ren
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
JALAN DIPONEGORO NO. 27 PUTUSSIBAU
KODE POS 78711TELEPON (0567) 21009 FAKS (0567) 21666
SUREL: [email protected]
RENCANA
KERJA 2019
RENJA 2019
DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
I
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat diselesaikan. Walaupun dirasa masih banyak
kekurangan, akan tetapi sebagai langkah awal menuju transparansi dan
akuntabilitas laporan ini.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun sebagai
bahan akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kabupaten Kapuas Hulu serta pertanggungjawaban awal pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan,
sekaligus sebagai alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu ini dapat
digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai
kinerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu serta dapat memenuhui harapan masyarakat
yaitu terwujudnya sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Putussibau, April 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu
dr. H.HARISSON, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660808 199803 1 007
RENJA 2019
DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
II
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum......................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujua ....................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisa ................................................................... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 201 ..................................... 6
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah ........................................... 6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................ 8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................................... 9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ................ 9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................25
3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah ................ 27
3.3 Program dan Kegiatan ............................................................... 30
BAB IV PENUTUP ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 46
LAMPIRAN
RENJA 2019
DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan
kesehatan dilakukan dengan pendekatan Program Indonesia Sehat.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu
Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.
Pilar Paradigma Sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko
kesehatan. Sementara itu Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan dengan strategi
perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh keberlanjutan-
kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-
upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya seperti yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan
berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.
Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman
RENJA 2019
DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
2
pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan
berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil
Musrenbang.
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang
memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan
dilaksankan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.
Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang
belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran
Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.
Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi
perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan
secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
RENJA 2019
DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tenta
