EXECUTIVE SUMMARY

PELAKSANAAN SITA UMUM

DALAM KASUS KEPAILITAN

2018 Peneliti:

Luthvi Febryka Nola

PUSAT PENELITIAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utang piutang merupakan suatu kegiatan penting penunjang perekonomian

karena dengan utang piutang dapat membantu orang untuk mengembangkan usahanya.

Dalam perjanjian utang piutang, seorang yang berutang (debitor) bisa saja cedera janji

dan tidak melakukan pembayaran atas utang-utangnya. Dalam rangka menjamin

pengembalian utang oleh debitor, berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (BW) segala harta benda milik debitor menjadi jaminan atas utang

piutang yang dibuatnya. Peraturan perundang-undangan juga telah menyediakan jalur

penyelesaian sengketa yang cepat, adil, mudah dan efisien terkait permasalahan utang

piutang yaitu melalui kepailitan. Saat ini kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan, kepailitan merupakan sita umum atas

semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan yang dimaksud dengan sita

umum adalah sita yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan milik debitor baik yang

telah ada saat ini maupun yang akan ada dimasa datang dengan tujuan agar hasil

penjualan dari harta yang disita dapat dibagikan secara adil dan proposional di antara

sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kecuali

diantara mereka memiliki alasan untuk didahulukan.1 Pembagian yang adil dan

proposional dalam sita umum diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian

hukum bagi kreditor dan debitor.

Namun dalam prakteknya pelaksanaan sita umum dalam kepailitan mengalami

sejumlah permasalahan berkaitan dengan penjatuhan sita pidana terhadap harta pailit

yang sudah berada dalam sita umum kepailitan. Misalnya berkaitan dengan kasus

Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada2 dan Koperasi Pandawa3. Kondisi ini membuat

penyitaan aset oleh kuratornya menjadi terhambat karena penyitaan yang dilakukan

1 Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3 Tahun 2016, hal. 635, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7177/5419, diakses tanggal 5 Maret 2018. 2Andi Saputra, “Kasus Penipuan, MA Rampas Aset Koperasi Cipaganti untuk Nasabah”, 12 April 2016, https://news.detik.com/berita/d-3185490/kasus-penipuan-ma-rampas-aset-koperasi-cipaganti-untuk-nasabah, diakses tanggal 8 Maret 2018. 3 Deliana Pradhita Sari, “Begini Cara Kurator Koperasi Pandawa Rebut Harta Pailit”, 19 Desember 2017, http://kabar24.bisnis.com/read/20171219/16/719631/begini-cara-kurator-koperasi-pandawa-rebut-harta-pailit, diakses tanggal 8 Maret 2018.

2

kepolisian terhadap beberapa aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang

dilakukan oleh beberapa orang pengurusnya.

Permasalahan kedua adalah terkait beberapa kurator yang kerap harus

berhadapan dengan ancaman pidana terkait pengelolaan harta pailit, seperti pada kasus

penangkapan yang dilakukan kepolisian Jawa Timur terhadap seorang kurator asal

Jakarta yang bernama Jandri Onasis Siadari yang sedang menjalankan tugas sebagai

pengurus pada proses PKPU PT Surabaya Agung Industri & Pulp Tbk (SAIP). 4 SAIP

melaporkan Jandri ke polisi karena dianggap telah menghilangkan hak beberapa

kreditor. 5 Majelis hakim PN Surabaya akhirnya membebaskan Jandri dari dakwaan. 6

Selain Jandri, pada tahun yang sama dua kurator Eks PT Kymco Lippo Motor Indonesia,

Ali Sumali Nugroho dan Iskandar Zulkarnaen juga ditetapkan sebagai tersangka dengan

tuduhan telah memasukkan nama kreditor yang telah dibayar ke daftar tagihan para

kreditor.7 Pada dua kasus ini kurator benar-benar telah menjalankan tugasnya

mengurus harta sitaan secara benar sehingga terbebas dari proses hukum. Akan tetapi

tidak dapat dipungkiri terdapat kurator yang melakukan kecurangan pada saat

melakukan pengurusan harta pailit. Seperti baru-baru ini, tiga kurator PT Asuransi Jiwa

