PT.Linda Karya,2002), h.7
12 Thy Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di indonesia,
(Bogor:Ghalia Indonesia,2006) h.30
dipenuinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam
pasal 1320 KUHperdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan,
artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat
mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya
melalui gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orag tua atau wali
dari orang yang belum dewasa tersebut belum melakukan gugatan, maka
perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak.
Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan bagi
nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang
sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening
giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.
2. Badan hukum
dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang
berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum
perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah
yang bersangkutan, khususnya bagi “badan”, termasuk apakah untuk
perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris
atau rapat umum pemegang saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran
dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk
badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan
internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan. 13
D. Teori Keadilan
istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak
berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak
sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa
pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan
13
Thy Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia ...,
h.24
30
sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak
pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama
sesuai dengan hak dan kewajibannya. 14
Dalam kepailit teori keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan
mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang
berkepentingan. Teori keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan
masing-masing terhadap debitor dengan tidak memerdulikan kreditor
lainnya. 15
Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian
tentang kepailitan dan lainnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap
beberapa penelitian terlebih dahulu, diantaranya penelitian-penelitian tersebut
adalah:
1 Tinjauan penelitian yang menjadi salah satu acuan penulisan adalah
skripsi yang ditulis oleh Liza Tri Kusuma Universitas Syarif
Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2014 dengan
judul “Kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pt.Djakarta
Lloyd (Perseroan) (Analisis Putusan Nomor 369 Pk/Pdt/2011 Mahkamah
Agung)”
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara Nomor
288/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst pada tanggal 25 Maret 2009 tentang
“Kepailitan” antara PT Globex Indonesia sebagai pemohon pailit dan PT
Djakarta Lloyd sebagai termohon pailit yang isinya mengabulkan
14
http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#
15 Rahayu Hartini, penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dua lisme Kewenangan
Pengadilan Niaga 7 Lembaga Arbitrase, (Jakarta, Kencana,2009), h., 76
janggal karena statusnya sebagai BUMN namun dipailitkan, kemudian
mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuain putusan
Mahkamah Agung dengan UUKPKPU terkait dengan ditolaknya
permohonan Peninjuan Kembali PT Djakarta Lloyd sebagai perusahaan
BUMN yang dipailitkan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan
Mahkamah Agung menganggap tidak ada yang bertentangan dengan
hukum atas putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Meski
penulis menganggap adanya inskonsistensi dalam putusan majelis hakim
yang semula menolak permohonan pailit atas PT Djakarta Lloyd karena
statusnya sebagai BUMN.Sedangkan peneliti memfokuskan pada putusan
pengadilan Negeri dengan perkara pailit Nomor
08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jakarta.Pusat.
2 Pada penulisan skripsi ini membahas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya
disebut UUK dan PKPU), bank sebagai debitor, permohonan pernyataan
pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga
Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB) sebagai debitor
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM).Namun sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,
kewenangan fungsi serta tugas BAPEPAM beralih kepada
OJK.Sementara pada praktiknya masih ada nasabah pribadi yang
mengajukan permohonan pailit kepada LKBB langsung melalui
pengadilan niaga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana
bila permohonan pailit terhadap LKBB dilakukan oleh seorang nasabah
pribadi.
32
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi,
perusahaan re-asuransi, dana pensiun. Pihak-pihak dalam sengketa
kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB antara lain: a. Nasabah
pribadi yaitu perseorangan yang merupakan nasabah dari LKBB; b.
LKBB yaitu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang
keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana
dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam
masyarakat; c. OJK yaitu lembaga independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemerikasaan dan penyidikan di sektor jasa
keuangan.Sedangkan Peneliti Membahas berfokus pada analisis suatu
kasus dimana berfokus pada Studi Kasus putusan pengadilan Negeri
dengan perkara pailit Nomor 08/Pdt .Sus. Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst.
dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3 Buku yang berjudul Hukum kepailitan Indonesia yang ditulis oleh
Dr.Syamsudin M. Sinaga S.H., M.H.
