RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA

PROBOLINGGO TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik sendiri;

b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka panjang berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c konsiderans ini, maka perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

1

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun

1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

551);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4725);

2

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara




Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

3

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun

2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010

Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO DAN

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005- 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kota Probolinggo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah

Kota Probolinggo.

4

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang

selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi, adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-

2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah, adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, memuat visi, misi dan

arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD

Provinsi.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk

periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta

memperhatikan RPJM Nasional.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut

RTRW Kota adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai

kebijakan matra ruang pembangunan daerah.

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Kota

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

13. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

14. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan

pembangunan daerah.

Pasal 2

Sistimatika RPJP Daerah terdiri dari :

a. Pendahuluan;

5

b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Analisis Isu-Isu Strategis;

d. Visi dan Misi Daerah;

e. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan

f. Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 3

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP daerah

dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

(2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari

kondisi umum daerah, tantangan daerah dan prediksi kondisi umum daerah.

Pasal 4

(1) Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO YANG AMAN,

DEMOKRATIS, ADIL DAN SEJAHTERA.

(2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai

dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta

kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari :

a. mewujudkan Trikarsa Bina Praja, yaitu tiga kehendak masyarakat Kota

Probolinggo untuk melestarikan ciri khas Kota Bayuangga (Angin, Anggur dan

Mang-ga), membangun citra kota Indaditasi (Industri, Perdagangan,

Pendidikan dan Transportasi), dan membudayakan motto Kota Bestari (Bersih,

Sehat,

Tertib, Aman, Rapi dan Indah);

b. mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan

harmonisasi antar kelompok masyarakat;

c. mewujudkan peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan;

6

d. mewujudkan penanggulangan kemiskinan, perbaikan iklim ketenagakerjaan,

dan memacu kewirausahaan;

e. mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

percepatan pembangunan infra struktur;

f. mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi

lingkungan hidup;

g. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan hak azasi

manusia;

h. mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui

reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Pasal 6

Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing misi sebagai

berikut :

a. Misi Pertama, memantapkan citra kota industri, perdagangan, pendidikan dan

transportasi dan mewujudkan kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah.

Kota Probolinggo akan terus dikembangkan sebagai kota industri,

perdagangan dan transportasi karena posisinya yang sangat strategis dilihat

dari koneksitasnya dengan kota-kota di wilayah Timur, Selatan dan Barat di

Jawa Timur. Didukung juga oleh adanya fasilitas perhubungan darat dan laut

yang cukup representatif. Sedangkan fokus sebagai kota yang bersih, sehat,

tertib, aman dan indah adalah bentuk kota idaman yang harus tetap

diwujudkan mengiringi perkembangan kota sebagai kota metropolitan

b. Misi Kedua, meningkatkan upaya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan

memantapkan harmoninasi hubungan antar kelompok yang ada dalam

masyarakat;

c. Misi Ketiga, Pembangunan Transportasi, Pengelolaan Sumber Daya Air,

Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah,

Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembangunan Sistem Informasi dan

Komunikasi; d. Misi Keempat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan

terjangkau serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

7

kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya

manusia;

e. Misi Kelima, meningkatkan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan,

mewujudkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan iklim

kewirausahaan yang sehat guna menunjang pertumbuhan perekonomian kota;

f. Misi Keenam, menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi

lingkungan hidup;

g. Misi Ketujuh, peningkatan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat serta pencegahan tindak kriminal; dan

h. Misi Kedelapan, memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan

memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN

KOTA PROBOLINGGO

Pasal 7

(1) Program Pembangunan Kota Probolinggo periode 2005-2025 dilaksanakan

sesuai dengan RPJP Daerah dan RTRW Kota Probolinggo yang merupakan

satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.

(2) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(3) RTRW Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Kota Probolinggo untuk

penyusunan RPJMD Kota Probolinggo dalam periodesasi yang telah

ditentukan.

Pasal 8

(1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo

yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota Probolinggo.

(2) RPJMD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Probolinggo.

8

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan

rencana pembangunan daerah Kota Probolinggo, Walikota yang sedang

memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun

RKPD Kota Probolinggo untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota

berikutnya.

(2) RKPD Kota Probolinggo yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

Pasal 10

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi acuan

dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo yang memuat visi, misi dan

Program Walikota.

(2) RPJMD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) RPJP Daerah dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bahwa Peraturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun

9

2006-2025 dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun

20062025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 11

10

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS HARTADI Pembina Tingkat I

NIP. 195660817 199203 1 016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA

PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

mengamanatkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi,

misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evauasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah, rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD daam bentuk Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Dalam pelaksanaannya, RPJPD dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan,

tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

11

(RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam

masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Walikota

yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kota Probolinggo. RPJM Daerah

memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota

serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas

pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya RPJP Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025

adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dengan

jangka dua puluh tahunan yang memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi

seluruh komponen pembangunan di Kota Probolinggo dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang

telah disepakati bersama. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam setiap

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

periode 5 tahunan yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah untuk menyediakan

dokumen perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kota

Probolinggo, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta

terarah menuju Masyarakat Kota Probolinggo yang diidamkan 20 tahun ke

depan.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,

maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu

tahun 2005-2025. Namun periodesasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti

periodesasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan Presiden dan

pemilihan Kepala

Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2005-2025 terdiri atas 5 Bab dan 14 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

12

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Cukup jelas

Pasal 3

: Cukup jelas

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5

: Cukup jelas

Pasal 6

: Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Program pembangunan adalah uraian secara umum

tentang arah kebijakan pembangunan.

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 8

: Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 10

: Cukup jelas

: Cukup jelas

Ayat (1)

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota

Probolinggo dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Daerah dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

13

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3)

: Cukup jelas

: Cukup jelas

Pasal 14

: Cukup jelas

: Cukup jelas

###### ######

14

i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………….. I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan …………………………………. I-2

1.3 Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen …………….. I-5

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………. I-6

1.5 Maksud dan Tujuan ………………………………………….

I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KODISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografis dan Demografi ………………………… II-1

2.1.1 Aspek Geografis …………………………………………… II-1

2.1.2 Aspek Demografi ………………………………………….. II-5

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat……………………… II-7

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi………. II-7

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat…………… …………. II-10

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga……………………… II-13

2.3 Aspek Pelayanan Umum …………………………………. II-14

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib …………………………… II-14

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ………………………….. II-26

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-28

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah……………………. II-28

ii

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur…………………….. II-30

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi……………………………………

II-33

BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS ……………………………………..

3.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah …….

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Terkait Urusan Wajib ………...

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Urusan Pilihan ……….

3.2 Isu Strategis ………………………………………………….

BAB IV VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO ………………………..

4.1 Perumusan Visi……………………………………………….

4.2 Perumusan Misi ………………………………………………

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAH KOTA PROBOLINGGO ………………………………

5.1 Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan …………….

5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan …………………..

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN ……………………………………….

III-1

III-1

III-1

III-13

III-16

IV-1

IV-1

IV-3

V-1

V-1

V-8

VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Hubungan Antara RPJPD Kota Probolinggo

Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

iii

Gambar 2.1

Lainnya ……………………………………………….. I-1

Peta Kota Probolinggo………………………………. II-1

Gambar 2.2 Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan Kota

Probolinggo…………………………………………… II-2

Gambar 2.3 Jumlah RW Tiap Kecamatan Kota Probolinggo……. II-3

Gambar 2.4 Jumlah RT Tiap Kecamatan Kota Probolinggo……. II-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2007-2011………………………………………………… II-6

Grafik 2.2 Populasi Penduduk Kota Probolinggo Menurut Kelompok Umur Tahun 2008-2011……………………. II-7

iv

Grafik 2.3 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2006-2010……………. II-9

Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2006- 2010 ………………………………………………………. II-10

Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2007-2010……………………………………….. II-11

Grafik 2.6 Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2006- 2010………………………………………………………. II-13

Grafik

2.7 Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………………………………

II-14

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo… II-2

Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Probolinggo

Tahun 2010-2011 …………………………………….

II-5

Tabel 2.3 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2006-2010

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun

2000……………………………………………………….

II-8

Tabel 2.4 Angka Melek Huruf Kota Probolinggo Tahun 2006-

2010………………………………………………………. II-12

Tabel 2.5 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Probolinggo Tahun

2007-2011………………………………………………..

II-12

Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Masyarakat di Kota

Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………

II-13

Tabel 2.7 Data kinerja layanan pendidikan di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011………………………………………..

II-16

Tabel 2.8 Data kinerja layanan kesehatan di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011………………………………………..

II-17

Tabel 2.9 Data kinerja layanan pekerjaan umum di Kota


II-18

Tabel 2.10 Data kinerja layanan perumahan rakyat di Kota


II-18

Tabel 2.11 Data kinerja layanan penataan ruang di Kota


II-19

Tabel 2.12 Data kinerja perencanaan pembangunan di Kota


II-19

Tabel 2.13 Data kinerja layanan perhubungan di Kota


II-20

Tabel 2.14 Data kinerja layanan lingkungan hidup di Kota


II-20

Tabel 2.15 Data kinerja layanan pertanahan di Kota Probolinggo

Tabel

vi

Tahun 2007-2011………………………………………..

II-21

2.16 Data kinerja layanan administrasi kependudukan dan

Tabel

vii

catatan sipil di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…. II-21

Tabel 2.17 Data kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di Kota Probolinggo Tahun 2007-

2011………………………………………………………..

II-21

Tabel 2.18 Data kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…….

II-22

Tabel 2.19 Data kinerja urusan sosial di Kota Probolinggo Tahun

2007-2011…………………………………………………

II-22

Tabel 2.20 Data kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota


II-23

Tabel 2.21 Data kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…..

II-23

Tabel 2.22 Data kinerja urusan penanaman modal di Kota


II-24

Tabel 2.23 Data kinerja urusan kebudayaan di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011………………………………………..

II-24

Tabel 2.24 Data kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di

Kota Probolinggo Tahun 2007-2011……………………

II-24

Tabel 2.25 Data kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011..

II-25

Tabel 2.26 Data kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011………………..

II-25

Tabel 2.27 Data kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011………………………….

II-26

Tabel 2.28 Data kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…………

II-26

Tabel 2.29 Data kinerja urusan statistik daerah di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011………………………….

II-27

Tabel 2.30 Data kinerja urusan kearsipan daerah di Kota

Tabel

viii

Probolinggo Tahun 2007-2011………………………… II-27 2.31 Data kinerja urusan komunikasi dan informatika di

Kota Probolinggo Tahun 2007-2011………………….. II-28

Tabel 2.32 Data kinerja urusan perpustakaan di Kota ProbolinggoTahun 2007-

2011…………………………..

II-28

Tabel 2.33 Data kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011………………………………………..

II-29

Tabel 2.34 Data kinerja urusan pariwisata di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011………………………………………..

II-29

Tabel 2.35 Data kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kota


II-30

Tabel 2.36 Data kinerja urusan kelautan dan perdagangan di Kota


II-30

Tabel 2.37 Data kinerja urusan kelautan dan perindustrian di Kota


II-31

Tabel 2.38 Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011………………

II-32

Tabel 2.39 Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di

Kota Probolinggo Pada Tahun 2006 – 2008 (Dalam

Jutaan Rupiah)……………………………………………

II-33

Tabel 2.40 Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun

2011……………………………………………………….

II-35

Tabel 2.41 Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2011

…………………………………………………………….

II-35

Tabel 2.42 Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….

II-36

Tabel 2.43 Jumlah Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….

II-37

Tabel 2.44 Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….

II-37

Tabel 2.45 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik di Kota

Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….

II-38

Tabel

ix

Tabel 2.46 Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di

Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011………………… II-39

2.47 Data Pelayanan Perijinan Investasi di Kota Probolinggo

Tabel

x

Tahun 2007 – 2011………………………. II-40

Tabel 2.48 Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011………………… II-41

I | xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD

adalah dokumen perencanaan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk

periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah pada dasarnya

merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang

disesuaikan dengan tingkat kewenangannya.

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan secara

sekuensial serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan

pembangunan daerah, yakni : dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah,

serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, menyesuaikan

dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tahapan penyusunan Dokumen RPJPD diawali dengan persiapan

penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang,

perumusan rancangan akhir serta penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembanganunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025.

Mencermati perkembangan keadaan yang terjadi pada saat ini, dengan

tingkat akselerasi yang sangat tinggi pada hampir semua segi kehidupan, serta

masih banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kota Probolinggo,

jelas diperlukan upaya-upaya terencana, strategis dan berkesinambungan, yang

dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

berdimensi jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan

masyarakat. RPJP ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan tahapan

pembangunan lima tahunan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah atau RPJMD, serta menjadi arah bagi para calon kepala daerah dalam

merumuskan visi, misi dan program yang akan dilaksanakannya dalam kurun

waktu lima tahunan. RPJPD yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengikat

I | xii

seluruh komponen masyarakat Kota Probolinggo, baik pemerintah daerah, dunia

usaha maupun masyarakat umum lainnya.

Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis menunjukkan bahwa

keberadaannya sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidak

jelasan arah dan sasaran pokok pembangunan daerah, sekaligus sulit untuk

menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari setiap periode

pemerintahan, Apabila setiap periode pemerintahan daerah (kurun lima tahunan)

tanpa dipedomani dengan arah dan sasaran pokok pembangunan untuk masa 20

tahun, maka setiap periode pemerintahan akan berjalan dengan

mengesampingkan aspek kesinambungann pencapaian sasaran pembangunan

antar periode pemerintahan.

Substansi RPJPD Kota Probolinggo sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah memuat visi, misi dan arah

pembangunan daerah selama 20 tahun sampai dengan tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam

penyusunan RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran


3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

I | xiii

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700) ;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daserah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

I | xiv

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833) ;

13.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)

15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025 ;

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun

17.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan

Misi Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2025.

18.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 – 2029;

I | xv

1.3 Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Lainnya

RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 penyusunannya

memperhatikan keselarasan dengan dan sekaligus mengacu pada RPJP

Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat

keselarasan antara visi, misi , arah dan kebijakan pembangunan daerah Kota

Probolinggo dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka

panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJPD Kota

Probolinggo juga memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur

dan RTRW Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian diharapkan terdapat

keselarasan dalam pemanfaatan struktur dan pola ruang dan dapat dihindari

adanya konflik pemanfaatan ruang wilayah.

Secara skematik, pola hubungan antara RPJPD Kota Probolinggo Tahun

2005-2025 dengan dokumen Rencana Pembangunan lainnya dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar I.1

Hubungan Antara RPJPD Kota Probolinggo Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain

ProbolinggoKabupaten

ilayah WTata Ruang

Rencana

ProbolinggoKota

Ruang TataRencana

ProbolinggoPanjang Daerah Kota

Pembangungan Jangka Rencana

Probolinggorah Kabupaten Dae

njang Jangka PaPembangungan

Rencana

2031 -Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur Wilayah

a Tata Ruang Rencan 1220Tahun 5Perda Prov Jatim No.

