Upload
anita-rahmawati
View
226
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
HUMANIORA
Citation preview
BAB IPENDAHULUANNegara Republik Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) mewujudkan suatu tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Konsep Negara kesejahteraan itu sendiri menempatkan peran Negara tidak hanya berbatas sebagai penjaga ketertiban semata tetapi Negara juga untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menjalankan tugas mengatur dengan tujuan memastikan dipatuhinya peraturan peraturan tertentu oleh masyarakat. Porsi terbesar tugas mengatur pemerintah adalah dalam bentuk sistem perizinan. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus). Undang - undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi Dalam penyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah Sistem perizinan yang berlaku bagi tenaga kesehatan, pada dasarnya sebagai upaya melindungi tenaga kesehatan dari praktik yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1996 Pasal 3 mengatur bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidang kesehatan yang dinyatakan dengan Ijazah dari lembaga pendidikan. Tentang syarat kewenangan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1996 mengatur bahwa tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan memiliki izin dari Menteri Kesehatan. Bidan sebagai bagian dari tenaga kesehatan secara menyeluruh yang berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan melalui pelayanan kebidanan, yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan yang telah terdaftar yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. Dalam menyelenggarakan pelayanan Kebidanan wajib memiliki izin dari pemerintah Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan standar sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat. Pengaturan secara hukum tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Legislasi praktik Bidan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
BAB IIPEMBAHASAN
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu mengatur Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;1. bahwa dalam rangka menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, perlu merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor H K.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin danPenyelenggaraan Praktik Bidan;
Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik1. Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/ VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/ 111/2007 tentang Standar Profesi Bidan;9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/ VI11/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;MEMUTUSKAN:Menetapkan :PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.
BAB 1KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1.Bidan adalah seorang perempuan yg lulus daripendidkan bidan yang telah teregistrasi sesuai denganperaturan perundang-undangan.2.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yg digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.3.Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepadatenaga kesehatanyang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi4.Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepadaBidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.5.Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepadaBidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mejalankan praktik bidan mandiri6.Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagaipetunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.7.Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.8.Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).BAB 11PERIZINANPasal 21.Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.2.Bidan yg menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan.Pasal 31.Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.2.Setiapbidanygmenjalankanpraktikmandiri wajib memiliki SIPB.3.SIKB atau SIPB sebagaimanadimaksud padaayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.Pasal 41.Untuk memperoleh SIKB dan SIPB sebagaimanadimaksudpadapasal 3, Bidan harus mengajukan permohonan kepadapemerintah daerah kabupaten/kota denganmelampirkan :a.Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisirb.Surat keterangan sehat fisik daridokter yang memiliki SIPc.Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitaspelayananKesehatanatau tempat praktikd.Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)lembare.Rekomendasi darikepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabatyangditunjukf.Rekomendasi dariorganisasi profesi.2.Kewajiban memiliki STR sebagaimanadimaksud padaayat (1)hurufa, dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.3.Apabila belum terbentuk Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia(MTKI), Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan/atauprosesSTR belum dapat dilaksanakan, Surat Izin Bidan ditetapkanberlaku sebagaiSTR.4.Contoh surat permohonan memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalamFormulirIterlampir5. ContohSIKBsebagaimanatercantumdalamFormulirIIterlampir6.ContohSIPBsebagaimanatercantumdalamFormulirIII terlampir
Pasal 51.SIKB/SIPBdikeluarkanolehpemerintahdaerahkabupaten/kota2.Dalam hal SIKB/SIPB dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota maka persyaratan sebagaimanadimaksud padapasal 4 ayat (1) huruf e tidak diperlukan.3.Permohonan SIB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh pemerintahdaerahkabupaten /kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota kpeadapemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.Pasal 6Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.
