Rencana Strategis - mitrakab.go.id · memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ... serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disertai

RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 1

RencanaStrategis

2014-2018

BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK

KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA



KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRA KESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA







KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai

unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini

disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan

kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna

memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan

Kesatuan Bangsa danPolitik Tahun 2013-2018 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita

semua dengan harapan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengambil

kebijakan, semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program

Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara

yakni adalah “MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”.

KEPALA BADAN

Drs. VENTJE F. TAMOWANGKAY, MSiPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620216 198603 1 001


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …….……………………………………………………………………………..…i

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… …………….......11.1 Latar Belakang …….……………………….………………………………..11.2 Landasan Hukum …….………………………………………………………01.3 Maksud dan Tujuan …….…………………………………………..………01.4 Sistematika Penulisan …….………………………………………....……0

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD …….………………………….………………..02.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.……. ……………………..02.2 Sumber Daya SKPD….…………………………… …………………….……….02.3 Kinerja Pelayanan SKPD…………………………… …………………….……..02.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……….……..0

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI….. ………….03.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD………..….…………………………………………....0

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Terpilih……………………………………..0

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota……………………………………………………..……0

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah danKajian Lingkungan Hidup Strategis………………… ……………………....0

3.5 Penentuan isu- isu Strategis………………………… …………………………0

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DANKEBIJAKAN……………………………………………………..… ……………………..0

4.1 Visi dan Misi SKPD…………………………………………………………04.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah …………………….………………04.3 Strategi dan Kebijakan …………………….……………………………………0

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……… …………...….0

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………………… …………………….…..0

BAB VII PENUTUP ………………………………………………………………..………………..0

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………………………..0


BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangRencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi Perencanaan

Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang

berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapaiselama kurun waktu lima tahun yang

dituangkan kedalam matrikstahunan. Renstra SKPD harus memperhitungkan potensi,

isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan

dan tugas pokok unit kerja.Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan

kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.Berkaitan dengan dokumen Renstra

SKPD, ada tiga masalah yang banyak ditemukan ketika dilakukan evaluasi terhadap

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Daerah, ketiga masalah itu adalah :

1. Adanya inkonsistensi content atau isi dari dokumen yang satu denganyang lainnya.

Padahal seharusnya merupakan satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan

saling berkaitan;

2. Banyak dijumpai rumusan kegiatan yang tidak memberi kontribusi secara langsung

terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD atau

Renstra SKPD;

3. Indikator kinerja utama sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat capaian

program, keluaran dan hasil tidak dirumuskan secara jelas, terinci dan terukur.

Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Bakesbangpol melakukan verifikasi

terhadap rancangan Renstra SKPD dengan maksud untuk mengintegrasikan dan

menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :

1. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;

2. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;

3. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;

4. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

5. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan.

Sedangkan keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L danRenstra SKPD Provinsi

serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disertai penelaahan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan agar menjadi masukan dalam

melakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi SKPD. Hal ini bertujuan

yaitu agar antara program kegiatan dan target yang ada pada dokumen Renstra K/L,

Renstra SKPD Provinsi menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Renstra SKPD

Kabupaten/Kota didalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan

Renstra SKPD kabupaten/kota terhadapsasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD

Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan


fungsi masing-masing SKPD.Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip

good governance (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan- tahapan

sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan

orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra,

penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra

yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD.

Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah

Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja

yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi

kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka

pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal

RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan

Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan

untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

yang ditetapkan dalam RPJMD.

4. Penetapan Renstra SKPD

Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI

Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda

untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;

b. Sebelum Badan Kesatuan Bangsa danPolitik mengajukan kepada kepala daerah

untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan

akhir Renstra SKPD oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan

rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;

d. Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan

keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;

e. Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;


f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala

SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD

dalam menyusun rancangan Renja SKPD;

g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah,

paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah

Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan

secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD. Renstra

juga merupakan dokumen public yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang

dapat diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas

penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan,

mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan,

strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalamdokumen Renstra SKPD sesuai

tupoksi SKPD. Renstra Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala

SKPD dengan Bupati.Dengan adanya Renstra SKPD, diharapkan SKPD memiliki

pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima

tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antaraperencanaan dan

penganggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2013-2018 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4483);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa

Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan


14. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengsn Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan


16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82,

Tambahan Lembaran Negara 4737) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan



18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia


4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi;

29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri

Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK

95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014;

31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara


Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

694);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman

pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi

rencana pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 994).

38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2013 tentang

RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Minahasa TenggaraTahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan

Renstra juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit

kerja yang ada pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten

Minahasa Tenggara untuk secara konsekuen dan konsisten didalampenyusunan

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban.

Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja SKPD yang

sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk


lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima

tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara dalam

mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013- 2018. Tujuan lainnya yaitu peningkatan

akuntabilitas dan kredibilitas SKPD kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISANRencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,

fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undangundang, peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum

tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta

uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.

Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,

mekanisme).

2.2. Sumber Daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber

daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup

sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD, berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja

SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM

untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau


indikator kinerja pelayananSKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau

indikator yangtelah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, mengemukakan

hasil analisis terhadap Renstra K/L danRenstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil

telaahan terhadap RTRWP,dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan

Hidup Strategisyang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang

bagipengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarankebutuhan pelayanan,

dan arahan lokasi pengembangan yangdibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD, menguraikan permasalahan-permasalahanpelayanan SKPD beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.Identifikasi permasalahan didasarkan

pada hasil AnalisisGambaran Pelayanan SKPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerahTerpilih, menguraikan apa sajatugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan

visi, misi, sertaprogram kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayananSKPD,

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat danpendorong pelayanan

SKPD yang dapat mempengaruhipencapaian visi dan misi Kepala daerah dan

Wakil kepaladaerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian

menjadisalah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

4.1 Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada

Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD

provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan

implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi

dan misi SKPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD, berisi tentang rumusan pernyataan strategi

dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahunkedepan

yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasarandan pendanaan

indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD,


Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secaralangsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam limatahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiantujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUPBerisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai denganharapan

bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5(lima) tahun

kedepan oleh SKPD.


BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPDBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan

Peraturan Bupati Mianahasa Tenggara Nomor 05d Tahun 2011 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara

melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik dan Bidang

Politik. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Minahasa Tenggara

membantu Bupati Minahasa Tenggaradalam melasanakan tugas pembinaan, koordinasi

dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan

kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik;

2. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

3. Perumusan, Penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;

4. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan

budaya politik, organisasi kemasyarakatan;

5. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi

pencegahan dan manajemen konflik;

6. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya;

7. Perumusan, penyiapan kebijakan pemantapan kewaspadaan, ketahanan dan

ideologi bangsa;

8. Penyusunan program-program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

9. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

10. Pembinaan kerukunan antar umat beragama;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

12. Pelaksanaan tugas administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor

dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:


1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan;

c. Bidang Politik, membawahkan:

1. Subbidang hubungan kelembagaan, partai politik, organisasi kemasyarakatan

dan pemilihan umum;

2. Subbidang pengembangan, partisipasi dan budaya politik.

d. Bidang Politik, Membawahkan:

1. Subbidang Wawasan Kebangsaan Pembaruan dan Kewarganegaraan;

2. Subbidang Idiologi Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik, membawahkan:

1. Subbidang Pencegahan Konflik;

2. Subbidang Penanganan dan Manajemen Konflik.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(Bagan struktur organisasi badan adalah sebagaimana terlampir dalamperaturan ini).

