PERAN APIP

DALAM PENYUSUNAN

PROGRAM DAN ANGGARAN

Oleh: Emmy Widayanti

Inspektur Jenderal

Disampaikan pada kegiatan “ Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2018”

di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Rabu, 25 Oktober 2017

SPIP

PP No. 60 Th 2008

PEMERINTAH

Tertib

Terkendali

Efisien

Efektif

Keyakinan

Memadai

Paket Undang-

Undang Keuangan

Negara:

1. UU 17/2003

2. UU 1/2004

3. UU 15/2004

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pusat Daerah

Akuntabel

Transparan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Negara

PUBLIK

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Pengawasan

•

Proses

Terintegrasi

Pertanggungjawaban

UU 23/2014

Kegiatan yang Efektif & Efisien

Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan terhadap Peraturan

2

@Inspektorat Jenderal

Kementerian Sosial

FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL

Peningkatan Akuntabilitas

Mengurangi Tindakan Korupsi

Peningkatan Tata Kelola

Peningkatan Pelayanan Publik

AUDIT REVIU EVA-

LUASI PEMAN-TAUAN

ASIS-TENSI

TLHP

PENDAM-PINGAN

DAN

PENG-AWASAN

LAINNYA

Quality Assurance Advisory

Management

Good and

Clean

Governance

3

Pendekatan : Terintegrasi , yakni antara

aspek sumber daya manusia,

keuangan, pelayanan publik,

kinerja dan tata kelola.

Strategi : mengutamakan PREVENTIF

dan PROMOTIF tanpa

meninggalkan KURATIF

Kebijakan Pengawasan

Pengembangan e-Audit : Embrio metode pemeriksaan melalui

e-Audit

Orientasi : mewujudkan Good and

Clean Governance dengan

Perbaikan pada 8 Area

Perubahan Reformasi

Birokrasi

4

4

Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal

Audit

• Asistensi Pengawasan

• Pendampingan

• Penguatan SPIP

• Evaluasi WBK/WBBM

• Percepatan TLHP

• PMPRB Kemensos

Reviu

Evaluasi

Pengawasan

Lainnya

PENGAWASAN

ITJEN

Pemantauan

Kantor Pusat

UPT

DANA DEKON

dan TP

5

5

Audit

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efetivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

FUNGSI PENGAWASAN..

Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini secara independen. Dalam penugasannya auditor wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan /atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini), adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku

6

6

Lanjutan...

Jenis Audit Aspek Keuangan Tertentu

• Audit atas bagian dari LK/Informasi keuangan

• Audit atas Laporan Pendapatan dan Biaya

• Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

• Audit atas aktiva tetap, permintaan anggaran

• Audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi

• Audit Keuangan Lainnya

7

7

Audit Kinerja

audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan

FUNGSI PENGAWASAN…

Audit Kinerja • Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan

efektivitas, serta ketaatan pada peraturan

• Audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran

• Audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana

• Audit kinerja atas pengelolaan asset dan kewajiban

• Audit Operasional

8

Audit dengan Tujuan Tertentu

audit selain audit keuangan dan selain audit terhadap aspek keuangan tertentu

FUNGSI PENGAWASAN…

Audit dengan Tujuan Tertentu

• Audit ketaatan (compliance audit);

• Audit investagatif

• Audit atas tindak kecurangan/fraud audit;

• Audit atas kegiatan melawan hukum/illegal act audit;

• Mengumpulkan data dan/atau informasi intelijen;

• Fraud audit/illegal act audit/audit atas tindak kecurangan/KKN/audit forensik audit investigatif (sebagai kelanjutan sebelumnya)

• Melakukan audit atas berbagai indikasi pemborosan;

• Audit khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pemeriksaan terhadap kasus kehilangan asset;

• Membantu aparat penegak hukum (APH) dengan memberikan keterangan ahli/pendampingan pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus hasil pengawasan

9

9

Reviu

Penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan

FUNGSI PENGAWASAN..

Reviu

• Reviu atas laporan keuangan

• Reviu atas rencana kegiatan dan anggaran (RKA)

10

10

Evaluasi

Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

FUNGSI PENGAWASAN..

Evaluasi

• Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

11

11

Pemantauan

Proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

FUNGSI PENGAWASAN..

Evaluasi

• Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

• Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;

• Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;

• Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah

12

12

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi

FUNGSI PENGAWASAN..

Kegiatan Pengawasan Lainnya

• Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi di bidang pengawasan;

• Memberikan konsultai di bidang pengawasan;

• Melaksanakan bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan;

• Melaksanakan bantuan teknis di bidang pengawasan;

• Melaksanakan pemetaan/mapping di bidang pengawasan;

• Cek fisik

• Penatausahaan persediaan/asset

• Sosialisasi penerapan SPIP

13

13

Peran APIP dalam Penyusunan Program dan Anggaran

APIP dalam penyusunan program dan anggaran berperan sebagai quality assurance.

Dalam menjalankan perannya sebagai quality assurance APIP mempunyai tanggungjawab

untuk melakukan reviu RKA-K/L,

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

PERANAN APIP DALAM MELAKSANAKAN REVIU RKAKL

(QUALITY ASSURANCE)

Dasar Hukum

PMK /94/PMK.02/ 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara

/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2012. “Pimpinan Instansi memberi tugas kepada APIP untuk

meningkatkan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran”

15

Maksud Reviu RKA-K/L

Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKAKL telah disusun berdasarkan :

• Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

• Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L)

• Pagu Anggaran

• Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan

• Untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas

16

16

Tujuan Reviu RKA-K/L

Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai :

• Bahwa Informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, kesesuaian dengan standar biaya, dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA-K/L

Akurasi Keandalan Keabsahan

17

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian

Efisiensi anggaran, Misalnya Perjadin dan Paket Meeting

Mendeteksi Duplikasi Anggaran

Mengendalikan beberapa pengadaan misalnya : Belanja Modal, Belanja Jasa disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi yang akan menjadi aset

18

Reviu RKA-K/L

Meminimalisir

• Kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran

• Pemborosan/penggunaan anggaran yang tidak sesuai Tusi

19

Koordinasi dan Sinergi dalam Penyusunan RKAKL

APIP-KL Reviu

RKAKL

Biro Perencanaan Penelitian RKAKL

Unit Eselon I Penyusun RKA-Esl 1

RKA Satker

RKA Satker

RKA Satker

Kemenkeu c.q. DJA:

Penelaahan RKAKL

untuk menghasilkan RKAKL yang berkualitas

20

Beberapa Catatan

Hasil Reviu RKA Kemensos

Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L

Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, serta hal-hal yang dibatasi/dilarang

Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Pengadaan belanja modal belum dilengkapi dengan analisa kebutuhan

21

Lanjutan...

TOR/KAK masih belum dijelaskan secara detil setiap kegiatan dan masih adanya kegiatan yang belum tercantum dalam TOR

Belanja Modal Gedung dan Bangunan belum dilengkapi dokumen pendukung (Dinas terkait)

Masih terdapat kesalahan penggunaan Kode Akun

Masih terdapat inefisiensi anggaran (Adanya Kegiatan yang tidak sesuai dengan Tupoksi)

22