RENCANA STRATEGIS - mitrakab.go.id · globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian

RENCANA STRATEGIS DINAS NAKERTRANS KAB. MITRA 2014-2018

Page | 1 RENSTRA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maka Kuasa, karena

perkenanNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) refisi Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara 2017-2018, dapat diselesaikan dengan

baik.

Selanjutnya kami menyadari sebagai aparatur pemerintah yang selalu siap untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik serta penuh tanggung jawab, tentunya

tidak terlepas pula dari keterbatasan sebagai insan yang penuh kelemahan dan

kekurangan.

Untuk itu kami menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan

kesempurnaan penyusunan laporan ini ke depan. Atas semuanya itu kami ucapkan terima

kasih.

Demikianlah penyampaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara ini dibuat, kiranya dapat memberi konstribusi

bagi kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ratahan, Juni 2017

KEPALA DINAS

DRS.ROBBY SUMUAL, MM

NIP. 19610212 198902 1 003

KATA PENGANTAR


Page | 2 RENSTRA

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program

dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Strategis Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara yang diatur dalam Peraturan Bupati No.5B

Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Tenggara. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Tenggara juga merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara.

(EXECUTIVE VIEW)

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk Pembangunan Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan

daerah yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif

berkelanjutan, pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja sehingga setiap

angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya maupun

keluarganya yang tentunya pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana

tersebut diatas dapat mewujudkan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang berbudaya,

berdaya saing dan sejahtera serta mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan

paradigma pembangunan berkeadilan sosial dan menurut hak asasi (hak dasar) manusia tidak

hanya bertanggung-jawab untuk membangun kehidupan yang lebih baik dari orang-orang yang

kurang beruntung atau terpinggirkan dalam pembangunan, melainkan juga bertanggungjawab

untuk melakukan pencegahan agar orang-orang yang rentan tidak berkembang menjadi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan bertanggung jawab untuk

mengembangkan berbagai potensi masyarakat maupun pemerintah yang dapat didayagunakan

didalam menangani para penyandang masalah kesejahteraan sosial Sehingga pembangunan

kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan

oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi

kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan. Dan yang menjadi tujuan pembangunan

kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala

bentuk manifestasinya

BAB I

PENDAHULUAN


Page | 3 RENSTRA

Dalam pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di

Kabupaten Minahasa Tenggara melalui : 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja, 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, 3) Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, 4) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi ,

5) Program Transmigrasi Lokal, 6). Program tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat

kualitas dari pencari kerja atau tenaga kerja, lowongan/lapangan pekerjaan yang tersedia,

hubungan kerja yang kondusif, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta

globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.

Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya

tenaga kerja maupun pencari kerja dan masyarakat transmigran serta sekitarnya. Selanjutnya

Pembangunan Nasional dan Daerah harus juga diarahkan berwawasan ketenagakerjaan, yaitu

setiap kebijakan publik berupa pembangunan diharapkan selalu dapat berdampak terhadap

kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dimana sebagai salah satu pelaku pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara

menyusun suatu dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 – 2018 yaitu refisi

dari Rencana Strategis dari (Renstra) dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018 dikarenakan Terjadi Perubahan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dimana Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Minahasa

Tenggara dilebur menjadi dua Dinas yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas

Sosial.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dapat juga

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian agar pembangunan

dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-

masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di bidang

ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Selanjutnya juga Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Tenggara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program

pembangunan ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara, maupun dengan mendorong

peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2017-2018, dengan penekanan pada pencapaian


Page | 4 RENSTRA

sasaran Prioritas Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaand Sosial

yang mengacu Pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2017-2018.

1.2.LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Tahun 1930 (stoom ordonnantie);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh

Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5050);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81

Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);


Page | 5 RENSTRA

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategi Tahun 2017-2018 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan SKPD Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;

b. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 2017-2018 sebagai dasar

penyusunan rencana kerja tahunan.

Tujuan penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 -2018 yaitu :

a. Tersedianya suatu dokumen strategik dan komprehensif;

b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

c. memperoleh pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah

dibidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

d. Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam koordinasi pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten

Minahasa Tenggara.

e. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

1.3. Sistematika

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2017 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


Page | 6 RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian

Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

serta keterkaitannya dengan penyusunan Renja SKPD.

Memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

Menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi,

dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) SKPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur

organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).


Page | 7 RENSTRA

2.2 Sumber Daya

SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan

SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS

DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia,

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian

kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang

telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD

kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang

bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi,

serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan

identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu

strategis pelayanan SKPD


Page | 8 RENSTRA

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

SKPD provinsi/kabupaten/kota.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan

Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

Pada bagian ini dikemukakan rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang


Page | 9 RENSTRA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR

KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator

kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

RENCANA STRATEGIS DINAS NAKERTRANSSOS KAB. MITRA 2014-2018

Page | 10 RENSTRA

2.1.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas dan fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang

Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Syaker dan Energi Sumber Daya

Mineral, dan Ketransmigrasian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Tenggara melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis;

b. pelaksanaan kebijakan teknis;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

d. pelayanan administratif dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun susunan bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupten Minahasa Tenggara

Berdasarkan Peraturan Daerah Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditetapkan Susunan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, terdiri dari :

Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B membawahkan :

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD


Page | 11 RENSTRA

1) Sekretaris Dinas membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Bidang Penempatan dan Produktivitas membawahkan :

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b. Seksi Penempatan dan Perlindungan Kerja;

c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

3) Bidang Syaker dan Energi Sumber Daya Mineral membawahkan:

a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengupahan;

b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;

c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.

4) Bidang Ketransmigrasian membawahkan:

a. Seksi Penyiapan Permukiman;

b. Seksi Penempatan dan Transmigrasi;

c. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Tenggara adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis;

2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja

dan transmigrasi;

4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

5. Penyelenggaraan urusan di bidang penempatan dan produktivitas ;

6. Penyelenggaraan urusan di bidang syarat kerja dan energi sumber daya mineral dan;

7. Penyelenggaraan urusan di bidang ketransmigrasian;

8. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;

9. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi

dan misi daerah;

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraaan urusan lingkup bidang

ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial;


Page | 12 RENSTRA

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Pembinaan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan penempatan dan produktivitas tenaga

kerja, pengawasan kerja dan pengawasan tenaga kerja;

e. Pembinaan ketransmigrasian dalam penyelenggaraan transmigrasi;

f. Pembinaan bidang sosial dalam pemberdayaan dan kelembagaan sosial dan bantuan

rehabilitasi sosial;

g. Pelaksanaan pembinaan personil, terutama yang berkaitan dengan kualitas efisien,

efektif dan profesionalitas dalam bidang tugas ;

h. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan sesuai hasil capai, serta mendorong

tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat;

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas :

Untuk Melaksanakan Tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program,

dan anggaran dan ketatausahan;

b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.

d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun

program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan

sebagaimana mestinya;

b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta

mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;

c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang

berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap

terawat;


Page | 13 RENSTRA

d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat

serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar

pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;

e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur

dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang

berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap

terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;

h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi

kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;

j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;

k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;

l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;

m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil

Negara;

n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;

o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;

p. mengawasi pengarsipan data-data;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;

r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;

b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;

c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;

d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;

e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;

f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;

g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;

h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja


Page | 14 RENSTRA

Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja,

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. Bidang Penempatan dan Produktivitas

Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pembinaan, dan pengaturan perluasan kerja dan kesempatan kerja bagi

tenaga kerja mandiri profesional serta pembinaan pengusaha kecil; pelaksanaan

pembinaan terhadap pencari kerja, antar kerja, antar daerah, antar lokal dan antar

negara yang dilakukan oleh balai AKAN;

b. pelaksanaan pembinaan perijinan, pembatasan penggunaan tenaga kerja asing dan

penempatan tenaga kerja pemuda dan perempuan serta penyandang cacat dan lanjut

usia;

c. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga

kerja;

d. pelaksanaan dan pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

e. penyediaan instruktur / tenaga pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

f. penyusunan program dan sistem pelatihan tenaga kerja di daerah guna meningkatkan

efisiensi, relevansi dan kualitas serta pemerataan dalam pelatihan dan peningkatan

produktivitas tenaga kerja;

g. pengevaluasian dan monitoring lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

i. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;

j. pelaksanaanpembinaan lembaga kerja sama bipartite dan tripartite;

k. pelaksanaanpersyaratan kerja dan hubungan krja;

l. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;

m. pelaksanaan pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan;

n. penyelidikan pelanggaran norma ketenagakerjaan.

4. Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari:

Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program,

kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi pelatihan kerja dan produktivitas;

b. menyusun rencana anggaran seksi pelatihan kerja dan produktivitas ;

c. menyiapkan bahan kerja;


Page | 15 RENSTRA

d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan

pemecahannya yang berkaitan dengan tugas seksi pelatihan kerja dan produvitas;

e. merancang promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja dan promosi

peningkatan produktivitas;

f. merencanakan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja;

g. merencanakan penyiapan assessor akreditasi

h. merencanakan pemantauan (surveilance) dan evaluasi status akreditasi lembaga

pelatihan;

i. merencanakan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (pbk);

j. merencanakan pelaksanaan analisi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;

k. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;

l. merencanakan penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;

m. merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis

kompetensi;

n. merencanakan penyiapan program pelatihan dan pemagangan;

o. merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;

p. merencanakan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten;

q. menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengukuran produktivitas tingkat

kabupaten;

r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengkuran produktivitas tingkat kabupaten;

dan

melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala bidang

s. melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala bidang

Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target)

program, kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi penempatan dan

perlindungan tenaga kerja;

b. menyusun rencana anggaran seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja;

c. merancang promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada

pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada

masyarakat;

d. merencanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

e. merencanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;


Page | 16 RENSTRA

f. merencankan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

g. mengklarifikasikan kelengkapan persyaratan penerbitan izin lptks kabupaten;

h. merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi

kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan diluar hubungan

kerja);

i. menganalisa dokumen pengesahan rptka perpanjangan kepada pemberi kerja

tka yang tidak mengandungperubahan jabatan, jumlah tka, dan lokasi kerja

dalam 1 (satu) daerah provinsi;

j. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan rptka perpanjangan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target)

program, kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi pengembangan dan

perluasan kesempatan kerja;

b. menyusun rencana anggaran seksi pengembangan dan perluasan kesempatan

kerja;

c. menyiapkan bahan kerja;

d. merancang kegiatan promosi perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

e. mengelola penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

f. merencanakan pelaksanaan perantaraan kerja dalam mendorong perluasan

kesempatan kerja kepada masyarakat;

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perluasan

kesempatan kerja.

h. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian

bawahan;

j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

5. Bidang Syarat Kerja dan Energi Sumberdaya Mineral

Bidang Syarat Kerja dan Energi Sumberdaya Mineral mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Bidang Syarat Kerja dan

Energi Sumberdaya Mineral.


Page | 17 RENSTRA

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Syarat Kerja dan Energi

Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyusun dan merumuskan program kegiatan yang berkaitan dengan hubungan

industrial, syaker dan energi sumber daya mineral;

b. menyiapkan rencana tindak lanjut dan telaahan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan berkaitan dengan bidang hubungan industrial, syaker dan energi sumber

daya mineral;

c. memverifikasi pengesahan peraturan perusahaan (pp) dan pendaftaran perjanjian kerja

bersama (pkb);

d. mengkoordasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan

perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di

perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;

f. mengkoordinasikan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di

perusahaan;

g. mengkoordinasikan pembentukkan dan pemberian fasilitas dan/atau mediasi terhadap

potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

h. mengkoordinasikan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan

industrial;

i. mengkoordinasikan penetapan upah minimum kabupaten (umk)

j. menyiapkan kajian dan penerbitan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;

k. memberikan laporan pelaksanaan tugas pada pimpinan;

l. mengevaluasi dan memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan;

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

Seksi PengawasanKetenagakerjaan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawasan norma kerja,

jaminan sosial, perempuan dan anak;

b. mengelola pelayanan dibidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan

dan anak;

c. memeriksa bahan evaluasi di pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan

anak;

d. menyusun bahan pelaporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan

anak;

e. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawasan norma

keselamatan dan kesehatan kerja;

f. mengelola pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;


Page | 18 RENSTRA

g. mengelola pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;

h. memeriksa bahan evaluasi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;

i. menyusun bahan pelaporan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;

j. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum

ketenagakerjaan;

k. merencanakan penyiapan bahan pelayanan penegakkan hukum ketenagakerjaan;

l. merencanakan penyiapan bahan evaluasi penegakkan hukum ketenagakerjaan;

m. merencankan penyiapan bahan pelaporan penegakkan hukum ketenagakerjaan.

.

Seksi Hubungan Industrial & Syarat Kerja

Seksi Hubungan Industrial & Syarat Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menganalisa dokumen pengesahan peraturan perusahaan (pp) dan pendaftaran

perjanjian kerja bersama (pkb) di kabupaten;

b. merencanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan

dan pendaftaran perjanjian kerja bersama

c. menyiapkan sdm yang memahami ketentuan pengupahan dan fasilitas pembinaan

jamsostek;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitas perumusan pengupahan

dan fasilitas pembinaan jamsostek;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di

perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;

f. merencanakan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di

perusahaan;

g. merencanakan pemberian fasilitas dan atau mediasi terhadap potensi perselisihan

diperusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

h. merencanakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan

industrial;

i. melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala bidang.

Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral

Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginvertarisir permasalahan dan

pemecahannya berkaitan dengan tugas;

b. melakukan pendataan dan pemetaan sumber daya energi

c. melakukan pendataan dan pemetaan lokasi yang belum mempunyai jaringan listrik

d. melakukan pendataan rumah yang belum berlistrik


Page | 19 RENSTRA

e. melakukan penyebarluasan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan energi

f. melakukan monitoring penyediaan,penyaluran harga bbm dan gas

g. menyusun rencana kerja dan renacana anggaran seksi pertambangan

h. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginvertarisir permasalahan dan

pemecahannya berkaitan dengan tugas di seksi energi

i. melaksanakan survey, penelitian, pemetaan wilayah pertambangan

j. melaksanakan invertarisasi wilayah usaha pertambangan

k. mengelola data dan informasi mineral berbasis sistem informasi geologi (sig )

l. menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan

m. menginventarisasi data penambang tanpa izin dan melakukan koordinasi dengan

pihak terkait untuk penertiban penambang tanpa izin

n. melakukan penyebarluasan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan

pertambangan

o. melakukan penyebarluasan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan geologi

p. memfasilitasi,menyiapkan database potensi bahan galian mineral logam dan batuan

q. memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengeboran dan pemanfaatan air bawah

tanah yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha / swasta

r. memproses penerbitan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi

s. menginventarisasi daerah / kawasan rawan bencana alam geologi

t. memantau dan mengendalikan pelaksanaan perusahaan pemanfaatan langsung panas

bumi

u. memberikan saran / pertimbangan kepada pimpinan

v. membuat dan membagikan rincian tugas kepada bawahan

w. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

x. membuat penilaian SKP bawahan

y. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas;

z. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

6. Bidang Transmigrasi

Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang Ketransmigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut

a. penyediaan areal dan penyusunan rencana teknis satuan pemukiman (rstp) dan rencana

teknis jalan (rtj) serta menyiapkan lahan dan prasarana lainnya;

b. penyelesaian hak atas tanah dan sertifikat;


