RPJPD 2005-2025

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPJPD Jawa Tengah 2005-2025

Text of RPJPD 2005-2025

  • I - i

    PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

    NOMOR 3 TAHUN 2008

    TENTANG

    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

    PROVINSI JAWA TENGAH

    TAHUN 2005-2025

    PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

  • I - ii

    DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 LATAR BELAKANG 1 1.2 PENGERTIAN 2 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 2 1.4 LANDASAN HUKUM 2 1.5 HUBUNGAN RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN

    DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 3 1.6 TATA URUT 4

    BAB II KONDISI UMUM DAERAH 5 2.1 KONDISI PADA SAAT INI 5 2.2 TANTANGAN 29 2.3 MODAL DASAR 34

    BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025 36

    BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025 40

    4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN 40 4.1.1 TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN

    MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA

    40

    4.1.2 TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DAN BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN

    40

    4.1.3 TERWUJUDNYA KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENGEMBANGAN JEJARING

    41

    4.1.4 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI DALAM MENOPANG KEHIDUPAN

    41

    4.1.5 TERWUJUDNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

    42

    4.1.6 TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KESETARAAN GENDER

    42

  • I - iii

    4.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

    43

    4.2.1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA 43

    4.2.2 MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DAN BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN 44

    4.2.3 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENGEMBANGAN JEJARING 46

    4.2.4 MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI DALAM MENOPANG KEHIDUPAN 47

    4.2.5 MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 48

    4.2.6 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KESETARAAN GENDER 50

    4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN

    DAERAH 52 4.3.1 RPJMD I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009) 52 4.3.2 RPJMD II (Tahun 2010 s/d Tahun 2014) 56 4.3.3 RPJMD III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019) 59 4.3.4 RPJMD IV (Tahun 2020 s/d Tahun 2024) 62

    BAB V PENUTUP 67

  • 1

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 LATAR BELAKANG

    1. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia, berada di tengah Pulau Jawa antara 540' dan 830' Lintang Selatan dan antara 10830' dan 11130' Bujur Timur serta terletak berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Luas wilayah 32.548 km atau sekitar 1,7 persen dari luas Indonesia dan 25,04 persen dari luas Pulau Jawa termasuk Pulau Nusakambangan di sebelah selatan daratan utama dan Kepulauan Karimun Jawa di sebelah utara daratan utama.

    2. Dilihat dari sejarahnya Jawa Tengah sebagai provinsi telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Namun secara resmi terbentuknya Provinsi Jawa Tengah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 Agustus 1950. Pada tahun 1965 dibentuk Kabupaten Batang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang. Provinsi ini meliputi 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya. Dalam perkembangannya selain 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki 3 Kota Administratif, yaitu Purwokerto, Cilacap, dan Klaten. Namun, sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999 Kota-kota Administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten. Dengan berlakunya otonomi daerah tersebut, 4 Kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Semarang ke Ungaran, Kabupaten Magelang dari Kota Magelang ke Kota Mungkid, Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Slawi, serta Kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen. Hingga tahun 2005, Provinsi Jawa Tengah masih terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota.

    3. Semenjak terbentuknya hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi beserta segenap komponen masyarakat Jawa Tengah telah diupayakan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dalam kerangka NKRI. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

    4. Rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi pada tahun 1998 memberikan pengalaman tentang pentingnya langkah-langkah antisipatif yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah.

    5. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Provinsi Jawa Tengah

  • 2

    menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).

    1.2 PENGERTIAN

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025.

    1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

    RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

    Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah, dan Program Kepala Daerah terpilih.

    1.4 LANDASAN HUKUM

    1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

    3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang;

    4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

    5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

    6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

  • 3

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

    8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran