RANCANGAN RPJPD KABUPATEN SUBANG 2025

\

RANCANGAN RPJPD KABUPATEN SUBANG 2025

RANCANGAN RPJPD KABUPATEN SUBANG 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJPD BERDASARKAN UU NO 25 THN 2004, UU NO 32 THN 2004

DAN SE MENDAGRI 050/2020/SJ TAHUN 2005 TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD DAN RPJMD

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJPD BERDASARKAN UU NO 25 THN 2004, UU NO 32 THN 2004

DAN SE MENDAGRI 050/2020/SJ TAHUN 2005 TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD DAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ynag selanjutnya disebut RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh tahun)

UU No 25 Thn 2004UU No 25 Thn 2004

Pasal 1

Pasal 1

RPJP Daerah memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional

Pasal 5

Pasal 5

(2) Bapeda menyiapkan Rancangan RPJP Daerah

Pasal 10

Pasal 10

(3) Bapeda menyelenggrakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 11Pasal 11

Pasal 12 Pasal 12

(2) Bapeda menyusun Rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 13 Pasal 13

(2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD(SE MENDAGRI TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN RPJPD)

TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD(SE MENDAGRI TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN RPJPD)

PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

RANCANGAN VISI DAN MISI

RANCANGAN VISI DAN MISI

MusrenbangRPJPD

MusrenbangRPJPD

RANCANGAN AWAL RPJPD

RANCANGAN AWAL RPJPD

Merumuskan gambaran awal - Visi- Misi- Arah pembangunan Daerah

Merumuskan gambaran awal - Visi- Misi- Arah pembangunan Daerah

Rancangan Arah Pembangunan

Rancangan Arah Pembangunan

RTRWRTRW

Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan

jaring asmara

Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan

jaring asmara

Saran, tanggapan,

rekomendasi stakehoders

Saran, tanggapan,

rekomendasi stakehoders

Rumusan Hsl Kesepakatan & kemitraan

Rumusan Hsl Kesepakatan & kemitraan

RANCANGAN AKHIRRPJPD

RANCANGAN AKHIRRPJPD

- Visi- Misi- Arah Pembangunan Daerah

- Visi- Misi- Arah Pembangunan Daerah

Penetapan Perda ttg RPJPD

Penetapan Perda ttg RPJPD

Perda ttg RPJPD

Perda ttg RPJPD

TAHAP I

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

GEOMORFOLOGI DAN LINGK HIDUP


DEMOGRAFIDEMOGRAFI

EKONOMI DAN SDA

EKONOMI DAN SDA

SOSIAL BUDAYA & POLITIK


PRASARANA & SARANA

PRASARANA & SARANA

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

DLLDLL



SEBELUM KRISISSEBELUM KRISIS

DEMOGRAFIDEMOGRAFI

PASCA KRISISPASCA KRISIS

EKONOMI DAN SDA

EKONOMI DAN SDA



KONDISI(MINIMAL10 THN KE

BELAKANG

KONDISI(MINIMAL10 THN KE

BELAKANG

PRASARANA & SARANA

PRASARANA & SARANA

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

DLLDLL

ANALISAANALISA OUTPUTOUTPUT

PERMASALAHANPERMASALAHAN

PELUANGPELUANG

ANCAMANANCAMAN

KEBERHASILANKEBERHASILAN

PREDIKSIPREDIKSI

HARAPANHARAPAN

CITA-CITACITA-CITA

VISIVISI

MISIMISI

ARAH PEMBANGUNAN

ARAH PEMBANGUNAN

2005- 20092005- 2009

2010- 20142010- 2014

2014-20192014-2019

2020- 20252020- 2025

TAHAP ITAHAP I

TAHAP IITAHAP II TAHAP III

TAHAP IIITAHAP IV

TAHAP IV

RENSTRA RPJMD RPJMD RPJMD

CALONKEPALADAERAH

BERKESINAMBUNGAN,,TERARAH DAN TERUKURBERKESINAMBUNGAN,,TERARAH DAN TERUKUR

ALUR PIKIR PENYUSUNANRPJPD KABUPATEN SUBANG

ALUR PIKIR PENYUSUNANRPJPD KABUPATEN SUBANG

TANGGAPAN TERHADAP VISI (HASIL MUSRENBANG RPJPD DI 22 KEC)

TANGGAPAN TERHADAP VISI (HASIL MUSRENBANG RPJPD DI 22 KEC)

4.55%

54.55%40.91%

SESUAI DGN RANCANGAN VISI (12 KEC)

SESUAI DGN RANCANGAN VISITETAPI ADA PENAMBAHANREDAKSIONAL (9 KEC)

USULAN BARU (1 KEC)

ANALISA MASING – MASING KONDISI UMUM KAB. SUBANG ANALISA MASING – MASING

KONDISI UMUM KAB. SUBANG

ASPEK DEMOGRAFIASPEK DEMOGRAFI

1. Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayi

2. Kemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen.

3. Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai tambah produksi

4. Rendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten Subang5. Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.

1. Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayi

2. Kemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen.

3. Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai tambah produksi

4. Rendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten Subang5. Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.

ANALISA KELEMAHAN ANALISA KELEMAHAN

ANALISA KEKUATANANALISA KEKUATAN

1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan

komposisi umur penduduk dan lebih jauh lagi berperan dalam mewujudkan kelauarga yang berkualitas

2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa

Barat

1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan

komposisi umur penduduk dan lebih jauh lagi berperan dalam mewujudkan kelauarga yang berkualitas

2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa

Barat

1. Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

2. Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam menekan ledakan jumlah penduduk

1. Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

2. Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam menekan ledakan jumlah penduduk

ANALISA PELUANGANALISA PELUANG

ANALISA ANCAMANANALISA ANCAMAN

1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim investasi usaha.

2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya.

1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim investasi usaha.

2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya.

ASPEK SOSIAL BUDAYAASPEK SOSIAL BUDAYA

1. Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang terutama pengentasan Wajar Dikdas yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 421.2/207-BAP/2002 tentang Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Subang dan Instruksi Bupati Nomor IA/2004 tentang Pembentukan Pokja Wajar Dikdas di tingkat kecamatan dan desa.

2. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 %

3. Komitmen Pemerintah Daerah untuk memprioritskan urusan kesehatan

1. Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang terutama pengentasan Wajar Dikdas yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 421.2/207-BAP/2002 tentang Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Subang dan Instruksi Bupati Nomor IA/2004 tentang Pembentukan Pokja Wajar Dikdas di tingkat kecamatan dan desa.

2. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 %

3. Komitmen Pemerintah Daerah untuk memprioritskan urusan kesehatan


1. Permasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dll

2. Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA 3. Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan AMH yang cenderung

meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan,

4. Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata.5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan6. Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan.

1. Permasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dll

2. Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA 3. Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan AMH yang cenderung

meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan,

4. Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata.5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan6. Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan.

ANALISA KELEMAHANANALISA KELEMAHAN

1. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat.

2. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan,

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Pangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan Lulusan SLTA.

6. Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informa

7. Terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta.

1. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat.

2. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan,

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Pangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan Lulusan SLTA.

6. Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informa

7. Terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta.


1. Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi.

2. Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.

3. Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura.

4. Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi.

5. Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah.

6. Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS

1. Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi.

2. Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.

3. Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura.

4. Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi.

5. Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah.

6. Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS


ASPEK EKONOMIASPEK EKONOMI

1. Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensial2. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada

pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga -17.7 %.Dimana dari 9 sektor yang ada, sektor Pertanian, Industri pengolahan dan restaurant cukup stabil dalam memberikan kontribusi terhadap LPE

3. Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama pasca Krisis ekonomi

4. Ditetapkannya Zona Industri seluas 11.000 ha.

1. Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensial2. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada

pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga -17.7 %.Dimana dari 9 sektor yang ada, sektor Pertanian, Industri pengolahan dan restaurant cukup stabil dalam memberikan kontribusi terhadap LPE

3. Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama pasca Krisis ekonomi

4. Ditetapkannya Zona Industri seluas 11.000 ha.


1. Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun 1993-2005 berkisar 38 – 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun 1993-2005 yang berkisar 50-58 %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan pengangguran terselubung.

2. Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya saing

3. Kepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha.4. Penerapan Teknologi masih Rendah.5. Kualitas SDM masih rendah 6. Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat 7. Tingginya Pengangguran.8. Akses untuk mendapatkan modal sulit.9. Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal

1. Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun 1993-2005 berkisar 38 – 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun 1993-2005 yang berkisar 50-58 %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan pengangguran terselubung.

2. Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya saing

3. Kepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha.4. Penerapan Teknologi masih Rendah.5. Kualitas SDM masih rendah 6. Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat 7. Tingginya Pengangguran.8. Akses untuk mendapatkan modal sulit.9. Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal


1. Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri.2. Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri.3. Rencana Pembangunan Jalan Tol4. Adanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi

Tepat Guna.

1. Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri.2. Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri.3. Rencana Pembangunan Jalan Tol4. Adanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi

Tepat Guna.


1. Standarisasi produk.2. Era persaingan pasar bebas.

1. Standarisasi produk.2. Era persaingan pasar bebas.


ASPEK SARANA PRASARANAASPEK SARANA PRASARANA


1. Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan infrastruktur wayah

2. Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan

1. Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan infrastruktur wayah

2. Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan

1. Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura

menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 %

2. Beban kendaraan yang relatif tinggi

3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan

irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai







1. Standarisasi produk.

2. Era persaingan pasar bebas.




1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana prasarana insfrastruktur yang ada sebagai contoh para pengguna jalan yang melintasi jalan Kabupaten, tidak mengindahkan batasan maksimum beban jalan, demikian juga terhadap sarana irigasi yang tidak terpelihara dengan baik.

2. Kondisi tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan jalan yang ada mudah mengalami kerusakan

3. Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastrukturPengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana

4. Tingginya endapan Lumpur di saluran irigasi, kali pembuang dan di muara.

5. Kurang terpeliharanya saluran irigasi tersier bahkan tidak sedikit saluran cacing hillang.

1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana prasarana insfrastruktur yang ada sebagai contoh para pengguna jalan yang melintasi jalan Kabupaten, tidak mengindahkan batasan maksimum beban jalan, demikian juga terhadap sarana irigasi yang tidak terpelihara dengan baik.

2. Kondisi tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan jalan yang ada mudah mengalami kerusakan

3. Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastrukturPengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana

4. Tingginya endapan Lumpur di saluran irigasi, kali pembuang dan di muara.

5. Kurang terpeliharanya saluran irigasi tersier bahkan tidak sedikit saluran cacing hillang.











LANJUTAN ………………LANJUTAN ………………






6. cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 75 % , sedangkan untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2005 baru mencapai 22.222 rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 14 yang terlayani dan sisanya belum terlayaninya yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan Legonkulon. Sedangkan untuk sarana listrik masih terdapat 5 kecamatan yang presentase jumlah konsumen kurang dari 50 %. Kecamatan tersebut secara berurutan adalah Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah Kecamatan Legonkulon (25,81%).

7. Sarana penampungan sampah yang tersedia, kurang memadai dan tidak seimbang dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus ditampung

8. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan dan keindahan Kota .

6. cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 75 % , sedangkan untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2005 baru mencapai 22.222 rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 14 yang terlayani dan sisanya belum terlayaninya yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan Legonkulon. Sedangkan untuk sarana listrik masih terdapat 5 kecamatan yang presentase jumlah konsumen kurang dari 50 %. Kecamatan tersebut secara berurutan adalah Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah Kecamatan Legonkulon (25,81%).

7. Sarana penampungan sampah yang tersedia, kurang memadai dan tidak seimbang dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus ditampung

8. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan dan keindahan Kota .


Masih adanya daerah yang potensial rawan bencanaMasih adanya daerah yang potensial rawan bencana


1. Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan

2. Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol

3. Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI

1. Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan

2. Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol

3. Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI

DASAR PENENTUAN VISIDASAR PENENTUAN VISI

ANALISIS KONTRIBUSI THDP LPE ANALISIS KONTRIBUSI THDP LPE

TAHUN PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN RESTAURAN

1993 41.19 % 8.01 % 5.72 %

1994 41.46 % 7.94 % 5.85 %

1995 41.19 % 7.82 % 5.77 %

1996 40.56 % 7.67 % 5.71 %

1997 39.46 % 7.24 % 5.92 %

1998 41.88 % 5.63 % 6.23 %

1999 42.04 % 5.30 % 6.20 %

2000 41.47 % 5.24 % 5.98 %

2001 40.02 % 5.12 % 6.08 %

2002 39.13 % 4.97 % 5.90 %

2003 38.01 % 4.82 % 5.85 %

2004 34,01 % 13,67 % 6,61 %

2005 33,06 % 13,84 % 6,70 %

ada 3 sektor terbesar dan cukup tegar terhadap krisis ekonomi yakni Pertanian (Agrobusines), Industri Pengolahan (Industri) dan Restauran (Pariwisata).

ada 3 sektor terbesar dan cukup tegar terhadap krisis ekonomi yakni Pertanian (Agrobusines), Industri Pengolahan (Industri) dan Restauran (Pariwisata).

I

KEUNGGULAN LAINNYAAGRIBISNIS :(1)Agribisnis merupakan aktivitas ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal.

Karena akan membuka peluang untuk memunculkan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam konteks regional nasional atau global.

(2)Agribisnis merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya hayati yang dapat diperbaharui (renewable resources). Oleh karena itu diperlukan suatu aktivitas ekonomi yang berbasis pada penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui.

(3)Agribisnis merupakan kegiatan ekonomi yang dilibatkan aktivitas ekonomi masyarakat mayoritas. Pembangunan ekonomi daerah otonom adalah pembangunan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi di daerah otonom memerlukan keterlibatan mayoritas masyarakat lokal.

(4)Agribisnis sebagai sektor ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pangan, serat dan papan. Produk-produk tersebut merupakan kebutuhan dasar yang tidak akan pernah berkurang sejalan dengan perkembangan penduduk.

(5)Agribisnis merupakan fondasi perkembangan ekonomi. Banyak negara yang perekonomiannya berkembang menjadi negara maju diawali dengan perkembangan sektor pertanian yang tangguh.

KEUNGGULAN LAINNYAAGRIBISNIS :(1)Agribisnis merupakan aktivitas ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal.

Karena akan membuka peluang untuk memunculkan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam konteks regional nasional atau global.

(2)Agribisnis merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya hayati yang dapat diperbaharui (renewable resources). Oleh karena itu diperlukan suatu aktivitas ekonomi yang berbasis pada penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui.

(3)Agribisnis merupakan kegiatan ekonomi yang dilibatkan aktivitas ekonomi masyarakat mayoritas. Pembangunan ekonomi daerah otonom adalah pembangunan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi di daerah otonom memerlukan keterlibatan mayoritas masyarakat lokal.

(4)Agribisnis sebagai sektor ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pangan, serat dan papan. Produk-produk tersebut merupakan kebutuhan dasar yang tidak akan pernah berkurang sejalan dengan perkembangan penduduk.

(5)Agribisnis merupakan fondasi perkembangan ekonomi. Banyak negara yang perekonomiannya berkembang menjadi negara maju diawali dengan perkembangan sektor pertanian yang tangguh.

INDUSTRI : Sektor Industri sangat berdampak pada penanggulangan pengangguran dan

kemiskinan karena memberi kesempatan peluang kerja bagi penduduk di Kabupaten Subang

Adanya peluang zona industri akan lebih termanfaatkan dengan rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Subang

Kecenderungan tingginya nilai produksi UKM di Kabupaten Subang sebagaimana tabel di bawah ini :

INDUSTRI : Sektor Industri sangat berdampak pada penanggulangan pengangguran dan

kemiskinan karena memberi kesempatan peluang kerja bagi penduduk di Kabupaten Subang

Adanya peluang zona industri akan lebih termanfaatkan dengan rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Subang

Kecenderungan tingginya nilai produksi UKM di Kabupaten Subang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2 Perkembangan nilai produksi UKM di Kabupaten Subang

Tahun 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nilai Produksi

6,07 M

15,9 M

18,0 M

18.1 M

21,9 M 36,0 M

39,8 M

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nilai Produksi

40,2 M

42,3 M

45,3 M

56,6 M

62,7 M

62,9 M

PARIWISATA : Banyaknya potensi wisata alam yang memberikan peluang untuk di

kembangkan Relatif banyaknya kunjungan wisatawan Nusantara dan Wisatawan

Mancanegara ke Kabupaten Subang sebagaimana tabel di bawah ini :

PARIWISATA : Banyaknya potensi wisata alam yang memberikan peluang untuk di

kembangkan Relatif banyaknya kunjungan wisatawan Nusantara dan Wisatawan

Mancanegara ke Kabupaten Subang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tahun 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Wisnu 804.025

1.206.184

1.737.987

1.806.738

1.893.235

1.298.697

1.888.388

2.663.213

Wisman

85.851 85.856 92.759 102.373 72.480 34.399 67.331 34.078

Tahun 2001 2002 2003 2004

Wisnu 3.020.969 3.320.000 3.860.665 4.558.965

Wisman 34.544 38.100 42.672 47.792

ANALISIS GROWTH AND SHAREANALISIS GROWTH AND SHARE

PERDAGANGANINDUSTRI PENGOLAHANRESTAURANJASA PEMERINTAHAN UMUM

KONDISI STABIL

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIANLISTRIK, GAS DAN AIR BERSIHPENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

KONDISI POTENSIAL

PERTANIAN

KONDISI MENURUN

BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

KONDISI RENDAH

•S

HA

RE

•GROWTH

2

HASIL ANALISA GROWTH DAN SHAREHASIL ANALISA GROWTH DAN SHARE

• KEGIATAN UTAMA (CORE BUSINES) YANG TERPILIH :• PERDAGANGAN STABIL• (Sektor ini memiliki pertumbuhan di atas rata-rata dan

memiliki kontribusi di atas rata-rata tetapi di bawah sektor pertanian, hal ini disebabkan dalam kondisi krisis moneter ternyata usaha yang paling mudah dan menguntungkan adalah perdagangan baik pedagang besar maupun eceran. Hal ini tercermin dari makin banyaknya toko modern, toko, kios , warung. Hal ini tentu saja menjadi peluang manakala sektor pertanian dapat memanfatkannya secara optimal. Misalnya bahwa hasil pertanian Subang dapat tersaji bukan hanya di pasar tradisional tetapi ditoko-toko modern sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk itu sendiri. Dengan demikian perdagangan dan sektor pertanian menjadi kekuatan yang tidak dapat terpisahkan dan saling menunjang.

