Click here to load reader

RENCANA KERJA · PDF file RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 ... Diare per 1.000 penduduk

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RENCANA KERJA · PDF file RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan...

  • ren

    DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN KAPUAS HULU JALAN DIPONEGORO NO. 27 PUTUSSIBAU KODE POS 78711TELEPON (0567) 21009 FAKS (0567) 21666 SUREL: [email protected]

    RENCANA

    KERJA 2019

  • RENJA 2019

    DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU I

    KATA PENGANTAR

    Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

    berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

    Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat diselesaikan. Walaupun dirasa masih banyak

    kekurangan, akan tetapi sebagai langkah awal menuju transparansi dan

    akuntabilitas laporan ini.

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun sebagai

    bahan akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat

    Kabupaten Kapuas Hulu serta pertanggungjawaban awal pelaksanaan tugas pokok

    dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan,

    sekaligus sebagai alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk

    meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

    Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu ini dapat

    digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai

    kinerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu serta dapat memenuhui harapan masyarakat

    yaitu terwujudnya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

    Putussibau, April 2018

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

    dr. H.HARISSON, M.Kes Pembina Utama Muda

    NIP. 19660808 199803 1 007

  • RENJA 2019

    DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU II

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar i

    Daftar Isi ii

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1

    1.2. Landasan Hukum......................................................................... 2

    1.3. Maksud dan Tujua ....................................................................... 4

    1.4. Sistematika Penulisa ................................................................... 5

    BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 201 ..................................... 6

    2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah ........................................... 6

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

    dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................ 8

    2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................................... 9

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ................ 9

    BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................25

    3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah ................ 27

    3.3 Program dan Kegiatan ............................................................... 30

    BAB IV PENUTUP ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 46

    LAMPIRAN

  • RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

    1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan

    oleh semua komponen Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

    kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

    kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan

    sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan

    kesehatan dilakukan dengan pendekatan Program Indonesia Sehat.

    Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu

    Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

    Pilar Paradigma Sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam

    pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat.

    Penguatan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses

    pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan

    kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko

    kesehatan. Sementara itu Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan dengan strategi

    perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

    Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh keberlanjutan-

    kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-

    upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya seperti yang diamanatkan

    dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan

    berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,

    berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

    keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

    Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

    tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan

    Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D),

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja

    Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

    Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan

    menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

  • RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

    2

    pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan

    berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil

    Musrenbang.

    Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang

    memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan

    dilaksankan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

    Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang

    belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran

    Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

    Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi

    perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan

    secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

    1.2. Landasan Hukum

    Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

    Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

    1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

    Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

    Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

    sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

    Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

    4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

    Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  • RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

    3

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

    dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3952);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

    Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

    Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

    19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah;

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

    Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tenta