Latar Belakang

Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem pemilihan kepala daerah secara

langsung (Pilkada Langsung) merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses

konsolidasi demokrasi di aras lokal. Setidaknya, sistem Pilkada Langsung memiliki sejumlah

keunggulan dibandingkan dengan sistem rekruitmen politik yang ditawarkan oleh model

sentralistik “ala” UU no. 5 Tahun 1974 atau model demokrasi perwakilan yang diretas oleh UU

no. 22 Tahun 1999. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi minimalis, Pilkada

Langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman

dan perluasan demokrasi loka, pertama, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada Langsung

akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan

menentukkan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan-

yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekruimen politik di tangan segelitir

orang di DPRD (Oligarkis). Kedua, dari sisi kompetisi politik, Pilkada Langsung memungkinkan

munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan

masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan

ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada Langsung bisa

memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome” dalam demokrasi perwakilan

yang ditandai dengan model kompetisi yang tidak fair, seperti; praktek politik dagang sapi dan

money politics. Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk

mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-

kepentingan elite politik-seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan.

Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan

kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan

sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, Pilkada Langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang

aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui Pilkada Langsung, kepala daerah yang

terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelitir elite di DPRD. Dengan

demikian, Pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas

tanggungjawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala

daerah dengan masyarakarat-warganya. Kelima, Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada

akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan

(check and balances) di daerah; antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini

akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang

monolitik.

Dengan pergantian sistem dari demokrasi perwakilan ke bentuk demokrasi langsung dalam

pemilihan kepala daerah maka akan berlangsung proses politik yang sangat dinamis di Indonesia

pasca Pemilu 2004. Seperti yang diberitakan secara luas bahwa sampai dengan bulan Juni 2005

akan berlangsung Pilkada langsung di 7 provinsi, 145 kabupaten dan 26 kota. Setelah itu antara

bulan Juni sampai dengan Desember 2005, ada sebanyak 4 Gubernur, 33 Bupati dan 9 Walikota.

Walaupun secara normatif, Pilkada Langsung menyisakan sejumlah harapan namun pada saat

yang bersamaan Pilkada Langsung juga memiliki peluang untuk jatuh dalam perangkap

elektoralisme. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan

memperoleh manfaat dari sistem Pilkada Langsung adalah kemampuan untuk menghindari

jebakan demokrasi elektoral. Hal ini penting karena kurang lebih empat tahun belakangan ini,

konsep demokrasi elektoral – sebagai konsep yang menekankan pada pertarungan kompetitif

dalam memperoleh suara rakyat- merupakan konsep yang sangat populer. Prinsip-prinsip

demokrasi elektoral tidak hanya diyakini dalam dunia akademik, melainkan sudah menjadi

rujukan utama dalam praktek politik dan pemerintahan di Indonesia. Setidaknya hal itu terlihat

jelas dalam kerangka paradigmatik yang menjiwai politik regulasi nasional maupun tindakan-

tindakan politik yang dilakukan oleh rezim pasca Soeharto, mulai dari rezim Habibie sampai

dengan Megawati. Seperti pada umumnya penganut pendekatan elektoral, para akademisi dan

praktisi politik dewasa ini merumuskan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk

mencapai keputusan-keputusan politik di dalam mana individu-individu, melalui perjuangan

memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan.

Sehingga dalam merumuskan makna demokrasi, mereka selalu merujuk pada tiga hal yang

paling elementer; partisipasi, kompetisi dan liberalisasi. Secara prosedural, ketiga hal pokok itu,

dilembagakan dalam pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Pemilu, merupakan arena

kompetisi untuk menentukan pejabat-pejabat publik di eksekutif maupun legislatif. Partai politik

dan parlemen merupakan dua institusi politik utama yang menjadi wadah artikulasi dan agregasi

kepentingan.