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA BADANKepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai

dengan visi dan misi daerah;

b. perumusan kebijakan teknis sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan

politik

d. penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa;

e. penyelenggaraan di bidang politik;

f. penyelenggaraan di bidang pencegahan dan penanganan konflik;

g. penyelenggaraan kesekretariatan;

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan mempunyai rincian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas badan;

b. menetapkan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi daerah serta

kebijakan Bupati;

c. menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi daerah

serta kebijakan Bupati;


d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan atau

menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana

strategis Badan;

g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Badan;

h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan

perlengkapan Badam sebagaimana ketentuan yang berlaku;

i. menyususn Penetapan Kinerja (Tapkin) di awal tahun anggaran sebagai bahan

evaluasi kinerja di akhir tahun anggaran;

j. memaraf dan/ atau menandatangani naskah Badan sesuai ketentuan tata

naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

k. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran yang antara lain terdiri dari:

1. mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;

2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

4. mengadakan kegiatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;

5. menandatangani SPM;

6. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Badan;

7. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi

tanggungjawab Badan;

8. mengawasi pelaksanaan anggartan Badan;

9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Badan yang meliputi:

laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan

kepada PPKAD;

l. menyampaikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif kepada Bupati

terkait kebijakan- kebijakan strategis bidang kesatuan bangsa dan politik

dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah didaerah;

m. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah- langkah inovasi

kepada Bupati dalam upaya peningkatan stabilitas keamanan dan kesadaran

politik masyarakat;

n. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

bidang kesatuan bangsa dan politik serta memberikan alternatif pemecah

masalah;


o. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan masalah

kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dan

pencegahan dan penanganan konflik;

p. melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/

kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal

dalam rangka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik pemerintah

didaerah sesuia kebijakan Bupati;

q. mengarahakn, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan

tugas- tugas prioritas dilingkungan Badan;

r. membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan

penghargaan dan/ atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan

penjenjangan karir bagi staf/ bawahan yang berprestasi dan / atau berpotensi;

s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai

dilingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

t. memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselonnya atas

pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yangberlaku;

u. menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Bupati sesuai pedoman yang

ditetapkan;

v. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan sesuai pedoman yang ditetapkan;

w. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap

akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan

Bupati yang sesuai peraturan perundang- undangan

SEKRETARIAT1. Sekretaris

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan

pelayananadministrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan membuat

laporan

2. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang didasari

perencanaan yang dibuat oleh bidang-bidang;

b. Pelaksanaan pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya (dibuat

dalam bentuk tupoksi staf dan disampaikan pada masing-masing staf);

c. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai

dengan bidang tugasnya

d. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum,

kepegawaian dan keuangan;


e. Pelaksanaan pelayananan administrasi legalisir dokumen sesuai dokumen

asli;

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana anggaran Sekretariat;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik;

c. Menyusun Penetapan Kinerja setiap awal tahun anggaran;

d. Mengkoordinasikan penghimpunan peraturan perundang-undangan meliputi

keuangan, kepegawaian dan masalah pemerintahan yang berhubungan

dengan kesatuan bangsa dan politik;

e. Mengkoordinasikan kegiatan urusan surat-menyurat meliputi masuk, surat

keluar;

f. Mengkoordinasikan urusan rumah tangga dinas serta persiapan kegiatan

rapat dinas dan protokoler;

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendokumentasian arsip;

h. Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian;

i. Mengkoordinasikan rencana kerja kebutuhan, untuk kesejahteraan dan

pengembangan pegawai;

j. Mengkoordinasikan laporan kehadiran pegawai;

k. Mengkoordinasikan data kepegawaian;

l. Mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji;

m. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan;

n. Mengkoordinasikan penyelenggaraan laporan keuangan;

o. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas dan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Sekretariat serta

menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

q. Membuat penilaian DP3 pada bawahan;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Sekreatriat;

s. Mengkaji, menelaah, serta pemberian pertimbangan dari segi juridis

penerbitan keputusan peraturan kepada Kepala Badan;

t. Memberi nasihat/pertimbangan konsultasi hukum dan menangani

permasalahan/perselisihan/sengketa hukum yang menyangkut dinas;

u. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah setiap akhir tahun anggaran;


v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan

pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok dan

fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap bulan,

serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;

w. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

pertimbangan sesuai bidangnya;

x. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Sekretariat sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;

y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Mengkaji bahan penyusunan rencana strategi sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana

anggaran Subbagian Umum;

c. Menyelenggarakan tata persyaratan dan kearsipan;

d. Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas;

e. Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;

f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan;

g. Melaksanakan pengadaan barang, inventarisasi, mengatur penggunaan,

pemeliharaan dan pengamanan perlengkapan/peralatan kantor;

h. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, mutasi, pembinaan karir, pendidikan dan latihan

pegawai serta kesejahteraan pegawai;

i. Melaksanakan pembinaan, pemeliharaan kendaraan dinas dan alat-alat

lainnya dilingkungan badan;

j. Memantau perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang

kepegawaian;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

m. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala

Subbagian Keuangan;

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi sesuai dengan

bidang tugasnya;

o. Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;


p. Mengevaluasi pelaksanaa tugas bawahan dengan memeriksa laporan


fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan;

q. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Subbagian umum;

r. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan


s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Mengkaji bahan penyusunan rencana strategi Badan sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana

anggaran Subbagian Keuangan;

c. Menyusun anggaran badan;

d. Menyusun rencana belanja pegawai dan belanja barang dilingkungan Badan;

e. Membuat daftar gaji dan tunjangan Badan;

f. Meneliti kebenaran/sah tidaknya setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

yang akan diterbitkan Surat Perintah Membayar di Badan;

g. Menghitung pajak dan menyiapkan dokumen pajak khusus keuangan Badn;

h. Memeriksa, meneliti/ pengujian terhadap bukti-bukti pendukung terhadap

realisasi anggaran serta mengevaluasi/ memonitoring kinerja aparatur

pengguna anggaran disetiap bidang di Badan;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

j. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala

Subbagian Keuangan;

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi sesuai dengan

bidang tugasnya;

l. Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan

pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan tiap

bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/

kegiatan Subbagian Keuangan;

o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan


p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.


BIDANG POLITIK

(1) Kepala Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan

dibidang Politik meliputi hubungan kelembagaan partai politik, Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum, Pengembangan Partisipasi dan Budaya

Politik, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Politik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Politik;

b. Pengkoordinasian penyusunan kegiatan Hubungan Kelembagaan Partai

Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum, Pengembangan

Partisipasi dan Budaya Politik;

c. Penyelenggaraan urusan Hubungan Kelembagaan Partai Politik, Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;

d. Penyelenggaraan urusan Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;

e. Penyusunan laporan kegiatan Bidang Politik;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud, Kepala Bidang Politik

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Politik setiap tahun, yang

didasari dari penelitian dan pengkajian kebijakan yang berkaitan dengan

politik daerah;

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan

tugasnya;

c. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan fasilitasi organiasi politik,

kemasyarakatn, profesi dan LSM serta fasilitasi pemilihan umum serta

pengembangan partisipasi, etika, pendidikan, budaya dan sosilisasi politik

sesuai dengan bidangnya;

d. Mendukung data dan informasi Desk Pemilihan Umum sesuai bidangnya;

e. Menginventarisasi dan mempelajari produk hukum dan hal lainnya yang

berhubungan dengan bidang organisasi politik, sosial dan kemasyarakatan,

profesi lembaga swadaya masyarakat, budaya dan sosialisasi politik;

f. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan

fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, profesi dan LSM serta fasilitasi

pemilihan umum sesuai dengan bidangnya;

g. Menyusun bahan laporan kegiatan fasilitasi organisasi politik,

kemasyarakatan, profesi dan LSM serta fasilitasi pemilihan umum sesuai

dengan bidangnya;

h. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan

pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai dengan tugas


pokok dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan

setiap bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;

j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Bidang Politik;

k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan


l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

(1) Bidang Politik terdiri dari:

1. Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai Politik, Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum

2. Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;

Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai Politik, Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana kerja Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai

Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;

b. Menyiapkan bahan kerja;

c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian

dan pedoman teknis hunbungan kelembagaan Partai Politik, Organisasi


d. Melaksanakan pendataan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,

organisasi profesi dan LSM se-daerah;

e. Melaksanakan pendataan anggota legislatif terpilih;

f. Memonitor pelaksanaan pemilihan umum presiden, pemilihan umum

legislatif dan pemilihan umum kepala daerah;

g. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;

h. Membina hubungan baik dengan partai politik, organisasi

kemasyarakatan, politik, profesi dan LSM;

i. Membuatlaporan pelaksanaan tugas harian dan mengkordinir laporan

harian bawahan;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan

pelaksanaan tugas harian bawahan dengan memeriksa laporan

pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok

dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap


k. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala

Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai Politik, Organisasi


l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;


m. Melaksanakan tugal lain yang diberikan oleh atasn sesuai peraturan

perundang-undangan.

Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya politik mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja Subbidang Pengembangan, Partisipasi dan

Budaya Politik;


c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian

dan pedoman teknis pengembangan, partisipasi dan budaya politik;

d. Melaksanakan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat

awam, pelajar/mahasiswa, generasi muda, pegawai dan sebagainya

dalam rangka peningkatan partisipasi politik;

e. Melaksanakan pembinaan pada organisasi politik untuk pengembangan

etika dan budaya politik;

f. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;

g. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan

pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok

dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap


i. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala

Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;

j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasna sesuai peraturan

perundang-undangan.