Pasal 71.SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.2.Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemerintah daerahkabupaten/kota setempat denganmelampirkan :a. fotokopi SIKB/SIB yg lamab. fotokopi STRc. surat keterangansehat fisik daridokter yang memiliki SIPd. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)lembar e. rekomendasi darikepala dinas kesehatan kabupaten/kota ataupejabatyang ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf ef. rekomendasi darioranisasi profesi
Pasal 8SIKB/SIPB dinyatakan tdk berlaku bila :a.Tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi denganSIKB/SIPBb.Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjangc.Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izinBAB IIIPENYELENGGARAAN PRAKTIKPasal 9Bidan dalammejalankanpraktik berwenang untuk memberikanPelayananyang meliputi :1.Pelayanan kesehatan ibu2.Pelayanan kesehatan anak3.Pelayanankesehatanreproduksi perempuan dan keluargaberencanaPasal 101.Pelayanan kesehatan ibu sebagaimanadimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan padamasa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan.2.Pelayanan kesehatan ibu sebagaimanadimaksud padaayat (1) meliputi :a. Pelayanan konseling padamasa pra hamilb. Pelayanan antenatal padakehamilan normalc. Pelayanan persalinan normald. Pelayanan ibu nifas normale. Pelayanan ibu menyusuif. Pelayanan konseling padamasa antara dua kehamilan3.Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimanadimaksud padaayat2 berwenanguntuk :a. Episiotomib. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan IIc. Penanganan kegawat-daruratan, dlanjutkan denganperujukand. Pemberian tablet Fe padaibu hamile. Pemberian Vit A dosis tinggi padaibu nifas.f. BimbinganinisiasimenyusuidinidanpromosiASIekslusifg. Pemberianuterotonikapadamanajemenaktifkalatigadan postpartum h. Penyuluhan dan konselingi. Bimbingan padakelompok ibu hamilj. Pemberian surat keterangankematiank. Pemberian surat keterangancuti bersalinPasal 111.Pelayanan kesehatan anak sebagaimanadimaksd dalam pasal 9 huruf b diberikan padabayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah2.Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :a. Melakukanasuhanbayibaru lahirnormaltermasukresusitasi, pencegahanhipotermi,inisiasimenyusudini,injeksivitK1, perawatan bayi baru lahir padamasaneonatal(0-28 hr)a. perawatan tali pusatb. Penanganan hipotermi padabayi baru lahir dan segera merujukc. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan denganrujukand. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintahe. Pemantauantubuhkembangbayi,anakbalitadananakpra sekolahf. Pemberian konseling dan penyuluhang. Pemberian surat keterangan kelahiranh. Pemberian surat keterangan kematianPasal 12Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuandankeluarga berencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 huruf c berwenang untuka. Memberikan penyuluhan dan konseling; kesehatan reproduksi perempuandan keluarga berencanab.Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondomPasal 131.Selain kewenangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 10, 11, dan 12, bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi :a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kotrasepsi dalam rahim,dan alat kontrasepsi bawah kulitb. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokterc. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkand. Melakukanpembinaanperansertamasyarakatdibidangkesehatanibudananak,anakusiasekolahdanremaja,dan penyehatan lingkungane. Pemantauantumbuhkembangbayi,anakbalita,anakprasekolah, dananak sekolahf. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitasg. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikanpenyuluhan tehadapInfeksiMenularSeksual(IMS)termasukpemberian kondom, dan penyakit lainnyah. PencegahanpenyalahgunaanNarkotika,PsikotropikadanZatAdiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi danedukasii. Pelayanankesehatanlain yangmerupakan programPemerintah2.Pelayanan alat kontasepsi bawah kulit, asuhan antenatalterintegrasi,penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini,merujuk dan memberikan peyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah dilatih untukitu.Pasal 141.Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapatmelakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9.2.Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimanadimaksud padaayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.3.Dalam hal daerah sebagaimanadimaksud padaayat (2) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimanadimaksud padaayat (1) tidak berlaku.
Pasal 15Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menugaskan bidan praktek mandiri tertentu untuk melaksanakan program pemerintah1.Bidan praktek mandiri yang ditugaskan sebagai pelaksana program pemerintah berhak atas pelatihan dan pembinaan dari pemeritah daerah provinsi/kabupaten/kota.Pasal 161.Padadaerah yang belum memiliki dokter, pemerintah dan pemerintah daerah harus menempatkan bidan denganpendidikan minimal Diploma III Kebidanan.2.Apabila tidak terdapat tenaga bidan sebagaimanadimaksud padaayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah dapat menempatkan bidan yang telah mengikuti pelatihan.3.Pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memilki dokter.Pasal 171.Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi :a.Memiliki tempat praktek, ruangan praktik dan peralatan untuktindakan asuhan kebidanan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan pra sekolah yangmemenuhi persyaratan lingkungan sehatb.menyediakanmaksimal2 (dua) tempattidur untukpersalinanc.memilikisarana,peralatandanobatsesuaidenganketentuanyangberlaku2.Ketentuanpersyaratantempatpraktikdanperalatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)satutercantum dalam Lampiran Peraturan ini
Pasal 181.Dalam melaksanakanpraktek/kerja, bidan berkewajiban untuk :a. Menghormati hak pasienb. Memberikaninformasitentangmasalahkesehatanpasien danpelayanan yang dibutuhkanc. Merujukkasusyangbukankewenangannyaatautidakdapatditangani dengantepat waktud. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukane. Menyimpanrahasiapasiensesuaidenganketentuanperaturan perundang-undanganf. Melakukanpencatatanasuhankebidanandanpelyananlainnya secara sistematis Mematuhi standarg. Melakukanpencatatandanpelaporanpenyelenggaraanpraktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian2.Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa meningkatkanmutupelayanan profesinya, denganmengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan dan pelatihan sesuai denganbidang tugasnya.3.Bidan dlm menjalankan praktik kebidanan hrs membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajatkesehatan masyarakat.