Penekanan yang berlebihan pada elektoralisme menimbulkan beberapa kosekuensi: Pertama,

demokrasi seolah-olah sudah selesai untuk dibicarakan ketika sistem pemilihan yang menjamin

partisipasi dan kompetisi politik secara formal sudah terbangun. Banyak kalangan sudah berpuas

diri ketika sistem pemilihan langsung Presiden, Gubernur dan Bupati/ walikota berhasil

terumuskan dalam agenda policy reform. Padahal, sistem pemilihan langsung itu tidak akan

berarti apa-apa bagi demokrasi jika sistem itu justru menjadi “topeng” atau bahkan dibajak oleh

kekuatan-kekuatan

Kedua, konsep-konsep demokrasi elektoral beresiko menimbulkan apa yang disebut Tery Karl

dengan “kekeliruan elektoralisme” Kekeliruan elektoralisme ini terjadi ketika konsep itu

mengistimewakan pemilu di atas dimensi-dimensi lain, dan mengabaikan kemungkinan yang

bisa ditimbulkan pemilu multi partai dalam menyisihkan hak sebagian masyarakat tertentu untuk

bersaing memperebutkan kekuasaan atau meningkatkan dan membela kepentingannya, atau

menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali para pejabat

terpilih.

Ketiga, optimisme yang menggebu dari konsep demokrasi elektoral dalam menciptakan

kepastian-kepastian membuat konsep ini mengabaikan faktor-faktor di luar dimensi pemilu dan

partai politik, seperti budaya politik dan legitimasi demokrasi. Budaya politik menyangkut pola

keyakinan, nilai-nilai, ide-ide, sentimen dan sikap-sikap suatu masyarakat tentang sistem politik

negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem tersebut.

Keempat, demokrasi elektoral cenderung formalis dan prosedural sehingga gagal untuk

menjelaskan kemunculan bentuk-bentuk partisipasi dan kompetisi semu (ertzast). Mungkin saja

terlihat ada perluasan partisipasi massa, namun partisipasi yang terjadi lebih dalam kerangka

mobilisasi. Demikian pula dengan kompetisi politik, secara formal menurut kreteria demokrasi

elektoral, pemilu multipartai sudah dilakukan secara bebas dan reguler, namun secara substansi

kompetisi itu dilakukan dalam manifestasi kultural yang sama sekali berbeda. Sehingga

demokrasi elektoral menjadi gagap dalam menjelaskan peranan para botoh dan perilaku mistis

dari sebagian elite politik yang tengah melakukan kompetisi politik. Elektoral ternyata bukan

satu-satunya ukuran dalam melihat demokrasi bekerja, akan tetapi ada banyak variabel lokal dan

kultural yang menjadi penentu keberhasilan jalannya demokrasi di tingkat lokal.Misalnya,

penelitian yang dilakukan oleh J Mardimin dalam kompetisi politik di pedesaan Jawa,

menunjukan bahwa ada tiga hal yang dianggap sebagai modal utama bagi seorang calon

perangkat desa untuk memenangkan pemilihan; dukun, duit dan dukungan.

Akhirnya, keempat kritik yang ditujukan pada demokrasi elektoral bukan sesuatu yang

berlebihan. Karena pengabaian terhadap dimensi liberalisasi, budaya politik dan legitimasi

demokrasi ini menimbulkan kosekuensi terbangunnya model demokrasi semu (pseudo

democracy). Juan Linz mendefinisikan demokrasi semu sebagai sebuah kecenderungan dimana

“keberadaan lembaga-lembaga politik demokratis secara formal, seperti pemilu multi partai

menyebabkan dominasi kekuatan otoriter menjadi tidak kasat mata”. Dalam tipologi yang

berbeda demokrasi semu berawal dari konsensus diantara para pemain-pemain politik untuk

menggunakan prosedural dan institusi demokrasi secara formal, namun substansi permainan

berada di luar skenario yang diinginkan oleh penganjur demokrasi elektoral. Sehingga akahirnya

masyarakat menjadi kehilangan kontrol pada substansi maupun proses perumusan kebijakan

publik.

PERMASALAHAN

1.Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan PILKADA yang di semarang bagi

pengembangan kualitas demokrasi?

2. Bagaimana kompetensi politik dalam pilkada secara langsung di kota semarang?

PEMBAHASAN

Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan PILKADA yang di semarang

bagi pengembangan kualitas demokrasi?

Salah satu isu krusial dalam Pilkada langsung adalah persoalan partisipasi politik.

Partisipasi warga negara dalam pilkada memiliki kontribusi bagi pengembangan kualitas

demokrasi kalau para partisipan memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan hak-haknya.