2025-Tahun 2005 Provinsi Jawa Timur

RPJPD tentang Tahun 2009 1 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor

2028 -Tahun 2008 asionalNRencana Tata Ruang Tentang

PP No. 26 Tahun 2008

2025 -Tahun 2005 RPJP Nasional Tentang UU No. 17 Tahun 2007

I | xvi

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan disusun berdasarkan tata urut penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penusunan, hubungan antara RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

Bab II : Gambaran Umum Kota Probolinggo, yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting berbagai sektor prmbangunan strategis serta tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025 mendatang.

Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis, yang berisi berbagai permasalahan utama pembangunan daerah dan isu-isu strategis.

Bab IV : Visi dan Misi Kota Probolinggo, yang memuat perumusan visi dan misi pembangunan Kota Probolinggo hingga tahun 2025.

Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka penjang daerah untuk masing-masing misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan, selama kurun waktu 20 tahun.

Bab VI : Kaidah Pelaksanaan, dimana pada bab ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi serta arah kebijakan

pembambanguan jangka panjang daerah yang telah disusun dalam

dokumen RPJPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun

2005 – 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20

(dua puluh) tahun dimaksudkan unttuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan

bagi seluruh komponen pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat dalam

I | xvii

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Probolinggo dalam

rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kota Probolinggo

disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah.

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Probolinggo adalah untuk :

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk

waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2025, dalam rangka peningkatan

pertumbuhan dan pengembangan pembangunan daerah guna meningkatkan

derajat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten

Probolinggo dan Kota Probolinggo.

3. Memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi upaya mewujudkan visi dan

misi pembangunan nasional serta Millenium Development Goals.

I I | 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi Kota Probolinggo

2.1.1 Aspek Geografis

Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04”

Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas

wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit

yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember,

Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) :

Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih

Kabupaten Probolinggo

Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Gambar 2.1

I I | 2

yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan

6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih

dengan 6 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan

(Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan

dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Pembagian Wilayah

Administrasi Kota Probolinggo terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo

Nama Kecamatan Jml Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT

Kademangan 6 31 171

Kedopok 6 35 143

Wonoasih 6 39 182

Mayangan 5 42 257

Kanigaran 6 51 251

Jumlah Total 29 198 1004

Sumber : BPS Kota Probolinggo

kecamatan 5dari terdiri Probolinggo Kota Pemerintahan administrasi Secara

Peta Kota Probolinggo

I I | 3




I I | 4

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap

tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu

musim penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan Nopember

sampai dengan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan

Agustus sampai bulan Oktober. Jumlah curah hujan pada tahun 2009 dari hasil

pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo,

rata – rata tercatat sebesar 955 mm dan hari hujan sebanyak 64 hari. Apabila

dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2009 sebesar 932 mm dengan

75 hari hujan, maka kondisi tahun 2010 lebih basah dibandingkan tahun 2009.

Ada banyak terjadi fenomena perubahan iklim di tahun 2010, datangnya

musim hujan tidak lagi memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal.

Curah hujan naik pada periode Nopember sampai bulan Maret. Kenaikan sampai

dengan 50mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus

sampai dengan bulan Oktober, pada tahun 2010 musim kemarau lebih panjang

yang dimulai pada bulan April dengan intensitas curah hujan menurun sampai

dengan September.

Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm,

sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari hujan.

Musim kering yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Kota

Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang

dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan ”Angin Gending”

Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup

produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh

pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah

untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya bawang merah yang

merupakan komoditi unggulan. Akan tetapi ada beberapa dampak perubahan

iklim yang terjadi di Kota Probolinggo dan perubahan pola hujan menyebabkan

pergeseran dalam periode tanam, musim dan pola tanam, degredasi tanah dan

penurunan ketersediaan air pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

Sumber data yang disampaikan diatas hasil dari pemantauan dan kerjasama

antara Pemerintah Federal Jerman (GIZ) Perubahan Iklim (PAKLIM) dan

Pemerintah Kota Probolinggo.

I I | 5

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, pola penggunaan tanah di Kota

Probolinggo tahun 2010 ternyata masih terdapat lahan sawah seluas 1.866

hektar, lahan bukan sawah seluas 3.801 hektar. Lahan bukan sawah terbagi atas

lahan kering 3.702,28 hektar dan lahan lainnya (tambak dan mangrove) seluas

98,72 hektar. Melihat potensi dan pemanfaatan wilayah demikian itu, banyak

alternatif yang bisa dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan

pemberdayaan potensi daerah kota, guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Kota Probolinggo melalui percepatan penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran berbasis investasi produktif dan berkesinambungan

2.1.2 Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan

dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi

menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang

makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi

aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan

pendudukan di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan, dapat

dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 217.349 jiwa menjadi

sebanyak 218.061 jiwa pada tahun 2011, sehingga Laju Pertumbuhan Penduduk

(LPP) Kota Probolinggo pada tahun 2011 mencapai 0,33%.

Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang

cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya

pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih

besar daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain

penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang

keluar Kota Probolinggo. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas

56,667 km2 sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2011 adalah

38,48 jiwa per km2. Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kota

Probolinggo dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Probolinggo

Tahun 2010-2011

I I | 6

No Uraian 2010 2011 2012 Peningkatan/

Penurunan

1 Jumlah Penduduk (jiwa) 217,349 218,061 219.139 0.49% 2 Rata-rata Kepadatan Penduduk

(km2) 3,836 3,848 3,867 0,49%

3 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) -0,77 0.33 0,49 0,16% 4 Komposisi Penduduk, menurut: a. Jenis Kelamin - Pria 108,026 108,321 108,810 0,45% - Perempuan 109,323 109,740 110,329 0,53% b. Angkatan Kerja - Jumlah Tenaga Kerja 108,239 110,316 113.966 3,20%

- Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja

88.181 90.702 94.625 4,15%

- Jumlah pengangguran 20,058 19,614 19.341 -1,41%

- Tingkat Pengangguran Terbuka 6,85 4,66 5,12 89,84%

c. Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir

- Tidak/belum pernah sekolah/ tidak/belum tamat SD

49.109 49.447 60.811 18,69%

- Tamat SD/MI/sederajat 62.948 63.178 55.516 -13,80%

- Tamat SMP/MTs/sederajat 29.519 29.584 27.876 -6,13%

- Tamat SLTA/sederajat 50.829 50.893 49.460 -2,90%

- Perguruan Tinggi 13.742 13.767 15.248 9,71%

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2011

Grafik 2.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2007-2012


I I | 7

Grafik 2.2 Populasi Penduduk Kota Probolinggo Menurut Kelompok Umur Tahun

2008-2012

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka (BPS) Tahun 2013 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo dapat dielaborasi

kedalam tiga fokus utama, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

fokus kesejahteraan masyarakat serta fokus seni budaya dan olah raga.

Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Metode yang biasa dipergunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi di daerah adalah melalui pengukuran pencapaian

indikator makro ekonomi. Komponen-komponen dari indikator makro ekonomi

tersebut diantaranya adalah Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per

Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Laju Inflasi. Indikator ekonomi

makro untuk Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah

adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan

I I | 8

jumlah dari semua pendapatan yang timbul oleh karena ikut sertanya faktor

produksi dalam proses produksi diwilayah Kota Probolinggo. Pada tahun 2006

PDRB (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) Kota Probolinggo sebesar

Rp.1,603 triliun dan meningkat menjadi Rp. 1,706 triliun pada tahun 2007.

Sedangkan PDRB tahun 2008 sebesar Rp. 1.808 triliun dan meningkat

menjadi Rp. 1,905 triliun pada tahun 2009 serta menjadi Rp. 2,032 triliun

(angka sementara) pada tahun 2010.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2006-2010

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 NO URAIAN TH 2008 TH 2009 TH 2010 TH 2011 * 2012**

1 Atas Dasar Harga Berlaku

1.1 PDRB (Juta Rupiah)

3.792.923,65 4.230.400,82 4.767.748,72 5.290.802,42 5.865.792,68

1.2 PDRB Perkapita (Rp)

16.735.234,05 19.704.327,00 21.935.910,00 24.262..950,00 26.766.720,00

2 Atas Dasar Harga Konstan 2000

2.1 PDRB (Juta Rupiah)

1.808.452,67 1.905.226,66 2.021.826,54 2.154.960,07 2.301.193,44

2.2 PDRB Perkapita (Rp.)

7.979.300,79 8.759.622,53 9.302.210,00 9.882.370,00 10.500.780,00

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,02 5,35 6.06 6,58 6,85

Keterangan : ** Angka sementara tahun 2012

Grafik 2.3 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

I I | 9

Sumber : BPS Tahun 2013

2. PDRB Per Kapita

Dari tabel 2.3 juga nampak bahwa PDRB per kapita Kota Probolinggo

terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Apabila pada tahun 2007

baru mencapai Rp. 14.685.948,95, tahun 2008 meningkat menjadi Rp.

16.735.234,05, pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi Rp. 19.704.327,00

dan pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 21.935.910,00. Selanjutnya pada

dua tahun terakhir 2011 dan 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp.

24.262.950,00 dan Rp. 26.766.720,00. Dari data tersebut berarti PDRB per

kapita penduduk Kota

Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meningkat sebesar 34,19 %. 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari data yang ada pada tabel 2.3 juga dapat dijelaskan bahwa laju

pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dengan memperhatikan tampilan

tabel 2.3 juga dapat dicatat adanya peningkatan yang sangat berarti. Apabila

pada tahun 2006 mencapai 5,92% meningkat menjadi 6,39% pada tahun

2007. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo 6,02%, tahun

2009 menjadi 5,35 % dan tahun 2010 pertumbuhan ekonimi tercapai sebesar

6,06 %.

I I | 10

Grafik 2.4

Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

Sumber : BPS Tahun 2010

4. Laju Inflasi

Gambaran mengenai laju inflasi PDRB yang terjadi di Kota Probolinggo

dapat dijelaskan bahwa dari kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2010, inflasi

tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 10,89 % dan tingkat inflasi

terendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 3,55%. Apabila tingkat inflasi

masih berada di bawah 10% per tahun maka masih digolongkan sebagai inflasi

ringan. Berdasarkan kelompok sektor, pada tahun 20O8 inflasi tertinggi terjadi

pada sektor makanan jadi, rokok dan tembakau yang mencapai sebesar

I I | 11

19,35%, sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada sektor pendidikan, rekreasi

dan olah raga yakni sebesar 6,44 %.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan

merupakan stu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan terhadap seluruh

siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa

pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya

kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa.

Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan

masyarakat antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin

meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat

dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli

masyarakat. IPM Kota Probolinggo tingkat capaiannya dapat digambarkan

sebagai berikut :

Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

I I | 12

Sumber : BPS Kota Probolinggo Tahun 2010

Dukungan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo

tersebut antara lain berasal dari :

Angka Melek Huruf

Data Angka Melek Huruf di Kota Probolinggo dari tahun 2006 sampai

dengan tahun 2010 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ini

menunjukkan bahwa kontribusi Angka Melek Huruf terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan cukup bermakna dari tahun ke

tahun. Selanjutnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Angka Melek Huruf Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

90,78 % 91,28 % 92,49 % 92,50 % 93,35%

Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator bidang pendidikan dalam kerangka Indeks Pembangunan

Manusia selanjutnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Terjadi

kecenderungan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun rata-rata

lama sekolah di Kota Probolinggo. Kondisi demikian ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Probolinggo Tahun 2007-2012

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

8,29 8,29 8,35 8,52 8,53

Angka Harapan Hidup

Berdaskan kecenderungan yang ada, angka harapan hidup manusia terus

mengalami peningkatan. Demikian pula angka harapan hidup masyarakat

di Kota Probolinggo yang mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai

dengan tahun 2010. Peningkatan tersebut nampak pada tabel berikut ini :

I I | 13

Tabel 2.6

Angka Harapan Hidup Masyarakat di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Tidak Terdata 70,12 70,52 70,52

2. Kondisi Ketenagakerjaan

Indikator lain yang juga dapat dipergunakan untuk menggambarkan

tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang

terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi tenaga kerja di Kota

Probolinggo tahun 2010 meliputi angkatan kerja sebanyak 108.239 orang. Jumlah

lowongan kerja sejumlah 3.561 buah dengan pencari kerja tahun 2010 yang

terdaftar sebanyak 3.493 orang, berhasil ditempatkan 2.228 orang, sehingga

jumlah pencari kerja yang masih terdaftar hingga akhir tahun 2010 sebanyak

14.836 orang.

Kondisi ketenagakerjaan tahun 2007-2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.6 Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Grafik 2.7 Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

I I | 14

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk

melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta

mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin

derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni

dan budaya di Kota Probolinggo diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat

seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti

kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa

daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat

dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Aktivitas yang terus dijaga adalah keberadaan grup kesenian daerah, baik dari

segi jumlah grup kesenian yang sekarang ada sejumlah 50 grup maupun

intensitas kegiatannya yang terus diberikan ruang dan kesempatan untuk

berkembang.

Strategi pembangunan pemuda selama ini dilakukan dengan cara: (1)

membangun moral dan budi pekerti luhur, (2) membangun sarana dan prasarana

fisik dan non fisik dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas

kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (3) membangun sumber daya

manusia dengan keteladanan, solidaritas, gotong royong, sopan santun, ramah

tamah, saling menghormati, saling menghargai dan memelihara kepekaan sosial,

(4) dan membangun semangat juang dan cinta tanah air. Wujud pembangunan

generasi muda secara nyata adalah : (1) pemberdayaan pemuda untuk

membangkitkan potensi pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan, (2)

I I | 15

pengembangan pemuda untuk menumbuhkembangkan potensi manajerial,

kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan (3) perlindungan pemuda dalam

pengertian untuk menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi, degradasi,

tindakan destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda.

Diharapkan di masa depan nanti akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari

generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki sikap,

intelektualitas dan perilaku luhur.

Pembinaan olah raga selama ini siarahkan pada upaya pembinaan dan

pengembangan keolahragaan. pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan

pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan

sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan

keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat

dalam pembangunan olahraga, peningkatan peranserta secara lintas bidang dan

sektoral serta masyarakat, peningkatan kemampuan atlit, pelatih, dan pembina

olahraga, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olah raga, dan

pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran

jasmani masyarakat. Meskipun hasilnya belum cukup menggembirakan, tetapi

progres kearah peningkatan prestasi olah raga dapat diwujudkan. Kondisi ini

didukung dengan terus berkembangnya klub olah raga di Kota Probolinggo yang

sekarang berjumlah 59 klub olah raga (berkembang dari keadaan tahun 2008

sejumlah 50 klub) dan jumlah gedung olah raga yang bertambah dari 4 gedung

menjadi 7 gedung olah raga sekarang ini.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan

publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang,

pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara garis besar gambaran umum mengenai aspek pelayanan umum ini

dapat dielaborasi dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib

dan fokus layanan urusan pilihan pemerintah daerah.