Page | 20 RENSTRA

c. pembinaan lingkungan pemukiman;

d. peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program transmigrasi;

e. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi;

f. pemantauan kelayakan lokasi serta penempatan dan perbekalan;

g. pelaksanaan pembinaan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial dan budaya di daerah

transmigrasi;

h. penyusunan laporan dibidang transmigrasi;

i. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Seksi Penyiapan Pemukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program,

kegitan (uraian, indikator kinerja, target) Seksi Penyiapan Pemukiman;

b. Menyusun rencana anggaran Seksi Penyiapan Pemukiman;

c. Menyiapkan bahan kerja;

d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan

pemecahannya yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyiapan Pemukiman;

e. Melaksanakan kegiatan pengadaan lokasi pemukiman transmigrasi;

f. Menyiapkan bahan-bahan penyelesaian pembebasan tanah lokasi pemukiman dari

segala hak atas tanah untuk diterbitkan sertifikat;

g. Menyiapkan bahan penyaluran batas keliing dan pengkaplingan lahan transmigrasi

serta menyusun perencanaan teknis ruangan satuan pemukiman dan rencana teknis

lainnya;

h. Melaksanakan bimbingan spesifikasi teknis lahan bangunan (rumah transmigran,,

jamban keluarga, bangunan fasilitas umum), sarana dan prasarana jalan, jembatan,

gotong royong serta sarana air bersih (SAB).

i. Menginventarisir kebutuhan rehabilitas / peningkatan bangunan dan prasarana;

j. Memantau dan menyiapkan bahan rekomedasi kesiapan lokasi, penataan masyarakat

dan pengurusan siap terima penempatan (STP);

k. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian

bawahan;

m. Membuat penilaian DP3 pada bawahan;

n. Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan

tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Penyiapan Pemukiman;

o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau

tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.


Page | 21 RENSTRA

Seksi Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program,

kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi penempatan dan tranmigrasi;

b. menyusun rencana anggaran seksi penempatan tranmigrasi;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan

pemecahannya yang berkaitan dengan tugas seksi penempatan tranmigrasi;

d. melaksanakan program kegiatan perencanaan penempatan transmigrasi;

e. melaksanakan pemantauan dan menyiapkan bahan rekomendasi kesiapan lokasi

penataan masyarakat dan pengurusan siap terima penempatan (stp);

f. mengurus mulai dari kegiatan pengangkutan, pengawalan transmigrasi ke lokasi trans,

pemantapan jalan transmigrasi di daerah setempat, pengaturan pembagian perbekalan

kepada transmigrasi dan bimbingan penyuluhan dalam peningkatan produksi dan

pengolahan hasil pertanian / industri rumah tangga;

g. menyiapkan bahan evaluasi perkembangan peningkatan pengolahan hasil, pembuatan

genplot dan penangkaran benih di lokasi transmigrasi;

h. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang penerapan teknologi pengolahan,

pengendalian mutu produksi dan pengguna sarana pengolahan, penyiapan dan

i. pembentukan kelembagaan ekonomi koperasi dan nonkoperasi serta bimbingan usaha

dan manajemen;

j. bimbingan untuk kelancaran pemasaran dan permodalan maupun perkreditan,

penyiapan bahan pemberian informasi peluang dan potensi usaha, perintisan hubungan

kerja sama dengan pihak swasta.

k. memproses perijinan kerjasama di bidang usaha dan penyiapan bahan evaluasi

pelaksanaan kerja sama;

l. menyiapkan bahan penilaian upt teladan;

m. melaksanakan bimbingan peningkatan keterampilan berusaha dan swadaya

masyarakat;

n. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana maupun tenaga medis

pengurusan penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa, pemantauan

pendistribusian bantuan obat-obatan serta pemasalan kesehatan dan kb, penyuluhan

kesehatan lingkungn dan pengurusan penyemprotan rumah yang akan ditempati

transmigrasi.

o. menginventarisir dan memerbaiki kualitas air bersih serta lingkungannya, pengurusan

penyelesaian bantuan baik pangan maupun nonpangan;


Page | 22 RENSTRA

p. melaksanakan bimbingan mental spiritual dan adaptasi pada masyarakat setempat;

q. memberikan pelayanan posyandu dan bimbingan kesenian dan kebudayaan masyarakat

transmigasi;

r. mendata kebutuhan sarana pendidikan usia wajib belajar dan tenaga pendidik;

s. menggerakkan usaha swadaya masyarakat dalam pendidikan, olahraga bagi generasi

muda dan kegiatan perempuan trasmigran;

t. menyiapkan pembentukan aparatur desa, membuat monografi desa dan menyiapkan

penyerahan unit pemukiman ‘transmigrasi (upt),menyiapkan bahan penilaian

transmigran dan kepala kupt teladan;

u. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;

v. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian

bawahan;

w. membuat penilaian SKP pada bawahan;

x. membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan

tugas pokok dan fungsi kepala seksi penempatan tranmigrasi;

y. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau

tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Pembinaan Usaha ekonomi Sosial Budaya mempunyai tugas:

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilngkungan seksi pembinaan usaha

ekonomi sosial budaya sesuai dengan bidang tugas ;

c. memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesesuaian dan tindak lanjutnya ;

d. melaksanakan pembinaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigran serta

penyiapan pengakhiran status upt ;

e. memberikan pembinaan ekonomi masyarakat transmigrasi;

f. menerikan pelayanan dan bimbingan usaha kelembagaan ekonomi, pemasaran hasil

produksi, dan kerjasama swasta ;

g. memberikan pembinaan sosial buday masyarakat transmigran ;

h. melakukan urusan penyiapan pemerintah desa dan pengakhiran status upt

i. membuat dan menyusun laporan kegiatan ;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang


Page | 23 RENSTRA

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai

dengan fungsi bidang keahlian masing – masing berdasarkan Peraturan

Perundangan – undangan yang berlaku

2.2. SUMBER DAYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA

Personil yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Tenggara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembangunan dibidang

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah :

Komposisi pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Tenggara secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari

kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Jumlah pegawai

dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak

23 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 19 orang dan 4 orang tenaga

kontrak.

Tingkat pendidikan PNS adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 2 orang, S1

sebanyak 15 orang, dan SMU sebanyak 2 orang, Sedangkan tingkat pendidikan Tenaga

Kontrak dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 2 Orang dan SMA sebanyak 2 Orang.

Sesuai dengan pangkat/golongan di dominasi oleh pangkat/golongan IV sebanyak

orang 4 pangkat/golongan III sebanyak 13 orang, pangkat/golongan II sebanyak 2 orang.

Untuk lebih lengkap dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Minahasa Tenggara

NO. JENIS DATA PNS TENAGA

KONTRAK JUMLAH

Pendidikan

1 Pasca Sarjana 2

2 Sarjana 15 2 17

3 D III - - -

3 SMA 2 2 4

Jumlah 19 4 23


Page | 24 RENSTRA

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Pegawai golongan III dengan pendidikan S1 yang

mendominasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Tenggara sehingga bisa dikatakan bahwa PNS di Dinas Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara sangatlah Produktif. Namun demikian, seperti terlihat

pada tabel diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang hanya memiliki 23 Personil, sangat

kekurangan tenaga.