Bumi Asih Jaya ditangkap Bareskrim karena memindahkan aset milik debitor menjadi

milik pribadi mereka senilai Rp 1,1 triliun.8

Sita umum terhadap aset bukan milik debitor juga menjadi permasalahan

tersendiri dalam praktek kepailitan. Aset tersebut dapat merupakan milik negara

namun dikuasai oleh debitor seperti terjadi pada proses kepailitan dengan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) sebagai debitor. 9 Maupun aset pihak lain yang terkait dengan

4 Hukumonline, “Curhat Kurator yang Pernah Duduk di Kursi Terdakwa”, 26 November 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475a02bb6a67/curhat-kurator-yang-pernah-duduk-di-kursi-terdakwa, diakses tanggal 8 Maret 2018. 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Hukumonline, “Dilaporkan ke Polisi, Eks Kurator Kymco Minta Perlindungan AKPI”, 29 Januari 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks-kurator-kymco-minta-perlindungan-akpi, diakses tanggal 8 Maret 2018. 8 Tempo.co, “Ditangkap, 3 Kurator Pengadilan Niaga Jakarta Tersangka Kasus BAJ”, 19 Mei 2017, https://nasional.tempo.co/read/876915/ditangkap-3-kurator-pengadilan-niaga-jakarta-tersangka-kasus-baj, diakses tanggal 20 Maret 2018. 9 Rizal Widiya Priangga, Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Privat Law, Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017, https://media.neliti.com/media/publications/164788-ID-none.pdf, diakses tanggal 9 Maret 2018.

3

kepailitan seperti pada kasus Actio Paulina pemilik Batavia Air. 10 Actio Paulina adalah

upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor yang dapat

merugikan kepentingan para kreditornya. 11 Pembuktiannya terkadang membutuhkan

proses yang cukup panjang sehingga tidak sesuai dengan prinsip kepailitan yaitu

penyelesaian secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. 12

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan” merupakan

penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan

dengan memperhatikan sistematika hukum dari peraturan perundang-undangan terkait

diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Herzien Inlandsch Reglement

(HIR), UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (UU

Kepailitan). Sedangkan penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah penelitian

terhadap efektivitas hukum, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum

beroperasi dalam masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan

sengaja (purposive) yang dilakukan di 2 Provinsi yakni Provinsi Jawa Timur dan

Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini memerlukan data sekunder dan data primer.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian

ini juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari wawancara. Wawancara

dilakukan dengan instansi-instansi terkait, yaitu: kurator, Balai Harta Peninggalan,

akademisi, Pengadilan Niaga dan Kepolisian.

II. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sita Umum terkait Benda Bergerak Maupun Benda Tidak

Bergerak Milik Debitor

Sita adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda

tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil

untuk menjamin agar tuntutan penggugat/kewenangan penggugat tidak menjadi

10 Kontan, “MA kabulkan gugatan eks bos Batavia Air”, 17 November 2014, http://nasional.kontan.co.id/news/ma-kabulkan-gugatan-eks-bos-batavia-air, diakses tanggal 9 Maret 2018. 11Hukumonline, “Actio Pauliana dan Perdamaian dalam Kepailitan”, 4 Agustus 2010, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1691/actio-paulina-dan-perdamaian-dalam-kepailitan, diakses tanggal 20 Maret 2018. 12 Penjelasan Umum, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4

hampa.13 Sedangkan sita dalam UU Kepailitan merupakan sita terhadap seluruh harta

kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit serta segala sesuatu yang

diperoleh selama kepailitan.

Tujuan dari sita adalah untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan

dialihkan, dihilangkan, atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan

demikian gugatannya tidak hampa (illusoir).14 Adapun tujuan dari sita umum dalam

kepailitan adalah mencegah debitor melakukan perbuatan yang merugikan para

kreditornya; mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh para kreditor dan untuk

mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang merugikan debitor seperti

menyembunyikan atau menyelewengkan harta.15

UU Kepailitan tidak secara spesifik mengatur bagaimana pengaturan tentang sita

umum bagi barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor pailit, karena dasar dari

objek dari sita umum kepailitan mengacu pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 BW.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sita umum tersebut berlaku atas seluruh kebendaan

dari milik debitor pailit itu sendiri.

Hal ini diperkuat berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan, yang menentukan

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Namun terdapat

pengecualian harta debitor yang terkena sita umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22

UU Kepailitan, yang mengecualikan benda berikut dari harta pailit, yaitu:

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.”