BIDANG KESATUAN BANGSA

(1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok

Badan dibidang Kesatuan Bangsa yang meliputi Wawasan Kebangsaan, Pembauran

dan Kewarganegaraan, Idiologi, Kewaspadaan Nasional, Bela Negara, Pranata

Sosial, Penguatan Nilai-nilai Budaya Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

a. Penyusun rencana kegiatan di bidang Kesatuan bangsa;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa;

c. Penyelenggaraan urusan wawasan kebangsaan, pembauran dan

kewarganegaraan;

d. Penyelenggaraan urusan idiologi dan kewaspadaan nasional dan bela negara;

e. Penyelenggaraan urusan Pranata Sosial, Penguatan Nilai-nilai Budaya

Bangsa;


f. Penyusun laporan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut;

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa setiap tahun;



tugasnya;

c. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan wawasan kebangsaan

pembauran dan kewarganegaraan dan ideologi kewaspadaan nasional dan

bela negara sesuai dengan bidangnya;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis wawasan

kebangsaan pembaruan dan kewarganegaraan dan ideologi kewaspadaan

nasional sesuai dengan bidangnya;

e. Menyelenggarakan urusan wawasan kebangsaan, pembauran dan

kewarganegaraan

f. Menyelenggarakan urusan ideologi dan kewaspadaan nasional dan bela

negara;

g. Menyelenggarakan urusan pranata sosial; penguatan nilai-nilai budaya

bangsa;

h. Mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian/ pengawasan dan monitoring

tenaga kerja orang asing di daerah;

i. Memberik petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan

pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja bawahan kepada atasan

setiap bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;

k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa;

l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan


m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Subbidang Wawasan Kebangsaan Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai

rincian tugas sebagai berikuti:

a. Menyusun rencana kerja Subbidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan

Kewarganegaraan;


c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian dan

pedoman teknis wawasan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan,

pranata sosial dan penguatan nilai-nilai budaya bangsa;


d. Menyiapkan perumusan kebijakan wawasan kebangsaan, pembauran,

kewarganegaraan, pranata sosial dan penguatan nilai-nilai budaya bangsa;

e. Memfasilitasi pembentukan forum yang pada intinya sebagai tempat

berkomunikasi/berdialog tentang demokratisasi, wawasan kebangsaan dan

dapat mempersatukan/sarana pembauran etnis, golongan, suku dan umat

beragama yang ada di daerah dan sebagai sarana;

f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/ lokakarya kecintaan

terhadap bahasa dan sasra Indonesia/budaya bangsa/kebanggaan pada

produk-produk dalam negeri;

g. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;

h. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan



serta menilai bawahan lewat pemberiaan DP3 setiap tahun;

j. Membuat laporan kinerja sesuai dengna tugas pokok dan fungsi Kepala

Subbidang Wawasan Kebangsaan Pembauran dan Kewarganegaraan;

k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;


perundang-undangan.

Subbidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Subbidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela

Negara;


c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian dan

pedoman teknis ideologi, kewaspadaan nasional dan bela negara;

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan ideologi, kewaspadaan

nasional dan bela negara;

e. Memfasilitasi pembentukan forum atau membuat suatu kegiatan yang pada

intinya dapat menambah wawasan masyarakat akan ideologi;

f. Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan aparat keamanan;

g. Melaksanakan pelatihan intelijen daerah bekerja sama dengan aparat

keamanan;

h. Menyerap informasi sebanyak mungkin dari masyarakat awam, aparatur,

partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi politik,

LSM dan berbagai pihak tentang adanya kemungkinan penyelewengan

ideologi negara atau terorisme, dan memprosesnya dengan bekerja sama

dengan aparat keamanan;

i. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;


j. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan



serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;

l. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala

Subbidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara;

m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah



perundang-undangan.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK

(1) Pencegahan dan Penangan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan di bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Bidang

Perlindungan Masyarakat dan Konflik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Konflik;

b. Pengkoordinasian penyusunan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan

Konflik;

c. Penyelenggaraan urusan Perlindungan Masyarakat;

d. Penyelenggaraan urusan Konflik;

e. Penyusun laporan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Konflik;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanganan

Konflik setiap tahun;



tugasnya;

c. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pencegahan dan penanganan

serta manajemen konflik;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis

pencegahan, penanganan dan manajemen konflik;

e. Menyelenggarakan urusan pencegahan konflik;

f. Menyelenggarakan urusan penanganan dan manajemen konflik;

g. Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;


h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan


fungsinya, serta mengkaji laporan dari bagian lain di Sekretariat Daerah dan

melaporkannya kepada atasan;

i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik;

j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan


k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik;


perundang-undangan.

Subbidang Pencegahan Konflik mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja Subbidang Pencegahan Konflik;


c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyusun bahan kajian dan

pedoman teknis analisis potensi konflik;

d. Mempelajari karakter masyarakat daerah dari tingkat lingkungan sampai

kecamatan;

e. Menjalin hubungan baik dengan intelijen aparat keamanan sehingga bertukar

informasi tentang kemungkinan terjadinya suatu konflik;

f. Menjalin hubungan baik dengan media massa sehingga dapat mencegah atau

meminimalisir pemberitaan yang dapat memicu terjadinya konflik daerah;

g. Melaksanakan pendidikan dan sosialisasi pencegahan konflik kepada

masyarakat awam, pelajar/mahasiswa, generasi muda, pegawai dan

sebagainya;

h. Sedini mungkin melakukan langkah-langkah pencegahan konflik khusus jika

terjadi konflik SARA atau konflik politik di luar daerah;

i. Melaksanakan pembinaan pada organisasi politik untuk menerapkan politik

yang beretika dan bertanggungjawab sehingga dapat mencegah konflik sedini

mungkin;

j. Menyerap informasi sebanyak mungkin dari masyarakat awam, aparatur,


LSM dan berbagai pihak tentang adanya isu permasalahan yang dapat

berpotensi konflik serta memperosesnya dengan bekerjasama dengan aparat

keamanan;

k. Menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,

tokoh politik, tokoh-tokoh yang diketahui sangat potensial dalam penanganan

suatu konflik sehingga dapat membantu mencegah konflik apabila ada isu

permasalahan yang sangat berpotensi konflik;

l. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;


m. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

n. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub

Bidang Pencegahan Konflik;

o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah


p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Sub Bidang Penanganan dan Manajemen Konflik mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja Subbidang Penanganan dan Manajemen Konflik;


c. Mengumpulkan dan menganalisa konflik-konflik antar perkumpulan/geng,

antar sekolah, antar desa, antar pengikut partai politik dan konflik SARA

lainnya yang pernah terjadi di dalam daerah dan daerah sekitar sebagai dasar

bahan kajian dan pedoman teknis Penanganan Konflik, Rekonsiliasi dan

Pengembangan Kapasitas;

d. Men gambil langkah-langkah tindakan secepat mungkin jika terjadi konflik

antar perkumpulan/geng, antar sekolah, antar desa, antar pengikut partai

politik dan konflik SARA untuk mencegah konflik meluas;

e. Menjalin hubungan baik dengan pihak keamanan sehingga dapat bertukar

informasi konflik yang sudah terjadi dan penanganannya;

f. Menjalin hubungan baik dengan media massa sehingga dapat mencegah

konflik yang sudah terjadi makin meluas/membesar, dan sebisa mungkin

mengubah suatu konflik menjadi hal yang positif lewat pemberitaan media

massa;

g. Menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,

tokoh politik, tokoh-tokoh yang diketahui sangat potensial dalam penanganan

suatu konflik sehingga dapat membantu menyelesaikan konflik apabila

konflik terjadi;

h. Menjalin hubungan baik dengan orang atau golongan yang diketahui sering

menimbulkan permasalahan stabilitas keamanan sehingga secara persuasif

dapat membantu membantu menghentikan konflik apabila konflik dipicu oleh

orang/golongan tersebut;

i. Menyerap informasi sebanyak mungkin dari masyarkat awam, aparatur,


LSM dan berbagai pihak tentang terjadinya suatu konflik dan mencegah

konflik tersebut meluas;

j. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan

harian bawahan;

l. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala

Subbidang Pencegahan Konflik;


m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah



perundang-undangan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

badan sesuai dengan keahlian;

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk

oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepada Badan;

(4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan

kebutuhan dan bebab kerja;

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

TATA KERJA

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan kerja wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, ssinkronisasi baik dalam lingkungan badan maupun dengan

instansi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan,

memberikan bimbingan, mengevakuasi, mengawasi bawahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas Kedinasan.

(3) Untuk kepentingan dinas petugas operasional lapangan dapat menggunakan

pakaian dan atribut khusus yang akan diatur lebih lanjut oleh kepala badan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya

yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjalankantugas

dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan unit usaha yangmasih

operasional.