KOMPOSISI PNS MENURUT PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH

1 Pembina Utama Muda/IV c 1

2 Pembina TK I/IV b 1

3 Pembina/IV a 2

4 Penata Tingkat I/III d 2

5 Penata/III c 9

6 Penata Muda Tingkat I/III b 1

7 Penata Muda/III a 1

8 Pengatur Tingkat I/II d -

9 Pengatur/II c -

10 Pengatur Muda Tingkat I/II b 2

10 Pengatur Muda /II a

Jumlah 19

Untuk jabatan struktural berdasarkan struktur terisi sebanyak 16 jabatan, yang terdiri

dari eselon II.b 1 orang, eselon III.a 1 orang dan eselon III.b 3 orang, serta eselon IV.a

sebanyak 11 orang. Selain itu telah banyak pula yang mengikuti diklat penjenjangan. Untuk

lebih rinci dapat di lihat dalam tabel berikut :

NO JENIS DATA JUMLAH DIKLAT

PENJENJANGAN JUMLAH

Jabatan

1 Kepala Dinas 1 PIM II 1

2 Sekretaris 1 PIM III 1

3 Kepala Bidang 5 PIM III 2

4 Kepala Seksi 8 PIM IV -

5 Kepala Sub. Bagian 1 PIM IV -

Jumlah 12 Jumlah 4


Page | 25 RENSTRA

2.3. Gedung dan Perlengkapan Aparatur

U R A I A N VOLUME KET.

I. Bangunan.

Gedung Kantor

1 Unit

Cukup

II. Kendaraan

Roda 2 (dua)

Roda 4 (empat)

3 Unit

2 Unit

Cukup

Kurang

III. Peralatan

Komputer

Meja

Kursi Direksi

Kursi Plastik

Sofa

Almari

Filling Kabinet

UPS / Stabiliser

Laptop

Meja ½ biro

Meja Satu Biro

Papan White Board

Direvisi lagi

4 Unit

7 Unit

11 Unit

8 Unit

2 Unit

5 Unit

2 unit

1 Unit

3 Unit

12 Unit

1 Unit

1 unit

Kurang

Kurang

Cukup

Kurang

Cukup

Kurang

Cukup

Cukup

Kurang

Cukup

Cukup

Kurang

2.4. KINERJA KEUANGAN

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hasil dari Peleburan Dinas Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Tugas Pokok

dan Fungsinya, didukung dengan anggaran berbasis kinerja. Maksudnya adalah, setiap bidang

mendapat anggaran untuk dikelola masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Perkembangan APBD sejak tiga (3) tahun terakhir terlihat pada tabel berikut

NO TAHUN JUMLAH

(RP) NAIK/TURUN

BELANJA

PEGAWAI

JUMLAH

BELANJA

1 2014 2.748.805.121 - 1.550.305.121 1.198.500.000

2 2015 3.014.829.540 Naik 0,912 % 2.014.829.540 1.000.000.000

3 2016 3.231707.916 Naik 0,933 % 2.226.907.916 1.004.800.000

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Jumlah APBD Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Sosial Naik-Turun, tidak Stabil, hal ini dipengaruhi oleh Prioritas Utama

Visi, Misi Kepala Daerah .

Apabila dirinci alokasi anggaran sesuai dengan urusan Pemerintahan daerah adalah sebagai

berikut


Page | 26 RENSTRA

No Tahun Non urusan

URUSAN WAJIB

Peningk.

Penemp. &

prodk

Perlindung

an

Ketenagak

erjaan

Sosial Ketransmig

rasian

1 2014 1.550.305.121 50.219.500 25.320.000 199.886.000 464.996.500

2 2015 2.014.829.540 43.800.000 35.500.000 240.888.000 148.993.000

3 2016 2226.907.916 25.000.000 25.000.000 225.000.000 25.000.000

Terlihat jelas pada tabel diatas bahwa Bidang sosial yang selalu mendapat anggaran

paling besar, hal ini dikarenakan Visi, Misi Kepala Daerah adalah memperkecil Kesenjangan

Sosial dalam rangka Pemberantasan kemiskinan.

2.5. KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah

di Bidang Transmigrasi, Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Syaker dan Pengawasan mempunyai

sasaran / target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

- Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pembangunan tenaga kerja,

transmigrasi dan sosial

- Tersedianya Sumber Daya manusia ( SDM ) yang handal, produktif dan berdaya saing.

- Tersedianya peluang / kesempatan kerja bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas

hidup.

- Melindungi Seluruh Pekerja/Buruh sehingga menciptakan rasa aman dalam bekerja guna

menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berikut adalah Perkembangan indikator capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi hasil peleburan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial tiga (3) tahun

terakhir per bidang, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Perkembangan Data Indikator Capaian Kinerja

Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigasi Tahun 2013 – 2015

NO INDIKATOR SATUAN 2014 2015 2016

Jumlah Penduduk Usia

Kerja Jiwa 82.722 98.400 102.000

Jumlah Partisipasi

Angkatan Kerja Jiwa 73.667 89.544 98.400

Jumlah Pengangguran

Terbuka Jiwa 9,105% 8,856% 3,53%

Jumlah Perusahaan Perusahaan 213 217 256


Page | 27 RENSTRA

Jumlah Transmigran

yang di tempatkan Jiwa - - 50 KK

Sumber Data:Buku data Kab. Minahasa Tenggara 2013-2015

Terlihat pada tabel diatas bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten

Minahasa Tenggara Bidang Ketenagakerjaan sejauh ini berhasil menekan peningkatan angka

pengangguran, hal ini tidak lepas dari letak geografis Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki

144 km Panjang Pantai dan Lahan Perkebunan/Pertanian yang cukup luas, sehingga program-

program Sosialisasi dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenagakerjaan sangat

bermanfaat dalam mengarahkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang sebagian besar

berprofesi sebagai petani dan nelayan menjadi petani dan nelayan produktif serta mandiri.

Tabel Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, PHI, kasus PHI

yang Terselesaikan, kasus PHI yang tidak Terselesaikan, Tenaga Kerja yang terdaftar

BPJS Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing dan Data Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013 - 2015

NO INDIKATOR SATUAN 2014 2015 2016

1 Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja Jiwa 389 513 513

2 Jumlah Pencari Kerja Jiwa 439 579 579

3 Jumlah Lowongan

Kerja LOKER 9 14 36

4

Jumlah

PelatihanTenaga

Kerja Berbasis

Kewirausahaan

Jiwa 50 50 50

5 Jumlah Bursa Kerja BKK - - -

6 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja Persen 89 91,06 96,47

7

Ratio Penurunan

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Persen 9,105 8,856 3,53

8 Jumlah PHI Kasus 2 2 1

9 Jumlah Kasus PHI

yang terselesaikan Kasus 1 1 1

10

Jumlah kasus PHI

yang tidak

terselesaikan Jiwa 1 1 -

11

Jumlah

Pekerja/buruh yang

terdaftar pada BPJS

Ketenagakerjaan

Jiwa 75 orang 80 orang 100 orang

12 Jumlah Tenaga Kerja

Asing Jiwa 5 3 -

13 Jumlah

Transmigran yang KK 150 150 150


Page | 28 RENSTRA

mendapatkan

pelatihan

Tenaga kerja merupakan sumber daya paling utama dalam siklus perputaran roda

perekonomian, akan tetapi hal ini menjadi salah satu kendala utama Kabupaten Minahasa Tenggara

dikarenakan kurangnya Perusahaan Menengah Keatas yang masuk/berivestasi di Kabupaten

Minahasa Tenggara, sehingga para pencari kerja yang sudah mengecap Pendidikan tinggi cenderung

mencari/mendapat pekerjaan di luar daerah, hal inilah yang menyebabkan roda perputaran

perekonomian dalam daerah berjalan lamban sekalipun angka Pengangguran sangat minim. Masalah

ini terlihat pada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang masih banyak mengoleksi

Keluarga/Kepala Keluarga (KK) yang di kategorikan Miskin seperti terlihat pada “tabel

Perkembangan Data Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2013 – 2015”.