I I | 16

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah

terdiri atas 26 bidang, yaitu :

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis

dalam ikut menentukan kualitas sumber daya manusiayang diharapkan yakni

yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi

pekerti yang luhur. Capaian kinerja pembangunan pendidikan antara lain

dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Data Kinerja Layanan Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pendidikan Dasar :

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)

123,92 115,54 114,35 114,70 111,31 110,13

2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs (%)

104,76 103,08 106,49 120,17 138,00 116,63

3 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

1 : 160 1 : 140 1 : 150 1 : 160 1 : 151 1:163

4 Rasio Guru/Murid 1 : 31 1 : 31 1 : 30 1 : 30 1 : 16 1:15

Pendidikan Menengah:

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM (%)

117,58 118,04 118,84 119,84 122,19 126,19

2 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

1 : 231 1 : 216 1 : 212 1 : 196 1 : 193 1:269

3 Rasio Guru/Murid 1 : 16 1 : 15 1 : 14 1 : 14 1 : 13 1:12

Fasilitas Pendidikan :

1 Gedung SD/MI dalam kondisi baik

163 164 166 166 169 -

2 Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik

91 96 102 100 105 -

Angka Putus Sekolah :

1 APS SD/MI (%) 0,19 0,20 0,16 0,05 0,10 0,07

2 APS SMP/MTs (%) 2,03 0,40 0,75 0,77 0,25 0,18

3 APS SMA/SMK/MA (%) 1,69 1,52 1,75 1,78 1,45 2,13

Angka Kelulusan :

1 AL SD/MI (%) 96,55 97,01 97,98 98,68 98,48 99,94%

2 AL SMP/MTs (%) 93,93 94,93 95,04 96,04 98,79 99,77%

3 AL SMA/SMK/MA (%) 95,55 96,95 97,01 98,01 98,97 96,80%

I I | 17

Angka Melanjutkan :

1 AM SD/MI ke SMP/MTs (%) 109,39 111,30 115,65 119,17 104,67 106,09

2 AM SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA (%)

128,12 116,75 127,76 132,68 142,68 121,29

Sumber : Data Pokok Pendidikan dan BPS

2. Kesehatan

Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan

kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Data kinerja layanan kesehatan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2012

No Indikator 2009 2010 2011 2012

1 Rasio ketersediaan puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik per satuan penduduk

1:30.000 1:30.000 1:30.000 1:30.000

2 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1TT:10.000 1TT:10.000 1TT:10.000 1TT:10.000

3 Rasio dokter per satuan penduduk 1:3.333 1:3.333 1:3.333 1:3.333

4 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes

87,61% 91,89% 96,32% 88.88%

5 Cakupan kelurahan UCI 93,10% 72,41% 86,21% 80,66%

6 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

52,82% 100% 100% 100%

7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

66,23% 90,04% 104,76% 88,24%

8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% 100% 100% 100%

9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 3,03% 4,19% 0%

10 Cakupan Puskesmas 6 6 6 6

11 Cakupan Puskesmas Pembantu 20 20 21 21

3. Pekerjaan Umum

Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan

pekerjaan umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011 No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

65,4 65,2 65,6 77,78 81,11

2 Rasio jaringan irigasi (%) 57,4 57,9 58,2 58,5 63,0

I I | 18

3 Panjang jalan dilalui roda 4

(km) 195 195 195 198,3 198,3

4 Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

127,53 127,14 127,92 145,95 144,36

5 Panjang jalan yang memiliki trotoir dan drainase (min 1,5 m)

12,68 13,46 13,46 14,36 14,36

6 Drainase dalam kondisi baik / aliran air tidak tersumbat (km)

99 99 102 105 107

7 Pembangunan turap di jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)

50 52 54 60 62

8 Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)

2011 2011 1973 1973 1866

4. Perumahan

Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kota

Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.10 Data Kinerja Layanan Perumahan Rakyat di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011 No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah rumah tangga berakses air bersih (%)

- 39,09 40,92 43,71 45 46,85

2 Jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan (%)

- 59,01 56,54 57,97 - 59

3 Jumlah rumah tangga pengguna listrik (%)

98,19 99,69 99,60 99,23 99,25 -

5. Penataan Ruang

Kondisi capaiann kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota

Probolinggo dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.11 Data Kinerja Penataan Ruang di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Rasio ruang terbuka hijau kota per satuan luas wilayah (%)

- - 13,5 13,8 14 14

2 Rasio jumlah bangunan yang - 311 314 352 404 388

I I | 19

memiliki IMB (%)

6. Perencanaan Pembangunan

Kinerja perencanaan pembangunan daerah tingkat capaiannya dapat diukur dari

indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.12 Data Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kota Probolinggo


Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk

1 Dokumen RPJPD yang ditetapkan

dengan Perda

V V V V V

2 Dokumen RPJMD yang ditetapkan

dengan Perda

V V V V V

3 Dokumen Renstra

SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

V*) V V V V

4 Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota

V V V V V

5 Dokumen Renja SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota

V*) V V V V

*) Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD 7. Perhubungan

Kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan dapat

digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.13 Data Kinerja Layanan Perhubungan di Kota Probolinggo


1 Jumlah ijin trayek perkotaan 215 215 215 215 215

2 Jumlah uji kir angkutan umum 337 340 316 325 326

3 Penumpang angkutan umum 100 100 100 100 100

I I | 20

yang dapat dilayani (%)

4 Jumlah kepemilikan kir angkutan umum

337 340 316 325 326

5 Pemasangan rambu-rambu 40 221

6 Biaya pengujian kelayakan angkutan perkotaan

47.500 47.500 35.000 37.500 37.500

7 Bongkar Muat barang di

Pelabuhan Probolinggo (m3) :

a. Bongkar b. Muat

2013.047 26.425

214.961 32.675

189.837 26.670

218.351 22.942

186.741 18.453

8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum mengenai capaian kinerja terkait pelaksanaan urusan

lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.14 Data kinerja layanan lingkungan hidup di Kota Probolinggo


1 Jumlah Volume Sampah Yang Masuk TPA (Kg/Th)

21.941.232 18.469.896 15.640.742 13.742.723 12.515.063

4 Jumlah TPS per Satuan Penduduk

1:3400 1:300 1:2900 1:2900 1:2100

5 Penegakkan Hukum Lingkungan (kali)

0 7 2 2 -

6 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksaan AMDAL (kali)

0 11 5 5 -

9. Pertanahan

Kinerja pelaksanaan urusan pertanahan tingkat capaiannya dapat digambarkan

melalui indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 2.15 Data kinerja layanan pertanahan di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Persentase luas lahan bersertifikat

1,7 % 0,8 % 1,6 % 1,6 % 1,1%

2 Penyelesaian ijin lokasi - 19 38 34 49

3 Penyelesaian kasus pertanahan 2 2 1 - 1

I I | 21

10.Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat

digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.16 Data Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

di Kota Probolinggo Tahun 2009-2012 No Indikator 2009 2010 2011 2012

1 Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk (%)

94,42 95,69 96,07 92,82%

2 Jumlah Layanan Akta Kelahiran 3.599 3.570 2.983 3.663

3 Jumlah Kepemilikan KTP 153.227 153.246 156.762 156.556

4 Jumlah Kepemilikan KK 80.682 61.009 60.429 61.371

11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat capaian kinerjanya

dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.17 Data kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

di Kota Probolinggo Tahun 2007-2012 No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan

2.001 2.187 2.415 2.464 2.410

2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

47,2 48,2 48,7 49,3 49,84

3 Jumlah pekerja perermpuan di lembaga swasta

2.150 2.187 2.228 2.521 -

12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

I I | 22

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari


Tabel 2.18 Data kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota

Probolinggo Tahun 2008-2012 No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga

1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2

2 Jumlah akseptor KB 1.272 6.531 9.866 11.533 10.160

3 Jumlah Pasangan Usia Subur PUS

- - 48.458 47.864 49.379

3 Presentase akseptor KB Terhadap PUS

- - 20,36% 24,10% 20,58%

4 Persentase jumlah keluarga pra sejahtera-sejahtera 1

18,73 18,71 17,92 17,33 -

13.Sosial

Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan pembangunan sosial

tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.19 Data kinerja urusan sosial di Kota Probolinggo Tahun 2007-2012

No Indikator 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

7.714 9.027 8.447 7.571

2 Persentase jumlah PMKS yang dibina dan berhasil mandiri

1,02 1,21 0,99 1,20

3 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 51 31 26 -

4 Bantuan untuk veteran 100 70 70 -

14.Ketenagakerjaan

Tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kota

Probolinggo dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

I I | 23

Tabel 2.20 Data kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo


1 Penduduk usia kerja 138.576 140.091 143.983 146.060 152.532

2 Angkatan kerja 105.060 106.575 108.239 110.316 113.966

3 Kesempatan Kerja 84.986 85.953 88.181 90.702 94.625

4 Penganggur terbuka 20.074 20.622 20.018 19.614 19.341

6 Angka sengketa pengusaha-pekeja per tahun

27 10 19 21 14

15.Koperasi dan UKM

Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil

menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinrtja sebagai berikut :

Tabel 2.21 Data kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah

di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011 No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah koperasi aktif 191 189 172 150 158 201

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

65 87 108 135 135 -

3 Jumlah BPR/LKM 2 2 6 6 7 7

4 Usaha Mikro dan Kecil 248 253 384 429 405 409

16.Penanaman Modal

Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan penenaman modal

daerah di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat berdasarkan indikator

kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.22 Data kinerja urusan penanaman modal di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011 No Indikator 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah investor berskala nasional (Jumlah PMA/PMDN)

19 19 20 20

2 Jumlah nilai investasi PMA/PMDN

84.300.000 10.225.629 240.176.752.890 424.584.382

I I | 24

3 Daya serap tenaga kerja 12.822 10.409 10.959 9.089

17.Kebudayaan

Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat

dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.23 Data kinerja urusan kebudayaan di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah sarana seni dan budaya 1 1 1 1 1

2 Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya

1 1 1 2 2

3 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)

1 1 1 1 1

18.Kepemudaan dan olah raga

Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah

raga salah satunya dapat dilihat dari indikator jumlah organisasi pemuda dan

olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.24 Data kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Probolinggo


1 Jumlah organisasi pemuda 12 14 10 10 9

2 Jumlah organisasi olah raga 18 20 26 29 29

3 Jumlah kegiatan kepemudaan 9 11 12 16 16

4 Jumlah kegiatan olah raga 28 30 35 39 39

5 Gelanggang/balai remaja 12 12 15 16 16

6 Lapangan olah raga 8 10 10 12 12

19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

I I | 25

Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan berdasarkan


Tabel 2.25 Data kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012 No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)

2 2 2 2 2

2 Kegiatan pembinaan politik daerah

3 3 3 3 3

20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran keadaan tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian dapat dijelaskan melalui indikator kinerja

sebagai berikut :

Tabel 2.26 Data kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

5 5 5 5 5

2 Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

1:437 1:437 1:437 1:437 1:437

3 Jumlah Pos Siskamling 507 549 592 619

4 Persentase penyelesaian penegakan K3

81 85 90 95

5 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (ada/tidak ada)

Ada Ada ada Ada Ada

6 Sistem informasi pelayanan

perijinan (ada/tidak ada)

Ada Ada ada Ada Ada

7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

66 64 62 79

21. Ketahanan Pangan

I I | 26

Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan ketahanan pangan salah

satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai

berikut :

Tabel 2.27 Data kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo


1 Ketersediaan pangan utama (beras/ton)

7.098,69 6.078,41 5.872,25 6.073,19 6.206,59

2 Ketersediaan pangan utama (jagung/ton)

5.367,34 12.883,90 15.511,10

14.098,40 11.888,20

22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator


Tabel 2.28 Data kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota

Probolinggo Tahun 2007-2011 No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah kelompok binaan LPM 29 29 29 29 29

2 Jumlah kelompok binaan PKK 34 34 34 34 34

3 Jumlah PKK aktif 34 34 34 34 34

4 Jumlah Posyandu aktif 215 216 216 217 217

5 Jumlah LSM aktif 72 74 34 37 45

23.Statistik

Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan statistik salah satunya dapat

dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.29 Data kinerja urusan statistik daerah di Kota Probolinggo

Tahun 2008-2012

I I | 27

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Ketersediaan dokumen PDRB Ada ada ada Ada Ada

2 Ketersediaan dokumen IPM Ada ada ada Ada Ada

3 Ketersediaan dokumen Kota Probolinggo dalam

angka

Ada ada ada Ada Ada

4 Ketersediaan dokumen monografi daerah

Ada ada ada Ada Ada

5 Ketersediaan dokumen Indeks Gini Ratio

tdk ada tdk ada tdk ada tdk ada tdk ada

6 Ketersediaan dokumen IKM ada ada ada ada ada

7 Ketersediaan dokumen IHK ada ada ada Ada Ada

24.Kearsipan

Gambaran kondisi daerah terkait dengan kinerja pelaksanaan urusan kearsipan

daerah dapat dijelaskan berdasar indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.30 Data kinerja urusan kearsipan daerah di Kota Probolinggo


1 Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

35 35 35 35 35

2 Jumlah pengelola arsip yang telah

melakukan pelatihan

- 2 4 6 -

25.Komunikasi dan Informatika


kearsipan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.31 Data kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kota Probolinggo


I I | 28

1 Jumlah SKPD yang memiliki

akses internet 31 35 39 39 39

2 Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi

8 7 10 11 11

3 Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda

- - - - 2

26.Perpustakaan


perpustakaan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai

berikut :

Tabel 2.32 Data kinerja urusan perpustakaan di Kota ProbolinggoTahun 2008-2012 No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah perpustakaan milik Pemda

1 1 1 1 1

2 Taman baca 1 1 1 1 1

3 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

49.644 40.778 28.933 27.694 -

4 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

30.631 34.876 38.730 42.460 -

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah

terdiri atas 8 (delapan) urusan. Dari jumlah urusan tersebut, yang secara intensif

dapat dilaksanakan di Kota Probolinggo adalah :

1. Pertanian

Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pertanian dapat

dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.33 Data kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

I I | 29

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Produktivitas padi (ton/ha) 5,61 6,40 6,50 5,58 5,79

2 Produktivitas palawija (ton/ha) 6,50 6,90 6,37 7,10 7,66

3 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADH Berlaku)

9,06 8,88 7,77 6,75 6,36

4 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADH Konstan)

-1,08 1,12 -7,23 -5,16 -2,40

2. Pariwisata

Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pariwisata di Kota

Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai

berikut :

Tabel 2.34 Data kinerja urusan pariwisata di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah kunjungan wisata 178.180 187.539 206.444 293.290 767.717

2 Kontribusi sektor jasa hiburan dan rekreasi terhadap PDRB

5,45 4,03 5,92 9,69 7,20

3. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan Kelautan dan

Perikanan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator


Tabel 2.35 Data Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Probolinggo

Tahun 2007-2011 No Indikator 2009 2010 2011 2012

1 Produksi perikanan tangkap (ton) 43.040,8 36.234 18.372,2 10.222,90

2 Produksi perikanan budidaya (ton) 617,9 934,58 1.219,4 760,78

3 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) - 31,509 36,236 -

4 Cakupan bina kelompok nelayan dan pembudidaya

25 36 45 54

I I | 30

4. Perdagangan

Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perdagangan di

Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja

sebagai berikut :