2.2.1 Sumber Daya ManusiaUntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Minahasa

Tenggara didukung oleh 21 (dua puluh ) orang Pegawai, terdiri dari 1 (Delapan Belas)

orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 (Tiga) orang Pegawai Honorer. Kondisi kepegawaian

Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai

berikut :

a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang;

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

1) Golongan IV Sebanyak 5 orang;

2) Golongan III Sebanyak 10 orang;

3) Golongan II Sebanyak 2 orang;


c) Berdasarkan Pendidikan :

1) Doktor (S-3) Sebanyak 1 orang;

2) Magister (S-2) Sebanyak 2 orang;

3) Sarjana (S-1) Sebanyak 12 orang

4) SLTA Sebanyak 3 orang;

d) Berdasarkan Eseloning :

1) Eselon II Sebanyak 1 orang;

2) Eselon III Sebanyak 4 orang;

3) Eselon IV Sebanyak 8 orang;

4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 5 orang;

e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :

1) Diklatpim II Sebanyak 1 orang;

2) Diklatpim III Sebanyak 2 orang;

3) Diklatpim IV Sebanyak 4 orang.

2.2.2 Sarana dan PrasaranaDalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Minahasa

Tenggara didukung sarana dan prasarana Gedung Kantor, Kendaraan Dinas/

Operasional serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPDBerisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target

renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Minahasa Tenggara dapat di kategorikan pada 5 (lima) peran utama yang saling terkait,

yaitu :

1. Sebagai fasilitasi pemeliharaan keamanan dan ketentraman di lingkungan

masyarakat;

2. Sebagai fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik;

3. Sebagai fasilitasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela Negara dan

idiologi bangsa ;

4. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasipelaksanaan

ketahanan sosial budaya;

5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kerukunan umat beragama dan kepercayaan;

Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan

kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

2.3.1 Pelayanan Sebagai fasilitasi pemeliharaan keamanan dan ketentraman dilingkungan masyarakatPelayanan sebagai fasilitasi pemeliharaan keamanan dan ketentraman di

lingkungan masyarakat yang ditangani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan instruksi presiden Republik


Indonesia No 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam

negeri dan intruksi menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan

No 1 tahun 2013.

2.3.2 Pelayanan Sebagai fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpolitikPelayanan sebagai fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik,

Bakesbangpol telah melaksanakan sosialisasi kepada Tokoh masyarakat,

pemuda dan para pelajar di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa

Tenggaratentang kesadaran masyarakat dalam berpolitik.

2.3.3 Pelayanan Sebagai fasilitasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan,bela negara dan idiologi bangsaPelayanan sebagai fasilitasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela

negara dan idiologi bangsa untuk Melaksanakan rapat koordinasi pembinaan

peran dan fungsi FKUB bagi pengurus FKUB, tokoh masyarakat,tokoh agama

dan tokoh pemuda di Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPDPada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan

besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara selama limatahun

mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan PelayananTantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa

jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa

danPolitik Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. Tidak ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

danPolitikdengan SKPD lain;

3. Luasnya wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara mengakibatkan

terbatasnya monitoring dan evaluasi khususnya di bidang keamanan dan

ketertiban;

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wawasan

kebangsaan bela negara dan ideologi bangsa;

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik

2.4.2. Peluang Pengembangan PelayananPeluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan

pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi:

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada

sehingga Bakesbangpol maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sesuai dengan struktur organisasi yang ada;

2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance(transparasi,


partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap

publik;

3. Akses dan infrastruktur yang memadai khususnya Kabupaten Minahasa

Tenggara sebagai jalur antar provinsi;

4. Adanya perhatian pemerintah dalam penanganan gangguan keamanan

dalam negeri sesuai dengan intruksi Presiden RI No 2 tahun 2013;


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada hasil Analisis Gambaran

Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahanpermasalahan pelayanan SKPD

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan

Wakil BupatiKabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, serta telaahan Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara. Identifikasi permasalahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan

berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi

atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara

merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai

dengan disiplin bidang studi;

2. Sampai saat ini tidak ada permasalahan asset yang tumpang tindih ataupun

bermasalah.

3. Belum optimalnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara sebagaikoordinasi ke masing-masing SKPD terkait. Dengan

memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya

kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan

koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan lancar dan tanpa adanya

kendala;

4. Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol dengan SKPD lainnya;

6. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan beberapa kegiatan/sosialisasi secara

berkelanjutan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahBagian ini mengemukakan apasaja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi,

misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi,

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara terpilih tahun 2013-2018adalah:


“Mitra Yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara terpilih tahun 2013- 2018adalah :

1. Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis,

profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan);

2. Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta

memberdayakan masyarakat (Sukses Pemberdayaan Masyarakat);

3. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian

(kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang

semakin kondusif (Sukses Perekonomian);

4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas

transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan

pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan);

5. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko

bencana (sukses lingkungan hidup).Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

memberikan gambaran peran serta dan keterlibatanlangsung Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi ke 1:Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bakesbangpol Kabupaten Minahasa

Tenggara dalam meningkatkan kerukunan dan ketertiban dilingkungan

pemerintah dan masyarkat;

b. Pernyataan misi ke 2 :Pada misi ini terlihat jelas peran Bakesbangpol dalam meningkatkan

pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan, kewaspadaan dini masyarakat serta berpolitik;.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah

disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara2013-2018,

Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara secara langsung mendukung keberhasilan

Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi 1 dan 2.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota3.4 Telaahan Rencan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis

Dalam ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, perkembangan dan

pertumbuhan Kabupaten Minahasa Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yaitu :

1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanahdan sebagainya;

2. Jumlah dan perkembangan penduduk;

3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia


4. Kelengkapan fasilitas, utilitas dan sarana infrastruktur.

3.5 Penentuan Isu-isu StrategisSetelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara ditentukan isu-isu

strategis :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi FKDM;

2. Pemantapan stabilitas politik dilingkungan masyarakat;

3. Pemberdayaan FKUB secara maksimal;

4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi di lingkungan masyarakat terkait keamanan

dan ketertiban;

5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi dan social budaya di

lingkungan masyarakat;


BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPDVisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggaraakanmenunjang dan menjabarkan dukungan terhadap

visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD Kabupaten

Minahasa TenggaraTahun 2013-2018. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa

yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan

misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada

aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

4.1.1 VisiVisi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin

dicapai SKPD melaluipenyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yangberdaulat, berwawasan, aman dan sejahtera ”4.1.1 MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan

diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi

yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi,

maka Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara adalah

sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan dan perumusan program kegiatan pembangunan di

bidang Kesbangpol yang berkelanjutan ;

2. Menciptakan iklim kehidupan masyarakat aman, nyaman dan Kondusif ;

3. Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antara Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Tokoh Adat dan Antar Etnis;

4. Menggali informasi , menjalin kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam

rangka meningkatkan kewaspadaan dini dan mempertahankan persatuan dan

kesatuan bangsa;

5. Melakukan Koordinasi ,Pelaksanaan dan Evaluasi kebijakan dan kegiatan bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik ;


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDTujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing

misi.Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang

ada pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggaraadalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan

2. Menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pelaksanaan wawasan

kebangsaan, Pembauran, bela negara dan ketahanan Ideologi Bangsa.

3. Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antar tokoh masyarakat, tokoh

agama, tokoh adat dan antar etnis.

4. Memantapkan wawasan dan kesadaran Berbangsa dan Bernegara dengan

melaksanakan penyuluhan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa.

5. Terlaksananya pencegahan dini dalam meminimalisir angka kriminalitas.

6. Terlaksananya Pembinaan Ormas/LSM/OKP dan Partai Politik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Minahasa Tenggaradalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu

Rencana Strategis SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Minahasa

Tenggara sebagai berikut :

1. Meningkatnya stabilitas keamanan

2. Meningkatnya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3. Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya

5. Meningkatnya kerjasama kemitraan dalam pengembangan Wasbang

6. Meningkatnya sumber daya masyarakat dalam menyikapi perkembangan politik

4.3 Strategi dan KebijakanStrategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah : ”Melaksanakan pendekatan

dan pemberdayaan potensi masyarakat melalui Sosialisasi dan Pelatihan pada bidang

Ketahanan, Ideologi, Politik dan Deteksi Dini serta membentuk Forum Bela Negara,

Forum Pembauran Kebangsaan serta Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat,Memfasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan sosial

dan budaya,Memfasilitasi pelaksanaan kerukunan umat beragama,Memfasilitasi serta


monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan,investasi,fiskal dan

moneter,Memfasilitasi dan monitoring ketahanan lembaga ekonomi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara dan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk bahan

informasidalam rangka pengembangan dan peningkatan pelaksanaan tugas.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah

sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik dalam mendukung program.

