RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN

KLUNGKUNG TAHUN 2005-2025

K L U N G K U N G

2005

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2005 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk

periode 20 (dua puluh) tahunan yang memuat visi, misi dan arah

pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi maupun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

b. bahwa terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan

bertanggung jawab, merupakan tuntutan bagi terselenggaranya

manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya-guna,

berhasil-guna dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme);

c. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan

mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh)

tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 2025.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup

a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

4.

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

9.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Bali Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun

2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN

KLUNGKUNG TAHUN 2005 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

3. Bupati adalah Bupati Klungkung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung

Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten

Klungkung adalah Perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung untuk

Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan

2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi

perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.

BAB II

HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA

Pasal 2

(1) RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 2025 dijabarkan melalui RPJMD.

(2) RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD, RKPD merupakan Perencanaan

Pembangunan dalam kurun waktu satu tahun,sebagai hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah setiap Tahunnya.

(3) Perencanaan Strategis SKPD adalah Perencanaan Strategis dalam periode 5 (lima)

Tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung.

(4) RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 2025 dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. pedoman untuk menuntun Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Klungkung Tahun 2005 - 2025;

b. pedoman bagi Bupati Terpilih dalam setiap 5 (lima) tahun dalam

merumuskan dan menyusun Visi, Misi dan Program Pembangunan yang

disusun dalam RPJMD;

c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Arah Kebijakan

Umum/Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klungkung pada setiap tahunnya; dan

d. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana

tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 - 2025 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang

bertentangan dengan peratuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal . Oktober 2010

BUPATI KLUNGKUNG

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal . Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN .. NOMOR 2010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2005 2025

I. UMUM

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam

perencanaan dan penyelenggaraan Negara. Seiring dengan Amandemen UUD 1945, maka

Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, sebagai gantinya maka platform Presiden

terpilih menjadi acuan dalam program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, maka

Presiden Republik Indonesia telah menyusun RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025. Dalam jangka menengah Presiden menyusun Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2004 2009.

Perubahan payung hukum penyelenggaraan pemerintah di tingkat Nasional,

diikuti pula oleh perubahan peraturan perundang-undangan. Munculnya

Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2008 - 2025 sebagai perwujudan kehendak

masyarakat Klungkung yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan

Pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung

2005-2025 sebagai payung hukum perencanaan pembangunan Kabupaten

Klungkung selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) sebagai platform Bupati terpilih setiap lima

tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

selanjutnya akan dijabarkan menjadi Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagai perencanaan strategis SKPD dalam lima tahunan. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dijabarkan berdasarkan

hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR .

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................ 1

1.2 Pengertian ..................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................... 2

1.4 Landasan ........................................................................ 2

1.5 Tata Urut ........................................................................ 3

BAB II KONDISI UMUM DAERAH .................................................. 5

2.1 Kondisi Pada Saat Ini ..................................................... 5

A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya ................................... 5

B. Ekonomi .................................................................... 10

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................ 17

D. Sarana dan Prasarana ................................................ 18

E. Politik, Hukum dan Pemerintahan ................................ 20

F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ...................... 23

G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup 23

2.2 Tantangan ...................................................................... 28

A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya ................................... 28

B. Ekonomi .................................................................... 32

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................ 36

D. Sarana dan Prasarana ................................................ 36

E. Politik, Hukum dan Pemerintahan ................................ 40

F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ...................... 42

G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup 42

2.3 Modal Dasar .................................................................... 45

A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya ................................... 45

B. Ekonomi .................................................................... 46

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................ 49

ii

D. Sarana dan Prasarana ................................................ 50

E. Politik, Hukum dan Pemerintahan ................................ 51

F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ...................... 53

G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup 53

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH ............................ 55

3.1 Visi Daerah ..................................................................... 55

3.2 Misi Daerah ..................................................................... 55

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 58

4.1 Arah Pembangunan Daerah .............................................. 58

4.2 Tahapan dan Prioritas ...................................................... 70

4.2.1. RPJMD I ( 2008-2013) ........................................... 70

4.2.2. RPJMD II (2013-2018) ........................................... 71

4.2.3. RPJMD III (2018-2023).......................................... 71

4.2.4 RPJMD IV (2023-2025) .......................................... 72

BAB V PENUTUP ............................................................................... 73

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, mengamanatkan

pemerintah pusat mengalihkan sebagian besar kewenangan penyelenggaraan urusan

pemerintahan ke daerah. Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan

komparatif (comparative adventages) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah

tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan

secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang

tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi

yangmenguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam

merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan

seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan

pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan

yang bersifat top-down dan bottom-up. Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah

diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan

berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan

kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan yang

diamanatkan Undang-undang tersebut untuk segera disusun adalah: Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Bahwa

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pembangunan Daerah di

daerahnya. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun

yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu

kepada RPJP Nasional. Sementara, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan

untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala

Daerah terpilih selama lima tahun masa jabatannya.

2

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan

dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk Visi, Misi,

dan Arah Pembangunan Daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun

waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Maksud penyusunan RPJP Daerah adalah: (1) agar tersedia dokumenperencanaan yang

menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahunan; dan (2)

agar tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman

dan acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha,

Perguruan Tinggi dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan

visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi

satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan:

Tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah: (1) mengidentifikasi, menganalisis dan

memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi, SDM,

sarana-prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan; (2) merumuskan visi, misi

dan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dalam jangka panjang 20 tahun ke depan;

dan (3) untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif,

akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi

hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas,

maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

1.4. LANDASAN

Beberapa landasan yang menjadi pondasi ditetapkannya RPJP ini antara lain :

Landasan Ideal : Pancasila.

Landasan Konstitusional : UUD 1945 (sebagaimana telah empat kali diaman-

demen).

Landasan Operasional :

1. Ketetapan MPR-RI Nomor : VII/MPR/2001 Tentang : Visi Indonesia Masa Depan.

2. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang : Keuangan Negara.

3

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang : Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang : Pemeriksaan Pengelolaan

Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang : Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang : Pemerintahan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang : Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

8. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang : Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

9. SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Petunjuk

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/ Kota.

10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Bali Tahun 2005-2025.

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Klungkung.

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.5. TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten

Klungkung disusun dalam tata urut (sequent) sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; yang dipilah atas beberapa subpokok sajian yakni (1) Latar

Belakang, (2) Pengertian, (3) Maksud dan Tujuan, (4) Landasan Hukum, dan

(5) Tata Urut yang dikemas dalam sub pokok Sistematika Penulisan.

Bab II Kondisi Umum Daerah; yang dipapar menjadi subpokok sajian : (1) Kondisi

Pada Saat Ini, (2) Tantangan, dan (3) Modal Dasar yang menitikberatkan pada

aspek pembangunan daerah.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Arah Pembangunan Daerah;

yang dijabarkan dalam subpokok sajian (1) Visi Daerah yaitu sebagai rumusan

umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dan (2) Misi

Daerah, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

4

Bab IV. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025; menguraikan subpokok sajian tentang (1) Arah, (2)

Tahapan, dan (3) Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

2025.

Bab V. Penutup; menguraikan statement bahwa RPJPD ini merupakan pedoman bagi

seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, sebagai corridor dalam penyusunan visi, misi dan

program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD

setelah 3 bulan kepala daerah Kabupaten Klungkung terpilih dilantik secara

resmi.

5

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI PADA SAAT INI

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan

diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang Sosial Dasar dan Sosial

Budaya, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sarana dan Prasarana, Politik,

Hukum dan Pemerintahan, serta Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup. Disamping banyaknya kemajuan yang telah dicapai, masih juga banyak tantangan

atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu masih diperlukan upaya

mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun kedepan.

A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya

1. Pembangunan bidang sosial dasar dan sosial budaya terkait erat dengan kualitas

hidup masyarakat Klungkung pada khususnya dan Bali pada umumnya. Kondisi

kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur

penduduk serta kualitas penduduk meliputi pendidikan, kesehatan, dan

lingkungan.

2. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan

penduduk secara berkelanjutan hingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan

penduduk dapat diturunkan. Penduduk merupakan salah satu sumber daya yang

berperan penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil registrasi jumlah

penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2008 berjumlah 176.822 jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk sebesar 980 jiwa/ km2. Rata-rata laju pertumbuhan

penduduk yang dicapai tahun 2008 sebesar 0,822% pertahun.

Penyebaran penduduk di empat kecamatan, yaitu kecamatan Klungkung 54.111

jiwa, kecamatan Banjarangkan 39.037 jiwa, kecamatan Dawan 36.226 jiwa, dan

kecamatan Nusa Penida 47.448 jiwa. Jumlah Rumah Tangga Miskin di wilayah

Klungkung berdasarkan pendataan tahun 2006 sebanyak 8460 RTM.