• PERTANIAN MENURUN • (Hal Ini Disebabkan Sektor Ini Mengalami Kejenuhan Akibat

Nilai Tambah Dan Daya Saing yang Kurang Tetapi Memiliki Kontribusi Terbesar Dalam Pertumbuhan Perekonomian Daerah, sehingga tetap harus dipertahankan danditingkatkan

• KEGIATAN UTAMA (CORE BUSINES) YANG TERPILIH :• PERDAGANGAN STABIL• (Sektor ini memiliki pertumbuhan di atas rata-rata dan

memiliki kontribusi di atas rata-rata tetapi di bawah sektor pertanian, hal ini disebabkan dalam kondisi krisis moneter ternyata usaha yang paling mudah dan menguntungkan adalah perdagangan baik pedagang besar maupun eceran. Hal ini tercermin dari makin banyaknya toko modern, toko, kios , warung. Hal ini tentu saja menjadi peluang manakala sektor pertanian dapat memanfatkannya secara optimal. Misalnya bahwa hasil pertanian Subang dapat tersaji bukan hanya di pasar tradisional tetapi ditoko-toko modern sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk itu sendiri. Dengan demikian perdagangan dan sektor pertanian menjadi kekuatan yang tidak dapat terpisahkan dan saling menunjang.

• PERTANIAN MENURUN • (Hal Ini Disebabkan Sektor Ini Mengalami Kejenuhan Akibat

Nilai Tambah Dan Daya Saing yang Kurang Tetapi Memiliki Kontribusi Terbesar Dalam Pertumbuhan Perekonomian Daerah, sehingga tetap harus dipertahankan danditingkatkan

Hal yang menyebabkan kejenuhan pada sektor pertanian/agribisnis adalah :

•Hasil secara makro dari sektor pertanian hanya menyumbangkan sekitar

38 % dari jumlah tenaga kerja yang mencapai 57.82 %

•Kepemilikan lahan hanya mencapai 0.31 ha dgn demikian tenaga kerja di

sektor pertanian kebanyakan hanya buruh tanu dan petani gurem

•Kesuburan tanah yang berkurang akibat pemanfaatan yang terus menerus

solusinya :

•Optimalisasi keterlibatan seluruh unsur pelaku bisnis dan seluruh unsur pemerintahan

daerah dalam penyusunan rencana pembangunan mulai dari pengadaan input

pertanian, para petani produsen produk primer, para pengolah hasil dan para

pemasar hasil pertanian

•Pentahapan yang jelas dan terarah mengenai tahapan pencapaian daerah

agribisnis yang nantinya akan dituangkan secara bertahap dalam arah kebijakan lima

tahunan dengan memperhatikan potensi kewilayahan.

•Transformasi lapangan kerja dengan menumbuhkan sentra sentra UKM di tiap

kecamatan yang memiliki nilai produk competitive dan comparativ

Hal yang menyebabkan kejenuhan pada sektor pertanian/agribisnis adalah :

•Hasil secara makro dari sektor pertanian hanya menyumbangkan sekitar

38 % dari jumlah tenaga kerja yang mencapai 57.82 %

•Kepemilikan lahan hanya mencapai 0.31 ha dgn demikian tenaga kerja di

sektor pertanian kebanyakan hanya buruh tanu dan petani gurem

•Kesuburan tanah yang berkurang akibat pemanfaatan yang terus menerus

solusinya :

•Optimalisasi keterlibatan seluruh unsur pelaku bisnis dan seluruh unsur pemerintahan

daerah dalam penyusunan rencana pembangunan mulai dari pengadaan input

pertanian, para petani produsen produk primer, para pengolah hasil dan para

pemasar hasil pertanian

•Pentahapan yang jelas dan terarah mengenai tahapan pencapaian daerah

agribisnis yang nantinya akan dituangkan secara bertahap dalam arah kebijakan lima

tahunan dengan memperhatikan potensi kewilayahan.

•Transformasi lapangan kerja dengan menumbuhkan sentra sentra UKM di tiap

kecamatan yang memiliki nilai produk competitive dan comparativ

•INDUSTRI PENGOLAHAN STABIL

Hal yang menyebabkan sempat turunnya industri pengolahan pada saat krisis ekonomi adalah karena :

•Industri kecil dan menengah bahan baku nya tidak berasal dari alam / padat

modal dan terkena pengaruh kurs dollar

•INDUSTRI PENGOLAHAN STABIL

Hal yang menyebabkan sempat turunnya industri pengolahan pada saat krisis ekonomi adalah karena :

•Industri kecil dan menengah bahan baku nya tidak berasal dari alam / padat

modal dan terkena pengaruh kurs dollar

• RESTAURAN STABIL• (SEKTOR INI STABIL KARENA PERTUMBUHAN DI ATAS RATA-

RATA DAN KONTRIBUSINYA DI ATAS RATA-RATA AKAN TETAPI PERLU DITINGKATKAN

• Peningkatan Sektor ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat walaupun sempat menurun pada saat krisis tetapi meningkat kembali secara signifikan setelah krisis terjadi. Selain itu sektor ini sangat ditunjang oleh potensi alam dan budaya di Kabupaten Subang yang cukup potensial untuk dikembangkan

• RESTAURAN STABIL• (SEKTOR INI STABIL KARENA PERTUMBUHAN DI ATAS RATA-

RATA DAN KONTRIBUSINYA DI ATAS RATA-RATA AKAN TETAPI PERLU DITINGKATKAN

• Peningkatan Sektor ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat walaupun sempat menurun pada saat krisis tetapi meningkat kembali secara signifikan setelah krisis terjadi. Selain itu sektor ini sangat ditunjang oleh potensi alam dan budaya di Kabupaten Subang yang cukup potensial untuk dikembangkan

KESIMPULAN 2 ANALISIS

KESIMPULAN 2 ANALISIS

•Hasil Analisis Kontribusi Terhadap

LPE

•Hasil Analisis Kontribusi Terhadap

LPE

•PERTA•NIAN •(AGB)

•INDUSTRI

•PENGOLAHAN

•PARIWISATA

•Hasil Analisis Growth dan Share

•Hasil Analisis Growth dan Share

•BERBU•DAYA

•PERTA•NIAN •(AGB)

•INDUSTRI

•PENGOLAHAN

•PARIWISATA

•GOTONG •ROYONG

•LINGKU•NGAN

•RELIGI•US

•COREBUSINES / KEGIATAN

UTAMA

•PRASYARAT•KEBERHASILAN

VISI

KESIMPULAN PEMILIHAN VISI DARI BERBAGAI ALTERNATIF PILIHAN DARI HASIL

MUSRENBANG RPJPD DI TINGKAT KECAMATAN

KESIMPULAN PEMILIHAN VISI DARI BERBAGAI ALTERNATIF PILIHAN DARI HASIL

MUSRENBANG RPJPD DI TINGKAT KECAMATAN

Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2025

Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2025

LANJUTAN ………….LANJUTAN ………….

SELAIN ITU DALAM VISI SUBANG, DITUANGKAN PULA PRASYARAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN YANG HARUS DILAKSANAKAN DALAM KURUN WAKTU 20 TAHUN KE DEPAN DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

BERWAWASAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN HARUS MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN MENGINGAT SUMBER DAYA ALAM SIFATNYA TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN RASIONALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM AKAN MENJAMIN KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.

BERBUDAYAPEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN HARUS MAMPU MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT YANG BERBUDAYA SEBAGAI PRASYARAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN YAKNI MASYARAKAT YANG BEPENDIDIKAN, SEHAT, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN MENJUNJUNG SUPREMASI HUKUM.

RELIGIUSPEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN HARUS MAMPU MENINGKATKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS SEBAGAI PENYEIMBANG ANTARA KEBUTUHAN JASMANI DAN ROHANI

GOTONG ROYONG POLA GOTONG ROYONG OLEH SEMUA PIHAK TERBUKTI AKAN SANGAT EFEKTIF DALAM MENUNTASKAN PERMASALAHAN DI KABUPATEN SUBANG, SEHINGGA MEMERCEPAT TERWUJUDNYA SUBANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA.

MISI KABUPATEN SUBANGMISI KABUPATEN SUBANG

1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

2. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH BERBASIS AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI

3. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI

4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

2. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH BERBASIS AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI

3. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI

4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

MISI DIJABARKAN KE DALAM ARAH PEMBANGUNAN YANG TERDIRI DARI

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN MISI I :1. MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT 2. MEWUJUDKAN SDM YANG BERPENDIDIKAN3. MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERTAQWA, DAN

BERAKHLAK MULIA4. MEWUJUDKAN SDM YANG BERBUDAYA, PRODUKTIF, MANDIRI,

MAJU DAN BERDAYA SAING

MISI DIJABARKAN KE DALAM ARAH PEMBANGUNAN YANG TERDIRI DARI

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN MISI I :1. MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT 2. MEWUJUDKAN SDM YANG BERPENDIDIKAN3. MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERTAQWA, DAN

BERAKHLAK MULIA4. MEWUJUDKAN SDM YANG BERBUDAYA, PRODUKTIF, MANDIRI,

MAJU DAN BERDAYA SAING

TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA

MANUSIA YANG SEHAT

TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA

MANUSIA YANG SEHATINDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : AHH DI TAHUN 2025 MENCAPAI 79,11 TAHUN DAN AKB 28 / 100- KH (KONDISI HARD

ROCK) ARTINYA KEMATIAN BAYI HANYA DISEBABKAN OLEH FAKTOR

GENETIK (ANGKA PROYEKSI RATA-RATA DARI TAHUN 1999-2006)SASARAN :1. MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN - BANGUNAN PUSKESMAS BAIK : 100 % - BANGUNAN PUSTU BAIK : 90 % - BANGUNAN POLINDES BAIK : 80 % - LAYANAN GAKIN : 100 %. DLL2. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN - CAKUPAN JAMBAN KELUARGA : 90 % - CAKUPAN PENGGUNAAN AIR BERSIH : 92 % DLL3. MENINGKATNYA PERILAKU BUDAYA YANG MEMAHAMI

KESEHATAN - MASAYARAKAT BERSTANDAR PHBS : 80 % DLL

INDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : AHH DI TAHUN 2025 MENCAPAI 79,11 TAHUN DAN AKB 28 / 100- KH (KONDISI HARD

ROCK) ARTINYA KEMATIAN BAYI HANYA DISEBABKAN OLEH FAKTOR

GENETIK (ANGKA PROYEKSI RATA-RATA DARI TAHUN 1999-2006)SASARAN :1. MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN - BANGUNAN PUSKESMAS BAIK : 100 % - BANGUNAN PUSTU BAIK : 90 % - BANGUNAN POLINDES BAIK : 80 % - LAYANAN GAKIN : 100 %. DLL2. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN - CAKUPAN JAMBAN KELUARGA : 90 % - CAKUPAN PENGGUNAAN AIR BERSIH : 92 % DLL3. MENINGKATNYA PERILAKU BUDAYA YANG MEMAHAMI

KESEHATAN - MASAYARAKAT BERSTANDAR PHBS : 80 % DLL

TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERPENDIDIKAN

TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERPENDIDIKAN

INDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : SUBANG TELAH MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (SETINGKAT SMA)