Buku itu dibuat pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,
membahas mengenai materi muatan Undang-Undang tersebut, tapi bukan
hanya membahas itu buku ini juga membahas beberapa pasal mengenai
Undang-Undang kepailitan sebelumnya, yakni peraturan kepailitan dan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Khususnya pada saat
menganalisis kasus-kasus aktual dan kontraversial. Kasus aktual dan
kontraversial pada buku ini diantaranya adalah perkara kepailitan
perusahaan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Sedangkan Peneliti
Membahas berfokus pada analisis suatu kasus dimana berfokus pada
Studi Kasus putusan pengadilan Negeri dengan perkara pailit Nomor
08/Pdt .Sus.Pailit /2015/PN.Niaga .Jkt.Pst.dengan peraturan Undang-
Undang yang berlaku.
33
4 Jurnal yang digunakan dalam studi review yakni jurnal hukum yang
ditulis oleh Hervana wahyu Prihatmaka, Sunarmi, dan Rahmad Hendra
dalam judul Insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia.
Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia
Pembahasan mengenai konsep insolvensi dalam hukum kepailitan di
Indonesia berangkat dari serangkaian koreksi tentang kelemahan-
kelemahan hukum kepailitan. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud
yaitu: pertama, Kelemahan Faillissmentsverodeningtidak ada
menentukan berapa lama batasan waktu untuk menyelesaikan perkara
kepailitan. Henry Lie A Weng menyebutkan bahwa peraturan-peraturan
tersebut tidak praktis, rumit, dan berlangsung terlalu lama dan memakan
biaya yang tidak murah. Kedua, Kelemahan UU Nomor 4 Tahun 1998.
Pengertian utang tidak Komprehensif.
sengketa–sengketa niaga yang berkaitan niaga yang berkaitan dengan
kepailitan dan PKPU, bukan lagi sebagai wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum, melainkan dipaksa mendalilkannya dengan utang yang
telah tempo dan dapat ditagih, yang kemudian diajukan proses
pailit.Tidak adanya perbedaan antara debitor insolven dan solven. UUK
tidak mencantumkan keadaan insolven asal syarat pailit sebagaimana
Pasal 1 Ayat (1) dan Jo Pasal 6 Ayat (3) UUK terpenuhi, maka debitor
tersebut dinyatakan pailit.Sedangkan Peneliti Membahas berfokus pada
analisis suatu kasus dimana berfokus pada Studi Kasus putusan
pengadilan Negeri dengan perkara pailit Nomor 08 /Pdt.Sus.Pailit/2015
/PN. Niaga. Jkt.Pusat dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
34
A. Sejarah Singkat Perusahaan
Didirikan pada tahun 1995, awalnya PT. Andalan Arta Advisindo ini
memulai bisnisnya di bidang Konsultan Keuangan dan Efek Bersifat Utang
Penempatan Swasta. Perusahaan ini dimiliki oleh para profesional pasar
modal Indonesia. Pada tahun 1997, perusahaan ini memperluas kegiatannya
dengan mengatur beberapa efek hutang oleh penerbitan, termasuk Medium
Term Notes, Negotiable- Promissory Notes, Promes terstruktur, dan Program
Efek Piutang Beragun bagi banyak emiten maupun perusahaan milik negara.
Ketika perusahaan mengakuisisi PT. Dana duta Indonesia pada tahun
1998, yang merupakan perusahaan keamanan dengan lisensi broken-dealer,
perusahaan ini bernama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pada tahun
yang sama, perusahaan memperbaiki nilai pendapatan penjualan & meja
perdagangan mereka dan mulai membangun kehadirannya di pasar
Pendapatan Tetap sekunder. Pada tahun setelah itu, perusahaan ini
memperoleh Penjamin Emisi Efek dan Lisensi Manajer Investasi, sehingga
sepenuhnya memenuhi semua persyaratan untuk menyediakan array produk
yang lengkap dan layanan untuk pasar keuangan dan investasi.
Perusahaan ini sekarang diakui sebagai salah satu penjamin emisi
terkemuka dengan pendapatan tetap di Indonesia dan efek ekuitas.
Perusahaan ini juga merupakan penasihat keuangan terkemuka untuk banyak
perusahaan dan lembaga, dengan mata yang waspada perusahaan ini terbuka
untuk kemungkinan yang belum ditemukan, untuk menuai keuntungan terbaik
pada waktu yang tepat.
B. Visi dan Misi PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDOSEKURITAS
1. Visi PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDOSEKURITAS
Perusahaan ingin menjadikan dedikasi, kreatif,kecepatan,dan fleksibel
adalah kunci dari kesuksesan.
Perusahaan ingin menjadi yang terbaik di bidang jasa pelayanan transaksi
jual-beli investasi portfolio.
Perusahaan memiliki tujuan :
1. Memberikan pelayanan jasa jual dan beli investasi portfolio dengan
baik kepada parakonsumen.
D. Struktur OrganisasiPerusahaan
Struktur Organisasi Perusahaan, agar sebuah perusahaan dapat beroperasi
36
dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi suatu perusahaan.
Dalam struktur organisasi pada PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO
SEKURITAS terdapat beberapa divisi yang mempunyai fungsi dan tugas
untuk saling mendukung kinerja perusahaan dengan tugas-tugas yang telah
ditentukan.Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dapat dilihat di
bawah ini.
38
Proses transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT.
ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS terdiri dari beberapa
proses yang berhubungan dengan operasi atau pun non operasi. Dan
dana kas yang digunakan terdiri dari berbagai macam mata uang yaitu:
1. IDR (IndonesiaRupiah).
2. USD (USDollar).
3. AUD (AustraliaDollar).
4. CHY (ChinaYuan).
Proses pengeluaran kas untuk non operasi yaitu berupa
pengeluaran kas untuk kegiatan sehari-hari perusahaan yang dapat
dilakukan dengan cara pada awalnya karyawan dari divisi yang
melakukan transaksi menerima faktur penagihan pembayaran atas
transaksi yang mereka lakukan, lalu karyawan yang bersangkutan
akan mengisi dishbursement memo kemudian laporan dishbursement
memo tersebut akan masuk ke Vice President Operation yang akan
memprosesnya.
ke Finance Department yang akan mengeluarkan cek atau giro
sebagai pembayaran atas faktur yang terlampir di dalam
39
cek atau giro kemudian akan diperiksa oleh Finance Manager yang
akan memberikannya kembali setelah diperiksa untuk diinput oleh
Finance Department yang akan menjadi Request Payment Voucher
lalu Assistant Vice President Operation akan mengapprove melalui
sistem dan Accounting Department untuk memposting transaksi yang
akan menjadi Payment Voucher sebagai akhir dariproses.
Adapun dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan
dalamproses pengeluaran kas non operasi yaitu berupa :
1. Advance payment, menyerupai dengan proses pengeluaran kas
dengan faktur hanya saja jika menggunakan advancepayment
karyawan akan meminta terlebih dahulu uang yang akan
dipergunakan lalu dipertanggung jawabkan kemudian dengan
melampiri faktur-faktur biaya-biaya selama perjalanan.
Advance payment digunakan untuk karyawan yang dinas ke
luar daerah atau ke luarnegeri.
2. Capital expenditure and purchasing request, proses ini
dilakukan dengan cara mengisi jenis permintaan barang yang
akan dibeli berikut perkiraan harganya dan proses pertanggung
jawabkan dengan melampiri faktur pembelianbarang.
2) Proses pengeluaran kas untuk pembelian obligasi:
Proses pengeluaran kas untuk pembelian obligasi dilakukan
dengan cara pada awalnya sales membuat tiket atas proses transaksi
pembelian obligasi yang kemudian tiket tersebut akan diberikan
kepada President Fixed Income yang akan diproses. Setelah tiket
diproses, tiket akan diapprove oleh President Fixed Income yang
kemudian tiket akan diberikan kembali ke Settlement Department
yang akan memproses transaksi lebih lanjut.
Settlement Department akan memprosesnya dengan membuat
Trade Confirmation yang akan diberikan kepada Settlement
Manager dan Vice President Operation untuk memberikan approve
40
kemudian akan diberikan ke Finance Department oleh Settlement
Department. Finance Department akan mengeluarkan cek atau giro
untuk pembayaran, kemudian Finance Department akan menginput
transaksi menjadi Request Payment Voucher. Lalu Assitent Vice
President Operation akan mengapprove melalui sistem dan
Accounting Department akan memposting transaksi yangakan
menjadi Payment Voucher sebagai akhir dariproses.
3) Proses pengeluaran kas untuk pembelian saham:
Proses pengeluaran kas untuk pembelian saham dilakukan
dengan cara pada awalnya sales membuat tiket yang akan diinput ke
sistem. Akhir hari Contracting Department akan mengecek laporan
transaksi pembelian saham-saham yang dilakukan oleh perusahaan
dan akan membandingkan laporan dari BEJ dengan tiket dan laporan
sales(trading). Kemudian Contracting Department akan
mengenerate sistem untuk mengetahui hasil trading yang kemudian
akan membuat Trade Confirmation. Contracting Department
mengirim laporan Trade Confirmation ke konsumen melalui fax.