3. Upaya pembangunan kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber

daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang

mencakup seluruh siklus hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Klungkung senantiasa menunjukan perkembangan yang lebih baik dengan ditandai

peningkatan angka IPM tahun 2007 sebesar 68,89 menjadi 69,66 pada tahun

2008, angka ini masih lebih kecil dari IPM Provinsi Bali sebesar 70,10 dan berada

pada urutan ke-7 dibanding kabupaten/kota lainnya di Bali. Secara rinci angka

6

tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup 69,00 angka melek

aksara penduduk usia 15 tahun keatas 80,89 persen, angka partisipasi kasar (APK)

rata-rata dari tahun 2004 sampai dengan 2008 untuk tingkat pendidikan dasar, SD

mencapai 107,91% dan SMP mencapai 94,58% sedangkan untuk tingkat

pendidikan lanjutan/SMA mencapai 55,71%, dan produk domestik reginal bruto

(PDRB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power

parity) sebesar US $3.361.

4. Pembangunan dibidang kesehatan menunjukkan masyarakat Klungkung dalam

status kesehatan yang relatif baik tercermin dari meningkatnya perilaku pola hidup

sehat masyarakat, turunnya angka kematian bayi berbanding kelahiran hidup, dan

angka kematian ibu melahirkan, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2008

sebesar 7,03 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun

2008 sebesar140,59 per kelahiran hidup. Dari kegiatan upaya perbaikan gizi

masyarakat diperoleh gambaran sebanyak 2.310 balita yang ditimbang ditemukan

sebanyak 13 balita (0,56%) masuk kategori gizi buruk, 214 balita (9,26%)

kategori gizi kurang, 2.050 balita (88,75%) kategori gizi baik, dan yang termasuk

kategori gizi lebih sebanyak 33 balita (1,43%). Penyebab gizi buruk tersebut

antara lain karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kelainan bawaan atau

adanya penyakit penyerta, pola asuh yang kurang memenuhi syarat dan sebagian

dari keluarga miskin.

Pengamatan dan pencegahan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan

imunisasi seperti Diptheri, Pertusis, Tetanus, TBC Paru, Polio. Cakupan Imunisasi

TT pada ibu hamil TT1 95,99%, TT2 96,05%. Demikian pula Universal Child

Immunisation (UCI) telah mencapai 100% seluruh desa. PIN tahun 2008 juga

telah dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan.

Pemberantasan penyakit menular telah berhasil menekan angka kesakitan dan

kematian beberapa penyakit menular tertentu :

- Dalam penanggulangan beberapa penyakit yang bersumber binatang (P2B2)

seperti Penyakit malaria pada tahun 2008 ditemukan 14 kasus, dengan angka

kesakitan (API=annual parasite incidens) 0,004 permil mengalami peningkatan

dibandingkan API tahun 2004 sebesar 0,012 permil penduduk, namun masih

lebih kecil dari target SPM yaitu 0,1 permil, dan tidak ada yang meninggal

karena malaria (CFR nol).

- Penyakit demam berdarah tahun 2008 ditemukan 59 kasus mengalami

penurunan 9 kasus dibandingkan tahun 2007.

7

- Kegiatan penangulangan penyakit kusta tahun 2008 ditemukan sebanyak 20

kasus, angka ini merupakan angka terbesar selama 5 tahun terakhir. Dimana

pada tahun 2004 ditemukan 16 kasus, tahun 2005 ditemukan 11 kasus,tahun

2006 ditemukan 14 kasus dan tahun 2007 ditemukan 10 kasus. sedangkan

angka penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) mencapai 100% (telah

memenuhi standar pelayanan minimal ; > 90%).

- Kegiatan penanggulangan penyakit diare tahun 2008 ditemukan 6.817 kasus

hal tersebut menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin

munurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 ditemukan

3.810 kasus diare, pada tahun 2005 ditemukan 4.049 kasus diare, pada tahun

2006 ditemukan 2.764 kasus diare, pada tahun 2007 ditemukan 6.341 kasus

diare dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten

Klungkung, dan kematian karena penyakit diare tidak ada.

- Dalam pemberantasan penyakit TB Paru tahun 2008 melalui upaya penemuan

dan pengobatan penderita sebanyak 102 BTA dari 1.621 suspek yang

ditemukan, mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yang mencapai 82

BTA. Pada tahun 2008 ditemukan 6 kasus kematian yang di sebabkan oleh

penyakit TB paru.

- Cakupan pemakaian air bersih baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Secara umum rumah tangga di Kabupaten Klungkung telah menggunakan air

bersih untuk keperluan sehari-hari, dimana sekitar 76,27% telah menggunakan

air bersih/sehat atau air yang bersumber dari air kemasan (4,14%), air leding

(56,54%), pompa (4,44%), sumur terlindung (7,57%) dan mata air terlindung

(1,14%). Namun demikian masih terdapat 23,73% rumah tangga yang sumber

airnya minimum tingkat kebersihan atau kesehatannya masih perlu

dipertanyakan karena berpengaruh besar terhadap kesehatan penduduk.

Sumber air yang tingkat kebersihan /kesehatannya dipertanyakan tersebut

terdiri atas mata tidak terlindung (0,97%), air sungai (0,16%), air hujan

(22,43%). Masih tingginya sumber air minum dari air hujan di Kabupaten

Klungkung merupakan kontribusi dari Kecamatan Nusa Penida yang memang

kondisi geografisnya masih sangat tergantung dari air hujan.

5. Taraf pendidikan masyarakat Klungkung mengalami perkembangan menjadi lebih

baik yang diukur antara lain dari meningkatnya angka melek aksara penduduk usia

15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang

telah dapat menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke atas, dan meningkatnya

angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Capaian APK adalah

sebagai berikut:

8

APK: 2008 2007 2006 2005 2004

- SD/MI 108,41% 109,76% 107,39% 107,74% 106,23%

- SMP/MTs 99,48% 94,01% 93,31% 93,09% 93,00%

- SMA/MA 77,22% 69,08% 67,25% 65.15% 65,00%

IPM Sebagai indikator pencapaian pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung

merupakan titik sentral dari seluruh program pembangunan juga merupakan

serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak

dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan

seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh

pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi, serta kesempatan dan akses

terhadap seluruh sektor pembangunan Perkembangan IPM.

Penambahan dan rehabilitasi sarana/prasarana yang rusak telah dilakukan secara

bertahap. Hingga tahun 2008 jumlah gedung sekolah SD berjumlah 141 unit,

gedung sekolah SMP berjumlah 23 unit, dan gedung sekolah SMA berjumlah 15

unit. Koleksi bahan pustaka berupa buku-buku paket sekolah maupun buku-buku

pengetahuan umum lainnya terus mengalami penambahan setiap tahunnya.

Disamping meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di

setiap jenjang, yang juga menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas SDM

melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para

guru/ non guru. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Mendiknas Nomor

123/U/2001, yang menetapkan kualifikasi tertentu bagi para guru di setiap jenjang

pendidikan. Jumlah guru yang memperoleh pelatihan kualifikasi pada tahun 2008

sebanyak 236 0rang. Persentase jumlah guru yang memperoleh pelatihan muatan

lokal sebesar 3% dan jumlah guru yang memperoleh pelatihan informasi

manajemen pendidikan sebanyak 240 orang. Instrumen uji profesi guru masih

sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sekali dalam dua tahun.

6. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang

tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di

semua bidang pembangunan, ditandai antara lain dengan keterlibatan dalam

banyak kegiatan P2WKSS, pemberdayaan perlindungan anak, pengawasan

trafficking. Disamping itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin

membaik seiring dengan budaya olahraga yang meluas dikalangan masyarakat.

Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai

upaya pemberdayaan, pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial

bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) dan pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.

9

7. Kebudayaan masyarakat Klungkung merupakan bagian dari kebudayaan Bali yang

memiliki keunikan dengan jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan

fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem

kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Konsep spiritual dengan nilai-

nilai universal seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan

keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Klungkung pada khususnya dan

Bali pada umumnya yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang

menganut Agama Hindu.

Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya

mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi,

ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen, dan

mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga

cenderung bersifat heterogen yang terdiri dari multi-etnik, multi-agama dan sistem

kepercayaan, serta multi-kultur.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mempertahankan kebudayaan

tersebut dengan upaya penggalian, pembinaan, pengembangan, dan pelestarian

budaya yang dilakukan melalui revitalisasi dan peningkatan kualitas budaya antara

lain keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Kesenian Bali yang secara

konsisten dilaksanakan sejak tahun 1979. Hal ini merupakan salah satu komitmen

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka revitalisasi dan peningkatan

budaya. Disamping itu wawasan budaya Bali sangat banyak dan beragam serta

memiliki ciri khas yang unik sebagai warisan budaya etnik, nasional, dan dunia

yang sangat perlu dilestarikan dalam menghadapi tantangan global. Keberadaan

lembaga adat yang didasarkan pada budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu

antara lain Desa Pekraman sebanyak 106 Desa Pekraman, 395 Banjar Adat 42

Subak Sawah/Subak Abian.