Pasal 19Dalam melaksanakan praktek bidan mempunyai hak :1.Memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan praktik/kerja sepanjang sesuai denganstandar2.Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya3.Melaksanakan tugas sesuai dengankewenangan dan standar4.Menerima imbalan jasa profesi.BAB IVPENCATATAN DAN PELAPORANPasal 201.Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dg pelayanan yg diberikan.2.Pelaporan sebagaimanadimaksud padaayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik.3.Dikecualikan dariketentuan sebagaimanadimaksud padaayat (2) untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayan kesehatan.BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 211.Menteri, PemerintahdaerahProvinsi, Pemda kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan denganmengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.2.Pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pd ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segalakemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan3.Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota hraus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan.4.Dalam melaksanakan tugas sebaggimanadimaksud padaayat (1), Kepala Dinas Kab/Kota hraus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter Puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugassupervisi terhadap bidan di wilayah tersebut.Pasal 22Pimpinan fasilitas kesehatan wajib melaporkan bidan yang bekerja dan yang berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya padatiap triwulan kepadaKepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dengantembusan kepadaorganisasi profesiPasal 231.Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Menteri, pemerintahdaerahprovinsi, pemerintahdaerahkab/kota dapat memberikan tindakan administratif kepadabidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam Peraturan ini.2.Tindakan administratif sebagaimanadimaksud padaayat (1) dilakukan melalui :a.Teguran lisanb.Teguran tertulisc.Pencabutan SKIB/SIPB untuk sementara palinglama1 tahund.Pencabutan SKIB/SIPB selamanyaBAB VIKETNTUAN PERALIHANPasal 251.Bidan yang telahmempunyai SIPB berdasarkan Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dan Permenkes No HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dinyatakan telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan ini s.d. masa berlakunya berakhir.2.Bidan sebagaimanadimaksud padaayat (1) harus memperbaharui SIPB apabila Surat Izin Bidan yangbersangkutantelah habis jangka waktunya berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 26Apabila Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Kesehatan Provinsi (MTKP) belum dibentuk dan/atau belum dapat melaksanakan tugasnya maka registrasi bidan dilaksanakan sesuai denganketentuan Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.Pasal 27Bidan yang telah melaksanakan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan ini harus memiliki SIKB berdasarkanPeraturan ini paling selambat-lambatnya 1 (satu) tahunsejak peraturan ini ditetapkan.
Pasal 28Bidan yang berpendidikan di bawah Diploma III (D III) Kebidanan yang menjalankan praktik mandiri hrs menyesuaikan denganketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) tahunsejak Peraturan ini ditetapkanBAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 29Padasaatperaturan ini mulai berlaku :a.Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan sepanjang yang berkaitan denganperizinan dan praktik bidanb.Permenkes No HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30Peraturan ini berlaku padatgl diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapadatanggal 4 Oktober2010Menteri Kesehatan
LampiranPeraturan Menteri KesehatanNomor : 1464/MENKES/PER/X/2010 Tanggal : 4 Oktober 2010PERSYARATAN PRAKTIK BIDANA. TEMPAT PRAKTIK1. Tempat untuk praktik bidan mandiri terpisah dari ruangan keluarga terdiri dari :1. Ruang Tunggu2. Ruang Pemeriksaan3. Ruang Persalinan4. Ruang Rawat !nap5. WC/Kamar mandi6. Ruang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)2. Papan NamaBidan yang praktik mandiri dan telah mempunyai SIPB wajib memasang papan nama praktik bidan yang memuat : nama, alamat tempat praktik, Nomor SIPB dan waktu praktik. Ukuran 40 cm x 60 cm dengan warna dasar putih dan tulisan hitam.B. PERALATANDAFTAR PERALATAN PRAKTIK BIDANNo.Jenis AlatJumlah
A.PERALATAN TIDAK STERIL
1Tensimeter1
2Stetoskop binoculer1
3Stetoskop monoculer1
4Timbangan dewasa1
5Timbangan bayi1
6Pengukur panjang bayi1
7Termometer2
No.Jenis AlatJumlah
8Oksigen dengan regulator1
9Ambu bag dengan masker resusitasi (ibu+bayi)1/1
10Pengisap lendir2
11Lampu/sorot1
12Penghitung nadi (jam dengan jarum detik)1
13Sterilisator1