2. Peningkatan pembauran bangsa lintas identitas, wawasan kebangsaan, ketahanan

bangsa dan demokratisasi untuk pemantapan integrasi Nasional.

3. Pemberdayaan supra struktur Politik dan infrastruktur politik melalui pendidikan

politik.

4. Peningkatan fungsi dan peran lembaga politik dan orkemas, LSM yang berkualitas

dan mandiri.

5. Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif.

6. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga yang terkait.

7. Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah aktual

strategi potensi kerawanan konflik.

.


BAB VIIPENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggaradigunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan

Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (

Renja SKPD ). Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggaradalam

menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara

sinergi, terutama dalam mendukung RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013-2018. Perencanaan Stategis ( Renstra ) dibuat dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap SKPD

berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif

seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

KEPALA BADAN

Drs. VENTJE F. TAMOWANGKAY, MSiPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620216 198603 1 001

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Meningkatnya

ketersediaan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

Terlaksananya

pelayanan kepada

masyarakat yang

didukung oleh

ketersediaan jasa,

referensi dan

dana selama 5

tahun

1 19 01 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

outcome : meningkatnya

pelayanan kepada

masyarakat; Output :

terlaksananya pelayanan

yang efektif dan efisien

6 paket 6 paket 113,000,000 6 paket 142,600,000 6 paket 258,231,000 6 paket 264,231,000 6 paket 270,231,000 36 paket 1,048,293,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

KAB. MITRA

Meningkatkan

penyediaan

kebutuhan

administrasi

umum

Meningkatknya

penyediaan

kebutuhan

administrasi

umum

Tersedianya

kebutuhan

administrasi

umum

1 19 01 01 Penyediaan

Kebutuhan

Administrasi Umum

outcome: meningkatnya

penyediaan jasa surat-

menyurat. output:

tersedianya jasa surat-

menyurat yang terorganisir

5 paket 1 paket 9,000,000 1 paket 64,362,075 1 paket 96,000,000 1 paket 97,000,000 1 paket 98,000,000 10 paket 364,362,075

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

penyediaan

kebutuhan

administrasi

keuangan

Meningkatnya

penyediaan

kebutuhan

administrasi

keuangan

Tersedianya

kebutuhan

administrasi

keuangan

1 19 01 02 Penyediaan

Kebutuhan

Administrasi

Keuangan

outcome: Meningkatnya

penyediaan jasa surat-

menyurat-output:

Tersedianya jasa komunikasi,

listrik dan air5 paket 1 paket 12,000,000 1 paket 21,224,221 1 paket 40,000,000 1 paket 41,000,000 1 paket 42,000,000 10 paket 156,224,221

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

penyediaan

kebutuhan

administrasi barng

dan jasa

Meningkatnya

penyediaan

kebutuhan

administrasi

barng dan jasa

Tersedianya

kebutuhan

administrasi barng

dan jasa

1 19 01 08 Penyediaan jasa

administrasi Barang

dan Jasa


penyediaan jasa kebersihan

kantor- output: Tersedianya

jasa kebersihan kantor5 org 3 ORG 55,000,000 3 ORG 8,817,606 3 ORG 13,200,000 3 ORG 14,200,000 3 ORG 15,200,000 25 ORG 106,417,606

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

penyediaan

kebutuhan

administrasi

kepegawaian

Meningkatnya

penyediaan

kebutuhan

administrasi

kepegawaian

Tersedianya

kebutuhan

administrasi

kepegawaian

1 19 01 09 Penyediaan jasa

administrasi

Kepegawaian

outcome: -Meningkatnya

penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja-output:

Tersedianya perbaikan

peralatan kerja

2 kali 2 kali 5,000,000 2 kali 1,526,000 2 kali 14,531,000 2 kali 15,531,000 2 kali 16,531,000 12 kali 53,119,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

penataan

kearsipan

Meningkatnya

penataan

kearsipan yang

baik

Tertatanya arsip

dokumen kantor

yang rapi dan

teratur

1 19 01 10 Penataan Kearsipan outcome: Meningkatnya

ketersediaan alat tulis kantor

- output: tersedianya alat

tulis kantor5 paket 1 paket 20,000,000 1 paket 320,098 1 paket 4,500,000 1 paket 5,500,000 1 paket 6,500,000 10 paket 36,820,098

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

koordinasi dan

konsultasi

Meningkatnya

koordinasi dan

konsultasi

Terciptanya

koordinasi dan

konsultasi yang

baik

1 19 01 11 Penunjang

Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah koordinasi dan

konsultasi10 kali 2 kali 12,000,000 2 kali 46,350,000 2 kali 90,000,000 2 kali 91,000,000 2 kali 92,000,000 20 kali 331,350,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Mewujudkan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

Aparatur

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur.

Terlaksananya

pelayanan kepada

masyarakat yang

didukung oleh

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur selama 5

tahun

1 19 02 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

6 paket 6 paket 241,525,000 6 paket 571,072,578 6 paket 173,707,578 6 paket 203,707,578 6 paket 233,707,578 36 paket 1,423,720,312

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

BAB V

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN

KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

4

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN

KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA SKPD

INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN

KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Mewujudkan

ketersediaan

kendaraan

dinas/operasional

Meningkatnya

pengadaan

kendaraan dinas

Tersedianya

kendaraan dinas/

operasional

1 19 02 05 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/

opersional3 unit 2 unit 60,000,000 5 unit 340,480,000 1 unit 34,000,000 2 unit 39,000,000 2 unit 44,000,000 13 unit 517,480,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

ketersediaan

perlengkapan

gedung kantor

Meningkatnya

perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

1 19 02 07 Pengadaan

Perlengkapan

gedung Kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor20 unit 5 unit 53,225,000 5 unit 63,907,578 5 unit 68,907,578 5 unit 73,907,578 5 unit 78,907,578 45 unit 338,855,312

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

peralatan gedung

kantor

Meningkatnya

peralatan gedung

kantor

Tersedianya

peralatan gedung

kantor

1 19 02 09 Pengadaan Peralatan

gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor 10 paket 5 paket 22,000,000 5 paket 76,685,000 5 paket 22,000,000 5 paket 27,000,000 5 paket 32,000,000 35 paket 179,685,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Mewujudkan

ketersediaan

kebutuhan rumah

tangga

Meningkatnya

jumlah

ketersedian

mebeleur kantor

untuk menunjang

tugas aparatur

Tersedianya meja,

kursi, lemari dan

perlengkapan

lainnya

1 19 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

ketersediaan

gedung kantor

yang baik

Meningkatnya

kualitas

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

1 19 02 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan

0 2 kali 40,000,000 2 kali 10,000,000 2 kali 10,000,000 2 kali 15,000,000 2 kali 20,000,000 10 kali 95,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Mewujudkan

kendaraan dinas

yang siap dan laik

pakai

Meningkatnya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1 19 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan dinas/

opersional

3 unit 2 unit 55,000,000 2 unit 60,000,000 2 unit 13,800,000 2 unit 18,800,000 2 unit 23,800,000 13 unuit 171,400,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

disiplin Aparatur

Kesbangpol

Meningkatnya

disiplin Aparatur

dalam

penggunaan

seragam dinas

Terlaksananya

Disiplin PNS dalam

penggunaan

pakaian dinas dan

perlengkapannya

selama 5 tahun

1 19 03 PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Jumlah PNS

15 16 psg 35,000,000 20 48,750,000 20 28,000,000 25 38,000,000 25 48,000,000 121 197,750,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

disiplin PNS

Meningkatnya

pengadaan

pakaian dinas

serta

kelengkapannya

Tersedianya

pakaian dinas

beserta

kelengkapannya

1 19 03 02 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas

15 psg 16 psg 15,000,000 20 psg 16,250,000 20 psg 13,000,000 25 psg 18,000,000 25 psg 23,000,000 201 psg 85,250,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Mewujudkan

keseragaman dan

ketertiban

berpakaian hari2

tertentu

Meningkatnya

ketersediaan

pakaian khusu

hari-hari tertentu

Tersedianya

pakaian khusus

hari-hari tertentu

1 19 03 05 Pengadaan Pakaian

Khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu

15 psg 16 org/psg 20,000,000 40 psg 32,500,000 40 psg 15,000,000 50 psg 20,000,000 50 psg 25,000,000 201 psg 112,500,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

kompetensi dan

profesionalisme

SDM Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

Terlaksananya

Diklat, Bimtek dan

pemahaman

terhadap

peraturan dan

ketentuan yang

berlaku bagi

setiap Aparatur

selama 5 tahun.

1 19 05 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Jumlah PNS

12 15 80,000,000 10 89,000,000 10 98,000,000 10 107,000,000 10 116,000,000 67 490,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

SDM aparatur

Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan

kepada 10 orang

aparatur

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan formal

kepada 10 org

aparatur

1 19 05 01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah PNS

6 2 org 40,000,000 2 org 45,000,000 2 org 50,000,000 2 org 55,000,000 2 org 60,000,000 16 org 250,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Meningkatkan

kapasitas SDM

Meningkatnya

pemahaman

aparatur tentang

peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya SDM

aparatur yang

profesional dan

berkompetensi di

bidang tugas

sebanyak 192 org

1 19 05 02 Sosialisasi Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah PNS

32 org/kali 32 org/kali 30,000,000 32 org/kali 32,000,000 32 org/kali 34,000,000 32 org/kali 36,000,000 32 org/kali 38,000,000 192 org/kali 170,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

kemampuan

teknis aparatur

Meningkatnya

kompetensi

aparatur

Terlaksananya

Bimtek

implementasi

perundang-

undangan kepada

20 org aparatur

1 19 05 03 Bimtek Implementasi

Perundang-

undangan

Jumlah PNS

5 org/kali 3 org kali 10,000,000 3 org kali 12,000,000 3 org kali 14,000,000 3 org kali 16,000,000 3 org kali 18,000,000 20 org/kali 70,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

kualitas sistim

pelaporan kinerja

dan keuangan

Meningkatnya

kualitas dokumen

pelaporan kinerja

dan keuangan

yang akuntabel

dan dapat

dipertanggung

jawabkan

Terlaksannya

penyusunan

laporan kinerja

dan keuangan

bulanan, semester

dan tahunan SKPD

Badan Kesbangpol

selama 5 tahun.

1 19 06 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN


kualitas dokumen pelaporan

kinerja dan keuangan yang

akuntabel dan dapat

dipertanggung jawabkan

output: Terlaksananya

penyusunan laporan kinerja

dan keuangan bulanan,

semester dan tahunan SKPD

Badan Kesbangpol selama 5

tahun.


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Mewujudkan

lapaoran LAKIP

yang tepat waktu

dan akuntable

Meningkatnya

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

SKPD/LAKIP yang

akuntabel

Tersedianya

Laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

SKPD/LAKIP

1 19 06 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

Jumlah Dokumen

5 dok 1 dok 15,000,000 1 dok 3,750,000 1 dok 1,000,000 1 dok 3,000,000 1 dok 5,000,000 10 dok 27,750,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

kualitas laporan

keuangan

semester

Meningkatnya

kemampuan

teknis

penyusunan

laporan bagian

keuangan

Tersedianya

laporan keuangan

yang terintegrasi

dan akurat tiap

semester

1 19 06 02 Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

Jumlah Dokumen


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Mewujudkankan

kualitas laporan

keuangan tiap

tahun tepat waktu

Meningkatnya

kemampuan

teknis

penyusunan

laporan bagian

keuangan

Tersedianya

laporan keuangan

yang terintegrasi

dan akurat setiap

tahun

1 19 06 04 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah Dokumen


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

kualitas dokumen

RKA

Meningkatnya

dokumen teknis

RKA

Tersedianya

dokumen RKA

yang akuntabel

serta tepat waktu

1 19 06 05 Penyusunaan RKA Jumlah Dokumen


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Terlaksananya

pencegahan dini

dalam

meminimalisir

angka

kriminalitas.

Meningkatnya

stabilitas

keamanan

didaerah yang

kondusif dan

dinamis,

terutama

dipelabuhan laut

dan pintu masuk

diwilayah

perbatasan serta

objek vital dan

strategis

Terjaganya

setabilitas

keamanan

didaerah yang

kondusif dan

dinamis, terutama

dipelabuhan laut

dan pintu masuk

diwilayah

perbatasan serta

objek vital dan

strategis

1 19 15 PROGRAM

PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

Angka kriminalitas

84 kasus 50 kasus 155,000,000 40 kasus 91,000,000 30 kasus 50,000,000 20 kasus 155,000,000 10 kasus 155,000,000 234 kasus 606,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

pengendalian

keamanan

lingkungan

Terlaksanya

kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan

1 19 15 05 Kegiatan

Pengendalian

kebisingan dan

gangguan dari

kegiatan masyarakat

Jumlah kegiatan

pengendalian

0 1 keg 75,000,000 1 keg 75,000,000 1 keg 35,000,000 1 keg 75,000,000 1 keg 75,000,000 5 keg 335,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

pengendalian

keamanan

lingkungan

Terlaksananya

kegiatan

monitoring,evalua

si dan pelaporan

kegiatan

pemberantasan

PEKAT

1 19 20 08 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah laporan

34 kali 30 kali 75,000,000 30 kali 10,000,000 30 kali 4,950,000 30 kali 75,000,000 30 kali 75,000,000 180 org/kali 239,950,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

Kantrantibmas

dan pencegahan

tindak kriminal

Terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

kantrantibmas

dan pencegahan

tindak kriminal

1 19 16 Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Angka kriminalitas

84 kasus 50 kasus 244,950,000 40 kasus 200,000,000 30 kasus 54,650,000 20 kasus 240,000,000 10 kasus 250,000,000 234 kasus 989,600,000

Meningkatnya

kegiatan

kerjasama dengan

aparat keamanan

dalam teknik

pencegahan

kejahatan

Terlaksananya

kerjasama dengan

aparat keamanan

dalam teknik

pencegahan

kejahatan

1 19 16 02 Kegiatan

Peningkatan

kerjasama dengan

aparat keamanan

dalam teknik

pencegahan

kejahatan

Jumlah kegiatan


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban dalam

masyarakat

Terlaksananya

koordinasi yang

baik antar anggota

KOMINDA

Rapat Koordinasi

KOMINDA

Jumlah Rakor

1 keg 1 keg 11,000,000 1 keg 35,000,000 0 1 keg 40,000,000 1 keg 50,000,000 5 keg

Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban dalam

masyarakat

Terlaksananya

kegiatan

monitoring,evalua

si dan pelaporan

keamanan dan

ketertiban dalm

masyarakat


dan Pelaporan

Jumlah Laporan

75 lap 50 lap 33,950,000 50 lap 15,000,000 50 lap 14,650,000 50 lap 50,000,000 50 lap 50,000,000 325 lap 163,600,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat untuk

menjaga

keamanan dan

ketertiban

Terbentuknya

jaringan / forum

deteksi dini dan

pelatihan intelijen

daerah

1 19 19 Program

pemberdayaan

masyarakat untuk

menjaga ketertiban

dan keamanan

Jumlah peserta yang

direkrut

2 tim 2 tim 100,000,000 2 tim 200,000,000 2 tim 200,000,000 2 tim 200,000,000 2 tim 200,000,000 12 tim 900,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Meningkatnya

kewaspadaan dini

di dalam

masyarakat dan

kemampuan

intelijen

Terbentuknya

Forum

Kewaspadan Dini

Masyarakat

1 19 19 02 Rapat Koordinasi

FKDM

Jumlah rapat koordinasi

FKDM

1 keg 1 keg 12,215,000 1 keg 35,000,000 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000 6 keg 647,215,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

kewaspadaan dini

di dalam

masyarakat dan

kemampuan

intelijen

Terbentuknya

Forum

Kewaspadan Dini

Masyarakat

1 19 19 02 Kegiatan

Pembentukan

jaringan / forum

deteksi dini dan

pelatihan intelijen

daerah

Jumlah peserta yang direkrut

1 tim 1 tim 100,000,000 1 tim 200,000,000 1 tim 200,000,000 1 tim 200,000,000 1 tim 200,000,000 6 tim 900,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

pemberantasan

penyakit

masyarakat

(PEKAT)

Terlaksananya

program

peningkatan

pemberantasan

penyakit

masyarakat

(PEKAT)

1 19 20 Program

peningkatan

pemberantasan

penyakit masyarakat

( PEKAT )