Ada beberapa poin penting dalam isu partisipasi politik ini: Pertama, kemungkinan tingkat

partisipasi politik yang rendah dalam Pilkada Langsung. Indikasi kerah ini setidaknya bisa

bersandar pada data hasil pemilu legislatif pada bulan April 2004 dan Pil[pres putaran

pertama dan kedua. Apa yang terjadi dalam pemilu legislatif dan Pilpres bisa saja akan

berulang kembali dalam Pilkada Langsung. Dalam tiga putaran pemilu itu, terlihat dengan

jelas bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif.

Salah satu yang menarik dari data itu adalah tingginya angka pemilih yang tidak

menggunakan haknya dalam pemilu legislatif 2004. Bahkan beberapa media pernah

membuat pernyataan bahwasanya partai politik yang memenangkan pemilu adalah partai

Golongan Putih (Golput) karena jumlah golongan masyarakat yang tidak menggunakan hak

pilihnya mencapai angka 23,34 persen atau 34,5 juta rakyat.. Sebuah angka yang cukup besar

dibandingkan dengan perolehan partai Golkar- yang memenangkan pemilu dengan 24,48 juta

suara. Data statistik menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu 2004 hanya

mencapai 84,07 % dari total 148 juta pemilih yang terdaftar. Sementara suara tidak sah

mencapai 8,81 % dari total 124,42 juta pemilih yang mencoblos. Dari 34, 5 juta yang tidak

menggunakan hak pilih itu, 23,5 juta diantaranya tidak datang ke tampat pemungutan suara.

Pilpres putaran kedua juga ditandai dengan meningkatnya jumlah suara golput. Kalau dalam

pemilu legislatif, jumlah pemilih yang mengambil sikap golput 23,34 persen maka dalam

pemilihan presiden putaran kedua mencapai angka 35.583.483 (23,37 persen). Memang

tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya tidak selalu bisa dibaca sebagai

sikap Golput karena mungkin saja kesalahan administrasi-pencatatan maupun lemahnya

sosialisasi pemilu (kesalahan dalam mencoblos). Namun, melihat prolog pemilu 2004 yang

ditandai dengan semakin besarnya tingkat ketidak percayaan (distrust) masyarakat pada

partai politik, parlemen dan pemilu, maka tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan

haknya.

Kedua, kemungkinan kembalinya pola-pola partisipasi semu dalam Pilkada

langsung; melalui instrumen mobilisasi massa pemilih dan buying votters. Keduanya bisa

saling menguatkan, munculnya pemilih “siluman” sangat dekat dengan penggunaan uang

dalam memperoleh dukungan. Bagiaman modusnya? Modus mobilisasi massa pemilih dalam

Pilkada langsung ini setidaknya akan mirip dengan cara-cara yang digunakan pada pemilu

Presiden puataran pertama- dimana seorang kandidat Presiden (walaupun tidak pernah

dibuktikan) memobilsasi massa dari luar daerah ke sebuah Pesantren Al Zaitun di Jawa

Barat. Dalam Pilkada langsung modus semacam bisa saja berulang, dimana kandidat yang

bersaing akan memobilisasi massa dari luar Provinsi/ Kabupaten/ daerah dimana pilkadal itu

berlangsung. Peluang mobilisasi pemilih ini menjadi kuat di tengah “kelemahan historis”

sistem administrasi kependudukan, karena mudah “disogok” sehingga memudahkan

seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan KTP ganda.

Ketiga, kemungkinan munculnya diskriminasi terhadap pemilih berdasarkan etnisitas.

Pentingnya faktor komposisi demografik berbasikan etnisitas dalam perhitungan politik

masing kandidat yang bersaing dalam Pilkada langsung mengakibatkan akan ada upaya yang

sistematik untuk memillah-milahkankan masyarakat berdasarkan sentimen etnisitas, seperti

dalam kategori pribumi dan pendatang. Dalam konteks semacam ini akan muncul tindakan-

tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok pemilih yang dianggap tidak

menguntungkan posisi politik dari beberapa kandidat.