Lalu Trade Confirmation akan diberikan ke Finance
Department untuk mengeluarkan cek atau giro untuk pembayaran,
kemudian Finance Department akan menginput transaksi menjadi
Request Client Payment Voucher yang akan diperiksa oleh Finance
Manager lalu berlanjut dengan Assistant Vice President Operation
yang akan mengapprove melalui sistem dan Accounting Department
akan memposting transaksi yang akan menjadi Client Payment
Voucher sebagai akhir dari proses.
4) Proses penerimaan kas non operasi:
Proses penerimaan kas non operasi yaitu berupa proses
penerimaan kas dari kegiatan diluar operasi yang berupa pendapatan
bunga, pendapatan komisi dari konsumen atas advise trading, dan
kegiatan lain-lainnya.
pada awalnya Finance Department menerima konfirmasi atas
penerimaan kas dari konsumen. Lalu Finance Department
melakukan konfirmasi ulang ke pihak bank perihal penerimaan
transfer uang dari konsumen ke rekening perusahaan.
Apabila konfirmasi ulang sudah dilakukan dan transfer uang
telah diterima, maka Finance Department akan menginput transaksi
menjadi Unofficial Receipt Voucher yang akan diperiksa oleh
Finance Manager lalu laporan akan masuk ke Assistant Vice
President Operation yang akan dilanjutkan dengan proses
mengapprove melalui sistem dan Accounting Department akan
memposting transaksi yang akan menjadi Receipt Voucher sebagai
akhir dari proses.
dengan cara pada awalnya sales membuat tiket atas proses transaksi
penjualan obligasi yang kemudian tiket tersebut akan diberikan
kepada President Fixed Income yang akan diproses. Setelah tiket
diproses, tiket akan diapprove oleh President Fixed Income yang
kemudian tiket akan diberikan kembali ke Settlement Department
yang akan memproses transaksi lebihlanjut.
Settlement Department akan memprosesnya dengan membuat
Trade Confirmation yang akan diberikan kepada Settlement
Manager dan Vice President Operation untuk memberikan approve
terhadap Trade Confirmation. Setelah Trade Confirmation diapprove
kemudian akan diberikan ke Finance Department oleh Settlement
Department.
konsumen, lalu Finance Department melakukan konfirmasi ulang ke
42
yang dilakukan oleh pihak pembeli ke rekening perusahaan.
Apabila konfirmasi ulang sudah dilakukan dan transfer uang
telah diterima, maka Finance Department akan menginput transaksi
menjadi Unofficial Receipt Voucher yang akan diperiksa oleh
Finance Manager lalu laporan akan masuk ke Assistant Vice
President Operation yang akan dilanjutkan dengan proses
mengapprove melalui sistem dan Accounting Department akan
memposting transaksi yang akan menjadi Receipt Voucher sebagai
akhir dari proses.
6) Proses penerimaan kas dari penjualan saham:
Proses penerimaan kas untuk penjualan saham dilakukan
dengan cara pada awalnya sales membuat tiket yang akan diinput ke
sistem. Akhir hari Contracting Department akan mengecek laporan
transaksi penjualan saham-saham yang dilakukan oleh perusahaan
dan akan membandingkan laporan dari BEJ dengan tiket dan laporan
sales(trading). Kemudian Contracting Department akan
mengenerate sistem untuk mengetahui hasil trading yang kemudian
akan membuatTrade Confirmation. Contracting Department
mengirimlaporan Trade Confirmation ke konsumen melalui fax.
Lalu Trade Confirmation akan diberikan ke Finance
Department oleh Contracting Department. Kemudian selang
beberapa hari kemudian Finance Department menerima konfirmasi
penerimaan kas atas transaksi penjualan saham yang dilakukan oleh
perusahaan atas kepentingan konsumen, lalu Finance Department
melakukan konfirmasi ulang ke pihak bank perihal penerimaan
transfer uang atas penjualan saham yang dilakukan oleh pihak
pembeli ke rekening perusahaan.
menjadi Unofficial Client Receipt Voucher yang akan diperiksa oleh
43
President Operation yang akan dilanjutkan dengan proses
mengapprove melalui sistem dan Accounting Department akan
memposting transaksi yang akan menjadi Client Receipt Voucher
sebagai akhir dari proses.