Angka kriminalitas

84 kasus 50 kasus 495,000,000 40 kasus 395,000,000 30 kasus 409,950,000 20 kasus 495,000,000 10 kasus 495,000,000 234 kasus 2,289,950,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

kesadaran dalam

mencegah

peredaran/pengg

unaan miras dan

narkoba

Terlaksananya

penyuluhan

pencegahan

peredaran /

penggunaan miras

dan narkoba

1 19 20 01 Kegiatan Penyuluhan

Pencegahan

Peredaran/

Penggunaan Miras

dan Narkoba

angka kriminalitas

0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 25,000,000 50 org/kali 45,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 250,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

kesadaran dalam

mencegah

berkembangnya

praktek prostitusi

Terlaksananya,

penyuluhan

pencegahan

berkembanya

praktek prostitusi


Pencegahan

Berkembangnya

Praktek Prostitusi

Jumlah praktek prostitusi


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

kesadaran dalam

mencegah

peredaran uang

palsu

Terlaksananya

kegiatan

penyuluhan

pencegahan

peredaran uang

palsu


pencegahan

peredaran uang

palsu

Jumlah peredaran uang

palsu


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

kesadaran dalam

mencegah dan

menertibkan aksi

premanisme

Terlaksananya

kegiatan

penyuluhan

pencegahan dan

penertiban aksi

premanisme

1 19 20 04 Kegiatan penyuluhan

pencegahan dan

penertiban aksi

premanisme

Jumlah premanisme


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

kesadaran dalam

pencegahan dan

penertiban tindak

penyelundupan

Terlaksananya

kegiatan

penyuluhan

pencegahan dan

penertiban tindak

penyelundupan


pencegahan dan

penertiban tindak

penyelundupan

Jumlah tindakan

penyelundupan


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

kesadaran dalam

mencegah praktek

perjudian

terlaksananya

kegiatan

penyuluhan

pencegahan

praktek perjudian


pencegahan praktek

perjudian

Jumlah praktek perjudian


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Meningkatnya

kesadaran dalam

mencegah

eksploitasi anak

dibawah umur

Terlaksananya

kegiatan

penyuluhan

pencegahan

eksploitasi anak

dibawah umur


pencegahan

eksploitasi anak

dibawah umur

Jumlah eksploitasi anak


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatnya

upaya

pemberantasan

penyakit

masyarakat

(PEKAT)

Terlaksananya

kegiatan

monitoring,evalua

si dan pelaporan

kegiatan

pemberantasan

PEKAT


dan Pelaporan

Jumlah laporan

34 kali 30 kali 75,000,000 30 kali 10,000,000 30 kali 4,950,000 30 kali 75,000,000 30 kali 75,000,000 180 org/kali 239,950,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

pemahaman

masyarakat

terhadap

wawasan

kebangsaan

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap nilai-

nilai luhur budaya

Terlaksanannya

forum koordinasi

dan komunikasi

antar umat

beragama (FKUB),

BAMAG, siswa,

tokoh2

masyarakat,

Orkesmas/LSM

atas kepedulian

terhadap

wawasan

kebangsaan.

1 19 17 PENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

Mental, jati diri bangsa dan

Wawasan kebangsaan

30% 10% 205,000,000 20% 171,000,000 10 & 215,000,000 10% 215,000,000 10% 220,000,000 100% 1,026,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

Toleransi

kerukunan dalam

kehidupan

beragama

Meningkatnya

kesadaran akan

toleransi

kerukunan dalam

kehidupan

beragama dan

masyarakat

Terlaksannya

toleransi

kerukunan dalam

kehidupan

beragama

1 19 17 01 Peningkatan

toleransi dalam

kehidupan beragama

Terpeliharanya

keharmonisan antar tomas

dan toda0 80 org/kali 70,000,000 80 org/kali 31,000,000 80 org/kali 70,000,000 80 org/kali 70,000,000 80 org/kali 70,000,000 350 org/kali 311,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

komunikasi yang

baik dengan

masyarakat dalam

memantapkan

kerukunan hidup

beragama

Meningkatnya

komunikasi

dengan tokoh-

tokoh masyarakat,

agama,

cendekiawan,

tokoh pemuda

dalam

memantapkan

kerukunan hidup

beragama

Terlaksananya

komunikasi

dengan tokoh-

tokoh masyarakat,

agama,

cendekiawan,

tokoh pemuda

dalam

memantapkan

kerukunan hidup

beragama

1 19 17 02 Membangun

komunikasi dengan

tokoh-tokoh

masyarakat

cendekiawan dan

tokoh pemuda dalam

memantapkan

kerukunan hidup

beragama

Terpeliharanya

keharmonisan antar tomas

dan toda

0 100 org/kali 75,000,000100

org/kali75,000,000 100 org/kali 75,000,000

100

org/kali75,000,000

100

org/kali75,000,000 500 org/kali 375,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

kesadaran

wawasan

kebangsaan siswa-

siswi se-

Kabupaten

Meningkatnya

kesadaran

wawasan

kebangsaan siswa-

siswi se-

Kabupaten

Terlaksanya

sosialisasi

kesadaran

wawasan

kebangsaan siswa-

siswi se-

Kabupaten

1 19 17 04 Memfasilitasi

kegiatan pengurus

OSIS se-Kabupaten

Mitra dalam

peningkatan

Wawasan kebangsan

Jumlah sekolah yang

difasilitasi

0 2 sekolah 60,000,000 2 sekolah 65,000,000 2 sekolah 70,000,000 2 sekolah 70,000,000 2 sekolah 75,000,000 10 sekolah 340,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

Pengetahuan

empat pilar

kebangsaan

Meningkatnya

Pengetahuan

empat pilar

kebangsaan

Terlaksananya

Sosialisasi empat

pilar kebangsaan

1 19 17 Sosialisasi Empat

Pilar Kebangsaan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi

0 200 Org 50,000,000 300 org 75,000,000 400 org 100,000,000 600 org 150,000,000 700 org 200,000,000 700 0rg 575,000,000


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Meningkatkan

kerja sama dalam

pengembangan

wawasan

kebangsaan

Meningkatnya

kerja sama

kemitraan dalam

pengembangan

wawasan

kebangsaan

Terlaksananya

kegiatan forum

komunikasi dan

semiloka

wawasan

kebangsaan.

1 19 18 PROGRAM

KEMITRAAN

PENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

Mental , Jati diri bangsa dan

Wawasan kebangsaan

30% 10% 980,000,000 20% 950,000,000 10% 955,000,000 10% 1,035,000,000 10% 1,035,000,000 100% 4,955,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

pencapaian

halaqah dan

berbagai forum

keagamaan

lainnya dalam

upaya

peningkatan

wawasan

kebangsaan

Meningkatnya

pencapaian

halaqah dan

berbagai forum

keagamaan

lainnya dalam

upaya

peningkatan

wawasan

kebangsaan

Terwujudnya

pencapaian

halaqah dan

berbagai forum

keagamaan

lainnya dalam

upaya peningkatan

wawasan

kebangsaan

1 19 18 01 Fasilitasi pencapaian

halaqah dan

berbagai forum

keagamaan lainnya

dalam upaya

peningkatan

wawasan

kebangsaan

Kegiatan yang difasilitasi


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

wawasan

kebangsaan

melalui seminar,

talk show dan

diskusi

Meningkatnya

partisipasi dan

kesadaran

masyarakat

tentang wawasan

kebangsaan

Terwujudnya

partisipasi dan

kesadaran

masyarakat

tentang wawasan

kebangsaan

1 19 18 02 Seminar, Talk Show,

diskusi peningkatan

wawasan kebangsan

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

wawasan

kebangsaan

melalui Pentas

seni dan budaya,

festival dan lomba

cipta

Meningkatnya

partisipasi dan

kesadaran

masyarakat

tentang wawasan

kebangsaan

Terwujudnya

partisipasi dan

kesadaran

masyarakat

1 19 18 03 Pentas seni dan

budaya, festival dan

lomba cipta dalam

upaya peningkatan

wawasan

kebangsaan

Jumlah Kegiatan


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

ketahanan

bangsa, wawasan

kebangsaan,

pembauran, lintas

identitas,

kesadaran bela

negara dan

pembinaan

ideologi

Meningkatnya

ketahanan

bangsa, wawasan

kebangsaan,

pembauran, lintas

identitas,

kesadaran bela

negara dan

pembinaan

ideologi

Terwujudnya

ketahanan bangsa,

wawasan

kebangsaan,

pembauran, lintas

identitas,

kesadaran bela

negara dan

pembinaan

ideologi

1 19 18 04 Melaksanakan

koordinasi,

konsultasi dan kerja

sama serta

pertemuan secara

berkala dengan

lembaga-lembaga

terkait dalam

pelaksanaan

kegiatan ketahanan

bangsa, wawasan

kebangsaan,

pembauran, lintas

identitas, kesadaran

bela negara dan

pembinaan ideologi

koordinasi, konsultasi dan

kerjasama dengan TNI/POLRI

serta masyarakat

012 kali

koordinasi100,000,000

12 kali

koordinas100,000,000

12 kali


12 kali


12 kali


60 kali


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

persatuan dan

kesatuan bangsa

Meningkatnya

persatuan dan

kesatuan bangsa

Terwujudnya

ketahanan bangsa,

wawasan

kebangsaan,

pembauran, lintas

identitas,

kesadaran bela

negara dan

pembinaan

ideologi

1 19 18 05 Melaksanakan forum-

forum pembauran ,

ketahanan bangsa

dan wawasan

kebangsaan dalam

memperkokoh

persatuan dan

kesatuan bangsa

Jumlah forum- forum

pembauran

0 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 5 forum 500,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