Ketiga poin krusial dalam partisipasi ini memerlukan langkah-langkah yang serius dari

penyelenggara Pilkadal untuk memikirkan kembali beberapa hal: format pendidikan politik

bagi warga agar bisa menggunakan hak pilihnya secara berkualitas; dimana pemilih memiliki

kesadaran kritis dan bisa menentukan pilihan secara otonom. Salah satu kesadaran kritis yang

perlu dimiliki oleh warga negara adalah bahwa pilkada adalah persoalan penentuan orang

yang akan mementukan nasibnya. Selain itu perlu ada penataan kembali manajemen

pendaftaran pemilih sehingga menghindari munculnya warga yang tidak bisa menggunakan

hak pilihnya; men-desain early warning system dalam mencegah secara dini mobilisasi

pemilih; menghindari aturan-aturan yang diskriminatif.

Bagaimana kompetensi politik dalam pilkada secara langsung di kota semarang ?

Dalam isu kompetisi politik ada problematika yang sedang dan mungkin muncul dalam

Pilkada langsung: Pertama, kompetisi politik yang terjadi Pilkada langsung tidak berjalan

dengan berkualitas ketika lembaga penyelenggara pemilu tidak kompeten dan kredibel.

Kedua hal tersebut seringkali dipertanyakan ketika dalam pasal 37 UU no. 32 tahun 2004

yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan

oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. Hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 67

ayat (1) butir c yang menyatakan KPUD berkewajiban menyampaikan laporan kepada DPRD

untuk setiap tahpa pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada

masyarakat. Atau butir e dalam pasal yang sama dimana KPUD berkewajiban

mempertanggujawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD. Pertanggungjawaban

penyelenggaraan pilkada langsung oleh KPUD ke DPRD tentu menimbulkan sejumlah

kontroversi ketika UU no. 12 tahun 2003 secara jelas menempatkan KPU sebagai lembaga

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketika UU no. 32 Tahun 2004 menempatkan

KPUD dibawah dan bertanggungjawab pada DPRD maka sudah dipastikan akan muncul

problematika dari sisi independensi-nya. Karena KPUD akan sangat mudah diintervensi atau

juga “dikerjai” oleh kekuatan politik dominan yang menguasai DPRD. Disamping itu, ada

beberapa pasal dalam UU no. 32 tahun 2004 yang juga “mengebiri” kewenangan KPUD

sebagai penyelenggara Pilkada langsung. Misalnya, pasal 82 ayat (2) dimana DPRD

mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi pembatalan sebagai calon..

Selain itu, amanat UU no. 32 tahun 2004 yang menyerahkan kewenangan tata cara persiapan

dan semua tata pelaksanaan pilkada kepada pemerintah dalam bentuk PP akan

memungkinkan intervensi kepentingan politik Jakarta (pemerintah pusat) dan akhirnya

KPUD menjadi tidak kredibel. Diluar itu, intervensi pemerintah pusat juga dimungkinkan

oleh pasal 109 dalam pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil

Gubernur.

Faktor kopetensi juga menjadi pertanyaan karena KPUD belum berpengalaman dalam

membuat perencanaan teknis pelaksanaan pemilihan umum, padahal menurut UU no. 32

tahun 2004, tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada sangat besar.

Kewenangan yang besar tanpa diimbangi oleh supervisi, asistensi teknis tentu akan

menimbulkan problematika serius dalam teknis penyelenggaraan pilkada di daerah.

Problematika kedua adalah kredibilitas dan kopetensi Panitia Pengawas. Belajar dari

pengalaman pemilu legislatif dan Pilpres, keberadaan lembaga pengawas seringkali tidak

bisa berjalan dengan maksimal. Tidak maksimal-nya fungsi pengawasan ini salah satunya

karena lembaga pengawas tidak bisa menjadi lembaga yang independen. Peluang ke arah

berkurangnya kemandirian lembaga pengawas ini semakin besar ketika UU no. 32 Tahun

2004 menyatakan Panitia Pengawas dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan

berkewajiban.