Pusat
dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor
dengan mereka yang mempunyai dana atau kreditor. Dengan perkata lain,
Debitor dan Kreditor telah terjadi perjanjian utang piutang dan perjanjian
pinjam meminjam. Akibat dari perjanjian tersebut lahirlah sebuah perikatan
diatara pihak. Dengan adanya sebuah perikatan maka masing-masing pihak
mempunyai hak dan kewajiban.
sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban Debitor
dalam mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian
maka tidak ada masalah. Namun dalam kasus PT. Andalan Artha Advisindo
Securitas yang berlaku sebagai Debitor, telah terjadi utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka
6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundan
Pembayaran kewajiban utang yaitu :
“ kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang
baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara
langsung maupunyang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang
timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh
Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor diatas.
Dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan ini ada dua jalan yang
dapat di tempuh yaitu melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi atau Arbitrase.
Dalam kasus PT. Andalan Artha Advisindo atau PT. AAA Securitas melawan
Kreditor, penyelesaian kepailitanini menggunakan jalur Litigasi atau melalui
Pengadilan Niaga.
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yaitu kewenangan Pengadilan
Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula
arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang
memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang
terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang hutang yang
menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Tentang Syarat-Syarat
Kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan
bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan
permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian hutang
piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase. Pengadilan Niaga
sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama
di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan
memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing, dan kompetensi
absolute merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan
peradilan.
diberikannya time frame untuk jangka waktu yang relatif singkat dan
terperinci untuk setiap mata rantai prosespengajuan pailit. Tata cara
permohonan pailit di tempuh dengan time freme yang singkat.akan tetapi,
setelah putusan, proses kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak
mempunyai batas jangka waktu maksimum, hal tersebut tetap dipertahankan
oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. 1
Suatu permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran utang ingin
diajukan kepada Pengadilan Niaga, harus menyertai kelengkapan-
kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga.
1 Munir Fuady, Hukum kepailitan dalam Teori dan Praktek, PT Citra Aditya,
(bandung:2007), h.11
atau Kreditor pailit perseorangan yang menekuni bisnis berupa
pembelian/transaksi repo (Repurchasement Agreement) terhadap perusahaan
yang bergerak dibidang securitas dan perseorangan yang mempunyai
hubungan hukum (bisnis) dengan termohon selaku debitor atau Presiden
Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Securitas atau yang disebut PT.AAA
Securitas yang dibuktikan dengan instrument berupa lembar Repo
Confirmation yang dikeluarkan oleh PT.AAA Securitas.
Berdasaran perjanjian yang telah disepakati oleh para termohon dan
pemohon untuk melakukan transaksi Repo (Repurchasement Agreement),
maka kewajiban dari pemohon dan termohon dalam transaksi Repo telah
dipenuhi dengan memberikan dan atau menyetorkan dana kepada termohon
sejumlah Rp. 24.000.000.000,- ( Dua Puluh empat Miliyar Rupiah) untuk
membeli saham-saham sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dalam
Repo Confirmation.
termohon belum melaksanakan kewajibanya untuk menyelesaikan dan atau
mengembalikandana-dana para pemohon untuk membeli kembali saham-
saham tersebut dalam Repo Confirmation sebagaimana tersebut pada butir ke-
4 perjanjian Repo.
melakukan pertemuan yang dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan
sebuah kesepakatan bahwa termohon berjanji/bersedia dan sanggup untuk
menyelesaikan dan atau mengembalikan kembali saham-saham a quo paling
lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pertemuan.
Ternyata setelah 2 (dua) minggudari tanggal pertemuan a quo sampai
permohonan pengajuan pailit termohon tidak mmpunyai itikad baik untuk
mengembalikan dana-dana yang telah disepakati dalam perjanjian Repo
tersebut baik pokok utang (principal) maupun Bunga Utang (Interest).
Dan sebelum permohonan pernyataan pailit ini pihak termohon sudah
beberapa kali mengajukan teguran/ peringatan-peringatan serta
47
somasi yang terdiri dari:
a. Pesan media elektronik (email) pada tanggal 29 Desember s/d 30
Desember 2014
perihal somasi.
menyelesaikan kewajibannya untuk melakukanpengembalian/penyelesaian
dana yang telah disetorkan oleh para pemohon pailit untuk mengingatkan
seluruh tagihannya telah jatuh tempo.