8. Dibidang kehidupan beragama, kesadaran masyarakat Klungkung untuk

melaksanakan upacara keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula, telah

tumbuh kesadaran yang kuat dikalangan pemeluk agama untuk membangun

hubungan sosial yang harmonis antar umat beragama untuk menumbuhkan rasa

aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran

masyarakat Hindu di Klungkung terhadap tatwa (filsafat) dan susila (etika) dan

ritual (upakara) agama Hindu masih perlu ditingkatkan.

9. Ketersediaan lapangan pekerjaan telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik

meskipun belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah penduduk pencari kerja.

Data tahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja menunjukan rasio penduduk usia kerja

10

15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja sebesar 80,89%.

Berdasarkan lapangan pekerjaan dari 103.567 orang yang bekerja, 52,04%

bekerja disektor pertanian, 18,39% bekerja disektor perdagangan, hotel dan

rumah makan dan disektor lainnya yang masing-masing tidak lebih dari 10%.

10. Pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan telah dilakukan berbagai program

dan kegiatan. Pada tahun 2007, di Kabupaten Klungkung persentase penduduk miskin

adalah sebesar 18,36%, kemudian pada tahun 2008 persentase penduduk miskin

telah dapat diturunkan menjadi 17,12%. Bila dilihat sebaran penduduk miskin per

Kecamatan, Kecamatan Dawan merupakan Kecamatan dengan persentase penduduk

miskin terkecil di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 11,38% kemudian diikuti oleh

Kecamatan Banjarangkan dengan posisi penduduk miskin terkecil kedua yaitu

11,98%. Kecamatan Klungkung sebagai pusat ibukota Kabupaten Klungkung memiliki

persentase penduduk miskin lebih banyak dibandingkan Kecamatan Dawan dan

Banjarangkan yaitu sebesar 13,14%. Namun demikian, persentase penduduk miskin

tertinggi adalah di Kecamatan Nusa Penida yaitu sebesar 31,98%, denagn kata lain

diantara tiga penduduk di Kecamatan Nusa Penida terdapat satu penduduk miskin.

Angka tersebut juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nusa Penida merupakan

penyumbang hampir sebagian penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Hal ini

terkait dengan kondisi geografis Kecamatan Nusa Penida yang identik dengan

keseragaman dan daerah tandus, wilayah dengan kelerengan tinggi, curam dan

berbatu-batu, curah hujan yang rendah, keterbatasan tumbuhnya tanaman pangan

termasuk tidak adanya produksi beras, dan keberadaan Nusa Penida yang dipisah oleh

perairan/laut yang memberi dampak pada keterbatasan akses sibilitas dan

keterisolasian dibnding dengan Kecamatan-kecamatan lainnya. Semua hal tersebut

mempunyai pengaruh terhadap aspek sosial ekonomi dan budaya penduduk seperti

pendidikan, kesehatan ketahanan pangan dan sebagainya yang secara keseluruhan

merupakan satu resultante dari faktor-faktor penyebab kemiskinan

B. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Klungkung dari sisi makro ekonomi pada lima tahun

terakhir sampai dengan tahun 2008 mengalami pasang surut dari angka

pertumbuhan 4,67% pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 menjadi 5,07%. Pada

sisi lain struktur perekonomian Kabupaten Klungkung masih rentan terhadap

berbagai gejolak karena bertumpu pada sektor jasa yang memberi kontribusi sebesar

7,09% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung, namun sektor tersebut

sangat peka terhadap berbagai isu.

Keterpurukan industri pariwisata Bali pada umumnya dan Kabupaten Klungkung pada

khususnya akhir-akhir ini juga berdampak langsung pada aktifitas industri kecil dan

11

rumah tangga menurun karena permintaan akan produk ekspor ini menurun,

demikian pula pada produk pertanian mengalami kelesuan dalam pemasaran

produknya karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya belum memadai.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung pada masa krisis ekonomi yang

berlangsung pada tahun 1998 mengalami kontraksi pertumbuhan negative yakni

minus 2,71%, hal ini masih lebih tinggi dibanding skala provinsi Bali yang mencapai

minus 4,04%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam lima tahun

terakhir atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2004 sampai

dengan tahun 2008 berturut-turut berjumlah 4,67%; 5,41%; 5,03%; 5,54%; 5,07%,

cenderung mengalami peningkatan dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun

2007 yakni sebesar 5,54% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 4,67.

Kewenangan (wajib dan pilihan), hak dan kewajiban daerah kabupaten terkait

dengan bidang ekonomi dan sumberdaya alam sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004,

antara lain; kewenangan pilihan urusan bidang peternakan, perikanan dan kelautan,

bidang pertanian dan perkebunan; kewenangan lain urusan pemerintahan bidang

eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan kekayaan laut; kewenangan wajib bidang

perkoperasian dan UKM, bidang pelayanan administrasi penanaman modal dan

kewajiban pengembangan sumberdaya produktif, kewenangan pilihan urusan bidang

perindustrian dan perdagangan, bidang kepariwisataan, serta perusahaan daerah.

1. Bidang Peternakan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2008 pada umumnya

mengalami perkembangan positif. Populasi ternak unggulan: sapi, babi, dan ayam

buras. Populasi sapi semula 41.822 ekor tahun 2004 meningkat menjadi 44.372

ekor pada tahun 2008; Populasi babi lokal semula 23.613 ekor pada tahun 2004

turun menjadi 19.362 ekor pada tahun 2008; Populasi ayam kampung mencapai

193.124 ekor tahun 2004 menurun dibandingkan tahun 2008 sebanyak 197.870

ekor. Populasi itik lokal semula 75.637 ekor tahun 2004 menjadi 82.370 ekor pada

tahun 2008.

Penyediaan benih ikan air tawar dari produksi Balai Benih Ikan setiap tahunnya

rata-rata mencapai 200.000 ekor. Peningkatan produktifitas usaha perikanan dan

volume perdagangan hasil perikanan di PPI belum mencapai hasil yang maksimal

disebabkan belum difungsikannya 6 unit PPI yang dimiliki. Perikanan tangkap

meliputi budidaya laut dan budidaya ikan air tawar Petani Nelayan Kecil (PNK) 216

kelompok. Jumlah rumah tangga perikanan laut tahun 2004 sebanyak 3.397 RT,

tahun 2005 sebanyak 3.795 RT, tahun 2006 sebanyak 3.803RT, tahun 2007

sebanyak 4.142 RTdan pada tahun 2008 sebanyak 4.125 RT. Produksi ikan laut

tahun 2004 sebesar 2.455 ton, tahun 2005 sebesar 2.455 ton, tahun 2006

12

mencapai 2.137 ton, tahun 2007 mencapai 2.393,8 ton dan tahun 2008 mencapai

2.168,2 ton.

2. Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Klungkung tahun 2008 dalam 3 aspek

pokok yaitu produksi, distribusi dan konsumsi cukup aman dan terkendali. Potensi

sumber daya pertanian dan perkebunan di Kabupaten Klungkung tahun 2008

antara lain : sawah seluas 3.932 ha (pengairan setengah teknis), pekarangan

1.306 ha, tegal kebun 7.313 ha.

Areal Luas Tanam tanaman pangan (padi dan palawija) yang dimiliki tahun

2008 seluas 15.992 ha terdiri dari: padi 5.655 ha, jagung 3.708 ha, kedelai

971 ha, kacang tanah 3.162 ha, ubi kayu 1.904 ha, ubi jalar 139 ha; Tingkat

Produksi yang dihasilkan tahun 2008 sebanyak 97.767 ton dengan rincian:

padi 36.295 ton, jagung 10.342 ton, kedelai 1.697 ton, kacang tanah 4.907

ton, ubi kayu 32.938 ton, dan ubi jalar 2.708 ton. Angka tersebut pada

umumnya menunjukkan penurunan areal luas tanam dibandingkan dengan

kondisi pada tahun 2007 yang terdiri dari: padi 5.543 ha, jagung 3.664 ha,

kedelai 1.021 ha, kacang tanah 3.757 ha, ubi kayu 2.103 ha dan ubi jalar 204

ha. Demikian halnya dengan tingkat produksi pada umumnya mengalami

penurunan hasil dibandingkan tahun 2007 yang terinci sebagai berikut: padi

35.536 ton, jagung 11.364 ton, kedelai 1.774 ton, kacang tanah 5.786 ton,

ubi kayu 36.225 ton, dan ubi jalar 3.936 ton.