Tabel 2.36 Data Kinerja Urusan Perdagangan di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Nilai ekspor bersih perdagangan (dalam juta rupiah)

105.941 78.812 70.34 90.297 65.381

2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

37,46 38,13 39,74 41,01 42,24

3 Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal

648 680 710 654 -

5. Perindustrian

Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perindustrian di

Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja

sebagai berikut :

Tabel 2.37 Data kinerja urusan perindustrian di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertumbuhan jumlah industri 164 164 182 446 598

2 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

16,23 14,78 14,11 13,64 13,50

3 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

83,41 84,75 84,51 83,55 82,89

4 Cakupan bina kelompok

pengrajin

57,32 59,76 70,33 32,29 26,59

6. Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan energi dan sumberdaya mineral, secara khusus di Kota Probolinggo

sebagaimana karakteristik kota pada umumnya, urusan ini kurang

mendapatkan porsi sebagaimana wilayah perdesaan. Perhatian yang

I I | 31

berkaitan dengan urusan sumberdaya mineral adalah ditekankan pada

keberadaan sumberdaya air tanah di wilayah perkotaan. Dengan kebutuhan

air yang terus meningkat maka akan mempengaruhi potensi jumlah air tanah

yang terkandung di wilayah kota Probolinggo. Dengan kebutuhan air yang

terus meningkat tersebut maka doperlukan suatu penanganan dan

manajemen pengelolaan air tanah yang tepat agar tidak cepat habis dan

mempercepat intrusi air laut ke daratan. Langkah yang diambil selama ini

dalam rangka pengendalian jumlah air tanah adalah dengan pengendalian ijin

pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu

daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan

ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam

mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah

bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi

yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan

multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan ekonomi daerah

salah satunya dapat dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah

tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan

(pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan

untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa

atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi

rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah

I I | 32

Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah

tangga tersebut pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah

sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.38 Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan

di Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pengeluaran konsumsi ratarata rumah tangga per kapita sebulan (pangan)

329.615 507.514 517.689 586.502 578.748

2 Pengeluaran konsumsi ratarata rumah tangga per kapita sebulan (non pangan)

157.098 268.719 302.600 324.088 307.279

3 Jumlah pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan)

486.713 776.229 820.289 910.590 886.027

2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat

produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu

daerah. Sektor / lapangan usaha di Kota Probolinggo yang menunjang PDRB

terdiri atas 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, yaitu : pertanian,

pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih,

konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,

keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Gambaran dari

produktivitas total daerah di Kota Probolinggo tahun 2006 sampai dengan

tahun 2010 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 2.36 berikut ini :

Tabel 2.39 Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kota Probolinggo Pada Tahun 2007– 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

No Sektor/

Lapangan Usaha

2007 2008 2009 (Rp) % (Rp) % (Rp) %

PDRB

1 Pertanian 317.154,68 9,69 344.001,49 9,07 375.496,96 8,88

2 Pertambangan dan Penggalian

43,49 0,02 46,84 0,02 48,87 0,00

3 Industri Pengolahan 538.887,59 16,47 593.128,28 15,64 606.440,28 14,34

4 Listrik, Gas dan Air 58.986,55 1,80 61.960,31 1,63 45.607,26 1,08

I I | 33

Bersih

5 Konstruksi 10.584,25 0,32 13.594,60 0,36 41.209,12 0,97

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

1.264.763,16 38,65 1.526.159,60 40,24 1.732.097,46 40,94

7 Pengangkutan dan Konstruksi

602.562,48 18,41 687.465,74 18,12 641.368,12 15,16

8. Keuangan, Sewa &

Jasa Perusahaan

245.270,09 7,50 289.948,30 7,64 278.258,03 6,58

9 Jasa-Jasa 290.002,21 8,86 337.284,02 8,89 509.874,72 12,05

No Sektor/ Lapangan

Usaha

2010 2011 2012

(Rp) % (Rp) % (Rp) %

PDRB

1 Pertanian 370.378,54 7,77 355.214,09 6,75 374.029,90 6,36

2 Pertambangan dan Penggalian

47,83 0,00 53,32 0,00 55,37 0,00

3 Industri Pengolahan 655.549,23 13,75 700.548,18 13,61 750.674,37 12,76

4 Listrik, Gas dan Air Bersih

51.436,37 1,08 57.290,47 1,09 61.739,51 1,05

5 Konstruksi 51.062,30 1,07 57.896,15 1,10 65.114,36 1,11

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

2.031.352,91 42,60 2.317.139,37 44,03 2.669.151,60 45,39

7 Pengangkutan dan Konstruksi

684.642,11 14,36 747.905,91 14,21 811.694,91 13,80

8. Keuangan, Sewa &

Jasa Perusahaan

321.827,29 6,75 366.616,15 6,97 414.648,13 7,05

9 Jasa-Jasa 601.703,45 12,62 659.709,05 12,54 733.883,47 12,48

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing daerah adalah

bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur akan memiliki daya

tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah

untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan menyediakan

infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai

berikut :

1. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan

I I | 34

Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting dalam rangka

menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka

arus distribusi barang dan orang serta jasa transportasi lainnya akan berjalan

lancar. Fasilitas perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalam rangka

menunjang daya saing daerah tersebut adalah :

Tabel 2.40 Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 2012

No Uraian Keterangan

1 Fasilitas Perhubungan Darat 1. Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Tipe B

2. Terminal Kargo 3. Stasiun Kereta Api

2 Fasilitas Perhubungan Laut Dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga

3 Jumlah orang melalui terminal/stasiun/ dermana per tahun

± 480.000 orang

2. Penataan Ruang Kota

Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya wilayah industri dan

niaga akan berdampak pada upaya peningkatan daya saing daerah. Sesuai

dengan struktur tata ruang kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667

Km². peruntukan kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.41 Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2012

No Peruntukan Luas (Ha) Persentase

1 Wilayah Permukiman 2.090,04 36,88

2 Wilayah Perdagangan/Jasa 262,05 4,62

3 Wilayah Industri 90,08 1,59

4 Wilayah Produktif 2.690,36 47,48

5 Wilayah Lainnya 534,17 9,43

3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam

rangkamenunjang aspek daya saing darah. Dengan adanya fasilitas tersebut

maka segala urusan yang berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan

dapat berjalan dengan lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat

I I | 35

dari jenis dan jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini.

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum dan

bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan usahanya, bank dibagi

menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Tabel 2.42

Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kota Probolinggo Tahun 2008 - 2012

No Uraian Jumlah

2008 2009 2010 2011 2012 1 Bank Umum 17 19 21 23 23

1.1 Konvensional - - - - - 1.2 Syariah - - - - - 2 BPR 4 5 5 6 6

2.1 Konvesional - - - - - 2.2 Syariah - - - - -

4. Fasilitas Hotel dan Penginapan

Ketersediaan fasilitas hotel dan penginapan sangat menunjang dalam

pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Apalagi posisi stratregis

Kota Probolinggo yang menghubungkan Kota-Kota Lumajang, Jember,

Bondowoso, Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota

Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah Barat.

Banyaknya fsilitas hotel dan penginapan menunjukkan perkembangan

kegiatan perekonomian pada suatu daerah dan peluang-peluang yang

ditimbulkannya.

Tabel 2.43 Jumlah Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kota Probolinggo

Tahun 2008 - 2012

No Uraian Jumlah

2008 2009 2010 2011 2012

1 Hotel 10 10 10 12 12

2 Penginapan - - - 4 4

I I | 36

5. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan di suatu daerah dapat mendorong

dan memberi insentif bagi tumbuhnya daya tarik investasi di daerah tersebut.

Banyaknya restoran dan rumah makan juga menunjukkan perkembangan

perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Bagi

kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah makan juga

menunjukkan bahwa dinamika perekonimian kota sangat kondusif bagi upaya

menunjang tumbuhnya daya saing daerah.

Gambaran mengenai keadaan restoran dan rumah makan di Kota probolinggo

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44

Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kota Probolinggo Tahun 2007 - 2011

No Uraian Jumlah

2007 2008 2009 2010 2011 1 Jenis Usaha Restoran 3 4 4 5 5

2 Jenis Usaha Rumah Makan 11 11 12 13 16

6. Fasilitas Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga masyarakat dan

kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan

daya saing daerah. Gambaran mengenai ketersediaan air bersih di Kota

Probolinggo dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.45 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik di Kota Probolinggo

Tahun 2007 - 2011 No Uraian Jumlah

2008 2009 2010 2011 2012 1 Kapasitas air bersih yang dapat

disediakan secara keseluruhan 14.011 14.663 15.781 16.366 200.589

2 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

39,09% 40,92% 43,74% 44,96% 46,66%

3 Persentase RT yang 99,69% 99,6% 99,23% 99,25% -

I I | 37

telah

mendapat aliran listrik

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan

kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat

diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi

masalah kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti

bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti kondisi keamanan dan politik

daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi, adanya peraturan daerah yang

menunjang investasi daerah, adanya beban pajak dan retribusi daerah.

Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan

menggunakan berbagai indikator sebagai berikut :

1. Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri

Masuknya investasi, baik itu Penanaman Modal Asing maupun Penanaman

Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi

keamanan dan politik dalam negeri. Stabilitas kondisi keamanan dan politik

dalam negeri suatu daerah, adalah merupakan modal penting dalam menarik

minat investasi.

Data yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan politik dalam negeri tersebut

dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.46 Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo


2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah kasus-kasus kriminalitas yang terjadi

328 293 312 265 336

2 Angka kriminalitas 880 619 570 408 459

3 Jumlah kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa

2 0 0 19 0

4 Jumlah kasus mogok kerja 0 0 0 0 0

I I | 38

2. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung pada

berbagai insentif yang diberikan, antara lain dalam bentuk kemudahan

pelayanan perijinan investasi. Semakin banyak insentif yang diberikan akan

mendorong minat investor dalam menanamkan modalnya, dan sebaliknya

sulitnya pengurusan ijin investasi akan mengurangi minat investasi ke suatu

daerah.

Gambaran mengenai pelayanan perijinan investasi di Kota Probolinggo dapat

terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47 Data Pelayanan Perijinan Investasi di Kota Probolinggo


2008 2009 2010 2011 2012 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 411 314 352 404 388 2 Surat Keterangan Rencana Kota 269 280 323 338 72 3 Persetujuan Prinsip / Ijin Lokasi 19 38 34 49 47 4 Surat Ijin Usaha Perdagangan

(SIUP) 491 550 661 729 706

5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 484 511 640 794 745 6 Ijin Usaha Industri (IUI) / Tanda

Daftar Industri (TDI) 8 4 0 1 5

7 Tanda Daftar Gudang (TDG) 0 0 9 11 8 8 Ijin Gangguan (HO) 252 205 167 155 234 9 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 464 447 357 392 278

10 Ijin Usaha Pariwisata (IUP) 9 28 42 80 77 11 Ijin Pemakaian Kekeayaan Daerah 83 36 29 42 92 12 Ijin Penutupan Sebagian Badan

Jalan 29 25 29 2 0

13 Ijin Penempatan Bedak 15 23 12 14 108 14 Ijin Reklame 1.055 898 1.013 412 419 15 Ijin Hiburan 150 125 108 96 76 16 Ijin Usaha Perikanan 5 19 22 1 3 17 Surat Penangkapan Ikan 4 24 24 19 8 18 Surat Pengolahan Ikan - 1 - - - 19 Ijin Pemakaman 410 207 352 196 318 20 Ijin Undian Gratis Berhadiah 6 - - 1 2 21 Surat Ijin Pengambilan Air Bawah - 13 26 - 27

I I | 39

Tanah (SIPA)

3. Peraturan Daerah Penunjang Investasi

Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah

yang bersifat formal. Melalui peraturan daerah dapat diketahui adanya insentif

ataupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas

perekonomian. Peraturan daerah yang mendukung iklim investasi di daerah

adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas barang

dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.

Gambaran mengenai adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di

Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48 Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Probolinggo

Tahun 2007 - 2011 No Tahun Klasifikasi Perda

Terkait Perijinan Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa

Terkait Ketenagakerjaan

1 2007 Perda No.6 Thn. 2007 tentang Retribusi Pergantian Cetak Peta

- -

2 2008 Perda No.9 Thn. 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda No.3 Thn. 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

-

3 2009 - - -

4 2010 1. Perda No.9 Thn. 2010 tentang Izin Hiburan 2. Perda No.10 Thn.

2010 tentang Izin Reklame

- -

I I | 40

5 2011 1. Perda No.3 Thn. 2011

tentang Retribusi Jasa Umum

2. Perda No.4 Thn. 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

3. Perda No.5 Thn. 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

4. Perda No.9 Thn. 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern

5. Perda No.10 Thn. 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- -

6 2012 1. Perda No. 3 Thn 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

2. Perda No. 6 Thn 2012 tentang Perubahan Perda No. 4 Thn 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Jumlah 11 1 0

I I | 1

I

BAB III

ANALISIS ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Impelemtasi dari suatu rencana pembangunan daerah, biasanya

menimbulkan adanya permasalahan yang disebabkan karena terjadi “gap

expectation” antara kinerja nyata pembangunan yang dicapai pada saat ini

dengan kinerja pembangunan yang direncanakan. Adanya gap ini juga

terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin

dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah pada saat dokumen

rencana pembangunan disusun. Permasalahan pembangunan daerah

demikian ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya dalam

rangka mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah padav umumnya timbul dari

adanya potensi daerah sebagai faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan

secara optimal, kelemahan internal yang belum sepenuhnya dapat diatasi,

peluang yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal serta ancaman

eksternal yang belum dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karenanya

dalam penyusunan RPJP Kota Probolinggo perlu diawali dengan

identifikasi terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah yang

dihadapi agar rencana pembangunan jangka penjang daerah yang akan

disusun dapat mengatasi atau minimal mengeliminir masalah yang

dihadapi tersebut dengan tingkat efektivitas yang tinggi.

Pemetaan terhadap permasalahan pembangunan daerah dapat

diuraikan berdasarkan permasalahan pembangunan pada

penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dan urusan pilihan

pemerintah daerah, sebagai berikut :

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait

Urusan Wajib

I I | 2

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007, urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib

I

diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan

dasar masyarakat. Permasalahan pembangunan yang terkait dengan

urusan wajib ini secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan perlu terus mendapatkan prioritas

penanganan dimana keberhasilannya antara lain dapat diukur dari

indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar, pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni,

rasio guru, cakupan pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana

pendidikan. Meskipun upaya perbaikan yang dilakukan dalam urusan

pendidikan ini telah banyak terlihat hasilnya, dengan dukungan

anggaran yang porsinya terus ditingkatkan, beberapa aspek

permasalahan dalam jangka panjang tetap harus menjadi perhatian

utama, yakni :

• Masih belum teratasinya masalah anak putus sekolah terutama

dijenjang pendidikan menengah kejuruan, angkanya masih

tergolong tinggi tiap tahunnya.