Problematika ketiga adalah netralitas birokrasi-pemerintahan daerah. Netralitas ini menjadi

persoalan krusial ketika beberapa minggu ini di beberapa tempat sudah mulai muncul

indikasi aparat birokrasi didayagunakan dan dikerahkan untuk mendukung kandidat yang

ingin mencalonkan diri kembali. Kasus penolakan Penjabat Bupati di Kabupaten Kutai

kertanegara menunjukkan bagaimana rentannya posisi birokrat dalam persaingan politik di

daerah. Problematika ini terkait dengan beberapa isu; langkah-langkah politik dari Gubernur/

Bupati/ Walikota yang berakhir masa jabatannnya terutama dalam kasus kepaladaerah

Problematika keempat adalah mengenai pembiayaan Pilkada. Persoalan di seputar

pembiayaan akan terkait dengan kerdibilitas dan kapasitas KPUD dalam menyelenggarakan

Pilkada. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pembiayaan Pilkada: (a). keterbatasan

anggaran ketika terjadi kesenjangan antara kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPUD

dengan realisasi yang disetujui oleh DPRD. (b). politisasi pembiayaan Pilkada, dimana posisi

tawar yang dimiliki oleh kekuatan politik dominan atau Kepala daerah yang ingin

mencalonkan diri sangat besar dalam menentukan anggaran dan posisi itu bisa dimanfaatkan

untuk kepentingan politik. (c). problem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.

Problematika kelima berkaitan dengan kemandirian dan koptensi Mahkamah Agung dalam

menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Seperti yang diamanatkan oleh pasal 106 UU no. 32

Tahun 2004, bahwa Mahkamah Agung berwenang memutuskan sengketa hasil pilkada yang

bersifat final dan mengikat. Pemberian kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk memutus

sengketa hasil pemilu disamping kontroversial kalau disandingkan dengan UU no. 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga karena MA diragukan kredibilitasnya oleh publik

(dengan munculnya isu Mafia peradilan) dan dari sisi kemampuannya, terutama dalam 14

hari.

Problematika keenam menyangkut political equality (persamaan kesempatan untuk

berkompetisi) ketika UU no. 32 tahun 2004 dalam pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari

jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu legislatif di

daerah bersangkutan. Pembatasan pasangan calon Kada yang hanya berasal dari Parpol :

a. Makin terbatasnya preferensi dari pemilih dalam mendapatkan figur-figur yang

berkualitas. Karena banyak figur-figur yang memiliki kompetensi tinggi- justru pilihan

politik mereka berada diluar – dan tidak bersedia masuk menjadi partisan partai politik.

Kalaupun calon independen ini akhirnya masuk dalam bursa kompetisi intrenal partai politik.

b. Politik satu pintu membuat pintu menjadi sesak dan selanjutnya akan memperluas konflik

internal dalam partai politik. Dalam pertarungan internal sudah dapat dipastikan akan

digunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan; seperti penggunaan kekuatan uang,

mobilisasi dukungan, premanisme dan juga manipulasi wacana (isu kader dan non kader/

kutu loncat/ anak kos dan sebagainya).

c. Hal di atas diperparah dengan fakta empirik yang menyatakan bahwa tidak semua parpol

mau dan mampu mengembangkan mekanisme yang demokratis dalam menominasi calon

yang diajukan. Seringkali yang justru muncul adalah cara-cara oligarkis yang memungkinkan

segelitir elite memanfaatkan kesempatan untuk mendominasi proses pencalonan.

KESIMPULAN

Tentu, jalan menuju demokrasi yang lebih substantif dan berkualitas bukanlah jalan yang

mudah melainkan penuh dengan perangkap, tikungan tajam dan mungkin juga berputar-

putar. Pilkada yang berkualitas tidak hanya tergantung pada penyelenggara, melainkan juga

Pengawas, pemain dan masyarakat-pemilih. Oleh karena itu, kemajuan politik yang telah

dicapai sehingga sampai di sistem Pilkada langsung harus diimbangi dengan kerja keras

untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi benar-benar sudah, sedang dan akan bekerja.

Tanpa bekerjanya prinsip-prinsip demokrasi maka Pilkada sama saja dengan “buang-buang

uang” untuk sesuatu yang tidak bermakna.

TUGAS MAKALAH HUKUM DAN POLITIK

partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan PILKADA di kota semarang dengan kaitan UU 32 Tahun 2004 (ttg otonomi daerah)

Disusun oleh :

Nama : Bagus Edy Pambudi

NIM : B2A606046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2010