Realisasi tanam komoditas yang dominan ditanam di Kecamatan Nusa Penida

yaitu jagung 3.894 ha, kacang hijau 71 ha dan ubi kayu 1.737 ha. Luas tanam

palawija seluruhnya mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan

iklim utamanya perubahan hari hujan dan curah hujan menyebabkan terjadi

tunda tanam.

Produksi padi terealisasi 37.613 ton gabah kering giling. Realisasi produksi

palawija masing-masing komoditas adalah jagung 11.197 ton pipilan kering,

kedelai 1.464 ton biji kering, kacang tanah 5.211 ton biji kering, kacang hijau

104 ton biji kering, ubi kayu 37.883 ton umbi basah, dan ubi jalar 4.295 ton

umbi basah. Tidak tercapainya rencana produksi jagung tidak terlepas dari

kondisi tahun 2005 dimana seluas 953 ha tanaman jagung di Nusa Penida

mengalami puso akibat distribusi hujan yang tidak merata.

Selain faktor cuaca dan iklim yang sangat besar mempengaruhi musim tanam

dan panen, demikian juga pemenuhan kabutuhan ketersediaan saprodi

(benih, pupuk dan obat-obatan) sesuai anjuran, dengan selalu melakukan

pemantauan secara rutin terhadap ketersediaan dan kemungkinan beredarnya

saprodi palsu di 18 unit KUD/kios yang ada serta pembinaan terhadap 42

13

kelompok tani/subak yang sudah terbentuk dalam penerapan teknologi

anjuran, perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jalan Usaha

Tani (JUT), penangkaran benih, bantuan subsidi benih dan kegiatan double

subsidi pupuk phonska, serta dukungan sarana/prasarana yang cukup

memadai.

Kondisi ketahanan pangan sangat dipengaruhi aspek ketersediaan yang

didukung oleh produksi lokal dan moving bahan pangan antar wilayah, aspek

distribusi, dan aspek konsumsi. Realisasi produksi tanaman pangan tahun

2008 secara signifikan telah memberikan kontribusi terhadap penyediaan

pangan karbohidrat yang bersumber dari padi, jagung dan umbi-umbian

sebanyak 82.283 ton, hal tersebut menunjukan kondisi ketahan pangan di

Kabupaten Klungkung cukup aman terkendali.

Produksi Sayuran Tahun 2008 mencapai 24.273 ton dengan rincian: cabe

7.259 ton, bawang merah 33 ton, sawi hijau 4.060 ton, tomat 3.888 ton,

kacang-kacangan 5.216 ton, terong 681 ton, ketimun 2.456 ton dan

kangkung 680 ton. Kondisi tersebut diatas pada umumnya menunjukkan

peningkatan produksi sayuran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Produksi buah-buahan pada tahun 2008 terdiri dari alpukat 77 ton, mangga

501 ton, rambutan 91 ton, duku 44 ton, jeruk besar 134 ton, jeruk keprok 28

ton, durian 408 ton, jambu biji 166 ton, jambu air 116 ton, sawo 1.049 ton,

pepaya 613 ton, pisang 6.751 ton, nenas 106 ton, salak 46 ton, nangka 303

ton, belimbing 230 ton, manggis 38 ton, sirsak 28 ton, sukun 13 ton dan

melinjo 20 ton

Luas Areal Tanaman Perkebunan tahun 2008 seluas 3.884 ha terdiri dari;

kelapa 3.048 ha, cengkeh 312 ha, jambu mete 378 ha, kopi 83 ha, kakao 63

ha, dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2008 mencapai 3.107 ton

dengan rincian: kelapa 2.904 ton, cengkeh 90 ton, jambu mete 27 ton, kopi

33 ton, dan kakao 53 ton, Pada umumnya mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2007 luas areal tanaman perkebunan masih seluas 3.952

ha dan produksi tanaman perkebunan sebesar 3.337 ton.

Kegiatan usaha tani masih terfokus pada aspek produksi (on farm),

sementara kegiatan usaha diluar produksi (off farm) belum banyak

berkembang dan tertangani. Hal ini antara lain karena kemampuan Sumber

Daya Manusia (petani, aparatur, stake holders) rata-rata belum memadai, jika

dibandingkan dengan perkembangan IPTEK yang sangat dinamis.

3. Memperkuat struktur industri yang berbasis pada produk-produk lokal serta

meningkatkan daya saing produk menunjukkan keberhasilan yang sangat

14

memadai, ditandai dengan peningkatan jumlah industri formal pada tahun 2004

berjumlah 341 unit usaha, pada tahun 2005 berjumlah 354 unit usaha, pada tahun

2006 berjumlah 363 unit usaha pada tahun 2007 berjumlah 381 unit usaha dan

pada tahun 2008 berjumlah 398 unit usaha. Sedangkan jumlah industi informal

pada tahun 2004 berjumlah 4.923 unit usaha, pada tahun 2005 berjumlah 4.959

unit usaha, pada tahun 2006 berjumlah 5.024 unit usaha, pada tahun 2007

berjumlah 5.172 unit usaha dan pada tahun 2008 berjumlah 5.201 unit usaha.

Upaya pengendalian kualitas/mutu produk, dilakukan melalui pembinaan Gugus

Kendali Mutu (GKM). GKM Sukma dari UD Kamasan Bali (uang kepeng) berhasil

menjadi Juara II Lomba GKM tingkat nasional tahun 2006 yang diselenggarakan di

Convention Centre Manado Sulawesi Utara.

Jumlah pengusaha industri kecil 4.564 unit usaha, industri menengah/sedang 12

unit usaha, sedangkan industri besar di Kabupaten Klungkung sampai dengan saat

ini belum ada. Promosi baru pada tingkat provinsi, regional, dan nasional.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum

memasyarakat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan jumlah sentra perdagangan yang tersedia adalah pasar umum 4

lokasi, pasar desa 19 lokasi, pasar modern 6 lokasi, dan pasar grosir 1 lokasi. Di

sektor formal terjadi peningkatan unit usaha dari tahun 2004 ke 2008 sebesar

42,31% dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 39,31%.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak telah dapat terjaga dan terpenuhi

kestabilan harga maupun pasokannya, hal ini terlihat dari telah berhasilnya

pemantauan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah di wilayah Kabupaten

Klungkung yang berjumlah 300 unit dan tidak adanya gejolak keresahan

masyarakat akibat kekurangan dan keterlambatan pasokan minyak tanah.

Pengawasan dan pengendalian kebutuhan komoditas pangan (termasuk sembako)

kondusif. Pengendalian dan pengawasan distribusi semen, pupuk, dan pestisida

cukup lancar. Pengawasan BBM (minyak tanah) belum mantap.

Adanya beberapa jumlah MIKOL dan minuman penyegar badan yang beredar di

pasar, dan pembuatan minuman tradisional (arak dan tuak) kandungan alkoholnya

rendah dibawah 5%.

Statistik pendapatan industri dan perdagangan belum kontiniu terlaksana (hanya

pada tahun 2004).

Tera ulang UTTP berjalan seara berkala, belum sepenuhnya pengusaha industri

dan perdagangan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, saat ini terdaftar

SIUI 363 buah, SIUP 1.361 buah, TDP 1.602 buah, dan ijin gudang 5 buah.

15

4. Profesionalisme kelembagaan koperasi dan kualitas sumberdaya manusianya

melalui pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan peningkatan

kemampuan manajemen perkoperasian serta penciptaan iklim berusaha yang

kondusif guna mewujudkan koperasi yang mampu menggerakkan dan

memadukan serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, pemberdayaan

koperasi diarahkan pada terbentuknya koperasi yang tangguh, mandiri, dan

profesional. Tangguh, mandiri, dan profesional dalam artian koperasi tersebut

mampu menjalankan fungsinya serta berkembang atas kemampuan sendiri.

Jumlah koperasi dengan klasifikasi A telah mencapai 97 unit usaha koperasi dan

volume usaha koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam sebanyak 16 koperasi

mencapai diatas Rp.1 milyar, 14 koperasi antara Rp.500 juta sampai dengan Rp.1

milyar, dan 56 koperasi dengan volume usaha dibawah Rp.500 juta.

Jumlah koperasi termasuk KUD di Kabupaten Klungkung meningkat, tahun 2004

tercatat sebanyak 73 unit menjadi 80 unit ditahun 2005, dari jumlah tersebut 79

unit merupakan koperasi primer dengan 31.253 anggota, dan satu unit koperasi

sekunder dengan 21 anggota. Tahun 2006 jumlah koperasi mencapai 97 unit dan

mengalami penambahan di tahun 2007 sebanyak 5 unit menjadi 102 unit usaha

koperasi dengan 33.263 anggota. Pada tahun 2008 jumlah koperasi mengalami

penambahan sebanyak 5 unit menjadi 107 unit usah koperasi dengan 33.348

anggota.