Letak Kabupaten Minahasa Tenggara yang berbukit-bukit, menyebabkan sisstem informasi

berbasis online masih belum berjalan, hal ini juga yang menjadi masalah sekaligus PR bagi

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dapat memaksimalkan pelayanan berbasis online.

Pada tabel diatas juga terlihat bahwa kurangnya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

di Kabupaten Minahasa Tenggara, hal ini dikarenakan masih kurangnya Perusahaan yang ada di

Kabupaten Minahasa Tenggara dan belum adanya tenaga Mediator ataupun pengawas yang sudah

mendapatkan legitimasi dari Kementerian Tenaga Kerja.

Untuk Transmigrasi, sampai pada saat ini, belum ada Transmigran yang bertambah, malahan banyak

yang sudah meninggalkan lokasi transmigrasi. Karena itu saat ini pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara sedang menyusun program transmigran lokal untuk mengganti para transmigran yang

sudah kembali ke daerah asal mereka sebanyak 50 KK.


Page | 29 RENSTRA

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KESELURUHAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2013 -2015

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikato

r Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. Jumlah Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

50 100 150 50 100 150 100% 100% 100%

2. Jumlah Peningkatan Wirausaha Mandiri melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan berbasis Kewirausahaan

50 orang

100 orang

150 rang

50 orang

100 orang

150 orang

100 %

100 %

100 %

3. Peningkatan Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan

62.000 orang 72.000 orang 90.000 orang 65.357 orang 73.667 orang 89,544 orang

105%

102%

99%

4. Ratio Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

11% 8,457% 8,457% 11% 8,457% 8,457%

100 %

100 %

100 %

5. Jumlah Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan

1 2 2 1 1 1 100 50% 50%

6. Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan

2 2 2 2 2 2 100% 100% 100%

7. Peningkatan Jumlah Pekerja/Buruh yang diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan melalui sidak Pengawasan, pembinaan, bimbingan, dan pelatihan

50 orang 75 orang 80 orang 50 orang 75 orang 80 orang

100 %

100 %

100 %

8. Jumlah Peningkatan Produktifitas Masyarakat Transmigran melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan

150 KK 150 KK

150 KK 100 KK 150 KK 150 KK 100% 100% 100%


Page | 30 RENSTRA

Analisa Faktor Lingkungan Internal

FAKTOR

INTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

SDM - Adanya aparatur

Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan

- Pegawai Mediator

- Pegawai Pengantar

Kerja dan Instruktur

- Belum memiliki Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan dan

pegawai Mediator yang

berlegitimasi serta belum

memiliki Pegawai yang

mengikuti Diklat Fungsional

Instruktur

Dana - Sumber pendanaan

berasal dari dana

APBD, APBN, dan

jumlahnya meningkat

setiap tahunnya

- Dana APBN yang ada telah

ditentukan penggunaannya dari

Pusat sehingga tidak dapat

disesuaikan dengan kebutuhan

daerah.

- Alokasi anggaran melalui

APBD masih minim.

Sarana dan

Prasarana

- Sarana dan prasarana

yang tersedia telah

memadai

- Penyebaran sarana yang belum

merata

- Prasarana Peralatan yang ada

masih banyak yang manual.

Organisasi/

Kelembagaan

- Adanya Struktur

Organisasi yang

mendukung

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

- Kualitas Sumber daya manusia

yang ditempatkan belum sesuai

dengan tuntutan kelembagaan

- Sering terjadi mutasi

- Banyaknya Struktur dalam

Organisasi / kelembagaan yang

belum terpenuhi

Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

FAKTOR

EKSTERNAL PELUANG (O) ANCAMAN (T)

Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Minahasa

Tenggara mengalami

peningkatan sebagai akibat

terbukanya Kabupaten

Minahasa Tenggara bagi

peluang investasi serta

berkembangnya industri

Pariwisata

- Meningkatnya migrasi tenaga kerja

dari Provinsi lain masuk ke

Kabupaten Minahasa Tenggara ,

sehingga banyak tenaga kerja lokal

yang kalah saing dengan tenaga

kerja luar.

- Adanya pencari kerja lokal yang

hanya suka bekerja di sektor

formal ataupun memilih-milih

lapangan pekerjaan sehingga tidak

mendapatkan pekerjaan dan

berakibat bertambahnya angka

pengangguran.

- Adanya Pemutusan Hubungan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Page | 31 RENSTRA

Kerja (PHK)

- Meningkatnya pelanggaran norma

ketenagakerjaan, antara lain : jam

kerja, upah lembur dan

keikutsertaan dalam Jamsostek.

- Semakin banyaknya masyarakat

miskin karena banyaknya

Penyandang Masalah Kesejahtraan

Sosial yang tidak tertangani

dengan baik.

Kebijakan Adanya komitmen

pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan

pembangunan.

Digalakannya praktik Good

Goovernance yang memacu

peningkatan kemitraan

antara pemerintah,

masyarakat dan dunia

usaha

- Pembangunan daerah tidak

berwawasan ketenagakerjaan

sehingga mengakibatkan tingginya

angka penganguran di daerah.

- Pihak swasta cenderung melakukan

kemitraan dengan orientasi pada

profit perusahaan

Sosial Terbukanya peluang

lapangan kerja yang luas

baik sektor formal maupun

sektor informal.

Semakin sedikitnya

Penyandang masalah

Kesejahtraann Sosial

Adanya Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Jamsostek)

Adanya keinginan

masyarakat setempat untuk

ikut Program Penempatan

Transmigrasi.

Meningkatnya umur

harapan hidup di

masyarakat

- Lowongan pekerjaan terbatas pada

jabatan-jabatan tertentu tidak

secara keseluruhan

- Meningkatnya pekerja anak

dibawah umur yang dipekerjakan

- Kurangnya jiwa kewirausahaan

bagi pencari kerja.

- Semakin banyaknya PMKS yang

tidak terbina dengan baik

- Belum semua perusahaan

mewajibkan pekerjanya masuk

menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan.

- Semakin berkurangnya lahan

untuk dijadikan Pembangunan

Transmigrasi Baru

- Peningkatan usia lanjut di

masyarakat menyebabkan usia

batas pensiun semakin lama.

Teknologi Kemajuan IPTEK.

Tersedianya data ketenagakerjaan secara

online.

- Masih adanya tenaga kerja atau

pencari kerja lokal yang belum menguasai Teknologi Informasi.

- Terinformasinya lowongan

pekerjaan kepada Pekerja/Pencari

Kerja dari Kabupaten

- Belum tersedianya jaringan

internet sehingga menyulitkan

dalam pembuatan data secara

online.

Lingkungan UMP Kabupaten Minahasa

Tenggara masih mengacu

pada UMP Induk (Provinsi)

- Kabupaten Minahasa Tenggara blm

memiliki Standart UMP Kabupaten

- Masih kurangnya tingkat

produktivitas tenaga kerja lokal

- Mobilitas tenaga kerja dari Kabupaten

sekitar ke Kabupaten Minahasa

Tenggara


Page | 32 RENSTRA

Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran pelayanan

SKPD

- Tingkat Kesejahteraan

hidup Masyarakat Masih

Rendah

- Tingkat Pelanggaran yang

dilakukan Perusahaan

Masih Tinggi

SPM, IKK, IKM Anggaran, Kebijakan - Mental

masyarakat

- Kurangnya

Investor

- Mental masyarakat

Miskin yang masih

tergantung dengan

Bantuan-bantuan

yang diberikan

pemerintah

- Terbatasnya Tenaga

Teknis Fungsional

- Keterbatasan

Lapangan Pekerjaan

Berbasis Kompetensi

Kajian terhadap Renstra

SKPD provinsi


Page | 33 RENSTRA

Kajian terhadap Renstra

K/L

Kajian terhadap RTRW

Kajian KLHS


Page | 34 RENSTRA

3.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH

3.1.1. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2013 -2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

yang menjadi acuan dalam sinergitas prioritas pembangunan untuk 5 (lima) tahu

kedepan tentunya tidak bertentangan dengan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara

maupun Nasional karena Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan bagian integral

yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi-Misi Bupati dan

Wakil Bupati, yaitu :

” MINAHASA TENGGARA YANG BERDAULAT,

BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”

Penekanan kata berdaulat, berdikari, dan berkepribadian mengartikan sebagai berikut :

1. BERDAULAT : Terwujudnya Masyarakat Minahasa Tenggara yang

bebas dari segala macam gangguan keamanan agar

dapat melakukan kegiatan yang sifatnya tidak

menggangu ketentraman orang lain serta menjalani

kehidupan yang aman, sentosa dan makmur .

2. BERDIKARI : Terwujudnya Masyarakat Minahasa Tenggara yang

sehat, cerdas dan hidup sejahtera. Saling menopang

melaksanaka kegiatan bidang Pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

membantu kehidupan masyarakat yang berpenghasilan

rendah yang dikategorikan miskin, menyemangati,

memfasilitasi serta mendorong untuk peningkatan

kapasitas bidang pendidikan dan pelatihan dengan

program Indonesia Pintar dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia

Kerja serta menjadi unggul di segala bidang.

3. BERKEPRIBADIAN : Terwujudnya Masyarakat Minahasa Tenggara yang

berbudaya modern dengan mengakomodir budaya lokal

yang tidak terpengaruh dengan budaya asing,

mempunyai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa

serta berkepribadian yag baik dapat menentukan jati

diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, dan daya


Page | 35 RENSTRA

tahan serta mampu menyesuaikan dengan proses

globalisasi.

3.1.2 MISI

Sesuai dengan harapan terwujudnya masyarakat yang “berdaulat, berdikari dan

berkepribadian”, maka ditetapkan “Misi” Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2018

sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut.

a. Mewujudkan Pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis,

profesional, melayani, rukun dan damai. ”Misi pertama ini disebut sebagai

sukses Pemerintahan”

b. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas serta

memberdayakan masyarakat. ”Misi kedua ini disebut sebagai sukses

pemberdayaan masyarakat”

c. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa)

dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin

kondusif. ”Misi ketiga ini disebut sebagai sukses perekonomian daerah”

d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, aksesibiltas transportasi,

telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke

perkampungan dan pesisir. ”Misi keempat ini disebut sebagai sukses

pembangunan”

e. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko

bencana. ’Misi kelima ini disebut sebagai sukses lingkungan hidup”

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

RI DAN PROVINSI

3.3.1. VISI

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,

maka Visi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2018 adalah:

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif,

Berdaya Saing, Mandiri, dan Sejahtera”

3.3.2. MISI

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat

transmigrasi;

2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan

perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri;


Page | 36 RENSTRA

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

4. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;

5. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi;

6. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi;

7. Menerapkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan

prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan

efektivitas pengawasan kinerja, dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta

pengelolaan data dan informasi yang efektif.

3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Visi dan

Misi serta tujuannya, maka harapan agar apa yang diinginkan dapat terwujud secara nyata

agar kedepan Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan daerah yang baru dapat

menyetarakan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang sudah nampak pembangunannya serta

mewujudkan Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.


Page | 37 RENSTRA

Visi: Mitra Yang Berdaulat, Berdikari Dan Berkepribadian

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi

bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan

kesempatan berusaha yang semakin kondusif

1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Minimnya Anggaran yang diberikan

daerah untuk Pengembangan

Produktifitas dan Pelatihan Tenaga

Kerja

Kurangnya Perusahaan Tersedia dana APBN

dan APBD setiap tahun

2 Kurangnya tenaga PNS

Kurangnya masyarakat

yang mengecap

pendidikan yang layak

Tersedianya lowongan

kerja di luar negeri

2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja dalam mengembangkan usaha ekonomi rakyat


daerah untuk Pengembangan

Produktifitas dan Pelatihan Tenaga

Kerja

Kurangnya Pengetahuan

Masyarakat dalam

Penggunaan Teknologi

Modern

Tersedia dana APBN


2 Tidak adanya Pegawai Teknis

Fungsional Seperti Instruktur

Kurangnya modal

masyarakat dalam

berwirausaha

Adanya Sosialisasi,

bimbingan dan

pelatihan setiap tahun


Page | 38 RENSTRA

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


daerah Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Kurangnya Pengetahuan

Pekerja/Buruh akan

Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur

hak dan kewajiban

Pekerja/buruh

Adanya Sosialisasi,

bimbingan dan


2 Tidak Adanya Pegawai Teknis Mediator

ataupun Pengawas yang telah mendapat

legitimasi

Kurangnya Koordinasi

Perusahaan dengan

Pemerintah

(DISNAKERTRANSOS)

Adanya Sosialisasi,

bimbingan dan


Misi II. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

semakin berkualitas serta memberdayakan masyarakat

5 Program Transmigrasi Lokal

Minimnya Anggaran yang diberikan

daerah untuk Program Transmigrasi

Lokal Sikap mental masyarakat

Adanya Sosialisasi,

bimbingan dan


Tersedia dana APBN



Page | 39 RENSTRA

4.1. VISI DAN MISI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. 4.1.1. VISI

Untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan

tujuan yang akan memandu masa depan yang realistik dan kredibel dalam upaya

mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotsime yang

menjadi semangat segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maka

berdasarkan arah dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013 – 2018

yang telah menetapkan Visi “Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian”.

Maka berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, dengan

mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sesuai etika dan profesi pekerjaan

sosial, maka seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan

Visi :

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Profesional,

Kompetitif, Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Penjelasan dari pernyataan Visi :

Pembangunan bidang tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi serta kesejahteraan

sosial yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan peran serta dunia usaha yang

ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang profesional, kompetitif,

produktif dan sejahtera.

4.1.2. MISI

Pencapaian Visi tersebut akan diimplementasikan dalam Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme,kompetensi, kemandirian dan produktivitas tenaga

kerja;

2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan; s

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

4. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI,

DAN KEBIJAKAN


Page | 40 RENSTRA

5. Menyiapkan permukiman transmigrasi, mengerahkan dan menempatkan

masyarakat yang ingin bertransmigrasi secara sukarela;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2.1. TUJUAN DAN SASARAN

1. Misi : Meningkatkan Profesionalisme, kompetensi, kemandirian dan

produktivitas tenaga kerja;

Tujuan: Menciptakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif,

berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta

menciptakan wirausaha baru;

Sasaran:

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif,

berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja

Meningkatnya Wirausaha baru;

2. Misi: Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan;

Tujuan: Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan

tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja;

Sasaran:

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan kerja guna

percepatan pertumbuhan perekonomian;

Tersedianya lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja dalam negri dan luar negri;

3. Misi : Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga

kerja;

Tujuan: Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran

kelembagaan hubungan industrial;

Sasaran:

Mengurangi Perselisihan antara pengusaha dan Pekerja/Buruh guna

menciptakan iklim investasi yang kondusif ;

Adanya rasa aman bagi Pengusaha dan Pekerja/Buruh;

4. Misi : Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;

Tujuan: Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent),

tidak memihak (fair treatment) dan profesional;

Sasaran:


Page | 41 RENSTRA

Meningkatnya Perlindungan terhadap tenaga kerja;

Adanya Pengawasan Ketenagakerjaan yang tidak memihak dan professional;

5. Misi : Menyiapkan permukiman transmigrasi, mengerahkan dan menempatkan

masyarakat yang ingin bertransmigrasi secara sukarela;

Tujuan: Menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek

perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang

layak huni, layak usaha dan layak berkembang serta memotivasi masyarakat untuk

bertransmigrasi secara sukarela dan menempatkan transmigran yang memenuhi

persyaratan di lokasi permukiman transmigrasi.