DIMANA TAHUN 2025 RRLS MENCAPAI 12,56 DAN AMH MENCAPAI : 97,8 % (ANGKA PROYEKSI RATA-RATA DARI TAHUN 1999-2006)SASARAN :1. MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR - DO SD, SMP DI TAHUN 2025 : 0 % - BANGUNAN SD BAIK DAN SEDANG : 100 % SEJAK TAHUN 2008 - BANGUNAN SLTP BAIK DAN SEDANG : 100 % DI AKHIR RPJMD 22. MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH - DO SLTA DI TAHUN 2025 : 0 % - BANGUNAN SLTA BAIK DAN SEDANG : 100 % DI AKHIR RPJMD 2 - ADANYA BANGUNAN SMK DI TIAP KECAMATAN DI AKHIR RPJMD

2 - JUMLAH LULUSAN SMK YANG MASUK PASAR KERJA (2025) : 50

%3. MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN

KESEJAHTERAAN PENDIDIK DLL

INDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : SUBANG TELAH MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (SETINGKAT SMA)

DIMANA TAHUN 2025 RRLS MENCAPAI 12,56 DAN AMH MENCAPAI : 97,8 % (ANGKA PROYEKSI RATA-RATA DARI TAHUN 1999-2006)SASARAN :1. MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR - DO SD, SMP DI TAHUN 2025 : 0 % - BANGUNAN SD BAIK DAN SEDANG : 100 % SEJAK TAHUN 2008 - BANGUNAN SLTP BAIK DAN SEDANG : 100 % DI AKHIR RPJMD 22. MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH - DO SLTA DI TAHUN 2025 : 0 % - BANGUNAN SLTA BAIK DAN SEDANG : 100 % DI AKHIR RPJMD 2 - ADANYA BANGUNAN SMK DI TIAP KECAMATAN DI AKHIR RPJMD

2 - JUMLAH LULUSAN SMK YANG MASUK PASAR KERJA (2025) : 50

%3. MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN

KESEJAHTERAAN PENDIDIK DLL

TUJUAN 3 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERAKLAHK MULIA

TUJUAN 3 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERAKLAHK MULIA

INDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : MENINGKATNYA KERUKUNAN

HIDUP UMAT BERAGAMA, SEHINGGA TERCIPT RASA SALING PERCAYA

TENGGANG RASA DAN HARMONIS

SASARAN :1. MENINGKATNYA KERUKUNAN HIDUP UAMT BERAGAMA

2. MENINGKATNYA SDM YANG MEMILIKI KEMAMPUAN SQ, EQ DAN SCQ

INDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : MENINGKATNYA KERUKUNAN

HIDUP UMAT BERAGAMA, SEHINGGA TERCIPT RASA SALING PERCAYA

TENGGANG RASA DAN HARMONIS

SASARAN :1. MENINGKATNYA KERUKUNAN HIDUP UAMT BERAGAMA

2. MENINGKATNYA SDM YANG MEMILIKI KEMAMPUAN SQ, EQ DAN SCQ

TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERBUDAYA, PRODUKTIF, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING

TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERBUDAYA, PRODUKTIF, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING

SASARAN :1. MENINGKATNYA LPP2. MNEKNGKATNYA KETERAMPILAN CALON TENAGA KERJA DAN

TENAGA KERJA3. MENINGKATNYA KESTARAAN GENDER D BERBAGAI BIDANG4. MENINGKATNYA KREATIFITAS PEMUDA DAN PRESTASI OLAH

RAGA

SASARAN :1. MENINGKATNYA LPP2. MNEKNGKATNYA KETERAMPILAN CALON TENAGA KERJA DAN

TENAGA KERJA3. MENINGKATNYA KESTARAAN GENDER D BERBAGAI BIDANG4. MENINGKATNYA KREATIFITAS PEMUDA DAN PRESTASI OLAH

RAGA

MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH BERBASIS AGRIBISNIS,

PARIWISATA DAN INDUSTRI

MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH BERBASIS AGRIBISNIS,

PARIWISATA DAN INDUSTRI

TUJUAN MISI 2 :1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH 2. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM RANGKA

MENDUKUNG AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA PELAYANAN LAINNYA

3. MEMBUKA PELUANG SEBESAR-BESARNYA SEBAGAI KAWASAN YANG MENARIK UNTUK INVESTASI

TUJUAN MISI 2 :1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH 2. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM RANGKA

MENDUKUNG AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA PELAYANAN LAINNYA


TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

INDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : - MENUNURUNNA ANGKA KEMISKINAN DI TAHUN 2025 : 20 %- MENUNURUNNA ANGKA PENGANGGURAN DI TAHUN 2025 : 20

RIBUAN- MENINGKATNYA PDRB (ADHK) DI TAHUN 2025 : 422 TRILLIUN- MENINGKATNYA PDRB PERKAPITA (ADHB) DI THN 2025 : 11

JUTA-AN- MENINGKATNYA DAYA BELI DI TAHUN 2025 : 703 RIBUAN

SASARAN TUJUAN 1:1. MENINGKATNYA USAHA AGRIBISNIS2. MENINGKATNYA USAHA INDUSTRI3. MENINGKATNYA USAHA KEPARIWISATAAN4. MENINGKATNYA USAHA PEREKONOMIAN LAINNYA

1. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM RANGKA MENDUKUNG AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA PELAYANAN LAINNYA


INDIKASI KEBERHASILAN TUJUAN ADALAH : - MENUNURUNNA ANGKA KEMISKINAN DI TAHUN 2025 : 20 %- MENUNURUNNA ANGKA PENGANGGURAN DI TAHUN 2025 : 20

RIBUAN- MENINGKATNYA PDRB (ADHK) DI TAHUN 2025 : 422 TRILLIUN- MENINGKATNYA PDRB PERKAPITA (ADHB) DI THN 2025 : 11

JUTA-AN- MENINGKATNYA DAYA BELI DI TAHUN 2025 : 703 RIBUAN

SASARAN TUJUAN 1:1. MENINGKATNYA USAHA AGRIBISNIS2. MENINGKATNYA USAHA INDUSTRI3. MENINGKATNYA USAHA KEPARIWISATAAN4. MENINGKATNYA USAHA PEREKONOMIAN LAINNYA

1. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM RANGKA MENDUKUNG AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA PELAYANAN LAINNYA


MENINGKATNYA USAHA AGRIBISNISMENINGKATNYA USAHA AGRIBISNIS

PADA PERIODE AKHIR RPJPD PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DIARAHKAN

PADA :- KETAHANAN PANGAN SEMAKIN MANTAP- MELUASNYA SENTRA-SENTRA PRODUKSI YANG MEMENUHI

STANDAR PASAR- PEMANTAPAN PELUANG PASAR KE LUAR DAERAH- PADA TAHAP INI PENGUSAHA SUDAH MAMPU SECARA MANDIRI

MELAKUKAN JARINGAN BISNIS YANG LUAS- TRANSFORMASI TENAGA KERJA YANG KURANG PRODUKTIF

(TERUTAMA PERTANIAN) BERALIH SECARA PASTI KARENA DIDUKUNG KEMITRAAN OLEH PENGUSAHA YANG TELAH MAJU.

PADA PERIODE AKHIR RPJPD PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DIARAHKAN

PADA :- KETAHANAN PANGAN SEMAKIN MANTAP- MELUASNYA SENTRA-SENTRA PRODUKSI YANG MEMENUHI

STANDAR PASAR- PEMANTAPAN PELUANG PASAR KE LUAR DAERAH- PADA TAHAP INI PENGUSAHA SUDAH MAMPU SECARA MANDIRI

MELAKUKAN JARINGAN BISNIS YANG LUAS- TRANSFORMASI TENAGA KERJA YANG KURANG PRODUKTIF

(TERUTAMA PERTANIAN) BERALIH SECARA PASTI KARENA DIDUKUNG KEMITRAAN OLEH PENGUSAHA YANG TELAH MAJU.

MENINGKATNYA USAHA INDUSTRI MENINGKATNYA USAHA INDUSTRI

PADA PERIODE AKHIR RPJPD PENGEMBANGAN INDUSTRI DITANDAI OLEH :

- KONTRIBUSI INDUSTRI PDA PEREKONOMIN DAERAH LEBIH DARI 30 % (SESUAI KRITERIAN UNIDO-PBB)

- PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI YANG BERORIENTASI PASAR NASIONAL BAHKAN EKSPOR SERTA MAMPU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA DALAM JUMLAH BESAR.

PADA PERIODE AKHIR RPJPD PENGEMBANGAN INDUSTRI DITANDAI OLEH :

- KONTRIBUSI INDUSTRI PDA PEREKONOMIN DAERAH LEBIH DARI 30 % (SESUAI KRITERIAN UNIDO-PBB)

- PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI YANG BERORIENTASI PASAR NASIONAL BAHKAN EKSPOR SERTA MAMPU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA DALAM JUMLAH BESAR.

MENINGKATNYA USAHA PARIWISATAMENINGKATNYA USAHA PARIWISATA

PADA PERIODE AKHIR RPJPD PENGEMBANGAN PARIWISATA DITANDAI OLEH : PENINGKATAN KEUNGGULAN PARIWISATA MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK WISATA YANG UNIK, TRADISOINAL DAN MENCERMINKAN JATI DIRI KABUPATEN SUBANG YANG BERAKAR PADA ALAM, SENI DAN BUDAYA. SERTA MELALUI PENINGKATAN KINERJA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA YANG BERDAYA SAING DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA SECARA BERKELANJUTAN DAN BRWAWASAN LINGKUNGAN.

PADA PERIODE AKHIR RPJPD PENGEMBANGAN PARIWISATA DITANDAI OLEH : PENINGKATAN KEUNGGULAN PARIWISATA MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK WISATA YANG UNIK, TRADISOINAL DAN MENCERMINKAN JATI DIRI KABUPATEN SUBANG YANG BERAKAR PADA ALAM, SENI DAN BUDAYA. SERTA MELALUI PENINGKATAN KINERJA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA YANG BERDAYA SAING DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA SECARA BERKELANJUTAN DAN BRWAWASAN LINGKUNGAN.

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM RANGKA MENDUKUNG AGRIBISNIS,

PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA PELAYANAN LAINNYA

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM RANGKA MENDUKUNG AGRIBISNIS,

PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA PELAYANAN LAINNYA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIARAHKAN SELAIN PENUNJANG PEREKOOMIAN DAN PELAYANAN TETAPI JUGA DIHARAPKAN AKAN MENDUKUNG CORE BUSINES LAINNYA DALAM HAL INI INDUSTRI DAN PARIWISATA. UNTUK ITU SASARANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. JALAN DESA DENGAN KONDISI BAIK 2. JEMBATAN ANTAR DESA DENGAN KONDISI BAIK 3. JALAN KABUPATEN DENGAN KONDISI BAIK DAN SEDANG

92,18 %4. JEMBATAN PADA RUAS JALAN KABUPATEN DENGAN KONDISI

BAIK 100% 5. JALAN MENUJU OBYEK WISATA DENGAN KONDISI BAIK 6. JALAN MENUJU KAWASAN INDUSTRI IDEAL DENGAN KONDISI

BAIK 7. CAKUPAN LAYANAN IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK 8. CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH 92 %9. CAKUPAN LAYANAN LISTRIK : 100 %

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIARAHKAN SELAIN PENUNJANG PEREKOOMIAN DAN PELAYANAN TETAPI JUGA DIHARAPKAN AKAN MENDUKUNG CORE BUSINES LAINNYA DALAM HAL INI INDUSTRI DAN PARIWISATA. UNTUK ITU SASARANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. JALAN DESA DENGAN KONDISI BAIK 2. JEMBATAN ANTAR DESA DENGAN KONDISI BAIK 3. JALAN KABUPATEN DENGAN KONDISI BAIK DAN SEDANG