Dalam membangun kemandirian usaha perkoperasian dan kelompok-kelompok

usaha perseorangan, kecil, dan menengah melalui pembinaan dan pengembangan

kewirausahaan dan peningkatan kemampuan manajemen perkoperasian serta

penciptaan iklim berusaha yang kondusif guna mewujudkan koperasi yang mampu

memberikan kemudahan akses kepada informasi pasar, permodalan dan

manajemen dalam menggerakkan dan memadukan serta mengembangkan potensi

ekonomi masyarakat, pemberdayaan koperasi diarahkan pada terbentuknya

koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional.

Dalam hal pengembangan aksesibilitas usaha perkoperasian, usaha perseorangan,

kecil, dan menengah kepada informasi pasar, teknologi produksi dan permodalan

melalui pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan peningkatan

kemampuan manajemen perkoperasian serta penciptaan iklim berusaha yang

kondusif, terus diupayakan guna mewujudkan koperasi yang mampu memberikan

kemudahan akses kepada informasi pasar, permodalan dan manajemen dalam

menggerakkan dan memadukan serta mengembangkan potensi ekonomi

masyarakat, pemberdayaan koperasi diarahkan pada terbentuknya koperasi yang

16

tangguh, mandiri, dan profesional. Jumlah anggota koperasi telah mencapai

33.348 orang menunjukan makin berkembangnya minat masyarakat kabupaten

Klungkung untuk bergabung dalam usaha perkoperasian. Berdirinya unit usaha

koperasi baru pada tahun 2008 sebanyak 5 koperasi menandai keberhasilan

menumbuh kembangkan minat masyarakat kabupaten klungkung dalam usaha

perkoperasian.

Koperasi bidang usaha simpan pinjam menunjukkan kenaikan jumlah nasabah dari

tahun 2004;29.937, 2005;31.253, 2006;32.694, 2007;32.263, 2008;33.348

orang.

Nilai kredit BBM yang disalurkan tahun 2004 Rp.2.341.403, tahun 2005

Rp.37.427.461, tahun 2006 Rp.70.342.357, tahun 2007 Rp.70.343.362, dan tahun

2008 mencapai Rp.88.094.390.

5. Mengembangkan potensi wisata daerah berbasis pada kelestarian alam, seni dan

budaya serta peninggalan tempat-tempat bersejarah dengan memberdayakan

masyarakat dalam pelestarian peninggalan-peninggalan sejarah dan nilai-nilai

budaya serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif

masuknya budaya asing.

Berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 335 tahun 1998 tentang

Penetapan obyek-obyek pariwisata dan tempat-tempat obyek yang dikenakan

retribusi terdapat 17 obyek wisata di Kabupaten Klungkung, 8 diantaranya

ditetapkan sebagai obyek wisata yang dikenakan retribusi yaitu Kertha

Gosa/Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa

Lawah, Kawasan Wisata Nusa Penida, Kawasan Wisata Tukad Melangit, Kawasan

Wisata Tukad Unda, dan Desa Wisata Kamasan/Gelgel. Penetapan sebagai ODTW

tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 233 tahun 2002.

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui pencarian obyek-obyek baru

yang potensial dikembangkan menjadi tempat wisata baru. Jumlah kunjungan

wisatawan di tahun 2008 mencapai 277.758 orang mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan semakin membaiknya

keadaan dan keamaan di Bali pasca terjadinya bom Bali II.

6. Bidang administrasi penanaman modal.

Minat investasi dari sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 masih lemah tercermin

dari turunnya nilai persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM tidak

ditindaklanjuti dengan permohonan ijin lokasi di Kabupaten Klungkung.

Kondisi daerah maupun nasional yang kurang kondusif serta faktor-faktor insentif,

infrastruktur belum mendukung terciptanya iklim investasi yang menarik di

17

Kabupaten Klungkung bagi para calon investor yang menanamkan modalnya.

Rendahnya kinerja investasi disebabkan masih adanya beberapa permasalahan

dan tantangan pokok yakni: (1) Prosedur perizinan masih terlalu panjang. Di

Indonesia membutuhkan waktu rata-rata 151 hari dari 12 prosedur perizinan,

sedangkan di RRC, Korea Selatan, Malasia, Philipina, Singapura, Thailand dan

Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari, 20 hari, 30

hari, 50 hari, 8 hari, 33 hari, dan 56 hari. Demikian halnya dengan masih

rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya perubahan

peraturan pemerintah dan tumpang tindih kebijakan antara pusat dengan daerah

dan antarsektor, serta kurangnya jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan

investasi/penanaman modal.

7. Jumlah LPD di Kabupaten Klungkung tahun 2008 telah mencapai 99 unit terinci di

Kecamatan Nusa Penida 28 unit, Kecamatan Banjarangkan 29 unit, Kecamatan

Klungkung 22 unit, dan Kecamatan Dawan 20 unit.

8. Perusahaan Daerah Kabupaten Klungkung yang memiliki 2 Perusahaan Daerah

yakni PDAM dan PDNKK hingga kini belum menunjukkan kinerja yang optimal dan

memadai. Kedua perusahaan daerah ini belum memberikan kontribusi pada PAD

berupa bagian laba dan khusus PDNKK keberadaannya dalam ambang

kebangkrutan.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kita menyadari bahwa di masa lalu sampai dengan hari ini, Bangsa Indonesia

umumnya masih lemah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dimiliki, bahkan teknologi proses yang dibangun sebagian besar diperoleh dari

lisensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita hanya sebagai operator, bahkan disain

teknologi prosesnyapun seringkali mensyaratkan pengunaan bahan baku dari negara

lain, sehingga kita harus impor mulai dari bahan baku sampai dengan proses

akhirnya. Penguatan riset ilmu pengetahuan dasar merupakan kunci kemandirian

dalam membangun teknologi bangsa.

Belum terbangunnya budaya IPTEK pada masyarakat menyebabkan penguasaan,

pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi belum optimal

dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan sehingga belum mampu menggerakkan

pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah berlaku di negara-negara maju

lainnya. Di Kabupaten Klungkung sendiri banyak potensi sumber daya alam yang

belum tergarap secara maksimal sebagai akibat lemahnya penguasaan dan

pemanfaatan IPTEK, hal tersebut ditandai antara lain oleh masih rendahnya

18

sumbangan IPTEK di berbagai sektor, belum efektifnya mekanisme intermediasi,

lemahnya sinergi kebijakan dan terbatasnya sumber daya IPTEK.

D. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Klungkung saat ini masih menunjukkan

kurangnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Sehingga belum dapat

mendukung kebutuhan bagi perkembangan sektor riil, pengembangan wilayah, dan

mendorong pengembangan sektor produksi, dan peningkatan kebijakan ketahanan

pangan.

1. Pencegahan meluasnya abrasi pantai telah terealisasi sepanjang 1.331,50m atau

mencapai 7,01% dari sepanjang 19 km kondisi pantai yang mengalami abrasi,

melalui kegiatan pembangunan tanggul pengaman pantai.

2. Target peningkatan keberadaan saluran irigasi yang permanen tahun 2008

sepanjang 7,33 Km.

3. Kelancaran arus lalu lintas dan angkutan barang telah dapat ditunjang dengan

terpeliharanya kondisi dan kemantapan jembatan kabupaten/desa. Target tahun

2008 melalui pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 110 Km

4. Pemeliharaan jalan yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan

yang parah dan tetap dapat berfungsi dengan baik serta dapat memperpendek

waktu tempuh, sampai dengan tahun 2008 panjang jalan telah mencapai

796.950 Km. Dari panjang jalan yang ada, diketahui jalan yang dalam kondisi

rusak sepanjang 127.759 Km untuk jalan kabupaten sedangkan jalan yang dalam

kondisi rusak untuk jalur pedesaan sepanjang 226.970 Km.

5. Pemeliharaan alat-alat berat yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran

kegiatan yang dilaksanakan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya

sehingga dapat memenuhi ketersediaan alat-alat berat yang siap dipergunakan.

7. Masyarakat yang dapat menikmati air bersih meningkat seiring peningkatan

pemenuhan fasilitas air bersih. Pada tahun 2008 jumlah pelanggan air minum

sebanyak 19.175 orang/usaha, hal ini menunjukan peningkatan dibandingkan

dengan tahun 2007 dimana jumlah pelanggan air minum sebanyak 18.816

orang/usaha.

8. Pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman. Hingga

tahun 2008 sarana rumah tinggal yang terdapat di Kabupaten Klungkung

sebanyak 35.764 unit yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah

terbanyak di Kecamatan Kungkung sebesar 34,76% sedangkan terkecil di

Kecamatan Nusa Penida sebesar 23,81%.