Pemohonan pailit ini telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
pasal 2 Ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa termohon pailit mempunyai 2 kreditor
lebih dari satu yaitu para pemohon.
B. Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 08 /Pdt .Sus. PAILIT/
2015/PN. Niaga .Jkt.Pst
berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukum. Adapun
pertimbangan hakim pada pengadilan Niaga yaitu :
1. Bahwa para pemohon dan termohon telah melakukan transaksi repo
(Repurchasement Agreement) dan apa yang menjadi kewajiban para
pemohon memberi atau menyetorkan kepada termohon dana-dana
sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliyar rupiah) untuk
membeli saham-sahamyang tertuang dalam :
2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok dan ditambah
bunga sebesar Rp. 5.050.416.687,- (lima miliyar lima puluh juta
empat ratus enam belas ribu enam ratus enam delapan puluh tujuh
rupiah) atas nama Ghozali Muhamad dengan tanggal penyelesaian
29 Desember 2014
2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok dan ditambah
bunga sebesar Rp. 6.060.500.000,- (Enam miliyar enam puluh juta
Lima ratus Ribu Rupiah) atas nama Azmi Ghozi tanggal
penyelesaian/pengembalian tanggal 15 Desember 2014
c. Repo Confirmation Ref No.003/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November
2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok dan ditambah
bunga sebesar Rp. 5.050.416.667,- (Lima Miliyar Lima Puluh Juta
Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh
Rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah dengan penyelesaian 29
Desember 2014
2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok dan ditambah
bunga sebesar Rp. 8.080.666.667,- (Delapan Miliyar Delapan Puluh
Juta Enam ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus Enam Puluh Tujuh
Rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah dengan tanggal
penyelesaian 5 Januari 2015.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 telah disepakati antara Termohon
sanggup untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan kembali saham-
saham aquo paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal 29 Desember.
3. Bahwa para termohon telah melakukan teguran/peringatan-peringatan
yaitu :
a. Pesan media elektronic (Email) pada tanggal 29 Desember s/d 30
Desember 2014
4. Bahwa untuk menyatakan termohon pailit harus dipenuhi ketentuan pasal
2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya akan disingkat dengan
UUK) yang pada pokoknya menyatakan “Debitur yang mempunyai dua
atau lebih kreditordan yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan
49
permohonan satu atau lebih kreditornya.
5. Bahwa dalam permohonan pailit unsur-unsur pasal 2 Ayat (1) UUK yang
harus dibuktikan adalah :
b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
c. Yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
d. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
kreditornya.
pailit dan termohon adalah debitor yang punya hubungan hukum dengan
pemohon sehingga dapat dimintakan pailit.
7. Bahwa pengertian kreditor dijelaskan adalah orang yang mempunyai
piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di
muka pengadilan (pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Debitor
adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-
Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan (pasal 1
Ayat (3)Undang-Undang Kepailitan). Dengan mengacu ketentuan ditas
permohonan pailit dapat dimintakan baik oleh Debitor sendiri maupun
Kreditor. Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat pasal (7
Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)
8. Bahwa termohon ada hubungan hukum dengan termohon, yaitu termohon
telah melakukan transaksi Repo (Repurchasement Agreement) dan apa
yang menjadi kewajiban para pemohon memberi atau menyetorkan
kepada termohon dana-dana sebesar Rp.24.000.000.000,- (Dua Puluh
Empat Miliyar Rupiah) untuk membeli saham-saham pada BRI INDO
dan FRN Garuda, dan ada tagihan yang belum dibayar oleh termohon,
maka dengan demikian para pemohon adalah sebagai pihak kreditor dan
termohon sebagai pihak Debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
50
ayat (2), (3) Undang-Undang Kepailitan dan tidak terhalan oleh
ketentuan pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Kepailitan dan
pemohon pailit dalam perkara ini juga diajukan oleh seorang advokat,
maka dengan fakta tersebut diatas syarat formil dalam permohonan
pernyataan pailit dalam perkara initentang kreditor, debitor adalah sah
dan diajukansecara benar sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.
9. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum
bahwa debitor mempunya utang kepada kreditor dan utang tersebut
belum/tidak dibayar lunas oleh debitor.