• Belum terpenuhinya standar mutu, kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan masih belum

terpenuhinya semua indikator standar pelayanan minimal

pendidikan dasar.

• Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya

arti pendidikan bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia

yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

• Masih rendahnya akses mesyarakat kepada layanan pendidikan

yang berkualitas.

I I | 3

2. Bidang Kesehatan

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya

dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai

berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, pos

kesehatan maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan.

Sarana dan prasarana kesehatan ini keberadaan dan kualitasnya terus

I

ditingkatkan sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang

kesehatan masyarakat. Meskipun demikian beberapa permasalahan

yang dihadapi dan dalam jangka panjang perlu penanganan dapat

diidentifikasi sebagai berikut :

• Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat apabila

mengacu pada standar Indeks Pembangunan Manusia.

• Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka

terpenuhinya rasio jumlah penduduk dengan ketersediaan unit

pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi masalah yang

serius.

• Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah

dan kualitas yang dipersyaratkan bagi terwujudnya pelayanan

kesehatan yang berkualitas.

• Terbatasnya lahan Rumah Sakit serta belum terpenuhinya tenaga

dokter, apoteker dan peralatan medis yang sesuai dengan Standart

Rumah Sakit Tipe B sehingga sulit dalam pengembangan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Jaringan jalan yang perkotaan yang baik memiliki keterkaitan erat

dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial

budaya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya indikator yang

digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan

I I | 4

infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi

jalan. Sejalan dengan pesatnya laju perkembangan kehidupan

masyarakat Kota Probolinggo, antara lain ditunjukkan dengan

meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan

pergerakkan distribusi barang dan orang, maka permasalahan yang

teridentifikasi adalah :

• Ketersediaan infrastruktur jalan yang berkualitas, sehingga mampu

menunjang peningkatan akses, pertumbuhan wilayah kota dan

peningkatan kesejahteraan warga kota Proboilinggo khususnya.

I

• Ketersediaan pematusan kota yang memadai sehingga dapat

menunjang kelancaran aktivitas perekonomian kota.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan

lindung kawasan perkotaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan kawasan permukiman

perkotaan di Kota Probolinggo adalah :

• Adanya kawasan permukiman yang belum tertata dan dilengkapi

dengan sarana dan prasarana standar yang dibutuhkan oleh

masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut.

• Diperlukannya perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman

secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

• Masih adanya kawasan permukiman yang kurang layak huni

khususnya dari aspek akses air bersih dan sistem sanitasi.

5. Bidang Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta

keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang efisien dengan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penataan

I I | 5

ruang ini permasalahan yang teridentifikasi dalam jangka panjang

adalah :

• Perlunya terus dipenuhi rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)

perkotaan sebagaimana standar penyediaan RTH berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

• Belum optiomalnya pengendalian dan pengawasan bangunan yang

tingkat pertumbuhannya sangat tinggi.

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo

didokumentasikan kedalam berbagai dokumen pranata perencanaan,

mulai RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

I

Proses penyediaan dokumen rencana pembangunan tersebut telah

dapat dilaksanakan dengan baik> Permasalahan yang dihadapi adalah

terjadi pada tataran implementasi, yakni :

• Belum optimalnya komitmen semua pemangku kepentingan untuk

taat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan

rencana pembangunan yang telah disepakati bersama.

• Belum adanya keselarasan antara rencana pembangunan jangka

panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana

pembangunan tahunan.

7. Bidang Perhubungan

Keberhasilan dalam pelayanan pada bidang perhubungan di wilayah

perkotaan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat kota dalam

berbagai bidang kehidupan, mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas

dan memperlancar arus pergerakkan distribusi orang dan barang dan

bahkan juga mengurangi kemacetan lalu lintas kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang

perhubungan adalah :

I I | 6

• Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal

dalam mengimbangi pertambahan jumlah kendaraan yang sangat

tinggi.

• Belum terpenuhinya tuntutan ketersediaan pedestrian wilayah

perkotaan.

• Belum terkelolanya transportasi laut khususnya Pelabuhan Tanjung

Tembaga dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat

Kota Probolinggo dan sekitarnya.

8. Bidang Lingkungan Hidup

Keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup

mempunyai hubungan yang sangat berarti dengan upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Ketidak seimbangan lingkungan hidup

akan dapat menyebabkan berbagai bencana, seperti banjir,

pencemaran lingkungan, penularan penyakit melalui sampah kepada

manusia dan hewan, dan sebagainya. Oleh karenanya pemerintah

I

danmasyarakat harus bekerja sama agar terjadinya bencana tersebut

dapat dihindari atau diminimalisir.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam

upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup wilayah perkotaan di

Kota Probolinggo adalah :

• Menurunnya kualitas air permukaan dan kualitas udara ambient

• Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

pengelolaan dan perlindungan lingkungan, sehingga kompleksitas

permasalahan lingkungan bertambah berat.

• Belum seimbangnya antara pertumbuhan jumlah sampah yang

harus ditangani dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam

ikut mengelola sampah lingkungan dan juga dengan ketersediaan

sarana dan prasarana persampahan kota.

9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

I I | 7

Pertumbuhan jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas

kehidupan masyarakat di semua sektor sejalan dengan keberhasilan

pelaksanaan pembangunan dan meningkatnya tuntutan masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, jelas

menuntut peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi ukuran riil

dari keberhasilan pembangunan bidang kependudukan dan catatan

sipil ini. Beberapa indikator tertib admininistrasi kependudukan

memang telah menunjukkan kondisi cukup baik, seperti kepemilikan

KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah dan sebagainya, namun

tantangan kedepan tidak berarti sudah tidak ada. Permasalahan

muncul berkaitan dengan tuntutan kualitas pelayanan yang semakin

meningkat dari seluruh elemen masyarakat.

10.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender atau pengarusutamaan gender.

Sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu

kondisi yang menjamin hak dan tumbuh kembang anak. Permasalahan

I

yang dihadapi adalah bagaimana upaya meningkatkan derajat

partisipasi perempuan dalam konteks kepemerintahan. Juga

permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga

dan penjaminan terhadap upaya tumbuh kembang anak.

11.Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang

sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan umumnya

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka

mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)

yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan

mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya

pertambahan penduduk. Ledakan jumlah penduduk ini dalam jangka

I I | 8

panjang apabila tidak dikendalikan maka akan menjadi permasalahan

sosial yang dapat mengganggu pembangunan bangsa. Permasalahan

yang ada adalah masyarakat generasi sekarang belum sepenuhnya

memahami konteks dan konten program keluarga berencana untuk

membangun keluargab sejahtera. Karenanya kegiatan sosialisasi,

penyuluhan dan penyebaran opini akan pentingnya keluarga

berencana perlu digalakkan, sehingga masyarakat menyadari akan

keutamaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari program keluarga

berencana.

12.Bidang Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial berorientasi pada peningkatan

modal sosial (social capital) yang dapat dilihat dari indikator

keberfungsian sosial (social functioning) yang mencakup kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial serta

menghadapi goncangan dan tekanan kehidupan. Meskipun sasaran

pelayanan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup individu dan

masyarakat dari berbagai kelas sosial ekonomi, namun sasaran utama

pelayanan pembangunan sosial pada umumnya adalah mereka yang

tergolong kelompok-kelompok kurang beruntung dikenal Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga

I

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan

yang dihadapi adalah perhatian terhadap tingkat perlindungan yang

dialami oleh manusia rentan (misal : penduduk yang berusia lanjut,

para anak, para perempuan, para orang cacat), tingkat dukungan yang

dinikmati oleh individu atau kelompok yang kurang mampu

(fakir/keluarga miskin, orang tua cerai/ duda/ janda, anak terlantar,

warga usia lanjut berserta orangcacat yang terlantar), tingkat

partisipasi dalam bidang sosial-politik yang dapat diwujudkan oleh

individu, kelompok dan keluarga, dan tingkat pengendalian sosial

terhadap kekerasan.

I I | 9

13. Bidang Ketenagakerjaan

Secara empiris, pembangunan bidang ketenagakerjaan setidaknya

dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan fungsional yaitu : pendekatan

pemberdayaan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan

industrial serta pengawasan ketenagakerjaan. Sebagian besar

permasalahan dalam urusan ketenagakerjaan adalah berkaitan

dengan jenjang pendidikan serta miss match antara lulusan dan

permintaan tenaga kerja. Secara umum permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah :

• Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan

jumlah penduduk usia produktif.

• Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

14. Bidang Koperasi dan UKM

Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan

mampu sebagai penggerak roda ekonomi di suatu wilayah. Peran

koperasi sangat penting untuk peningkatan potensi usaha kecil yang

dimiliki oleh masyarakat lokal, sebagai penyedia informasi dan sebagai

lembaga distribusi dan pemasaran. Secara umum permasalahan yang

masih dihadapi pembangunan bidang koperasi dan UKM adalah :

• Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia

koperasi dan UKM pada umumnya belum memadai.

I

• Lemahnya struktur permodalan koperasi dan UKM serta

terbatasnya akses koperasi dan UKM ke sumber permodalan dari

luar.

• Manajemen kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan

dengan baik.

• Masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi

terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku

ekonomi lainnya.

I I | 10

• Masih kurangnya pemahaman terhadap aspek legalitas usaha.

15. Bidang Penanaman Modal

Investasi dalam bentuk penanaman modal memberikan dampak positif

bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan

masyarakatnya. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang

dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya,

antara lain : faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia,

faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian

dalam berusaha, dan faktor kebijakan pemerintah, serta faktor

kemudahan dalam peizinan. Oleh karenanya kelima faktor tersebut

harus menjadi perhatian dalam pembangunan bidang penananam

modal daerah.

16. Bidang Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus

dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan juga merupakan sarana promosi

yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan antara

lain adalah upaya mengembangkan kebebasan berkreasi dalam

berkesenian dengan mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama,

serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan

daerah. Disamping itu juga melakukan pembinaan dan

pengembangan museum serta peninggalan

I I | 11

I

sejarah dan cagar budaya yang berpotensi untuk pengembangan

pariwisata daerah.

17. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan Pemuda yang dilakukan diarahkan pada terwujudnya

pemuda yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan

tanggap terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat. Strategi

pemberdayaan pemuda dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan

kemandirian dan profesionalisme, sehingga dapat mendorong

berkembangnya pemuda sebagai pelaku pembangunan yang handal,

mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional serta

meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan iklim yang

kondusif pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda.

Sedangkan upaya pemberdayaan olahraga diarahkan untuk

membangun masyarakat yang memiliki ketahanan fisik dan mental

yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku yang positif.

Pemberdayaan Olahraga dimaksudkan sebagai upaya terciptanya

budaya berolahraga yang harus juga diiringi dengan pengelolaan dan

penataan semua aspek yang terlibat di dalam tiga kelompok jalur

pembinaan olahraga, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan

olahraga prestasi. Masyarakat sehat, yang dicapai melalui kegiatan

olahraga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan

daya saing yang tinggi dengan negara lain, yang pada akhirnya dapat

menciptakan prestasi dan citra bangsa di tingkat dunia. Dengan

demikian, untuk dapat menjadi masyarakat yang kokoh, aktif, produktif,

unggul dan jaya akan terwujud bilamana terdapat sinkronisasi dari

ketiga jalur pembinaan tersebut. Kendati dari ketiga jalur tersebut

memiliki sasaran dan wadah yang berbeda, namun memiliki

keterkaitan yang erat.

I I | 12

Untuk mendukung dan merealisasikan upaya pembangunan pemuda

dan olah raga tersebut berbagai permasalahan yang dihadapi antara

lain adalah :

• Belum optimalnya upaya pemberdayaan pemuda dan olahraga

melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan

I

pendampingan, sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa

wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggungjawab.

• Belum optimalnya upaya untk memasyarakatkan olahraga dan

mengolahragakan masyarakat.

• Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan

olahraga.

18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menitik beratkan

pada kegiatan pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat,

organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan serta kegiatan

pembinaan politik daerah. Permasalahan yang masih dihadapi adalah

pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat, seringkali tidak

diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan

norma yang berlaku di negara Republik Indonesia. Adanya kondisi ini

sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan dan optimalisasi dalam

hal pembinaan. Upaya ini dperlukan secara terus menerus dengan

azas kontinuitas.

Dalam hal upaya pembinaan terhadap ketenteraman dan ketertiban

masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah lebih berkaitan

dengan masalah pemeliharan dan upaya mewujudkan ketertiban

umum. Kondisi ini berkaitan dengan masih terjadinya berbagai

pelanggaran terhadap berbagai peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah (Peraturan Walikota).

I I | 13

19. Bidang Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhann pokok masyarakat yang

wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan

menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan

sosial. Oleh karenanya ketersediaan pangan utama di Kota

Probolinggo harus senantiasa diupayakan selaras dengan jumlah

konsumsi pangan masyarakat. Juga harus dihindari masalah

ketimpangan dalam hal distribusi pangan dengan arahan terwujudnya

distribusi pangan secara merata sesuai kebutuhan masyarakat kota.

I

20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian utama dalam

rangka mewujudkan masyarakat sipil yang memiliki tingkat

keberdayaan tinggi untuk ikut dalam tatakelola penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam konteks ini keberadaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran yang strategis.

Keberadaannya dapat berfungsi sebagai sarana berorganisasi, sarana

berbagi informasi, sarana penyaluran aspirasi serta peningkatan

pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mendukung

pembangunan di lingkungannya.

Sejajar dengan itu, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

sebagai satu gerakkan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari

bawah, yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat menuju

terwujudnya keluarga yang maju, mandiri dan sejahtera,

keberadaannya juga sangat strategis dalam konteks pemberdayaan

masyarakat. Meskipun upaya pemberdayaan masyarakat telah

menunjukkan hasil nyata, namun permasalahan yang dihadapi dalam

jangka waktu kedepan adalah menjaga agar kadar keterlibatan

masyarakat dalam wadah pemberdayaan masyarakat ini dapat terus

terjaga dan ditingkatkan. Seiring dengan semakin meningkat dan

kompleksitas kehidupan masyarakat kota dikhawatirkan intensitas

I I | 14

keterlibatan warga kota dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan

menjadi semakin terbatas.

21. Bidang Komunikasi dan Informatika

Secara umum, pembangunan di bidang komunikasi dan

informatika, terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan,

termasuk pembangunan daerah. Selain menjadi faktor produksi dan

ekonomi, TIK juga berperan sebagai enabler dalam perubahan sosial

budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang

dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih

demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan

I

kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan.

Perkembangan TIK menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan

komunikasi bebas hambatan antar wilayah, bahkan antar negara.

Dengan kata lain, keberadaan TIK mampu menghilangkan berbagai

hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia

di berbagai bidang menuju terwujudnya masyarakat berbasis ilmu

pengetahuan.

