Smart Book Pemberitaan RRI 2011 - Pemberitaan.pdfSmart Book Pemberitaan RRI 2011 - rribogor.co

  • Published on
    24-Mar-2019

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>0 </p> <p>1 </p> <p> KATA PENGANTAR </p> <p> Memasuki periode kedua sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memperkuat basis pengetahuan, pengalaman dan standar profesional untuk para awak siaran khususnya pemberitaan. </p> <p>Sebagai salah satu pilar siaran yang membentuk citra, reputasi, dan memberi pencerahan kepada publik, bidang pemberitaan RRI harus selalu melakukan inovasi, penguatan standar kinerja, keterbukaan untuk dinilai dan penguatan orientasi untuk pelayanan publik yang heterogen. </p> <p>Terhitung sejak November 2010, berbagai pertemuan regional dan nasional, workshop, lokakarya, dan evaluasi nasional telah dilakukan untuk memotret manajemen pemberitaan RRI, selanjutnya menjadi referensi kebijakan untuk kemudian dibakukan dalam Smart Book ini. </p> <p>Panduan ini memuat berbagai kebijakan dan sekaligus panduan operasional angkasawan pemberitaan LPP RRI yang harus diacu semua pihak terkait dan akan menjadi standar kinerja tahunan bagi setiap pimpinan pada satuan kerja. </p> <p>Terima kasih disampaikan kepada Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi, khususnya Direktur Utama, dan para pimpinan satuan kerja LPP RRI se-Indonesia yang berkontribusi besar bagi lahirnya panduan operasional ini. </p> <p>Panduan ini secara relatif bisa dikatakan jauh lebih memadai dari panduan yang ada sebelumnya. </p> <p> Jakarta, 11 April 2011 </p> <p>Masduki </p> <p>Direktur Program dan Produksi LPP RRI </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p> DAFTAR ISI </p> <p>Kata Pengantar 1 </p> <p>Penetapan Regulasi Pemberitaan 2 </p> <p>Daftar Isi 3 </p> <p>Sambutan Direktur Utama RRI 4 </p> <p>Tri Prasetya RRI 5 Logo RRI </p> <p>6 </p> <p>I Latar Belakang 8 </p> <p>II </p> <p>Visi, Misi, dan Kebijakan Penyiaran 10 III Struktur Organisasi Dewan Redaksi RRI 13 </p> <p>IV Kinerja Organisasi Dewan Redaksi RRI 17 </p> <p>V Mekanisme Rapat Dewan Redaksi RRI 25 </p> <p>VI Format Programa 3 RRI 31 </p> <p>VII Standar Operasional Kantor Berita Radio Nasional </p> <p>33 </p> <p>VIII Pedoman Siaran Berjaringan Pro-3 43 </p> <p>IX Kebijakan Redaksional Voice of Indonesia 52 X Perwakilan RRI Luar Negeri 66 </p> <p>XI Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 73 </p> <p>XII Kode Etik Angkasawan RRI 80 </p> <p>Lampiran </p> <p>1 Pola Siaran Programa 3 RRI 86 </p> <p>2 Pola Siaran Voice of Indonesia 116 </p> <p>3 Reporter RRI Se-Indonesia 2011 130 </p> <p>4 Data Stasiun RRI Se-Indonesia 146 </p> <p>5 Layanan Keluhan Pendengar RRI 151 </p> <p>6 Struktur dan Formulir Agenda Setting 152 </p> <p>7 Lembar Pemantauan dan Laporan Kinerja 155 </p> <p>8 Kerja Sama RRI-LKBN ANTARA 159 </p> <p>4 </p> <p>SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA RRI </p> <p>Radio Republik Indonesia (RRI) memiliki tradisi yang panjang dalam mengelola penyiaran sebagai media publik. RRI adalah media massa yang menjalankan fungsi jurnalistik dan menganut prinsip-prinsip jurnalisme yang independen, netral, dan kredibel. </p> <p>Inovasi dalam pelayanan publik merupakan konsekuensi dari keberadaan RRI sebagai media massa yang tumbuh dinamis, mengikuti dinamika khalayaknya. </p> <p>Puji syukur, buku yang merupakan kompilasi berbagai regulasi baru bidang pemberitaan ini telah selesai dan siap diacu oleh seluruh insan RRI. Sebagai lembaga penyiaran yang menetapkan visi menjadi lembaga berkelas dunia, maka indikator kinerja, standar profesional, serta reward and punishment harus disampaikan terbuka dan dapat disupervisi oleh publik, tidak hanya kalangan internal RRI sendiri. </p> <p>Buku besar bertajuk Smart Book Pemberitaan RRI 2011, ini merupakan terobosan penting Direktorat Program dan Produksi LPP RRI dan bagian dari agenda strategis Direksi periode 2010-1015. Panduan adalah lampu bagi angkasawan LPP RRI dalam menjalankan profesi. Panduan ini harus diikuti semua insan RRI di manapun di seluruh Indonesia. </p> <p>Uraian panduan ini menganut pola manajemen redaksional: perencanaan: agenda setting, operasional tugas-tugas produksi pemberitaan, monitoring, dan evaluasi dalam bentuk indikator kinerja dan panduan pembuatan laporan. Kami menyambut baik. Selamat membaca dan melaksanakan. </p> <p> Jakarta, 14 April 2011 </p> <p>Dra. R. Niken Widiastuti, M.Si </p> <p>Direktur Utama LPP RRI </p> <p>5 </p> <p>TRI PRASETYA RRI </p> <p> Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk </p> <p>menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun </p> <p>dan akibat apapun. </p> <p> Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih </p> <p>dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. </p> <p> Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai, atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada </p> <p>jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. </p> <p>6 </p> <p>LOGO RRI </p> <p>Bentuk Empat Persegi Panjang, Tanpa Sudut dan Garis Tepi Empat persegi panjang menggambarkan kekokohan dan solidaritas. Sudut-sudut yang membulat (tidak runcing) </p> <p>melambangkan fleksibilitas RRI. Tidak adanya garis tepi/batas ataupun bingkai (frame) </p> <p>menunjukkan independensi RRI, serta keterbukaan RRI untuk dapat bekerjasama dengan berbagai pihak. </p> <p> Tulisan (font-type) RRI </p> <p>Huruf tulisan ini dirancang khusus (tanpa padanan dengan pihak lain), menunjukkan RRI yang kokoh, tegas, dinamis, dan selalu </p> <p>bergerak maju. </p> <p>7 </p> <p> Gambar Pancaran Radio </p> <p>Sebuah image yang menggambarkan kuatnya pancaran siaran radio RRI yang makin meluas, menembus batas, dan selalu </p> <p>menuju ke atas. Tiga lapis pancaran yang terlihat pada logo juga melambangkan Tri Prasetya RRI. </p> <p> Warna Biru, Biru Langit, dan Putih </p> <p>Untuk mempertahankan tradisi, warna biru dipilih sebagai warna korporat/lembaga RRI. Warna biru langit ini melambangkan </p> <p>universalitas RRI, sifat mengayomi, teduh, dan dapat dipercaya. Warna putih pada tulisan RRI melambangkan kejujuran/ </p> <p>kebenaran, keberimbangan, dan akurasi. </p> <p>8 </p> <p>I LATAR BELAKANG </p> <p>Transformasi RRI dari lembaga penyiaran milik pemerintah ke lembaga penyiaran publik sejak tahun 2002 mengalami proses dan dinamika tersendiri, mengingat lembaga ini lebih identik sebagai institusi birokratik ketimbang media massa. Patut diakui, masih terdapat dualisme antara posisi struktural sebagai pejabat negara di kalangan SDM RRI dengan praktisi media massa yang independen, berorientasi kepada publik. </p> <p>Dengan kata lain, RRI adalah lembaga penyiaran yang memiliki kombinasi unik. Sebab, secara struktural RRI mengacu pada standar posisi dan TUPOKSI birokrasi kelembagaan negara yang lebih fokus kepada kinerja individu. Model karir dan pengembangan kompetensi yang berlaku di RRI berbasis government administrative service, bukan public broadcasting service. Selain itu, secara fungsional RRI bergerak ke model media massa, namun tanpa Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang baku. Meskipun, hasrat dan ambisi untuk berubah amat tinggi. </p> <p>Secara mendasar RRI seharusnya adalah sebuah institusi media massa, yang menjalankan fungsi manajerial dan operasional menurut prinsip-prinsip manajemen media massa, khususnya media penyiaran publik. Pada faktanya, LPP RRI menghadapi sejumlah problem redaksional yang khas, yaitu struktur organisasi fungsional redaksi yang belum standar di pusat dan daerah, TUPOKSI yang belum jelas/dipahami, mekanisme kerja redaksional yang belum mengacu kepada prinsip sebagai redaksi media massa, serta standar kualifikasi dan jenjang karir pemberitaan berbasis struktur media yang belum ada/diterapkan. </p> <p>Menghadapi problematika ini, RRI haruslah melakukan transformasi/perubahan agar bisa menjadi lembaga penyiaran publik yang lebih baik dan ideal. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip antara lain: orientasi kepada hasil </p> <p>9 </p> <p>terbaik, bukan sekadar jumlah produksi/kuantitas kerja; pertaruhan merebut kredibilitas publik, bukan sekadar kepuasan individu/ lembaga; dan membentuk teamwork redaksi yang solid, setara, egaliter, dan menembus batas birokrasi. </p> <p>Upaya adaptasi, integrasi, serta transformasi nilai-nilai media yang profesional, independen, dan mengedepankan integritas terus berlangsung, antara lain dengan membenahi kinerja redaksional (newsroom) RRI dan benchmarking ke berbagai negara seperti Swedia, Inggris, Amerika dan Australia yang memiliki pengalaman lebih baik dalam hal radio publik. </p> <p> Hingga tahun 2011, RRI memiliki programa pemberitaan yang kredibel dan newsroom yang kental dengan pengambilan keputusan berita berdimensi kritis melalui Pro-3 berjaringan nasional. Namun, belum ada database SDM, standar kinerja dan panduan komprehensif tentang etika profesi, alur, mekanisme kerja, juga standar minimal kegiatan sebuah redaksional radio public yang seharusnya beroperasi. </p> <p>Karena itu, pengembangan model redaksional LPP RRI di pusat dan daerah sungguh diperlukan. Hal ini agar RRI dapat memenuhi harapan publik dan tumbuh seirama dengan pertumbuhan kompetitif media. Maka, diperlukan struktur redaksional yang baik. Juga penjelasan mengenai apa saja tugas/fungsi masing-masing awak redaksi, kualifikasi ideal pemimpin redaksi, redaktur dan level di bawahnya, jenjang karir, reward dan punishment yang diberlakukan, dan sebagainya. </p> <p>10 </p> <p>II VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN PENYIARAN </p> <p>Visi LPP