10. Bahwa pemohon telah menagih utang tersebut secara hukum adalah
utang atau kewajiban termohon yang harus dibayar dan terbukti uang
tersebut tidak dibayar oleh termohon.
11. Bahwa pemohon telah menagih utang tersebut kepada termohon dengan
mengirimkan pesan media electronic (email) pada tanggal 29 Desember
s/d 30 Desember 2014 dan surat No.10/somasi/KH-DAM/III/2015 pada
tanggal 10 Desember 2015.
Dalam pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 08 /Pdt.Sus.PAILIT/
2015/PN. Niaga .Jkt.Pst hanya melihat dan menimbang dari pasal 2 ayat 1
saja yang pada pokoknya menyatakan “Debitur yang mempunyai dua atau
lebih kreditor dan yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang
telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan
pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu
atau lebih kreditornya. Seharusnya hakim juga dapat menimbang pasal 2 ayat
4 yang menyatakan “dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian,
Permohonan Pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas
Pasar Modal atau BAPEPAM. Karena PT Andalan Artha Advisindo Securitas
ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Efek.
C. Analisis Putusan
Beberapa persoalan yang sudah terurai secara jelas dan rinci di atas,
maka penulis mencoba merekontruksikan dengan apa yang menjadi kajian
51
penulis sehingga menghasilkan suatu penelitian yang menggambarkan
kompleksi hukum yang sesuai dengan norma dan keadilan yang tumbuh dan
berkembang dimasyarakat.
Dalam al-Quran tidak ada ayat yang secara langsung menjelaskan
tentang pailit. Hanya saja al-quran mengisyaratkan bahwa orang yang
banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan
harta-hartanya. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqorah
ayat 280 yang berbunyi:

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Makna Al Muflis atau orang yang pailit atau bangkrut di jelaskan dalam
sebuah hadis, Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bersabda :
: : .



Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah SAW berkata :
Tahukah kalian siapakah muflis ( orang yang pailit ) itu ? para sahabat
menjawab : “Muflis (orang yang pailit) itu adalah orang yang tidak
mempunyai dirham dan harta benda. Tetapi Nabi SAW. berkata : “Muflis
(orang yang pailit) dari ummatku ialah orang yang datang pada hari kiamat
membawa (pahala) shalat, puasa dan zakatnya, namun (ketika di dunia) dia
telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, memakan harta,
menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak ), maka orang-orang
itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya,maka dosa-dosa mereka
akan ditimpahkan kepadanya,kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. 2
2 Abu Khusain Muslim, Sahih Muslim, Juz IV (beirut: Dar al-Kutub al-„ilmiyyah,tt) h.45
52
Ayat di atas menggambarkan bahwa keadaan pailit, yaitu orang yang
jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang adaa (di tangannya). Namun,
untuk menentukan seorang itu taflis harus berdasarkan putusan pengadilan/
hakim oleh karena itu, tafli sering dimaknai keputusan hakim yang melarang
seseorang bertindak atas hartanya. Berdasarkan keputusan hakim tersebut,
mukhlis dilarang untuk mengelolah hartanya. 3 Jadi seorang yang dikatakan
pailit itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham (uang) dan harta benda.
Berdasarkan beberapa dasar yang sudah peneliti uraikan di atas,
mnghadirkan beberapa studi atau analisis yang dapat menjabarkan beberapa
hal yang menjadi pokok persoalan dalam penulisan ini diantaranya:
Pertama, PT. Andalan Artha Advisindo Securitas atau , dalam hal ini
sebagai perantara pedagang efek atau disebut juga perusahaan efek atau
broker dalam menjalankan fungsinya dimungkinkan perusahaan efek tidak
memenuhi kewajibannya kepada investor, sehingga perusahaan efek
dimungkinkan pula untuk digugat secara perdata di Pengadilan Negeri bahkan
perusahaan efek dapat dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga yang
berwenang. Seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan
efek juga dapat dipailitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
selanjutnya disebut UUK dan PKPU. Permasalahan pailit akan timbul apabila
debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut.
Dengan kata lain, debitor berhenti membayar utangnya. 4
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang menyatakan bahwa:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta : PT.
Grafindo Persada, 2003), h.196
4 Abdul Reza Prima Tarihoran, Perlindungan Hukum bagi Kurator terhadap
TuntutanHukum Kreditor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Medan: Fakultas
HukumUniversitas Sumatera Utara, 2015), hal. 1.