Adapun manfaat keberadaan TIK bagi kita secara nyata adalah :

1) mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat

perkembangan kesejahteraan masyarakat secara sosial dan

ekonomi;

2) mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam

mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;

3) meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat;

4) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,

5) mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi yang

sedang berjalan;

I I | 15

6) mendukung upaya reformasi birokrasi dalam melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat; serta 7) membentuk masyarakat

informasi.

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa TIK belum mendapatkan

prioritas implementasinya, sehingga berbagai manfaat tadi belum

terasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait

Urusan Pilihan.

Urusan pilihan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Identifikasi

terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan

Pemerintah Kota Probolinggo secara garis besar dapat diuraikan sebagai

berikut :

I

1. Kelautan dan Perikanan

Kebijakan strategis pembangunan bidang kelautan dan perikanan

keberhasilannya diharapkan dapat berdampak pada adanya aspek

pemerataan akibat peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh

masyarakat perikanan, melalui pengelolaan, pengendalian dan

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terintegrasi.

Kebijakan strategis pembangunan kelautan dan perikanan terfokus

pada upaya pemberdayaan ekonomi, pengendalian dan kelestarian

sumberdaya kelautan dan perikanan, revitalisasi perikanan,

pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan

usaha serta Pengembangan kawasan.

I I | 16

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal

sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, beberapa

permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah :

• Belum optimalnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir yang berdampak pada rendahnya kesadaran dalam

pendayagunaan sumberdaya laut;

• Rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat dalam pengawasan

dan pengendalian sumberdaya kelautan;

• Perlunya upaya prefentif dalam rangka peningkatan mitigasi

bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.

2. Perdagangan

Pembangunan bidang perdagangan telah mengalami kemajuan yang

berarti dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun

terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang

membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi

dan sekaligus berkontribusi pada upaya memangkas tingkat

kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan

perdagangan ini antara lain adalah :

• Produsen-produsen telah menyuarakan keprihatinan akan daya

saing mereka melawan produsen berbiaya rendah, baik di dalam

I

negeri maupun di pasar asing. Penurunan pertumbuhan bidang

manufaktur dan menyurutnya pangsa ekspor sektor manufaktur juga

menimbulkan pengaruh mengenai daya saing sektor manufaktur.

• Tingginya biaya transportasi barang-barang perdagangan

berdampak pada melambungnya harga ke titik yang terlalu mahal

untuk diekspor, dan juga lebih murah untuk mengimpor.

I I | 17

3. Perindustrian

Kebijakan dalam pembangunan industri diharapkan dapat menjawab

tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi

perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan

internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara,

sehingga fokus strategi pembangunan industri pada masa depan

adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di

pasar domestik.

Dalam situasi yang seperti itu, maka untuk mempercepat proses

industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan

globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi

perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri

sangat memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang

mampu menjawab pertanyaan kemana dan seperti apa bangun industri

dalam jangka panjang.

Tantangan utama yang dihadapi oleh industri pada saat ini antara lain

adalah :

• Adanya kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar

internasional. Penyebabnya antara lain adalah meningkatnya biaya

energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan serta belum memadainya

layanan birokrasi.

• Tantangan lain adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri,

seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri

hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil

menengah, belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster)

yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang

setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri

I

berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah,

serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi tertentu.

I I | 18

4. Pariwisata

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas

dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal

utama yaitu; perencanaan daerah atau kawasan pariwisata,

pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran

kebijakan pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan.

Dalam rangka pengembangan kegiatan pariwisata, secara umum

permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :

Masalah keterbatasan dalam pengadaaan infrastruktur umum seperti

jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan

pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang

memerlukan dana yang sangat besar seperti jalan untuk

transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek

pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai penjamin dan

pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam

bidang pembangunan pariwisata.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan

eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal ke

depan diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat

mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak

menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan

menghadapi kendala dalam mencapai keberhasilan pembangunan

daerah.

I

I I | 19

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa

datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan identifikasi permasalahan yang terjadi maka isu

strategis pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat.

Di era perekonomian global yang makin kompetitif, perlu diantisipasi

adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan perilaku

konsumtif diberbagai bidang kehidupan sebagai perubahan baru

dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat. Globalisasi juga akan

mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian lokal.

2. Kesenjangan sosial dan tekanan kemiskinan.

Tantangan di bidang sosial adalah adanya kesenjangan sosial dan

kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan

kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran serta

kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global

yang makin kompetitif. Tingginya laju pertumbuhan penduduk

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap permasalahan ini.

3. Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya partisipasi

masyarakat dalam ikut menjaga kondisi lingkungan.

Isu ini sejalan dengan semakin meningkatnya intensitas dan

kompleksitas kehidupan masyarakat seiring dengan modernitas yang

terjadi hampir di segala bidang kehidupan.

4. Belum meratanya hasil pembangunan dan belum optimalnya

aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum.

Isu ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk tidak ada

diskriminasi dalam hal penyediaan dan pemberian pelayanan publik

I I | 20

I

dan sekaligus pemerataan untuk dapat menikmati pembangunan dan

hasl-hasilnya.

5. Tuntutan untuk mengembangkan transparansi, akuntabilitas dan

partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik

yang didukung oleh profesionalisme aparatur

Isu ini berkaitan dengan kebutuhan akan percepatan reformasi

birokrasi dan profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Tuntutan percepatan pengembangan infrastruktur kota guna

memberikan nilai tambah yang tinggi.

Isu ini berkaitan dengan tuntutan pemenuhan pembangunan sarana

dan prasarana kota guna mendukung pengembangan pusat-pusat

distribusi (metropolitan) serta mengurangi ketimpangan pertumbuhan

ekonomi antar wilayah kota maupun antar pulau dengan

pengembangan infrastruktur pelabuhan beserta sarana

pendukungnya.

7. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan murah dan

berkualitas dengan ditunjang sarana dan prasarana pendidikan yang

berkualitas.

Isu ini dikaitkan dengan makin mahalnya biaya pendidikan dan

rendahnya aksebilitas masyarakat kurang mampu untuk

mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

8. Ketahanan Pangan dan Energi

Sebagai wilayah yang berkembang ke arah urban ketahanan pangan

dan energi menjadi hal yang penting untuk diantisipasi pada

masamasa yang akan datang. Kebutuhan pangan dan energi jangan

sampai menjadi permasalahan yang tak terselesaikan di kelak

kemudian hari.

9. Peningkatan daya saing daerah

I I | 21

Kesepakatan perdagangan bebas yang secara nasional harus

dipatuhi dan tunduk didalamnya menjadi pencermatan yang penting.

Persiapan daya saing daerah dalam hal produk maupun

ketenagakerjaan industri harus ditingkatkan secara optimal. Baik

I

melalui pendidikan dan pelatihan maupun melalui kontrol secara

regulasi.

V | 1

I

BAB IV

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO

4.1 Perumusan Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah

yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka

penjang, yakni pada akhir tahun 2025. Visi bukan hanya merupakan serangkaian

harapan, tetapi suatu bentuj komitmen dan upaya merancang serta mengelola

perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Oleh

karenanya visi ini didasarkan pada realita dan menunjukkan gambaran masa

depan ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi Kota Probolinggo dan dengan memperhatikan

tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2025 mendatang serta dengan

memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta aspirasi masyarakat Kota

Probolinggo, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2005–2025

sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo

Nomor 2 Tahun 2006, adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO YANG AMAN,

DEMOKRATIS, ADIL DAN SEJAHTERA”

Visi Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 ini merupakan sebuah

gambaran yang menjadi cita-cita luhur bersama masyarakat Kota Probolinggo

dengan tetap mempertahankan karakteristik masyarakat Kota Probolinggo yang

agamis, rukun, demokratis dan partisipatif.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang terarah dan dapat mencapai

tujuan diperlukan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan

dilaksanakannya pembangunan serta memungkinkan dirasakannya hasil-hasil

pembangunan yang telah dicapai. Kondisi keamanan yang kondusif dan

V | 2

ketenteraman masyarakat yang terjaga adalah merupakan situasi dan kondisi

yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan di Kota Probolinggo.

Kondisi yang aman dan tenteram akan terwujud apabila terdapat kesadaran

kolektif dan komitmen yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat terhadap

I

berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah disepakati

bersama.

Keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo sampai dengan tahun

2025 mendatang akan diukur secara obyektif, akurat dan transparan melalui

asas kesejahteraan, kemandirian serta daya saing yang dimiliki oleh masyarakat

Kota Probolinggo dalam percaturannya secara regional, nasional maupun

global. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada

daerah otonom untuk mengelola pembangunan daerahnya dimaknai oleh Kota

Probolinggo untuk menjadikan Kota yang mampu memanfatkan seoptimal

mungkin sumberdaya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota

Probolinggo yang sejahtera seutuhnya, mandiri dalam segala bidang kehidupan

serta memiliki keunggulan daya saing (comparative advantage).

Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan

sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja

memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.

Kemandirian merupakan manifestasi dari otonomi daerah, yaitu hak

setiap daerah untuk menentukan arah nasibnya sendiri serta mewujudkan yang

terbaik bagi daerahnya. Dalam konteks inter regional development kemandirian

bukan berarti mengisolasi diri dari keterkaitan dengan daerah lain tetapi tetap

membangun hubungan saling ketergantungan yang mutualistik dalam koridor

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Probolinggo yang mandiri

adalah kota yang diwarnai dengan masyarakat yang mampu mewujudkan

kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

V | 3

Kemandirian suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh daya saingnya

yang kokoh yang tercermin dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakatnya.

Daya saing merupakan semangat internal baik secara individual maupun kolektif

akan tercermin dari kualitas sumberdaya daerah beserta pengelolaannya yang

bijak dan berkelanjutan. Daya saing daerah akan ditandai kualitas sumber daya

manusia masyarakat Kota Probolinggo yang agamis, demokratis, rukun dan

partisipatif, sehingga menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang andal dan gigih

disertai dengan dedikasi dan integritas moral yang tinggi. Daya saing daerah

I

juga tercermin oleh pengelolaan pemerintahan daerah yang secara murni dan

konsekuen menerapkan prinsip-prinsip tata perintahan yang baik (good

governance).

4.2 Perumusan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Probolinggo

tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Misi adalah rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Probolinggo dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025. Misi

yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Trikarsa Bina Praja, yaitu tiga kehendak masyarakat Kota

Probolinggo untuk melestarikan ciri khas Kota Bayuangga (Angin,

Anggur dan Mangga), membangun citra kota Indaditasi (Industri,

Perdagangan, Pendidikan dan Transportasi), dan membudayakan motto

Kota Bestari (Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah) ;

Melalui misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah tertuju pada dua fokus,

yaitu memantapkan citra kota industri, perdagangan, pendidikan dan

transportasi dan mewujudkan kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah.

Kota Probolinggo akan terus dikembangkan sebagai kota industri,

perdagangan dan transportasi karena posisinya yang sangat strategis dilihat

V | 4

dari koneksitasnya dengan kota-kota di wilayah Timur, Selatan dan Barat di

Jawa Timur. Didukung juga oleh adanya fasilitas perhubungan darat dan laut

yang cukup representatif. Sedangkan fokus sebagai kota yang bersih, sehat,

tertib, aman dan indah adalah bentuk kota idaman yang harus tetap

diwujudkan mengiringi perkembangan kota sebagai kota metropolitan.

2. Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

agama dan harmonisasi antar kelompok masyarakat ;

Melalui misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan upaya

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan memantapkan harmoninasi

hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat.

I

Tujuan lebih lanjut dari upaya ini adalah untuk menjaga harmoni sosial

didalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan

lokal dalam rangka memperkuat hubungan masyarakat. Selain itu juga

mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat

yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara

responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik.

3. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan ;

Melalui misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

yang ber-mutu dan terjangkau. Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan

produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang

sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Pembangunan

kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar sosial, yaitu

hak masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan

yang murah dan berkualitas.

V | 5

4. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan, perbaikan iklim

ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan ;

Melalui misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan upaya

dan efektifitas penanggulangan kemiskinan, mewujudkan perluasan dan

penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan iklim kewirausahaan yang sehat

guna menunjang pertumbuhan perekonomian kota.

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya dan efektifitas

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah perkotaan

dengan menghormati, melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin yang

meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air

bersih, tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, rasa aman serta hak

untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

5. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

percepatan pembangunan infrastruktur ;

Melalui misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan dan mempercepat perbaikan dan

I

perluasan kapasitas infrastruktur kota. Percepatan pembangunan infrastruktur

difokuskan pada upaya untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan

infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur ekonomi strategis yang

mampu menunjang pertumbuhan perekonomian kota, serta infrastruktur untuk

melayani masyarakat miskin. Pembangunan sarana dan prasarana kota juga

diharapkan mampu mendorong pengembangan kawasan distribusi dan

mengurangi ketimpangan antar wilayah kota.

6. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi

lingkungan hidup ;

Melalui misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah menciptakan

keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

V | 6

Tujuan fungsionalnya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas

dan fungsi lingkungan hidup, mencengah terjadinya atau berlanjutnya

pencemaran lingkungan melalui media air, udara maupun tanah, serta

mendorong pengembangan industri kecil, menengah dan besar yang ramah

lingkungan.

7. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan hak

azasi manusia ;

Melalui misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah peningkatan upaya

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta

pencegahan tindak kriminal.

Tujuan fungsionalnya adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk

mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan

masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran narkoba, dan juga mendorong peningkatan

perlindungan dan pengayoman masyarakat.

I

8. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Melalui

misi ini tujuan yang hendak diwujudkan adalah memantapkan pelaksanaan

otonomi daerah dan memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan fungsionalnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi

daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan membangun transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan

publik birokrasi pemerintah yang didukung oleh profesionalisme aparatur

guna mewujudkan peningkatan kinerja birokasi berbasis kompetensi.

V | 7

4.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota

Probolinggo dilaksanakan melalui strategi untuk menjadikan Kota yang mampu

memanfatkan seoptimal mungkin sumberdaya yang dimiliki dalam rangka

mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera seutuhnya, mandiri

dalam segala bidang kehidupan serta memiliki keunggulan daya saing

(comparative advantage). Hal ini mengingat bahwa Kota Probolinggo memiliki

wilayah yang relatif tidak terlalu luas. Namun demikian pada kenyataannya Kota

Probolinggo mempunyai potensi yang luar biasa.

Salah satu potensi yang cukup memberikan arti bagi keberadaan Kota

Probolinggo adalah ciri kota Bayuangga. Dimana pengembangan potensi angin

sebagai salah satu sumber energi dan mangga serta anggur sebagai potensi

produk unggulan yang bisa diangkat secara nasional bahkan internasional.

Potensi tersebut cukup mampu menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang

mandiri jika kita semua mampu mengolah, mengelola dan membudidayakannya

secara optimal.