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Sita Umum

Pelaksanaan sita umum merupakan bagian dari proses penegakan hukum dari UU

Kepailitan dan aturan terkait lainnya. Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang

13 Wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta: PT Tatanusa, 2004, hal. 20. 14 Wildan Suyuthi, op.cit., hal. 21 15 Ibid., hal. 638.

5

mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana

prasarana, masyarakat dan budaya. Dari penelitian ini terlihat bahwa pelaksanaan sita

umum setidaknya dipengaruhi oleh 4 faktor yang menjadi penghambat yaitu:

1. Hambatan dari Segi Hukum

Tidak sinkronnya ketentuan UU Kepailitan terkait dengan sita umum dengan

KUHAP. Dimana KUHAP memberikan kewenangan kepada lembaga dan/atau institusi

tertentu untuk melakukan penyitaan terhadap harta pailit milik debitor pailit, dimana

muncul pemikiran bahwa ketentuan yang mengatur dan memberikan kewenangan

kepada lembaga dan/atau institusi tertentu tersebut merupakan ketentuan khusus (lex

specialist) dari UU Kepailitan, sehingga yang bersangkutan memiliki keengganan untuk

mencabut dan/atau menghapus sita yang telah dilakukannya. Kondisi ini diperparah

lagi dimana lembaga dan/atau institusi tertentu tersebut mempunyai Standar Kerja

atau Standard Operating Procedure (SOP) internal yang justru kontra produktif dengan

sita umum dalam kepailitan.

Berkaitan dengan ketentuan perpajakan, kantor pajak telah memberikan

klarifikasi bahwa mereka tidak akan melakukan sita apabila sita lain telah dijatuhkan

termasuk sita kepailitan karena hal ini juga dilarang oleh Pasal 19 UU PPSP. Akan tetapi

berdasarkan keterangan kurator, walaupun kantor pajak telah mengajukan

pendaftaran tagihan pada kurator namun tetap tidak mau mencabut sita pajak dengan

alasan peraturannya tidak memungkinkan untuk melakukan pengangkatan/

pencoretan atas sita yang telah dilaksanakannya. Kondisi ini tentunya perlu untuk

diteliti lebih lanjut.

Sinkorinisasi dan harmonisasi aturan sita umum dalam UU Kepailitan dan KUHAP

sampai dengan saat ini belum sepenuhnya berjalan searah, bahkan dalam

pelaksanaannya memiliki kecendrungan kontra produktif, tidak sinkron, dan tidak

harmonis. Ketidaksingkronan aturan perundang-undangan menunjukkan telah terjasi

pelanggaran terhadap asas-asas berlaku UU yang menurut Soerjono Soekanto

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.16

Selain masalah sinkronisasi, aturan tentang organisasi profesi kurator juga tidak

secara jelas diatur. Satu-satunya pasal yang memuat tentang organisasi profesi hanya

Penjelasan Pasal 70 ayat (2) UU Kepailitan, itupun terkait syarat terdaftar dari kurator.

Padahal dewasa ini pengawasan oleh kurator oleh organisasi profesi sangat dibutuhkan

16

Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 17.

6

mengingat banyaknya potensi penyimpangan yang dapat dilakukan kurator dan

pasifnya pengawasan oleh hakim pengawas. Ketidakjelasan aturan juga merupakan

salah satu faktor yang dapat menganggu penegakan hukum.17

2. Hambatan dari Segi Penegak Hukum

Tidak hanya permasalahan hukum, kekurang pahaman dari instansi pemerintah

yang mempunyai kewenangan untuk mencabut/mencoret/mengangkat pencatatan sita

yang telah ada sebelum adanya putusan pailit, atau tetap melakukan pencatatan adanya

sita walaupun telah ada putusan pailit. Permasalahan tersebut tetap muncul walaupun

berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan, menentukan bahwa “Semua penyitaan

yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus

memerintahkan pencoretannya”.

Perbedaan pendapat antara penegak hukum terkait kedudukan sita kepailitan

dibandingkan dengan sita pidana maupun perdata juga menjadi permasalahan

tersendiri. Guru Besar Hukum Pidana FH UGM, Mada Edward Omar Sharif Harief

mengatakan hukum publik lebih diutamahan dari pada hukum privat. Hukum pidana

adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksan oleh

aparat negara. Sedangkan ahli perdata termasuk Hadi Subhan berpendapat, sita umum

kepailitan baru dapat terjadi ketika majelis hakim memutus pailit. Sedangkan sita

pidana hanya bersifat penetapan. Sehingga, penetapan sita pidana tidak dapat

menghapuskan putusan majelis hakim pengadilan niaga. Kekurangpahaman dan

perbedaan pendapat antara penegak hukum biasanya diperparah dengan adanya ego

sektoral. Kurator kerap dirugikan terkait hal ini. Dalam menanggapi laporan terkait

kurator, aparat penegak hukum sulit menerima penjelasan dari kurator sehingga kasus

tetap berlanjut hingga ke pengadilan.