53
undang ini”.
mendorong bangkrutnya suatu perusahaan. Alasan-alasan ini adalah
membiarkan harga saham menentukan strategi, pertumbuhan yang terlalu
cepat, mengabaikan konsumen, mengabaikan pergeseran paradigma,
melibatkan diri dalam perang harga yang berkepanjangan, mengabaikan
kewajiban-ancaman-krisis, terlalu sering berinovasi, buruknya perencanaan,
sinergi yang gagal, dan sikap arogan. Sebab-sebab kebangkrutan dapat
berasal dari internal perusahaan, antara lain salah urus, dan sebab eksternal
berkaitan dengan berubahnya lingkungan bisnis. Perusahaan yang mengalami
kebangkrutan ini hanya punya dua opsi, yakni menyatakan pailit menurut
hukum atau melakukan upaya-upaya pemulihan dengan berupaya
meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
dimohonkan oleh lembaga yang mengawasi perusahaan efek yakni Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hal ini sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang
menyatakan bahwa:
“Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring
dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal”.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:
“Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat
diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang
diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar
Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan
penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk
54
kewenangan BI terhadap bank”.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah membatasi bahwa dalam hal
debitor yang memiliki kegiatan usaha di bidang pasar modal, permohonan
pernyataan pailit terhadapnya semata-mata hanya dapat dilakukan oleh
BAPEPAM. Hal tersebut dikarenakan hanya BAPEPAM yang memiliki
kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan yang bergerak dalam
kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, BAPEPAM merupakan lembaga
yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-
hari kegiatan pasar modal serta berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan.
jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) ke OJK sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa
Keuangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara otomatis
BAPEPAM dihapus secara kelembagaan dan digantikan oleh OJK. Dengan
demikian, beralih pula kewenangan yang dimiliki BAPEPAM ke OJK dalam
mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan keliama atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang kedudukan, tugas dan fungsi Eselon
55
I kementrian Negara yang mengubah susunan organisasi eselon I kementrian
keuangan dengan tidak adanya lagi BAPEPAM dan Lembaga Keuangan
dalam susunan organisasi Eselon I kementrian keuangan.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka satu-satunya
pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan
efek adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena lembaga tersebut
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang
diinvestasikan dalam efek dipengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Akan
tetapi, dalam kasus kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo (PT. AAA
Sekuritas), ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak
diterapkan.Permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dimohonkan oleh
pihak yang berwenang yakni Otoritas Jsa Keuangan (OJK), melainkan
dimohonkan oleh dua nasabah PT. AAA Sekuritas yakni Ghozi Muhammad
dan Azmi Ghozi Harharah kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Kedua, Kasus kepailitan PT. AAA Sekuritas tersebut berawal ketika
PT. AAA Sekuritas yang merupakan perusahaan sekuritas nasional yang
bergerak di bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek
(underwriter) (selaku debitor atau termohon pailit) tidak memenuhi
kewajibannya membayar tagihan kepada dua nasabahnya (selaku kreditor
atau pemohon pailit). Tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah
disepakati oleh PT. AAA Sekuritas dan dua nasabahnya untuk melakukan
transaksi repo (Repurchasment Agreemen). Dalam transaksi tersebut
pemohon pailit berkewajiban memberi dan atau menyetorkan kepada
termohon dana sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar
rupiah) untu membeli saham-saham pada BRI INDO dan FRN Garuda.
Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh pemohon. Kemudian, hingga tanggal
jatuh tempo pengembalian atau pembelian kembali, termohon tidak
melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan
dana pemohon untuk membeli kembali saham-saham tersebut. Atas dasar hal
56
AAA Sekuritas kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebelum mengajukan
permohonan pailit tersebut, pemohon telah menyampaikan teguran atau
peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media elektronik (email)
maupun surat somasi kepada termohon. Akan tetapi, termohon tidak
mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemohon.
Majelis Hakim dalam putusan pailit tersebut memutuskan menerima
permohonan pernyataan pailit pemohon (dua nasabah) terhadap termohon
(PT. AAA Sekuritas) karena dalam pertimbangannya menilai permohonan
pernyataan pailit tersebut telah memenuhi syarat permohonan pailit
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK
dan PKPU. 5
dilakukan oleh pemohon pailit maupun Majelis Hakim.Pemohon pailit
mengajukan permohonan pernyataan pailit t