Untuk itu diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan, termasuk didalamnya adalah

keterlibatan perempuan dan berbagai stakeholder lainnya. Tidak bisa

dilupakan juga adalah peran serta sektor swasta, baik melalui investasi maupun

melalui peran-peran dalam bentuk lain. Dengan begitu pembangunan dapat

dipacu secara lebih

I

optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih mandiri dan

berdaya saing.

Pada sisi lain hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terjalin lebih erat dan lebih baik. Hal ini

agar memungkinkan terjadinya harmonisasi perumusan kebijakan pembangunan

V | 8

daerah, yang ditunjang oleh tumbuh dan berkembangnya jalinan kerjasama

antara Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat

Namun demikian arah proses pembangunan harus tetap terjaga

kesinambungannya. Hal ini kita lakukan agar visi Kota Probolinggo dapat

tercapai sesuai dengan rencana. Dalam sistem yang baru, tahapan perencanaan

pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni (1) penyusunan rencana;

penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi

pelaksanaan rencana. Untuk itulah perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan harus disertai dengan monitoring dan evaluasi. Keempatnya

saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan

kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada

artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan

berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik.

V | 1

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

5.1 Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Berdasarkan misi pembangunan daerah jangka panjang yang telah

ditetapkan, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pokok serta indikator

target pencapaian pada akhir tahun 2025 mendatang. Tujuan pokok dijabarkan

sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, dan sasaran pokok merupakan

langkah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai

tolak ukur pencapaian sasaran, disusunlah indikator pencapaian kinerja

pembangunan jangka panjang. Secara rinci rumusan tujuan dan sasaran

tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota

Probolinggo Tahun 2005-2025 Misi Pembangunan Jangka

Panjang Tujuan Pembangunan

Jangka Panjang Sasaran Pokok

Pembangunan Jangka Panjang

1. Membangun citra kota Indaditasi (Industri, Perdagangan,

Pendidikan dan Transportasi), dan membudayakan motto Kota Bestari (Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah

1.1 Memantapkan citra kota industri, perdagangan,

pendidikan dan transportasi

Meningkatnya kegiatan industri, perdagangan dan transportasi Meningkatnya

kualitas pembangunan pendidikan Meningkatkan daya saing serta kemandirian sumberdaya manusia

1.2 Mewujudkan kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah

Terwujudnya kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah

2. Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

2.1 Meningkatkan upaya penghayatan dan peng amalan nilai-nilai agama dalam

Terciptanya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

V | 2

agama dan harmonisasi antar kelompok masyarakat

kehidupan bermasyarakat

Meningkatnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudi luhur

2.2 Memantapkan harmoninasi hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat

Terwujudnya hubungan yang harmoni dalam kehidupan antar kelompok masyarakat

3. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan

3.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

3.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau

Terwujudnya peningkatan

kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat,

terutama penduduk miskin, melalui puskesmas dan rumah sakit. Terjaminnya ketersedia an, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan

4. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan, perbaikan ketenagakerjaan, memacu usahaan

iklim dan kewira-

Meningkatkan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya keberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya produktif dan pelayanan dasar

Mewujudkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja

Terciptanya perluasan lapangan kerja disektor informal maupun formal Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga

V | 3

kerja

Mewujudkan iklim kewirasaan yang sehat guna menunjang pertumbuhan perekonomi an kota

Terwujudnya iklim investasi yang kondusif Berkembangnya kegiatan kewirausahaan, koperasi dan terwujudnya keunggulan kompetitif UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

5. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas percepatan

pembangunan struktur

yang dan

infra

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah

Meningkatkan dan mempercepat perbaikan dan perluasan kapasitas infrastruktur kota

Terwujudnya pemenuhan dan pemerataan penyediaan infrastruktur kota

Meningkatkan ketahanan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan

Terwujudnya pemenuhan ketahanan pangan yang berkualitas dengan mempertahankan dan memanfaatkan lahan serta mengolah potensi lokal

6. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya tingkat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, air, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

7. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan hak azasi

Peningkatan upaya pemeliharaan ketentraman dan

Terwujudnya rasa aman, tentram, tertib dan damai di

V | 4

manusia ketertiban masyarakat

serta pencegahan tindak kriminal.

masyarakat.

8. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Memantapkan pelaksanaan

otonomi daerah

Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang prima

Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi

Terwujudnya birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab serta profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, sasaran pokok disusun pada tiap butir misi

pembanguan jangka panjang daerah. Tahap berikutnya adalah perumusan

indikator kinerja yang menjelaskan target pencapaian sasaran pokok dimaksud

selama 20 (dua puluh) tahun. Perumusan indikator kinerja RPJPD Kota

Probolinggo Tahun 2005 – 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.2

- Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Pembanguan Jangka

Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025

Misi Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran Pokok Pembangunan

Indikator Pencapaian

1. Membangun citra kota

Indaditasi (Perdagangan, Pendidikan Transportasi), membudayakan motto

Industri,

dan dan

Bersih, Aman,

Meningkatnya kegiatan industri, perdagangan dan transportasi

• Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk industri kecil dan menengah

• Berkembangannya ekspor yang dilihat dari segi volume dan nilai ekspor produk-produk

V | 5

Kota Bestari (Sehat, Tertib, Rapi dan Indah

unggulan daerah • Terpenuhinya fasilitas

jasa pelayanan transportasi yang memenuhi kebutuhan

Meningkatnya kualitas pembangunan pendidikan

• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan

• Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

• Meningkatnya jumlah rata-rata lamanya penduduk bersekolah

• Meningkatnya mutu kelulusan siswa

Terwujudnya kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah

• Tereciptanya kota yang terbebas dari masalah sampah

• Terwujudnya lingkungan permukiman kota yang sehat dan indah

• Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban kota

2. Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan harmonisasi antar kelompok

Terciptanya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatnya kualitas

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat

masyarakat Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur

Terwujudnya hubungan yang harmoni dalam kehidupan antar kelompok masyarakat

• Terjalinnya kesetiakawanan sosial masyarakat

• Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mematuhi norma budaya dan kearifan

V | 6

lokal

3. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan

Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat

• Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat

• Meningkatnya jumlah keluarga yang melaksanakan PHBS

Meningkatnya kesehatan ling

kualitas kungan

• Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan masyarakat

• Optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

dan wabah • Meningkatkan

kesadaran masyaa Terwujudnya peningkatan serta fungsi kesehatan masyarakat, penduduk melalui puske rumah sakit.

kualitas pelayanan bagi terutama miskin, smas dan

• Terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya

• Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin

• Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit

Terjaminnya ketersedia an, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan

• Terpenuhinya standar mutu, ketersediaan dan pemerataan obat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya

• Terpenuhinya peralatan Medis Rumah Sakit

Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit

Peningkatan Jenis dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

4. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan, perbaikan

Terwujudnya keberdayaan masyarakat

miskin dalam

• Tersedianya sumber daya produktif yang dapat diakses mesyarakat miskin

V | 7

iklim ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan

mengakses sumber daya produktif dan pelayanan dasar

• Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin

• Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Terciptanya perluasan lapangan kerja disektor informal maupun formal

Terwujudnya perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha bagi pencari kerja

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

• Terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja

• Terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja

Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

• Meningkatnya jumlah dan nilai investasi pembangunan daerah

• Meningkatnya daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah

5. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infra struktur

Berkembangnya kegiatan kewirausahaan, koperasi dan terwujudnya keunggulan kompetitif UMKM

• Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi UKM

• Meningkatnya persentase

jumlah investasi UKM

• Meningkatnya jumlah koperasi mandiri

• Meningkatnya produktivitas dan daya saing UKM

• Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi UKM

V | 8

Terwujudnya pemenuhan dan pemerataan penyediaan infrastruktur kota

Terpenuhinya tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan infrastruktur kota

6. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya tingkat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, air, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

• Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan

hidup perkotaan • Meningkatnya

efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

• Terpenuhinya standar kinerja pengelolaan persampahan kota

• Terpenuhinya standar kinerja pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

7. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan hak azasi manusia

Terwujudnya rasa aman, tentram, tertib dan damai di masyarakat.

• Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan

• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

• Terwujudnya kerukunan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

• Terwujudnya supremasi hukum

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

8. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan

Terwujudnya pelayanan publik yang

• Meningkatnya kepercayaan publik

V | 9

otonomi daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

sesuai dengan standar pelayanan

publik yang prima

terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah

• Terpenuhinya keinginan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah daerah

Terwujudnya birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab serta profesional untuk menciptakan tata kelola

• Meningkatnya indeks efektivitas pemerintahan (IEP)

• Meningkatnya indeks persepsi korupsi (IPK)

• Meningkatnya indeks

pemerintahan yang baik

pelayanan publik Tercapainya opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara mantap

5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi

dan sasaran pembangunan. Tahapann ini menunjukkan langkah-langkah per lima

tahunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Tahapan

dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan penyediaan

dana. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap

berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka

mencapai sasaran pokok dan perwujudan misi pembangunan jangka panjang

daerah. Dengan periodesasi lima tahunan maka dalam jangka waktu sampai

dengan tahun 2025 mendatang terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan yang

harus disusun oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

V | 10

Uraian secara rinci mengenai pentahapan periodesasi kebijakan

pembangunan daerah Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2025 dapat

disampaikan melalui tabel berikut

Tabel 5.3

Tahapan Kebijakan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2005 – 2025

No Sasaran Pokok Kondisi Awal Kinerja

Pembangunan

Tahapan Kebijakan Prioritas Pembangunan

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025

1 2 3 4 5 6 7 1 1.1 Meningkatnya

kegiatan industri, perdagangan dan transportasi

1. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk industri kecil dan menengah

2. Belum optimalnya perkembangan ekspor baik dari segi volume maupun nilai ekspor produk-produk unggulan daerah

3. Terbatasnya fasilitas jasa

pelayanan transportasi yang mendukung terwujudnya citra kota Indaditasi

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri kecil dan menengah

2. Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan daerah guna merealisasikan terwujudnya peluang ekspor

3. Meningkatkan akses jasa pelayanan trensportasi guna mendukung terwujudnya citra kota Indaditasi

1.

2.

3.

Menciptakan kondisi yang mendukung percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah

Meningkatkan volume dan nilai ekspor produkproduk unggulan daerah

Mengembang- kan akses jasa pelayanan trensportasi guna mendukung terwujudnya citra kota Indaditasi

1. Memantapkan kelembagaan pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri kecil dan menengah

2. Mempertahan-kan dan mengembangkan capaian ekspor produk-produk unggul an daerah baik dari segi nilai maupun volume ekspor

3. Memantapkan akses jasa pelayanan trensportasi guna mendukung terwujudnya citra kota Indaditasi

1. Mengembang kan kerjasama dan jejaring guna perkuatan daya saing produk industri kecil dan menengah

2. Akselerasi pengembang an ekspor produkproduk unggulan daerah guna meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah

3. Mewujudkan profesionalisme penyediaan fasilitas jasapelayanan ransportasi yang mendukung terwujudnya citra kota Indaditas

5.3 | 1

1.2 Meningkatnya kualitas pembangunan pendidikan 1. Masih perlu ditingkatkannya

kesadar-an masyarakat akan arti pentingnya pendidikan

1. Peningkatan kesa-daran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan anak sejak usia dini

1. Melanjutkan dan memantapkan kebijakan pembangunan

1. Melanjutkan, memantapkan dan mengembang kan kebijakan

1. Memantapkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang

2. Belum terpe nuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendi dikan sesuai standar

3. Mesih rendahnya jumlah rata-rata lamanya penduduk bersekolah sesuai standar Indeks Pembangunan Manusia

4. Perlu ditingkatkan nya mutu kelulusan siswa guna meme nuhi standar mutu kelulusan siswa

2. Peningkatan angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar dan penurunan angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar

3. Pemenuhan keter sediaan sarana dan prasarana pendi dikan dasar

4. Peningkatan upaya untuk memenuhi standar mutu kelulusan siswa

pendidikan tahap sebelumnya dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia bidang pendidikan

2. Peningkatan angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan

pembangunan tahap sebelumnya dalam rangka akselerasi peningkatan indeks pembangunan manusia bidang pendidikan

2. Mengembang kan kebijakan pembangunan pendidikan berbasis peran serta masyarakat dan swasta

berkualitas di semua jenjang pendidikan

5.3 | 2

1.3 Terwujudnya kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah

1. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan kota yang benar-benar terbebas dari

masalah sampah

2. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan permuki man kota yang tertib, sehat dan indah

1. Optimalisasi upaya penanganan sampah kota

2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah kota

3. Peningkatan upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan permukiman kota yang tertib, sehat dan indah

1. Pemantapan manajemen pengelolaan sampah kota

2. Peningkatan dan pemantapan peran serta masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah kota

3.Peningkatan peran serta lintas sektor untuk mewujudkan kondisi lingkung an permukiman kota yang tertib, sehat dan indah

1. Pelembagaan peranserta para pemangku kepentingan dalam penanganan dan pengelolaan persampahan dan berbagai upaya dalam mewujud kan kota Bestari

1. Memantapkan upaya pelem bagaan peranserta para pemangku kepentingan dalam penanganan dan pengelolaan per sampahan dan berbagai upaya dalam mewujud kan kota Bestari

2 2.1 Terciptanya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

1. Perlunya upaya secara terus menerus untuk

1. Meningkatkan kese jahteraan rakyat melalui peningkatan

1. Melanjutkan upaya meningkatkan

kesejahteraan rak yat

1. Memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

1. Memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

meningkatnya kualitas pemahaman, penghayat an dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat

kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama

2. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat

melalui pening katan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama

2. Memantapkan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung pening katan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok

melalui peningkatan kualitas pelayan an dan pema haman agama serta kehidupan beragama

2. Memantapkan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masy.

melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama

2. Memantapkan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masy.

5.3 | 3

masyarakat 2.2 Terwujudnya

hubungan yang harmoni dalam kehidupan antar kelompok masyarakat

1. Belum jalinan k

kawanan masyarakat

2. Pelunya peningkatan kesadaran masyarakat memelihara mematuhi budaya dan ke

optimalnya

esetiasosial

upaya

untuk dan norma arifan

1. Menumbuhkan kepedulian rasa kesetiakawanan sosial

dan pem berdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

1. Memelihara rasa kesetiakawanan sosial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat

1. Terus memeli hara rasa kesetia kawan an sosial untuk meningkatkan derajat kesejah teraan sosial masyarakat

1. Memantapkan terpeliharanya rasa kesetia kawanan sosial untuk mening katkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat

1. Membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikultural dan memahami makna kemajemukan sosial

2. Membangun suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

1. Melanjutkan kebijakan tahap sebelumnya dalam rangka lebih memperkokoh hubungan yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

1. Melanjutkan dan

memantapkan pelaksanaan kebijakan tahap sebelumnya guna lebih memperkokoh hubungan yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

1. Melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan kebijakan tahap sebelumnya guna lebih memperkokoh hubungan yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

5.3 | 4

3 3.1 Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat

1. Perlunya upaya terus meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk

hidup sehat

2. Belum optimalnya jumlah keluarga yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dengan mengatasi berba gai keterbatasan masyarakat dalam hal aksesibilitas terha dap faktor-faktor yang mempenga rahui pola hidup bersih dan sehat

2. Meningkatkan upayaupaya promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat

1. Melanjutkan kebijakan tahap sebelumnya dengan fokus peningkatan dan pengembangan upaya-upaya berbasis pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

1. Melanjutkan kebijakan tahap sebelumnya dengan fokus peningkatan , pengembangan dan pemantapan upayaupaya berbasis pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

1. Melanjutkan kebijakan tahap sebelumnya dengan fokus peningkata, pengembangan dan pemantapan upayaupaya berbasis pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

3.2 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

1. Belum optimalnya kualitas sanitasi lingkungan masyarakat

2. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah

1. Pengembangan lingkungan sehat guna mewujud kan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat

2. Sinkronisasi program peningkatan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat

3. Penurunan angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta angka penyakit potensial wabah

1. Pengembangan lingkungan sehat

berbasis pemberdayaan masyarakat guna mewujud kan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat

2. Melanjutkan upaya

berkesinambungan dalam rangka penurunan angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta angka penyakit potensial wabah

1. Melanjutkan kebijakan pengembangan lingkungan sehat

berbasis pemberdayaan masyarakat guna mewujud kan peningkat an kualitas sanitasi lingkungan masyarakat

2. Memantapkan upaya penurunan angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebab kan oleh penyakit menular dan tidak menular serta angka penyakit potensial wabah

1. Memantapkan pelaksanaan kebijakan pengembangan lingkungan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat guna mewujud kan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat

2. Pelembagaan upaya pemantapan penurunan angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta angka penyakit potensial wabah

5.3 | 5

3.3 Terwujudnya peningkatan kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama penduduk miskin, melalui puskesmas dan rumah sakit.