Tindakan kurator yang kurang berhati-hati dalam menjalankan tugasnya seperti

tidak memisahkan antara harta pailit dengan harta pribadi sering juga menjadi faktor

pemicu terjadinya gugatan terhadap kurator. Kurator swasta juga kerap memilih-milih

kasus. Kurator biasanya akan memperkirakan jumlah aset debitor apakah mampu

membayar kepailitan. Selain itu kurator biasanya juga menghindari kasus pailit

perusahaan yang sudah lama mati karena proses pemngurusannya biasanya sangat sulit

dan asetnya sudah tidak jelas ada dimana. Selain itu kreditor juga akan memperhatikan

17

Ibid., hal. 18.

7

apakah debitor perusahaan atau perorangan. Pengurusan kepailitan perorangan

berbeda dengan perusahaan. Jika menghadapai perorangan harus berhadapan dengan

rasa (tega dan tidak tega) sedangkan perusahaan dengan aset (laporan keuangan).

Debitor perorangan juga cenderung kurang terbuka terkait aset (klamuflase). Tindakan

kurator yang cenderung memilih kasus membuat BHP cenderung mendapatkan kasus

kepailitan yang biasanya sudah tidak diminati oleh kurator swasta.

Dalam prakteknya pembagian harta oleh kurator, pajak tidak diuntungkan karena

dapat habis oleh kreditor separatis. Selain itu penetapan sita pajak atas aset juga akan

menurunkan nilai aset. Oleh sebab itu pajak biasanya bekerjasama dengan bank

pemilik hak tanggungan untuk menjual aset. Caranya pajak tidak akan menetapkan

pajak atas aset sehingga aset dapat terjual secara maksimal kemudian, petugas pajak

akan membagi hasil dengan pemegang hak tanggungan. Cara seperti ini akan

menguntungkan baik bagi kantor pajak maupun pemegang hak tanggungan.

3. Hambatan dari Segi Sarana dan Prasarana

Hakim niaga dalam melakukan tugas tidak hanya menangani perkara kepailitan

akan tetapi juga perkara lain seperti tipikor dan PHI. Akibatnya waktu dan tenaga yang

dimiliki hakim sangat terbatas. Jadwal pejabat lelang juga sangat terbatas misalnya,

jadwal lelang baru bisa ditetapkan 2-4 minggu setelah diajukan dan lelang baru dapat

terlaksana 1-2 bulan sesudahnya belum lagi pengumuman terlebih dahulu sehingga

paling tidak setelah 3 bukan baru terlaksana. Selain itu pengurusan harta pailit juga

membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik untuk, inventarisasi harta, pengumuman,

biaya apprisal. Ada kurator yang memiliki dana untuk menalangi biaya ini terlebih

dahulu. Akan tetapi ada juga BHP yang meminjam dari kreditor. Hal ini tentunya secara

etik tidak baik untuk dilakukan karena dapat mengganggu indepedensi.

Untuk menemukan dan memverifikasi harta kekayaan debitor pailit kurator

membutuhkan waktu yang tidak cepat dan sulit diseragamkan. Kondisi ini dipengaruhi

oleh kemampuan kurator untuk mencari, menemukan dan memverifikasi boendel pailit

dan kemauan dan bekerjasama yang baik dari debitor serta kreditor.

4. Hambatan dari Segi Budaya

Ego sektoral merupakan salah satu faktor penghambat dari segi penegak hukum.

Namun saat ini masalah ini seperti telah membudaya pada diri penegak hukum

8

sehingga menganggu proses penegakan hukum. Ketidakpahaman tetang kepailitanjuga

membuat kurator rawan mengalami gugatan oleh pihak ketiga ataun debitor karean

dianggap menguasai aset orang lain tanpa izin pemilik.

Dalam menghadapi debitor perseorangan, kurator kerap terganggu dengan masalah

perasaan antara tega dan tidak tega dalam menghadapi debitor perseorangan.