19

9. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam menunjang kemanan dan kenyamanan

bagi pengguna fasilitas jalan umum (pedestrian, halte, zebra cross, rambu-rambu

lantas), perparkiran, kualitas pelayanan dan pengembangan angkutan umum

yang aman dan nyaman termasuk fasilitas penunjangnya, serta kemudahan

pengujian kendaraan bermotor, berikut penyediaan sarana transportasi darat

maupun laut antara Klungkung dengan Nusa Penida, sampai dengan saat ini

terus mengalami keberhasilan cukup baik, ditandai dengan pemasangan rambu-

rambu lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu sebanyak 1.071 buah atau 71%

dari ruas jalan yang wajib dipasangi rambu sebanyak 1.499 buah. Terwujudnya

keberadaan terminal angkutan penumpang maupun barang yang layak di

Kabupaten Klungkung merupakan dambaan semua pihak, karena terminal

merupakan simpul jalan dan tempat naik turunnya penumpang serta sebagai

pergantian antar moda transportasi. Terhadap unit terminal yang ada, sampai

dengan tahun 2008 pemerintah terus mengupayakan pembenahan dan

penambahan fasilitas-fasilitas yang tersedia dan diperlukan untuk menjadikan

terminal angkutan penumpang dan barang yang layak guna bagi masyarakat,

dan telah berhasil meningkatkan kondisi kelayakannya hingga mencapai 75%.

10. Lokasi areal perparkiran yang tersedia di kabupaten Klungkung adalah sebanyak

18 lokasi tersebar di 4 wilayah kecamatan, dan seluruhnya telah dapat dilakukan

pengelolaan secara memadai. Untuk dapat lebih mengoptimalkan pemberian

pelayanan kepada masyarakat, maka fasilitas parkir yang ada saat ini masih

perlu terus ditingkatkan sehingga tercapai keseimbangan antara jasa yang

diberikan dengan retribusi yang dibebankan.

11. Tiga unit kebutuhan pelabuhan penyeberangan yang layak untuk pelayanan

penyeberangan penumpang maupun barang antara Klungkung Daratan dengan

Kepulauan Nusa Penida, tahun 2006 telah dapat terealisasi 1 unit pelabuhan

dengan telah diselesaikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida

dan beroperasinya kapal Ferry Ro-Ro Nusa Jaya Abadi bantuan Gubernur Bali

yang melayani lintas Padang Bai Nusa Penida. Namun masih terdapat 10

(sepuluh) unit Pelabuhan Rakyat yang pengelolaannya belum memadai yang

terdiri dari 3 unit bertempat di Klungkung Daratan dan 7 unit lainnya bertempat

di Kepulauan Nusa Penida dan telah mendapat perhatian serius dari pemerintah

melalui pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan secara bertahap.

12. Pengelolaan asset daerah dan terjadinya tertib administrasi asset telah

menunjukkan perkembangan positif melalui ketersediaan data asset milik daerah

dan pengelolaan fasilitas umum agar tetap berfungsi dengan baik.

20

13. Ketersediaan sarana pengelolaan limbah yang memadai yang selayaknya dimiliki

kabupaten Klungkung telah terpenuhi 3 unit pengelola limbah padat yang

berlokasi di Desa Pikat/Sente Kecamatan Dawan (1 unit TPA), Desa Lembongan

Kecamatan Nusa Penida (1 unit TPA), Desa Ped/Biaung Kecamatan Nusa Penida

(1 unit TPA), dan 1 unit pengelola limbah cair yang berlokasi di Desa

Lepang/Takmung Kecamatan Banjarangkan (1 unit IPLT).

14. Pelayanan langsung kebersihan desa/kelurahan dan jalan utama telah memenuhi

10 desa yang berada di Kota Semarapura dan di Kecamatan Nusa Penida.

E. Politik, Hukum dan Pemerintahan

1. Kesadaran politik masyarakat Klungkung telah mengalami peningkatan dari

sebelumnya, namun pemahaman masyarakat tentang berpolitik yang sehat dan

benar masih sangat kurang, karena belum optimalnya pendidikan politik kearah

tersebut. Wawasan gender dalam politik juga belum mendapat perhatian

sebagaimana mestinya, walaupun politik merupakan salah satu sector yang

dijadikan sasaran pengutamaan gender (Inpres nomor 9 tahun 2000).

Namun demikian masuknya berbagai kepentingan politik di daerah yang dapat

menimbulkan kerawanan di Kabupaten Klungkung terhadap konflik, baik horizontal

maupun vertical perlu diwaspadai oleh masyarakat dan semua pihak sehingga

kondisi yang telah kondusif tetap dapat terjaga dan dipertahankan.

2. Pembangunan Hukum dan HAM diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum

bagi masyarakat dan aparatur pemerintah serta adanya penghormatan terhadap

hak-hak asasi manusia. Kesadaran hukum yang makin meningkat yang dibarengi

dengan adanya sistem hukum dan produk hukum yang saling mendukung

diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum. Produk hukum

daerah yang diterbitkan, baik dalam bentuk Perda maupun Keputusan Bupati,

diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan

aparatur pemerintah. Proses penetapan produk hukum tersebut dilakukan dengan

memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam bidang hukum, penegakan supremasi hukum dan HAM ternyata sampai

saat ini belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat

Kabupaten Klungkung dan bangsa Indonesia. Gagalnya penegakan supremasi

hukum disebabkan oleh berbagai faktor substansial, kualitas SDM penegak hukum,

dan budaya hukum masyarakat serta sarana dan prasarana.

Dilihat dari segi produk dan substansi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis

ternyata belum mapu mengantisipasi perkembangan pembangunan terutama

21

terkait dengan perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang

begitu cepat diera globalisasi. Keadaan ini dapat dilihat dari masih banyaknya hal-

hal penting dalam kehidupan masyarakat belum diatur oleh Peraturan Daerah,

sehingga terjadi tindakan-tindakan tertentu. Terkait dengan hal tersebut tidak

dapat diproses secara hukum, atau kurang mendapat perlindungan hukum.

Sosialisasi berbagai produk hukum yang ada tampaknya belum menjangkau

masyarakat luas sehingga banyak warga masyarakat belum memahami peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Lemahnya penegakan supremasi hukum erat juga kaitannya dengan

profesionalisme dan tanggung jawab yang rendah dari sebagian aparat penegak

hukum termasuk didalamnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selama ini

sorotan miring banyak ditujukan pada lemahnya kinerja para penegak hukum

dalam mengayomi masyarakat.

Budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat lainnya dalam

penegakan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya

pengetahuan dan kesadaran hukum dari sebagian besar warga masyarakat yang

tercermin dari masih banyaknya pelanggaran hukum dalam berbagai aspek dan

bentuknya. Kurangnya pengetahuan sebagian besar warga masyarakat tentang

hukum dan prosedur hukum serta masih adanya kebiasaan menyelesaikan suatu

pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan Damai semakin

menyulitkan aparat dalam penegakan hukum.

3. Penyelenggaraan publikasi kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintah kepada masyarakat dengan mengembangkan media promosi melalui

radio daerah dan jenis promosi lainnya yang menjangkau area lokal maupun area

provinsi dan peningkatan fungsi humas dibidang promosi daerah agar

terinformasikan program-program yang telah, sedang dan akan dilakukan

pemerintah sehingga terbentuk image positif tentang lembaga pemerintahan.

Pembangunan jaringan informasi dengan media wireless, kabel, dan tower/menara

dilingkungan pemerintah daerah telah terealisasi sebanyak 19 unit, sedangkan

untuk tahap pengembangannya berupa koneksitas dengan lingkungan

unit/instansi vertikal, swasta dan pemerintah provinsi sebanyak 19 instansi vertikal

dan 6 institusi swasta belum dapat direalisasikan. Sampai dengan tahun 2008,,

kabupaten Klungkung belum memiliki sarana penyebaran informasi kepada

masyarakat berupa Radio Daerah. Publikasi kegiatan pemerintah daerah antara

lain berupa penerbitan laporan berita kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah, Sekretaris Daerah, dan Pejabat lainnya dalam kapasitas mewakili Kepala

Daerah, penerbitan berkala 2 bulanan kliping berita berkaitan daerah Klungkung,

22

penerbitan majalah bulanan Bhaskara, siaran keliling di seluruh wilayah

kecamatan, dan updating informasi di website www.klungkung.go.id.

4. Dalam bidang pemerintahan, perubahan sistem pemerintahan sebelumnya

menjadi sistem desentralisasi merupakan peristiwa penting bagi pemerintahan di

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem desentralisasi berdasarkan Undang-

undang nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor

32 tahun 2004, otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya

ternyata telah terjadi pemahaman yang berbeda yang mengakibatkan lambatnya

laju pembangunan Bali sebagai satu kesatuan wilayah yang dipengaruhi antara

lain oleh tumbuhnya ego-sektoral, kurang mantapnya koordinasi (pembatasan

intervensi) antar pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,

maupun dengan Desa Adat/Pekraman yang mengklaim dirinya sebagai pemegang

otonomi asli.