1. Belum sepenuhnya terpenuhi standar cakupan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya

2. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk

masyarakat miskin

3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

1. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan

jaringannya

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Rumah Sakit dan Puskesmas

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayana kesehatan bagi masyarakat

miskin

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat khususnya masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Rumah Sakit dan Puskesmas dan jaringannya


3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayana kesehatan bagi masyarakat miskin

1. Peningkatan dan perluasan aksesibilitas masyarakat khususnya masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Rumah Sakit dan Puskes mas dan jaringannya.



1. Melanjutkan upaya peningkatan dan perluasan aksesibilitas masyarakat khususnya masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Rumah Sakit dan Puskesmas dan jaringannya



3.4 Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan

1. Belum optimalnya u-paya pemenuhan terhadap standar mutu, ketersediaan dan pemerataan obat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya

2. Belum terpenuhinya peralatan medis di Rumah Sakit

1. Optimalisasi upaya pemenuhan terhadap

standar mutu, ketersediaan dan

pemerataan obat di Rumah Sakit,

Puskesmas dan jaringannya

2. Pemenuhan standart peralatan medis di

1. Melanjutkan kebijakan optmalisasi upaya pemenuhan terhadap standar mutu, ketersediaan dan pemerataan obat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.

2. Pemenuhan standart peralatan medis di

1. Melanjutkan kebijakan optmalisasi upaya peme nuhan mengi kuti perkem bangan standar mutu, keterse diaan dan pemera taan obat di Rumah Sakit,

Puskes mas dan jaringannya

2. Pemenuhan standart

1. Melanjutkan kebijakan optmalisasi upaya pemenuhan mengi kuti perkembangan standar mutu, keterse diaan dan pemerataan obat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya

5.3 | 6

3. Belum sesuai luasan standart luas tempat pelayanan Rumah Sakit Kelas B

Rumah Sakit

3. Rencana Perluasan luasan Rumah Sakit sesuai Standart Rumah Sakit Kelas B

Rumah Sakit

3. Pemenuhan Luasan Tanah,

pembangunan/Relokasi sesuai standart Rumah Sakit Kelas B

peralatan medis di Rumah Sakit

3. Pemenuhan Luasan Tanah, pembangunan/Relok asi sesuai standart Rumah Sakit Kelas B

2. Pemenuhan standart peralatan medis di Rumah Sakit

3. Pemenuhan Luasan Tanah,

pembangunan/Relok asi sesuai standart Rumah Sakit Kelas B

4 4.1 Terwujudnya keberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya produktif dan pelayanan dasar

1. Belum sepenuhnya tersedia sumber daya produktif yang dapat dan mudah diakses mesyarakat, utamanya masyarakat miskin

2. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin

1. Peningkatan derajat ketahanan dan keberdayaan keluarga khusus nya keluarga miskin di bidang ekonomi keluarga

2. Peningkatan keberdayaan dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat

3. Optimalisasi upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar

bagi masyarakat miskin

1. Pemberdayaan masyarakat miskin untuk mampu meng akses lembaga ekonomi produk tif

2. Mempermudah akses pembentukan lembaga ekonomi produktif

3. Memperluas akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar

1. Meningkatkan jumlah dan memantapkan lembaga ekonomi produktif yang profesional

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin

1. Menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif secara maksimal

2. Menjamin aksesibilitas masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas

4.2 Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1. Belum dapat terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang memenuhi keten-tuan standar kompetensi kerja

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sesuai tuntan standar kerja

1. Terus memenuhi tuntutan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1. Melanjutkan peme nuhan tuntutan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

5.3 | 7

2. Belum dapat terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja

1. Meningkatkan usahausaha pe-latihan untuk mem-bangun kewirausahaan masy

2. Mengadakan pengawasan norma K3, pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja untuk meningkat kan motivasi kerja dan kesejahteraan pekerja

2. Mendorong sektor swasta untuk aktif meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mewujudkan norma hubungan industrial dan meningkakan kesejahteraan tenaga kerja

2. Memantapkan peran sebagai regulator untuk mendorong sektor swasta untuk aktif meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mewujudkan norma hubungan industrial dan meningkakan kesejahteraan tenaga kerja

2. Melanjutkan ke bijakan memantapkan peran pemerintah daerah sbg regulator untuk mendorong sektor swasta untuk aktif meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mewujudkan norma hubungan industrial dan meningkaTkan kesejahteraan tenaga kerja

4.4 Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

1. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi pembangunan daerah

2. Masih kurangnya daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan daya tarik investasi pembangunan di daerah

2. Peningkatan kesem patan berusaha dan penciptaan peluang usaha baru yang mendorong tumbuh dan berkembang nya jumlah dan nilai investasi pembangunan drh

1. Terus memelihara iklim usaha yang kondusif guna mendorong akselerasi investasi pembangunan di daerah

2. Mengembang kan terus upaya membuka peluang usaha guna mendorong tumbuhnya investasi pembangunan daerah

1. Memelihara iklim usaha yang kondusif secara berkesi nambungan agar tetap terjaga kebijakan akselerasi investasi pembangunan daerah dan tetap terbukanya peluang berusaha untuk tumbuhnya investasi baru

1. Mempertahan kan kondisi iklim usaha yang kondusif secara berkesi nambungan agar tetap terjaga kebijakan akselerasi investasi pembangunan daerah dan tetap terbukanya peluang berusaha untuk tumbuhnya investasi baru

5.3 | 8

5 5.1 Berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan terwujudnya keunggulan kompetitif UKM

1. Belum terwujudnya iklim usaha yang benar-benar kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM sehingga berpengaruh pada belum optimalnya persentase peningkatan jumlah

1. Pengembangan dan penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terha

dap pertumbuhan ekonomi, pencip taan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah

1. Pengembangan dan penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terha dap pertumbuhan ekonomi, pencip taan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah

1. Menjaga kondisi terus tumbuh berkembang nya kemandirian UKM sehingga memberikan kontribusi yang semakin besar terha dap pertumbuhan ekonomi, pencip taan

1. Menjaga kondisi terus tumbuh berkembangnya

kemandirian UKM sehingga memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertum buhan ekonomi,

investasi UKM, sereta rendahnya produktivitas dan daya saing UKM.

2. Belum berkembangnya sistem pendukung usaha bagi UKM yang berdampak pada tingkat berkembangnya UKM

2. Penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan, SDM dan kemandirian UKM

2. Penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan, SDM dan kemandirian UKM

lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah

penciptaan lapangan kerja dan pening katan daya saing daerah

5,2 Terwujudnya pemenuhan dan pemerataan penyediaan infrastruktur kota

1. Belum mantapnya infra struktur kota yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan investasi guna medorong percepatan pertumbuhan perekonomian kota

1. Membangun infrastruktur perekonomian kota sebagai bentuk insentif untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian kota

1. Memantapkan infrastruktur perekonomian kota untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian kota, dan mengantisipasi berkembangnya ekonomi agropolitan di kawasan sekitar kota

1. Memantapkan infrastruktur perekonomian kota untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian kota, dan meng antisipasi berkem bangnya ekonomi agropolitan di kawasan sekitar kota

1. Memantapkan infrastruktur perekonomian kota untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian kota, dan mengantisipasi berkembangnya ekonomi agropolitan di kawasan sekitar kota

5.3 | 9

6 6.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya tingkat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, air, maupun udara, sehingga masya rakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

1. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan yang belum sepenuhnya

dapat dikendalikan

2. Belum efektifnya upaya perlindungan dan konservasi

sumber daya alam

3. Belum terpenuhinya standar kinerja yang optimal dalam

pengelolaan persampahan kota

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran lingkungan hidup perkotaan serta mengefektifkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2. Optimalisasi kinerja

pengelolaan persampahan kota

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran lingkungan hidup perkotaan serta mengefektifkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui pemberdayaan masyarakat

2. Optimalisasi kinerja

1. Melanjutkan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat disertai upaya penguatan sistem penegakkan hukum lingkungan

2. Pemantapan kinerja pengelolaan persampahan kota dan pengelolaan

1. Melanjutkan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat disertai upaya penguatan sistem penegakkan hukum lingkungan

2. Pemantapan kinerja pengelolaan persampahan kota dan pengelolaan

4. Belum terpenuhinya standar kinerja optimal dalam pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

3. Optimalisasi kinerja pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

pengelolaan persampahan

kota melalui pemberdayaan masyarakat

3. Optimalisasi kinerja pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut melalui pemberdayaan masyarakat

ekosistem pesisir dan laut berbasis pemberdayaan masyarakat

ekosistem pesisir dan laut berbasis pemberdayaan masyarakat

7. 7.1 Terwujudnya rasa aman, tentram, tertib dan damai di masyarakat.

1. Belum optimalnya upaya penurunan tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme Satuan Polisi

1. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme Satuan Polisi

Pamong Praja dan

1. Pemantapan kelembagaan

dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan

1. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan

5.3 | 10

Pamong Praja dan AparatLinmas

Aparat Linmas Aparat Linmas Aparat Linmas

2. Belum opti

partisipasi masyarakat pemeliharaan keamanan, ketenteraman ketertiban masyarakat

3. Perlunya pemantapan kerukunan partisipasi masyarakat kehidupan bermasyara berbangsa bernegara

4. Perlunya penegakkan

malnya dalam

dan

dan dalam

kat, dan

2.Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan sistem deteksi dini ketentraman lingkungan

3.Memantapkan dasardasar kerukunan intra dan antar umat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan bangsa.

4.Penegakkan supremasi hukum, pembangunan

2. Peningkatan kapasitas

masyarakat dalam menjaga ketentraman

dan ketertiban masyarakat

3. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju

persatuan dan kesatuan

bangsa.

4. Penegakkan

2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat


persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Penegakkan supremasi hukum, pembangunan

2. Peningkatan kapasitas

masyarakat dalam menjaga ketentraman

dan ketertiban masyarakat


persatuan dan kesatuan

bangsa.

4. Penegakkan

5.3 | 11

supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

budaya hukum dan pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan serta peningkatan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia

supremasi hukum, pembangunan budaya hukum dan pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan serta peningkatan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia

budaya hukum dan pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan serta peningkatan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia

supremasi hukum, pembangunan budaya hukum dan pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan serta peningkatan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia

8 8.1 Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang prima

1. Masih perlu terus ditumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah

2. Belum optimalnya upaya pemenuhan keinginan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima dari pemerintah daerah

1. Membangun kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pemerintah melalui praktek terbaik dalam pemberian pelayanan publik

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memenuhi keingin an dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima

1. Melaksanakan reformasi pelayanan publik melalui penataan kelembagaan pelayanan, tata laksana pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan publik

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta secara aktif meningkatkan kualitas pelayanan publik

1. Memantapkan reformasi pelayanan publik melalui penataan kelembagaan pelayanan, tata laksana pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan publik

2. Mengembang kan partisipasi masyarakat untuk ikut serta secara aktif meningkatkan kualitas pelayanan

publik

1.Memantapkan upaya pengem bangan tata laksana pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme aparat pelaksana pelayanan publik guna memenuhi tuntan keinginan dan harapan masy.

2.Mengembang kan partisipasi masyarakat untuk aktif ikut mening katkan kualitas pelayanan publik

8.2 Terwujudnya birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab serta profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

1. Belum optimalnya usaha untuk meningkatkan capai an indeks efektivitas pemerintahan (IEP)

2. Belum optimalnya upaya peningkatan capaian indeks

persepsi korupsi (IPK)

3. Belum optimalnya

1. Melaksanakan reformasi birokrasi, yakni reformasi struktur kelembagaan pemerintah daerah, reformasi tatalaksana penyelanggaraan otonomi daerah dan

1. Mengoptimal- kan reformasi birokrasi, yakni reformasi kelem bagaan peme rintah daerah, reformasi tata aksana penye lenggaraan otonomi daerah

1. Memantapkan reformasi

birokrasi, yakni reformasi

kelembagaan pemerintah daerah,reformasi tatalaksana penyelanggaraa otonomi daerah dan

1.Memantapkan dan mengembang kan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada periodesasi sebelumnya

12

reformasi aparatur guna meningkatkan kompetensi dan

dan reformasi aparatur guna meningkatkan

reformasi aparatur guna meningkatkan

5.3 | upaya meningkatkan capaian indeks pelayanan publik

4. Belum tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara mantap

profesionalisme aparatur dalam

pelaanan publik

kompetensi dan profesionalisme aparatur dlm pelayanan pblk

kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik

2. Meningkatkan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerin tahan yang baik dengan mengede pankan upaya membangun transparansi , akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik

2.Memantapkan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan ang baik, dengan membangun peran aktif domain swasta dan masyarakat dan tetap mempertahankan berkem bangnya prinsip transparansi dan akuntabi litas publik

2.Terus meman tapkan implementasi kebijakan mewjudkan tata

kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan otonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat

2.Terus meman tapkan implementasi kebijakan mewjudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan otonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat

13

5.3 |

14

Government & Nonprofit

RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025