Akibatnya sulit bagi kurator untuk bersifat independen. Pandangan terkait hukum

publik menyangkut kepentingan umum membuat sita umum diabaikan oleh sita

lainnya seperti pidana dan pajak. Padahal kepailitan juga masalah kepentingan umum

seperti terkait perbankan milik BUMN atau nasabah koperasi simpan pinjam.

C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan terkait Pelaksanaan Sita Umum

Dalam rangka mengatasi hambatan terkait pelaksanaan sita umum, kurator akan

segera melakukan penyegelan dan penjualan di bawah tangan. Selain itu kurator akan

menjalin hubungan baik dengan para penegak hukum. Menjadi bagian dari organisasi

profesi juga menjadi salah satu upaya dari kurator untuk menghadapi setiap hambatan.

Adapun salah satu peran dari organisasi profesi berkaitan dengan anggotanya yang

sedang menghadapi permasalahan berkaitan dengan sita umum dalam kepailitan

adalah memberikan penjelasan secara tertulis kepada instansi yang terkait sehubungan

permasalahan anggotanya dan melakukan pendampingan kepada anggota.

Untuk melindungi diri dari gugatan pihak ketiga, kurator akan menggunakan jasa

appraisal dalam menilai asset. Terkait biaya appraisal, pengumuman dan lain-lain

apabila belum ada dana dari harta pailit, kurator akan menanggung terlebih dulu. Pada

proses penjualan di bawah tangan tetap diumumkan untuk menjaring pembeli dan

pembeli tetap mengajukan penawaran sehingga dapat diperoleh harga terbaik, sesudah

mendapat pembeli harga terbaik. Meski proses pengumuman dalam proses penjualan di

bawah tangan bukan keharusan akan tetapi tergantung kurator saja.

Untuk mengamankan aset, kurator juga bisanya akan melakukan pemblokiran

pada kantor pertanahan terhadap aset barang tidak bergerak terkait dengan tanah dan

bangunan. Sedangkan untuk aset bergerak akan dimintakan bukti kepemilikan untuk

menghindari gugatan dari pihak ketiga.

Petugas pajak dapat bekerjasama dengan kurator untuk memaksimalkan harta

pailit sekaligus pembayaran utang pajak. Kurator dapat mengambil alih harta kekayaan

debitor sedangkan petugas pajak dapat menggunakan instrumen yang ada untuk

9

memaksa debitor menyerahkan aset permasalahannya adalah petugas pajak tidak akan

mendapatkan hasil yang maksimal.

III. PENUTUP

Sita umum berlaku pada semua harta kekayan debitor kecuali yang diatur dalam

Pasal 22 UU Kepailitan. Oleh sebab semejak putusan pailit dijatuhkan oleh hakim maka

segala asset debitor baik bergerak maupun tidak bergerak terkena sita umum. Adapun

dasar sita umum adalah putusan pailit tersebut. Berdasarkan Pasal 32 UU Kepailitan

semua sita yang telah ditetapkan kepada harta pailit hapus dan yang berlaku adalah

sita umum.

Pelaksanaan sita umum terhambat oleh empat faktor yaitu pertama terkait

permasalahan hukum yang mana beberapa aturan dalam UU Kepailitan tidak sinkron

dengan UU lainnya seperti KUHAP dan UU Hak Tanggungan dan Aturan tentang

perlindungan dan kewenangan kurator juga tidak diatur secara detail akibatnya dapat

menjadi celah penyalahgunaan dapat juga menjadi senjata untuk menjatuhkan kurator

itu sendiri. Faktor kedua adalah hambatan dari diri debitor yang enggan melaporkan

seluruh asset; hambatan dari kurator yang kurang berhati-hati atau beretikat kurang

baik dalam menjalankan tugas; hambatan dari hakim pengawasan yang hanya dapat

melakukan pengawasan secara pasif; hambatan dari pejabat lelang yang kesulitan

mengatur jadwal lelang dan adanya ego sektoral dari petugas kepolisian maupun pajak.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan sita

umum yaitu terbatasnya biaya pengurusan harta pailit, keterbatasan tempat menaruh

benda sitaan (Rubasan), dan terbatasnya jumlah hakim pengawas dan pejabat lelang.