Demokratisasi sebagai landasan reformasi dan sistem desentralisasi pemerintahan

telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak dan

tanggungjawabnya, namun terjadi inkonsistensi dalam penerapan demokratisasi

yang kerap menimbulkan kesan kebablasan dan tindakan anarkis dimasyarakat.

Pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance) yang diharapkan

masyarakat belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, terlihat dari masih

adanya tindakan-tindakanpenyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh oknum

birokrasi maupun oknum anggota legislatif.

Sistem administrasi pemerintahan di daerah belum berjalan secara efektif dan

efisien kurangnya/masih rendahnya disiplin etos kerja dan tanggungjawab serta

profesionalisme sebagian aparat pemerintah. Hal tersebut merupakan hambatan

dalam memberikan pelayanan publik, tetapi disisi lain dengan kemajuan teknologi

informasi sebagai dampak globalisasi hal tersebut dapat membantu aparat dalam

memberi pelayanan publik secara lebih cepat, baik, dan murah.

Fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah belum sepenuhnya

berjalan secara baik dan benar (obyektif dan efektif).

Kinerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, produktif dan inovatif,

transparan, serta jelas akuntabilitasnya dengan mengedepankan profesionalisme

aparatur pemerintahan yang bebas KKN, proaktif serta transparan dalam

manajemen pemerintah daerah dan dalam mengelola potensi daerah terus

menjadi prioritas perhatian dalam menjalankan aktifitas pemerintahan.

23

F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

1. Optimalisasi dalam ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat umum

dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan sistem keamanan

lingkungan dengan pelibatan partisipasi aktif masyarakat ditandai dengan

mengikutsertakan kader Kansip Desa/Kelurahan dalam Suskalak A dan B sehingga

menghasilkan kader Hansip Desa/Kelurahan yang berkualifikasi A sebanyak 36

orang dan berkualifikasi B sebanyak 325 orang dari Kader Hansip Desa/Kelurahan

di Kabupaten Klungkung yang seluruhnya berjumlah 1.705 orang.

2. Penataan keorganisasian, tugas, fungsi, dan kewenangan pecalang melalui

pembinaan peningkatan kualitas SDM, penataan busana, dan sesana pecalang

telah mencapai 520 pecalang.

3. Penyelenggaraan mekanisme kerja aparat deteksi dini dan penanganan bencana

belum dapat terpenuhi sesuai standar, pemerintah senantiasa terus menerus

melakukan kegiatan pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan. Monitoring daerah rawan bencana sebagai langkah preventif

kemungkinan terjadinya bencana telah mencakupi 16 desa di wilayah Kecamatan

Nusa Penida. Ketersediaan personil Pemadam Kebakaran sebanyak 15 orang

kurang dari standar yang diperlukan yaitu 45 personil, namun armada mobil

pemadam kebakaran yang siap pakai sudah tersedia sebanyak 3 unit dari 3 unit

yang dibutuhkan.

4. Penertiban pelanggaran Perda melalui operasi penegakan Perda yang dilaksanakan

2 kali setiap bulannya telah cukup efektif dalam mengurangi terjadinya

pelanggaran Perda yang dilakukan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan rasa

aman dan tertibnya masyarakat, pemerintah telah melakukan patroli rutin 3 kali

dalam 1 hari dalam wilayah Kota Semarapura, luasan wilayah patroli memang

masih dirasakan kurang karena belum mencakup seluruh wilayah kecamatan yang

ada.

5. Suasana hidup tertib dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Klungkung

beberapa tahun belakangan ini juga tampak berkurang. Hal ini dilihat dari adanya

berbagai pelanggaran, tindakan criminal, konflik, dan tindakan-tindakan lainnya

yang menimbulkan gangguan ketertiban. Kondisi ini perlu disikapi dan diantisipasi

oleh aparat keamanan.

G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup

1. Kabupaten Klungkung memiliki wilayah administratif seluas 315 km2, terdiri atas 4

kecamatan yakni : Kecamatan Klungkung (6 Kelurahan + 12 Desa), Kecamatan

Banjarangkan (13 Desa), Kecamatan Dawan (12 Desa) dan Kecamatan Nusa

24

Penida (16 Desa). Yang disebut terakhir, merupakan Klungkung kepulauan dengan

luas 20.284 Ha; sedangkan 11.216 Ha merupakan luas Klungkung daratan, yang

terdiri atas 3 kecamatan yang disebut pertama.

Selain Desa Dinas, Klungkung juga terbagi atas 92 Desa Pekraman dengan 395

banjarnya. Eksisting guna lahan di wilayah ini dipilah menjadi: lahan sawah 3.873

Ha, permukiman 1.297 Ha, tegalan 7.738 Ha, hutan Negara 202 Ha, perkebunan

10.060 Ha, hutan rakyat 657 Ha, lahan kering lain-lain 7.668 Ha, dan lahan

lainnya 5 Ha. Panjang pantai di Klungkung daratan tercatat 20 km sedangkan di

Klungkung kepulauan tercatat 70 km.

Permukaan tanah sebagian besar bergelombang dan berbukit-bukit terjal yang

kering dan tandus. Ketinggian tanah didominasi antara 100-500 m di atas

permukaan laut, yakni sebesar 227,48 km2 atau 72,21 % dari total luas wilayah.

Hanya sebagian kecil darinya yang merupakan dataran rendah.

Kemiringan tanah didominasi pada 15-40 0 (miring), yakni seluas 144,27 km2.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Klungkung ada empat, yakni : (1). Regosol

Coklat Kelabu, (2). Regosol Coklat Kekuningan (3). Regosol Coklat Kemerahan dan

litosol, (4) Tanah Mediteran Coklat. Yang disebut terakhir, terdiri atas bahan

induk batuan gamping dengan dominasi terluas yakni 20.284 Ha. Tekstur tanah

didominasi oleh tekstrur kategori sedang seluas 29.568 Ha (93,87 %), sisanya

dalam kategori tekstur kasar, sedangkan tekstur halus nihil. Kedalaman efektif

tanah didominasi dengan kisaran 30-60 cm seluas 18.862 (59,88 %).

Kabupaten Klungkung yang terdiri atas Klungkung daratan dan Klungkung

kepulauan, menempati formasi batuan gunung api Gunung Agung (Qva) yang

tersebar sepanjang Tukad Unda dan melebar di sebelah selatan Kota Semarapura

sampai pantai. Formasi Buyan, Beratan dan Batur (Qbb) tersebar di sebelah

timur dan barat dari formasi Gunung Agung. Formasi Ulakan (Mu) menempati

daerah bagian timur laut wilayah Klungkung daratan. Formasi selatan(Ms) tersebar

di Klungkung Kepulauan.

2. Pengembangan wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari dua wilayah yaitu

Klungkung yang berada di daratan Bali dengan kondisi dan potensi daerahnya

disesuaikan dengan penggunaan dan pemanfaatan RTRW Kabupaten Klungkung

(sesuai dengan revisi RTRW Kabupaten Klungkung tahun 2007 dan pembahasan

Perda dilanjutkan tahun 2008), demikian pula Kepulauan Nusa Penida (Kabupaten

Klungkung) Kepulauan.

3. Tata ruang Kabupaten Klungkung dewasa ini, ada kecenderungan terdapat adanya

berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang. Pembangunan yang dilakukan di

beberapa wilayah atau kawasan banyak dilakukan tanpa mengikuti rencana tata

25

ruang yang telah ada yang sebelumnya ditetapkan dengan Perda Nomor 1 tahun

1993 tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan dan

tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam dalam

jangka pendek untuk memperolah keuntungan ekonomi sesuai, sehingga dapat

menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta

memperbesar resiko timbulnya korban akibat bencana alam. Hal lain juga sering

terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa penyebab terjadinya

permasalahan tersebut adalah belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia

dalam bidang pengelolaan penataan ruang, rendahnya kualitas dari rencana tata

ruang, belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan

pemanfaatan ruang dan lemahnya penerapan hukum terhadap pelanggaran

pemanfaatan ruang.

4. Terkendalinya kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan terus meningkatkan

kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dan pencegahan

pencemaran lingkungan.

Standar kualitas komponen lingkungan hidup (mutu air dan mutu udara) sesuai

standar baku mutu lingkungan (SK Gubernur no. 515). Pengendalian mutu air di

enam titik pengujian di Sungai Unda dan Sungai Jinah serta pengendalian mutu

udara di lima titik pengujian yaitu: pusat kota, seputar terminal Galiran,

perempatan Desa Paksa Bali, depan SMU 1 Semarapura, dan sisi utara Desa Selat.