14Bak instrumen dengan tutup2
15Palu Refleks1
16Alat pemeriksa Hb (Sahli)1
17Set pemeriksaan urine (protein + reduksi)1
18Pita pengukur1
19Sarung tangan karet untuk mencuci alat2 pasang
20Apron2 pasang
21Masker
1 dus
22Pengaman mata2
23Sarung kaki plastikSesuai kebutuhan
24SempritdisposableSesuai kebutuhan
25Tempat kotoran/sampah3
26Tempat kain kotorSesuai kebutuhan
27Tempat plasentaSesuai kebutuhan
28PotSesuai kebutuhan
29Piala Ginjal/bengkok besar dan kecil2/2
30Sikat, sabun ditempatnya2
31Kertas lakmus1 set
32Semprit gliserin1
33Gunting verband1
34Gelas ukur 500 ml1
35Spatula lidah logam1
36Perlengkapan pakaian bayiSesuai kebutuhan
37Perlengkapan pakaian IbuSesuai kebutuhan
B.PERALATAN STERIL (DTT)
1Klem Pean2
21/2 Klem Kocher2
3Korentang2
4Gunting tali pusat2
5Gunting benang2
6Gunting episiotomi2
7Kateter karet/metal2/2
8Pinset anatomi pendek dan panjang1/1
No.Jenis AlatJumlah
9Tenakulum/kocher tang2/2
10Pinset bedah2
11Spekulum cocor bebek dan Sims1/1
12Mangkok metal kecil2
13Pengikat tali pusatSesuai kebutuhan
14Pengisap lendir1
15Tampon tang2
16Tampon vaginaSesuai kebutuhan
17Pemegang jarum2
18Jarum kulit dan ototSesuai kebutuhan
19Sarung tanganSesuai kebutuhan
20Benang sutera + catgutSesuai kebutuhan
21Doek steril (kain steril)6
C.BAHAN HABIS PAKAISesuai kebutuhan
1Kapas
2Kain Kasa
3Plester
4Handuk
5Pembalut wanita
D.PERALATAN PENCEGAHAN INFEKSI
1Wadah anti tembus untuk pembuangan tabung
suntik dan jarum1
2Tempat untuk sampah terkontaminasi basah dan
kering dalam tempat terpisah3
3Ember untuk menyiapkan larutan klorin1
4Ember plastik tertutup untuk dekontaminasi
peralatan2
5Ember plastik dan sikat untuk membersihkan dan
mencuci peralatan2
6DTT set untuk merebus dan atau mengukus1
7Tempat penyimpanan peralatan bersih yang
tertutup rapat.2
E.FORMULIR YANG DISEDIAKANSesuai kebutuhan
1Formulir Informed Consent
2Formulir ANC
No.Jenis AlatJumlah
3Formulir Partograf
4Formulir persalinan/nifas dan KB
5Buku register : ibu, bayi, anak, KB
6Formulir Laporan
7Formulir rujukan
8Formulir surat kelahiran
9Formulir surat kematian
10Formulir surat keterangan cuti bersalin
11Formulir permintaan darah
12Buku KIA
MENTERI KESEHATAN,ttdENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Formulir I
Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja Bidan/Surat Izin Praktik Bidan(SIKB/SIPB)
Kepada Yth,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dengan hormat,Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama LengkapAlamatTempat, tanggal lahirJenis kelaminTahun Lulusan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Bidan/Surat Izin Praktik Bidan (SIKB/SIPB).Sebagai bahan pertimbangan terlampir:1. fotokopi SIB/STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;2. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;3. surat pernyataan memiliki tempat praktik;4. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;1. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan2. rekomendasi dari organisasi profesi.Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
( )
Formulir IIKOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASURAT IZIN KERJA BIDAN (SIKB)Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan izin kerja kepada:
NamaTempat/tanggal lahir AlamatNomor SIB/STRUntuk bekerja sebagai bidan di (tempat dan alamat lengkap fasilitas pelayanankesehatan)Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) ini berlaku sampai dengan tanggal(sesuai pemberlakuan SIB/STR)
Dikeluarkan di Pada tanggalPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pas Foto4X6
Tembusan :1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ;2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .;3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) daerah ; dan4. Pertinggal.
Formulir IIIKOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan izin praktik kepada:NamaTempat/tanggal lahir : AlamatNomor SIB/STR
Untuk berpraktik sebagai bidan di (tempat dan alamat lengkap tempat praktik)Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal(sesuai pemberlakuan SIB/STR)Dikeluarkan di Pada tanggalPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pas Foto4X6
Tembusan :1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ;2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .;3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) daerah ; dan4. Pertinggal.
BAB IIIPENUTUP
Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.dikatakan bahwa bidan mempunyai peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, menggingat peran besar dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tersebut maka berbagai program telah di laksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidan agar sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.