pelatihan kader

pembauran

Meningkatnya

pelatihan kader

pembauran

Terwujudnya

pelatihan kader

pembauran


pelatihan kader

pembauran

Jumlah kader yang ikut

pelatihan 0 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 150 org 1,000,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Meningkatkan

pembauran

kewaspadaan

Nasional dan

kesadaran bela

Negara

Meningkatnya

pembauran

kewaspadaan

Nasional dan

Kesadaran Bela

Negara bagi

lembaga

infrastruktur

politik dan

suprastruktur

politik

Terwujudnya

Pembauran

Kewaspadaan

Nasional dan

Kesadaran Bela

Negara bagi

lembaga

infrastruktur

politik dan

suprastruktur

politik


forum/pembauran

kewaspadaan

Nasional dan

Kesadaran Bela

Negara bagi lembaga

infrastruktur politik

dan suprastruktur

politik

Jumlah forum pembauran

0 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 5 forum 500,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

ketahanan

bangsa, wawasan

kebangsaan,

kesadaran bela

negara, Ideologi,

dan pembauran

bangsa

Meningkatnya

ketahanan

bangsa, wawasan

kebangsaan,

kesadaran bela

negara, Ideologi,

dan pembauran

bangsa

Terwujudnya

ketahanan bangsa,

wawasan

kebangsaan,

kesadaran bela

negara, Ideologi,

dan pembauran

bangsa

1 19 18 8 Memfasilitasi

kegiatan kampanye,

kegiatan ketahanan

bangsa, wawasan

kebangsaan,

kesadaran bela

negara, ideologi,

pembauran bangsa

melalui seminar,

lomba pidato

siswa/generasi

muda, pagelaran seni

dan budaya antar

daerah, olahraga

massal, pembuatan

baliho/spanduk yang

mengangkat tema

tentang

persahabatan,

persaudaraan,

perdamaian, cinta

kasih, persatuan dan

kesatuan.

Jumlah kegiatan yang

difasilitasi


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

pendataan

lembaga sosial

masyarakat dan

lembaga adat

Meningkatnya

pendataan

lembaga sosial

masyarakat dan

lembaga adat

Tersedianya data

lembaga sosial dan

lembaga adat yang

akurat


pendataan lembaga

sosial masyarakat

dan lembaga adat

Data Lembaga Sosial dan

Lembaga Adat

0 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 5 data 400,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

pemantauan

orang asing

Meningkatnya

pemantauan

orang asing

Terwujudnya

pemantauan orang

asing


pemantauan

kegiatan orang asing

Jumlah kegiatan

pemantauan orang asing0 1 kali 25,000,000 1 kali 30,000,000 1 kali 25,000,000 1 kali 30,000,000 1 kali 30,000,000 5 kali 140,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

pembinaan

Ormas/ LSM/ OKP

serta Partai

Politik

Meningkatnya

sumberdaya

masyarakat

dalam

menghadapi

perkembangan

politik di

tengah=tengah

masyrakat.

Terlaksananya

forum diskusi

politik antara

pemerintah,

partai politik,

Orkesmas/LSM

dan masyarakat

dalam

menghadapi

perkembangan

politik selama 5

tahun

1 19 21 PROGRAM

PENDIDIKAN

POLITIK

MASYARAKAT

Pembinaan Politik Daerah

serta terhadap LSM, Ormas

dan OKP


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

meningkatkan

pengetahuan

politik masyarakat

bertambahnya

pngetahuan

masyarakat

tentang politik

Terlaksananya

penyuluhan

sosialisasi politik

kepada

masyarakat

1 19 21 01 Penyuluhan Kepada

Masyarakat

Jumlah kegiatan pembinaan

terhadap LSM, Ormas dan

OKP 14 kali 1 kali 110,000,000 1 kali 177,240,000 1 kali 79,374,000 1 kali 89,374,000 1 kali 99,374,000 21 kali 555,362,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



4

UNIT KERJA SKPD




DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


RENSTRA SKPD



Menciptakan

koordinasi dan

komunikasi antara

lembaga supra

dan infra struktur

parpol sesuai

peran dan fungsi

Meningkatnya

pelaksanaan

forum-forum

diskusi politik

Terlaksananya

forum-forum

diskusi politik

1 19 21 3 Koordinasi Forum-

forum Diskusi Politik


politik daerah


Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan

kelengkapan data

base partai politik

dan orkemas

Meningkatnya

kualitas dokumen

data base partai

politik dan

orkemas

Tersedianya data

base partai politik

dan orkemas yang

akurat

1 19 21 04 Penyusunan Data

Base Partai Politik

dan Orkemas

Jumlah Data Base Partai

Politik dan Data Base Ormas,

LSM dan OKP4 Unit 2 unit 3,500,000 2 unit 2,200,000 4 unit 2,500,000 0 0 2 unit 10,000,000 14 data base 18,200,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Meningkatkan dan

memaksimalkan

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Maksimalnya

monitoring,

evaluasi dan

laporan tentang

parpol, pemilu

dan orkemas

Terlaksananya

monitoring

kegiatan, partai

politik dan

orkemas di

Kabupaten

Minahasa

Tenggara


dan Pelaporan

Jumlah Laporan

50 lap 25 lap 9,000,000 25 lap 20,000,000 25 lap 15,000,000 25 lap 25,000,000 25 lap 35,000,000 175 lap 104,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

Terlaksananya

kegiatan

pemilihan umum

di masyarakat

dengan aman dan

tertib

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM

Jumlah kegiatan

Pembinaan Pemilihan

Umum

5 kali 11 kali 700,000,000 11 keg 310,000,000 0 11 kali 700,000,000 11 keg 710,000,000 49 keg 2,420,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

serta KPU dan

Panwaslu

Terlaksananya

kegiatan

pembinaan pemilu

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilu


pemilu3 kali 4 kegiatan 500,000,000 4 keg 200,000,000 0 4 keg 500,000,000 4 keg 510,000,000 19 keg 1,710,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan politik

dan Komisi

Pemilihan Umum

Terlaksananya

kegiatan

pembinaan pemilu

Penunjang

Penyelenggaraan

Pengawasan Pemilu


pemilu2 kali 7 kegiatan 200,000,000 7 keg 110,000,000 0 7 keg 200,000,000 7 keg 210,000,000 30 keg 720,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politk

dan Panwaslu

JUMLAH TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

KEPALA BADAN

Drs. VENTJE F TAMOWANGKAY, Msi

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620216 198603 1 001

TAHUN 1

(2014)TAHUN 2 (2015) TAHUN 3 (2016) TAHUN 4 (2017) TAHUN 5 (2018)

outcome : meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat; Output : terlaksananya pelayananyang efektif dan efisien

6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 36 paket

Jumlah sarana dan prasarana aparatur 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 36 paket

Jumlah PNS 15 16 psg 20 20 25 25 121

Jumlah PNS 12 15 10 10 10 10 67

outcome: Meningkatnya kualitas dokumenpelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabeldan dapat dipertanggung jawabkan output:Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dankeuangan bulanan, semester dan tahunan SKPDBadan Kesbangpol selama 5 tahun.

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 18 paket

Angka kriminalitas 84 kasus 50 kasus 40 kasus 30 kasus 20 kasus 10 kasus 234 kasus


Jumlah peserta yang direkrut 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim 12 tim


Output : Terselenggaranya program pencegahandini dan penanggulangan korban bencana alam-Outcome : meminimalisir korban bencana alam

0 data 1 data 1 data 1 data 1 data 1 data 5 Data

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDSKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO INDIKATOR

KONDISI KERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

(%) (2013)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

(%)

TAHUN 1

(2014)TAHUN 2 (2015) TAHUN 3 (2016) TAHUN 4 (2017) TAHUN 5 (2018)

NO INDIKATOR

KONDISI KERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

(%) (2013)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

(%)

Mental, jati diri bangsa dan Wawasan kebangsaan30% 10% 20% 10 & 10% 10% 100%

Mental , Jati diri bangsa dan Wawasankebangsaan

30% 10% 20% 10% 10% 10% 100%

Pembinaan Politik Daerah serta terhadap LSM,Ormas dan OKP

14 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 24 kali

Jumlah kegiatan Pembinaan Pemilihan Umum5 kali 11 kali 11 keg - 11 kali 11 keg 49 keg

KEPALA BADAN

Drs. VENTJE F TAMOWANGKAY, Msi

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620216 198603 1 001

Documents

Rencana Strategis - mitrakab.go.id · memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ... serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disertai