Hasil pengukuran kualitas air terungkap adanya beberapa parameter yang

melampaui standar baku mutu di Tukad Jinah dan Tukad Unda. Hal ini

mengindikasikan terjadi pencemaran di sungai tersebut.

5. Perindangan estetika meliputi taman telajakan di 27 lokasi dengan luas

19.644,55m2 , taman umum di 20 lokasi seluas 7.325 m2 , dan taman lainnya di 11

lokasi seluas 20.257,75 m2. Perindangan non estetika meliputi perindangan

pohon-pohon pembatas sepanjang bahu jalan di wilayah kabupaten Klungkung

telah tertanam di pembatas bahu jalan sepanjang 50 km, dan perindangan di

hutan kota seluas 14,5 are atau 48,30% dari 3 ha luas hutan kota. Perindangan

pesisir pantai yang diperlukan sepanjang 90 km, dan penanganan lahan kritis

mengalami peningkatan menjadi seluas 2.439 ha dari 10.311 ha lahan kritis yang

ada.

6. Kawasan eks. Galian C di Gunaksa dan Tangkas yang diperkirakan seluas 300-an

ha, meragakan citra buruk atas bentang lahan dan topografinya, sebagai akibat

tidak dilaksanakannya reklamasi selama proses penggalian. Hingga kini

diperkirakan masih ditambang secara liar oleh oknum tertentu sebagai akibat

26

lemahnya sistem pengawasan. Penambangan liar batu kapur juga terjadi di Nusa

Penida, yang jika tidak dikendalikan, dipastikan akan merusak lingkungan/

bentang lahan.

7. Isu lingkungan lainnya yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Klungkung

antara lain : (1) kelangkaan monyet ekor panjang di Pesinggahan, Besan, Tanglad,

Sekartaji, Batumadeg dan Batukandik; (2) kerusakan terumbu karang di Nusa

Penida; (3) Suaka margasatwa kakak tua jambul kuning di Dusun Karang dan

Desa Sekartaji, kelelawar dan ular phyton di Goa Lawah Desa Pesinggahan,

burung walet di Nusa Penida serta Penyu blimbing dan penyu lekang di pantai

Tegal Besar Negari, pantai Lepang (Takmung), dan Pantai Pamalihan Desa Suana.

8. Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peranan penting dalam

kehidupan dan perekonomian Kabupaten Klungkung. Kondisi umum yang akan

diuraikan meliputi kondisi eksisting sumber daya hutan, Daerah Aliran Sungai

(DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan longsor, sumber daya

pesisir dan lautan, intrusi air laut, sumber daya tak terbarukan dan pencemaran

air serta pencemaran lingkungan lainnya.

9. Sumber daya hutan, keberadaan kawasan hutan di kabupaten Klungkung

mencapai luas 1.048,50 ha atau 3,32% dari luas kabupaten Klungkung (31.500ha)

yang keberadaannya hanya di wilayah kepulauan Nusa Penida. Ini berarti

prosentase luas kawasan hutan di Kabupaten Klungkung dibawah standar yang

seharusnya 30%. Krisis kerusakan hutan ini umumnya disebabkan oleh

kebakaran dan alih fungsi lahan hutan dan kerusakan hutan berkepanjangan juga

mengakibatkan banjir/longsor, menurunnya flora-fauna hutan.

10. Kabupaten Klungkung dengan luas wilayahnya yang relatif kecil sekelas Kota

Denpasar, namun memiliki beraneka ragam jenis flora dan fauna yang dijumpai

dalam ekosistem hutan pada sebaran hutan lindung dan taman wisata laut dengan

terumbu karang dan ragam ikan hias. Selain itu hutan mangrove (hutan bakau),

dan hutan rakyat, serta kawasan bukit Abah memiliki keragaman tumbuhan langka

seperti Juwet Putih, Wani, Manggis, Pohon Jeleme dan lain-lain. Kawasan Bukit

Abah selanjutnya direncanakan akan dikembangkan sebagai bumi perkemahan,

sedangkan di kawasan pantai Lembongan dan Jungut Batu yang terdapat

bentangan tanaman bakau, saat ini kondisinya perlu mendapat perhatian lebih

dalam upaya pelestariannya, demikian halnya terhadap pembentukan hutan

lindung di kawasan Puncak Mundi Desa Sakti yang masih memerlukan komitmen

bersama yang kuat untuk mewujudkannya.

27

11. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Klungkung luasannya mengalami penurunan

seiring dengan menurunnya luas lahan persawahan rata-rata 22,4 ha pertahun

dalam lima tahun terakhir akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk

permukiman. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian dan

penanggulangan melalui penataan ruang terbuka hijau dan konsistensi dalam

implementasinya.

12. Dibidang pesisir dan kelautan, secara umum kondisi pantai di Kabupaten

Klungkung berpasir hitam dan sebagian kecil lainnya berpasir putih. Sumber daya

alam yang menonjol dari kawasan pantai di Kabupaten Klungkung adalah rumput

laut dan mangrove (hutan bakau). Degradasi juga terjadi pada mangrove karena

adanya kegiatan pariwisata seperti wisata air di Nusa Lembongan yang

mengakibatkan terumbu karang kondisinya cukup tertekan. Pantai Kabupaten

Klungkung di wilayah Klungkung Daratan dan Kepulauan Nusa Penida mengalami

abrasi sepanjang 17,600 km dari total panjang pantai Kabupaten Klungkung

sepanjang 58,500 Km.

13. Dibidang sumber daya alam yang tak terbarukan pada wilayah areal Galian

Golongan C (Gunaksa, Jumpai, Tangkas) yang telah ditutup usaha penggaliannya

selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Dermaga Sandingan untuk

penyeberangan laut ke Mentigi (Nusa Penida), pembangunan Estuaridam

(SERBAGITAKU), dan pembangunan GOR. Pemanfaatan untuk kepentingan

lainnya masih memerlukan kajian lebih mendalam melalui penelitian agar

kebijakan Pemetaan Pemanfaatan Tata Ruang pada wilayah eks Galian C tersebut

senantiasa tepat berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sedangkan diparuh

lain di Kepulauan Nusa Penida yang perlu mendapat perhatian serius adalah

terhadap aktifitas pengambilan batu kapur putih yang dibentuk menjadi batu

cadas dan aktifitas pengambilan pasir laut.

14. Sumber daya alam yang berasal dari air permukaan di Kabupaten Klungkung

diantaranya yang berasal dari Tukad Unda, Tukad Jinah, Tukad Melangit dan

lainnya perlu mendapat perhatian karena berpotensi sebagai sumber irigasi air

bersih terutama pada Tukad Unda untuk pembangunan Estuaridam. Demikian

halnya dengan sumber daya air bawah tanah masih diperlukan optimalisasi

pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi pengambilan yang berlebihan

yang dapat berakibat intrusi air laut ke permukaan tanah.

15. Pencemaran air menjadi permasalahan yang semakin penting pada saat ini.

Limpahan sampah dan limbah industri maupun rumah tangga acak menyumbat

aliran air dalam got dan kerap meluap menggenangi jalanan umum dan bahkan

28

rumah-rumah penduduk yang berada posisi dibawah permukaan jalan. Upaya

pencegahan dan penanganan rekondisi merupakan komitmen yang terus dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

2.2 TANTANGAN

A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya

1. Dalam 20 tahun mendatang jumlah penduduk Kabupaten Klungkung semakin

besar. Kondisi saat ini dengan distribusi penduduk yang tidak merata antar

kecamatan merupakan tantangan tersendiri terlebih kecenderungan

perpindahan masyarakat dari Desa ke Kota untuk mengadu perbaikan nasib.

Oleh karenanya pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk

sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang

dalam rangka mendukung pembentukan jumlah penduduk usia produktif lebih

besar darpada jumlah penduduk usia non produktif dan pemertaan sumber

daya dan hasil pembangunan.

2. Permasalahan kependudukan yang akan muncul sebagaimana diprediksikan

adalah kepadatan penduduk dan masalah migrasi, baik migrasi dari desa ke

kota dan juga migrasi dari luar Bali ke Bali yang akhirnya akan merambah ke

Kabupaten/Kota di Bali termasuk Kabupaten Klungkung. Semakin

meningkatnya proporsi penduduk berusia tua juga merupakan tantangan

dimasa mendatang yang akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan bagi

orang tua seiring perubahan pola makan dan jenis penyakit yang diderita.

Tantangan dalam hal kualitas penduduk adalah masih rendahnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) bahkan masih lebih rendah dari Negara

tetangga di ASEAN. Hal tersebut disebabkan faktor kesehatan, pendidikan,

dan tingkat pendapatan perkapita yang masih rendah. Selain itu tantangan

lain dalam hal kependudukan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat

akan pentingnya melaporkan dan mencatatkan diri pada administrasi

kependud