Faktor terakhir adalah faktor budaya yang mana masyarakat kurang begitu memahami

masalah kepailitan termasuk kewenangan kurator. Sehingga sewaktu terjadi

pengamanan harta pailit, kurator malah dituntut. Masalah budaya lainnya dalaha

berkembangnya ego sektoral antar penegak hukum, adanya perasaan tega dan tidak

tega kurator dalam menghadapi debitor perseorangan dan pandangan terkait hukum

publik

Dalam mengatasi berbagai hambatan berbagai cara dilakukan oleh para pihak,

ada yang baik, yang beresiko dan mengakali aturan. Tindakan yang baik adalah sepeti

tindakan kurator yang berusaha menjalin hubungan baik dengan hakim pengawas,

malakukan pengumuman dan appraisal untuk penjualan di bawah tangan serta

10

memisahkan rekening pribadi dengan rekening pailit. Namun ada juga upaya beresiko

yang dilakukan seperti adanya tindakan kurator yang meminjam kepada kreditor biaya

pengurusan harta pailit. Tindakan ini beresiko karena dapat mengganggu indepedensi.

Selain itu ada juga upaya “mengakali” aturan seperti tindakan petugas pajak yang

bekerjasama dengan kreditor separatis untuk bisa mendapatkan perlunasan utang

pajak. Supaya kreditor separatis dapat menjual asset maka petugas pajak meminta

kreditor untuk berbagi hasil penjualan, apabila kreditor setuju baru surat bebas pajak

di keluarkan.

IV. Rekomendasi

1. Jangka waktu penjualan oleh kreditor separatis perlu diperpanjang supaya dapat

menjual aset dengan nilai maksimal.

2. Masalah sita umum diatas sita lainnya dapat diselesaikan dengan menggunakan

aturan ”sebelum perkara diputus pailit maka sita lain dapat berlaku, namun jika

putusan pailit sudah dijatuhkan tidak boleh dilakukan penyitaan”. Namun aturan ini

tidak dapat dipergunakan untuk semua kasus seperti kasus harta pailit yang

ternyata merupakan hasil tindak pidana penggelapan.

3. Penggunaan aturan Gizeling dalam kepailitan perlu dilakukan karena beberapa

kasus kepailitan juga terkait dengan kepentingan umum. Selain itu dalam

prakteknya banyak debitor yang sulit tiajak bekerjasama. Akan tetapi supaya dapat

dilaksanakan maka perlu ada juklis/aturan pelaksananya.

4. Masalah ego sektoral perlu diatasi salah satunya dengan adanya kejelasan aturan

dan komunikasi yang baik. Beberapa kurator memiliki prinsip tidak akan terlalu

bersinggungan dengan pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian dan

petugas pajak.

5. Aturan perlindungan, organisasi profesi dan etik bagi kurator perlu diperjelas

mengingat banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan oleh kurator. Celah hukum

bisa menjadi keuntungan bagi kurator akan tetapi juga bisa menjadi masalah.

6. Pengawasan oleh hakim pengawas perlu ditingkatkan akan tetapi harus diiringi

dengan pengurangan beban kerja lain bagi hakim. Saat ini hakim harus menangani

perkara lain juga seperti tipikor dan PHI.

7. Kurator hendaknya ditunjuk oleh hakim dari daftar kurator yang ditetapkan oleh

organisasi profesi per wilayah supaya independen. Sistem saat ini yang

11

memungkinkan kreditor mengajukan kurator bisa mengancam indepedensi

kurator.

8. Putusan pailit hendaknya memuat daftar harta kekayaan sementara milik debitor.

9. Perlu ada pengaturan tentang kapan aset pailit harus dijual.

10. Perlu adanya penyesuai UU Kepailitan dengan putusan MK tentang posisi gaji

pekerja atau buruh yang berada diatas kreditor separatis.

11. UU Kepailitan perlu menegaskan bahwa proses pailit hanya sebatas pengurusan

harta kekayaan saja yang beralih ke kurator sedangkan tanggung jawab lainnya

seperti pidana dan pajak tetap melekat pada debitor.

12. Dari hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut, yaitu

terkait:

a. Kedudukan sita pajak terhadap harta pailit karena terdapat keterangan yang

berbeda dari berbagai narasumber

b. Teknis penyampaian putusan dari pengadilan ke kurator karena juga terapat

keterangan yang berbeda dari berbagai narasumber

c. Prosedur lelang dalam kepailitan karena para narasumber menyatakan

ketidakpuasan terhadap prosesdur lelang yang ada saat ini.

12

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewejiban Pembayaran Utang di Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.

Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Citra Aditya, 2014.

Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kristianto, Fennieka. Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.

M. Nasir. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Djambatan, 2003.

Manik, Edward. Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Bandung: Mandart Maju, 2012.

Mukhlis, dkk. Sejarah Kebudayaa Sulawesi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Suyuthi, Wildan. Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta: PT Tatanusa, 2004.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Usman, Rachmadi. Dimensi hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: PT Gramesia Pustaka Utama, 2004.

Jurnal

Astiti, Sriti Hesti. Sita Jaminan Dalam Kepailitan. Yuridika. Vol. 29 No. 1, Januari - April 2014.

Isfardiyana, Siti Hapsah. “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 3 Tahun 2016. http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7177/5419. Diakses tanggal 5 Maret 2018.

Priangga, Rizal Widiya. “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”. Privat Law. Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017. https://media.neliti.com/media/publications/164788-ID-none.pdf. Diakses tanggal 9 Maret 2018.

13

Wiryanthari, Wulan dan Dewi I Made Tjatrayasa. “Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Kertha Semaya. Vol. 04 No. 02, Februari 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kepres No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negari Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Putusan Mahkamah Agung No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

Internet

Detiknews. “Kasus Penipuan, MA Rampas Aset Koperasi Cipaganti untuk Nasabah”. 12 April 2016. https://news.detik.com/berita/d-3185490/kasus-penipuan-ma-rampas-aset-koperasi-cipaganti-untuk-nasabah. Diakses tanggal 8 Maret 2018.

Hukumonline. “Dilaporkan ke Polisi, Eks Kurator Kymco Minta Perlindungan AKPI”, 29 Januari 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks-kurator-kymco-minta-perlindungan-akpi, diakses tanggal 8 Maret 2018.

________. “Curhat Kurator yang Pernah Duduk di Kursi Terdakwa”. 26 November 2014. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475a02bb6a67/curhat-kurator-yang-pernah-duduk-di-kursi-terdakwa. Diakses tanggal 8 Maret 2018.

________. “Perbendaan Antara Kepailitan dan PKPU”. 14 Desember 2012. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/perbedaan-antara-kepailitan-dengan-pkpu. Diakses tanggal 6 Maret 2018.

________. “Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit”. 3 Mei 2013. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit. Diakses tanggal 5 Maret 2018.

________. “Actio Pauliana dan Perdamaian dalam Kepailitan”, 4 Agustus 2010, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1691/actio-paulina-dan-perdamaian-dalam-kepailitan, diakses tanggal 20 Maret 2018.

14

Kabar24. “Begini Cara Kurator Koperasi Pandawa Rebut Harta Pailit”. 19 Desember 2017. http://kabar24.bisnis.com/read/20171219/16/719631/begini-cara-kurator-koperasi-pandawa-rebut-harta-pailit. Diakses tanggal 8 Maret 2018.

Kontan. “MA kabulkan gugatan eks bos Batavia Air”. 17 November 2014. http://nasional.kontan.co.id/news/ma-kabulkan-gugatan-eks-bos-batavia-air. Diakses tanggal 9 Maret 2018.

Pengadilan Negeri Surabaya. “Sistem Informasi Penelusuran Data Pengadilan Negeri Surabaya”. http://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/type/ZnBEZFcwZmpJRDd1dTdQUkFIWGhFd3VqNkMrcEJ4cUdBSysxL05PTW9sUXZvMSt6UjdYUGxJWEJPVzNZY2xYc2RhWE9vWTlBSXFncmlYL1Q4TnZLVkE9PQ==. Diakses tanggal 21 Maret 2018.

Shietra&Partners. “Sita Umum dalam Kepailitan”. 17 Januari 2017, http://www.hukum-hukum.com/2017/01/sita-umum-dalam-kepailitan.html. Diakses tanggal 15 Maret 2018.

Sulaiman, Ghufron. “Macam-Macam Sita dalam Hukum Perdata”. 7 Agustus 2009. http://www.pta-makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356:macam-macam-sita-dalam-hukum-perdata&catid=1:berita&Itemid=180. Diakses tanggal 7 Maret 2018.

Tempo.co, “Ditangkap, 3 Kurator Pengadilan Niaga Jakarta Tersangka Kasus BAJ”, 19 Mei 2017, https://nasional.tempo.co/read/876915/ditangkap-3-kurator-pengadilan-niaga-jakarta-tersangka-kasus-baj. Diakses tanggal 20 Maret 2018.