RRI periode 2010-2015 adalah: Mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia. Sedangkan misi LPP RRI adalah: </p> <p>1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan Kode Etik Jurnalistik/kode etik penyiaran. </p> <p>2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerah-kan, mencerdaskan, memberdayakan, serta mendorong kreativitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa. </p> <p>3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, serta membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. </p> <p>4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas. </p> <p>5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. </p> <p>6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. </p> <p>7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penye-lenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran. </p> <p>8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumber daya teknologi yang ada dan mengadaptasi </p> <p>11 </p> <p>perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisienkan pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik. </p> <p>9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, aset, informasi, dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (good corporate governance). </p> <p>10. Memperluas jejaring dan kerjasama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri yang saling mem-perkuat dan menguntungkan. </p> <p>11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan aset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. </p> <p>Dasar hukum kebijakan penyiaran LPP RRI adalah: UU Dasar Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyeleng-garaan LPP, PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan Peraturan Perundangan terkait lainnya. Dalam melaksanakan tugas di bidang penyiaran, maka RRI merujuk pada asas, tujuan, dan fungsi yang ditetapkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, kebebasan, dan tanggung jawab. </p> <p>Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. </p> <p>Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social serta memajukan kebudayaan. </p> <p>12 </p> <p>Kebijakan Penyiaran LPP RRI adalah: </p> <p>1. Kegiatan penyiaran ditujukan untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan melalui berbagai program siaran yang diharapkan memperkaya wawasan dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi wahana kontrol sosial. </p> <p>2. Kegiatan siaran berita, harus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. </p> <p>3. Kegiatan penyiaran harus memberikan ruang kepada kelompok minoritas, kelompok khusus, perempuan, dan anak. </p> <p>4. Kegiatan penyiaran harus dilakukan dengan kreatif dan berkualitas tinggi. </p> <p>5. Kegiatan penyiaran harus memberikan peluang bagi pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat serta nilai-nilai kearifan lokal. </p> <p>6. Kegiatan penyiaran harus menjadi wahana pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. </p> <p>7. Kegiatan penyiaran harus mendukung integrasi nasional, kedaulatan NKRI, dan menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. </p> <p>8. Kegiatan penyiaran berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. </p> <p>9. Kegiatan pengembangan siaran diarahkan untuk me-layani seluruh lapisan masyarakat, demi penguatan karakter bangsa. </p> <p>13 </p> <p>III STRUKTUR ORGANISASI </p> <p>DEWAN REDAKSI RRI </p> <p>Dalam manajemen penyelenggaraan siaran berita, baik di tingkat nasional maupun lokal, secara fungsional SDM di bidang pemberitaan RRI menjalankan tugas yang mengacu kepada prinsip suatu media massa. Struktur organisasi redaksi LPP RRI dapat digambarkan sebagai berikut: </p> <p>Keterangan: </p> <p>Keseluruhan struktur yang ada di atas disebut : </p> <p>DEWAN REDAKSI NASIONAL LPP RRI </p> <p>Pemimpin Umum/Ketua Dewan </p> <p>Redaksi Nasional Direktur Utama RRI </p> <p>Wakil Ketua Dewan Redaksi Nasional </p> <p>Direktur Program dan Produksi </p> <p>PU/Ketua DRN </p> <p>Wakil Ketua DRN OMBUDSMAN </p> <p>Pemred Puspem Pemred SLN Pemred RRI Daerah DAERAH </p> <p>Wakil Pemred Wakil Pemred Wakil Pemred </p> <p>14 </p> <p>Anggota Dewan Redaksi Nasional </p> <p>PU/Ketua dan Wakil Ketua DRN, Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi pada Pusat Pemberitaan, Siaran Luar Negeri, RRI Jakarta (ex-officio RRI Daerah), Kepala Bidang Pemberitaan Direktorat PP (Deputi DRN) </p> <p>Ombudsman 5 orang, terdiri dari wakil Dewan Pengawas, wakil tokoh publik dan/atau pakar pers </p> <p>Pemimpin Redaksi </p> <p>Kepala Pusat Pemberitaan, Siaran Luar Negeri (sekaligus membawahi Perwakilan Luar Negeri), Kepala RRI Daerah (termasuk RRI Jakarta) </p> <p>Wakil Pemimpin Redaksi </p> <p>Kepala bidang Program dan Produksi Pusat Pemberitaan, Kepala Bidang Pemberi...</p>