92,18 %4. JEMBATAN PADA RUAS JALAN KABUPATEN DENGAN KONDISI

BAIK 100% 5. JALAN MENUJU OBYEK WISATA DENGAN KONDISI BAIK 6. JALAN MENUJU KAWASAN INDUSTRI IDEAL DENGAN KONDISI

BAIK 7. CAKUPAN LAYANAN IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK 8. CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH 92 %9. CAKUPAN LAYANAN LISTRIK : 100 %

TUJUAN 3 : MEMBUKA PELUANG SEBESAR-BESARNYA SEBAGAI KAWASAN YANG MENARIK UNTUK

INVESTASI

TUJUAN 3 : MEMBUKA PELUANG SEBESAR-BESARNYA SEBAGAI KAWASAN YANG MENARIK UNTUK

INVESTASI

IKLIM INVESTASI SEMAKIN MANTAP DAN TUMBUHNYA INDUSTRI-INDUSTRI YANG MAMPU MENYERAP TENAGA KERJA DALAM JUMLAH BANYAK

IKLIM INVESTASI SEMAKIN MANTAP DAN TUMBUHNYA INDUSTRI-INDUSTRI YANG MAMPU MENYERAP TENAGA KERJA DALAM JUMLAH BANYAK

MISI 3 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI

MISI 3 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI

TUJUAN :MENJAGA KELSETARIAN LINGKUNGAN DAN PEMANFAATAN RUANG

YANG SERASI DENGAN SASARAN :• MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS • MITIGASI BENCANA ALAM • MENGENDALIKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN • MENINGKATNYA KESADARAN MASAYARAKAT UNTUK

MENCINTAI LINGKUNGAN 5. TERWUJUDNYA PEMANFAATAN RUANG YANG SERASI DENGAN EKOSISTEMNYA SERTA MAMPU MEWADAHI PERKEMBANGAN

WILAYAH DAN AKTIFITAS PEREKONOMIANNYA :

TUJUAN :MENJAGA KELSETARIAN LINGKUNGAN DAN PEMANFAATAN RUANG

YANG SERASI DENGAN SASARAN :• MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS • MITIGASI BENCANA ALAM • MENGENDALIKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN • MENINGKATNYA KESADARAN MASAYARAKAT UNTUK

MENCINTAI LINGKUNGAN 5. TERWUJUDNYA PEMANFAATAN RUANG YANG SERASI DENGAN EKOSISTEMNYA SERTA MAMPU MEWADAHI PERKEMBANGAN

WILAYAH DAN AKTIFITAS PEREKONOMIANNYA :

TUJUAN 1. MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PEMANFAATAN RUANG YANG

SERASI DENGAN SASARAN

TUJUAN 1. MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PEMANFAATAN RUANG YANG

SERASI DENGAN SASARAN

DITANDAI DENGAN SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIENNYA SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN DAN PEMANFAATAN RUANG, MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN, SEMAKIN MANTAPNYA SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN, SEMAKIN LENGKAPNYA SARANA PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG MAMPU BERFUNGSI SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN LINGKUNGAN, MEMBAIKNYA UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN, MENINGKATNYA UPAYA PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN, SEMAKIN MANTAPNYA UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA ALAM, TETAP KONSISTENNYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.

DITANDAI DENGAN SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIENNYA SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN DAN PEMANFAATAN RUANG, MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN, SEMAKIN MANTAPNYA SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN, SEMAKIN LENGKAPNYA SARANA PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG MAMPU BERFUNGSI SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN LINGKUNGAN, MEMBAIKNYA UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN, MENINGKATNYA UPAYA PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN, SEMAKIN MANTAPNYA UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA ALAM, TETAP KONSISTENNYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TUJUAN :MENINGKATKAN PELAYANAN APARATUR KEPADA MASYARAKAT DUTANDAI DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI SEMUA BIDANG SEMAKIN MANTAP SEHINGGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEMAKIN PULIH, APALAGI DIDUKUNG KOMPETENSI APARATUR YANG SEMAKIN BISA DIHANDALKAN MENGHADAPI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG URGEN DI MASYARAKAT. TUJUAN TERSEBUT DI TEMPUH MELALUI SASARAN :•MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN YANG DIDUKUNG KONDISI POLITIK YANG DEMOKRATIS BERBASIS ETIKA2.MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM3.MENINGKATNYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM4.MENINGKATNYA APARATUR YANG PROFESIONAL, RESPONSIF, BERDAYA GUNA DAN TIDAK MELAKUKAN KKN

TUJUAN :MENINGKATKAN PELAYANAN APARATUR KEPADA MASYARAKAT DUTANDAI DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI SEMUA BIDANG SEMAKIN MANTAP SEHINGGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEMAKIN PULIH, APALAGI DIDUKUNG KOMPETENSI APARATUR YANG SEMAKIN BISA DIHANDALKAN MENGHADAPI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG URGEN DI MASYARAKAT. TUJUAN TERSEBUT DI TEMPUH MELALUI SASARAN :•MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN YANG DIDUKUNG KONDISI POLITIK YANG DEMOKRATIS BERBASIS ETIKA2.MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM3.MENINGKATNYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM4.MENINGKATNYA APARATUR YANG PROFESIONAL, RESPONSIF, BERDAYA GUNA DAN TIDAK MELAKUKAN KKN

TAHAPAN PRORITAS DALAM RPJMD KE-1-KE-4

TAHAPAN PRORITAS DALAM RPJMD KE-1-KE-4

ANALISIS GROWTH AND SHAREANALISIS GROWTH AND SHARE

PERDAGANGAN

KONDISI STABIL

RESTAURANHOTELPERTAMBANGAN DAN PENGGALIANLISTRIK, GAS DAN AIR BERSIHPENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASIKEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN

KONDISI POTENSIAL

PERTANIAN

KONDISI MENURUN

INDUSTRI PENGOLAHANBANGUNAN DAN KONSTRUKSI

KONDISI RENDAH

•S

HA

RE

•GROWTH

Documents

RANCANGAN RPJPD KABUPATEN SUBANG 2025