Sasaran:

Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak

berkembang dan layak lingkungan serta adanya masyarakat yang secara

sukarela ingin bertransmigrasi

Adanya pelatihan usaha terhadap transmigran sehingga memotivasi masyarakat

untuk bertransmigrasi;


Page | 42 RENSTRA

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

KONDISI

AWAL

KONDISI

AKHIR

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Menyediakan tenaga kerja yang

profesional, kompeten, produktif,

berbudaya dan berdaya saing yang

sesuai dengan perkembangan pasar

kerja serta menciptakan wirausaha

baru

- Meningkatnya tenaga kerja yang




Kerja

- Meningkatnya Wirausaha Baru;

Jumlah Peningkatan

Wirausaha Mandiri melalui

pembinaan, bimbingan, dan

pelatihan berbasis

Kewirausahaan

25 orang

775 orang

50 orang

100

orang

150 orang

200 orang

250orang

2

Meningkatkan perluasan

kesempatan kerja dan pelayanan

penempatan tenaga kerja yang

efektif, dan perluasan penciptaan

lapangan kerja

- Tersedianya lapangan pekerjaan

untuk tenaga kerja untuk tenaga kerja

dalam negri dan luar negri;

- Meningkatnya penempatan tenaga

kerja dan Perluasan Kesempatan kerja

guna percepatan pertumbuhan

perekonomian;

Jumlah Peningkatan

Penempatan Tenaga Kerja 50 orang 1050 100 150 200 250 300

Jumlah Partisipasi

Peningkatan Angkatan

Kerja melalui pembinaan,

bimbingan, dan pelatihan

62.000

orang

97.000

orang

72.000

orang

90.000

orang

92.000

orang 95.000

97.000

orang

Ratio Penurunan Tingkat

Pengangguran Terbuka 13% 7,140% 13% 11% 8,457% 7,928% 7,545%

3

Menciptakan hubungan industrial

yang harmonis dan meningkatnya

peran kelembagaan hubungan

- Mengurangi Perselisihan antara

pengusaha dan Pekerja/Buruh guna

menciptakan iklim investasi yang

Jumlah Penanganan Kasus

Perselisihan Hubungan

Industrial yang

terselesaikan

2 kasus 12 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus


Page | 43 RENSTRA

industrial kondusif ;

- Adanya rasa aman bagi Pengusaha

dan Pekerja/Buruh;

Jumlah Perusahaan yang

memiliki Peraturan

Perusahaan

1

Perusahaan 11

Perusahaan

2

Perusahaa

n

2

Perusahaan

2

Perusahaan 2 Perusahaan

2

Perusahaan

4

Menciptakan pengawasan

ketenagakerjaan secara mandiri

(independent), tidak memihak (fair

treatment) dan profesional

- Meningkatnya Perlindungan terhadap

tenaga kerja;

- Adanya Pengawasan Ketenagakerjaan

yang tidak memihak dan professional;

Jumlah Peningkatan

Pekerja/Buruh yang

diikutsertakan dalam BPJS

Ketenagakerjaan melalui

sidak Pengawasan,


pelatihan

25 Pekerja 420 Pekerja 50 Pekerja 75 Pekerja 80 Pekerja 90 Pekerja 100

Pekerja

5

Menyiapkan areal permukiman

transmigrasi yang didukung aspek

perencanaan dan legalitas serta

menyiapkan lokasi permukiman

transmigrasi yang layak huni, layak

usaha dan layak berkembang serta

memotivasi masyarakat untuk

bertransmigrasi secara sukarela dan

menempatkan transmigran yang

memenuhi persyaratan di lokasi

permukiman transmigrasi

- Tersedianya lokasi permukiman


berkembang dan layak lingkungan

serta adanya masyarakat yang secara


- Adanya pelatihan usaha terhadap

transmigran sehingga memotivasi

masyarakat untuk bertransmigrasi;

Jumlah Peningkatan

Produktifitas Masyarakat

Transmigran melalui


pelatihan

150 KK 150 KK 150 KK 150 KK 150 KK 50 KK 50 KK


Page | 44 RENSTRA

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. STRATEGI

Sesuai Visi dan Misi serta tujuannya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

mempunyai strategi agar dalam kegiatan maupun program-progaram yang telah

dipaparkan akan tercapainya sasaran yang dimaksud sebagai berikut :

- Tersedianya Sarana dan Prasarana sebagai penunjang pembangunan di Bidang

Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial;

- Tersedianya Sumber Daya manusia ( SDM ) yang handal dalam peran

pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan;

- Tersedianya tenaga kerja yang Profesional, kompetitif, Produktif dan Sejahtera yang

sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.

- Tersedianya perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja

yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja.

- Tersedianya hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan peran kelembagaan

ketenagakerjaan.

- Tersedianya pengawas ketenagakerjaan.

- Tersedianya areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan

dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni,

layak usaha dan layak berkembang serta memotivasi masyarakat untuk

bertransmigrasi secara sukarela dan menempatkan transmigran yang memenuhi

persyaratan di lokasi permukiman transmigrasi.

4.3.2. KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan sesuai yang diinginkan maka kebijakan yang diambil yaitu :

1. Dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Melaksanakan / mengikuti pelatihan-pelatihan.

3. Penambahan pegawai

4. Memiliki Peraturan Daerah maupun Bupati Minahasa Tenggara untuk dijadikan

pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas.

5. Peningkatan dana Operasional sesuai program dan kegiatan yang berlangsung

6. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja

yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja.

7. Mengadakan Sosialisasi Berbagai Kegiatan Peraturan Ketenagakerjaan.

8. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak

memihak (fair treatment) dan profesional.


Page | 45 RENSTRA

9. Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan

legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak

usaha dan layak berkembang serta memotivasi masyarakat untuk bertransmigrasi

secara sukarela dan menempatkan transmigran yang memenuhi persyaratan di

lokasi permukiman transmigrasi.


Page | 47 RENSTRA

VISI : Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Profesional, Kompetitif, Produktif dan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

MISI 1: Meningkatkan Profesionalisme,kompetensi, kemandirian dan produktivitas tenaga kerja;

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Menyediakan tenaga kerja yang




kerja serta menciptakan wirausaha

baru

- Meningkatnya tenaga kerja yang profesional,

kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya

saing yang sesuai dengan perkembangan pasar

kerja serta menciptakan wirausaha baru;

- Tersedianya tenaga kerja yang professional,

kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya

saing yang sesuai dengan perkembangan pasar

kerja serta menciptakan wirausaha baru;

Tersedianya tenaga kerja yang Profesional,

kompetitif, Produktif dan Sejahtera yang

sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta

menciptakan wirausaha baru

Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan

pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan

perluasan penciptaan lapangan kerja

MISI 2 : Memperluas pelayanan penempatan; kesempatan kerja dan meningkatkan


Meningkatkan perluasan kesempatan

kerja dan pelayanan penempatan tenaga

kerja yang efektif, dan perluasan

penciptaan lapangan kerja

- Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan

Perluasan Kesempatan kerja guna percepatan

pertumbuhan perekonomian;

- Tersedianya lapangan pekerjaan untuk tenaga

kerja dalam negri dan luar negri;

Tersedianya perluasan kesempatan kerja dan

pelayanan penempatan tenaga kerja

Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan

pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan

perluasan penciptaan lapangan kerja

MISI 3 : Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;



Page | 48 RENSTRA

Menciptakan hubungan industrial yang

harmonis dan meningkatnya peran

kelembagaan hubungan industrial

- Mengurangi Perselisihan antara pengusaha dan

Pekerja/Buruh guna menciptakan iklim investasi

yang kondusif ;

- Adanya rasa aman bagi Pengusaha dan

Pekerja/Buruh;

Tersedianya hubungan industrial yang

harmonis dan peningkatan peran kelembagaan

ketenagakerjaan

Mengadakan Sosialisasi Berbagai Kegiatan Peraturan

Ketenagakerjaan

MISI 4 : Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;


Menciptakan pengawasan

ketenagakerjaan secara mandiri

(independent), tidak memihak (fair


kelembagaan hubungan industrial

- Meningkatnya Perlindungan terhadap tenaga kerja;

- Adanya Pengawasan Ketenagakerjaan yang tidak

memihak dan professional;

Tersedianya pengawasan ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan secara

mandiri (independent), tidak memihak (fair


MISI 5 : Menyiapkan permukiman transmigrasi, mengerahkan dan menempatkan masyarakat yang ingin bertransmigrasi secara sukarela;


Menyiapkan areal permukiman

transmigrasi yang didukung aspek

perencanaan dan legalitas serta

menyiapkan lokasi permukiman


usaha dan layak berkembang serta

memotivasi masyarakat untuk

bertransmigrasi secara sukarela dan

menempatkan transmigran yang

memenuhi persyaratan di lokasi

permukiman transmigrasi

- Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi

yang layak huni, layak berkembang dan layak

lingkungan serta adanya masyarakat yang secara


- Adanya pelatihan usaha terhadap transmigran

sehingga memotivasi masyarakat untuk

bertransmigrasi;

Tersedianya areal permukiman transmigrasi

yang didukung aspek perencanaan dan

legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman

transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan

layak berkembang serta memotivasi

masyarakat untuk bertransmigrasi secara

sukarela dan menempatkan transmigran yang

memenuhi persyaratan di lokasi permukiman

transmigrasi.

Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang

didukung aspek perencanaan dan legalitas serta

menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang

layak huni, layak usaha dan layak berkembang

serta memotivasi masyarakat untuk bertransmigrasi

secara sukarela dan menempatkan transmigran

yang memenuhi persyaratan di lokasi permukiman

transmigrasi


Page | 49 RENSTRA

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya angka

kemiskinan dan angka Tingkat Pengangguran Terbuka yang diimplementasikan dalam

Rencana program, yaitu:

1. Ketenagakerjaaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Monitoring dan Pendataan TKI, TKA dan PPTKIS

- Pelatihan Perbengkelan bagi Pemuda Karang Taruna

- Pelatihan Pembuatan Abon Ikan

- Sosialisasi tentang perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

- Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

- Pelatihan Kerajinan Tangan Bagi Ibu-ibu PKK

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

- Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengupahan

- Sosialisasi PP, PKB, LKS Bipartit dan LKS Tripartit.

- Sosialisasi Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

2. Transmigrasi

Program Transmigrasi Lokal

- Pelatihan Transmigrasi Lokal

- Pengadaan Lahan Bagi Warga Transmigrasi

- Pelatihan berusaha Bagi Warga Transmigrasi

- Pelatihan Bidang Pertanian Bagi Warga Transmigrasi

- Seleksi dan Penempatan Transmigrasi Lokal

- Bantuan Sarana dan Prasarana Berusaha Bagi Warga Transmigrasi

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

yang telah dirumuskan dan disajikan menggunakan tabel sebagai berikut

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PEDANAAN INDIKATIF


Page | 50 RENSTRA

6.1 Indikator dan Target Kinerja Sasaran RPJMD dan IKU

Penetapan indicator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran

keberhasilan pencapaian visi misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan, Sosial dan Transmigrasi pada

akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian setiap tahun

atau indicator outcome capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehinggga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnakertransos sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan pada tabel dibawah

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD


Page | 51 RENSTRA

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Peningkatan Jumlah Wirausaha Mandiri

melalui pembinaan, bimbingan, dan

pelatihan berbasis Kewirausahaan

25 orang

50 orang

100 orang

150 orang

200 orang

250orang

775 orang

2 Peningkatan Jumlah Penempatan Tenaga

Kerja 50 orang 100 150 200 250 300 1050

3

Peningkatan Jumlah Partisipasi Angkatan

Kerja melalui pembinaan, bimbingan, dan

pelatihan

62.000 orang 72.000 orang 90.000 orang 92.000 orang 95.000 97.000 orang 97.000 orang

4 Ratio Penurunan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) 13% 11% 8,457% 7,928% 7,545% 7,140% 7,140%

5 Jumlah Penanganan Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial yang terselesaikan 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 12 kasus

6 Jumlah Perusahaan yang memiliki

Peraturan Perusahaan 1 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 11 Perusahaan


Page | 52 RENSTRA

7

Peningkatan Jumlah Pekerja/Buruh yang

diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan

melalui sidak Pengawasan, pembinaan,

bimbingan, dan pelatihan

25 Pekerja 50 Pekerja 75 Pekerja 80 Pekerja 90 Pekerja 100 Pekerja 420 Pekerja

8

Jumlah Peningkatan Produktifitas

Masyarakat Transmigran melalui

pembinaan, bimbingan, dan pelatihan 150 KK 150 KK 150 KK 150 KK 50 KK 50 KK 150 KK


Page | 53 RENSTRA

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2017-2018 merupakan refisi Renstra Tahun 2017-2018 yang merupakan Penjabaran

dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tahun 2017

- 2018 kedepan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan

pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sebagai Rencana Strategis untuk 2 (dua) tahun mendatang RENSTRA Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018 diharapkan dapat menjadi

dokumen yang mampu memberikan arah Strategis, Target dan Sasaran yang Tepat tetapi Fleksibel

dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan Ketenagakerjaan,

kehidupan masyarakat transmigrasi dan kesejahteraan sosial, sesuai kondisi daerah setempat yang

unik dan spesifik.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2017-2018 ini akan memberi peran para pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan

merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja setiap tahun dan lima tahunan.

Akhirnya, Renstra ini akan bernilai strategis jika diikuti dengan upaya sungguh-sungguh

pengambil kebijakan untuk memperjuangkan alokasi pembiayaan baik dari APBN maupun APBD,

sehingga target yang dicanangkan bisa dicapai sampai akhir tahun 2018 mendatang.

KEPALA DINAS

DRS.ROBBY SUMUAL, MM

NIP. 19610212 198902 1 003

BAB VII

P E N U T U P


Page | 54 RENSTRA

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Minahasa Tenggara;

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN

PERLENGKAPAN

KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN

KABID TRANSMIGRASI

KABID PENTAKERJA MASYARAKAT

KABID SYAKER, PENGAWASAN DAN

ESDM

KASIE PENYIAPAN DAN

PEMUKIMAN

KASIE PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA

KASIE

PENGAWASAN

KASIE PENEMPATAN

TRANSMIGRASI

KASIE PELATIHAN DAN

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

KASIE SYARAT KERJA

KABID PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL

KABID BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

KASIE KARANG TARUNA DAN

KELEMBAGAAN SOSIAL

KASIE BANTUAN DAN PENGUMPULAN

BANTUAN SOSIAL

KASIE PEMBERDAYAAN FM PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

KASIE PELAYANAN SOSIAL DAN REHABILITASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD )

Documents

RENCANA STRATEGIS - mitrakab.go.id · globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian